Para pegiat seni dan budaya diajak agar kompak melestarikan dan memajukan kesenian yang sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Kesenian dan kebudayaan merupakan warisan nenek moyang yang melambangkan ciri dan khas suatu daerah.

Begitu pula dengan seni dan budaya Islam yang sudah begitu melekat di masyarakat.

Namun, di era modern seperti sekarang, semakin sulit dijumpai kesenian Islam seperti Qasidah dan Marawis yang dulunya selalu tampil di tiap acara besar.

Pelestarian nilai seni dan budaya kepada generasi penerus menjadi hal yang perlu dan harus dilakukan mulai dari sekarang.

Pesan itu yang diserukan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB yang sekaligus sebagai Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat menyapa pegiat seni dan budaya di Kota Mataram di Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah, Jum’at(03/07/20).

Kunjungan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan akibat dampak pandemi Covid-19 kepada pegiat seni dan budaya di Kota Mataram.

“Alangkah baiknya jika kita terus majukan, kita pelihara, kita bina anak-anak dan generasi penerus kita, inilah bentuk dari penyaluran rasa seni yang sejalan dengan agama dan juga budaya kita,” ajak Bunda Niken.

Bunda Niken mengaku senang dapat bersilaturahim dengan pegiat seni dan budaya Kota Mataram.

Ke depan, Ia mengajak para pegiat seni dan budaya agar kompak melestarikan dan memajukan kesenian yang sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat.

“Insya Allah Lasqi di NTB akan kita majukan kembali bersama-sama,” ujarnya.

Ia  kemudian menyinggung pandemi Covid-19 yang telah menghambat berbagai aktifitas di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesenian. Ia meminta agar masyarakat tetap sabar dalam menghadapi kesulitan di masa pandemi ini.

Menurutnya, kesulitan ini harus dihadapi dengan optimisme dan juga semangat, karena wabah corona sendiri telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan.

“Mudah-mudahan pandemi ini tidak menghalangi para seniman untuk tetap bisa menghasilkan karya-karya yang nantinya bisa kita nikmati bersama,” harap Bunda Niken.

Ketua DPD Lasqi Kota Mataram, Hj. Noviani Danar Kinastri Mohan Roliskana mengapresiasi bantuan yang diberikan DPW Lasqi Provinsi NTB kepada para pegiat seni dan budaya yang ada di Kota Mataram.

“Mewakili teman-teman pelaku seni, kasidah dan marawis di Kota Mataram menghaturkan terima kasih dan apresiasi kepada Lasqi Provinsi NTB yang telah memberikan bantuan kepada kami di masa pandemi ini, semoga bantuan ini bermanfaat bagi kita semua,” ucapnya.

Adanya bantuan tersebut, diharapkan dapat menjadi penyemangat di situasi pandemi Covid-19. Ia pun berharap agar pandemi Covid-19 dapat segera berlalu, sehingga berbagai aktifitas, khususnya dalam bidang kesenian dapat berjalan seperti sediakala.

AYA/HmsNTB

Para pengrajin memberikan kontribusinya dalam melestarikan kesenian, sebab hasil kerajinan bukan hanya bernilai materi saja

MATARAM.lombokjourna.com — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB menyerahkan sebanyak 125 paket bantuan kepada pengrajin UKM/IKM binaan Kota Mataram, di Pendopo Walikota Mataram, Jum’at (03/07/20).

Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan,  pandemi Covid-19 begitu mempengaruhi perekonomian masyarakat, termasuk para pengrajin.

Masyarakat diajak tetap bersemangat menekuni usahanya dan mampu tetap berkarya meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, kita selalu diajarkan untuk bersikap optimis, bersikap positif, karena di balik semua kesulitan pasti ada kemudahan,” tuturnya.

Bunda Niken , memuji para pengrajin yang telah memberikan kontribusinya dalam melestarikan kesenian. Baginya, hasil kerajinan bukan hanya bernilai materi saja.

