“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Saat ini baru ada 1.282 atau 58 persen fasilitas kesehatan yang memiliki sistem antrean elektronik.

Karena itu, tahun 2010 ditargetkan seluruh rumah sakit system antrean elektronik.

Target itu merupakan salah satu komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang menyepakati tiga komitmen terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen pertama,tahun 2020  BPJS Kesehatan bersama PERSI menargetkan seluruh rumah sakit memiliki sistem antrean elektronik yang dapat memberikan kepastian waktu layanan.

“Ini dimaksudkan agar rumah sakit mampu memberikan kepastian waktu layanan bagi pasien JKN-KIS. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan pasien JKN-KIS yang hendak mengakses layanan di rumah sakit,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di kantornya, Jakarta, Selasa (19/11) 2019.

Komitmen kedua, seluruh rumah sakit anggota PERSI yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, diimbau menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur perawatan, baik di ruang perawatan biasa maupun intensif, yang dapat diakses oleh peserta JKN-KIS.

“Awal pelaksanaan Program JKN-KIS di 2014, hampir tidak ada display ketersediaan tempat tidur. Namun, di Oktober 2019, dari 2.212 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, ada 1.614 rumah sakit (73 persen) yang menyediakan display ketersediaan tempat tidur perawatan. Kami berharap dengan dukungan PERSI jumlah ini bisa meningkat secara signifikan,” kata Fachmi.

Komitmen ketiga, pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap tiga bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi..

Rr (Sumber ; Kompas.com)

“Tantangan Polri bagaimana menjadikan anggota dihormati dan dimanusiakan”

MATARAM.lombokjournal — Personil POLRI khususnya lingkup Polda NTB diminta terus memperbaharui dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya untuk menghadapi kemajuan teknologi di masa depan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Rakorbin SDM) Polda NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (19/11)  2019.

“Personil Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi di masa depan,” ujar Gubernur Zul di hadapan Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M.

Dikatakan, diskusi mengenai upaya peningkatan SDM adalah hal yang sangat menarik. Karena kemajuan teknologi di masa depan akan sangat beragam.

Misalnya, kendaraan bebas emisi akan semakin banyak yang muncul, bahkan akan lahir mobil tanpa pengemudi. Ini merupakan hal yang harus diantisipasi oleh aparatur Polri untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya.

“Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi masa depan. Dimana semua berbasis kontrol komputer. Salah satunya kemajuan kendaraan tanpa supir,” ujarnya.di hadapan Kapolda dan 137 peserta Rakorbin SDM Polda NTB yang terdiri dari lingkup Polda dan Polres di NTB,

Gubernur Zul mengatakan, dunia yang dihadapi saat ini sudah tidak biasa lagi. Sehingga perlu ada reformasi di lingkup Polri khsusnya dalam Inovasi dan pengembangan SDM.

Di Negara Amerika Serikat yang dalam penerimaan anggota Polisi sudah tidak berorientasi pada fisik saja. Namun berorientasi juga pada kecerdasan yang mampu melahirkan inovasi dan mengoperasikan perangkat militer dengan teknologi canggih.

Diharapkan kegiatan Rakorbin SDM dapat dijadikan sebagai ajang refleksi bersama untuk terus mengupgrade SDM.

“Tantangan Polri bagaimana menjadikan anggota dihormati dan dimanusiakan,” pungkasnya.

Kemanan dan kenyamanan masyarakat

Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M dalam sambutannya mengatakan, Polri harus mampu menjaga kondusivitas negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Di hadapan peserta, ia mengingatkan, tugas Polri khususnya jajaran Polda NTB harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di NTB, dan itu diperlukan SDM yang unggul.

Kapolda menjelaskan, dengan tipe A yang dimiliki Polda NTB saat ini, harus didukung dengan kualitas dan integritas personil. Efektifnya Polda tipe A itu jumlah personilnya sebanyak 14 ribu, namun sampai saat ini personil di Polda NTB baru 9 ribu.

“Namun dalam kondisi ini harus tetap efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dengan baik. Tentunya dengan peran SDM yang baik,” ujarnya.

Kapolda meminta dengan personil yang ada saat ini, harus mampu menjalankan tugas yang efektif bahkan harus lebih baik.

