“Pemerintah NTB akan mengirim UMKM yang sudah bertaraf Nasional guna memperkenalkan aneka budaya, kreativitas dan berbagai kuliner NTB. Moga saja dalam ekspo nanti, NTB bisa meraih juara”

MATARAM.lombokjornal.com — Berbagai kegiatan akan diselenggarakan menyambut  perayaan HUT NTB ke-61, pada 17 Desember mendatang,

Salah satunya nanti adalah ikut menyenggarakan kegiatan Industrial Expo. Temanya “Nuansa Tanpa Batas (NTB),” bekerjasama dengan DPP IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia), yang akan dihelat di Plaza Perindustrian Jakarta, tanggal 2-6 Desember 2019.

Kegiatan ekspo beragam produk kerajinan serta berbagai potensi kekayaan alam NTB itu, Kepanitian HUT NTB bekerjasama dengan multi stakeholder dan Kementerian Perindustrian

Dalam kegiatan ekspo itu yang bertanggungjawab mengisi kegiatan adalah Dinas Perindustrian bekerjasama dengan multi stakeholder, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dekranasda, IPEMI dan beberapa Kabupaten dan Kota di NTB.

“Kegiatan ini Insha Alloh akan dibuka secara resmi oleh Wapres RI, KH Makruf Amin, diikuti oleh sejumlah Provinsi di Indonesia lainnya. Acara tersebut lebih banyak porsinya untuk NTB, sehingga ada sambutan dari Wakil Gubernur NTB,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Drs Najamudin Amy, MM pada  wartawan dalam konferensi pers di Acibara Café Kota Mataram, Jum’at (29/11/2019).

Ketua IPEMI Provinsi NTB, Dra Hj Bau Intan, mengaku telah mempersiapkan sejumlah rancangan kegiatan yang akan ditampilkan dalam kegiatan Ekspo tersebut.

Misalnya, fashion show berbahan tenun khas NTB, bazar, lomba kreatif daur ulang, tampilan beberapa atraksi kesenian, acara kuliner.

“Pemerintah NTB akan mengirim UMKM yang sudah bertaraf Nasional guna memperkenalkan aneka budaya, kreativitas dan berbagai kuliner NTB. Moga saja dalam ekspo nanti, NTB bisa meraih juara,” harap Bau Intan.

Sekjen IPEMI NTB, Ajeng Roslinda, mengaku, kegiatan yang dihelat IPEMI dan Pemprov NTB itu, selain dihadiri oleh sekitar 500-an undangan, juga akan ada pemberian penghargaan terhadap 100 wanita inspiratif Indonesia.

“Dan salah satu yang akan menerima penghargaan itu adalah Ibu Wakil Gubernur,” ujarnya.

Ketua Harian Dekranasda Provinsi NTB, Hj Putu Selly, mengaku telah mempersiapkan sejumlah persembahan usaha ekonomi kreatif yang ada di NTB, seperti  usaha kreatif kerang dan tenunan khas NTB.

“Kami juga berharap semoga Ketua Dekranasda NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Perempuan Inspiratif Indonesia,” harapnya.

Dalam konferensi pers itu, hadir juga Plt Kadis Perindustrian Provinsi NTB, Hj Nuryanti, Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Wahyu Hidayat.

AYA

Pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   lambatnya proses birokrasi di tanah air dikeluhkan Presiden Joko Widodo, karena birokrasi berbelit-belit. Pemangkasan struktur ASN (Aparatur Sipil Negara) akan eiadakan ASN eselon III dan IV.

jabatan eselon III dan IV akan diganti dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang rencananya bakal dilakukan tahun depan.

“Kami putuskan (ASN eselon III dan IV) diganti dengan AI (Artificial Intelligence),” kata Jokowi, Kamis (28/11/2019) saat bicara dalam acara Kompas CEO 100 Forum 2019 di Hotel Ritz Carlton.

Dengan demikian, struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua tingkat, yaitu hanya eselon I dan II.

“Yang Eselon III dan IV akan kami potong,” kata Jokowi

Tugas administratif yang sebelumnya diemban jabatan-jabatan tersebut akan dilakukan oleh AI. Hal ini bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law.

Aturan tersebut rencananya bakal memangkas 70 hingga 74 Undang-undang (UU) yang ada saat ini. Pemerintah tengah memfinalisasi draf omnibus law sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Desember 2019.

