Gerindra NTB: Prabowo Melihat ‘Penumpang Gelap’ Ingin Pecah Belah Bangsa

Prabowo tetap pada prinsipnya membela tanah air, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menyampaikan, saat Kongres Gerindra beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menjelaskan kepada peserta kongres alasan dirinya mendukung pemerintahan Jokowi.

Karena Prabowo melihat, mulai masuknya banyak ‘penumpang gelap’ mengatasnamakan diri pendukung Prabowo untuk menghancurkan NKRI.

“Beliau melihat banyak penumpang gelap ingin memecah belah bangsa,” ujarnya kepada lombokournal.com, Rabu, (11/08/2020).

Ridwan menjelaskan, bagaimana posisi Prabowo selaku rival Jokowi di Pilpres awalnya sangat berat untuk mengambil keputusan bergabung mendukung pemerintah.

Tetapi, pada akhirnya jiwa kenegarawanan Prabowo membuatnya ringan mengambil keputusan tersebut.

“Lihatlah jiwa negarawan beliau,” katanya.

Diceritakan, bagaimana Prabowo tidak berkecil hati bekerja di bawah presiden sebagai menteri. Hal yang menurut Ridwan sulit dibayangkan banyak orang, tak terkecuali para barisan pendukung Prabowo saat Pilpres dulu.

Selain dukungan, Prabowo juga mendapat banyak cibiran. Kendati begitu, Prabowo tetap pada prinsipnya membela tanah air, mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan.

“Keutuhan negara, itu yang terpenting,” terangnya.

Di luar itu, dalam kongres tersebut, semua DPD Gerindra di daerah bulat mendukung Prabowo kembali memimpin Gerindra.

Dikatakan, keinginan agar Prabowo kembali memegang jabatan ketua partai tidak datang dari Prabowo, tetapi dari semua peserta kongres.

Keputusan agar Prabowo tetap memimpin Gerindra karena figurnya masih dibutuhkan. Belum ada kader Gerindra yang dirasa bisa memimpin Gerindra sebaik Prabowo.

“Beliau ini kan mendidik kita, meminta kita agar jadi kader bangsa, bukan saja kader partai politik,” pungkasnya.

Ast




UPDATE Covid-19: Hari Rabu, 12 Agutus 2020, Bertambah 13 Pasien Positif Covid-19, Pasien Sembuh 48 Orang, Tidak ada Kasus Kematian

Ke depan trend kesembuhan diperkirakan akan terus bertambah. Tentu ini kabar menggembirakan untuk kita bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 serta sukses menerapkan tatanan baru kehidupan

 MATARAM.lombokjournal.com —  Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, dan Laboratorium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir mengkonfirmasi, ada tambahan 24 pasien positif Covid-19, dan pasien yang dinyatakan sembuh 53 orang.

Lalu Gita Aryadi

Siaran pers hari Rabu (12/08/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 140 sampel dengan hasil 120 sampel negatif, 7 sampel positif ulangan, dan 13 sampel kasus baru positif Covid-19, sembuh 48 orang, kasus kematian 1 (satu) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 13 kasus baru terkonfirmasi positif, 48 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (12/08/20) sebanyak 2.374 orang, dengan perincian 1.595 orang sudah sembuh, 132 meninggal dunia, serta 647 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Diharapkan, petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

TAMBAHAN 13 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 48  ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

  1. Pasien nomor 2362, an. APAS, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Harapan Keluarga;
  2. Pasien nomor 2363, an. S, perempuan, usia 65 tahun, penduduk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB;
  3. Pasien nomor 2364, an. FS, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
  4. Pasien nomor 2365, an. SH, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
  5. Pasien nomor 2366, an. OL, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2349. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
  6. Pasien nomor 2367, an. AX, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSAD Wirabhakti Mataram;
  7. Pasien nomor 2368, an. SM, perempuan, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2230. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima dan Puskesmas Penanae;
  8. Pasien nomor 2369, an. S, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan Puskesmas Sekongkang;
  9. Pasien nomor 2370, an. SA, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat;
  10. Pasien nomor 2371, an. S, laki-laki, usia 67 tahun, penduduk Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
  11. Pasien nomor 2372, an. S, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2371. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
  12. Pasien nomor 2373, an. EA, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
  13. Pasien nomor 2374, an. DR, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Buk Buk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Harapan Keluarga.

