Terus bertambahnya kasus positif baru dan kematian baru, hal ini menunjukkan bahwa penularan wabah Covid-19 masih terjadi di NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratroium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium TCM RSUD Provinisi NTB mengkofirmasi, ada tambahan 17 pasien positif Covid-19, dan pasien yang dinyatakan sembuh 8 (delapan) orang. Tidak ada kasus kematian baru.

Siaran pers hari Kamis (25/06/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 180  sampel dengan hasil 136 sampel negatif, 21 sampel positif ulangan, dan 23 sampel positif baru Covid-19, pasien dinyatakan sembuh 11  orang, kasus kematian baru 2 (dua) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 23 kasus baru terkonfirmasi Positif, 11 tambahan sembuh baru, dan 2 (dua) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini (25/06/20) sebanyak 1.142 orang, dengan perincian 780 orang sudah sembuh, 51 meninggal dunia, serta 311 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

“Diharapkan petugas kesehatan di Kabupaten/Kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19,” kata Lalu Gita Ariadi.

TAMBAHAN 23 PASIEN POSITIF COVIDd-19, PASIEN SEMBUH 11 (enam) Orang, KEMATIAN 2 (dua) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 1120, an. Ny. NNS, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik
2. Pasien nomor 1121, an. Ny. V, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju dengan kondisi baik;
3. Pasien nomor 1122, an. Tn. HB, laki-laki, usia 51 tahun, penduduk Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
4. Pasien nomor 1123, an. Ny. HS, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
5. Pasien nomor 1124, an. Tn. ABK, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
6. Pasien nomor 1125, an. An. MH, perempuan, usia 10 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1077. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju dengan kondisi baik;
7. Pasien nomor 1126, an. Tn. IMDAD, laki-laki, usia 56 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Siloam dengan kondisi baik;
8. Pasien nomor 1127, an. Tn. M, laki-laki, usia 50 tahun, penduduk Sidoarjo, Jawa Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Siloam dengan kondisi baik;
9. Pasien nomor 1128, an. Tn. MM, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan kedaerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belumteridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;
10. Pasien nomor 1129, an. Ny. ABN, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Gowa, Sulawesi Selatan. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
11. Pasien nomor 1130, an. An. ADS, laki-laki, usia 2 tahun, penduduk Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;
12. Pasien nomor 1131, an. Tn. S, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
13. Pasien nomor 1132, an. Ny. BM, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
14. Pasien nomor 1133, an. Tn. IGMRA, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien mempunyai penyakit komorbid. Pasien meninggal dan dilakukan tatalaksana Covid-19;
15. Pasien nomor 1134, an. Ny. IS, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
16. Pasien nomor 1135, an. Tn. FR, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Kelurahan Bintaro,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
17. Pasien nomor 1136, an. Tn. MK, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;
18. Pasien nomor 1137, an. Ny. UA, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Unram dengan kondisi baik;
19. Pasien nomor 1138, an. Ny. CFR, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Surabaya, Jawa Timur. Pasien merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Lombok Tengah dengan kondisi baik;
20. Pasien nomor 1139, an. Tn. INPS, laki-laki, usia 67 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;
21. Pasien nomor 1140, an. Ny. END, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Harapan Keluarga dengan kondisi baik;
22. Pasien nomor 1141, an. Tn. S, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Harapan Keluarga dengan kondisi baik;
23. Pasien nomor 1142, an. Ny. AK, perempuan, usia 50 tahun, penduduk Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Harapan Keluarga dengan kondisi baik;

Hari Kamis terdapat penambahan 11 pasien yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu :

1. Pasien nomor 262, an. Tn. AF, laki-laki, usia 21 tahun, penduduk Desa Senayan,Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pasien nomor 295, an. An. DP, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
3. Pasien nomor 350, an. An. MA, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Pasien nomor 385, an. Tn. S, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Desa Beru, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Pasien nomor 741, an. Ny. DMRB, perempuan, usia 65 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 742, an. Tn. ET, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 807, an. Tn. IS, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Makassar;
8. Pasien nomor 817, an. Tn. DFA, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan JempongBaru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
9. Pasien nomor 833, an. Ny. J, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 929, an. Tn. IWM, laki-laki, usia 66 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 1048, an. Ny. SI, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hari Kamis ini juga terdapat penambahan 2 (dua) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 1083, an. Ny. SH, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Pasien nomor 1133, an. Tn. IGMRA, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien mempunyai penyakit komorbid;

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Ariadi mengingatkan,  terus bertambahnya kasus positif baru dan kematian baru, hal ini menunjukkan bahwa penularan wabah Covid-19 masih terjadi di NTB.

