Sri Mulyani mengungkapkan, APBD 2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar 228,5 triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait  kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD TA 2020, di ruang kerjanya, Hari ini, Jum’at  (17/04/20).

Rakor virtual itu menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020, yang dikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D memaparkan terkait Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19.

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 berjumlah 56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi, pertama  penanganan kesehatan sebanyak 24,10 triliun atau 42,60 persen dari total alokasi anggaran.

Kedua, penanganan dampak ekonomi berjumlah 7,13 triliun atau 12,60 persen, dan ketiga, penyediaan jaringan pengaman sosial berjumlah 25,34 triliun atau 44,8 persen.

Pada APBD induk jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni 842,93 persen, menjadi 24,74 triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020 2,94 triliun.

Mendagri menekankan semua harus lebih serius lagi melakukan refocusing dan realokasi.

“Karena kecepatan penularannya sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,” kata Tito.

Menterian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020, mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, APBD 2020 yang diperkirakan tadinya 1238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar 228,5 triliun.

“Ini artinya hanya akan terealisir sebesar 19.95 Triliun Rupiah,” terang Sri Mulyani.

PAD turun 34 persen terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2 persen dialihkan untuk penanganan covid-19 secara terpusat.

Belanja pegawai dari dari APBD awal 2020 sebesar 442, 27 triliun menjadi 360, 38 triliun, Belanja barang atau jasa dari 320,91 menjadi 154,67 triliun, Belanja modal dari 236,46 menjadi 122,14 triliun.

“Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebetulnya akan mendapatkan 94, 39 triliun,” ungkapnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan.

HmsNTB

Khusus dalam waktu ini, Sekda NTB meminta kepada pejabat-pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal menghadapi wabah COVID-19

MATARAM.lombokjournal.com —  Lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, yaitu drh. Aminurrahman, M.Si, Ahmad Nur Aulia, S.STP, Drs. Fathul Gani, M.Si, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, H. Yusron Hadi, ST, MUM. Dilantik, Jumat (17/04/20).

Dalam pelantikan tersebut drh. Aminurrahman, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dilantik menjadi Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB.

Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB dilantik menjadi Kepala Biro Umum Provinsi NTB.

Drs. Fathul Gani, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Setda NTB dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Ir. Lalu Hamdi, M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.

1. Yusron Hadi, ST, MUM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB dilantik menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Sis mengatakan, mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran pada lingkungan Sekretariat Daerah.

“Mutasi dan rotasi adalah sebuah kebutuhan organisasi, agak menjadi istimewa karena kita dalam suasana sedang berjuang mengatasi virus Corona, oleh sebab itu acara ini dilaksanakan secara terbatas,” kata Lalu Gita Aryadi.

Sekda NTB menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh pejabat yang telah dilantik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sesuai jabatan masing-masing.

Khusus dalam waktu ini, Sekda NTB meminta kepada pejabat-pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal menghadapi wabah COVID-19.

“Untuk Biro Perekonomian, dengan perjalanan dan pengalaman yang panjang, diharapkan dapat berkoordinasi secara intens dengan pejabat otoritas keuangan yang aja di daerah kita baik itu BI, OJK dan yang lainnya agar dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 saat ini,” tuturnya.

Kepada Kepala Biro Umum, Sekda NTB berpesan, selain mengawal pimpinan, Biro Umum juga diminta untuk mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan saat ini dalam menghadapi musibah ini.

Untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang baru dituntut untuk mencermati keadaan yang sedang berjibaku untuk menyukseskan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

“Hendaknya unit produksi dapat dikonsolidasikan sehingga berbagai komoditi produk unggulan daerah bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa ketahanan pangan di daerah kita saat wabah ini dapat terjamin dengan sebaik-baiknya,” terang Gita.

Ia menekankan bahwah komoditi unggulan daerah menjadi atensi yang besar untuk dilaksanakan. Tak hanya itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pun diminta ikut aktif berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dalam kapasitasnya.

Khusus untuk Kepala Biro Organisasi, Lalu Gita menyampaikan pesan khusus Gubernur dan Wakil Gubernur untuk terus menjalankan roadmap SAKIP menuju A dengan berkonsolidasi bersama OPD-OPD lainnya.

AYA/HmsNTB

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berpesan kepada warga NTB untuk tidak mengucilkan warga yang positif COVID-19. Meski interaksi dengan orang yang terindikasi harus dihindari, bukan berarti mereka harus dikucilkan

MATARAM.lombokjournal.com — Tiga Pasien COVID-19 telah dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi khusus selama  di Ruang Isolasi RSUD Provinsi  NTB.

