Melalui penyesuaian iuran, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan Program JKN-KIS dan memperbaiki layanannya

MATARAM.lombokjournal.com — BPJS Kesehatan menerima iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dari pemerintah sebesar Rp 4,05 triliun, awal bulan Juli 2020..

Diterimanya iuran tersebut, BPJS Kesehatan memastikan tidak ada klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar.

Penerimaan iuran PBI APBN di muka ini menunjukkan dukungan dan komitmen pemerintah  guna membantu likuiditas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, dan sekaligus menjaga likuiditas rumah sakit di tengah pandemi Covid-19.

Penjelasan terkait Penerimaan iuran PBI APBN dijelaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf,

“Posisi hutang klaim BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 adalah Rp 3,70 triliun. Begitu iuran PBI APBN ini kami terima, langsung kami distribusikan untuk melunasi tagihan klaim seluruh rumah sakit.,” jelas Iqbal, Rabu (01/07/20).

Ditegaskan, tidak ada lagi utang jatuh tempo bagi rumah sakit yang sudah mengajukan klaim dan lolos verifikasi. Dan untuk pembayarannya tetap menggunakan mekanisme first in first out.

Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan akan memanfaatkan dana iuran PBI APBN tersebut dan ditambah dengan penerimaan iuran lainnya untuk menjaga agar pembayaran klaim dapat dilakukan tepat waktu sesuai dana yang tersedia.

“Kami ucapkan terima kasih Kementerian Keuangan yang telah membuktikan komitmen pemerintah dalam memastikan pembayaran klaim rumah sakit berjalan lancar,”  ucap Iqbal.

Di sisi lain, Iqbal juga menjelaskan, melalui penyesuaian iuran, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan Program JKN-KIS dan memperbaiki layanannya.

Sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, per1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

Khusus kelas 3, di tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500,-, sisanya sebesar 16.500,- dibiayai oleh pemerintah.

“Dengan berlakunya nominal iuran yang baru, diharapkan akar masalah defisit BPJS Kesehatan bisa mulai terurai. Di sisi lain, kami tetap butuh dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem Program JKN-KIS yang sehat,” ujar Iqbal.

Sampai dengan Mei 2020, kolektabilitas iuran PBPU yang semula berkisar di angka 60 persen naik menjadi 73,68 persen.

Hal tersebut menunjukkan, kesadaran dan kemauan peserta JKN-KIS untuk membayar iuran semakin meningkat.

Iqbal pun mengingatkan, untuk menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS, bukan hanya pemerintah saja yang berkontribusi melainkan masyarakat juga harus ambil bagian.

Dari 220,6 juta peserta JKN-KIS, sekitar 60 persen peserta dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Selain itu, juga ada iuran untuk aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri.

Hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Di tahun 2019 saja, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI APBN sebesar Rp 48,71 triliun. Untuk tahun 2020, pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun. Belum lagi untuk segmen PBI APBD.

Iqbal berharap, masyarakat kami ikut turun tangan menjaga keberlanjutan Program JKN-KIS.

“Dimulai dari hal yang sederhana saja, misalnya mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS selagi sehat, membayar iuran JKN-KIS secara rutin, tepat waktu, dan tidak menunggak, serta menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih,” pesan Iqbal.

Rr/BPJS Kesehatan

Lasqi Kabupaten Lombok Tengah sudah kembali menggeliat, bahkan sudah mengikuti banyak kegiatan dan lomba

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua TP-PKK Provinsi NTB,  Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga Ketua Dekranasda Provinsi NTB dan Ketua Lembaga Seni Kasidah Indonesia (Lasqi NTB), menyalurkan bantuan sembako kepada pengrajin dan seniman kasidah yang terdampak Covid-19, di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (02/07/20).

Hj. Niken yang mewakili dua organisasi tersebut menyampaikan, hampir empat bulan ini memang membatasi semua gerak. Tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga berdampak pada segi sosial dan ekonomi.