“Menurut saya, semua yang kita lakukan semata-mata bukan hanya untuk bisnis, namun kita juga melestarikan warisan nilai budaya dari nenek moyang kita. NTB memiliki kesenian dan kebudayaan yang luar biasa yang tercermin dalam kerajinan-kerajinannya,” jelasnya.

Bunda Niken yang juga merupakan Ketua TP PKK Provinsi NTB tersebut mengajak para pengrajin untuk ikut berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal.

“Bapak ibu nantinya menyampaikan kembali kepada masyarakat di sekitar kita, bahwa dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, itu adalah cara kita agar badai ini cepat berlalu,” pintanya.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh menyambut baik kepedulian dan perhatian Dekranasda Provinsi NTB kepada UKM/IKM binaan Kota Mataram.

“Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu semua yang akan menerima bantuan nanti dan saya berharap kepada UKM/IKM agar ini dapat menjadi penyemangat, motivasi dan spirit untuk bapak ibu tetap bertahan dan bersemangat dalam melawan Covid-19,” kata Suryani.

AYA/HmsNTB

Selama ini KUD yang ada lebih banyak yang tidak berproduksi lagi

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi perekonomian, Drs. H. Muhammad Jamhur mendorong Dinas Koperasi segera lakukan penataan kembali semua Koperasi Unit Desa (KUD).

Peataan KUD menjadi wadah bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Inddustri Kecil Menengah (IKM) yang ada di tingkat desa. Terutama dalam fungsinya sebagai wadah perputaran roda ekonomi masyarakat.

Menurut Jamhur  selama ini KUD yang ada lebih banyak yang tidak berproduksi lagi.

Pemerintah melalui Dinas Koprasi harus bisa menata KUD dengan menerapkan manajemen yang sesuai kebutuhan zaman.

Jika sudah demikian, terang Jamhur, bukan tidak mungkin lembaga yang berbasis di desa tersebut mendatangkan manfaat besar bagi perkembangan perekonomian masyarakat desa.

“KUD punya gudang-gudang yang sekarang lebih banyak tak terawat. Kita berdayakan kembali sebagai payung UKM/IKM kita di bawah. Ayok (pemerintah) sikapi ini supaya tidak sia-sia,” katanya kepada lombokjournal.com, Jumat (03/06/20).

Ditambahkan Jamhur, selama ini pemerintah sangat abai dengan keberadaan KUD. Pemerintah terus-menerus membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa melibatkan KUD.

Hal yang membuat tingkat keberhasilan program tersebut tak maksimal.

Jamhur menilai, sinergi positif harus terjalin antara program yang dibuat pemerintah kaitannya dengan UKM dan IKM dengan melibatkan KUD.

Sebab KUD bisa jadi rumah bersama para pelaku UKM/IKM untuk mengembangkan usahanya.

Nantinya, fungsi KUD tidak hanya sebatas pemberi pinjaman modal usaha, KUD bisa jadi jembatan pemasaran dan distribusi produk-produk yang dihasilkan UKM dan IKM.

Dengan demikian, KUD tidak lagi menjadi lembaga yang bangunannya hanya menjadi “rumah hantu”.

“Coba lihat aset dan bangunan-bangunan, nilainya milyaran rupiah. Sekarang mangkrak jadi rumah hantu,” katanya.

Selain hal di atas, Jamhur menyebut salah satu faktor penyebab kegagalan KUD adalah buruknya koordinasi antara Dinas Koperasi di bawah pemerintah provinsi (Pemprov) dengan Dinas Koperasi di bawah pemrintah Kabupaten/Kota. Hal yang ia ketahui setelah bertanya langsung kepada Dinas Koperasi Pemprov NTB.

Jamhur mengingatkan, tugas pengelolaan KUD sebagai basis pengembangan ekonomi masayarakat desa adalah tugas pemerintah, maka dari itu, persoalan tarik ulur kepentingan mengenai siapa berhak dan tidak berhak harus dihentikan.

“(Kata Pemprov) ini kewenangaN kabupaten. Ya, jangan bicara kewenangan, yang penting pemerintah, bagaimana berkoordinasi dengan kabupaten. Bagaimana mencari solusi KUD, kita apakan asetnya,” jelasnya.