Masyarakat dihimbau tetap disiplin dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Yakni menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, berpikir positif dan optimis serta selalu menggunakan masker ketika beraktivitas diluar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan dan tidak menyentuh area wajah.

“Jika akan menyentuh area wajah, pastikan bahwa tangan dalam keadaan bersih, sering cuci tangan pakai sabun pada air mengalir,” kata Lalu Gita Ariadi..

AYA/Rr

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119

MATARAM.lombokjournal.com —  Pariwisata sebagai salah satu sektor penunjang utama prekonomian NTB sangat merasakan dampak pandemi Corona atau Covid 19.

Sejauh ini, masyarakat NTB yang menggantungkan hidupnya melalui sektor pariwisata nyaris tanpa penghasilan.

Tak adanya tanda-tanda Covid 19 segera berakhir semakin menekan mereka.

Kebijakan kenormalan baru sempat menimbulkan asa, tapi dengan ketatnya aturan bepergian ke luar daerah, tak menimbulkan dampak positif bagi keamanan ekonomi pelaku pariwisata.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi DPRD NTB yang menaungi bidang pariwisata, Abdul Rauf minta pemerintah segera longgarkan aturan ke luar daerah.

“Kita berharap new normal ini membawa satu perubahan prilaku baru, cukup kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itulah sebetulnya yang membuat kita terhindar dari covid. Tidak perlu lagi aturan yang mewajibkan swab. Orang takut bepergian karena itu,” ujarnya pada lombokJornal.com, Kamis (25/06/2020).

Menurut Rauf, saat ini masyarakat sangat ingin melakukan kunjungan wisata karena bosan tidak bisa kemana-mana. Tapi karena aturan ke luar daerah yang mewajibkan mereka untuk menyertakan hasil tes kesehatan seperti swab dan rapid test membuat mereka takut.

Ketakutan muncul bukan karena mereka positif terpapar, melainkan karena stigma negatif yang terlanjur melekat pada dua model tes kesehatan tersebut.

“Orang takut dengan itu (swab), dimasukkan selang sampai ke sini (leher). (cukup) dijawab dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah memang telah mengizinkan masyarakat bepergian ke luar daerah, hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas COVID-19 nomor 7 tahun 2020.

Dalam SE tersebut dijelaskan masyarakat yang mau bepergian ke luar daerah dengan transportasi umum wajib memiliki hasil tes PCR yang negatif. Atau memiliki surat uji rapid test dengan hasil non reaktif Corona.

Dalam SE juga dijelaskan, masa aktif hasil tes PCR adalah tujuh hari sementara rapid test adalah tiga hari. Selain hal-hal tersebut, masyarakat juga wajib membawa surat keterangan bebas gejala penyakit influenza yang bisa didapatkan dari dokter rumah sakit ataupun Puskesmas.

Ast

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi

MATARAM.lombokjournal.com  – – Pemerintah Daerah dituntut tetap memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat walau dalam masa pandemi Covid 19.

Beberapa kendala seperti kebijakan Pemerintah Pusat yang cenderung berubah-ubah menjadi masukan kepada Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi di tengah kunjungan kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, (25/06).

Miq Gita mengungkapkan,  dinamika birokrasi di NTB yang terjadi selama dua tahun ini banyak dipengaruhi oleh kondisi akibat bencana yang bertubi.

Setelah sebelumnya diguncang gempa, saat ini NTB menghadapi pandemi virus Covid 19.Kondisi ini mengharuskan pemerintah menemukan formasi yang tepat, dan menempatkan pejabat-pejabat birokrasi yang mumpuni dalam menghadapi kondisi itu.

Begitu pula dengan tuntutan birokrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanganan pandemi.

Semua program penanganan kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan keamanan telah dijalankan dengan baik begitu pula dengan koordinasi kabupaten/ kota.

“Setiap minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertemu membahas semua permasalahan yang timbul. Begitu pula dinamika organisasi birokrasi dalam dua tahun terakhir juga dalam rangka mencari “pemain” terbaik di bidangnya”, ujar Gita.

Deputi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi mengatakan, kunjungan kerjanya ingin mengetahui permasalahan, kendala, saran dan masukan guna mencari solusi terbaik.

Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam berkewajiban melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berbagai urusan/ kebijakan Kemeterian/Lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, bottle necking dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional.

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi.

Ia datang bersama Marsekal Pertama TNI Oka Prawira, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Apartur; Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan; Ardiansyah Achirul Putra, Kabid SDM dan Pengawasan Aparatur dan Kevin Maulana, Analis Kebijakan.

Nurhadi menilai hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB atas penilaian RB (REFORMASI birokrasi) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sudah sangat baik.

Pemprov NTB berhasil meraih predikat BB tahun 2019. Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa,  tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC,  tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi.

Khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Gede Putu Aryadi menyampaikan, pelaksanaan SPBE di NTB sudah on the track. Terlebih dimasa pandemi ini dan ke depan, penerapan SPBE sangat urgent, bahkan menentukan pelayanan publik.

Gede Aryadi menyampaikan, NTB sebagai destinasi unggulan nasional masih terdapat 86 titik area strategis baik di pulau Lombok dan pulau sumbawa yang masih blank spot (belum tersentuh sinyal internet).

Dari 86 titik area strategis tersebut, di dalamnya terdapat 56 desa, termasuk 14 desa yang berada  di lingkar KEK Mandalika.

“Kami mohon penuntasan area blank spot ini, kalau bisa tuntas tahun akhir tahun 2020 ini, karena di tahun 2021 mendatang NTB akan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP,” ungkapnya.

Begitu juga di pulau Sumbawa, seperti kawasan SAMOTA (teluk saleh, pulau Moyo dan Tambora)  yang merupakan destinasi wisata internasional, hingga saat ini belum semuanya tersentuh sinyal internet, jelas Gede.

Hal ini penting kata Aryadi, karena infrastruktur digital ini, selain berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan publik, juga terhadap pembangunan daerah.

Karena Penanganan area blank spot ini menjadi tugas Pemerintah Pusat, melalui Kemetrian Kominfo dan BAKTI, maka diminta agar diprioritaskan,  pinta Gde.

Gede juga minta dukungan Kemenkopolhutkam untuk peningkatan Kapasitas SDM keamanan siber dan informasi daerah. Ia menjelaskan tahun ini diaksesmen oleh BSSN akan segera membentuk Tim Keamanan Siber daerah atau CSRIT.

“Kendala yang kami hadapi adalah SDM yang terampil. Mohon difasilitasi diklat untuk penguatan keahlian SDM”, pungkasnya.

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdulgani menyampaikan, salah kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya regulasi seperti peraturan Menteri yang membutuhkan aturan pelaksanaan baru di tengah kebutuhan memangkas aturan yang saling berkait.

Kapala Bakesbangpoldagri NTB, L. Dirjaharta mengharapkan dukungan koordinasi dan keselarasan kebijakan dalam penyelesaian pada kasus- kasus lama, seperti aliran keagamaan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Kesehatan, dr Eka menyebut resistensi masyarakat terhadap upaya surveillance penyebaran virus seperti penolakan test SWAB, penanganan jenazah Covid 19 sampai dengan dukungan ketersediaan Reagen dan masker N95.

Selain itu, komunikasi publik yang dinilainya belum maksimal mengcounter isu hoaks seputar penanganan Covid 19 oleh pemerintah.

AYA/HmsNTB

Demo di depan Kantor Bupati Bima.menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, petani  juga meminta agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung dinaikkan

MATARAM.lombokjounal.com  — Pemerintah Provinsi didesak segera membangun gudang jagung di Kabupaten Bima.

Saat ini gudang jagung hanya terdapat di Kabupaten Dompu, menyulitkan petani dalam distribusi hasil panen.  Selain distribusi sulit, jauhnya jarak tempuh dari Kabupaten Bima ke Kabupaten Dompu menambah biaya angkut.

Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) VI Bima-Dompu, Abdul Rauf menanggapi  keluhan sulitnya distribusi petani jagung di Kabupaten Bima.

“Jarak mereka mengantar ke pusat pembelian yang ada di Dompu memakan biaya. Jadi paling tidak langkah pemerintah memastikan regulasi yang menjamin, paling tidak seperti di Sumbawa, ada Resi Gudang,” ujarnya. Kamis (25/06/20).

Resi Gudang itu berfungsi menampung hasil panen petani sebelum penjualan. Selain menekan biaya produski, Resi Gudang bisa jadi penampungan sementara sambil menunggu harga jagung stabil.

