Tidak ada pasien positif Covid-19 yang masih dalam perawatan medis di RSUD KLU

MATARAM.lombokjournal.com —  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjelaskan rangkaian kegiatan  sepekan sebelumnya, dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Lombok Utara.

Koordinator Bidang Kehumasan/Juru Bicara  Covid-19 KLU, Evi Winarni, M.Si, mengungkapkan kegiatan berkala yang telah dilakukan.Gugus Tugas KLU sepekan sebelumnya, dalam konferensi pers yang dihadiri watawan KLU,  di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (07/06/20).

Dijelaskan, pada tanggal 30 Juni – 6 Juli 2020, telah dilaksanakan penyuluhan tentang penyebaran pandemi Covid-19, penertiban penataan jarak lapak antarpedagang di Pasar Tanjung, dan Pasar Pemenang.

“Pada periode yang sama, tanggal 30 Juni – 6 Juli 2020,  Gugus Tugas Penanganan Covid-19 KLU juga melaksanakan kontrol Pelabuhan Bangsal terkait keluar masuknya masyarakat lokal maupun wisatawan asing yang menyeberang ke 3 Gili,” jelas Evi.

Dikatakan Evi, kontrol pelabuhan itu meliputi pengecekan suhu tubuh sekaligus memberikan imbauan agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker.

Lebih lanjut diungkapkan, kegiatan penyemprotan disinfektan dilaksanakan di Pasar Pasar Hewan Telotok, Pasar Batu Keruk, Anyar Bayan, dan Pasar Ancak, tanggal 1 Juli dan 3 Juli 2020.

Penanganan Medis

Kini Penanganan dan Pelayanan medis bagi pasien Covid-19 difokuskan di RSUD KLU. Saat ini RSUD KLU sedang merawat 1 pasien suspect corona berkategori PDP.

Terkait penanganan medis, Evi menjelaskan, satu orang PDP dengan hasil RDT reaktif, a.n Ny “S” (39 th) alamat Kecamatan Tanjung, meninggal dunia, tanggal 6 Juli 2020.

Hingga hari ini hasil Swab almarhum belum keluar, sedangkan pemakaman pemulasaran telah dilaksanakan menggunakan protokol Covid-19.

“Jumlah yang sudah di lakukan RDT sebanyak 3336 orang. Dengan hasil reaktif sebanyak 180 orang, dan non reaktif sebanyak 3156 orang,” jelas Evi.

Total RDT sejumlah 7510 set, dan saat ini ketersediaan RDT di Dinas Kesehatan masih tersisa sejumlah 4174 set, per tanggal 6 Juli 2020.

BACA JUGA: Penyaluran Bantuan Yang Dilakukan Gugus Tugas KLU, Untuk Penderita Covid-19

Lebih anjut dijelaskan, perkembangan penanganan Covid-19 di KLU, per tanggal 7 Juli 2020;

• ODP (Orang Dalam Pemantauan): 6 orang (isolasi mandiri)
• OTG (Orang Tanpa Gejala): 29 orang (isolasi mandiri)
• PDP (Pasien Dalam Pengawasan): 1 orang (dirawat di RSUD KLU)
• Positif: 46 orang.
• Sembuh: 45 orang.

“Tidak ada pasien yang masih dalam perawatan medis positif corona, yang meninggal 1 orang,” kata Evi Winarni.

humasproKLU

Kementerian Kesehatan melakukan penguatan terutama dari sisi promotif dan preventif agar tren penyakit katastropik tidak meningkat

MATARAM.lombokjournal.com – Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, salah satu poin yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yaitu menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik.

Penyakit katastropik dianggap menjadi salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Penjelasan itu diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, dan sehubungan dengan rekomendasi KPK dikatakan, layanan katastropik perlu diatur.

BPJS Kesehatan akan mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melaksanakan poin-poin kerjasama..

Salah satu kerjasama ialah tingkat kontak rate dengan pasien. Iqbal menyebut, kontak rate ini isinya tidak hanya mengenai kunjungan sakit, namun juga bagaimana FKTP mampu mengelola kontak sehat dengan pasien.

“Sehingga ada pencegahan supaya tidak terjadi keparahan,” jelas Iqbal seperti disampaikan pada  Kontan.co.id, Selasa (07/07/20).