Hari Rabu terdapat penambahan 48 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

  1. Pasien nomor 537, an. NZ, perempuan, usia 8 tahun, penduduk Desa Beru, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
  2. Pasien nomor 991, an. AF, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  3. Pasien nomor 1459, an. MM, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
  4. Pasien nomor 1508, an. NIH, perempuan, usia 17 tahun, penduduk Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  5. Pasien nomor 1595, an. MHT, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  6. Pasien nomor 1596, an. MSR, laki-laki, usia 10 tahun, penduduk Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  7. Pasien nomor 1725, an. FB, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk ber-KTP di Sidoarjo, Jawa Timur. Pasien berdomisili di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  8. Pasien nomor 1824, an. MBS, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
  9. Pasien nomor 1837, an. A, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
  10. Pasien nomor 1871, an. HA, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
  11. Pasien nomor 1908, an. BMN, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
  12. Pasien nomor 1909, an. WR, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  13. Pasien nomor 1955, an. ZNF, perempuan, usia 4 bulan, penduduk Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  14. Pasien nomor 1956, an. M, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  15. Pasien nomor 1998, an. RA, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  16. Pasien nomor 2015, an. NI, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  17. Pasien nomor 2045, an. HS, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
  18. Pasien nomor 2046, an. DD, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
  19. Pasien nomor 2047, an. N, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  20. Pasien nomor 2074, an. INB, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
  21. Pasien nomor 2076, an. IH, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Desa Presak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  22. Pasien nomor 2106, an. WBF, perempuan, usia 65 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
  23. Pasien nomor 2107, an. YP, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  24. Pasien nomor 2143, an. W, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Doromelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
  25. Pasien nomor 2144, an. I, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  26. Pasien nomor 2145, an. S, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Desa Marada, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  27. Pasien nomor 2146, an. I, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Rasabou, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  28. Pasien nomor 2147, an. H, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Marada, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  29. Pasien nomor 2148, an. S, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Desa Jala, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  30. Pasien nomor 2149, an. Y, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  31. Pasien nomor 2150, an. I, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
  32. Pasien nomor 2160, an. MA, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  33. Pasien nomor 2189, an. Tn. AH, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
  34. Pasien nomor 2190, an. LES, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Desa Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  35. Pasien nomor 2204, an. BWOT, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
  36. Pasien nomor 2239, an. LAR, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
  37. Pasien nomor 2245, an. SKW, laki-laki, usia 68 tahun, penduduk Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
  38. Pasien nomor 2278, an. MK, perempuan, usia 50 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  39. Pasien nomor 2279, an. YY, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  40. Pasien nomor 2280, an. S, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  41. Pasien nomor 2281, an. SB, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  42. Pasien nomor 2292, an. S, perempuan, usia 57 tahun, penduduk Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  43. Pasien nomor 2293, an. Y, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  44. Pasien nomor 2310, an. AM, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  45. Pasien nomor 2311, an. SA, perempuan, usia 46 tahun, penduduk Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  46. Pasien nomor 2314, an. BI, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
  47. Pasien nomor 2315, an. S, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  48. Pasien nomor 2328, an. M, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Apitaik, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), maka terdapat beberapa istilah baru yang sebelumnya belum pernah digunakan, antara lain probable dan discarded.

Probable adalah kasus suspek dengan gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) berat atau gangguan pernafasan berat dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 namun belum ada hasil laboratorium swab RT-PCR.

Discarded adalah kasus setelah pemeriksaan laboratorium RT-PCR negatif Covid-19 atau karantina 14 hari dinyatakan bebas kasus Covid-19.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Aryadi mengatakan, beberapa hari terakhir trend kesembuhan terus meningkat dan dalam waktu-waktu.

Menurutnya, ke depan trend kesembuhan diperkirakan akan terus bertambah. Tentu ini kabar menggembirakan untuk kita bisa segera keluar dari pandemi Covid-19 serta sukses menerapkan tatanan baru kehidupan.

“Masyarakat dihimbau untuk tetap patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Keberhasilan menjalankan tatanan baru kehidupan yang aktif dan produktif serta tetap aman dari Covid-19 terletak pada upaya kolektif kita bersama,” kata Lalu Gita Aryadi.

Karenanya, mari senantiasa berusaha mendisiplinkan diri kita sendiri serta saling mengingatkan dan saling melindungi.

AYA/Rr

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.




MES NTB Optimis, Program Mawar Emas Lepaskan Masyarakat Dari Jerat Rentenir

Peluncuran Mawar Emas selain mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir, masyarakat mendapat ilmu tentang pentingnya pengetahuan serta penerapan ekonomi syariah

MATARAM.lombokjournal.com —  Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau Mawar Emas. yang diluncurkan Gubernur H Zulkieflimansyah di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur, terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB.

