“Industrialisasi bukan konsep yang mewah, sebenarnya kita harus mulai bergerak dari pertanian kepada peningkatan nilai tambah”

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi satu per satu stand beragam produk pangan, maupun kerajinan hingga pameran tanaman hortikultura produk lembaga, serta UKM dari berbagai kabupaten/kota.

Usai upacara peringatan HUT NTB ke 61, Selasa (17/12/2019) di Lapangan Bumi Gora, Gubernur Zul mengunjungi kegiatan expo tersebut, didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Penjabat Sekda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan sejumlah  Kepala OPD.

Bang Zul, panggilan akrab gubernur, kemudian mengunjungi stand UKM binaan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, FTA Center Surabaya dan Bank Indonesia NTB.

UKM binaan ini akan melakukan ekspor perdana dua produknya, yakni ekspor kopi robusta Lombok ke Korea Selatan, dan ekspor buah manggis Lombok ke China.

Menandai ekspor perdana itu, Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan pemecahan kendi.

“Industrialisasi bukan konsep yang mewah, sebenarnya kita harus mulai bergerak dari pertanian kepada peningkatan nilai tambah,” jelas Bang Zul yang menekankan pentingnya industrialisasi.

Menurutnya, Industrialisasi diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk itu sendiri.

Provinsi NTB dinilainya sudah berani melakukan berbagai macam gebrakan, khususnya dalam hal industrialisasi. NTB kini memiliki mesin-mesin pengolah yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas.

“Bukan lagi sekedar manggis dan kopi, tapi harus produk-produk yang punya nilai tambah, misalnya kopi mulai diolah kemudian manggis mulai diolah, dan lain sebagainya itu disebut dengan industrialisasi,” terangnya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah juga mengungkapkan hal sama. Ia berharap selain industrialisasi, program-program lain yang merupakan program unggulan juga mampu direalisasikan oleh Pemprov NTB.

“Industrialisasi jalan, zero waste step by step terimplementasi, hutan-hutan tertanami, revitalisasi posyandu jalan, desa wisata maju, kemudian kita punya NTB Satu Data juga,” ugkapnya.

AYA/HmsNTB

“Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap”

MATARAM.lombokjournal.com – Berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2019, iuran Jainan Kesehatan Nasionnal  (JKN) naik bervariasi sesuai kelas, dan kenaikan iuran itu berlaku per 1 Januari 2020.

Reaksi masyarakat beragam atas kenaikan iuran peserta JKN itu, selain banyak yang mengajukan turun kelas, ada juga yang bertana bagaaimana caraya berhenti dari kepesertaan BPJS KeEHATAU ATAU program JKN.

Demikian juga kkita temui di media sosial (medsos) banyak netizen yang bertanya, apakah bisa masyarakat berhenti dari kepesertaan BPJS Kesehatan dan tidak lagi membayar iuran?

Langsung atau tidak langsung, para peserta program JKN yang turun kelas maupun yang berniat berhenti itu,  terkait dengan iuran BPJS Kesehatan yang dipastikan naik pada 1 Januari 2020.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

“Bisa nggak sih saya berhenti dari BPJS Kesehatan. Karena saya sudah punya asuransi dari Kantor,” tanya sallah seorang nitizen, melalui laman Twitternya.

Tapi bagaimana pun, semua warga Indonesia tak terkecuali harus memiliki keanggotaan atau menjadi peeserta BPJS Kesehatan.

Seperti bisa dilihat dari laman BPJS Kesehatan, setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain.  Jadi jelas, tak boleh warga negara Indonesia tidak memiliki BPJS Kesehatan.

“Paling lambat tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap,” begitu keterangan yang bisa kita bbaca dari laman BPJS Kesehatan.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan bsa otomatis berhenti ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan kata lain, untuk menonaktifkan status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan kecuali alasan meninggal dunia.

Jika telat membayar iuran, secara otomatis status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Meskipun status kepesertaan dinonaktifkan, tidak bisa berhenti tercatat dari kepesertaan

Artinya, dinonaktifkan bukan berarti peserta lepas dari kewajiban iuran bulanan. Pada akhirnya tiap warga Negara Indonesia juga harus membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Turun Kelas

Karena itu, BPJS Kesehatan memberikan kebebasan bagi peserta yang mau turun kelas lewat program Praktis.

Syarat turun kelas program Praktis ini memiliki lima syarat utama, pertama, berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020. Kedua, perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3.

Ketiga, kesempatan untuk perubahan/penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020. Keempat, diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar. Dan, kelima, peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas, namun status kepesertaan BPJS Kesehatan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan.

