Saat kawasan KEK Mandalika sudah jadi, infrastruktur pendukung jadi, maka akan banyak event-event yang akan dihelat di Mandalika

LOTENG.lombokjournal.com — Event MotoGP tahun 2021 di Mandalika menjadi event paling bergengsi di Indonesia, bahkan menjadi yang terbaik dari yang pernah ada di dunia.

“MotoGP, Itu akan jadi event motoGP yang terbaik yang pernah ada, Insya Allah,” kata Menteri Pariwisata, Wishnutama Kusubandio.

Menpar  Wishnutama saat meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), khususnya progres pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, Rabu (27/11/2019).

Saat meninjau pembangunan KEK Mandalika itu, Menpar bersama  Wakil Menteri Pariwisata Angela Herliani Tanoesoedibjo, dandidampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi

Untuk menyambut perhelatan MotoGP 2021 dan mempercepat kemajuan pariwisata KEK Mandalika, Kementerian pariwisata dan pemerintah daerah akan terus bersinergi untuk bagaimana terus meningkatkan infrastruktur.

Terkait pembangunan Pariwisata Mandalika, Menpar mengingatkan, destinasi pariwisata itu harus punya dampak secara langsung kepada masyarakat sekitar, khususnya di sektor ekonomi kreatif.

“Fungsinya tempat pariwisata itu harus punya dampak secara langsung kepada masyarakat, khususnya yang bisa saya lihat adalah di ekonomi kreatif,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada ITDC, agar kemajuan pembangunan industri pariwisata di Kawasan Mandalika, harus punya dampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan job creation.

Seperti kuliner, fashion, kriya, bahkan nanti videografi, fotografi, wedding planner, dan lain sebagainya.

Ia berharap, saat kawasan KEK Mandalika sudah jadi, infrastruktur pendukung jadi, maka akan banyak event-event yang akan dihelat di Mandalika. Seperti wedding, MICE, meeting, exhibition, yang diharap banyak melibatkan masyarakat di NTB, khususnya masyarakat sekitar agar tidak jadi penonton.

“Pada saat kawasan ini jadi, infrastruktur ini jadi, akan ada wedding, MICE, meeting, exhtibition, banyak site event, kegiatan yang begitu banyak harus melibatkan masyarakat di Lombok,” tuturnya.

Menpar juga mengingatkan,  tujuan dari pembangunan yang diusahakan seperti sekarang ini, harus punya dampak lapangan pekerjaan, job creation. Menurutnya hal itulah yang paling penting, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur itu tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan yang kita usahakan seperti sekarang ini harus punya dampak lapangan pekerjaan, job creation, itu yang penting, nah itu baru akhirnya menjadi kesejahteraan buat masyarakat,” kata Wishnutama.

AYA/HmsNTB

Menkes meyakini, jika para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebesar yang sekarang

JAKARTA.lombokjournal.com  — Apa penyebab defisit BPJS Kesehatan? Salah satunya, karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien hingga jor-joran.

Dalam arti, banyak dokter memberikan tindakan yang tidak perlu dan membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.

Soal defisit itu kembali diceritakan  Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto kembali bercerita soal defisit BPJS Kesehatan/

Dikutip dari Detikhealth, Rabu (27/11/2019), dari klaim operasi sectio caesarea atau sesar yang sangat tinggi, mencapai Rp 260 triliun. Belum lagi, biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.

Artinya apa?

“Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah-red) melakukan tindakan,” kata Menkes beberapa waktu lalu.

Menkes menyebut, pelayanan kesehatan yang harusnya diberikan pada pasien adalah pelayanan kesehatan dasar. Yaitu pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa yang benar dan diterapi dengan optimal sehingga pembiayaan tidak menjadi berat.

“Kanker juga begitu. Jangan stadium 1 dikemo sistemik. Ya matinya bukan karena kankernya, tapi obat-obatnya yang berlebihan. Itulah namanya jangan maksimal, tapi optimal,” katanya.

Menkes juga menyebut, perbandingan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO.