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. HL Hamzi Fikri menyampaikan kabar baik itu hari Kamis (16/04/20)

Pasien yang dinyatakan sembuh oleh tim medis, setelah menerima hasil uji laboratorium sebanyak 2 kali dan dinyatakan negatif COVID-19.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Positif COVID 19 yang dinyatakan sembuh  tersebut, yaitu  Tn. LJ Pasien No 03, Tn MA Pasien No 15 dan Balita HW Pasien No 27.

Saat ini, pasien-pasien yang dinyatakan sembuh telah dipindahkan ke Gedung Graha Mandalika RSUD Provinsi NTB, sebelum kembali berkumpul bersama keluarga.

Pasien balita langsung dijemput pulang oleh aparat desa setempat. Kebahagiaan terpancar dari pasien yang sembuh dan keluarganya.

“Terimakasih Tim Medis kita yang keren, hebat dan luar biasa. Ayo bangkit, yakin dan percaya bahwa Pasien COVID19 bisa sembuh,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berpesan kepada warga NTB untuk tidak mengucilkan warga yang positif COVID-19. Meski interaksi dengan orang yang terindikasi harus dihindari, bukan berarti mereka harus dikucilkan.

“Corona bukanlah penyakit yang memalukan dan harus dihindari dan jangan sampai masyarakat yang kena penyakit ini dikucilkan,” harapnya.

Wagub juga berpesan agar warga NTB tetap menjaga kedisiplinan dalam menjaga kesehatan melalui pemenuhan gizi yang seimbang, serta pembatasan fisik dan sosial.

“Penyakit ini butuh kedisplinan dan kesadaran dari masing masing individu untuk mengikuti aturan-aturan individu, sehingga bisa melalui masa wabah corona ini dengan baik,” kata wagub.

AYA/HmsNTB

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” jelas Lalu Gita

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium RSUD Provinsi NTB telah mengkonfirmasi ada tambahan 6 orang yang positif Covid-19.

H Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB menyampaikan itu dalam press release yang diterima media, hari Kamis (16/04/20).

Dijelaskan Lalu Gita, diketahui ada pasien yang positif terpapar Covid-19, setelah lab RSUD NTB memeriksa 47 sampel, hasilya 41 sampel negatif dan 6 (enam) sampel baru positif.

Selain tambahan 6 (enam) kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, di sisi lain ada 4 (empat) orang sembuh.

Dijelaskan, jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Kamis (16/04) sebanyak 47 orang, 11 orang sudah sembuh, 2 (dua) meninggal dunia, 34 orang masih positif, dan dalam keadaan baik.

6 (enam) pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, rinciannya:

1. Pasien nomor 42, an. Tn. A, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Nipah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pasien memiliki riwayat perjalanan ke Gowa Makassar dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Tanjung dengan kondisi baik;

2. Pasien nomor 43, an. Tn. M, laki-laki, usia 68 tahun, penduduk Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Pasien memiliki riwayat perjalanan ke Gowa Makassar dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 11. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Tanjung dengan kondisi baik;

3. Pasien nomor 44, an. Ny. R, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien memiliki riwayat perjalanan bersama rombongan perjalanan Gowa Makassar ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Pasien juga memiliki riwayat kontak erat dengan pasien nomor 22. Saat ini sedang menjalani karantina di Wisma Nusantara dengan kondisi baik;

4. Pasien nomor 45, Nn. YRS, perempuan, usia 18 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien nomor 14 dalam 14 hari sebelum sakit. Saat ini menjalani karantina di Wisma Nusantara dengan kondisi baik;

5. Pasien nomor 46, an. Ny. MM, perempuan, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 04 dalam 14 hari sebelum sakit. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Mataram dengan kondisi baik;

6. Pasien nomor 47, an. Ny. AJ, perempuan, usia 88 tahun, penduduk Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien nomor 46 dalam 14 hari sebelum sakit. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Mataram dengan kondisi baik.