Jadi yang paling mungkin, bagi peserta yang merasa berat dengan kenaikan iuran itu, adalah turun kelas, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 atau 3. Seperti dalam persyaratan turun kelas, peserta bisa turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya.

Rr

Kenaikan tarif JKN diharapkan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik oleh fasilitas kesehatan, lembaga terkait, atau BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN

MATARAM.lombokjournal.com – Kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2020.

Sebagai kompensasi atas kenaikan iuraN utuk semua keas itu, Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menyiapkan sejumlah program untuk peningkatan mutu layanan.

BPJS Kesehatan telah mengintensifkan beberapa program untuk meningkatkan pelayanan. Mulai dari layanan jemput bola, kemudahan akses perubahan kelas, hingga layanan petugas di rumah sakit aau fasiilitas keehatan (faskes).

Berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2019, iuran JKN naik bervariasi. Kelas 3 naik menjadi Rp42.000 per bulan, kelas 2 Rp110.000 per bulan, dan kelas 1 naik menjadi Rp160.000 per orang.

Kenaikan tarif iuran JKN juga diharapkan mampu menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terjadi tiap tahunnya, akibat nilai iuran yang tidak sebanding dengan klaim yang musti dibayarkan kepada fasilitas kesehatan.

Kenaikan tarif JKN diharapkan meningkatkan pelayanan kepada pasien. Baik oleh fasilitas kesehatan, lembaga terkait, atau BPJS Kesehatan selaku penyelenggaran program JKN.

Salah satu contoh di Bandung, kenaikan iuran itu juga akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas seperti bangunan, pelayanan, dan lainnya

Menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bandung, M Cucu Zakaria, “diharapkan ada perbaikan pelayanan.

“Tidak hanya oleh kami di BPJS Kesehatan, tapi juga oleh fasilitas kesehatan dan lembaga lainnya. Dari sisi obat, pasien bisa mendapatkan haknya secara maksimal,” kata Cucu di Bandung, Senin (16/12/2019).

Peningatan peyanaN serupa tentu juga akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang di seluruh Inddonesia

Contohnya, program kemudahan akses turun kelas akan memudahkan peserta untuk berganti kelas. Mereka bisa menelpon kontak center atau melalui aplikasi. Perubahan kelas pun tidak lagi harus menunggu 1 tahun.

Hal yang umum terjadi, sejak bergulirnya itu kenaikan tarif JKN, banyak mayarakat yang pindah kelas.

Seperti halnya di Bandug, kecenderung banyaknya peserta JKN yang mengajukan turun kelas diperkirakan akan terus terjadi.

Pertimbangan turun kelas dinilai jadi solusi yang cukup baik, sebab masyarakat bisa memperhatikan kemampuan membayar setiap bulannya.

“Kalau merasa terlalu berat, silakan dihitung dan dipertimbangkan untuk turun kelas, sehingga tidak membebani,” kata seorang petugas BPPJS Kesehatan.

Bahkan bagi peserta kelas tiga, bila merasa tidak mampu atas kenaikan itu, bisa saja mengajukan menjadi penerima bantuan tunai dari pemerintah.

“Nanti pemerintah yang menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan pemerintah,” katanya.

Rr

Penataan trotoar dan jalur-jalur pedestrian atau pejalan kaki yang baik, akan menambah keindahan Kota Mataram 

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Maraknya Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan trotoar makin marak, membuat keindahan Kota Mataram berkurang.

Selain keindahan kota terganggu, hak para pedestrian atau pejaan kaki pun terganggu.

Pemanfaatan trotoar sebagai jalur pedestrian atau pejalan kali di Kota Mataram, belum maksimal karena penataannya dinilai belum serius.

Padahal, semakin banyak jalur pedestrian dibuat dan digunakan sudah pasti akan mengurangi tingkat penggunaan kendaraan bermotor, dan mereduksi potensi kemacetan lalulintas di Kota ini.

Melihat kondisi tersebut, Bakal Calon Walikota Mataram, H Rohman Farly (HRF) menawarkan gagasannya untuk mengangkat program penataan trotoar ke depan.

HRF meniai, penataan trotoar yang tidak tepat juga membuat masyarakat menjadi malas berjalan kaki. Padahal jalan kaki sangat berguna bagi kesehatan dan mengurangi intensitas berkendara yang memicu kemacetan.

“Jadi perlu kita tata kembali dan maksimalkan fungsi jalur pedestrian di Kota Mataram ini,” kata HRF, Senin (16/12/2019)

Merujuk sebuah riset dari Stanford University yang dimuat di The New York Times pada 2017, HRF memaparkan, kondisi penataan trotoar di Indonesia yang buruk membuat orang Indonesia malas berjalan kaki.