Ast

Jika posyandu keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah masalah kesehatan masyarakat terselesaikan

MATARAM.lombokjournal.com —  Progres perkembangan jumlah posyandu keluarga  di Provinsi Nusa Tenggara Barat  meningkat setiap bulannya.

Hal tersebut membuktikan bahwa program unggulan revitalisasi posyandu dalam visi NTB Gemilang pelan namun pasti akan segera terwujud.

Selama 6 bulan terakhir – periode Juli 2019 s.d Juni 2020 – telah terbentuk  454 posyandu keluarga. Sehingga total jumlah posyandu keluarga per Juni 2020 sebanyak 1.514 dari 7.379 posyandu se-NTB.

Merujuk hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mewujudkan revitalisasi posyandu.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam rangka mengekspos progress program unggulan, Jum’at (03/07/20).

Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Lalu Gita Ariadi dan Asisten 1 Setda Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si.

Ummi Rohmi memaparkan, jika posyandu keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah masalah kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19, stunting, permasalahan keamanan pangan, kematian ibu dan anak, dan permasalahan kesehatan masyarakat lainnya bisa terselesaikan.

Hal tersebut dikarenakan seringkali sumber masalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut.

“Jika posyandu keluarga sudah jalan aktif dan bagus selesai banyak PR kita. Karena edukasi jalan trus sehingga mindset masyarakat bisa terbangun. Banyak permasalahan kesehatan masyarakat kita belum terselesaikan bukan karena tidak mampu tapi karna ketidak mengertian dan ketidak tahuan,” jelas Ummi Rohmi.

Untuk mengaktifkan posyandu secara maksimal, Ummi Rohmi berpesan untuk terus meningkatkan kemampuan para kader posyandu. Karena melalui kader yang baik maka posyandu dapat berjalan dengan baik juga.

Jika memiliki kader yang kompeten maka masyarakat akan senang hati ke posyandu tanpa merasa terpaksa. Selain terus mengupgrade kemampuan kader posyandu kembali mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan para kader.

“Minimal insensif kader 150 ribu sebulan, supaya kader kita merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengedukasi masyarakat,” pesan Ummi Rohmi.

Lebih jauh Ummi Rohmi memaparkan, dalam masa pandemi covid-19 menjadi masa-masa yang berat bagi Dinas Kesehatan.

Namun dengan perencanaan program yang matang, sinergi yg baik, serta evaluasi yang tepat Dinas Kesehatan pasti mampu mengemban segala tugas dan menyelesaikan program-programnya dengan baik.

Kepala Dinas Kesehatan dr. Nurhandini Eka Dewi dalam persentasinya memaparkan beberapa hambatan yang dihadapi posyandu saat pandemi covid-19.

Di antaranya, Posyandu tidak terlaksana di bulan April-Mei 2020 di semua Kab/Kota diakrenakan pembatasan sosial selama masa covid-19. Update data triwulan II belum dapat dilaksanakan karena hampir semua petugas Puskesmas melaksanakan Tracing contak pasien Covid-19.

Serta, beberapa Kegiatan tidak terlaksana (Reward kader, pengadaan Dacin, Evaluasi kegiatan, dan media KIE Posyandu.

Namun beberapa strategi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya, beberapa Kabupaten melaksanakan kegiatan Posyandu dengan kunjungan rumah oleh kader.

Dikes Provinsi menyurati Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk mulai melaksanakan Posyandu dengan Protokol Copid-19 di awal juni 2020. Menyusun SOP Posyandu pada masa Pandemi Covid-19.

Mengalihkan beberapa kegiatan Promkes dari dana BOK menjadi kegiatan Posyandu. Menyebarkan berbagai tutorial terkait pelaksanaan Posyandu di masa Pandemi Covid-19. Serta, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kab/kota. ,

@diskominfotikntb

TTE merupakan solusi bagi para pimpinan SKPD untuk mempercepat proses birokrasi

MATARAM.lombok.com —  Pemerintah Provinsi NTB mulai menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pelayanan publournal. ik dan dokumen pemerintahan.