“Ini akan sangat bergantung omnibus law yang kami sampaikan ke DPR. Kalau itu disetujui akan ada perubahan besar,” katanya.

Dimulai di Kemenpan RB

Kemenpan RB dipilih menjadi contoh untuk perampingan ASN eselon III dan IV karena dinilai lebih mudah.  Sebab, tak ada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berstatus eselon III dan IV di kementerian tersebut.

Pemangkasan ASN eselon III dan IV akan dimulai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bulan ini.

“Saya akan coba contohkan bulan ini di Kemenpan RB, eselon III dan IV akan saya pangkas duluan,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (13/11/2019).

Tjahjo memastikan perampingan eselon III dan IV ini tak akan mengurangi tunjangan kinerja para ASN. Perampingan juga tak akan mengurangi jumlah ASN yang ada.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV.

“Jadi kalau eselon III dan IV berkurang, rentang jadi pendek,” kata Pratikno.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Bank Dunia, jumlah ASN pada tingkat eselon III dan IV sebesar 238.000.

Rinciannya, ASN eselon III sebanyak 52 ribu orang dan eselon IV sebanyak 186 ribu orang. Sedangkan jumlah ASN eselon I dan II mencapai 9.686 orang. Rinciannya, 286 ASN eselon I dan 9.400 ASN eselon II.

Rr (Sumber; Dkatadata.co.id)

Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

SUBANG  ;   Presiden Joko Widodo mengatakan, hampir  90 pesen pasien di rumah sakit mengaku sudah pakai Kartu Indonesia Sehat.  Sejumlah 70 pesen pakai PBI (peserta bantuan iuran) yang gratis dari pemerintah, hanya  20 persen yang bayar.

Presiden Jokowi mengatakan itu, usai elakukan sidak layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat. (29/11/2019).

“Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS dalam rangka pelayanan kesehatan,” kata Presiden yang dalam kunjungan ke salah satu rumah sakit di Subang, Jawa Barat menyempatkan bersalaman dengan warga yang tengah menjenguk keuarganya yang tengah dirawat di rumah sakit.

Dalam sidak yang dilakukan atas inisiatifnya, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang di Jalan Brigjen Katamso pukul 09.15 WIB.

Dalam kunjungan di rumah sakit itu, Presiden Jokowi langsung mengunjungi Ruang Asoka, salah satu instalasi perawatan kelas 3. Di ruang perawatan itu, Presiden berbincang dengan pasien yang sedang menjalani perawatan.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

“Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.

Dalam sidak itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD Subang drg. Ahmad Sopyan, dan Wakil Direktur RSUD Subang Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Usai melakukan sidak sekitar 40 menit, Presiden meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.

Saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui sudah menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

Rr

“Harapan saya untuk penenun, supaya bisa berkolaborasi dengan penenun lain. Intinya, bagaimana perkakas budaya bisa bermanfaat tak hanya pada aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi”

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, membuka Temu Publik dan Pameran Program Pemulihan Pascagempa bagi Penenun Lombok, Kamis (28/11/2019).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bappeda berkerja sama dengan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Sosial dan Budaya (UNESCO).

Bupati Najmul mengatakan, perlunya para pihak berbicara masalah tenun secara holistik dalam konteks ruang yang lebih luas dan bukan hanya di Lombok Utara.

Hal ini perlu dipahami secara komprehensif lantaran pihaknya tidak memandang para pengrajin tenun hanya dalam koridor pelaku ekonomi semata, tetapi lebih sebagai pahlawan.

“Kami lihat beliau-beliau bukan hanya jadi pelaku ekonomi tetapi kami menganggap mereka sebagai pahlawan sehingga Pemda KLU memberikan suport kepada mereka,” kata Bupati Najmul.

Menurutnya, diskusi publik tersebut dipandang sangat strategis dan punya makna penting sehingga diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi.

“Khusus kami di Lombok Utara, Kepala Dinas kami punya kebijakan hari Kamis harus menggunakan pakaian adat. Kebijakan ini berdampak pada pelaku usaha tenun dan penenun,” Jelas bupati.

Pengaturan kebijakan penggunaan pakaian adat bagi aparatur Pemda KLU akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup). Saat ini, Pemda KLU melalui OPD leading sektor sedang menggodok ragangan Perbup dimaksud.