Dari 111 negara yang diteliti, orang Indonesia rata-rata hanya berjalan sebanyak 3.513 langkah kaki per hari.

“Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan Hong Kong yang penduduknya rata-rata berjalan 6.880 langkah per hari atau Cina dengan rata-rata 6.189 langkah per hari,” ungkapnya.

Menurut HRF, penataan trotoar dan jalur-jalur pedestrian yang baik juga akan menambah keindahan Kota Mataram yang saat ini menjadi destinasi wisata MICE.

Bukan hanya sentuhan keindahan ornamen saja, tetapi juga kelengkapan penerangan di sepanjang jalur pedestrian.

Para wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kota ini, bisa lebih merasakan kehangatan warga Kota Mataram, jika berjalan kaki dari hotel tempat mereka menginap ke pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh di Kota ini.

“Tapi kalau tidak tertata rapi, dan kalau malam terkesan gelap, maka tamu pun akan enggan jalan kaki, walau tujuan mereka dekat dari hotel atau penginapannya,” kata HRF.

Revitalisasi Cidomo

Selain soal jalur pedestrian, HRF juga akan melakukan program revitalisasi angkutan tradisional Cidomo yang ada di Kota Mataram.

Mulai dari pendataan dan peremajaan Cidomo hingga pengaturan jalur-jalur lintasannya.

Menurut HRF, jika dikelola dengan baik, keberadaan Cidomo di Kota Mataram ini bisa menjadi ikon menarik dan khas bagi sektor pariwisata Kota Mataram.

“Saat ini kan Cidomo dianggap sebagai kesan kumuh perkotaan dan penyebab macet lalulintas di jalur tertentu. Tapi kalau ini bisa dikelola sebenarnya Cidomo ini justru kekuatan Kota ini di sektor pariwisata,” Tegas Rohman Farly.

Apalagi tidak semua Kota Wisata di Indonesia mempunyai transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda seperti Cidomo, atau delman di Yogyakarta.

Kota Bandung justru membuat Cidomo dengan “kuda buatan” berupa sepeda motor yang dikreasikan dengan kepala kuda buatan.

“Di Bandung kereta Cidomonya malah ditarik dengan sepeda motor yang dimodifikasi dan dibuat membentuk kepala kuda. Nah, Mataram punya Cidomo dengan kuda asli, ini kan potensi kita,” imbuh HRF

Ke depan Cidomo akan dipercantik dan kelengkapan semakin baik sehingga kotoran kuda tidak berceceran di jalan raya.

Jalur-jalur lintasan khusus juga akan dikembangkan, untuk wisata keliling Kota Mataram.

“Kita bisa berdayakan Cidomo, para kusir kita bekali dengan kepariwisataan, kemudian jalur kita siapkan. Misalnya di jalan Lingkar Selatan atau jalan-jalan lain yang memungkinkan untuk berwisata Kota,” tukasnya.

Me

Pasien atau pihak keluarga dapat dengan mudah mengetahui keberadaan mereka dari rompi berwarna kuning terang yang dikenakan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasien peserta program Jaminan Ksehatan Nasional – Kartu Indonesa Sehat (JKN-KIS) yang mengalami kesulitan selama mengakses layanan kesehatan, akan didampingi petugas yang siap melayani dan membantu.

BPJS SATU! (Siap Membantu) diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan menempatkan sejumlah petugas di tiap fasilitas kesehatan.

BPJS SATU baru diluncurkan pada 9 Desember 2019 sebagai pengganti program sebelumnya.

“BPJS SATU! adalah rebranding dari Penanganan Pengaduan Peserta Rumah Sakit (P3RS) dan diimplementasikan di seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan di Jakarta, Senin (16/12/2019) siang.

Salah satu yang membedakan program baru ini dengan program sebelumnya adalah proses kerja para petugasnya yang lebih sigap dan siap memberi pelayanan.

Para petugas BPJS SATU lebih proaktif dan peduli dengan pasien.

“Para petugas itu tidak cuma di belakang meja. Mereka bergerak, mobile antar ruangan di RS,” jelas Iqbal.

Pasien atau pihak keluarga dapat dengan mudah mengetahui keberadaan mereka dari rompi berwarna kuning terang yang dikenakan.

Mereka juga tidak hanya berdiam di satu titik tertentu, melainkan akan berkeliling sehingga lebih bisa menjangkau banyak pihak yang mungkin membutuhkan bantuan.

“BPJS SATU! diharapkan bisa menjawab kebutuhan informasi dan pengaduan dari pasien JKN-KIS maupun masyarakat umum yang tengah mengakses layanan kesehatan di rumah sakit, ini untuk kemudahan akses informasi pasien yang berobat di rumah sakit,” jelas Iqbal.

