Iuran BPJS Kesehatan resmi naik mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran peserta mandiri mencapai hingga dua kali lipat

lombojournal.com —

JAKARTA   ;   Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengusulkan memberikan subsidi pada peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan seiring kenaikan iuran yang mulai berlaku 1 Januari 2020.

Subsidi tersebut diberikan dengan memanfaatkan proyeksi surplus atas klaim rasio peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI seiring kenaikan iuran.

Usulan Menkes Terawaan itu terungkap saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

DPR sempat memaksa pemerintah untuk membatalkan Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah menyebutkan, hal tersebut sulit dilakukan dan menawarkan tiga solusi.

Akhirya Komisi IX DPR sepakat dengan usulan Menkess Terawan.

“Keputusannya pemerintah mengambil jalan alternatif kedua,” ujar Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, sambil mengetok palu dalam Rapat Kerja Komisi IX.

Usul dari Terawan Solusi alternatif kedua tersebut, subsidi pada iuran peserta mandiri kelas II dengan memanfaatkan klaim rasio peserta PBI  yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan surplus seiring kenaikan iuran.

“Profit itu digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III,” kata Terawan.

Terawan memaparkan, klaim rasio peserta BPJS Kesehatan tahun ini mencapai 117 persen, tahun depan sebesar 127,7 persen, dan 138,4 persen pada 2021.

Namun ditegaskan, klaim tersebut masih berdasarkan asumsi sebelum dikeluarkan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan peserta.

Selain alternatif tersebut, Terawan juga mengusulkan dua alternatif lainnya. Alternatif tersebut yakni mengusulkan subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri kelas III.

Namun, alternatif tersebut menunggu jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani serta harus dituangkan dalam keputusan presiden.

Alternatif lainnya, yakni menunggu perbaikan kualitas sekaligus pengintegrasian data PBI dengan data terpadu program kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Menurutnya, terdapat 30,62 juta perserta PBI yang tak tercantum dalam DTKS dan akan dinonaktifkan Kemensos.

Dengan demikian, peserta mandiri kelas III yang mencapai 19,96 juta dapat menerima bantuan iuran menggantikan peserta PBI yang dinonaktifkan.

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris menilai, alternatif yang telah disepakati pemerintah dan DPR itu memang lebih masuk akal.

“Kalau memang ingin lebih pasti dan cepat ya memang alternatif kedua,” ujar Fachmi menanggapi keputusan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan iuran pada hampir seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran peserta mandiri bahkan mencapai hingga dua kali lipat.  Secara perinci, peserta mandiri kelas 1 ditetapkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas 2 naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Besaran iuran tersebut sesuai dengan usulan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.

Rr

“Partai Gerindra harus jadi penentu kemenangan di tiap daerah yang melaksanakan Pilkada, termasuk di tujuh Pilkada di NTB”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   DPD Partai Gerindra NTB akan menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) hari Minggu (15/12/2019) mendatang, Lombok Astoria Hotel, Mataram.

Rakerdasus melibatkan para Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC-DPC, Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten dan Kota se-NTB, dan akan dihadiri oleh petinggi DPP Partai Gerindra.

Rakerdasus akan membahas isu-isu strategis terkait pembenahan internal partai dan arah politik Partai Gerindra di masing-masing Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota se NTB 2020.

“Rakerdasus ini sebagai awal pemanasan mesin Partai Gerindra menghadapi Pilkada serentak 2020 di NTB,” kata Ketua Panitia Rakerdasus Partai Gerindra NTB, Mizanul Jihad.

Dijelaskan, Pemilu 2019 telah usai, namun pesta demokrasi yang lain belum usai.  Pada tahun 2020 mendatang, Parta Gerindra menyongsong Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional.

“Partai Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik harus menjadi penentu kemenangan di setiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada, termasuk di tujuh Pilkada yang ada di wilayah NTB ini,” katanya, Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, Rakerdasus yang akan digelar merupakan forum konsolidasi jajaran internal Partai dalam menyiapkan mesin politik Gerindra menjelang Pilkada Serentak 2020.