Untuk kasus katastropik. pada periode Januari hingga Desember 2019, sesuai daa BPJS Kesehata total terdapat beban biaya sebesar Rp 23,5 triliun. Dengan total kasus sepanjang 2019 sekitar 22 juta kasus.

Rinciannya, posisi pertama ditempati kasus penyakit jantung yaitu 14,3 juta kasus dengan total biaya Rp 11,8 triliun. Kedua, penyakit kanker total ada 2,74 juta kasus dengan biaya Rp 4,1 triliun. Ketiga ada penyakit stroke yaitu 2,3 juta kasus dengan biaya total Rp 2,9 triliun.

Keempat, penyakit gagal ginjal 1,93 juta kasus dengan biaya Rp 2,7 triliun. Kelima, thalasemia 253.989, total beban biaya Rp 590 miliar. Keenam, cirrhosis hepatitis sebanyak 205.992 kasus dengan biaya sekitar Rp 368,3 miliar.

Ketujuh, leukimia terdapat 151.105 kasus dengan biaya Rp 436 miliar. Terakhir, hemofilia terdapat 79.132 kasus dengan biaya Rp 455 miliar.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Widyawati Rokom menjelaskan, penyakit katastropik sebenarnya merupakan penyakit yang bisa dicegah dari dini.

Kementerian Kesehatan melakukan penguatan terutama dari sisi promotif dan preventif agar tren penyakit katastropik tidak meningkat.

“Usaha promotif dan preventif tersebut salah satunya melalui skrining penyakit tertentu seperti hipertensi dan kardiovaskuler, kanker cervix, gula, dan thalassemia,” jelas Widyawati.

Rw/kh/BpjsKes

Pemprov NTB juga sangat gencar melakukan program maskerisasi, bahkan secara khusus di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak Pemerintah Kota Mataram lebih serius menangani penyebaran Covid-19, dengan memperkuat kerjasama dan menyatukan persepsi dalam menangani Covid-19 di Kota Mataram.

Menurutnya, keseriusan Pemerintah Kota Mataram sangat diperlukan dalam penegakan protokol Covid-19, terutama di pusat-pusat keramaian, serta secara masif melakukan tracing.

“Kita mohon keseriusan Pemerintah Kota Mataram untuk betul-betul menangani pendisiplinan masyarakat ini dengan baik, melakukan traking dan test masif. Semakin banyak yang terjaring, maka semakin banyak yang bisa kita lindungi,” ujar Wagub Hj Sitti Rohmi pada konferensi pers bersama Pimpinan Redaksi Media dan wartawan di ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa, (07/07/20).

Semua pihak diharapkan tetap berkolaborasi, bersinergi dan bergandengan tangan dalam menangani pandemi ini.

Adapun peran TNI dan Polri dinilai sudah sangat aktif memberikan dukungan dalam penanganan pandemi ini.

Pemprov NTB juga sangat gencar melakukan program maskerisasi, bahkan secara khusus di Kota Mataram.

Wagub menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada seluruh media atas partisipasi dalam memberikan pemahaman dan edukasi terkait protokol Covid-19 di NTB kepada masyarakat.

“Terimakasih kepada media, yang saya lihat sangat aktif berada di belakang kita dalam mengedukasi masyarakat,” ujar Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Umi Rohmi meminta agar sinergi media dan pemerintah dapat terus terjalin, tentunya dengan satu persepsi bahwa melawan Covid-19 ini dibutuhkan kedisiplinan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19.

Merawat 14 bayi

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS memaparkan perkembangan terkini penanganan Covid-19. Di RSUD Provinsi NTB sampai dengan tanggal 6 Juli, telah merawat sebanyak 14 orang bayi, 54 anak dan 397 orang dewasa dengan total 465 pasien telah ditanganinya.

Namun dari jumlah tersebut sebanyak 130 orang yang dinyatakan positif.

“Kita tetap wapada tinggi dan nenyikapi ini harus tetap tenang, ” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menyampaikan, media telah banyak membantu dalam memberikan motivasi, pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat terkait Covid-19.