Ia terus memberikan semangat kepada para pengrajin dengan menggunakan momen ini untuk berkarya di rumah.

“Sebagai pengrajin tentu saja sudah banyak mengalami naik dan turunnya dalam usaha, ini bisa dijadikan sebagai momen mempersiapkan diri dengan karya baru, desain baru, kualitas baru yang nantinya akan kita sajikan setelah new normal ini berlaku,” jelas Hj. Niken.

Hj. Niken mengaku senang karena Lasqi Kabupaten Lombok Tengah sudah kembali menggeliat, bahkan sudah mengikuti banyak kegiatan dan lomba. Diharapkan terus melakukan kegiatan-kegiatan agar seni kasidah terus berkembang.

“Masyarakat, di sekolah-sekolah semua memiliki kasidah dan marawis. Jadi kita tentu saja melestarikan hal ini sebagai sebuah saluran atau sebuah pengetahuan seni islam yang sudah kita miliki,” tutur Hj. Niken.

Ia ingin  agar Lasqi NTB tidak hanya secara tradisional saja tetapi berani untuk mengikuti lomba kasidah kolaborasi. Hal ini guna mengeksplorasi kearifan lokal dengan memadukan kesenian musik dan tari.

“Saya pikir NTB memiliki budaya seni musik dan tari yang bermacam-macam yang bisa digabungkan dalam sebuah kolaborasi kasidah,” harap Hj. Niken.

Disampaikan, agar semua pihak dapat bersinergi dan berkarya dengan bidang masing-masing untuk memajukan dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik.

Ketua Dekranasda Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili menyampaikan rasa terima kasih dan semangatnya karena di tengah wabah pandemi Covid-19 ini para UMKM dan pengrajin tidak hanya berdiam diri saja.

“Walaupun tidak seperti sebeumnyya usahanya berjalan, kita ambil saja hikmahnya dulu. Siapa tahu setelah corona ini akan mencuat lagi kegiatan atau tamu-tamu yang datang di Kabupaten Lombok Tengah,” ucapnya.

Ketua Lasqi Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Aini Pathul Bahri melaporkan, semenjak adanya Covid-19, kepengurusan Lasqi Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan.

Namun kegiatan seperti kasidah, marawis dan hadra tetap berjalan khususnya di lingkungan sekolah, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA.

“Alhamdulillah, di semua yayasan termasuk di sekolah-sekolah umum seperti SMP dan SMA masing-masing sudah punya marawis dan hadra,” katanya.

Setelah usai memberikan sambutan, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan tanda kasih kepada pengrajin dan seniman di Kabupaten Lombok Tengah.

AYA/HmsNTB

Dikotomi sekolah Favorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sedang gencar melakukan berbagai cara. agar dikotomi sekolah favorit hilang dari perspektif masyarakat.

Pihaknya memaklumi, sebelumnya, stereotip sekolah favorit telah melekat kuat dibenak masyarakat kota Mataram.

Banyak penyebabnya, di antaranya prestasi lulusan dan juga letak sekolah pavorit yang cenderung berada di tengah kota.

“Mungkin karena dekat dari jalan besar atau letaknya di tengah kota,” kata Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (02/07/20)..

Dijelaskan Lalu Fatwir, salah satu strategi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diaplikasikan oleh daerah melalui Dinas terkait adalah penerapan zonasi sekolah.

Selama ini siswa  yang berlatar belakang ekonomi keluarga menengah ke atas, memilih menyekolahkan anaknya di sekolah “Favorit” kendati letak sekolah jauh dari rumah.

Melalui penetapan sistem zonasi hal itu tak bisa lagi dilakukan.

Menurut Lalu Fatwir, ini mejadi penting sebagai syarat tiga komponen utama pendukung pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan lingkungan.

“Pendidikan bukan hanya tugas sekolah,” katanya.