Sekretaris Panitia Rakerdasus, Budi Wawan mengatakan, tema yang diangkat dalam Rakerdasus Partai Gerindra NTB ialah “Perkuat Konsolidasi, Menangkan Perjuangan Politik Pilkada Tahun 2020”.

Budi Wawan menjelaskan, sejumlah isu strategis yang ada diangkat dalam Rakerdasus tersebut antara lain revitalisasi struktur partai (DPD – DPC – PAC-Anak Ranting).

Selain itu akan dibahas pula sinkronisasi Program DPR RI – DPRD Provinsi – DPRD Kabupaten/Kota, rasionalisasi hubungan kerja DPD/DPC dengan Fraksi semua tingkatan dalam soal pengelolaan program kerja kepartaian.

Tujuannya untuk memastikan keberadaan kader-kader Partai Gerindra yang duduk sebagai anggota Dewan,  bekerja dalam  memberikan manfaat yang besar kepada rakyat.

“Dalam Pilkada Serentak 2020. Gerindra akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya taktis dan strategis,  berkaitan dengan penguatan internal organisasi dalam menghadapi agenda politik 2020,” kata Budi.

Ditekankan, Gerindra sebagai pemenang Pileg dan Pilpres di  NTB, dengan perolehan suara untuk pasangan Prabowo Sandi, merupakan kekuatan yang signifikan dalam menghadapi Pilkada pada 2020.

“Gerindra berharap bisa memenangkan pertarungan perebutan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota. Hanya saja perlu dipersiapkan dan memanaskan  mesin partai ini sedari awal sebagai syarat dalam meraih kemenangan. Rakerdasus merupakan bagian dari upaya itu,”  tegasnya.

Me

BPJS Kesehatan melalui MCS akan berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kantor cabang BPJS Kesehatan di masing-masing wilayah

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Memang tak bisa dipungkiri, banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan Cabang Batam turun kelas, karena kenaikan iuran Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai 100 persen, terhitung 1 Januari 2020 mendatang,

Karena itu, sebagai kompensasi BPJS Kesehatan siap berkeliling menyambangi pelosok negeri melalui layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS).

Melalui MCS, masyarakat kini dapat lebih mudah menjangkau dan mengakses pelayanan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

MCS dapat melayani seluruh administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan,  yang tak jauh berbeda dengan pelayanan di kantor cabang,

Pelayanan adminnstrasi yang dimaksud, seperti pendaftaran peserta baru, pencetakan kartu peserta, perubahan data kepesertaan seperti pindah fasilitas kesehatan, perubahan kelas perawatan, penambahan anggota keluarga, pemberian informasi dan pengaduan.

Penurunan kelas peserta terlihat dari presentase kepesertaan BPJS Kesehatan yang mengajukan penurunan kelas dari kelas I dan II ke kelas III.

Untuk mengimbangi kenaikan iuran tersebut, BPJS Kesehatan melalui MCS akan berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kantor cabang BPJS Kesehatan di masing-masing wilayah.

Untuk informasi jadwal MCS secara berkala bisa dilihat di akun media sosial BPJS Kesehatan atau masyarakat bisa menelpon kantor cabang terdekat, untuk mengetahui wilayah mana yang sedang didatangi oleh MCS.

Masyarakat tak perlu ragu mendatangi MCS bila melihatnya sedang berhenti, misalnya di kantor kelurahan, pusat kota, di pasar dan sebagainya.

MCS dilengkapi dengan infrastruktur pendukung operasional pelayanan peserta.

Rr

(Sumber ; Kompas.om)

Bawaslu tidak bisa menekan atau memberikan sangsi kepada ASN yang memasang baliho

MATARAM.lombokjournal.com — Adanya Pro dan kontra terhadap sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasang baliho di setiap jalan di kota Mataram, masih menjadi perdebatan khalayak.

Ketua Bawaslu NTB M. Khuwailidpun angkat bicara terkait baliho bakal calon Kepala Daerah ( balon kada) yang berasal dari ASN tersebut.

Khuwailid menyatakan Bawaslu tidak bisa menindak balonkada karena terkait posisi ASN yang belum resmi menjadi calon.

Khuwailid pun menegaskan UU Pilkada tidak mengatur ASN yang belum resmi menjadi calon kepala daerah.