BACA JUGA: Wagub Sidak 3 Pasar Tradisional Di Mataram, Ingatkan Disipin Protokol Covid-19

Najamuddin meminta agar ke depan kerjasama pemerintah dengan media lebih ditingkatkan lagi.

“Kita ingin kita dan media ini memiliki frekuenai dan visi yang sama terkait tentang apa yang menjadi pesan dan tema-tema utama sehingga pendidikan, edukasi, pencerahan kepada masyarakat ini bisa terus kita lakukan sesuai dengan kondisi terkini Nusa Tenggara Barat,” pintanya.

AYA/HmsNTB

Kasus penularan Covid-19 pada bayi dan ibunya dinilai merupakan transmisi vertikal. Artinya, penularan yang terjadi dari ibu kepada anak yang dilahirkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Dua bayi masing-masing berusia empat dan lima hari, yang berasal dari Mataram dan Lombok Barat, dinyatakan Positif Covid-19

“Kedua bayi  terkonfirmasi positif virus Corona atau Covid-19 di NTB.,” jelas Direktur Utama RSUP NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri, usai menggelar rapat dengan Wakil Gubernur NTB, Selasa (07/07/20).

Keduanya saat ini  sedang mendapatkan perawatan intensif di RSUP NTB. Bayi-bayi itu diprediksi tertular oleh ibunya,” jelas Direktur Utama RSUP NTB, dr.H.Lalu Hamzi, usai menggelar rapat dengan Wakil Gubernur NTB, Selasa (07/07/20).

Ia mengatakan,  gejala yang dialami bayi asal Kota Mataram, yaitu sesak nafas berat dan saat ini sudah berada di ruang isolasi.

Lalu Hamzi menjelaskan, hari Senin (06/07) bayi diterima ada yang empat hari lahir 2 Juli. Lahirnya spontan. Jenis kelamin perempuan.

“Dia memang mengalami asfiksia berat sesak nafas. Kita masukkan ruang isolasi bersama  ibunya pada tanggal 2 Juli 2020 dan status dari bayi tersebut terkonfirmasi positif. Ibunya juga PDP terkonfirmasi positif. Bayi positif dan ibu positif,”ujarnya.

Gejala yang dialami bayi asal Kabupaten Kota Mataram tersebut sesak nafas serta pneumonia, dan saat ini sedang dirawat di ruang NICU atau ruang perawatan intensif.

Status positif Covid-19 yang dialami dua bayi tersebut berdasarkan hasil swab tes yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

Bayi kedua umur tiga hari. Lahir 3 Juli 2020, dengan jenis kelamin perempuan juga. Dengan asfiksia berat dan pneumonia di situ.

“Ini dari Lombok Barat. Tadi yang pertama dari Kota Mataram. Bayi yang kedua ini saat ini kita rawat di ruang NICU, ruang intensif. Ini kondisinya swab bayi hasilnya kita terima 4 Juli konfirmasi positif swab ibunya juga positif,”tegasnya

Dengan kasus baru yang terjadi menurut dr. Fikri sapaan akrab dr. Lalu Hamzi Fikri, pihak rumah sakit melakukan kajian mendalam.

Kasus penularan Covid-19 pada bayi dan ibunya dinilai merupakan transmisi vertikal. Artinya, penularan yang terjadi dari ibu kepada anak yang dilahirkan.

“Ini sebenarnya kita masih perdalam lagi. Ada mengarah ke namanya transmisi vertikal. Tapi ini dokter spesialis anak yang akan banyak komentar, kalau saya hanya bisa bicara berdasarkan data yang saya dapat,” ujarnya.

Ia menyatakan jika sampai saat ini pihaknya baru mendapatkan data awal.

“Ini baru kita dapat data awal ya, tapi ini perlu didalami lagi perlu penelitian lebih lanjut. Ada proses pemeriksaan yang perlu ditambah. Tapi kecurigaan kita ke transmisi vertikal,”ungkapnya.

Untuk memastikan apakah termasuk transmisi vertikal atau tidak, maka diperlukan kajian lebih jauh lagi terutama oleh dokter spesialis anak.

Menurutnya, kondisi yang terjadi pada dua bayi asal Kota Mataram dan Kabupetan Lombok Barat tersebut, cukup jarang ditemukan dan ini merupakan kasus baru di NTB.