4 (empat) orang pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 21, an. Tn. D, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Monjok Kota Mataram, setelah swab diperiksa dua kali dengan hasil keduanya negatif. Saat ini dalam keadaan baik dan dalam proses pemulihan;
2. Pasien nomor 03, an. Tn. LJ, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Kota Mataram setelah swab diperiksa dua kali dengan hasil keduanya negatif. Saat ini dirawat di RSUD Provinsi NTB untuk perbaikan kondisi dan direncanakan segera keluar rumah sakit;
3. Pasien nomor 15, an. Tn. MA, laki-laki, usia 51 tahun, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, setelah swab diperiksa dua kali dengan hasil keduanya negatif. Saat ini masih dirawat di RSUD Provinsi NTB untuk perbaikan kondisi dan direncanakan segera keluar rumah sakit;
4. Pasien nomor 27, an. An. HW, laki-laki, usia 2 tahun, penduduk Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat setelah swab diperiksa dua kali dengan hasil keduanya negatif. Saat ini masih dirawat di RSUD Provinsi NTB untuk perbaikan kondisi dan direncanakan segera keluar rumah sakit.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,”jelas Lalu Gita.

Lau Gita menjelaskan, guna  menghindari informasi yang tidak benar tentang Covid-19, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi.

Baik yang dikeluarkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB  di nomor 0818 0211 8119

AYA/Rr

Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Launching program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. di depan Kantor RRI Mataram , Kamis (16/04/20).

Saat peluncuran JPS Gemilang itu ditandai pemberian secara simbolis paket JPS Gemilang. Isinya beras 10 Kg, telur 20 butir, minyak goreng 1 liter, Susu Kedelai, Minyak Kayu Putih, Sabun, Teh Kelor, dan Masker.

Pemberian simbolis itu diberikan Gubernur-Wakil Gubernur NTB kepada Kepala Kelurahan Abian Tubuh Barat Kota Mataram, dan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) NTB.

Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM di NTB. Harga-harganya jelas lebih mahal dibanding barang produksi pabrik-pabrik besar.

“Bukan karena kita mark up harganya. Tapi karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan. Tapi dari sinilah akan ada transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,” ujar  Gubernur Zul.

Dicontohkan, ada IKM di Sekotong, Kabupaten Lombok Timur, dimana produsen kelapa memeras dengan sangat sederhana, menggunakan tangan untuk menghasilkan minyak kelapa.

Menurut gubernur, proses awal yang manual seperti itu, terjadi di semua negara berkembang. Sehingga, produk yang dihasilkan harganya lebih mahal dengan kualitas masih kalah dengan barang pabrikan.

“Semua merupakan proses yang harus dilalui. Demi pembelajaran dan hal itu harus kita hargai. Di teori apapun tentang Industrialisasi semua akan mengalami hal yg sama. Produk awal lebih mahal, kualitas kurang. Tapi seiring berjalannya waktu akan ada masukan, kritikan, dll. Sehingga lambat laun hasilnya akan lebih baik dan sempurna,” kata Gubernur Zul.

IKM dan UMKM di NTB dijanjikan mesin, sehingga mampu memproduksi barang yang lebih berkualitas. Bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat NTB, tapi dapat mensuplai sampai dunia global.

Dijelaskan Gubernur Zul, paket bantuan JPS Gemilang diperuntukkan 105.000 KK di seluruh Provinsi NTB. 73.000 untuk KK Miskin yang belum terakomodir dalam program nasional (PKH dan BPNT).

Sebanyak 32.000 KK untuk sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19.

Dalam satu paket bantuan sembako dan suplemen tersebut senilai Rp 250.000,- per KK per bulan, dan akan diberikan selama tiga bulan.

Pembagian bantuan JPS Gemilang untuk Kota Mataram direncakan mulai tanggal 16-18 April 2020. Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara pada tanggal 19-24 April 2020.

Tanggal 22-27 April 2020 untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sedangkan tanggal 22-26 April 2020 untuk Kab Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dan pada tanggal 22-28 April 2020 jadwal untuk Kab Bima, Dompu dan Kota Bima.

“Kami mengharapkan dukungan seluruh Walikota/Bupati, serta Kepala Desa/Lurah, agar bantuan ini tepat sasaran. Baik untuk validasi data maupun distribusi bantuan, agar tidak terjadi double bantuan dengan Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata gubernur.

Saat peluncuran perdana JPS Gemilang itu hadir Sekda Prov NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Para Asisten, Staf Ahli, serta Kepala OPD lingkup Pemrpov NTB.

AYA/HmsNTB

Diharapkan ada sinergi yang positif dari setiap elemen pemerintah, di tengah wabah Covid-19, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya untuk menjaga komunikasi langsung antara Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd dengan warga di NTB, maka program ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’ kembali menyapa warga.

Tidak seperti penyelenggaraan acara yang sama sebelumnya, kebijakan pembatasan sosial dan ‘pembatasan fisik diberlakukan.