“Ini tidak termasuk dalam norma hukum, baik di undang-undang pemilu ataupun Perbawaslu, Bawaslu hanya bisa menindak bila ASN tersebut telah resmi menjadi calon kepala daerah,” tegas Khuwailid usai mengadakn Workhsop bersam budayawan oad Selasa (10/12/2019).

Disinggung masalah etika yang di langgar oleh ASN tersebut, Khuwailid mengatakan aturan tentang ASN sudah jelas diatur dalam UU Kepegawaian dan terkait etika merupakan domain dari pembina ASN. Khuwailid kembali menegaskan, pihaknya tidak bisa menekan atau memberikan sangsi kepada ASN yang memasang baliho.

Di beberapa jalan protokol di Mataram terpasang sejumlah baliho ASN yang di duga bakal maju pada pilkada serentak 2020 nanti.

Tak pelak pemasangan baliho tersebut memicu prokontra, beberapa pihak meminta agar ASN yang berkeinginan maju agar mengundurkan diri sebagai pegawai.

AYA

Pembangkit listrik yang sama akan dibangun di Pulau Sumbawa tahun 2020, Sehingga pasokan listrik di Pulau suku Samawa dan Mbojo itu tidak mengalami kendala

LOTIM.lombkjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflikansyah bersama Duta Besar Polandia, Beata Stoczynska dan rombongan meninjau PLN Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (10/12/2019).

Peninjauan PLN berkapasitas 2×50 MW itu untuk melihat progres pembangunan yang sudah dilakukan sejak April 2018 lalu itu.

Proyek pembangunan PLN melibatkan teknologi yang dikembangkan Perusahaan Polandia, Rafako. Sementara dana yang digunakan berasal dari Anggaran PLN dan pinjaman.

Untuk pembangunannya, PLN melibatkan tenaga kerja lokal sebanyak 298 orang dan tenaga nasional sebanyak 248 orang.

Proyek pembangunan pembangkit listrik ini, tidak hanya di Lombok, namun juga di Sumbawa. Hanya saja saat ini, pemerintah kabupaten Sumbawa masih menyelesaikan pembebasan lahan.

Gubernur Zul mengatakan,  beruntung bisa membangun kerjasama dengan Polandia, khususnya perusahaan Trafako. Kerjasama ini memberikan keuntungan bagi NTB, khususnya anak-anak NTB yang saat ini sedang menuntut ilmu di Polandia.

“Kita berharap, anak-anak NTB yang dikirim ke Polandia, bisa membangun karir di Trafako pada perusahaan yang berbeda di sini,” ungkapnya dalam Bahasa Inggris.

Kerjasama ini kata Gubernur akan memberikan dampak pada peningkatan teknologi yang ada di NTB. Apalagi yang menyangkut pembangunan industrialisasi.

Sehingga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan untuk mengimbangi teknologi tersebut.

Gubernur juga mengatakan bahwa pembangkit listrik yang sama akan dibangun di Pulau Sumbawa tahun 2020. Sehingga pasokan listrik di Pulau suku Samawa dan Mbojo itu tidak mengalami kendala.

Sebagai pemerintah Provinsi, gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu menyampaikan komitmennya untuk selalu ramah terhadap investor dan para pengusaha.

“Jika ada masalah kasih tahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda semua,” tegasnya.

Duta Besar Polandia mengatakan Polandia telah banyak melakukan kerjasama dengan Indonesia di bidang investasi, salah satunya di NTB. Di NTB Polandia tidak hanya menjalin kerjasama di bidang industri dan teknologi. Namun juga pendidikan.

“Terima kasih atas dukungan Gubernur yang telah mengirim anak-anak muda NTB untuk belajar di Polandia,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa investasi yang dilakukan di NTB ini semata-mata untuk membantu masyarakat NTB, terutama pasca musibah gempa bumi tahun lalu. P

acsa gempa itu katanya, Polandia telah membantu masyarakat NTB di bidang infrastruktur, bisnis serta peningkatan sumber daya manusia.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi NTB yang telah mendukung, sehingga kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan baik.