Idealnya, perbandingan tersebut adalah 20 persen, namun di Indonesia perbandingannya mencapai 45 persen.

“Saya yakin dokter-dokter membela diri “wah saya sesuai aturan”. Lho saya ini dokter fungsional. Saya dokter beneran, saya ngelayani pasien. Sama-sama lah melihat,” papar Menkes.

Pelayanan kesehatan yang maksimal, menurutnya malah bisa membahayakan nyawa pasien. Ia berharap tak lagi tindakan yang notabene merugikan pasien.

Menkes meyakini, jika para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebesar yang sekarang.

Rr (Sumber; CNBS Indonesia)

Kepala Museum Negeri NTB, Zubair Muslim mengungkapkan, peran nelayan sangat optimis dan luar biasa untuk kehidupan di masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Nelayan adalah sosok yang memiliki pekerjaan yang tidak berhenti untuk optimis, meski mereka tidak tahu apa yang akan didapatkannya hari ini atau esok.

“Tapi mereka terus mencari cara untuk bisa mendapat ikan yang banyak, tetapi karena optimis maka semangat hidupnya terus berkembang,” tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Rusman, SH., MH.

Rusman menyampaikan itu dalam pembukaan Pameran Kontemporer Alat Penangkapan Ikan Di Laut yang bertajuk “Perkembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan Pada Nelayan Pesisir Pulau Lombok” yang berlangsung di Museum Negeri NTB, Rabu (27/11/2019).

Ia berharap adanya cara, praktek dan inovasi baru yang dapat dipersembahkan Museum Negeri agar dapat menjadi Museum hebat.

“Terus ikhtiarkan agar museum dapat terus berkembang , ada acara– cara baik, dan inovasi baik yang membuat orang mengatakan bahwa ternyata memang museum ini memang hebat,” jelasnya.

Kepala Museum Negeri NTB, Zubair Muslim mengungkapkan, peran nelayan sangat optimis dan luar biasa untuk kehidupan di masyarakat.

“Hal ini juga didukung dengan fasilitas sarana yang dulu seadanya, namun semakin maju zaman maka semakin maju fasilitas yang digunakannya” tuturnya.

Selain itu, sebanyak 7.695 Koleksi warisan budaya yang terdapat di Museum Negeri NTB, sekitar 2 persen koleksi yang dikeluarkan dalam Pameran kontemporer Alat Penangkapan Ikan Di Laut.

Zubair menjelaskan, pengumpulan koleksi yang ada di Pameran didapat dari berbagai penjuru.

“Alat – alat yang ada disini sebagian didapat dari warisan nenek moyang, ada juga dari nelayan yang memberikan langsung alat yang mereka punya” jelasnya.

Zubair menegaskan, museum memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adanya benda – benda penginggalan pada zaman dahulu agar dapat diketahui oleh masyarakat pada masa kini.

“Kebesaran nilai usaha orang dulu sangat luar biasa dan patut dihargai,  Itu merupakan kearifan budaya zaman dahulu. Masyarakat sekarang harus tahu agar dapat menegtahui bagaimana perjuangan mancing dapat menangkap ikan dengan alat sedehrana,” jelasnya.

AYA

BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem rujukan online yang membuat layanan administrasi menjadi lebih mudah dan pasti

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di rumah sakit pasien gagal ginjal kronis yang sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Rabu (27/11/2019).

Fachmi Idris mengatakan itu setelah BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah dengan menggunakan finger print,

Hal ini diharapkan mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap 3 (tiga) bulan sekali.

“BPJS Kesehatan dan PERSI juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah,” kata Fachmi Idris..

Fachmi juga menyebut, BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi digital untuk mempermudah layanan kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum.

Misalnya dalam hal pengurusan kepesertaan atau administrasi JKN-KIS, kini masyarakat tak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan karena bisa dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Mobile Customer Service, aplikasi Mobile JKN, atau lewat Kader JKN yang berkunjung dari rumah ke rumah.