Acara ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’ kali ini, Kamis (16/04/20),  dipilih jalur daring dengan memanfaatkan saluran streaming melalui media sosial facebook, YouTube, dan instagram Humas NTB dan Dinas Kominfotik NTB.

Selain itu disiarkan lebih dari 38 Jaringan radio se-NTB termasuk TVRI NTB.

Bang Zul sapaan akrab  Gubernur Zulkiefimansyah,  menyampaikan kepada seluruh warga NTB tentang berbagai aktivitas serta program Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di NTB.

“Di satu sisi kita meminimalisir penyebaran wabah ini, dengan social distancing, physical distancing, stay at home dan kebijakan lain, namun kita juga harus memikirkan dan mengantisipasi dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Jangan sampai stay at home tapi masyarakat sengsara tidak memiliki pemasukan,” jelas Bang Zul.

Bang Zul berharap, berbagai kebijakan Pemerintah pusat dan Provinsi juga dapat didukung oleh seluruh Kabupaten/kota dan Desa di NTB.

Dijelaskan, Paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat belum mampu meng-cover seluruh warga terdampak di NTB.

Maka Pemerintah Provinsi meluncurkan program JPS Gemilang kepada 105.000 KK terdampak, namun masih ada 12.000 warga belum tercover .

“Kami berharap Pemerintah di tingkat kab/kota bisa membuat program untuk menyasar warga tersebut. Pemerintah Desa juga bisa menggunakan dana desa,” harap Bang Zul.

Diharapkan ada sinergi yang positif dari setiap elemen pemerintah, di tengah wabah Covid-19, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat.

Warga NTB yang sudah terakomodir dalam program JPS Pemerintah Pusat, tidak akan mendapatkan bantuan program JPS Gemilang, agar tidak terjadi duplikasi dan warga penerima manfaat lebih merata.

Bang Zul juga menjelaskan alasan JPS Gemilang menggunakan produk lokal dari IKM dan UMKM NTB.

“JPS Gemilang isinya adalah produk IKM dan UMKM kita di NTB. Harga minyak goreng UKM rumahan jelas lebih mahal karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan, bersifat transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,” terang Bang Zul.

Gubernur Zulkieflimansyah menjelaskan proses pembelajaan yang berlangsung dalam produk IKM dan UMKM.

“Di Lombok Timur/Sekotong misalnya, produsen kelapa memeras dengan sangat sederhana, menggunakan tangan menghasilkan minyak kelapa. Semua negara berkembang memang mengawalinya dengan produk yang lebih mahal kualitas rendah, karena proses yang dilalui, namun di sana ada pembelajaran dan itu yang perlu untuk dihargai,” jelas Bang Zul.

“Menurutnya, pembelajaran pasti mahal awalnya namun lama lama bisa diberikan mesin untuk memproduksi barang sendiri baik masker, minyak goreng dan lainnya sehingga bisa mampu menyuplai sampai dunia global,” harap Gubernur

Di akhir acara, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Bupati, Walikota dan Forkopimda di NTB.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah Bupati, Walikota, Kapolres, Danrem, Kajati dan alhamdulilllah semuanya kompak. Kita mengharapkan NTB tetap waspada untuk mengatasi adanya virus corona namun tidak harus cemas berlebihan karena yang sakit bisa sembuh,” kata Bang Zul.

Bukan penyakit memalukan

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M. Ld berpesan kepada warga NTB untuk tidak mengucilkan warga yang positif Covid-19.

“Corona bukanlah penyakit yang memalukan dan harus dihindari dan jangan sampai masyarakat yang kena penyakit ini dikucilkan,” harap Ummi Rohmi sapaan akran Wakil Gubernur.

Ummi Rohmi berpesan, penyakit ini butuh kedisplinan dan kesadaran dari masing masing individu untuk mengikuti aturan-aturan.

“Ini dimaksudkan, agar tiap individu bisa melalui masa wabah corona ini dengan baik,” kata UMmmi Rohmi.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari warga melalui telepon, juga sesi menjawab pertanyaan dari warganet via Facebook.

AYA/HmsNTB

Menurut Gubrnur Zul, bantuannya jangan tunai tapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM

MATARAM.lombokjournal.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada masyarakat terkait penanggulangan dampak wabah Covid-19,  jumlahnya sebesar 600 ribu rupiah.