Adapun jenis pertanyaan yang bisa diajukan kepada petugas BPJS SATU! adalah berbagai hal yang terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, juga rumah sakit.

“Boleh terkait kepesertaan, soal pelayanan di RS, kendala-kendala yang dihadapi, tentu tetap dilakukan koordinasi dengan petugas RS,” kata dia.

Keberadaan petugas BPJS Kesehatan akan diupayakan tersebar secara menyeluruh di setiap faskes mitra. Program BPJS Kesehatan ini menjadi perhatian pasien di faskes.

Bahkan Kompas.com mencatat, kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu topik yang paling banyak menjadi topik pembicaraan di Twitter Indonesia, dengan #BPJSSatu. Pada Senin (16/12/2019) pukul 12.30 WIB, tagar ini ada di urutan ke-4.

Netizen lainnya menuliskan harapan, agar keberadaan BPJS Satu ini dapat membantu setiap anggota yang mengalami kesulitan saat mengakses layanan kesehatan di faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Rr

MATARAM.lombokjournal.com —  Bagi peserta program JKN – KIS yang mau turun kelas bukan hal yang sulit, sebab BPJS Kesehatan meresponnya dengan merilis program ‘Praktis’.

Program tersebut memang dimaksudkan untuk mempermudah peserta yang berkeinginan turun kelas, tentu saja hal ini terkait dengan kenaikan iuran peserta yang akan berlaku sejak 1 Januari 2020.

Pihak BPJS Kesehatan sudah mengirimkan pesan singkat atau SMS yang berisi pemberitahuan bahwa iuran BPJS Kesehatan akan naik per 1 Januari 2020.

Seperti diketahui, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri: Kelas 3: naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa; Kelas 2: naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa; Kelas 1: naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

Karena itu, BPJS Kesehatan mengkampanyekan ‘Praktis’ yakni Perubahan Kelas Tidak Sulit. Praktis ini dirilis bagi para peserta yang ingin turun kelas.

BPJS Kesehatan memberikan kebebasan bagi peserta yang mau turun kelas melalui lewat program Praktis tersebut.

Program Praktis bagi peserta yang mau turun kelas ini memiliki lima syarat utama.

Pertama, berlaku bagi peserta yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2020.

Kedua, perawatan dapat turun dua tingkat dari kelas perawatan sebelumnya. Misalnya dari kelas 1 ke kelas 3.

Ketiga, kesempatan untuk perubahan/penurunan kelas perawatan diberikan satu kali dalam periode 9 Desember 2019 sampai 30 April 2020.

Keempat, diberlakukan untuk 1 keluarga bagi yang sudah terdaftar.

Kelima, peserta yang menunggak iuran tetap dapat mengajukan turun kelas, namun status kepesertaan BPJS Kesehatan masih tidak aktif sampai tunggakan iuran dibayarkan.

Cara Turun Kelas

Peserta melapor ke Kantor Cabang tedekat dengan melampirkan fotokopi KTP, KK, dan halaman depan buku tabungan rekening Mandiri/BRI/BNI/BCA, masing-masing dua lembar.

Lebih lengkapnya, mengirimkan persyaratannya untuk turun kelas atau perubahan kelas rawat.

Syarat perubahan kelas rawat:

1. Perubahan kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.
2. Peserta yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.
3. Persyaratan perubahan kelas rawat yaitu asli/fotocopy Kartu Keluarga. Bagi peserta yang belum melakukan Autodebet rekening tabungan dilengkapi dengan:
-Fotokopi buku rekening tabungan BNI/BRI/Mandiri/BCA (dapat menggunakan rekening tabungan Kepala Keluarga/anggota keluarga dalam Kartu Keluarga/penanggung

Kanal layanan perubahan kelas rawat

Aplikasi Mobile JKN; Peserta membuka Aplikasi Mobile JKN dan klik menu ubah data peserta lalu masukkan data perubahan.

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400; Peserta menghubungi Care Center dan menyampaikan perubahan data peserta dimaksud.

Mobile Customer Service (MCS); Peserta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota; Peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket perubahan data dan menunggu antrian.

Rr

“Untuk menciptakan suatu pemilu yang damai, bermartabat dan sejuk dibutuhkan komunikasi politik. Bahwa nanti di ujung seperti apa ini sangat situasional, karena antara suatu daerah memiliki karakter berbeda”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, terbuka peluang bagi calon di luar Partai Gerindra untuk diusung maju dalam Pilkada NTB 2020.

Hal itu dikatakan HBK saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Kota Mataram, bertempat di Astoria Hotel, Minggu (15/12/2019).