AYA/HmsNTB

These programs, frequently arranged by neighborhood police or drug stores, give a safe and also hassle-free means to get rid of old keramin recenze tablets.

Pengolahan sampah harus dimassifkan, tidak hanya mengelola sampah anorganik, namun sampah organik juga harus menjadi perhatian

KLU.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta para pelaku industri di Gili Trawangan untuk aktif mengolah sampah, agar permasalahan sampah segera teratasi dengan cepat.

Aksi ini harus segera dilakukan agar keindahan Gili Trawangan tetap terjaga.

“Pengelolaan sampah di Gili Trawangan ini harus dilakukan dengan baik, mulai dari hulu ke hilir,” tutur Wakil Gubernur saat meninjau lahan yang akan dijadikan tempat Pengolahan Sampah di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (11/12/2019).

Ia mengungkapkan, kampanye yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya terkait pengelolaan sampah tidak boleh sia-sia.

Kampanye yang telah dilakukan harus disambut dengan tindakan-tindakan yang nyata dari para pelaku industri di Gili Trawangan.

“Kalau orang lain bisa, ya kita harusnya bisa, apa lagi skupnya Gili Trawangan ini. Di sini kan lebih banyak pelaku industri daripada masyarakat, kita minta semua pelaku pelaku industri untuk memilah sampah dengan rapi, begitu juga masyarakat,” ungkap Wakil Gubernur.

Umi Rohmi mengatakan,  jika sampah-sampah sudah dipilah dengan rapi, tinggal pengaturan dan tata cara pengangkutannya yang harus dirumuskan.

Ia menekankan, para pelaku usaha tidak boleh mengesampingkan masalah sampah di Gili Trawangan ini. Pengolahan sampah harus dimassifkan, tidak hanya mengelola sampah anorganik, namun sampah organik juga harus menjadi perhatian.

Karena jumlah sampah organik tidak kalah banyak dari sampah anorganik.

“Tidak ada yang sulit selama ada kemauan, tinggal kita saja, mau atau tidaknya. Stakeholder terkait tetap rutin duduk bersama untuk membahas permasalahan sampah ini,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

“Momentum pertumbuhan Indonesia yang masih dapat tumbuh kuat di tengah kondisi global yang melemah, perlu didukung dengan kebijakan akomodatif agar semakin mendorong pertumbuhan ekonomi kita”

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah megungkapkan optimisme terkait masa depan perekonomian NTB.

Karen itu, Ia mengajak seluruh instansi dan lembaga terkait berjuang bersama-sama dalam membangun perekonomian di NTB.

Didampingi para Asisten Setda NTB dan sejumlah Kepala OPD turut mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Ummi Rohmi mengungkapkannya, dalam pertemuan tahunan bertempat di Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (11/12/2019).

Acara yang digelar Bank Indonesia Perwakilan NTB itu mengusung tema “Sinergi, Transformasi, Inovasi Menuju indonesia maju” itu diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya Fashion Show dan juga Bazaar.

Umi Rohmi mengapresiasi kegiatan dan program yang telah dilakukan Bank Indonesia perwakilan NTB.

“Kita semua sangat optimis dengan masa depan kita,” katanya.

Integrated Eco Farming dan Integrated Tourism yang sebelumnya dipaparkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB disambut positif oleh Umi Rohmi.

“Integrated Eco Farming itu adalah salah satu solusi terbaik begitu juga dengan integrated tourism,” tegasnya.

Umi Rohmi berpesan untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Segala permasalahan diimbau agar dapat segera ditangani serta diidentifikasi pula penyebabnya.

“Ini semua berbicara agar kita semua bisa menangani semua permasalahan kita itu dari hulu,” tutur Umi Rohmi.

Semua program diharapkan bisa berorientasi dengan desa. Umi Rohmi percaya, dengan sinergi, transformasi, inovasi, serta leadership yang baik segala target pembangunan bisa dicapai.

“Harapan kami, ini bisa kita implementasikan di 995 desa di NTB dan juga kelurahannya,” harapnya.

Peningkatan perekonomian di NTB pascagempa

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Achris Sarwani, memaparkan kondisi dan prospek ekonomi provinsi NTB tahun 2020. Achris menyampaikan adanya peningkatan perekonomian di NTB pascagempa yang melanda beberapa waktu lalu.