Polda NTB terus membangun kerja sama sebagai upaya kolaborasi untuk peningkatan SDM yang unggul di lingkup Polda dan Pemprov NTB. Dalam proses rekrutmen juga telah berbasis BETAH (bersih, transparan, akuntabel, dan humanis) dan berbasis teknologi informasi.

Dalam pembenahan SDM, Kapolda mengimbau untuk lebih banyak melibatkan ahli dan pakar di NTB, baik akademisi dan instansi lain.

Ia meminta Rakorbin SDM Polri ini dijadikan momentum yang baik untuk menindaklanjuti kebijakan pimpinan pusat, untuk visi menuju Indonesia maju, dengan penigkatan SDM agar Polri di NTB menjadi lebih profesional.

“Manfaatkan Rakor ini dengan baik, serap apa yang disampaikan narasumber, untuk kebaikan kita semua, Polri harus selalu berinovasi untuk kemajuan di masa depan,” pintanya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Polda NTB dengan Pemprov NTB tentang Pembentukan dan Peningkatan SDM tenaga konselor dalam pendampingan penyintas bencana dan permasalahan psikososial.

Selain itu juga dilakukan Launching Aplikasi Si-Bagi (sistem Informasi Sambang Psikologi) sebagai pelayanan publik persembahan Polda NTB.

AYA/HmsNTB

Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah pedesaan yang potensial sehingga kebijakan dan studi yang berhubungan dengan pedesaan sangat dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com – Seminar ini yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di desa. akan berlangsung 20-23 November 2019 di Aruna Senggigi Resort and Convention.

Seminar on Rural Sociology and Community Development ini bertema “Implementing Rural Sciences for Sustainable Development Goals Achievement” merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Universitas Mataram (Unram.

Kegiatan ini melibatkan ARSA (Asian Rural Sociological Association) dan Lombok Friendly dalam proses penyelenggaraannya.

Seminar yang terlaksana dengan kerjasama lintas institusi ini akan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah, S.E,M.Sc, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, S.H.,M. Hum.

Mantan Presiden ARSA, Rosiady Sayuti, Ph.D sebagai Keynote Speakers. Akan hadir Prof. Koichi Ikegami, Ph.D, Prof. Motoki Akitsu, Dr. Kiah Smith, Guoqing Li, dan masih banyak lagi ahli lain yang akan menjadi Invited Speakers.

Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi, M. S.i, ketua kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan ini merupakan upaya kolaborasi antara pemerintah dengan universitas guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa. Kegiatan ini disertai dengan presentasi dan publikasi hasil penelitian dari berbagai pihak.

“Ini adalah momentum kolaborasi yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa,” ungkapnya pada konferesnsi pers di Kantor Bappeda NTB, Selasa (19/11) 2019.

Dikatakan, dibutuhkan penelitian dan kebijakan yang tepat untuk membangun wilayah pedesaan kita. Potensi pedesaan kita sangat besar. Itulah sebabnya acara ini dilakukan, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti berdasarkan riset dan pro masyarakat pedesaan.

Agus berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah yang baik bagi pemerintah, akademisi, praktisi dan semua instistusi atau komunitas masyarakat untuk berkontribusi bagi pembangunan di wilayah NTB. Selain itu, Ia juga berharap kegiatan seminar ini bisa dilakukan secara berkelanjutan.

AYA

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir”

MATARAM.lombokjournal.com – Pemadaman listrik yang membuat masyarakat mengadu melalui kanal NTB Care maupun lewat media social, mendapat respon Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Seminggu terakhir ini, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Sehingga menimbulkan pertanyaan dan keluhan, apa yang terjadi.

Kesimpangsiuran informasi tentang pemadaman listrik tersebut akhirnya terjawab.

Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH, usai meninjau lokasi Unit Pembangkit PLTU Jeranjang bersama Kabid Humas Polda NTB, jajaran PLN Wilayah NTB dan sejumlah media elektronik Nasional dan lokal, meminta PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir.

Menurut I Gede Putu Aryadi, bulan Oktober yang lalu ada 48 pengaduan tentang listrik, bulan November ini ada 5 pengaduan. Pengaduan di dominasi masalah Listrik, PDAM dan infrastruktur.