“Rasanya sangat naif jika kita tidak mampu mendorong kader kita dalam Pilkada 2020. Kalau belum memungkinkan karena persoalan mau dan mampu maka kita mencari kader lain di luar Gerindra,” ujarnya.

Namun, calon luar partai yang diusung Gerindra harus membuktikan komitmennya dalam memajukan Partai Gerindra.

“Tapi memiliki komitmen untuk membesarkan dan membawa pengabdian dengan Gerindra jika ada kader yang di-DNA-kan,” katanya.

Rakerdasus tersebut sebagai bentuk konsolidasi Partai Gerindra NTB untuk memenangkan Pilkada NTB 2020 mendatang. Sebanyak 110 peserta baik dari anggota DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota hingga Pengurus Cabang Partai Gerindra hadir dalam Rakerdasus.

Sejumlah tokoh Partai Gerindra yang hadir dalam Rakrdasus, seperti Dewan Pembina dan Anggota Badan Seleksi Organisasi (BSO), Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar yang mewakili DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim, Mori Hanafi dan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang se NTB.

Setali tiga uang dengan HBK, Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar juga mengatakan calon di luar Partai Gerindra harus mampu tunjukkan komitmen untuk sukseskan partai.

“Ada calon mau tapi tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau, sehingga mungkin ada calon dari luar dan punya kemampuan. Tapi harus ada komitmen yang kuat dari calon tersebut,” ungkapnya.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat mengatakan, Partai Gerindra telah membentuk desk Pilkada yang berfungsi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon, baik calon internal maupun calon luar partai.

“Dalam Pilkada, Gerindra punya sistem membentuk desk Pilkada, tugasnya melakukan penjaringan dan penyaringan. Baru akan masuk ke DPD untuk diskusikan,” ungkapnya.

Koalisi Tiga Partai

HBK juga mengungkapkan perkembangan koalisi Gerindra dengan partai lain seperti PKS dan PDIP. Menurutnya, komunikasi politik terus dilakukan, dan tidak hanya pada PKS dan PDIP, namun komunikasi politik juga dilakukan dengan partai lain.

“Komunikasi bukan hanya dengan PDIP, PKS tapi dengan partai lain membangun komunikasi. Kita terus berkoordinasi dengan semua partai yang ada,” ujarnya.

Dikatakannya, komunikasi politik yang baik akan melahirkan produk politik yang juga baik.

“Untuk menciptakan suatu pemilu yang damai, bermartabat dan sejuk dibutuhkan komunikasi politik. Bahwa nanti di ujung seperti apa ini sangat situasional, karena antara suatu daerah memiliki karakter berbeda,” tegas HBK.

Me

Rakerdasus ini sebagai bentuk konsolidasi Partai Gerindra guna memenangkan pesta politik di tahun 2020

lombkjournal.com —

MATARAM    ;        Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Kota Mataram, bertempat di Astoria Hotel, Minggu (15/12/2019).

Rakerdasus tersebut merupakan konsolidasi Partai Gerindra NTB untuk memenangkan Pilkada NTB 2020 mendatang. Sebanyak 110 peserta baik dari anggota DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota hingga Pengurus Cabang Partai Gerindra hadir dalam Rakerdasus.

Terlihat juga sejumlah tokoh Partai Gerindra hadir, seperti Dewan Pembina dan Anggota Badan Seleksi Organisasi (BSO), Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar yang mewakili DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim, Mori Hanafi dan sejumlah Dewan Pimpinan Daerah/Cabang .

Ridwan Hidayat dalam sambutannya mengatakan, Rakerdasus ini sebagai bentuk konsolidasi Partai Gerindra guna memenangkan pesta politik di tahun 2020.

Dikatakan, pada Februari 2020 mendatang seluruh struktur Partai Gerindra NTB hingga tingkat ranting akan rampung.

“Segera pada bulan Februari mendatang membentuk struktur partai sampai ke tingkat anak ranting. Hampir semua PAC (pengurus anak cabang) se NTB sudah terbentuk,” katanya.

Ridwan berharap sistem tata kelola Partai Gerindra NTB dapat menjadi contoh yang baik.

“Semua akan terdata, sistem tata kelola partai bisa menjadi contoh pada masa akan datang, bila perlu contoh di tingkat nasional,” ujar Ridwan Hidayat.

HBK yang memberikan sambutan kedua, mengevaluasi tata kelola partai, yang dikatakan masih ada kelemahan di tingkat saksi saat perhelatan Pemilu.

“Masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kita miliki dan Alhamdulillah kita mulai tata. Yang paling lemah ada di saksi, kalau struktur masih berjalan baik. Kita terus perbaiki dan sempurnakan,” tandasnya.