“Kalau dibilang ini temuan baru, ini memang jarang kita temukan,” katanya.

AYA

Kata Sekda, banyak kolega, sahabat yang pasti merasa kehilangan dengan kepulangan Almarhum yang sangat menghargai makna persahabatan

MATARAM .lombokjournal.com —  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M.Si tutup usia.

Meninggalnya Kepala Kesbangpoldagri ini, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, atas nama Pemerintah provinsi NTB dan pribadi sangat berduka dan merasa kehilangan.

Sekda menuturkan, atas nama pemerintah provinsi NTB dan secara pribadi, kami sangat kehilangan, seorang sahabat yang sangat baik dan  sangat setia.

Banyak kolega, sahabat yang pasti merasa kehilangan dengan kepulangan Almarhum yang kami nilai sangat menghargai makna persahabatan.

“Sebagai keluarga saya sangat mengenal almarhum,” ujarnya, Selasa 7 Juli 2020.

Sebagai sesama ASN lanjutnya, ia sangat mengenalnya secara intens cukup lama. Sejak 27 tahun lalu ketika kami sama-sama ikut diklat SEPADA Angkatan XV tahun 1993.

“Kami juga sama-sama mengikuti pendidikan pasca sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) di UGM Jogjakarta tahun 2000-2001, bahkan kami sekamar di SKIP jogja,” kenangnya.

Menurutnya, Almarhum adalah sosok yang low profile, banyak senyum, senang bercanda dan terbuka serta berprinsip.

Di berbagai penugasan baik di Biro Ekonomi, Dinas PU, Inspektorat, Kepala TU Pimpinan, Kepala Biro Kerjasama, Kepala Biro Pemerintahan, Kasatpol PP dan terakhir sebagai Kepala Badan Kesbangpoldagri, kinerja almarhum sangat baik.

“Tidak banyak merepotkan pimpinan dan selalu mencari solusi masalah yang dihadapi,” tuturnya.

Selain itu, pada saat sebagai Kasat Pol PP, almarhum pernah mengemban amanah  sebagai ketua Pol PP se-Indonesia, dan sukses menyelenggarakan pertemuan Rapat Kerja Nasional Pol PP yang dihadiri ribuan pejabat dan anggota Satpol PP se-Indonesia.

“Selamat jalan sanak, selamat jalan saudaraku, Alfatehah,” tutupnya.

AYA/Humas NTB

Ummi Rohmi ingin memastikan langsung bahwa protokol kesehatan covid-19 benar-benar diterapkan secara disiplin

MATARAM.lombokjournal.com —  Untuk memastikan masyarakat disipin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah turun meninjau ke 3 (tiga) Pasar Tradisional di Mataram, Selasa (07/07/20).

Sat ini Kota Mataram menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanganan Covid-19. Karena kasus positif covid-19 di Kota Mataram terus meningkat, dan menjadi satu-satunya wilayah NTB yang menjadi Zona Merah.

Wagub Ummi Rohmi mengunjungi Pasar Trasional Kebon Roek, Dasan Agung, dan Cemare secara bergantian.

Ummi Rohmi ingin memastikan langsung bahwa protokol kesehatan covid-19 benar-benar diterapkan secara disiplin.

Dalam sidaknya, Ummi Rohmi beberapa kali menegur langsung masyarakat yang tidak mengenakan masker. Masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19 itu kemudian diberi masker gratis dan diminta untuk tidak mengulangi lagi kelalaiannya.

Sosialisasi penggunaan masker dinilai Ummi Rohmi menjadi hal yang paling mendasar untuk dilakukan secara masif.

Wagub juga meminta masyarakat untuk tidak lupa menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

Kepada setiap Kepala Pasar yang dikunjungi, Ummi Rohmi meminta untuk memperketat protokol covid-19. Masyarakat yang tidak memakai masker untuk dengan tegas dilarang berbelanja atau berjualan di Pasar.

Protokol Kesehatan  Covid-19 juga diminta ditulis dan diletakkan di dekat pintu masuk agar masyarakat bisa selalu patuh.

BACA JUGA: Wagub Minta Pemkot Mataram Lebih Serius Tangani Covid-19

“Untuk merubah mindset masyarakat sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus,” pesan Wagub.