“Pengaduan masyarakat lewat medsos Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah juga sangat banyak. Pemadaman rutin setiap tahun ini harus dicarikan solusinya. Tidak boleh terus berulang setiap tahun”, tegasnya.

Menurutnya, PLN Wilyah NTB harus cepat merespon keluhan dan pengaduan masyarakat. Saat ini industrialiasi, UMKM dan pariwisata memegang peran penting pengguna pasokan listrik terbanyak.

“Perlu listrik untuk operasional dan mendukung berkembangnya usaha mereka,” jelasnya.

Ketersediaan pasokan listrik di wilayah NTB ke depan dapat mendukung event besar seperti  Motor GP di Mandalika maupun mendukung dan memperlancar program unggulan NTB Gemilang.

Pemeliharaan rutin

Gde Aryadi menambahkan, setelah mendapat penjelasan secara teknis dari kunjungan ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang dan PLTG Power Plant Peaker yang menggunakan Tenaga Gas, PLTU Jeranjang, sedang melakukan pemeliharaan rutin yang terjadi setahun sekali.

Di Jeranjang terdapat 3 (tiga) mesin pembangkit. Hari ini Senin (18/11) 2019, dua di antara mesin pembangkit itu, sudah selesai proses pemeliharaan dan satu lagi masih dalam proses pemeliharaan, yang ditargetkan akan selesai tanggal 21 Desember 2019  mendatang.

Dengan telah selesainya pemeliharaan dua pembangkit di PLTU jeranjang dan sudah mulai bisa dioperasikan, maka pasokan kebutuhan listrik di Lombok sudah dapat terpenuhi.

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir,” tegas Mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Harapannya, PLN sebagai BUMN penyedia pasokan energi, harus memiliki ketersediaan alternatif energi listrik mengatasi solusi agar setiap tahun tidak terjadi pemadaman seperti ini.

Di NTB sudah ada energi tenaga surya. Dan juga perlu tambahan pembangunan pembangkit lain. Sehingga tidak terjadi lagi pemadaman, ketika salah satu pembangkit harus memasuki masa pemeliharaan.

Dengan demikian layanan energi listrik bagi masyarakat dan juga  untuk mendukung program industrialisasi, pengolahan pertanian, pariwisata atau UMKM dalam membangun NTB, akan tetap terpenuhi.

“Ini perlu Solusi  menjawab kegundahan masyarakat akan ketersediaan energi listrik di NTB,” Harap Gede.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk mengapresiasi Pemrov. NTB, Humas Polda dan Insan Pers di NTB yang berkunjung ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang, melihat langsung kondisi terkini dan proses kerja pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan selama 24 jam.

Diakui oleh Edyson,  Kondisi kelistrikan kita masih kekurangan daya untuk dipasok kepada konsumen.  Sehingga terjadi pemadaman. Namun upaya untuk menghilangkan pemadaman listrik terus dilakukan oleh PT. PLN Wilayah NTB.

“Kami bersama karyawan PLTU bekerja 24 jam dengan membagi shift untuk menyelesaikan kendala dalam ketersediaan kelistrikan untuk masyarakat,” tutur Edyson didampingi  Manager Indonesia Power PLTU Jeranjang Melky Victor.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB ini menjelaskan 2 pembangkit di PLTU Jeranjang sudah mulai bisa dioperasikan secara bertahap, setelah sebelumnya dilakukan pemeliharaan.

“Tinggal 1 mesin pembangkit lagi disini yang terus kami kerjakan melibatkan 200 orang tekhnisi”, ungkapnya.

Dalam minggu ini ada proses penambahan daya secara bertahap. PLTU unit 2 sudah beroperasi dengan 10 Mega Watt (MW) , secara bertahap akan meningkat menjadi 25 MW pada batas maksimalnya.

Kekuatan daya juga akan didukung oleh Listrik tenaga gas, PLTG Lombok Peaker di Ampenan sebesar 50 MW. Sehingga kebutuhan penambahan menjadi 60 MW.