Ini merupakan komitmen Pemprov NTB dalam mewujudkan Visi Misi NTB Gemilang yaitu NTB Bersih dan Melayani,  mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel dalam mewujudkan e-government.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menjelaskan transformasi elektronik saat ini harus dilakukan, khususnya dalam pelayanan publik yang mudah, cepat dan efisien. Salah satunya penerapan TTE yang akan digunakan  pada dokumen-dokumen lingkup pemda NTB.

“Banyak manfaat dalam penggunaan TTE ini  contohnya saja dalam penyelenggaraan pemerintah ini dapat mempermudah administrasi perkantoran, menghemat ruang penyimpanan dan anggaran/biaya untuk ATK hingga jasa pengiriman dokumen tersebut,” katanya.

Gede sapaan akrabnya berharap TTE bisa segera dikenal dan digunakan oleh seluruh SKPD Provinsi NTB. Tentu mesti diberikan pelatihan-pelatihan agar terbiasa dengan sistem yang baru ini. Sebab, jika masih mengandal cara konvensial pada saat ini termasuk tanda tangan manual, akan membutuhkan waktu.

Diskominfotik mewakili Pemprov NTB telah menguji coba kegiatan TTE ini ke 5 satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  yang berada pada ruang lingkup Pemda NTB itu sendiri yaitu Sekretaris Daerah, Bappenda, Biro Hukum, Dinas Kominfotik dan Dinas Perhubungan telah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan guna menerapkan TTE.

Kadis Dishub NTB Drs. Lalu Bayu Windya M.Si menambahkan TTE adalah sebuah solusi bagi para pimpinan SKPD untuk mempercepat proses birokrasi.

“Ini adalah suatu terobosan. Jangan sampai nanti, seumpama pimpinan berada di luar kota, berkas yang berada d kantor tidak bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan karena kondisi jarak. TTE inilah yang akan mempercepat kerja birokrasi pimpinan seandainya pimpinan SKPD berada di luar kota” beber Miq Bayu panggilan akrabnya.

Dalam penerapan TTE ini Diskominfotik Provinsi NTB menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikat Elektronik (BSRE) untuk menjaga keamanan dan kekuatan hukum seperti halnya dengan tanda tangan basah.

@diskominfotikntb

Alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah menaikkan lagi tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020

MATARAM.lombokjournal.com – Kucuan dana Pemerintah untuk mensubsidi peserta mandiri Kelas III Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan , mencapai anggaran Rp3 triliun.

Subsisi peserta mandiri kelas III itu, di luar program subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran alias PBI.

“Kalau PBI kan sudah ada di APBN dan setiap tahun ada itu sekitar Rp 48 Triliun di 2020. Sementara, ini adalah bantuan iuran karena adanya Perpres baru kemarin, bahwa pemerintah ada satu program lagi di luar PBI, namanya subsidi atau bantuan iuran bagi PBPU kelas III,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Nugraha dalam konferensi video, Jumat (03/07/20).

Kunta mengatakan Alokasi anggaran sebesar Rp 3 triliun itu disediakan untuk enam bulan ke depan, mulai Juli hingga Desember 2020.

Menurut Kunta, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah menaikkan lagi tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020.

Kenaikan premi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan, iuran BPJS Kesehatan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020.

Jokowi menetapkan, kenaikan iuran tersebut sebagai respons atas pembatalan kenaikan iuran sebelumnya oleh Mahkamah Agung (MA), yang diatur dalam Perpres 75/2019.

Atas pembatalan tersebut, pemerintah pun menyusun Perpres 64/2020 dan kembali memberlakukan kenaikan iuran mulai Rabu, 1 Juli 2020.

Perubahan tarif tersebut antara lain pada kelas I dari Rp 80.000 naik menjadi Rp 150.000 per bulan. Selanjutnya, kelas II dari Rp 51.000 naik menjadi Rp 100.000. Terakhir, kelas III dari Rp 25.500 naik menjadi Rp 42.000, namun mendapat subsidi.