Dari sisi pelayanan di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplicares yang dapat dimanfaatkan peserta JKN-KIS untuk mengetahui rumah sakit mana saja yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, termasuk di dalamnya jumlah ketersediaan tempat tidur.

BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem rujukan online yang membuat layanan administrasi menjadi lebih mudah dan pasti.

BPJS Kesehatan juga telah bersinergi dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan Integrated System for Traffic Accidents (INSIDEN), sehingga proses penjaminan pasien JKN-KIS yang mengalami kecelakaan lalu lintas menjadi lebih cepat.

“BPJS Kesehatan maupun PERSI akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Agar optimal, langkah ini harus dilakukan secara bersama oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan,” kata Fachmi.

Rr (sumber; CNBC Indonesia)

“Sejalan dengan program untuk mendukung NTB Zero Waste, kata Charly,  Gojek juga memiliki  konsens untuk terus mengUrangi penggunaan kantong plastic”

MATARAM.lombokjournal.com — Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kehadiran Gojek dengan berbagai fasilitas dan fitur layanan lainnya  seperti  GoFood, GoLife, GoMassage, Goclean dan beragam fitur bisnis berbasis UMKM lainya, kini semakin eksis  dan diminati masyarakat.

Kehadiran Gojek di tanah air  mendorong dan merangsang tumbuhnya kreativitas bisnis dan industri pemasaran secara online dikalangan UMKM dan kaum perempuan, termasuk di NTB,  ujar  Head Regional Corporate Affairs Gojek,  Alfianto Domy Aji didampingi  Regional Government Relations, Charly Raya dan Perwakilan Gojek Mataram, saat menghadap Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalillah, di kantornya di Mataram, Selasa (26/11/2019).

Menurut Alfianto Domy Aji dengan adanya berbagai program pendukung kesejahteraan yang dikembangkan oleh Gojek,  maka berdasarkan survey yang  dilakukan Fakultas ekonomi dan Lembaga Demografi UI  menunjukkan, sejak tahun 2018 Gojek telah memberikan kontribusi sebesar Rp.55 Triliun lebih ecara nasional.

“Dengan kehadiran Gojek di NTB akan dapat ikut membantu menggerakkan NTB. Kontribusi Gojek terhadap perekonomian nasional se-Indonesia disumbangkan melalui UMKM dengan Gofood,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, di Mataram NTB,  saat ini semakin banyak masyarakat dan UMKM terutama perempuan yang melakukan pendaftaran untuk Gofood.

Adanya aplikasi ini menjadikan masyarakat yang terdiri dari Usaha MasYarakat Kecil Menengah (UMKM) semakin mudah memasarkan beragam produk dengan aplikasi Gojek, tegasnya.

Untuk mendukung program industrialisasi dan berbagai program di NTB, termasuk program Zero Waste, maka Gojek menawarkan sejumlah program dukungan untuk penguatan kapasitas masyarakat.

” Bu Wagub, Kami (Gojek, read) punya program pelatihan untuk perempuan bagi peningkatan skill jualan online, seperti bagaimana mengemas produk, bagaimana memasarkan dan meningkatkan kualitasnya dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi,” ujar Charly.

Selain itu, sejalan dengan program untuk mendukung NTB Zero Waste, kata Charly,  Gojek juga memiliki  konsens untuk terus mengUrangi penggunaan kantong plastik. Ia menjelaskan, di dalam algoritma/aplikasi telah tersedia beragam pilihan untuk costumer. Misalnya bungkus plastik diganti  box.

Juga punya program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi produktif. Misalnya, di pulau Jawa telah bekerja sama dengan muslimah NU untuk peningkatan keterampilan Muslimah NU di bidang usaha ekonomi produktif, ujarnya.

Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi menyambut baik kehadiran Gojek di NTB. Apalagi gojek, kata Umi Rohmi memiliki konsens besar pada program-program dan upaya untuk pemberdayaan masyarakat, terutama perubahan mindset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Seperti pengembangan usaha ekonomi produktif dan pemasarannya, secara praktis dan nyaman dengan memanfaatkan teknologi digital.