Kendati demikian, HBK merasa bangga akan solid dan kompaknya fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten/Kota di NTB. Menurutnya, Fraksi Gerindra selalu menunjukkan kekompakan.

“Fraksi Partai Gerindra di NTB adalah fraksi paling solid, kokoh dan tidak pernah terdengar bentrok atau selisih paham. Kalaupun ada dapat segera dimediasi. Saya sangat apresiasi itu,” ungkapnya.

Anak Ranting Dari Milenial

HBK yang juga Anggota DPR RI terpilih dan duduk di Komisi I mengatakan, perlu dihadirkan milenial atau anak muda yang paham gadget untuk duduk di anak ranting Partai Gerindra.

Milenial katanya memiliki semangat muda yang energik dan mampu menguasai teknologi masa kini.

“Saya minta anak ranting kaum milenial yang paham gadget, untuk lima orang anak ranting kaum milenial yang hidupnya akrab dengan gadget,” katanya.

Milenial yang paham gadget dan teknologi dapat bermanfaat besar saat perhelatan Pemilukada, Pileg hingga Pilpres ke depan.

Karena generasi tidak hanya dapat menguasai teknologi dan teknik menarik dukungan masyarakat, milenial juga dapat bermanfaat di kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS).

“Karena struktur (milenial) ini akan menjadi ujung tombak dari pembentukan saksi yang akan berkegiatan di TPS baik dalam Pemilukada, Pileg hingga Pilpres, supaya agenda Partai Gerindra di Pilpres 2024 mampu memberikan sokongan besar,” jelasnya.

Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar, yang juga membuka Rakerdasus tersebut, mengatakan anak ranting sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan pemilu ke depan. Seperti HBK, dia mengatakan anak ranting dapat memperkuat saksi di TPS.

“Ranting sangat menentukan saat Pilkada karena di situlah kita siapkan saksi dalam menghadapi permainan Pilkada. Saya kagum dengan Pileg dan Pilpres di NTB, ini contoh NTB sangat solid. Buktinya kita berhasil,” ujarnya.

Koalisi Tiga Partai

HBK juga mengungkapkan, perkembangan koalisi Gerindra dengan partai lain seperti PKS dan PDIP. Menurutnya, komunikasi politik terus dilakukan, dan tidak hanya pada PKS dan PDIP, namun komunikasi politik juga dilakukan dengan partai lain.

“Komunikasi bukan hanya dengan PDIP, PKS tapi dengan partai lain membangun komunikasi. Kita terus berkoordinasi dengan semua partai yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi politik yang baik akan melahirkan produk politik yang juga baik.

“Untuk menciptakan suatu pemilu yang damai, bermartabat dan sejuk dibutuhkan komunikasi politik. Bahwa nanti di ujung seperti apa ini sangat situasional, karena antara suatu daerah memiliki karakter berbeda,” katanya.

Ridwan Hidayat mengatakan dalam Pilkada, Gerindra punya sistem membentuk desk Pilkada, tugasnya melakukan penjaringan dan penyaringan.

“Setelah itu baru akan masuk ke DPD untuk diskusikan,” ucapnya.

Me

“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat”

TANJUNG.lombokjournal.com  —  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara (KPU KLU) menyelenggarakan sosialisasi tahapan, program, jadwal pelaksanaan serta mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang digelar tanggal 23 September 2020.

Ketua KPU Lombok Utara Juraidin, SH, MH menuturkan, sosialisasi tersebut termasuk yang kedua kalinya diselenggarakan KPU setempat. Sosialisasi pertama berlangsung  setelah pihaknya diundang salah satu parpol di KLU untuk melaksanakan kegiatan serupa dengan materi yang sama.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Bawaslu KLU, Unsur Polres KLU, Satpol PP dan Damkar KLU, Humas dan Protokol KLU, Parpol se-KLU, FKUB KLU, OKP se-KLU, Ketua Karang Taruna KLU, Ketua MBI KLU, Ketua Teravada Indonesia KLU, Ketua Persatuan Pemuda Hindu KLU, Suluh Institute dan Perwakilan Rumah Indonesia serta Komisioner KPU KLU,  di Hotel Medana Bay Marina Kecamatan Tanjung, Sabtu (14/12/2019).

Dalam sosialisasi kali ini, KPU Lombok Utara menyampaikan dua materi pokok, yaitu tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang telah mengalami perubahan pertama sesuai regulasi yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum RI.

Dipaparkan Juraidin, materi selanjutnya yang menjadi fokus sosialisasi tersebut yaitu berkaitan dengan persyaratan calon perseorangan terutama terkait penetapan syarat, jumlah, dan persebaran dukungan bagi pasangan perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KLU tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2019.