“Resi Gudang adalah sistem yang dipakai, ada pihak, entah pemerintah atau swasta untuk menampung. Jadi simpan di gudang itu, nanti dijual pada saat harga sudah bagus,” katanya.

Harga Pembeian Pemerintah (HPP)

Rauf menjelaskan tuntutan petani yang meminta pemerintah menaikkan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dinilai sangat rendah.

Menurutnya, ada tiga komponen pemerintah yang harus duduk dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab regulasi mengenai HPP tidak datang dari pemerintah daerah, melainkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.

“Soal harga jagung ini bukan ranah langsung Bupati atau Gubernur. Tugas Pemerintah Daerah mengawal pembelian oleh pengusaha itu (apakah) sudah sesuai standar pemerintah,” katanya.

Dari pantauan lombokJournal.com  dari berbagai sumber, beberapa minggu terakhir terjadi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bima.

Selain menuntut dibangunnya gudang jagung di Kabupaten Bima, mereka juga meminta agar HPP untuk jagung segera dinaikkan karena dinilai terlalu rendah.

Ast

Kunjungan ini sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan Covid-19 di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkunjung ke Pemprov NTB.

Kunjungan itu guna memperoleh data secara langsung terkait permasalahan -permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid-19.

Begitu pula dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili pimpinan menerima kunjungan kerja Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB di ruang kerjanya. Kamis (25/06/20).

Rus Nurhadi Sutedjo sebelumnya telah diterima Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

Sekda NTB mengatakan, secara umum kunjungan ini sekaligus sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan Covid-19 di NTB.

Secara umum terkait Covid-19 disampaikan, dari hari ke hari Pemprov NTB terus bekerja keras menangani pandemi Covid-19.

Pemeritah sedang berdamai dengan pandemi dengan konsekuensi mematuhi Protokol Covid-19.

Kelonggaran beraktivitas bagi masyarakat guna pemulihan ekonomi, namun tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan.

“Pada titik yang sama kami juga melakukan afirmasi pemberdayaan ekonomi, dengan memberdayakan UKM/IKM di NTB”, tutur Sekda.

Sekda menambahkan, adanya JPS Gemilang, UKM/IKM justru mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang selama masa wabah corona.

Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo menyampaikan kehadirannya hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait Tata Kelola Pemerintahan di Pemprov NTB khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid 19.

Kemenko Polhukam juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi dengan delapan area perubahannya.

Delapan area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penerapan SAKIP.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB dan SAKIP, Pemprov NTB untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.

Predikat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi.

Khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Turut hadir Kadikes NTB, Kesbangpoldagri NTB, Kadis Kominfotik, Karo Hukum Setda NTB, Biro Organisasi.

AYA/HmsNTB

Salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah membangun daerahnya apabila jalannya baik, irigasinya lancar serta tersedianya bendungan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, Kamis (25/06/20).

Salah satu isi arahan yang disampaikan Gubernur Zul, agar PUPR bisa melakukan program yang betul-betul menyentuh kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.

“PU itu menyentuh betul-betul yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti jalan, kemudian jembatan, irigasi dan lain sebagainya,” jelas Gubernur di hadapan puluhan awak media.

Dijelaskan, salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah membangun daerahnya apabila jalannya baik, irigasinya lancar serta tersedianya bendungan. Karena itu katanya penting bagi Dinas PUPR untuk memperhatikan kebutuhan langsung masyarakat tersebut.

“PU ini kenapa menarik, karena Kementerian PUPR itu memberikan perhatian khusus di Nusa Tenggara Barat ini, karena kita akan menjadi tuan rumah MotoGP, ada jalan, mulai bulan depan, dari bandara ke Mandalika” jelas Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul juga menjelaskan, pembangunan Mandalika untuk menyambut MotoGP 2021 itu telah berjalan sesuai rencana atau on the right track. Meski pandemi Covid-19 seperti saat ini, tapi pembangunan KEK Mandalika masih sesuai rencana.

“Secara umum masih pada track yang direncanakan,” ungkapnya.

Selain itu, Bang Zul juga memberikan semangat kepada seluruh jajaran PUPR untuk senantiasa membangun hubungan baik dengan siapapun di lingkungan kerja.

Termasuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman dan penuh kekeluargaan. Sehingga produktivitas kerja meningkat.