Program-program itu menurut wagub sejalan dengan program industrialisasi yang sedang giatnya dilakukan Pemda di NTB untuk meningkatkan ekonomi dan nilai tambah produk bagi masyarakat.

Jika selama ini, produk-produk pertanian, perikanan, hasil laut dan produk lainnya dikirim dalam bentuk bahan mentah, maka melalui industrialisasi, kami ingin ada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dengan mengirim barang yang sudah diolah, ujarnya.

Menurut Wagub, di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini banyak meluncurkan program yang berkaitan dengan perubahan mindset.  Misalnya NTB Bersih (zero waste), pelestarian hutan, kesehatan, pengurangan TKI ilegal, perdewasaan usia perkawinan dan Revitalisasi Posyandu.

Semuanya memerlukan kerja keras dalam membangun  mindset masyarakat, terangnya.

“Bicara zero waste sebenarnya lebih banyak urusan kabupaten/kota. Tetapi dengan melihat kondisi sampah saat ini, maka Pemerintah Provinsi juga tidak bisa berpangku tangan. Tetapi harus hadir mendorong dan memfasilitasi masyarakat”, imbuhnya.

Karena itu, di NTB sudah menerbitkan  Perda tentang sampah.

“Perubahan mindset masyarakat seperti zero waste ini kita benar – benar perhatikan bahwa sampah yang ada nantinya dapat menjadi sumberdaya, dan hal ini kita sudah himbau kepada masyarakat agar memilah sampah dari rumah” tuturnya.

Selain itu, sampah yang telah dipilah dapat dikelolah di Bank Sampah. Banyak variasi tukar sampah saat ini, ada yang tukar sampah dengan sembako, tukar sampah dengan kuota internet bahkan tukar sampah dengan biaya kuliah.

“Adanya bank sampah tentu memudahkan juga bagi masyarakat untuk sama-sama mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang kemudian ditukarkan dengan berbagai hal, banyak inovasi yang dibuat bank sampah di NTB,” jelasnya.

Gojek juga mengusulkan kepada Wagub NTB untuk mengadakan pelatihan bersama dengan Muslimah Nahdlatul Wathan (NW) untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran sehingga akan ada pemanfaatan yang dapat dirasakan.

“Kalau kita mengadakan pelatihan kepada jamaah NW bersifat turun temurun dalam artian, pelatihan ini akan terus menjalar hingga ke berbagai unsur yang ada di dalamnya, tentu pelatihan pemanfaatan teknologi dapat digunakan ibu-ibu jamaah apalagi sekarang banyaknya jamaah yang sudah tidak asing dengan smartphone,” jelasnya.

AYA

Umi Rohmi berharap agar masyarakat, khususnya anak-anak muda desa Bonjeruk agar mampu menguasai teknologi dan memanfaatkannya dengan baik

LOTENG.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, pentingnya informasi dan teknologi serta digital marketing dalam mempromosikan pariwisata.

Hal itu diungkapkan wagub  pada kegiatan pelatihan digital marketing dalam penguatan pengelolaan Desa Wisata bertempat di Kantor Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (26/11) 2019.

Mendampingi Wakil Gubernur, di antaranya Asisten I dan Asisten III Setda NTB serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Kegiatan ini diikuti pula oleh tim maskapai Air Asia Indonesia.

Ummi Rohmi meminta para peserta agar memanfaatkan pelatihan digital marketing tersebut sebaik-baiknya.

“Kalau adik-adik semua, bapak, ibu dari desa Bonjeruk menguasai informasi dan teknologi maka akan sangat gampang memanfaatkannya untuk kemajuan desa wisata ini,” tutur wagub.

Umi Rohmi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menggali potensi dan membangun desa. Ia juga berpesan agar masyarakat untuk tidak meninggalkan kearifan lokal dan budaya di desanya.

Menurutnya, kearifan lokal justru dapat menjadi daya tarik dan kelebihan tersendiri bagi desa tersebut.