Bantuan tersebut dibagikan selama tiga bulan, yaitu mulai April, Mei, Juni kepada 9 juta Kepala Keluarga di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, saat melakukan video conference atau rapat secara virtual bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah,SE., M.Sc dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (16/04/20).

Juliari menjelaskan arahan Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo, tentang besarnya jumlah BLT tersebut. Dan untuk di Provinsi NTB sendiri akan dibagikan kepada 280.000 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

“Bantuan tersebut sebesar Rp. 600.000,yang dibagikan selama tiga bulan, April, Mei, Juni ke 9 juta Kepala Keluarga di Indonesia,” kata Menteri Sosial.

Menteri Ju;iarti menjeaskan, penyalurannya melalui mitra kerja PT. POS dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Berupa produk UMKM

Saat bicara Gubernur Zulkieflimansyah berterimakasih dan mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memperhatikan daerah-daerah yang terdampak Covid-19.

Lebih jauh, dalam rapat secara virtual Gubernur Zul memberikan masukan terkait bentuk bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat.

“Jika memang berkenan di NTB atau di seluruh Indonesia, bantuannya jangan tunai. Tetapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM kita,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang dibagikan, di sisi lain UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah.

“Saya kira jika ini tiga bulan saja, UKM ini bergeliat akan menambah tenaga kerja yang baru dan saya kira setelah Covid-19, kita akan punya industrialisasi yang sangat mengesankan,” terangnya.

AYA/HmsNTB

Tiga ribuan karyawan itupun yang terdata hingga hari Rabu (15/04), kemungkinan akan bertambah jumlah karyawan hotel yang dirumahkan bila wabah covid-19 belum reda

MATARAM.lombokjournal.com — Puluhan hotel yang menjadi anggota PHRI terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan ribuan karyawannya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak  cukup parah dari virus corona Covid-19.

Ni Ketut Wolini, Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat, menjelaskan, sedikitnya 24 hotel tidak beroperasi entah sampai kapan.

“Berdasarkan data masuk, untuk anggota PHRI jumlah hotel yang tutup ada 24, sedangkan 32 hotel lainnya masih buka,” ujarnya saat diwawancara melalui whatssapp, Rabu (15/04/20) di Mataram.

Turunnya tingkat hunian hotel ini berimbas pada nasib karyawannya yang mencapai ribuan harus dirumahkan.

Menurut Wollini,  sebanyak 1.932 orang karyawan suda dirumahkan. Sejumlah hotel yang masih bertahan juga terpaksa mengurangi karyawan untuk mengurangi beban operasional.

“Sehingga total karyawan hotel yang dirumahkan sampai hari Rabu  sebanyak 3.310 orang,” katanya..

Tiga ribuan karyawan itupun yang terdata hingga hari Rabu (15/4), kemungkinan akan bertambah jumlah karyawan hotel yang dirumahkan bila wabah covid-19 belum reda.

“Tergantung perkembangan. Jadi hotel-hotel yang tutup ini bukan tutup permanen, tapi hanya tutup sementara waktu saja, tetapi pihak hotel juga ada yang memberi pesangon tergantung manajemen hotel” pungkas Wolini.

AYA

Selain TGP2D yang biasa berkantor di pendopo, seluruh ASN, pramusaji, driver, Satpol PP dan staf lainnya ikut rapid test, untuk memastikan keamanan pimpinan daerah, keluarganya dan seluruh staf dan karyawan di pendopo Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh staf, ASN dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) NTB yang berkantor di Pendopo Gubernur, dilakukan rapid diagnostic test (RDT) atau rapid test, Rabu (15/04/20) di pendopo Gubernur NTB.

Rapid test ini untuk memastikan keamanan lingkungan dan kesehatan di rumah dinas Gubernur NTB dari sebaran virus Corona Covid-19,

Sri Endang Kusrini, Koordinator Pemeriksaan RDT , Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan (Dikes) i NTB, mengaku test ini atas permintaan Gubernur  Zulkieflimansyah, melalui Biro Umum.

Sehingga Kadis Kesehatan memerintahkan, tim bekerjasama dengan Balai LAB Kesehatan Provinsi melakukan pengecekan awal atau RD untuk mengetahui respon ada atau tidak Covid-19 di lingkungan pendopo Gubernur NTB.

“Jadi semua orang yang berada di pendopo dilakukan rapid test, Hasil test ini akan diumumkan secara resmi oleh Kepala Dikes NTB,” tutupnya.

Salahsatu tim TGP2D Made Agus Adi, usai rapid test menjelaskan,  tujuan tes ini untuk mengetahui kondisi kesehatan annggota tim.