Beberapa instansi dan lembaga keuangan yang terlibat seperti OJK, BI, Bank NTB Syariah, PNM dan Masyarakar Ekonomi Syariah (MES) NTB, bertujuan mempermudah akses keuangan berbasis masjid serta melawan rentenir di tengah masyarakat.

Sebelum peluncuran Mawar Emas tersebut, MES beberapa kali memberikan pelantihan kepada ratusan takmir masjid yang ada di Provinsi NTB.

Itu dilakukan sebagai bentuk kesungguhan MES NTB untuk melawan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi.

“Alhamdulillah, MES telah melakukan pelatihan kepada ratusan takmir masjid yang ada di provinsi NTB, Pelatihan tersebut  dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa masjid adalah tempat untuk melakukan berbagai kegiatan selain untuk kegiatan ibadah,” ujar Ketua MES NTB Dr. Baiq Mulianah saat menghadiri acara Launching Mawar Emas di Keruak, Lombok Timur, Rabu (12/08/20).

Selain memberikan pelatihan kepada Takmir Masjid, MES juga bekerjasama dengan Bank NTB Syariah dan PNM untuk menyiapkan modal yang dikelola oleh masyarakat tanpa dikenakan bunga. Misalnya Bank NTB Syariah menyiapkan dana 1 juta per orang.

Setiap orang yang meminjam dana harus berkelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 20 orang. Berbeda dengan Bank NTB Syariah, PNM menyiapkan Rp 2 juta per orang dengan sistem yang sama.

“Kita bersyukur, ide dari Gubernur NTB untuk memberantas rentenir melalui program Mawar Emas ini bisa kita ikhtiarkan bersama dengan lembaga keuangan yang ada di provinsi NTB,” tambah Rektor Universistas Nahdlatul Ulama itu.

Perempuan yang terkenal rendah hati ini melanjutkan, dipercaya sebagai Ketua Umum MES merupakan amanah dan tanggung jawab yang cukup besar. Terutama dalam gerakannya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat di NTB.

“Tahadduts bin ni’mah, MES provinsi NTB optimis, dengan peluncuran Mawar Emas tersebut masyarakat bisa keluar dari jeratan para rentenir,” tambahnya lembut.

MES Provinsi NTB sendiri berharap, setelah peluncuran Mawar Emas tersebut, selain mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir, masyarakat mendapat ilmu tentang pentingnya pengetahuan serta penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, sasaran tembak dari program ini adalah masyarakat di lingkungan sekitar masjid, yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB secara umum.

“Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid,” ujarnya.

HmsNTB




Wagub Paparkan Strategi Bangkitkan Pariwisata NTB di Tengah Pandemi

Reaktivasi pariwisata di NTB ini dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak lain di luar Pemerintah untuk ikut serta mengambil peran dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak luput terdampak pandemi Covid-19.

Di masa adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah Provinsi NTB membuat strategi Bangkitkan pariwisata.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam webinar yang bertajuk ‘Percepatan Reaktivasi Sektor Pariwisata dalam Adaptasi Kebiasaan Baru’, yang diinisiasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memaparkan, strategi Pemerintah Provinsi NTB membangkitkan pariwisata.

“Industri pariwisata kita dalam pandemi ini harus bertahan, kami melakukan berbagai pembenahan untuk hidup aman dan produktif pada sektor pariwisata ini,” kata wagun, Rabu (12/08/20).

Ia mengatakan, tiga hal yang dilakukan untuk mempertahankan pariwisata di masa pandemi ini.

Yang pertama yakni penyempurnaan kualitas destinasi menggunakan protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) secara bertahap, terbatas dan terpadu.

Quality tourism atau wisata berkualitas adalah bagian dari pariwisata yang penting diperhatikan, baik dari segi kebersihan lingkungan sekitar, aktivitas, hingga penunjang destinasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

Promosi, merupakan  bagian yang harus dilakukan untuk memperkenalkan destinasi pariwisata di NTB.

Namun, di masa pandemi ini, Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini menyampaikan,  promosi gencar dilakukan secara digital melalui media-media sosial.

Umi Rohmi juga mengatakan, reaktivasi pariwisata di NTB ini dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak lain di luar Pemerintah untuk ikut serta mengambil peran dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB.

“Kami menggunakan konsep pentahelix untuk pembangunan pariwisata dimana pelibatan dari akademisi, pebisnis, komunitas dan media itu menjadi keharusan,” terangnya.

Souvenir yang juga sebagian besar menjadi primadona wisatawan sebagai oleh-oleh tidak luput dari perhatian pemerintah. Umi Rohmi menuturkan, pemerintah mendorong produk UMKM dengan berbagai cara agar tetap bertahan.