Menurut Lalu Fatwir, dikotomi sekolah pavorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya.

Dikotomi sekolah favorit itu hanya mengedepankan satu komponen, yakni komponen pendidikan formal di sekolah.

Padahal pendidikan informal di dalam keluarga dan bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya juga tak kalah penting untuk tumbuh kembang psikologi anak dalam menyongsong masa depan.

“Kembali ke dikotomi tadi itu. Dia ingin sekolah di yang mereka istilahkan pavorit itu. Harusnya ada istilah ‘favorit’ dan ‘tidak favorit’ itu. Semua mendaftar di SMP 2, apanya yang favorit di SMP 2. Yang bisa kuliah ke luar juga banyak dari SMP lain,” katanya.

Ast

Berdasarkan Frekuensi Kejadian Gempabumi pada bulan Juni 2020, kejadian gempabumi terbanyak pada tanggal 13 Juni 2020 sejumlah 73 kejadian

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meterologi klimatologi dan  Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mendeteksi, pada bulan Juni telah terjadi gempabumi sebanyak 576 kejadian yang didominasi oleh kejadian dengan Magnitudo <3.0 dan kedalaman dangkal <60 Km.

Hal ini disampaikan oleh Kepal ABMKG Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si melalui siaran persnya,  Kamis (02/07/20 ).

Ardhianto menjelaskan, dari 576 kejadian tersebut terdapat 7 gempabumi yang dirasakan sekitar wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kejadian gempa terutama yang dirasakan di Wilayah NTB dengan Intensitas II-IV MMI terjadi sebanyak tujuh kejadian,” jelasnya.

Ardhianto membeberkan, terdapat enam kejadian gempa bumi dirasakan di Wilayah NTB yang merupakan gempabumi dangkal dengan kedalaman < 60 Km dan 1 kejadian gempabumi dalam dengan kedalaman > 300 Km.

“Terdapat 1 kejadian gempa bumi pada 13 Juni 2020 di Pulau Sumbawa yang dirasakan masyarakat Sumbawa hingga IV MMI. Gempa dengan kedalaman dangkal tersebut juga dirasakan di Bima, Dompu III MMI, dan Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram II MMI. “ujar Ardhi

“Analisa gempa bumi di wilayah NTB dan sekitarnya Juni 2020 dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu gempa bumi berdasarkan magnitudo, frekuensi kejadian dan kedalaman tiap kejadian gempa bumi,”sambungnya.

Ardhianto memaparkan, berdasarkan Frekuensi Kejadian Gempabumi pada bulan Juni 2020, kejadian gempabumi terbanyak pada tanggal 13 Juni 2020 sejumlah 73 kejadian.

Kemudian, berdasarkan besar magnitudonya gempa dengan M < 3 sebanyak 415 kejadian, gempa dengan 3 ≤ M ≤ 5 sebanyak 159 kejadian dan terdapat 2 kejadian untuk gempa dengan M > 5.

Selanjutnya, berdasarkan kedalaman gempabumi dengan kedalaman < 60 km sebanyak 512 kejadian, gempabumi dengan 60 km ≤ D ≤ 300 km sebanyak 61 gempabumi dan terdapat 3 kejadian gempabumi untuk kedalaman > 300 Km.

Ardhianto menghimbau masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya.

AYA

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan

MATARAM.lombokjournal.com — Lingkungan Cemare, Kelurahan Monjok Timur tak masuk zonasi semua Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri di Kota Mataram.

Pasalnya,  karena kelalaian Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare untuk masuk ke zonasinya.

“Dipikir oleh kepala sekolahnya Lingkungan Cemare masuk ke zona yang lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,  M.Pd kepada wartawan. Kamis (02/07/20).

Ditambahkan Lalu Fatwir, Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram mengira lingkungan yang bersangkutan sudah masuk di zonasi SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram.

“Dikiranya masuk zona SMP 1 dan SMP 2,” katanya.