Kedepan untuk mendukung program Pemda di NTB dan mendukung program lainnya, PT.PLN sedang mempersiapkan penambahan kapasitas PLTU di Sambelia Lotim dengan kekuatan 2X25 MW,

AYA

Cita-cita PAUD HI sendiri, menurut istri Gubernur Dr.Zulkieflimansyah ini adalah berkolaborasinya 3 lembaga pendidikan, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan POSYANDU di satu atap

lombokjournal.com —

JAKARTA   Hj. Niken Saptarini Widyawati SE, M.Sc selaku Bunda PAUD Provinsi NTB dikukuhkan sebagai Bunda PAUD  berprestasi tingkat Nasional.

Pemasangan selempang dan penyematan PIN kebanggaan PAUD se Nusantara langsung dilakukan oleh Ibu Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin dalam acara “Apresiasi Bunda Paud Tingkat Nasional Tahun 2019” di Balai Kartini Jakarta, Senin  (18/11)  2019.

Bunda Niken tersebut berhak mendapatkan penghargaan bergengsi ini karena inovasi kegiatannya memajukan pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerah. Ia dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik pada satu tahun pertama kepemimpinannya.

Diawali pelaksanaan program  di 50 Desa prioritas sebagai pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan, menjadi poin penting dalam memajukan dunia pendidikan anak-anak usia dini.

Niken juga rajin turun ke masyarakat, berkomunikasi dan melihat langsung masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa dan dusun. Kemudian mencoba mencarikan solusinya.

Menurut  Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini kemendikbud RI, DR. Muhamad Hasbi, langkah tersebut tidak banyak dilakukan oleh para pemimpin daerah.

“Hanya pemimpin yang berjiwa besarlah yang berani mengambil langkah besar dengan resiko yang tidak sedikit”, tegasnya

Selain mengintervensi 50 PAUD di daerah tertinggal, terdepan dan terluar  (3T) yang berada di 10 Kab/Kota se-NTB,  Hj. Niken dinilai sangat serius mengimplementasikan program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) serta Pendidikan karakter di NTB.

Program itu tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri tanpa dukungan dan kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya.

Maka komunikasi dan kerja sama kemitraan dengan bunda PAUD Kabupaten/Kota se-NTB terus dibangun dan disinergikan semua program-programnya.

Kerja sama itu diawali dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Bunda Paud 10 Kab/Kota dan seluruh stake holder terkait lainnya.

Semua komponen di NTB bergerak untuk mendukung dan memajukan dunia pendidikan anak dan membekali mereka dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia.

Cita-cita PAUD HI sendiri, menurut istri Gubernur Dr.Zulkieflimansyah ini adalah berkolaborasinya 3 lembaga pendidikan.  Yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan POSYANDU di satu atap.

Terintegrasinya ketiga lembaga pendidikan itu, sangat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia optimis, cita-cita ini akan sejalan dengan program unggulan Pemerintah Prov NTB yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu keluarga, sebagai unit pelayanan terdepan yang terintegrasi.

Tidak hanya untuk layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan, posyandu lansia, remaja, posbindu, dan berbagai persoalan sosial ekonomi lainnya.

Pokja PAUD maupun PKK NTB, yang dipimpinnya, berkomitmen tinggi dan siap untuk berkolaborasi untuk menggapai cita-cita NTB Gemilang.

AYA/HmsNTB

Para pelamar agar lebih teliti dalam menyertakan suarat lamaran yang dituju, itu berdampak terhadap tidak lulus administarsi

MATARAM.lombokjournal.com — Seminggu pasca pembukaan

Pendaftaran seleksi CPNS 2019 di seluruh Provinsi NTB sejak dibuka seminggu lalu, jumlah yang mendaftar secara online mencapai angka 6.784 orang.

Kabupaten Lombok Tengah paling banyak  pelamar CPNS yakni sebanyak 1.817 orang,  disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 1613 orang, dan terendah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 191 orang.

Kota Mataram 270 orang, Lombok Barat 369 orang, Lombok Timur 799 oran, Lombok Utara 413 orang,  Dompu 506 orang, Kota Bima 207 oraang, dan kabupaten Bima 254 orang. Sedang pendaftar di Pemprov NTB 485 orang.