“Untuk produk-produk NTB, seperti suvenir terus kami support dengan berbagai program untuk bisa survive dalam kondisi sulit ini,” ungkap Umi Rohmi.

Salah satu hal yang paling penting, adalah menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan khususnya kegiatan pariwisata. Hal ini dilakukan agar dapat hidup aman dan produktif yang mana keduanya harus berjalan bersamaan.

Di akhir penyampaiannya, Wakil Gubernur mengatakan, tujuan strategi yang dilakukan ini adalah untuk pariwisata yang berkelanjutan, ia berharap pariwisata NTB tetap berjalan dan semakin maju untuk ke depan.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan itu berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan  hal yang baru, agar pariwisata bangkit kembali  seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain yang pariwisatanya mulai berjalan kembali.

“Mari kita semua bekerja sama untuk memulihkan ekonomi kreatif ini dengan menjaga kebersihan destinasi, team work, dan mengingatkan masyarakat bahwa pariwisata ini akan bangkit kembali dan ekonomi masyarakat dapat berjalan seperti biasanya,” pesannya.

Dalam webinar tersebut, turut hadir Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Kalimantan Tengah, Walikota Tual Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, GM PT Bintan Resort Cakrawala.

HmsNTB




Desa Sengkol Jadi Pilot Project Pengelolaan Sampah Metode BSF

Larva BSF mampu menguraikan nutrisi kompleks dalam sampah makanan dengan cepat. Pada prosesnya, tumpukan sampah organik dapat berkurang sebanyak 80 persen selama 24 jam

MATARAM.lombokjourna.com —  Desa Sengkol menjadi pilot project program pengelolaan sampah dengan metode Black Soldier Flies (BSF), dan Pembangunan fasilitas BSF secara Eco Friendly menggunakan bambu dari Lombok.

Wagub Hj Sitti Rohmi

Program pengelolaan sampah ini merupakan bantuan Tim ‘BSF GIZ-Renergii-Bambook’ guna mensukseskan Program Unggulan NTB, yakni ‘NTB Zero Waste’ dan ‘NTB Hijau’, yang diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan sampah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebagai piot project di Desa Senko.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengapresiasi program dari Tim BSF GIZ-Renergii-Bambook, mengingat NTB merupakan salah satu Provinsi yang sangat fokus menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, metode BSF telah berlangsung di Desa Lingsar, Lombok Barat yang merupakan hasil kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Kementerian Kehutanan Korea Selatan pada tahun 2018.

“Metode BSF merupakan salah satu proses yang sudah dipelajari dari dulu, tetapi kami sangat butuh orang – orang seperti anda untuk bisa merealisasikan hal tersebut, kami berharap Giz akan berkelanjutan dengan melakukan pendampingan” tuturnya pada Tim BSF GIZ Renergii Bambook, bertempat di ruang rapat ‘outdoor’ halaman Setda Provinsi NTB, (12/08).

Proses pengolahan sampah organik dengan menggunakan tehnologi biokonversi sendiri merupakan tekhnologi yang memanfaatkan pelahap larva dari lalat Hermetia illucens (dikenal dengan sebutan Black Soldier Flies atau BSF).

Larva BSF mampu menguraikan nutrisi kompleks dalam sampah makanan dengan cepat. Pada prosesnya, tumpukan sampah organik dapat berkurang sebanyak 80 persen selama 24 jam.

“Sampah makanan tidak harus menjadi sampah yang busuk dan menyebabkan penyakit, tetapi bisa juga menjadi uang, pakan ternak, menjadi pupuk, ini solusi dalam siklus yang dikatakan sebagai zero waste, kami sangat inginkan dan bahagia dengan metode ini,” ujar Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB.

Pengelolaan sampah dengan metode BSF diharapkan tidak hanya di Desa Sengkol saja, tetapi bisa juga diterapkan dibeberapa daerah wisata.

“Sampah Organik yang muncul dari pasar, hotel dan rumah makan harus ditangani, terimakasih kepada  Tim BSF GIZ-Renergii-Bambook karena telah membantu kita mempercepat proses dikawasan premuin internasional semoga ke depan bisa di tempat wisata lain seperti senggigi atau gili,” jelas Samsudin, S.Hut, M.Si Sekrertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Prov. NTB.

Selain itu, Kathrin Pape dari Giz mengungkapkan, Program yang berlangsung di Desa Sengkol telah menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat, untuk ikut serta sehingga secara tidak langsung terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Kami mengikutsertakan masyarakat dari Sengkol, para pemuda dan wanita yang dimana mereka bisa bekerja sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat” jelasnya.