“Menunjukan komitmen kita untuk bersinergi dan memperjuangkan tujuan bersama, yaitu sebuah perekonomian yang semakin kuat, mandiri dan mensejahterakan,” kata Achris.

Achris mengungkapkan,  tahun 2019 keadaan perekonomian global sedikit menurun. ini dipicu oleh meluasnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok dan juga diikuti oleh beberapa negara lainnya. Sejumlah negara termasuk Indonesia juga terkena dampak dari kejadian tersebut.

“Di tengah kondisi perekonomian global yang terus menurun tersebut, kami masih melihat ada peluang untuk bisa meningkatkan ekonomi domestik,” ungkapnya.

Peluang itu diantaranya dari permintaan global terkait kendaraan listrik yang terus meningkat. Di tengah kondisi ekonomi global yang lemah, ia bersyukur kinerja dan prospek ekonomi nasional masih cukup baik.

Achris menerangkan, perekonomian Indonesia di tahun 2019 diperkiraan akan tumbuh sekitar 5,1 persen dan akan meningkat ditahun 2020 dalam kisaran 5,1 sampai dengan 5,5 persen.

“Momentum pertumbuhan Indonesia yang masih dapat tumbuh kuat di tengah kondisi global yang melemah, perlu didukung dengan kebijakan akomodatif agar semakin mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” sambung Achris.

Untuk perekonomian di NTB sendiri, Achris yakin pada tahun 2020 perekonomian di NTB akan meningkat.

“Kami optimis di 2020, ekonomi NTB  dalam kisaran 5,4 sampai 5,8 persen dan apabila dengan non tambang 5,6 sampai dengan 6,0 ,” lanjutnya.

Achris juga mengusulkan dua strategi yang diharapkan dapat mempercepat dan mendorong peningkatan perekonomian NTB.

Pertama, Integrated Eco Farming,  kegiatan pertanian dan perternakan dilakukan secara terintegrasi, limbah peternakan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi pertanian.

Begitu pula dengan limbah pertanian digunakan sebagai pakan ternak.

Kedua, Integrated Tourism. Dengan munculnya industri pariwisata akan memunculkan potensi ekonomi, di antaranya meningkatkan pendapatan PAD daerah, mendorong peningkatan permintaan konsumsi, mendorong industri IKM dan menciptakan peluang kerja.

AYA/HmsNTB

“Hari Pangan Sedunia ini, kita jadikan momentum untuk memantapkan ketahanan pangan, dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi, dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat”

LOTIM.lommbokjournal.com —Peringatan Hari Pangan Sedunia Atau Indonesia World Food Day 2019 yang digelar di Provinsi NTB menyoroti perlunya sinergi dan komitmen bersama dalam pemenuhan penyediaan pangan bagi masyarakat.

“Kita harus berkomintmen untuk menjaga ketersediaan pangan, mulai dari lingkup yang terkecil. Seperti keluarga, masyarakat, desa hingga ke setiap penjuru di NTB,” ungkap Penjabat Sekda NTB Dr. Ir. H. Iswandi yang mewakili Gubernur NTB,di acara Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 Tingkat Provinsi NTB, yang digelar di Selong, Lotim, Rabu (11/12/2019).

Indonesia World Food Day tahun 2019  diharapkan menjadi momentum kebangkitan produksi aneka ragam, produk pangan NTB, untuk menyongsong daerah NTB sebagai daerah super prioritas destinasi wisata di Indonesia.

“Mari kita jadikan Hari Pangan Sedunia ini sebagai momentum yang setrategis, dalam menunjukkan kreatifitas dalam memproduksi berbagai ragam, aneka produk olahan pangan, yang dapat dijual di pasar-pasar wisata yang kita kembangkan,” seru Iswandi.

Terakhir, dalam kesempatan itu, Iswandi  menyampaikan apresiasinya kepada Lombok Timur yang beberapa hari lalu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa wisata, terbaik secara nasional di Indonesia.

Hari Pangan Sedunia dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Nusa Tenggara Barat Gemilang” ini, dihadiri oleh 500 orang peserta perwakilan dari Kabupaten/Kota se-NTB.