Kepala BKD Provinsi NTB, Fathurahman Senin (18/11) 2019 mengatakan, seminggu pasca dibukanya pendaftaran seleksi CPNS 2019 pelamar yang mendaftar secara online mencapai jumlah  6.784 orang

Pemda yang paling banyak dilamar pelamar CPNS yakni pemda Lombok tengah dengan jumlah pelamar sebanyak 1.817 orang, dan yang terendah yakni Kabupaten Sumbawa Barat hanya 191 orang,” ujar Fathurrahman.

Fathurrahman menghimbau kepada para pelamar untuk memperhatikan tujuan surat lamaran yang ditujukan ke instansi pemerintahan yang dilamar, sebab para pelamar CPNS rata-rata banyak mengalami kekeliruan dalam hal tersebut.

“Untuk itulah para pelamar diharapkan agar lebih teliti dalam menyertakan suarat lamaran yang dituju karena hal itu juga berdampak terhadap tidak lulus administarsi,” katanya.

AYA

Bang Zul menjelaskan, untuk mendapatkan kemuliaan, bukan hanya sekedar beribadah formal saja. Namun, akhlak sosial juga penting dalam mencapai kemuliaan

lombokjournal.com —

KABUPATEN SUMBAWA   ;   Pesan moral tentang ibadah sosial disampaikan  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc  dalam peringatan Maulid di Labangka, Kabupaten Sumbawa, Jumat (15/11) 2019 malam.

Disampaikan guernur, untuk mendapatkan perhatian dari Rasulullah, tidak hanya dengan cara ibadah formal, kita butuh melakukan kegiatan sosial yang berguna untuk masyarakat.

“Kadangkala, untuk dirindukan oleh Rasul kita, kita tidak hanya harus datang ke masjid, tidak harus hitam jidat kita, tidak selalu harus berpuasa senin dan kamis, tapi kadang-kadang, Rasulullah pun rindu pada mereka-mereka yang punya akhlak sosial yang menghadirkan manfaat buat anak yatim, orang miskin, dan sesama manusia,” tutur Gubernur Zul.

Menurutnya, semua yang kita punya tidak akan berguna jika masih ada orang-orang yang masih serba kekurangan berada di sekitar kita.

“Apa gunanya kita punya pondok besar, apa gunanya kita punya masjid besar, apa gunanya kita sering hatam Al-Qur’an, apa gunanya kita sering melakukan ibadah-ibadah yang lain, kalau masih ada masyarakat miskin di sekitar kita, banyak anak yatim menangis setiap hari,” terangnya.

Bang Zul mengatakan, Rasulullah menitipkan rindunya pada mereka-mereka yang peduli pada akhlak-akhlak yang berdimensi sosial.

“Mari kita budayakan figur besar bernama Muhammad itu, bukan hanya mengingat puasanya, bukan hanya mengingat masjidnya, tapi mengingat bahwa Rasulullah mencintai anak yatim,” ajak bang Zul.

Bang Zul menceritakan sebuah kisah seorang ulama yang diminta menemui seorang laki-laki yang berada jauh dengan ulama tersebut.

“Ada seorang ulama di Maroko, ia bermimpi bertemu Rasulullah dan diminta untuk menemui seseorang di Mekah, ciri-cirinya disebutkan dalam mimpinya tersebut, karena didatangi berkali-kali, ia mencari laki-laki itu ke mekah,” ceritanya.

Sesampainya di Mekah, ia menanyakan laki-laki dengan ciri-ciri tersebut, ketika bertemu, ia terheran dengan laki-laki yang berpenampilan biasa namun, mendapatkan salam rindu dari Rasulullah.

Ia menanyakan ibadah-ibadah apa yang telah dikerjakan oleh laki-laki tersebut. Namun, ibadah yang dilakukan hanyalah ibadah biasa. Saat itu juga ia menceritakan mimpinya kepada laki-laki tersebut, seketika laki-laki itu terkejut.

“Saya tidak melakukan hal-hal yang khusus, tapi sejak sepuluh tahun yang lalu, anaknya banyak namun, suaminya meninggal. Karena begitu menderita, saya berjanji kepadanya jika saya mendapatkan rezeki, saya akan bagi dua,” terang laki-laki tersebut.

Dari cerita ini, Bang Zul menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan kemuliaan, bukan hanya sekedar beribadah formal saja. Namun, akhlak sosial juga penting dalam mencapai kemuliaan.