Pada sidak tersebut, Wagub turut didampingi oleh Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi UMKM, serta Kasat Pol PP NTB.

novita, @diskominfotikntb

Selama ini ulama dan pemuka agama terkesan hanya dilibatkan ‘sepintas lalu’

MATARAM.lombokjournal.com — Dewan pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB TGH Hazmi Hamzar mendorong pemerintah agar melibatkan ulama dan pemuka agama, sebagai bagian dari tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19.

Pelibatan ulama dan tokoh agama sangat penting untuk mensosialisasikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19 di provinsi NTB.

Hazmi Hamzar menyampaikan itu kepada Lombok Journal.com terkait peristiwa ratusan warga dusun Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat ‘menyerbu’ Rumah Sakit (RS) Kota Mataram. untuk mengambil paksa jenazah warganya yang meninggal karena infeksi Covid-19, Senin (06/07/20).   malam,

Menurutnya, saat ini psikologi masyarakat kaitannya dengan penyebaran Covid-19 sedang tidak stabil, salah satunya disebabkan informasi yang beredar di masyarakat masih simpang-siur.

Minimnya informasi langsung yang mereka terima dari Satgas Covid-19, khususnya informasi yang terkait dalil-dalil agama dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 disinyalir jadi penyebab.

“Libatkan ulama dalam tim Satgas itu,” katanya. Selasa, (07/07/20).

Hazmi yang juga Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Maraqitta’limat Lombok Timur ini menyampaikan kehadiran ulama atau pemuka agama di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan.

Para ulama dan pemuka agama tersebut nantinya menjadi jembatan informasi dari pemerintah ke masyarakat terutama informasi kaitannya dengan pentingnya kesadaran masyarakat mentaati protokol kesehatan dari sudut pandang agama.

“Umara’ hadir untuk informasi kesehatan, nanti ulama yang menjelaskan dalilnya,.” Katanya.

Dikatakan, selama ini ulama dan pemuka agama terkesan hanya dilibatkan ‘sepintas lalu’. Tidak ada upaya nyata menjadikan para ulama dan pemuka agama mengambil bagian nyata dengan terlibat langsung sebagai tim penanganan penyebaran Covid-19 tersebut.

BACA JUGA:  

Satgas Covid 19 Harus Gandeng Toma dan Toga Lokal Untuk Sosialisasi Protokol Kesehatan

“Dilibatkan dong di dalam tim Satgas itu. Jangan pada saat rawan terus diminta berfatwa,” katanya.

Ast

Ruang perawatan pasien RS Kota Mataram “diserbu” ratusan warga yang ingin mengambil sendiri jenazah korban Covid-19

MATARAM.lombokjorunal.com — Wakil Ketua DPRD provinsi NTB, Abdul Hadi menilai kurang validnya informasi yang diterima masyarakat terkait  penanganan Covid-19, jadi penyebab tidak patuhnya masyarakat pada protokol kesehatan sudah ditetapkan.

Abdul Hadi minta Satgas Covid-19 melibatkan tokoh masyarakat (Toma) maupun tokoh agama (Toga) lokal yang ada di dusun dan desa-desa di Provinsi NTB, sebagai perpanjangan tangan mensosialisasikan penanganan Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Hadi menanggapi peristiwa pengambilan paksa jenazah positif Covid-19 di Rumah Sakit (RS) Kota Mataram oleh ratusan warga dusun Ranjok, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Senin (06/07/20) malam.

“Libatkan tokoh masyarakat lokal, di dusun,” ujarnya.

Dijelaskan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui Satgas Covid-19 di tingkat provinsi dan kabupaten tidak cukup menjangkau masyarakat di akar rumput. Itu karena keterbatasan “bahasa” yang sesuai dengan yang dipahami masyarakat.

Hal tersebut belum ditambah kenyataan, simpang siurnya informasi mengenai dampak virus Corona dan bagaimana penanganan yang benar sesuai protokol Covid-19.

Itu terbukti dengan terjadinya peristiwa “diserbunya” ruang perawatan pasien RS Kota Mataram oleh ratusan warga yang ingin mengambil sendiri jenazah korban Covid-19.