Sementara itu, Paula dari Bambook menjelaskan alasan pemilihan bambu sebagai bahan baku pembangunan fasilitas BSF di Desa Sengkol.

“Semua project kita dari bamboo, karena lebih murah dan aman dari bencana alam gempa,” tuturnya.

Kepala Desa Sengkol, Satria sangat antusias dan sudah mempersiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti lahan untuk pembangunan yang telah dihibahkan oleh warga.

“Kami berterimakasih karena hal ini sangat penting, semoga program ini dapat berjalan dengan baik ke depan,” katanya.

serly@diskominfotik




Kurangi Blank Spot, Diskominfotik NTB Programkan Desa Mandiri Internet

Disamping untuk membantu membuka area blank spot, diharapkan menjadi lahan pemasukan BUMDES di desa

MATARAM.lombokjourna.com —  Dinas Kominfotik NTB akan membangun Desa Mandiri Internet, yang akan dijadikan Pilot projet yaitu desa-desa yang jauh dari provider serta memiliki sinyal Lemah atau Blank Spot.

“Desa mandiri ini nantinya akan melibatkan BUMDES untuk membangun tower serta akan dilakukan pelatihan yang akan dilakukan oleh krmentrian Kominfotik dan Kominfo NTB,” ujar Kepala Dinas Kominfotik, Putu Gede Aryadi,  Rabu (13/08/20).

Menurut Gede Aryadi , Kementrian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pelatihan. Dan nantinya akan dibangun usaha pelayanan internet.

Sehingga transaksi pengembangan bisnis, sosial, ekonomi termasuk pendidikan bisa jalan

“Kami Sudah berkomunikasi dengen kementerian kominfo karena disamping untuk membantu membuka area blank spot, kita harapkan ini menjadi lahan pemasukan BUMDES di desa. Karena kebutuhan internet ini sangat penting, orang jualan online, sekolah juga butuh paket kalau di desa ada bumdes  agen usahanya menyiapkn internet kan bisa mempermudah masyarakat,” kata Gede Aryadi.

Desa yang akan menjadi pilot projek diutamakan daerah – daerah yang pinggiran atau lemah sinyalnya kurang.

‘’Target ada pilot projek dulu. Kita lihat polanya seperti apa kita tawarkan dulu dan kementerian kominfo bisa memberikan pelatihan secara gratis,” kata Gede Aryadi.

Seperti diketahui, di NTB saat ini masih ada puluhan desa yang termasuk blank spot.

“Di NTB ada sekitar 46 Desa yng masuk dalam area blank spot,” jelasnya.

AYA




Program Mawar Emas Diluncurkan Gubernur, Jadi Pelopor di Indonesia

Pedagang dan masyarakat kecil dapat difasilitasi dan didekatkan dengan Bank NTB Syariah, sehingga memperoleh modal di Bank NTB Syariah dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dibandingkan ke rentenir

LOTIM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah resmi meluncurkan program Melawan Rentenir Berbasis Masjid, atau disingkat Mawar Emas,  di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur, Rabu (12/08/20).

Peluncuran program Mawar Emas itu bertepatan dengan Hari Nasional UMKM 2020, yang menghadirkan sebanyak 50 peserta Mawar Emas yang langsung menerima pembiayaan mikro pada acara peluncuran.

Mereka hadir dalam protokol kesehatan yang ketat, mewakili 417 orang dari se antero Pulau Lombok yang siap menerima pencairan tahap 1 Mawar Emas.

Mawar Emas diluncurkan secara resmi oleh Gubernur NTB, dan dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, unsur Forkopimda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur, Kepala OJK Provinsi NTB, Perwakilan Bank Indonesia NTB, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah NTB, Direksi Bank NTB Syariah, Pimpinan Cabang PNM Mataram, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Gubernur Zul dalam sambutannya mengatakan, program ini yang pertama di Indonesia. Kesempatan ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan  legesi daerah kita, bukan hanya di NTB tapi menjadi contoh di Indonesia.

“Secara ide memang semua orang bisa, namun secara praktek tidak semua orang bisa melakukan, baru kita yang merealisasikannya,” ujarnya.

Bang Zul optomis, dengan dukungan OJK program “Mawar Emas” akan sukses, karena lokomotif di depannya adalah OJK.

Dijelaskan gubernur, program “Mawar Emas” atau Program Melawan Rentenir berbasis Masjid (Mawar Emas) adalah Program pemerintah Provinsi NTB untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil, yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan berbunga tinggi.