Gubernur Zul mengimbau seluruh jajaran untuk saling mengunjungi di rumah sebagai salah satu cara membangun hubungan emosional yang tidak formal.

Sebab, kalau pertemuannya formal seperti di kantor, maka itu cenderung kaku dan mekanistik.

“Kalau sudah saling mengunjungi, kita bisa saling membantu, saling memahami karena kita sudah saling mengenal,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB H. Sahdan, MT melaporkan program yang menjadi tanggung jawab PUPR saat ini adalah pembangunan jalan, jembatan dan irigasi.

“Tadi Pak Gubernur sudah menulis, PU Maksimal, Masyarakat Senang,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Kualitas pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertekad untuk terus meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun mendatang.

Pada tahun 2019 lalu, NTB meraih predikat BB untuk SAKIP tahun 2018.

“Alhamdulillah NTB telah mencapai predikat BB, kami berkomitmen terus bersama Kabupaten/kota dengan semangat dan agar menjadi baik di tahun-tahun yang akan datang,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos., M.M,.

Najamuddin meyampaikan itu mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB pada Rapat Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui Webinar, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB) RI, Kamis (25/06/20).

Dalam Rapat Sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi di Provinsi NTB itu, Karo Humas mengatakan, NTB akan memaknai semua data yang disampaikan MenPAN & RB sebagai bahan untuk terus berbenah.

Banyak hal penting yang harus menjadi atensi dan menjadi perhatian, khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Najamuddin menjelaskan, reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi NTB saat ini.

Terutama peningkatan sumberdaya aparatur agar selalu produktif dan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di masa pandemi saat ini.

Kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si,  Najamuddin menuturkan, saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang dalam proses perjuangan dari zona merah menjadi zona hijau Covid-19.

Namun demikian, kualitas pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Indeks reformasi birokrasi perlu terus dilakukan peningkatan dan perbaikan,” ujarnya.

Menurutnya, bencana pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini harus mampu untuk dimaknai sebagai sebuah momentum untuk terus melakukan penataan agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Diungkapkan Karo Humas, saat ini Pemerintah Provinsi NTB sedang melakukan penyelesaian nomenklatur organisasi sesuai dengan Permendagri, No. 56 tahun 2019.

NTB merupakan salah satu provinsi yang belum melakukan penyesuaian nomenklatur, namun sebagian kabupaten/kota di daerah ini telah melakukan penyesuaian penataan organisasi baru sesuai amanat pemerintah pusat.

Ia menilai, penataan dan reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat urgen di tengah pandemi saat ini. Provinsi NTB dan kabupaten/kota akan segera melaksanakan penyesuaian dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, ia mengajak Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Karena semangat kebersamaan semuanya akan berjalan baik.

“Kalau sudah kita memiliki semangat kebersamaan. InsyaAllah semua akan bisa kita lewati dan selesaikan dengan baik,” katanya.

AYA/HmsNTB

Pelatihan ini  diperlukan untuk mendukung peralatan kebencanaan yang saat ini tersedia di BPBD,seperti kendaraan operasional

MATARAM.lombokjournal.com – Penanggulangan berbagai bencana, baik alam maupun non alam di NTB perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni yang terlatih, dan memiliki keterampilan khusus di bidang kebencanaan.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berencana mengirim anggota BPBD Provinsi NTB untuk berlatih dan bertukar wawasan dengan anggota Tim SAR yang ada di Darwin, Australia.

“Mohon Kepala BPBD untuk menindaklanjuti ini,” kata Gubernur  saat bersilaturahim dalam rangka halalbihalal dan pembinaan ASN di Kantor BPBD NTB, Kamis (25/06/20).

Gubernur Zul menjelaskan, pelatihan atau training ini sangat penting dan dibutuhkan untuk membangun jembatan pengertian serta kemampuan untuk penanganan bencana di daerah. Ia meminta Kepala BPBD untuk mendatailkan rencana tersebut.

Gubernur menilai,  anggota BPBD yang terlatih dan memiliki skill di bidang kebencanaan bisa langsung bergerak membantu masyarakat ketika terjadi berbagai bencana.

Apalagi posisi NTB yang tidak jauh dengan Darwin yang membuat komunikasi dan mobilitas saat pelatihan terbilang mudah.