“Kalau destinasinya sudah dikemas dengan baik, seluruh masyarakatnya kompak bersama-sama membangun desa Bonjeruk ini, apa kelebihan kita, kita cari, kita tonjolkan, kearifan lokalnya juga dijaga,” lanjutnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap agar masyarakat, khususnya anak-anak muda desa Bonjeruk agar mampu menguasai teknologi dan memanfaatkannya dengan baik.

“Tidak ada artinya desa kita bagus, tetapi kalau marketingnya tidak bisa memanfaatkan informasi dan teknologi,” tutup Umi Rohmi.

Pada kesempatan yang sama, CEO Air Asia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga menyampaikan berbagai perkembangan pariwisata, terutama dari sisi transportasi dan akses ke daerah wisata.

Ia mengapresiasi seluruh elemen yang telah bahu membahu dalam membangun pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

“Kita patut bersyukur atas apa yang telah kita capai selama ini bersama-sama,” kata Vera.

Mewakili tim Air Asia Indonesia, Vera mengungkapkan rasa senangnya berkesempatan untuk bergabung dengan komunitas Lombok.

Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang untuk berkontribusi dalam hal akses, konektifitas dan juga perekonomian.

“Pada hari ini juga, saya berkesempatan untuk meninjau, melihat dan juga mencari elemen-elemen pendukung berikutnya untuk pembinaan Bonjeruk, dan ini merupakan inisiatif pertama Air Asia di Indonesia,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Sosialisasi gemar makan ikan dilaksanakan di PAUD-PAUD karena di PAUD terdapat generasi-generasi masa depan bangsa yang sedang menimba ilmu dasar

KLU.lombokjournal.com —  Salah satu tantangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk meningkatkan SDM, tentunya perlu asupan gizi yang tinggi. Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc meminta kepada masyarakat untuk terus meningkatkan konsumsi ikan yang memiliki protein tinggi.

“Mulai sekarang, kita akan lebih banyak memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi ikan kepada anak-anak dan orang tua yang ada di PAUD,” kata Hj. Niken saat Road Show TP-PKK Provinsi NTB terakhir di Desa Medana Kabupaten Lombok Utara, Selasa (26/11) 2019.

Alasan mengapa sosialisasi gemar makan ikan dilaksanakan di PAUD-PAUD adalah, karena di PAUD terdapat generasi-generasi masa depan bangsa yang sedang menimba ilmu dasar.

“Perhatian PAUD adalah sangat penting, dan kita akan terus meningkatkan kualitas guru-guru PAUD kita, agar mereka lebih baik, lebih cerdas, dan lebih memahami bagaimana mendidik anak PAUD hingga mereka berkembang menjadi anak-anak yang baik,” terang Bunda Niken yang baru saja meraih penghargaan Bunda PAUD terbaik se-Indonesia.

Mengingat Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang memiliki jumlah PAUD terbanyak di NTB, dengan jumlah PAUD yang banyak ini, pastilah memerlukan perhatian yang lebih dari segi kualitas.

“Saya meminta kepada PKK Lombok Utara untuk terus ikut berperan dalam meningkatkan kualitas PAUD yang ada di Lombok Utara ini,” tambah Bunda Niken.

Di akhir penyampaiannya, ia berpesan kepada masyarakat agar menjalankan program revitalisasi Posyandu.

“Dalam PKK ada Pokja 4 yang turut mendukung program revitalisasi Posyandu, yaitu menjadikan Posyandu bukah hanya sebagai tempat pemeriksaan ibu hamil dan Balita, melainkan menjadi Posyandu yang dapat melayani keluarga,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Asisten 1 Kabupaten Lombok Utara, Kawit Sasmita SH, Ketua TP-PKK Lombok Utara, Hj. Rohani Najmul Akhyar, Kepala Dinas P2KBPMD Lombok Utara, Drs. H Holidi, Camat Tanjung, Syamsul Bahri, Sos, MM.

AYA/HmsNTB

Kemajuan sebuah Desa Wisata dapat dilihat dari kebersihannya dan tata kelola dari desa tersebut

LOTENG.lombokjournal.com  — Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd meresmikan Desa Wisata Bonjeruk berbasis lingkungan dan budaya, Selasa (26/11) 2019.