Di samping itu, bupati juga berencana mengundang para kepala OPD dan Kepala Sekolah untuk menandatangani MoU penggunaan tenun agar bisa berdampak langsung terhadap para penenun.

Ekspektasinya, kain tenun ini tidak hanya menjadi pakaian formal saja tetapi juga bisa dipakai oleh para milienial sehingga bisa membangkitkan semangat anak muda untuk menggunakan tenun.

“Harapan saya untuk penenun, supaya bisa berkolaborasi dengan penenun lain. Intinya, bagaimana perkakas budaya bisa bermanfaat tak hanya pada aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi,” harap bupati.

Nilai-nilai kultural

Ketua BPMB Bali I Made Darma Suteja, SS, M.Si di hadapan Bupati Lombok Utara dan peserta pertemuan mengharapkan, kehadiran para desainer dari Jakarta dapat membantu sekaligus mengangkat ekonomi penenun dan pelaku usaha tenun Lombok Utara.

Menurut Suteja, kain tenun merupakan prouduk yang dekat dengan manusia sehingga ketika seseorang berbicara tenun pada hahekatnya tidak hanya berbicara ekonomi tetapi ada nilai-nilai kultural yang memiliki makna penting dan perlu dipelajari dengan pendekatan kultural.

“Berbicara fashion kita sangat bangga karena kain tenun Pringgasela telah jadi warisan budaya Indonesia. Semoga kehadiran UNESCO bisa membawa kain tenun menjadi kekayaan dunia,” katanya.

Ditambahkannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tradisi lisan yaitu manuscrif, adat istiadat, situs, teknologi tradisional dan rumah adat yang perlu diidentifikasi secara bersama-sama. Perkakas budaya bukan hanya berupa benda saja tetapi mencakup pellbagai unsur kebudayaan.

Dicontohkan, bilamana seseorang mengenakan kain londong abang berarti ia boleh ikut melakanakan ritual adat. Pun dalam konteks teknologi juga ada teknologi tradisional untuk tools pembuatan beragam produk tenun.

Kain tenun ini tak hanya berfaedah untuk pembungkus badan, tetapi punya simbol tersendiri terkait dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

“Harapan kami agar tidak ada klaim mengklaim sehingga kita harus menginventarisirnya,” harap Suteja.

Kepala Unit Bidang Budaya UNESCO, Moe Chiba menjawab pertanyaan wartawan terkait tenun Bayan mengatakan, dalam otoritasnya sebagai Kepala Unit Kebudayaan UNESCO, setiap kali mendampingi penenun dari seluruh dunia, ia selalu tertarik dengan tekstil tradisional atau kain tenun tradisional.

Banyak hal yang dapat diilhami seperti budaya, selera, cara membuat dan ritualnya dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya.

“Terkait harapan supaya penenun Bayan perlu meneruskan kepandaian dan ide-idenya, UNESCO tidak bisa melanjutkan pendampiangan dan berharap amitra-mitra yang lain untuk membantu,” ujar Diana Setiawati, Project Coordinator UNESCO Jakarta.

Kaban Bappeda Heriyanto, SP yang juga Panitia Penyelenggara melaporkan, pascagempa bumi meratakan Lombok Utara, sejak saat itu pula konsentrasi pemerintah daerah, relawan dan masyarakat beralih pada recovery baik itu fisik, ekonomi dan juga budaya.

Diceritakan Heryanto, Januari 2011 datang kunjungan dari UNESCO untuk memberi dukungan khususnya recovery ekonomi dan budaya. Kegiatan UNESCO, mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, sehingga  pada bulan Maret UNESCO memberikan bantuan alat tenun, los kerja serta pelatihan desain di Jogja. Selain itu juga, digelar lokakarya dan pameran di Francis.

“Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada UNESCO dan BPMB. Saya harap tetap ada dukungan untuk KLU sampai bisa mandiriM,” kata Heryanto.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara tersebut juga ditampilkan fashion show kolaborasi tenun Bayan dan tenun Pringgasela, pameran tenun penenun Pringgasela dan Bayan serta diisi talkshow program disampaikan oleh Moe Chiba.