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Saat ini, Lingkungan Cemare sudah masuk dalam data zonasi di SMPN 6 Mataram.

“Dan ternyata yang kemarin itu belum masuk zona di mana-mana, tapi sekarang sudah masuk zona SMP 6,” katanya.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil I Kota Mataram Ir. Made Slamet menyesalkan kelalaian Disdik Kota Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare ke semua zonasi SMPN di Kota Mataram.

Padahal lokasi Lingkungan Cemare berjarak sangat dekat dengan SMPN 6 Mataram.

“Tadi saya urus, Cemare itu tak punya zona dia. Kasi Zona dong dia, kan buta, bingung mereka jadinya,” katanya.

Ast

Dari sisi layanan kesehatan, kini terdapat 22 ribu fasilitas kesehatan tingkat I yang menerima peserta asuransi. Sedangkan jumlah apotek dan optik yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 2.069

MATARAM.lombokjournal.com – Hingga tanggal 31 Mei 2020, total peserta Badan Penyelenggara Ja,inan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mencapai jumlah 220 juta peserta.

BPJS Kesehatan menyatakan, total pemanfaatan layanan asuransi negara tersebut telah mencapai 1,1 miliar kunjungan sejak 2016 hingga 2020.

Berdasarkan data tahun terbaru yakni tahun 2019, rata-rata pemanfaatan fasilitas kesehatan telah menyentuh angka kunjungan 756.515 per hari.

Hal itu disampaikan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Wahyuddin Bagenda dalam web seminar, Selasa (30/06/20).

Sedangkan total member korporasi yang telah menjadi mitra

BPJS Kesehatan saat ini menjalin kemitraan bersama korporasi yang jumlahnya mencapai  243 ribu. Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah pengguna manfaat, Wahyuddin mengatakan pihaknya telah membuka kerja sama dengan pelbagai stakeholder.

Untuk koridor pembayaran atau payment channel, misalnya, BPJS bekerja sama dengan 650 ribu entitas. Dari sisi layanan kesehatan, kini terdapat 22 ribu fasilitas kesehatan tingkat I yang menerima peserta asuransi.

Sedangkan jumlah apotek dan optik yang bekerja sama dengan BPJS mencapai 2.069.

Selanjutnya, fasilitas tingkat lanjut sebanyak 2.547 dan tenaga medis menyentuh 1 juta.

“Kemudian kami memiliki tenaga verifikator berjumlah 961 orang dan asuransi kesehatan komersial sebanyak 50 perusahaan,” tuturnya.

Wahyuddin mengatakan pihaknya terus mengembangkan transformasi digital dalam memberikan layanan kesehatan agar mencegah fraud atau kecurangan serta, mengantisipasi adanya persoalan-persoalan terkait data.

“Pada 2020, kami kembangkan smart collaboration dan artificial inteligence. Nantinya klaim di faskes tingkat rujukan akan dilakukan secara digital. Kami juga siapkan mobile JKN untuk menjadi super apps untuk mobile faskes,” kata Wahyudin.

Rr

Selain sebagai tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kesehatan pengunjung, juga untuk membiasakan pihak manajemen hotel bekerja sesuai standar prosedur tatanan kenormalan baru

MATARAM.lombokjournal.com — Manajer Hotel dan Restoran Medana Bay Marina Lombok Utara, Zaki Bachtiar menyatakan, perusahaannya siap memulai usaha mengikutI tatanan kenormalan baru (new normal) dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Kami sudah dapat sertifikat CHS (Cleanlinnes, Health and Safety),” kata Manajer Operasional Medana Bay Marina Zaki Bachtiar kepada wartawan, Rabu, (02/09/20).

Zaki mengaku perusahaannya telah mulai menerima tamu sejak sebulan yang lalu.

Dalam praktek usahanya, Medana Bay Marina memberlakukan aturan ketat terhadap tamu dan karyawaya untuk selalu menaati protokol Covid-19 sesuai arahan pemerintah.