Peresmian Desa Wisata itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penyerahan bantuan kepada Kepala Desa Bonjeruk.

Wakil Gubernur dalam sambutannya mengatakan, kunci untuk maju adalah kekompakan, bersinergi dan bergotong royong setiap elemen di desa. Baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa serta penggiat-penggiat Pokdarwis.

Menurut Wagub, keberhasilan sebuah desa adalah mengajak anak-anak muda desa berpikir untuk membangun desa menggunakan ilmu yang dimiliki sehingga desa tersebut akan maju ke depannya.

“Karena di zaman sekarang ini, kalau ingin maju bukan hanya sekedar bermodal indah saja, tetapi apakah kita bisa mengangkat keunikan yang kita punya dan bisa memanfaatkan informasi dan teknologi. Agar Desa Wisata Bonjeruk yang sudah indah ini bisa dikenal dan semua aspek yang ada di dalamnya harus dimaksimalkan,” ungkap Wagub.

Ummi Rohmi mengingatkan kepada Kepala Desa untuk segera menyediakan Bank Sampah. Sebab, kemajuan sebuah Desa Wisata dapat dilihat dari kebersihannya dan tata kelola dari desa tersebut.

Karenanya, dua aspek tersebut harus ditingkatkan agar lebih profesional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

“Mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah plastik, beling, kertas dikelola dan dijual ke Bank Sampah, sisa makanan bisa menjadi pupuk organik dan dapat menghasilkan uang,” jelas Ummi Rohmi.

Pada kesempatan ini juga, Ummi Rohmi menyampaikan agar posyandunya aktif dan menjadi posyandu keluarga. Posyandu Keluarga sendiri bukan hanya untuk melayani bayi dan ibu hamil saja tetapi melayani lansia.

“Kalau posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga, desa wisata ini akan tersanggah juga kesehatan masyarakat. Karena kita menjadi desa wisata warganya tidak boleh sakit. Nah, posyandu ini fungsinya untuk mengetahui lebih cepat penyakit yang diderita warga desa,” ungkap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya Wagub mengucapkan selamat kepada Desa Bonjeruk dan berharap semakin berkembang dan terus menjaga kekompakkan khususnya untuk anak-anak muda untuk kebaikan bersama.

“Syarat untuk Desa Wisata bisa maju, Bank Sampahnya harus jalan, posyandunya harus menjadi posyandu keluarga. Desa Wisata tidak akan lengkap kalau warganya tidak sehat. Desa Wisata tidak akan bagus kalau tidak bersih. Oleh karena itu, agar desanya menjadi bersih, asri, lestari dan indah,” tutup Ummi Rohmi.

Air Asia

CEO Presiden Direktur Air Asia, Veranita Yosephine Sinaga mengatakan Air Asia adalah perusahaan penerbangan yang sudah beroperasi 15 tahun lamanya dan saat ini Air Asia sangat bangga karena menjadi partner pariwisata indonesia. Dimana lombok menjadi 1 dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia.

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dan tim air asia untuk bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat indonesia secara keseluruhan,” jelas Veranita.

Menjadi misi utama Air Asia menjadi partner pemerintah pusat dan daerah untuk bahu-membahu membangun ekosistem pariwisata dan membangun ekosistem perekonomian secara keseluruhan yang tidak hanya berfokus pada sosial ekonomi tapi tidak hanya berfokus pada bisnis ekonomi tetapi juga pada sosial progres.

“Saya sangat berbangga hati hari ini menyaksikan banyak sekali inisiatif-inisiatif lokal yang sangat menginspirasi bagi saya dari sisi pemberdayaan sampah dan produk-produk inovasi makanan dan minuman yang unik dari lombok,” ungkap Veranita.

AYA/HmsNTB

Dalam hal pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, tugas inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan.

Tapi lebih kepada pembinaan, dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan, agar melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.