Kegiatan tersebut dihadiri para Kepala OPD, Tokoh Adat, Budayawan, Pengrajin Tenun dan pihak UNESCO.

sta/humaspro

Untuk melatih para pelaku wisata menjadi handal termasuk dalam program pengembangan destinasi daerah penyangga KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com —  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Forum Pariwisata Lombok yang diikuti dua ratus lebih pelaku pariwisata dari berbagai komunitas, di Mataram, Kamis (28/11/2019).

Forum yang digelar dua kali setahun ini gua menyusun program pengembangan pariwisata di daerah. Kegiatan ini juga bagian dari cara yang dilakukan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia pariwisata yang handal.

Asdep SDM dan Hubungan Antarlembaga Kemenpar, Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, SE, MM mengatakan, acara tersebut merupakan agenda sokongan dana World Bank, untuk meningkatkan keterampilan tenaga pariwisata di daerah penyokong Kawasan Ekonomi Khusus sebagai destinasi prioritas.

Ditambahkannya, semua stakeholder diundang agar anggaran dari Bank Dunia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Menurutnya, acara ini untuk melatih para pelaku wisata menjadi handal termasuk dalam program pengembangan destinasi daerah penyangga KEK Mandalika.

“Mereka kita latih menyusun program wisata untuk diusulkan ke Kemenpar sebagai acuan kita kepada Bank Dunia (World Bank) dalam menggelontorkan dananya untuk pengembangan destinasi penyangga KEK misalnya Sembalun, Narmada, Mayura, Sekotong, dan destinasi menarik lainnya yang ada di Lombok,” kata Wisnu, Kamis (28/11/2019).

Wisnu menyebut lebih 400 Milyar anggaran digelontorkan oleh Bank Dunia untuk tiga daerah penyangga KEK yakni Mandalika, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Acara semacam diskusi rumusan program pariwisata ini untuk menghasilkan output yang baik bagi perkembangan pariwisata kedepan.

“Semua komunitas pemerhati pariwisata di Lombok hadir dan konsen terhadap acara ini, Itu artinya kita semua ingin maju, dan dengan cara ini saya yakin pariwisata kita akan maju, Lombok akan maju karena masyarakatnya awarness (semakin sadar) akan besarnya potensi pariwisata Lombok dalam mensejahterakan mereka sehingga tidak apatis lagi terhadap dunia pariwisata,” tegas Wisnu.

AYA.

NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi di skala nasional. Pemerintah Provinsi NTB menerima langsung Anugerah Paramakarya Tahun 2019 dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Penganugerahan Paramakarya merupakan anugerah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.

Dasar penilaian adalah keberhasilannya memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Program itu merupakan bantuan teknis global yang dikembangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) semenjak 1994 untuk membantu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan yang layak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M. Si yang mewakili Gubernur NTB saat menerima penghargaan mengatakan, NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya.

“Alhamdulillah, NTB menerima penghargaan dari Wakil Presiden,” ujar Iswandi usai menerima penghargaan.

Pada sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan anugerah bagi pelaku usaha ini telah menjadi salah satu tolok ukur bagi peningkatan kualitas usaha di Indonesia.

“Saya menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan Paramakarya 2019 ini” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ma’ruf menyebutkan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas di wilayah masing-masing..

Keberhasilan birokrasi mempermudah dunia usaha memperluas lapangan kerja akan menciptakan efek berlanjut bagi kesejahteraan masyarakat.

“Penerima penghargaan Paramakarya ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal peningkatan produktivitas,” tutupnya.

 AYA/HmsNTB

Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak enam Badan Publik, menerima anugerah untuk kualifikasi informatif, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Lombok Raya Hotel, Kamis (28/11/2019).

Enam Badan Publik yang menerima kualifikasi informatif yakni, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Wagub mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

“Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkap Wagub.

Pada tahun 2019, sebanyak delapan dari 34 provinsi di Indonesia, mendapatkan gelar informatif dan salah satunya ialah NTB.

“Setelah tahun lalu kita menduduki kategori menuju informatif, Alhamdulillah tahun ini kita sudah pada posisi yang informatif,” ungkap Wagub bangga.

Wagub mengingatkan, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

“Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan,” tutup Wagub.

Lebih jauh Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, serta Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB mendampingi Wagub.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi, menyampaikan kualitas keterbukaan informasi publik untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

“Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik,” ungkap Hendriadi.