Menurutnya, pelatihan ini juga  diperlukan untuk mendukung peralatan kebencanaan yang saat ini tersedia di BPBD,seperti kendaraan operasional, baik untuk dipergunakan di daerah perairan maupun darat. Termasuk kendaraan yang dimanfaatkan untuk dapur umum.

Plt. Kepala BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 menyambut bahagia tawaran untuk melatih anggota BPBD ke Australia.

Menurutnya, antara Indonesia, khususnya Provinsi NTB memiliki banyak kesamaan. Termasuk kesamaan iklim yang dapat mendukung peningkatan keterampilan para anggotanya.

“Itu suatu tawaran yang luar biasa. Biasanya kami banyak bekerjasama dengan Jepang. Nah, sekarang ada Australia lebih bagus karena secara iklim atau kondisi mirip,” ungkapnya.

Ia berharap, pelatihan kebencanaan itu dapat meningkatkan kemampuan, kecerdasan dan keahlian anggotanya.

“Ini tawaran yang menarik, supaya SDM kami ini, dari tahun ke tahun makin cerdas,” imbuhnya.

Kunjungan Gubernur Zul ke BPBD itu juga dalam rangka memberikan arahan serta semangat kepada seluruh jajaran di OPD tersebut.

Salah satu isi arahannya adalah semua ASN harus berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman, penuh kekeluargaan serta persahabatan.

“Maka kuncinya adalah senantiasa melakukan silaturahim secara informal di rumah. Dengan demikian akan muncul cara pandang yang berbeda terhadap seseorang serta silaturahim ini dapat meningkatkan produktivitas kerja,” katanya.

AYA/HmsNTB

Rencana pembangunannya sudah berproses, dan Pemda KLU  telah menyiapkan tanahnya

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH, beserta Forkopimda menerimz kunjungann Komandan Kodim (Dandim) 1606/Lobar yang baru, Kolonel. Arm Gunawan, S.Sos. MT, di Aula Kantor Bupati (24/06/20).

Kunjungan Dndim 1606/Lobar ke Kabupaten Lombok Utara itu untuk silaturahmi sekaligus mengenalkan diri.

Saat menerima Dandim 1606/Lobar, tampak hadir, Kapolres Lombok Utara AKBP, Fery Jaya Satriansyah, SH, Sekda KLU Drs. H. Suardi MH, unsur Forkopimda, para Asisten, Kepala OPD dan Camat se-KLU.

Bupati Najmul mengucapkan selamat datang untuk Dandim yang baru di Lombok Utara. Diungkapkan, kondisi Kabupaten Lombok Utara, dengan segala keterbatasannya, terutama keterbatasan fisik bangunan yang disebabkan gempa bumi tahun lalu.

“Salah satu tempat yang tersisa adalah tempat kita ini. Kerusakan terbesar di NTB adalah Kabupaten Lombok Utara. Jumlah korban meninggal dunia 471 orang,” tutur bupati..

Bupati Najmul Akhyar menuturkan, KLU adalah daerah termuda di Provinsi NTB, yang pada tanggal 21 Juli mendatang, merayakan ulang tahun ke-12. Pemekaran dari kabupaten induk Lombok Barat.

Pada kesempatan tersebut,   pihaknya menyambut gembira kedatangan Dandim, dan berharap  berharap dapat bermitra dengan baik, dalam rangka berkhidmat kepada masyarakat di Lombok Utara.

“Mengingat kita memang belum punya Makodim, tetapi langkah-langkah ke arah itu terus dipersiapkan. Tanah sudah kita siapkan dan proses sudah kita lakukan. Kami berharap dengan kehadiran Dandim, dapat membantu kami, menginginkan adanya Makodim di Lombok Utara,” harapnya.

Bupati Najmul berterima kasih kepada Kapolres serta Dandim yang senantiasa saling menguatkan dengan Pemerintah Daerah. Menata langkah untuk beradaptasi terhadap persiapan new normal.

“Kemarin, dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) melakukan rapat untuk bertahap mengaktifkan kegiatan belajar santrinya sebagai proses adaptif. Harapan kita sekolah-sekolah sudah bisa normal. Tentu dengan memperhatikan protokol Covid-19,” tuturnya.

Pembentukan Makodim

Terkait usulan pembentukan Makodim, Bupati Najmul mengatakan, Rencana pembangunannya sudah berproses, dan Pemda KLU  telah menyiapkan tanahnya.