Ditambahkan komisioner dua periode ini, tahapan yang ditempuh pihaknya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun depan cukup panjang, dimulai dari September 2019 hingga September 2020.

“Agenda pelaksanaan pilbup mulai dari proses penyusunan program dan tahapan pelaksanaan hingga penetapan regulasi teknis oleh KPU KLU mengacu pada regulasi pusat,” katanya.

Mantan aktivis LSM Pattiro NTB ini memaparkan, beberapa persiapan yang ditempuh KPU KLU antara lain rekrutmen penyelenggara ad hoc baik PPK, PPS hingga KPPS di masing-masing tempat pemungutan suara.

“Launching Pilbup KLU akan kami gelar pada Januari 2020. Dari 7 kabupaten/kota yang menghelat pilbup dan pilwakot di NTB tahun depan, hanya KLU yang belum melaunching pesta demokrasi lokal ini,” tandas Juraidin.

Ketua KPU mengajak semua pihak untuk menjadikan hoaks sebagai musuh bersama (common enemy), yang menyeruak sekaligus bergentayangan dan terus-menerus tersebar di pelbagai kanal media baik media mainstream maupun media sosial.

Diharapkan, stakeholders yang mengikuti sosialisasi tersebut bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat luas, terkait dengan agenda KPU dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Koordinator Divisi Hukum KPU Lombok Utara Nizamudin, S.Sos.I mengatakan, sosialisasi penting dilaksanakan untuK membekali kesiapan semua pihak dalam mengawal pesta demokrasi Lombok Utara tahun depan.

Menurutnya, dari sisi regulasi PKPU penyelenggaraan Pilbup serentak 2020 mengalami perubahan beberapa kali. Dari PKPU 3/2017, PKPU 15/2019 dan PKPU 18/2019. PKPU 18/2019 menjadi regulasi terbaru yang konsen mengatur hak-hak masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.

Disampaikan Nizam, Dinas Dukcapil dapat megeluarkan Surat Keterangan (Suket) bagi masyarakat yang belum punya KTP elektronik.

Suket itu berlaku sampai e-KTP diterbitkan. Berbeda halnya pengaturan PKPU sebelumnya dimana Suket berlaku hanya sampai 6 bulan saja sehingga dianggap tidak efektif.

“Jika saat ini warga kita sudah membuat suket dan pilbup berlangsung 6 bulan setelahnya maka suket tersebut tentu tak berlaku lagi. Secara yuridis, itulah alasan KPU pusat mengeluarkan PKPU 18/2019 ini,” tandasnya.

Divisi Parmas dan SDM KPU KLU, Rasdi Pion, S.Pd menambahkan, masyarakat umum dan para pemangku pada Pilbup Lombok Utara diharapkan, setelah sosialisasi ini dapat mengetahui tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilbup KLU 2020.

Kegiatan sosialisasi yang dimoderatori Dr. Zaki Abdillah, Lc, MA Komisioner Divisi Data KPU Lombok Utara tersebut berlangsung khidmat.

Sebelum membuka sesi diskusi, Zaki Abdillah menuturkan UU nomor 10 tahun 2019 mengubah nomenklatur pesta demokrasi lokal yang sebelumnya dikenal dengan istilah Pilkada diganti dengan istilah Pilgub, Pilbup dan Pilwakot.

djn/humaspro

Ajang Dekranasda NTB Award akan membantu para penggiat kriya yang sudah ada, untuk  menumbuhkan jiwa kompetisi mereka serta membuka peluang baru dalam industri tenun

MATARAM.lombokjournal.com —  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB memberikan penghargaan kepada sembilan orang perancang  dan pengerajin kriya unggulan,  serta  Disigner busana terbaik dari seluruh NTB dalam ajang Dekranasda Award 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahan penghargan tersebut di ball room Rinjani Hotel Lombok Raya, Sabtu malam (14/12/2019)

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Tim Juri mendampingi penyerahan penghargaan pada acara Lombok Sumbawa Tenun Festival 2019 itu.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB Ahli ekonomi itu mengatakan, sebuah perubahan menuju dunia modern haruslah mempertimbangkan simbol yang dekat dengan masyarakat, agar mudah mengajak kepada perubahan.

Setiap produk kain yang dihasilkan, kata Gubernur Zul haruslah melihat beberapa  aspek. Misalnya saja dari segi eco-friendly (kepedulian terhadap pelestarian lingkungan) dan fairness (pemenuhan tanggung jawab sosial).