Dan ada salah satu staf TGP2D,  Senin (13/04/2020)  lalu, diumumkan tim Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, positif Corona Virus.

Salahsatu  staf TGP2D yang dinyatakan positif Covid-19 adalah pasien nomor 37. Yang juga merupakan ASN Bappeda Provinsi NTB.

“Kami yang pernah berinteraksi dengan pasien nomor 37,  walaupun dua bulan yang lalu. Bahkan ia tidak pernah  masuk kerja selama 1 bulan lebih saat itu. Namun  tetap dilakukan rapid test untuk memastikan kondisi kesehatan kami,” ungkapnya.

Staf TGP2D pasien nomor 37, telah melakukan upaya sesuai anjuran pemerintah, termasuk mengisolasi diri secara mandiri.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit, namun memiliki riwayat kontak dengan Pasien 04.

“Bahkan saat rapat dengan Gubernur, tim dan segala aktifitas lain tidak pernah lagi diikutinya,” kata Agus Adi.

Secara umum hasil laporan Labkes NTB, dari hasil test RDT Covid-19,  terhadap lingkungan Pendopo Gubernur 36 orang, Pendopo Sekda 5 orang dan Pendopo Wagub sebanyak 6 orang dengan total 47 orang. hasilnya Non Reaktif.

Selain TGP2D yang biasa berkantor di pendopo, seluruh ASN, pramusaji, driver, Satpol PP dan staf lainnya ikut rapid test, untuk memastikan keamanan pimpinan daerah, keluarganya dan seluruh staf dan karyawan di pendopo Gubernur NTB.

Edy@Diskominfotik NTB

Ramnah menjalani hemodialisa (cuci darah) dua kali dalam seminggu sejak tahun lalu. Sebelum dinyatakan menderita gagal ginjal yang akhirnya harus menjalani hemodialisa,  awalnya ia menderita hipertensi

Narasumber : RAMNAH, Penderita Gagal Ginjal

MATARAM.lombokjournal.com — Hipertensi atau yang lebih sering dikenal dengan darah tinggi merupakan salah satu jenis penyakit yang sering dialami setiap orang.

Penyakit hipertensi yang tidak terkontrol cukup besar risikonya.

Seperti yang sedang dialami oleh Ramnah, 41 th,  seorang istri dari Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram.

Ibu dari dua orang anak ini tinggal di Pagutan Kota Mataram.  Saat ditemui tim Jamkesnews, Selasa (14/04/20) di rumah sakit, Ramnah  menceritakan pengalamannya selama menggunakan Kartu JKN-KIS untuk cuci darah.

Selain mendeita hipertnsi, Ramnah juga terkena gagal ginjal.

Ramnah bercerita, dirinya menjalani hemodialisa (cuci darah) dua kali dalam seminggu sejak tahun lalu. Sebelum dinyatakan menderita gagal ginjal yang akhirnya harus menjalani hemodialisa,  awalnya ia menderita hipertensi.

Tekanan darah Ramnah sampai lebih dari 250. Tetapi ia tidak merasakan gejala-gejala seperti sakit kepala dan lainnya.

“Sampai akhirnya saya pun lemas dan tidak sadarkan diri, lalu suami dan anak saya langsung membawa saya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Setelah dokter memeriksakan kondisi saya, ternyata akibat hipertensi yang tidak terkontrol saya pun didiagnosa gagal ginjal dan dokter menyarankan untuk melakukan cuci darah seminggu dua kali,” ujar Ramnah.

Selama pengobatan, Ramnah menggunakan Kartu JKN-KIS yang ia dapatkan dari suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kota Mataram.

Dituturkanya, tentu saja saat mendengar diagnosa dari dokter di rumah sakit,  Ramnah pun terpikir biaya yang harus  dikeluarkannya untuk setiap tindakan cuci darah.  Ia banyak  mendengar dan megetahui dari orang-orang di sekitarnya, bahwa biaya cuci darah itu membutuhkan biaya berjuta-juta untuk satu kali tindakan.

Sedangkan dokter meminta saya melakukan cuci darah dua kali dalam satu minggu. Kalau saya mengandalkan dari gaji suami, hanya cukup untuk satu kali cuci darah dalam sebulan. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk menggunakan Kartu JKN-KIS untuk cuci darah.

“Alhamdulillah semua biaya cuci darah saya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membantu pengobatan saya,” tutup Ramnah.

dh/yn/Jamkesnews