“Sebelum new normal, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Hal tersebut selain sebagai tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kesehatan pengunjung, juga untuk membiasakan pihak manajemen hotel bekerja sesuai standar prosedur tatanan kenormalan baru.

“(Tempat) cuci tangan di mana-mana (ada), handsanitizer, masker, cek suhu tubuh itu kita udah biasa,” ujarnya.

Dijelaskan, jauh hari sebelum wacana tatanan kenormalan baru diterapkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 telah melaksanakan pendampingan terkait tatacara penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita sudah dikasi cara-caranya untuk penanganan. Dari situ kita belajar kan mas,” terangnya.

Diakui, hal tersebut membuat perusahaan terbiasa menjalankan kegiatan usaha dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.

BACA JUGA;

Pendampingan Dari Dinas Kesehatan Lombok Utara Sangat Membatu Pengusaha Pariwisata

Membiasakan perusahaan bekerja sesuai standar protokol kesehatan yang ketat menjadi penting agar fokus perusahaan bisa diarahkan ke hal lain.

Ast

Kata Gubernur Zul, kesadaran ASN untuk menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang tugasnya hanya melayani kepentingan masayarakat, pada saatnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengatakan,  pemberian sangsi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar netralitas tak lantas membuat para ASN jera.

Sebab ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, di antaranya faktor budaya dan tingkat perekonomian daerah yang rendah.

“Cari orang yang netral itu susah. Soalnya ada DNA politiknya. Bukan salah, kata yang lebih tepat itu natur (budaya) nya, senang membincangkan politik,” katanya kepada wartawan. Rabu (01/07/20).

MenurutNYA, bukan sangsi yang dapat menyelesaikan persoalan ketaknetralan ASN dalam hal ikut berpolitik praktis, melainkan tingkat perekonomian suatu daerah atau negara.

Semakin tinggi perekonomian suatu daerah atau negara,  maka tingkat kesadaran untuk netral sebagai ASN akan semakin tinggi.

Ia memberi contoh negara India yang juga memiliki masalah dalam hal netralitas ASN, karena negara itu memiliki tingkat perekonomian yang sama dengan Indonesia.

“Semakin maju ekonomi negara, akan baik dengan sendirinya. Negara kayak India, semua negara brkembang, nggak ada yang nggak ada masalah dengan ASNnya. Pasti berpolitik,” terangnya.

Dikatakan, kesadaran ASN untuk menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang tugasnya hanya melayani kepentingan masayarakat, pada saatnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya.

Dengan catatan perekonomian daerah atau perekonomian negaranya berjalan baik.

“Nanti dengan baiknya ekonomi, dengan sendirinya nanti. Dipaksa-paksa begini-begitu selama miskin nggak bisa,” katanya.

Terkait fungsi Gubernur sebagai Pejabat Pembina Pegawai (PPK) yang salah satu tugasnya adalah memberi sangsi terhadap ASN yang melanggar netralitas?

Gubernur mengatakan, pihaknya tetap mengikuti aturan yang ada.

“Tinggal diikuti (aturannya) aja sebenarnya,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB melalui Divisi Penindak Pelanggar Aturan Pilkada Umar Ahmad Seth mengatakan, NTB menjadi salah satu daerah yang angka pelanggaran netralitas ASNnya cukup tinggi.

Dalam catatan Bawaslu, kasus pelanggaran netralitas ASN yang sudah direkomendasikan ke Komisi ASN mencapai angka 40.

“Ada 40 rekomendasi. Sembilan dibatalkan karena tidak cukup unsur. 30 sudah direkomendasikan ke Komisi ASN. Satu yang belum direkomendasikan, ASN ini mau menjadi Bapaslon Pilkada di Dompu, dan dia dari luar daerah,” kata Umar.