AYA/HmsNTB

Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya mengentaskan kemiskinan di NTB, pekerjaan yang cukup besar, memerlukan penyatuan persepsi dan langkah dalam mengatasi kemiskinan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal tersebut ketika membuka dan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ummi Rohmi, mungkin sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut hingga satu digit. Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit.

Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi.

“Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik, sehingga seluruh kekuatan yang ada di NTB ini bersinergi dengan baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ungkap Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di NTB mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Kita harus bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan atau tugas kita.

“Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri,” harap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya, Wagub berharap ke depan,  jangan hanya seremonial tetapi harus ada benang yang mengikat semua pihak dalam satu persepsi dan cara pandang yang sama.

Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.

“Mudah-mudahan sinergi kita ini bisa betul-betul terjaring, kami akan melihat progres daripada program-program ini baik industrialisasi maupun revitalisasi Posyandu. Jika semua kita bersinergi, semoga Allah mempermudah langkah kita dan target kita di tahun 2023 bisa dicapai dengan sebaik-baiknya,” tutup Ummi Rohmi.

Mencapai angka satu digit

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc. MM., MTP mengatakan ingin fokus pada target RPJMD pada penurunan angka kemiskinan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi harus mencapai angka kemiskinan satu digit yaitu 9,75 persen.

Saat ini angka kemiskinan di NTB adalah 14,53 persen dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41persen.

NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1persen. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih kemarin Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami bencana alam.

“Dalam RPJMD ada beberapa strategi yang dibentuk yang harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Apakah itu pariwisata, industrialisasi dan lainnya. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan,” jelas Ridwan Syah.

Ridwan juga menjelaskan, selain fokus pada menurunkan angka kemiskinan, semua kab/kota di dalam RPJMD pasti akan menurunkan angka kemiskinan.

Karena itu, dibutuhkan sinergi bersama menyatukan langkah dan pemahaman untuk membantu pimpinan daerah.

Melalui perencanaan dan integrasi dalam pelaksanaannya dalam program-program yang telah dicanangkan.

“Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua terutama Kab/Kota. Kita mengharapkan dalam rapat ini, pertama kita akan meneguhkan kembali niat kita. Menunjukan komitmen kita bersama agar kabupaten dan provinsi bahu-membahu untuk mewujudkan program-program yang disepakati,” tutur Ridwan.

Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur NTB menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada NGO, BUMN dan BUMD, Media Massa, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2019.

AYA/HmsNTB

PLN melalui 21 unit kerjanya, menanam sekitar 80.000 ribu pohon yang tersebar se-Indonesia pada peringatan HMPI

MATARAM/lombokjournal.com —  Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), tiap tanggal 28 November diperingati PLN Unit Induk Wilayah NTB dengan menanam seribu pohon di beberapa wilayah di Pulau Lombok, seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

Penanaman secara simbolis berlangsung di Pantai Tanjung Karang, Kota Mataram. dan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom, Kamis (28/11/2019).

“Saya mengapresiasi PLN berkomitmen dan rutin melakukan penanaman pohon tiap tahunnya dalam rangka mewujudkan salah satu NTB Gemilang, yakni NTB Asri dan Lestari ” ungkap Madani Mukarom.

Di sepanjang Pantai Tanjung Karang akan ditanami sebanyak 300 hingga 400 pohon cemara laut dan sisanya akan ditanam disekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tersebar di Pulau Lombok.

“Penanaman juga diarahkan disana karena untuk menjaga ketersediaan air di mata air, sungai, dan danau agar tetap besar, sehingga pembangkit tersebut tetap handal” ujar Senior Manager Pembangkitan PLN UIW NTB, Edyson Rajaguguk.

Jenis pohon yang ditanam yakni mahoni, cemara laut, ketapang kencana, flamboyan, matoa, nangka genjah dan tanaman buah seperti durian, kelengkeng Dan lain lain. Ke depan. akan dilakukan pemeliharan selama 3 bulan untuk memastikan pohon yang telah ditanam berhasil hidup dan tumbuh dengan melibatkan masyarakat dan pecinta alam.

Penanaman ini merupakan tahun ke-2 PLN UIW NTB melaksanakan penanaman pohon pada peringatan HMPI, setelah tahun 2018 lalu menanam 2.000 pohon yang tersebar di Lombok.

Secara total keseluruhan PLN melalui 21 unit kerjanya, menanam sekitar 80.000 ribu pohon yang tersebar se-Indonesia pada peringatan HMPI.