“Akibat berbunga tinggi akhirnya jadi beban yang sangat berat dan membuat lingkaran setan kemiskinan yang susah diputus,” ujarnya.

Gubernur berharap, dengan Program “Mawar Emas” ini pedagang dan masyarakat kecil akan dapat difasilitasi dan didekatkan dengan institusi keuangan, seperti Bank NTB Syariah, sehingga mampu mendapatkan pinjaman dan memperoleh modal di Bank NTB Syariah dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dibandingkan ke rentenir.

“Mudah-mudahan dengan masyarakat kecil bisa meminjam uang dan modal ke Masjid, akan membuat Masjid selain sebagai pusat ibadah bisa sekaligus menjadi pusat ekonomi dan sosial,” harapnya.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) “Mawar Emas”,  seperti OJK, BI, Bank NTB Syariah, PNM dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB yang membuat program ini menjadi mungkin terlaksana.

“Hari ini kami mulai dari Lombok Timur, untuk selanjutnya menyusul di Kabupaten dan Kota se-NTB,” katanya.

TKI pun tak lepas dari rentenir

Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, dalam sambutannya mengatakan, saat ini Rentenir sudah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat di Lombok Timur. Mulai dari Petani, Nelayan bahkan para TKI juga tidak lepas dari praktek rentenir.

Bupati menaruh harapan besar kepada 1,2 juta penduduk Lotim, jika masyarakat dapat tersentuh program ini, maka akan mendatangkan berkah bagi masyarakat Lotim dan akan menjalar ke Kabupaten lainnya di NTB.

Program inovatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB ini hadir untuk membantu pelaku usaha mikro yang acapkali kesulitan mengakses kredit atau pembiayaan konvensional.

mumnya mereka tidak memiliki agunan berupa sertifikat tanah atau BPKB. Jarak tempuh ke kantor lembaga keuangan yang relatif jauh, dengan tingkat literasi (pemahaman) dan inklusi (akses) keuangan yang rendah.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB sebesar 34,65 persen dan 62,73 persen. Jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 38,03 persen dan 76,19 persen.

Tidaklah mengherankan bila pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil sangat rentan terjerat hutang rentenir, atau yang dikenal dengan istilah ‘bank subuh’ atau ‘bank rontok’.

Hal ini tentu menjadi momok bagi mereka dalam upaya untuk keluar dari garis kemiskinan.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, OJK, dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan terobosan program pembiayaan, yang dapat menyentuh masyarakat di lapisan bawah dengan biaya yang sangat murah.

Pemikiran inilah yang mendasari lahirnya program Mawar Emas.

Melalui koordinasi dengan MES NTB, kegiatan Mawar Emas dipusatkan di masjid sebagai pusat peradaban dan sumber kemakmuran.

Takmir masjid dan ketua kelompok pengajian ditunjuk menjadi ujung tombak program, sehingga diperlukan pembekalan dan pendampingan secara intensif.

Diantaranya, pelatihan takmir masjid se-Pulau Lombok pada tanggal 18-20 Juli 2020 di Hotel Jayakarta, tanggal 21 Juli 2020 di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, dan terakhir tanggal 5 Agustus 2020 di Ponpes Al-Manshuriah Ta’limusshibyan Bonder, Lombok Tengah.

Para takmir masjid yang telah mengikuti pelatihan akan menjaring kelompok ibu-ibu jemaah masjid yang membutuhkan akses permodalan usaha.

Selanjutnya mereka akan dibina dan memperoleh pembiayaan sebesar 2 juta rupiah dari PNM Mekar (skema 1), atau pembiayaan qardhul hasan tanpa bunga sebesar 1 juta rupiah dari Bank NTB Syariah (skema 2).

Pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan lebih besar juga dapat dihubungkan dengan produk tanpa agunan Bank NTB Syariah.

Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan selaku Pengarah TPAKD Provinsi NTB pun menekankan pentingnya akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku usaha mikro.

Kehadiran Mawar Emas diharapkan mampu melepaskan masyarakat dari rentenir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah NTB.

Ke depan, TPAKD NTB akan mengundang keterlibatan lembaga jasa keuangan lainnya, agar Mawar Emas dirasakan manfaatnya di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat.

AYA/HmsNTB




Penjabat Sekda KLU Menutup Project SEHATI

Proram ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah melalui Pokja AMPL menyangkut tatakelola Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta meningkatkan cakupan rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan

TANJUNG.lombokjournal.com — Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Drs. HR. Nurjati menutup Project SEHATI integrasi Deklarasi Desa STBM Kabupaten Lombok Utara (KLU) di aula kantor bupati, Selasa (11/08/20).