Bupati Lombok Timur yang diwakili oleh Sekda Lotim  Drs. H. Rohman Farly, MM menyampaikan bahwa Hari Pangan Sedunia yang dirangkaikan dengan HUT ke-61 NTB ini, berfokus dalam memerangi kemiskinan, kelaparan, kekurangan pangan dan kekurangan gizi.

“Hari Pangan Sedunia ini, kita jadikan momentum untuk memantapkan ketahanan pangan, dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi, dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat,” kata Rohman.

Lebih jauh, Rohman menegaskan bahwa ketahanan pangan ialah keadaan tersedianya bahan pangan yang cukup dan layak, yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap induvidu dan aman dari bahan-bahan berbahaya.

“Ketahan pangan yang baik, akan mendorong terciptanya stabilitas di dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksaan pembangunan di segala aspek kehidupan,” tutup Rohman.

AYA/HmsNTB

Kehadiran Gubernur Zul menjadi penyemangat umat dalam membangun Pura

LOBAR.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE. M.Sc. didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si melakukan simakrama atau silaturrahmi dengan warga Arya Wang Bang Pinatih, Pura Karawitan, Gerung, Lombok Barat, Rabu (11/12/2019).

Gubernur Zu disambut penuh kehangatan oleh Ketua Paiketan Pusat dan Ketua Paiketan NTB, I Wayan Sulendra bersama warga Arya Wang Bang Pinatih.

Selain mempererat silaturrahmi, kunjungan tersebut juga sekaligus dalam rangka meninjau proses pengembangan Pura Karawitan. Bang Zul berharap kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan Pura Karawitan, menjadi penambah semangat dalam membangun tempat ibadah tersebut.

Ia mengingatkan, agar semangat membangun tempat ibadah yang megah tersebut harus dibarengi dengan semangat yang lebih tinggi untuk mengunjunginya.

“Jangan Pura-nya mewah, namun kita jarang mengunjunginya. Jangan sampai kita gersang spritualitas”, katanya.

Gubernur berharap keberadaan Pura sebagai tempat ibadah, akan lebih banyak masyarakat yang akan menemukan ketenangan batin di tempat tersebut. Karena menurutnya di tempat inilah warga bisa menemukan ketenangan batin yang sesungguhnya.

Sebagai wujud partisipasi pemerintah dalam pembangunan sarana ibadah, pemerintah Provinsi akan membantu semampunya untuk kelancaran pembangunan Pura Karawitan.

Ketua Paiketan NTB, I Wayan Sulendra dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan terimakasihnya atas kehadiran Gubernur Zul di tengah-tengah warga Arya Wang Bang Pinatih, Pura Karawitan.

Kehadiran Gubernur Zul menjadi penyemangat umat dalam membangun Pura. Selain itu ia juga berharap bantuan pemerintah dalam mengatasi maslah air bersih di tempat itu, dengan bantuan sumur bor sehingga krisis air yang sering dialami warga, khususnya di Gumise dapat diatasi.

AYA/HmsNTB

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama

MATARAM.lombokjournal.com – Semua komponen masyarakat diajak bersungguh-sungguh menanamkan jiwa kesetiakawanan sosial , sebagai modal untuk membangun daerah dan bangsa Indonesia.

“Kesetiakawanan sosial ini modal besar dan pilar kuat yang kita miliki. Tidak mungkin kita membangun NTB tanpa kebersamaan, kesetiakawanan, gotong royong dan  sinergiritas,,” ujar Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd  .

Ummi Rohmi mengatakannya saat memberikan sambutan pada Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional (BBKS), Bulan  Bhakti Karang Taruna (BBKT) dan Hut ke 61 tahun Provinsi NTB, Rabu (11/12/2019) di lapangan Islamic Center, Mataram.

Hari Kesetikawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2019 yang dirangkai dengan Jambore pilar-pilar pembangunan kesejahteraan Sosial, dengan mengusung tema “Kesetiakawanan Sosial Kuat, NTB Gemilang”.