Ast

Dalam hukum internasional menegaskan, penambahan dan penaklukan wilayah dilarang oleh Piagam PBB

lombokjournal.com

JAKARTA  ;   Situasi Timur Tengah kini mencekam. Negara Israel kembali berulah dengan berencana melakukan aneksasi atau pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat.

Parlemen Israel melakukan pemungutan suara pada tanggal 1 Juli terkait rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan untuk memperluas kedaulatan.

Itu berdasarkan proposal perdamaian Trump yang memberikan lampu hijau kepada Israel untuj mencaplok wilayah Palestina.

Mencermati situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK), mengecam keras aksi aneksasi tersebut.

Aneksasi meliputi sebagian besar Lembah Yordan, yang merupakan sepertiga dari wilayah Tepi Barat dan bagian utara Laut Mati.

Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut, kata HBK tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina semata-mata, tapi akan mempersulit penyelesaian konflik dan akan memperuncing instabilitas di kawasan sekitarnya yang akan berdampak dalam skala global.

“Komisi-1 DPR RI, memandang aneksasi Israel atas Palestina ini sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang berlandaskan pada prikemanusiaan dan prikeadilan seperti yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945,” kata HBK dihubungi, Rabu (01/07/20.

Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini, menegaskan, Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas dan menentang upaya aneksasi Israel terhadap Palestina.

Terlebih lagi dalam hukum internasional menegaskan, penambahan dan penaklukan wilayah dilarang oleh Piagam PBB.

“Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas menentang upaya aneksasi wilayah Tepi Barat dan menolak dengan keras upaya legalisasi penjajahan pihak Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan peristiwa ini, akan menambah daftar panjang pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil utamanya para perempuan dan anak-anak di wilayah Palestina,” ujarnya.

HBK mengatakan Pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi I DPR RI telah melayangkan pernyataan sikap pada Selasa, 30 Juni 2020.

Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/ P. Lombok ini meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia agar bersikap keras dan tegas terhadap sikap Israel tersebut. Kemenlu didesak melakukan diplomasi bilateral maupun multilateral.

“Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi negara Israel terhadap wilayah Palestina, dan meminta Kemlu RI untuk mengoptimalkan upaya-upaya diplomasi secara bilateral maupun multilateral, bersama-sama melakukan penolakan yang nyata terhadap upaya perampasan wilayah Tepi Barat,”tegas HBK.

Komisi I DPR RI juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen dunia dan pemerintah di seluruh dunia, beserta komunitas internasional untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka.

“Sikap tegas Komisi I DPR RI, adalah representasi dari konsistensi rakyat Indonesia dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan, kemanusiaan, keadilan dan hak untuk kembali ke tanah leluhurnya,” urainya.

HBK menambahkan  sikap ini akan secara konsisten dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia sampai cita-cita dan perjuangan rakyat Palestina ini terwujud dengan berkeadilan.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mempertahankan prinsip multilateralisme yang berdasarkan kepada tataran dunia yang berbasis aturan atau rules-base order.

“Kegagalan dunia dalam merespons ancaman aneksasi negara Israel terhadap wilayah Palestina akan menjadi ancaman serius untuk perdamaian dunia,” tukasnya.

Me

     Mereka melayani pasiennya dengan senyum tulus dan mampu memberikan layanan dan harapan kepada pasiennya untuk sembuh

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Dr. Zulkieflimansyah mengingatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB, memberikan pelayanan yang paripurna kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status sosial maupun penampilannya.

“Fasilitas dan sarana prasarana di RS kita sudah lengkap, tapi satu yang perlu terus maksimal ditingkatkan, yaitu senyum tulus dari hati nurani ketika melayani pasien,” kata Gubernur Zul saat kunjungan kerja dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (01/07/20) di RSUD Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB.

Doktor Zul mengajak pihak RS, baik Dokter maupun perawat serta semua jajarannya agar melayani masyarakat yang berkunjung dengan hati. Karena menurutnya, ketulusan hati dan senyuman tulus tanpa dibuat-buat akan mampu mengobati sakit.