AYA

Dalam pembicaraan, Bang Zul, Om Rachmat dan HBK menyepakati tiga partai besar akan berkoalisi dalam Pilkada Kota Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Tengah

MATARAM.lombokjournal.com —  Tiga partai besar, PDIP, Gerindra dan PKS berpeluang menjalin koalisi bulat dalam Pilkada Serentak di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Kesepakatan semakin menguat setelah pertemuan segitiga antara Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat, Ketua BPD, Partai Gerindra H Bambang Kristiono (HBK) bersama Guberunur NTB yang juga Ketua Pemenangan PKS untuk Pilkada NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Rabu malam, (27/11) di Pendopo Gubernur di Mataram.

Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua, setelah sebelumnya tiga politisi gaek ini bertemu di kediaman HBK di Senggigi, Lombok Barat.

Memenuhi jamuan makan malam di Pendopo Gubernur, Om Rachmat, sapaan Ketua DPD PDIP hadir bersama istri tercinta yang juga Kadis Perdagangan NTB, Hj Putu Selly Andayani, sementara HBK juga didampingi istri tercinta, Hj Dian Bambang Kristiono.

Bang Zul bersama istri Hj Niken Saptarini menyambut hangat tamu istimewa mereka.

Pertemuan silahturahmi dibuka dengan obrolan ringan dan santai, kemudian santap malam bersama. Menu utama disajikan adalah masalan khas Sumbawa, Sepat dan Singang.

Usai santap malam, Bunda Niken bersama Hj Selly dan Hj Dian mengambil tempat berbeda mendiskusikan peran wanita dalam  pembangunan di NTB, dan isu lifestyle lainnya.

Sementara Bang Zul bersama Om Rachmat dan HBK, di meja lainnya membicarakan perkembangan dinamika pembangunan di NTB , termasuk  menuju Pilkada serentak di NTB.

Dalam pembicaraan, Bang Zul, Om Rachmat dan HBK menyepakati tiga partai besar akan berkoalisi dalam Pilkada Kota Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Tengah.

Namun pembicaraan belum sampai pada komposisi paket pasangan calon.

“Kita jajaki kesepakatan koalisi untuk Pilkada (di NTB). Calonnya nanti lah,” ujar H Bambang Kristiono (HBK), usai pertemuan.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tradisi baru untuk keterbukaan dan kewibawaan partai dalam berpolitik.

Koalisi dibicarakan blak-blakan, sehingga bisa meminimalisir dan mengubah stigma lama tentang partai politik.

“Ini dilakukan karena PDIP, Gerindra dan PKS ingin menciptakan Pilkada yang baik dan berjalan fair play di NTB ini,” kata HBK.

Sebab, selama ini, dalam setiap pesta demokrasi selalu saja stigma soal mahar politik partai tertentu mencuat ke publik.

“Gerindra setuju dengan koalisi ini. Intinya bagaimana memenangkan semua Pilkada dengan pola power sharing seperti ini,” tukas HBK.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat menjelaskan, koalisi tiga partai ini tidak menutup pintu untuk partai lainnya bergabung.

Tapi yang jelas, esensi koalisi ini adalah untuk memberikan keyakinan dan kepastian politik bagi para calon yang akan diusung.

Apalagi, dalam beberapa Pilkada sebelumnya, partai tertentu dicap sebagai penjual mimpi manis dengan mahar tinggi. Mahar diambil, sementara calon tak jadi diusung.

“Kesan itu yang ingin kita kikis. Saat ini kita sepakati di Pilkada Kota Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Pulau Sumbawa belum, tapi akan ke arah sana juga,” tegas Om Rachmat.

Gubernur NTB yang juga Ketua Pemenangan PKS untuk Pilkada NTB, Dr H Zulkieflimansyah mengatakan, selalu ada keputusan yang baik dalam silahturahmi yang baik pula.

“Iya, ada ke arah koalisi. Ya kita buat berpolitik ini menarik, santun, dan fair lah,” katanya.

Meski membenarkan akan ada koalisi, namun Bang Zul juga masih enggan menyampaikan paket calon yang akan diusung.

“Ini kan akan berkembang terus, berproses. Kita ikuti saja prosesnya,” katanya.

Pertemuan tiga politisi gaek ini diakhiri dengan salam komando bertiga, sebagai wujud soliditas dan kekompakan.

Me