Wagub memuji dan mengapresiasi seluruh pilar-pilar Kesos NTB, yang selama ini dinilainya banyak membantu program strategis NTB Gemilang seperti pembentukan Bank Sampah, Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di desa-desa.

“Dalam menggalakan NTB Zero Waste atau NTB Bersih, pendamping PKH terdepan mempelopori terbentuknya bank sampah bersama masyarakat,” ungkapnya.

Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga yang menjadi pilar terdepan memproteksi masalahah-masalah kesehatan, sosial dan lingkungan di NTB, PKH memiliki peran penting mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk berkunjung ke posyandu, jelas Ummi Rohmi.

“PR” yang masih harus disukseskan, dengn ribuan pilar-pilar kesejahteraan sosial  yang hadir adalah program Revitalisasi lebih dari 7000 Posyandu menjadi posyandu keluarga.

Yakni Posyandu yang terintegrasi melayani balita, remaja, dewasa, ibu-ibu hingga lansia.  Juga menggandeng bank sampah sebagai penggerak ekonomi keluarga.

“Masyarakat yang konsultasi dapat menukar dengan sampah, sampah ini dikelola oleh bank sampah untuk menghasilkan nilai ekonomis,” jelas Hj. Rohmi.

Wagub juga mengajak semua pihak belajar menghadapi bencana. Menurutnya, NTB adalah daerah rawan bencana.

Bencana bukan untuk ditakuti, namun bagaimana cara menghadapinya, ramah dengan bencana.Tagana yang berada hingga desa dan dusun harus maksimal memberikan edukasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat di desa-desa.

“Kita harus belajar menghadapi situasi ketika bencana, tindakan dan langkan yang dilakukan saat terjadi bencana,  sehingga harapannya Desa di NTB harus Tangguh Bencana,” ajak wagub.

Saling interaksi dan menolong

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Rachmat  Koesnadi mengingatkan, manusia lahir untuk saling memberi, menolong dan membantu sesama manusia tanpa ada rasa pamrih.

Dalam semua agama mengajarkan tentang esensi manusia sebagai mahluk sosial untuk saling interaksi dan menolong sesama mahluk hidup.

Rahmat Kusnadi mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Pemrov NTB. Ia merasa bangga melihat penggiat kemanusia sejak awal apel perayaan HKSN begitu padu dan kompak.

Dengan modal kekompakan ini yang kita inginkan bersama, sehingga pelayanan kepada penerima manfaat soSial bisa cepat dan tepat.

“Kemensos RI sangat mengapresiasi dan bangga akan tugas saudara, saudari yang begitu mulia dan ihklas dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social, khususnya dalam pelayanan korban bencana gempa bumi tahun 2018 yang lalu,” ucap Rachmat  Kusnadi.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menjadi tupoksi Kemesos sebagai leading sector.

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama.

“Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya bisa tercapai,” jelasnya.

Kadis Sosial Provinsi NTB Dra. T. Wismaningsih D. menyampaikan rangkian kegiatan ini dimulai sejak Selasa (10/12) dan akan berakhir Kamis (12/12). Meliputi gerak jalan sehat, donor darah, pelayanan kesehatanan, pelayanan kesehatanan mata, pelayanan KB dari, penanaman pohon di IC, bersih lingkungan, Tagana go to school, Sosialisasi Narkoba dari BNN, pembagian sembako dan pembagian daging.

Kegiatan HKSN dan Jambore ini melibatkan 1.279 peserta yang terdiri dari pilar pilar kesejahteraan sosial. Seperti Tagana, TKSK, TPSM, LKSK, CSAR, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Pelopor Perdamian, Penyuluh masyarakat, pengurus Karang Taruna Indonesua, SDM PKH yang terdiri dari pendamping, koordinator wilayah Kabupaten dan regional se-NTB hadir di halaman Islamic Center Kota Mataram NTB.

“Hadir juga keluarga penerima manfaat sampai 1.000 orang,”jelasnya di depan Kadis Sosial Kabupaten/kota se-NTB.

HKSN dan Jambore ini menurut Kadisos NTB, sebagai ajang untuk memperkuat komitmen pekerja sosial dalam memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga mewujudkan cita-cita kita bersama dalam bingkai NTB Gemilang.

AYA/HmsNTB