Pada Juli 2020 ini, peserta mandiri kelas III cukup membayar iuran sebesar Rp 25.500 karena terdapat subsidi iuran Rp 16.500. Besaran itu berlaku sepanjang 2020. Kemudian, mulai Januari 2021 peserta kelas III harus membayar iuran sebesar Rp 35.000 karena subsidi berkurang menjadi Rp 7.000.

Rr/BPJS Kesehatan

Pemkab Lombok Utara mendapatkan opini WTP 6 kali secara berturut-turut

TANJUNG,lombkjourna.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan penjelasan Kepala Daerah tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara masa sidang II Tahun Dinas 2020, Kamis (02/07/20).

Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI membuka sidang paripurna masa sidang  II Tahun Dinas 2020, menyampaikan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah.

Dengan jabatannya Kepala Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Bupati Najmul Akhyar menyampaikan, sesuai dengan Pasal 298 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dikatakan bupati, pada 2 Juni 2020, BPK RI Perwakilan NTB telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD KLU TA 2019 Nomor: 137.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

“Dengan diterimanya LHP ini, kami sampaikan syukur karena Pemkab Lombok Utara mendapatkan opini WTP 6 kali secara berturut-turut. Namun begitu, ihwal yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana mempertahankannya,” ungkap Najmul.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mempertahankan predikat opini WTP itu, kata Najmul, di antaranya memaksimalkan penggunaan sistem informasi  pengelolaan keuangan secara online, mulai dari OPD sampai dengan Pemerintah Pusat.

Prosesnya mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Untuk kas-kas yang tidak melalui rekening umum kas daerah seperti 9 BLUD dan 177 sekolah penerima dana BOS, pengelolaan keuangan dilakukan secara online dan terintegrasi.

Fungsi BPKAD hanya sebagai konsolidator laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Api

Negara – negara lainnya belum membuka penerbangan antar negara, karena khawatir penyebaran virus Corona

MATARAM.lombokjournal.com – Di tengah pandemi Covid 19 yng sekarang memasuki era New Normal, penerbangan internasional sudah mulai buka. Meski hanya satu negara saya yaitu Kuala Lumpur Malaysia.

Pembukaan penerbangan internasional ini merupakan kabar baik untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancaegara..

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu Moh. Faozal kepada media, Kamis (02/07/20) di Mataram.

Ia mengatakan, jumlah penerbangan Kuala Lumpur Lombok yaitu sebanyak tiga kali dalam seminggu untuk maskapai Air Asia.

Tidak saja penerbangan internasional, Air Asia juga melayani rute domestic yaitu Jakarta Lombok.

“Internasional flight kita akan mulai dari tiga kali dalam seminggu KL- Lombok oleh AIr Asia, Itu kabar baiknya. kemudian Air asia akan melayani rute domestik Jakarta dulu.  itu artinya internasional kita mulai kebuka,” katanya.

Negara – negara lainnya belum membuka penerbangan antar negara, karena khawatir penyebaran virus Corona.

Beberapa negara yang menjadi penyumbang jumlah kunjungan yang cukup besar di NTB selain Kuala Lumpur yaitu Singapura dan Australia. Untuk Australia akan mulai membuka penerbangan internasionalnya pada tahun 2021 mendatang.

Karena saat ini, penerbangan yang dilakukan hanya antar negaranya saja. Aturan ini juga diberlakukan di Negara Singapura.

“Australia belum. Australia aturan negaranya masih belum antar negeranya sendiri. tidak bisa keluar hingga akhir tahun. Singapura juga seperti itu,”ucap Faozal

Selain itu, potensi peningkatan kunjungan wisatawan di tengah pandemi Covdi 19 ini terlihat dari pariwisata di Bali sudah mulai bisa diakses. Syarat untuk bisa berwisata ke Bali tidak lagi menggunakan Swab melainkan hanya rapid tes.

Dengan dibukanya Bali, maka diprediksi kunjungan wisatawan  di Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara bisa meningkat.

“Kita dapat kabar Bali sudah buka juga dengan syarat yang lebih mudah dengan tidak menggunakan VCR tdapi mengggunakan rapid. Mulai kemarin. Jadi, kalau Bali sudah buka Gili juga akan segera menyusul,” kata Faozal..