AYA/HmsNTB

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.”

lombokjournal.com  —

JAKARTA  :   Konsep dan kesiapan dalam program Zero Waste dibahas Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Pusat, Jumat (15/11) 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri LHK, dan dihadiri para Dirjen di lingkup Kementerian LHK itu, Pemprov NTB diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Sitti Rohmi Djalilah didampingi  jajaran Pemprov NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati Dompu.

Wagub NTB memaparkan program-program strategis terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam program NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

Dipaparkan, NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi, kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan persampahan.

“Kami konsep semuanya secara matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwujudkan,” kata Wagub Rohmi.

Sedangkan NTB Hijau 2023,  terdiri dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan dan perlindungan dan konservasi SDA.

“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait Zero Waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami seluruh masyarakat,” tutur Rohmi.

Wagub Rohmi juga menjelaskan, pembagian peran antara Pemprov NTB dengan Pemkab/ Pemkot di NTB.

Dengan pemparan itu, Kementerian LHK supaya Kementerian LHK agar mengetahui dengan detail apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di pemkab/ pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah di SMA/SMK,” papar Sitti Rohmi.

Ditambahkan, semua kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste dan dimulai dari lingkungan masing-masing. Sehingga sampah di NTB tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Kementerian LHK menyambut baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020.

Selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh Dinas dan Direktorat jenderal terkait.

 AYA/HmsNTB

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —   Kematian Bayi dan stunting merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Besar di NTB, dan sangat perlu terus dilakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun penanganan bayi prematur dan stunting, tidak hanya kepada Ibu  tapi Juga bagi calon-calon Ibu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskannnya saat membuka seminar Awam tentang Bayi Prematur, di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, Sabtu (16/11) 2019.

Seminar bertema “The Premmies, Infinity Dream: Tidak Sekedar Sintas, Tapi Hidup Berkualitas” itu, dalam rangka peringatan hari premature dunia yang, sekaligus sebagai rangkaian HUT RSUD Provinsi NTB.

Dikatakannya, salah satu Program di NTB adalah Revitalisasi Posyandu. Jika kegiatan penanganan masalah kesehatan dan masalah sosial diintervensi di tingkat Posyandu, harapannya mewujudkan ‘Masyarakat NTB yang Gemilang’.

“Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau, karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas,” ujar wagub.

Wagub sangat mengapresiasi kegiatan digagas di Hari Kesehatan dunia yang bertema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”, untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

Plh. Direktur RSUDP NTB, dr. Agus Rusdhy, SpOG (K) MARS mengungkapkan, setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur.

Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia. WHO mencatat ada 675.700 kelahiran prematur di Indonesia.

“WHO mencatat terjadi peningkatan angka kelahiran prematur selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.

Dijelaskan dr. Rusdhy, bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir. Seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular atau non communicable diseases (NDS) seperti, hipertensi dan diabetes di kemudian hari, atau masalah kesehatan yang lain.

“Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur,” ujarnya.

Dikatakan Rusdhy, anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Bayi prematur memiliki resiko stunting, sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

“Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari),” ujarnya.

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut.

AYA/HmsNTB

“Saya merasa senang melihat anak-anak di sini tetap semangat, walaupun selama ini sekolah mereka rusak. Pagi ini saya menyerahkan bantuan sekolah ini dari pembaca Harian KOMPAS”

PEMENANG.lombokjournal.com – Gedung SDN 2 Malaka di Pemenang, Lombok Utara yang dibangun Yayasan Dana Kemanusian KOMPAS (YDKK) pasca gempa, merupakan kepedulian pembaca Harian KOMPAS terhadap pendidikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Peresmian dan serah terima bangunan gedung sekolah itu, dilakukan Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS, Ninuk Mardiana Pambudy, dan Ketua YDKK, Rusdi Amral kepada Pemda Lombok Utara di Pemenang, Kamis (14/11) 2019..

Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, MH mengawali sambutan mewakili Bupati Lombok Utara mengatakan, pemerintah daerah dan segenap lapisan masyarakat menyampaikan selamat datang di KLU kepada jajaran Haian Kompas.