Hal itu diugkapkan Gubernur Zul di hadapan inspektur kabupaten/kota se-NTB dan Forkompinda Provinsi NTB,saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Hotel Astoria Lombok, Selasa (26/11) 2019

Pembukaan Rakorwasda itu Gubernur Zul bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si,

Gubernur Zul mengingatkan, sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Karena itu dalam hal pengawasan, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan untuk mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini meminta, pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.

Tentang pengawasan, gubernur sangat berterimakasih, karena hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia.

“Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya invstasi, sangat simpel formula ekonominya,” ujarnya.

Begitu juga dengan di daerah, aparat penegak hukum diminta apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission, aparat penegak hukum diminta untuk mengawasinya dengan baik.

“Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya Irjen Kemedagri dalam sambutannya mengatakan, gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah.

Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, ia mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah. Akan dilakukan upaya penataan  dan kebijakan pemerintah, dalam merefugsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Untuk itu, ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembunaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.

“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya.

Ia sangat mengapresiasi Kehadiran Gubernur NTB dalam Rakorwasda tersebut. Menurutnya kehadiran gubernur merupakan bukti dan wujud dari keseriusan dalam mencegah korupsi di lingkup pemerintah Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun

SEKOTONG-LOBAR.lombokjournal.com  — Pemda se Nusa Tenggara Barat diimbau untuk berani melelang proyek di awal tahun, sehingga semua proyek di kabupaten/kota bisa segera dilaksanakan.

Dengan melakukan lelang proyek di awal tahun, pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah akan jauh lebih baik.

“Kemarin saat arahan di Istana, Presiden berpesan  agar lelang-lelang tidak lagi dilaksanakan pada akhir tahun,” ujar Gubernur Zullkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Imbauan itu disampaikannya dalam sambutannya saat menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat, di Whyndam Hotel, Sekotong, Lombok Barat, Selasa (26/11) 2019.

Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, perangkat daerah serta instansi vertikal Provinsi NTB, serta bupati/walikota se-Provinsi NTB.

Bang Zul ini menyampaikan, Presiden telah melakukan transfer anggaran kepada Gubernur se-Indonesia pada 14 November 2019.

Selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur bertugas menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh satuan kerja dan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi  NTB.

“Kita harus berani melelang di awal tahun, sehingga semua proyek di kab/kota bisa segera dilaksanakan,”  tegasnya.

Menurutnya,  pemda harus berani mencoba.

“ Mudah-mudahan dengan terus kita bersama dan kita berjumpa. NTB yang lebih baik senantiasa mampu kita wujudkan,”  lata Bang Zul.

Meningkat

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun. Angka ini meningkat 5,46 persen dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun).

Dari anggaran untuk NTB tersebut, sebesar Rp9,78 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat. Angka Rp9,78 triliun ini meningkat 8,91 persen dari tahun 2019.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Sementara, Rp16,31 triliun dialokasikan untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 Triliun (meningkat 4,40 persen dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Khusus TKDD, alokasi terbesar diterima Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 Triliun  dan terendah di Kota Bima sebesar Rp691.6 Miliar.

Komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp9,08 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp358,5 miliar.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1,2 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp316,3 miliar, dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp62,5 miliar.

Berikut Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi NTB Tahun 2020:

1. Provinsi NTB Rp.3.848.042.987 Triliun
2. Kabupaten Bima Rp.1.582.716.411 Triliun
3. Kabupaten Dompu Rp.910.862.902 Miliar
4. Kabupaten Lombok Barat Rp. 1.398.722.940 Triliun
5. Kabupaten Lombok Tengah Rp.1.828.847.123 Triliun
6. Kabupaten Lombok Timur Rp.2.089.474.865 Triliun
7. Kabupaten Sumbawa Rp. 1.451.631.116 Triliun
8. Kota Mataram Rp. 919.256.697 miliar
9. Kota Bima Rp. 691.650. 423 miliar
10. Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 848.386. 635 Miliar
11. Kabupaten Lombok Utara Rp. 736.420.534 Miliar

Acara Penyerahan DIPA TA. 2020 dirangkaikan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang ditandatangani para Kepala Daerah.

AYA/HmsNTB