Project SEHATI itu mengusung tema “Komitmen untuk Keberlanjutan Sanitasi dan Hygiene untuk Mencapai SDG 2030 melalui Implementasi STBM 5 Pilar”.

HR Nurjati

Kegiatan dihadiri perwakilan dari Bapenas, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Bappeda KLU Heryanto, SP, Program Maneger YPII James Ballo, Camat se-KLU serta para Kepala Desa dan undangan lainnya.

Project SEHATI termasuk project 4,5 tahun, kerjasama Plan International Indonesia (PII) dan Yayasan Plan International Indonesia dengan SIMAVI disokong dukungan pembiayaan dari Kedubes Belanda (EKN), dan berlokasi di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara.

Tujuan proram ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah melalui Pokja AMPL menyangkut tatakelola STBM, serta meningkatkan cakupan rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara berkelanjutan.

Nurjati menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) atas dukungan dan kerjasama dalam mengedukasi masyarakat guna mengimplementasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di bumi Tioq Tata Tunaq.

“Kami tidak ingin terputus hubungan dengan PLAN International ini. Kami mohon bisa didukung juga terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan,” ujarnya.

Komitmen Pemda KLU

Dalam pada itu, Program Manager YPII James Ballo menilai bahwa pencapaian STBM di Kabupaten Lombok Utara cukup baik.

Hal itu terlihat dari sekian banyaknya indikator penilaian capaian dengan angka yang diraih cukup tinggi, bahkan rata-rata di atas 90 persen.

“Di atas 90 persen itu biasanya kalau ngomong Key Performance Indicators (KPI) sudah warna biru, artinya sudah bagus,” ungkap James Ballo.

Melihat pencapaian itu, James kemudian mengklaim angka itu cukup merefleksikan Pemerintah Daerah KLU benar-benar punya komitmen dan maksimal dalam menjalankan peran untuk melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan semua jajarannya. Tentunya termasuk temen-temen POKJA AMPL di level kabupaten,” katanya.

Menurut James, selain mendorong project STBM dapat berjalan di Kabupaten Lombok Utara, YPII dalam programnya juga telah mendorong wirausaha sanitasi supaya bisa hidup dalam rangka mendekatkan akses terhadap fasilitas sanitasi menjadi lebih murah.

“Sampai dengan saat ini, itu ada lebih dari 3500 unit closed yang sudah diproduksi oleh wirausaha sanitasi. Mereka ini masyarakat kita sendiri (masyarakat Lombok Utara-red),” beber James.

Menurutnya, dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, intervensi yang dilakukan sejak tahun 2016 dengan pelaksanaan Project STBM seirama dengan kebutuhan masyarakat kabupaten terbungsu di NTB ini.

“Terutama dalam hal pencegahan penyebaran virus Corona, salah satunya dengan pilar 2 yaitu mencuci tangan dengan sabun,” katanya.

Rangkaian acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat Desa STBM kepada Desa Sigar Penjalin, Sambik Elen dan Desa Mumbul Sari.

Diisi pula dengan penandatanganan BAST dan handing over SEHATI disertai penyerahan sejumlah dokumen laporan, buku-buku serta data-data terkait project dari PLAN kepada Kepala Bappeda KLU.

Acara ditutup dengan foto bersama.

sas




Syukuran Desa Pansor Definitif, Dihadiri Bupati dan DPRD Badung

Pemda KLU konsisten berjuang mengawal aspirasi dan keinginan masyarakat setempat, sehingga pemekaran Desa Pansor sampai sah definitif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

KAYANGAN.lombokjournal.com — Warga Desa Persiapan Pansor, Kecamatan Kayangan, mengadakan syukuran setelah desanya definitif  menjadi Desa Pansor,  Senin (10/08/20). Perhelatan selamatan atau syukuran itu digagas oleh Pemdes bersama warganya.

Acara syukuran itu jadi makin meriah karena dihadiri Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Wakil Ketua I DPRD KLU H. Burhan M. Nur, SH beserta sejumlah anggota DPRD KLU, para Asisten, Kepala OPD, Camat Kayangan, dan sejumlah Kepala Desa.

Tak hanya itu, syukuran ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Regep, SH beserta segenap anggotanya.

Kehadiran anggota dewan dari Provinsi Bali yang sebelum Indonesia merdeka bersama NTB dan NTT dikenal dengan nama Sunda Kecil ini, ternyata paling menarik perhatian masyarakat.