“Kita juga melihat latar belakang budaya, apa-apa dari masyarakat. Ribet begitu, sehingga butuh penjelasan yang pas,” katanya kepada Lombokjournal.com, Selasa (07/07/20).

Terlepas dari itu, Hadi menyayangkan aksi warga yang tidak mematuhi protokol dalam penanganan korban meninggal karena  Covid-19 tersebut.

Menurutnya hal tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat dalam melihat kinerja Satgas Covid-19.

BACA JUGA: MUI NTB: Libatkan Ulama Sosialisasikan Covid-19 dan Protokol Kesehatan

Ini makin menyulitkan kerja petugas dalam penanganan wabah Covid-19 mengingat kondisi di lapangan di mana Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, sebagai tempat kejadian tersebut masih berstatus zona merah alias wilayah paling terdampak Covid-19.

Ast

Human relation itu tidak hanya dalam ajaran dan ajakan social, melainkan ada dalam ajaran semua agama

MATARAM.lombokjournal.com  —  Lingkungan asri dan lestari memang menunjang kenyamanan dan kelancaran pekerjaan sebuah instansi pemerintah, tapi ada yang lebih penting, yaitu human relation.

Human relation merupakan keseluruhan hubungan baik, formal maupun informal, yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu team work yang harmonis.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah menekankan itu dalam bersilaturahim ke Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB. (Selasa, 07/07/20).

Dikatakan, pondasi dan jembatan penghubung antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan, harus tetap terjalin untuk menciptakan kepuasan bekerja,  sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

Kemampuan human relation yang baik seorang pimpinan akan memecahkan masalah para karyawannya.

“Human relation bukan hanya menciptakan kedekatan dalam lingkungan kantor saja, tapi di luar kantor juga. Kalau human relation hidup dalam satu organisasi, maka do’a yang baik terus akan dipanjatkan anak buahnya kepada atasannya,” kata Dr. Zul sapaan akrabnya.

Dr. Zul juga mengatakan, human relation itu tidak hanya dalam ajaran dan ajakan sosial melainkan ada dalam ajaran semua agama. Karena demikian, mari lanjutkan kebaikan ini guna menciptakan persaudaraan yang kokoh.

“Mari bangun komunikasi baik, karena yang paling mahal di era sekarang adalah persaudaraan,” ajak Dr. Zul

Langkah-langkah hebat

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan pangan Fathul Gani, M.H mengakui bahwa ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan Dinas yang ia nahkodai.

Yang pertama kebutuhan SDM yang akan menunjang kemajuan Dinas tersebut. Dan kedua, adalah langkah-langkah hebat dalam menciptakan kerja yang nyaman serta terciptanya hubungan emosional dalam membangun kinerja baik disebuah instansi

Fathul berharap kepada Gubernur NTB agar bisa memberikan gairah kepada karyawan dan karyawati sehingga harmonis dan dinamis bisa mereka rasakan

“Kami berharap, Gubernur bisa memberikan arahan dan motivasi dalam menjalankan roda organisasi ini,” ujarnya

Setelah memberikan sambutan dan arahan, Gubernur  Zul  melakukan pengoboran lubang biopori pada beberapa titik di instansi tersebut.

Turut mendampingi Gubernur, Asisten II Setda NTB, H. Ridwan Syah., M.Si, Kepala BKD, Drs. Muhammad Nasir dan Kasat Pol PP Provinsi NTB, Drs. Tribudiprayitno.

AYA/HmsNTB

Fraksi-fraksi Dewan mempertanyakan penyitaan kepada para pengusaha yang masih berhutang pajak

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara, di ruang sidang sementara DPRD setempat, Senin (06/07/20).

“Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini terkait paripurna jawaban/tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” kata Ketua DPRD Nasrudin, SHI membuka sidang.

Usai memberikan tanggapan/jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,  kepada sejumlah wartawan mengatakan akan melaksanakan hal-hal yang disarankan anggota DPRD.

Pernyataan itu secara khusus menjawab wartawan terkait pertanyaan fraksi-fraksi dewan yang mempertanyakan penyitaan kepada para pengusaha yang masih berhutang pajak.

Dikatakan bupati, Pemda KLU akan mengambil tindakan terhadap para pengusaha yang tidak disiplin dalam menyelesaikan hutang-hutang yang tertunggak di pos pajak daerah.