Sehingga berdampak pada originalitas, inovasi, dan orientasi pada selera pasar, Ungkapnya

Menurut gubernur, ajang Dekranasda NTB Award akan membantu para penggiat kriya yang sudah ada, untuk  menumbuhkan jiwa kompetisi mereka serta membuka peluang baru dalam industri tenun .

“Saya yakin, melihat kekayaan kain tenun kita dan kreativitas yang ada, tidak lama lagi NTB akan menjadi pusat industri fashion muslim dunia,” ucap gubernur.

Bang Zul menambahkan, kain tenun sebagai ikon yang dekat dengan masyarakat NTB dapat digunakan membawa pesan perubahan menuju modern di masyarakat.

Namun tetap dengan desain menarik serta berbasis budaya dan kearifan lokal, tegasnya.

Karya kriya unggulan

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati melaporkan, Dekranasda NTB Award 2019, menjadi ajang penting guna memamerkan serta memperkenalkan hasil karya kriya unggulan dari pelosok daerah di NTB.

Menurutnya, penganugerahan itu merupakan pintu gerbang bagi karya-karya pemenang guna melestarikan kekayaan budaya NTB. Serta mendorong peningkatan kualitas produksi tenun dalam memasuki pasar global.

Niken memastikan, program mendorong peningkatan mutu dan design produk kriya, harus dimulai dengan pembinaan dan penguatan sumberdaya untuk industri.

Sebelum malam anugerah Dekranasda NTB Award 2019 ini, dimulai dengan kegiatan inkubasi dan pelatihan bagi penenun, penjahit dan desainer kain tenun.

“Malam ini hanya untuk memilih produk jadi kain tenun terbaik, setelah melalui proses penilaian dari Tim Juri,” ucap Hj. Niken.

Dekranasda NTB juga menggelar Lomba Kriya dengan kategori Kayu, Logam, Keramik dan material alam lainnya.

Dalam lomba desain fashion kain tenun ini, selain menilai konsep juga orisinalitas motif dan kain serta kerapian jahitan.

“Sehingga menghasilkan busana yang siap pakai (wearable) sebagai syarat produk industri agar dapat dipasarkan,” ujarnya.

Pelaku dan pengamat kain tenun, Maya Damayanti mengatakan, secara umum yang luar biasa dari festival tenun kali ini adalah hadirnya konsep desain milenial yang makin beragam dan siap pakai.

Bahkan beberapa desainer seperti Bima memang berasal dari kaum milenial sendiri sehingga dapat menangkap desain dan pasar.

“Kalau dari kategori busana formal belum banyak pilihan desain dan komposisi warna. Masih harus digali lagi,” terang Maya.

Dalam lomba desain busana, jumlah peserta yang mengirimkan karyanya, mencapai  105 desain. Terdiri dari busana kerja pria 11 desain, busana kerja wanita 17 desain, busana kasual pria 9 desain, busana kasual wanita 24 desain, busana malam pria 11 desain dan busana malam muslim wanita 33 desain.

Sedangkan perancang dan pengrajin yang ikut dalam lomba ini sebanyak 45 hasil kriya. Terdiri dari kelompok serat alam 12 karya, bahan kulit 1 karya, kelompok kayu-kayuan 8 karya, kelompok tekstil 6 karya, kelompok logam 17 karya dan kelompok material asli alami lain 1 karya.

Adapun kelompok peraih penghargaan bidang kriya unggulan, terdiri dari kelompok keramik berhasil disabet oleh, Arya Suharno, kelompok serat alam, Yong Ying Cing, dari binaan Lapas Perempuan Mataram, kelompok batu – batuan, didapat atas nama Jaelani, kelompok kayu – kayuan, yakni diraih Lalu Surya Sanjaya, kelompok textil, diperoleh oleh Rahma Wirnasari, dan kelompok logam, berhasil diraih oleh  Abdul Kahar, Serta kelompok material asli alami didapatkan oleh Mustiadi.

Pada lomba perancang busana,  desainer asal Kota Bima berhasil meraih juara I kategori busana casual pria dan Juara I Busana Malam Pria. Kedua desainer ini bernama Indo Suryati asal Kelurahan Oi Foo dan Mustaqim dari Kelurahan Nae.

Acara tersebut juga dimeriahkan dengan peragaan busana berbahan tenun karya seniman/ desainer terkemuka di NTB oleh puluhan peragawati di atas panggung Catwalk.

Tak ketinggalan, para kKetua Dekranasda Kabupaten/Kota se-NTB yang juga istri Bupati/Walikota, ikut ambil bagian sebagai peragawati yang tampil anggun di atas panggung catwalk mengenakan busana berbahan tenun khas daerah masing-masing.

AYA