Gubernur Zul bercerita, di era tahun 90 banyak masyarakat Indonesia terutama Jakarta maupun Surabaya yang rela mengeluarkan biaya mahal untuk berobat ke Rumah Sakit di Singapura.

Padahal fasilitas dan dokter yang ada di Indonesia juga memiliki kemapuan dan ilmu yang hampir sama.

Setelah diperhatikan dan diamati, yang membedakannya adalah pelayanan dan perlakuan pihak RS terhadap pasiennya.

Mereka melayani pasiennya dengan senyum tulus dan mampu memberikan layanan dan harapan kepada pasiennya untuk sembuh.

Karena sugesti itu sangat penting untuk membangkitkan semangat sembuh dan hidup yang lebih lama.

“Nah, senyuman ini yang perlu kita pelajari, karena senyumanan ini beda antara yang tulus dan yang dibuat-buat, “jelasnya.

Hal ini penting bagi pihak rumah sakit, agar meningkatkan pelayanan khusus menghadapi masyarakat. Mulai dari petugas loket hingga dokter.

Selain pelayanan, peningkatan SDM baik perawat ataupun dokter spesialis serta tenaga lainnya juga perlu terus diperbanyak.

Apalagi RSUD ini sudah memilki Medical Tourism. Perlu tenaga yang handal dan berkompetensi yang mampu memahami instrumen dan fasilitas dengan teknologi modern.

Ia juga berharap RSUD terus menata diri mempersiapkan SDM menghadapi event Motor GP tahun 2021. Minimal perawat atau tenaga medisnya memiliki kemampuan berbahasa asing dan kompetensinya mumpuni.

“Jangan lupa pilih yang memiliki senyuman yang menyejukan,” kata Mantan Ketua Senat UI ini yanag disambut aplaus dari pegawai RSUD Provinsi.

Gubernur juga berpesan agar menciptkan lingkungan dan budaya kerja yang baik, antara semua ASN bersama pimpinan. Sehingga RSUDP ini dapat memberi contoh institusi yang pelayanannya paripurna di NTB.

Dirut RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri menyambut baik kunjungan Gubernur Zul. Silaturahmi ini mampu meruntuhkan sekat-sekat antara pimpinan dan bawahan.

Sehingga memberikan semangat kerja bagi ASN di RSUDP.

Di masa pandemi Covid-19 RSUDP memutuskan untuk adaptasi dengan perubahan yang ada.  Sehingga zona itu sudah mampu terlewati.

“Kami sudah melalui masa sulit ini dan terus bekerja seperti biasa dengan pola New Normal,” katanya.

Selain itu RSUDP juga berkeinginan untuk terus belajar memberikan pelayanan yang maksimal. Meningkatkan SDM agar dapat terus memperbaharui ilmu dengan perkembangan dunia.

Pihak RS juga mengapresiasi langka Gubernur, memberikan pelayanan maksimal untuk merawat pasien Covid. Dengan memberikan tambahan ruang isolasi lengkap, sehingga total ruang 90 ruangan.

“Disamping melayani pasien Covid, tanggungjawab utama kami juga melayani pasien umum atau non Covid,” jelasnya.

Dirut RSP menambahkan, saat ini sedang dibangun tempat khusus pasien Covid-19,  progresnya sudah 31 persen bangunanya. Targetnya awal bulan September 2020 gedung yang terletak dibagian timur akan dioperasikan.

Diakuinya, sejak Covid pendapatan RSUP terus menurut hingga 40 persen. Namun tidak menyurutkan jajarannya untuk terus berinovasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat.

Direktur RSJ Mutiara Sukma dr. Evi Kustini Somawijaya menjelaskan, pihak RSJ semasa Covid menangani dengan baik pasien gangguan jiwa. RSJ juga membukaLayanan online konseling.

(@kominfotik