Langkah-langkah yang hendak diambil di antaranya, Pemda tetap akan melakukan pendekatan secara manusiawi. Bagaimana pun Pemkab Lombok Utara dari awal telah bertekad menjadi kabupaten ramah investasi.

Kemudian, menempuh jalur penegakan hukum sebagai konsekuensi dari negara yang memiliki keteraturan, kalau cara-cara lunak tidak diindahkan para pengusaha.

Perlu diketahui, sambung bupati, pada masa pandemi Covid-19 saat ini, Pemda KLU justru melakukan pembebasan pajak daerah.

“Harusnya ini disyukuri oleh para pengusaha kita. Kita menyadari betul kesulitan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini. Dari awal kita sudah menyadari dan melakukan pembesan pajak daerah,” terang Bupati Najmul.

Ditambahkan Sekjen APKASI ini, pihaknya sudah meminta bantuan kepada KPK dan Inspektorat. Dengan menggandeng kejaksaan dan KPK, Pemda tidak bermaksud memunculkan persoalan baru di dunia usaha Kabupaten Lombok Utara.

Apalagi jaksa itu adalah pengacara negara. Namun, memang hal itulah yang sebenarnya dilakukan selama ini.

“KPK mengatakan, tujuan KPK itu bukan untuk mentarget orang, akan tetapi tujuan mereka menyelamatkan keuangan negara dan keuangan daerah. Kita akan memanfaatkan institusi KPK untuk mempercepat proses penagihan hutang-hutang pihak ketiga itu. Kita tindaklanjuti tetapi tentu ada tahapan-tahapannya” ujar Bupati Najmul.

Terkait pembayaran itu, ada dua hal yang akan ditempuh, yaitu pembebasan pajak daerah, dan meminta OJK membantu masyarakat yang tersangkut utang di bank, finance dan lembaga keuangan lainnya. Tujuannya, jelasnya, agar bisa relaksasi.

“Alhamdullilah, OJK bersurat dan mau membantu masyarakat kita yang memilik hutang di pihak ketiga terutama pada lembaga keungan formal, perbankan, finance, dan kredit rumah,” katanya.

Sedangkan terkait hutang pajak 16 miliar, ia mengungkapkan hutang itu tidak dihapus dan tetap menjadi hutang pajak, tetapi pada saat pandemi Covid kewajiban itu bebaskan.

“Bukan membebaskan hutang pihak ketiga pada pemerintah, tapi sejak April hingga saat ini, kami berlakukan pembebasan pajak daerah karena ini cara kita memproteksi para pengusaha kita,” urai Najmul.

Menurutnya, pada bulan Ramadhan 1441 H, pihaknya juga membebaskan tagihan PDAM kepada masyarakat Lombok Utara.

“Kami anggarkan 500 juta agar PDAM bisa bebaskan tagihan masyarakat pada medio bulan Ramadhan kemarin,” tuturnya.

Evaluasi posisi pejabat

Terkait permasalahan yang ada di RSUD, Bupati menegaskan pihaknya tetap melakukan evaluasi berjalan, tapi kesimpulannya tergantung kasus posisi pejabat atau pegawai rumah sakit.

“Kenapa kawan-kawan DPRD meminta itu. Jika misalnya Direktur RSUD melakukan pelanggran yang tidak bisa ditoleril, maka kita akan lakukan reposisi. Tapi, sepanjang ada hal-hal yang mungkin ada alasan yang disampaikan ke kami, tentu juga alasan itu jadi bahan pertimbangan,” terangnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, lanjut bupati, OPD harus tegak. Kalau saat ini dilakukan reposisi di berbagai tempat, berdasarkan aturan yang ada OPD-OPD tidak bisa dilakukan reposisi..

“Jangankan Dirut RSUD, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas saja tidak bisa kita geser karena saat sekarang kita akan segera mengikuti pemilukada,” terangnya lagi.

Bupati Najmul enghindari pergeseran yang bersifat politis. Jika mesti dilakukan pergeseran misalnya, maka hal itu betul-betul bersifat profesional. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti saran-saran DPRD.

“Apa yang diklaim kawan-kawan DPRD harus kita tindaklanjuti secara profesional,” tutupnya.

api