Gedung SDN 2 Malaka yang diresmikan tersebut, dibangun dari bantuan YDKK. Bentuk komitmen KOMPAS dalam mencerdaskan bangsa, melahirkan generasi bangsa yang cerdas, bermoral dan taat pada pelbagai aturan.

Dikatakan Suardi, wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta didik di antaranya meningkatkan kualitas belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya saing sumber daya manusia.

Sekolah setempat tentunya menjadi dambaan bagi semua pihak untuk menempa dan mencetak anak didik yang bermutu, unggul dan berdaya saing ke depan dengan tetap memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.

“Kami informasikan, Pemda KLU juga telah menjalin kemitraan dengan inovasi. Alhamdulillah telah memberi andil nyata dalam peningkatan proses dan output pendidikan di daerah ini. SDN 2 Malaka ini menjadi salah satu sekolah dampingan inovasi. Program inovasi adalah program kemitraan yang penting antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia,” terangnya.

Suardi berpesan diresmikannya gedung SDN 2 Malaka itu dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan prestasi peserta didik, lokus maupun sarana pengembangan kreativitas anak dan potensi diri siswa serta pihak sekolah secara keseluruhan.

Sekda yang dikenal murah senyum ini mengajak semua pihak untuk menjaga dan memelihara gedung sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya, agar bisa memberikan manfaat  sebesar-besarnya.

“Semoga amal bapak/ibu para penderma sekalian mendapatkan balasan yang tiada putus dari Allah SWT, Tuhan YME seiring kemanfaatan sekolah ini,” harapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Suardi menutupnya dengan pantun motivasi dari Bupati Lombok Utara yang dibacakannya bagi dewan guru, siswa-siswi dan segenap warga SDN 2 Malaka:

“Memetik buah ambillah gula//Jolok ke atas dengan sejajar

Berdiri megah gedung SDN 2 Malaka //Tambahlah semangat dalam belajar.

Sungguh manis buah Pepaya//Berbuah lebat siapa yang punya

Sekian sambutan dari saya//Terima kasih atas perhatiannya”

Harapan, ada fillantropi lain

Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Ninuk Mardiana Pambudy senang melihat siswa-siswi SDN 2 Malaka yang ceria dan tetap semangat dalam belajar.

“Saya merasa senang melihat anak-anak di sini tetap semangat, walaupun selama ini sekolah mereka rusak. Pagi ini saya menyerahkan bantuan sekolah ini dari pembaca Harian KOMPAS”, ucapnya.

Ninuk menceritakan, ketika gempa terjadi dan melanda Lombok, para pembaca Harian KOMPAS menyumbangkan dana untuk disalurkan ke SDN 2 Malaka.

“Sebelumnya kami juga sudah membangun puskesmas di Pemenang dan telah digunakan sejak bulan Juni lalu. Kami juga telah mendirikan sekolah negeri di Lombok Barat dan Lombok Timur. Jadi, kami sudah mendirikan tiga sekolah dan satu puskesmas,” papar Ninuk di hadapan Sekda KLU dan hadirin.

Pihaknya mendapat informasi dari Sekda KLU, lebih dari 200 unit sekolah rusak dan belum terbangun, khususnya di KLU. Saat ini pihak KOMPAS hanya mampu membantu empat unit bangunan saja di Lombok, sembari berharap adanya filantropi lain yang bersedia membantu.

“Pesan kami mohon sekolah ini dipelihara, karena kita tidak mengenal siapa yang membantu tetapi mereka bersedia menyumbang dengan harapan supaya muncul pemimpin-pemimpin masa depan dari sekolah ini,” tutup Pimred Harian KOMPAS tersebut.

Rangkaian acara dilanjutkan peresmian SDN 2 Malaka ditandai penandatanganan prasasti oleh Sekda Drs. H. Suardi, MH dan Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Ninuk Mardiana Pambudy, disaksikan oleh Ketua YDKK Rusdi Amral dan Kadis Dikpora Dr. Fauzan, M.Pd.

Kemudian pemberian plakat terima kasih dari Pemda KLU kepada KOMPAS dan YDKK serta pengguntingan pita peresmian sekolah secara bersama disaksikan hadirin.

sta/humaspro