AYA

Kebijakan Pemkab Lombok Utara yang membebaskan pajak perusahaan sangat disyukuri pelaku pariwisata

TANJUNG.lombokJournal.com — Pendampingan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan usaha pariwisata, cukup membantu pelaku pariwisata memahami protokol kesehatan..

Pendampingan itu dilakukan sebelum memasuki tatanan kenormalan baru.

Dan kini, saat perusahaan kembali menerima tamu, telah mahir menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan Dinas Kesehatan bersama Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 KLU.

“Kita sudah dikasi cara-caranya untuk penanganan. Dari situ kita belajar kan mas. Jadi pas new normal kita sudah biasa,” terang Manager Operasional Medana Bay Marina, Zaki Bachtiar, Rabu, (31/08/20).

Menurut Zaki, menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19 memiliki banyak perbedaan dengan waktu normal. Prosedur yang dilakukan, mulai menerima tamu hingga bagaimana melayani tamu, tetu berbeda.

Mulai cara penyambutan tamu, menghidangkan makanan, hingga penataan kursi ketika tamu melaksanakan kegiatan rapat–jarak antara satu kursi dengan kursi lain harus renggang.

Seperti menghidangkan mekanan. Jika pada waktu normal, acara dengan konsep prasmanan mengharuskan tamu mengambil sendiri makanannya.

Namun, saat tatanan Kenormalan baru, makanan untuk tamu diantarkan waiter.

“Banyak perbedaan sih mas. Kayak kursi aja yang dulunya mepet sekarang berjarak di dalam ruangan. Pergantian kapasitas sudah tentu,” ungkapnya.

Terkait jumlah kunjungan tamu perseorangan, diakui belum menyentuh angka sepuluh pengunjung dalam seminggu. Itu pun terbatas pada tamu lokal.

Beruntung, masih ada beberapa perusahaan yang mulai memilih hotelnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rapat.

“Meeting bulan kemarin sudah beberapa kali,” ungkapnya.

Bebaskan Pajak Usaha

Di luar itu, hal yang disyukuri Zaki sebagai pengelola usaha wisata adalah adanya kebijakan Pemkab Lombok Utara yang membebaskan pajak perusahaan.

Bagi Zaki, hal tersebut meringankan beban perusahaan yang sejak pandemi Covid-19 mewabah merugi hingga milyaran rupiah.

BACA JUGA; Medana Bay Marina Terapkan Protokol Covid-19 Secara Ketat

“Sebagai perusahaan, sangat terbantulah ya untuk pembebasan pajak. Untuk menejemen sangat terbantu,” terangnya.

Ast

Agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar

MATARAM.lombojournal.com —  Anggota Komisi V DPRD NTB yang menaungi bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terkesan kurang mengakomodir sekolah swasta.

Dicontohkan Hazmi, dengan larutnya Dikbud mengurus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada sekolah negeri yang kenyataannya memiliki siswa baru yang jauh di atas standar jumlah pengajarnya.

Kelebihan kapasitas jumlah murid yang jauh di atas standar jumlah pengajar tersebut, jelas Hazmi, diakali sekolah negeri dengan mengangkat guru honorer.

Hal yang menurut Hazmi tidak perlu lagi dilakukan.

“Yang jelas negeri itu tidak ada yang namanya kekurangan murid,  dia melampaui, sehingga rasio murid dengan guru tidak tercapai makanya dia mengangkat honorer. Coba lihat, hampir semua sekolah negeri mengangkat guru honorer. Kenapa angkat guru honor,” katanya.

Ditambahkan Hazmi, agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar.

Sisa dari calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itulah yang diarahkan untuk melanjutkan sekolah ke swasta.

“Jadi untuk membesarkan hati yayasan-yayasan semestinya batasi saja (penerimaan murid) sesuai rasio guru. Selebihnya silahkan anda (sekolah) ke swasta. Swasta juga tak kalah kok dengan sekolah negeri. Bahkan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang lebih ketimbang sekolah negeri,” katanya.

Ast