Menurut bupati, mungkin tahun 2021 bisa sudah dibangun. Tempatnya sentral dan tepat, lokasinya di Gondang.

Dandim 1606/Lobar pada sambutannya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa.

“Terima kasih atas dukungan Pemda KLU, semoga pemerintah pusat dalam hal ini Angkatan Darat dapat merealisasikannya. Mudah-mudahan bisa segera ada Kodim Lombok Utara,” kata Kolonel. Arm Gunawan

Pada akhir sambutannya Kol Gunawan menceritakan sekelumit perjalanan karier dari awal bertugas di Makassar (1998 – 2006), kemudian pindah ke Cimahi Bandung.

Setelah itu dipercaya menjadi Dandim Kulonprogo Yogyakarta. Kemudian pindah ke Mabes Angkatan Darat. Kini sebagai Dandim 1606/Lobar.

“Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di sini, itu adalah amanah. Mari kita saling mendukung dan mengingatkan,” imbuh dandim.

Dandim 1606/Lobar mengatakan ,telah melihat dan meninjau lahan yang bakal jadi Makodim Lombok Utara. Lahan sudah dihibahkan dan dalam proses pengajuan.

“Rencana ini sudah diusulkan ke Mabes AD,” ujarnya.

den

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, feeproyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Drs. Firli Bahuri, M. Si., mengaku sangat memahami kesulitan yang dialami Gubernur diseluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Termasuk program unggulan harus ditunda dengan refokusing anggaran di masing-masing daerah.

Juga menurunnya kapasitas fiskal, berkurangnya pendapatan daerah, sehingga berdampak pada belanja modal, barang dan transfer keuangan dan yang lainnya.

Firli Bahuei menyampaikan itukepada seluruh Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/06/20) melalui diskusi daring dengan tema “Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengikuti diskusi virtual tersebut dari ruang kerjanya, didampingi Asisten II dan Inspektur Provinsi NTB, serta Kadiskominfotik NTB.

Fokus KPK pada tindak pidana korupsi adalah pencegahan pada sektor bisnis / dunia usaha, perijinan, pajak, cukai dan area-area lainnya.

Sehingga melalui upaya pencegahan diharapkannya tidak akan terjadi kejahatan korupsi, terlebih di tengah pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara.

7 area yang rentan

Firli menyebut 7 area yang rentan terjadinya  kejahatan korupsi.

Ketujuh area itu, dimintanya untuk terus dilakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat, baik oleh masyarakat maupun semua pemangku kepentingan di daerah.

Termasuk para pemimpin daerah diharapkannya untuk terus mengoptimalkan peran aparat pengawasan di daerah. Sebab pihaknya (KPK), kata Firli tidak ingin kalau sampai terjadi  ada birokrat atau pejabat dan pengusaha/swasta yang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi.

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, feeproyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran.

Ia juga menjelaskan, 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang kini terus dilakukan KPK, yakni pendekatan pendidikan masyarakat.

“Kemudian pendekatan pencegahab sebagai “core busines” KPK. Dan penindakan untuk menekan kejahatan korupsi,”jelasnya

Mantan Kapolda NTB itu mengaku yakin dan percaya,  para pemimpin di daerah sudah banyak melakukan inovasi dan kreatifitas ditengah pandemi.  Dan itu  menurutnya bisa menjadi peluang untuk kebangkitan pada bidang ekonomi dan kesehatan.

Namun diingatkan,  hal yang paling penting diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan penyesuaian atau refokusing program menghadapi pandemi covid 19, selain harus menyentuh langsung kebutuhan  dasar masyarakat, juga harus fokus pada upaya penyelamatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, tegasnya.

NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah meluncurkan program JPS Gemilang.

Program yang menyerap berbagai produk sembako produksi  IKM/ UKM lokal dari seluruh pelosok di NTB itu, tak hanya  bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid 19 dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tapi juga menjadi momentum untuk pemberdayaan IKM/UKM lokal sehingga ke depan menjadi mandiri dan mampu berkompetisi di pasar bebas.

Paket JPS Gemilang tahap l dan ll sudah disalurkan ke masyarakat. Untuk tahap lll rencana akan disalurkan bulan Juli mendatang dengan melibatkan lebih banyak lagi pelaku UKM/IKM lokal.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, uang negara yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 begitu besar nilainya.

Untuk itu, prioritas utama adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat. Serta dalam penanganan dimasa pandemi covid-19 bisa tertangani dengan baik.

AYA