Para wakil rakyat asal Baunng, Bali itu ikut serta menyaksikan kemeriahan dan antusiasme masyarakat dalam menyambut definitifnya Desanya.

Bupati H. Najmul Akyar menyampaikan hari itu merupakan hari bersejarah bagi Pemda KLU, Pemdes dan masyarakat Desa Pansor. Pasalnya, syukuran resmi definitifnya desa setempat dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Dikatakan, secara kebetulan kunjungan kerja para Wakil Rakyat asal Badung ke KLU itu berkaitan dengan Pemerintahan Desa untuk melihat ikhtiar dan langkah-kangkah yang diupayakan segenap stakeholder,  mulai pemerintah daerah hingga pemerintah desa beserta sejumlah elemen yang terkait terhadap proses terbentuknya desa definitif di KLU.

Menurut bupati, hanya sepuluh Desa di KLU dari ribuan Desa yang didefinitifkan oleh Kemendagri tahun 2020.

“Tentu sekali perjuangan tak terhenti kita lakukan meskipun kita dilanda bencana alam gempa dan bencana non alam Covid-19 tahun ini. Hal ini memang patut kita syukuri bersama,” imbuhnya.

Menurutnya, tujuan pemekaran Desa untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung menikmati produk pemerintahnya.

Sebelumnya Desa Persiapan Pansor dan Santong Mulia hanya menerima 15 persen ADD, lantaran terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu Sesait, Santong Mulia dan Pansor.

Tahun berikutnya, hak mendapat ADD akan diberikan secara penuh. Tentu Kepala Desa saat ini ataupun siapa pun yang diamanahkan nantinya menjadi kepala Desa, maka tugasnya sebagai pelayan masyarakat Pansor.

Apalagi di Pansor jalan sudah bagus, fasilitas juga mendukung. Ia berjanji ke depan, pemda akan terus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti ambulans Desa dan Postu.

Bupati Najmu Akhyar melihat Desa Pansor cukup jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Hal itu ke depan akan menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kemajuan suatu desa menjadi akumulasi kemajuan suatu kabupaten. Kepala Desa harus inovatif dan memiliki banyak inovasi dalam membangun desanya masing-masing,” terang Najmul.

Bisa mengalahkan Bali

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, SH menyampaikan suatu kembanggaan bagi pihaknya dari Badung untuk kunjungan kerja sekaligus belajar proses pemekaran Desa di KLU, seraya berterima kasih dapat menyaksikan syukuran masyarakat atas definitifnya Desa Pansor.

Dikatakan Regeb, pemekaran Desa dapat diusulkan berawal dari aspirasi masyarakat. Suatu bentuk komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Badung itu melihat Lombok Utara luar biasa diprediksi bisa-bisa ke depan mengalahkan Bali.

Pasalnya, KLU memiliki sektor pariwisata yang unggul dan primadona, khususnya di tiga Gili yang dikatakannya mengalami perkembangan pesat.

Penjabat Kepala Desa Pansor, Kayadin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Pemda KLU yang telah konsisten berjuang mengawal aspirasi dan keinginan masyarakat setempat, sehingga pemekaran Desa Pansor sampai sah definitif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semoga usaha dan ikhtiar bapak bupati dan jajaran pemda KLU selama ini dapat memberikan kemajuan Pansor kedepan. Desa Pansor ini adalah desa baru, tentu masih membutuhkan banyak masukan, binaan, dan bimbingan guna pwmbangunan lebih maju ke depannya,” tandas Kayadin.

Perayaan definitifnya masing-masing Desa pemekaran di KLU tampak dari antusiasme masyarakat dalam acara syukuran yang diselenggarakan lakukan.

Antusiasme itu bisa dilihat di tiap Desa, misalnya Desa Santong Mulia dengan Parade Dulang Sajinya, Desa Menggala Dengan Parade Dulang disertai mengarak Bupati dari Pendopo hingga di halaman kantor desa setempat.

Dari 10 Desa definitif sembilan Desa di antaranya telah menggelar syukuran, seperti Desa Sama Guna, Andalan, Batu Rakit, Gunjan Asri, Selelos, Santong Mulia, Menggala, Rempek Darussalam dan Desa Pansor.

Hanya Desa Segara Katon di Kecamatan Gangga yang belum merayakan peresmian definitifnya.

Acara peresmian, ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati dilanjutkan dengan penyerahan prasasti dan foto bersama.

sid




Bupati Bersama Ketua DPRD Lombok Utara, Terima Kunker Legislatif Badung

Membangun Lombok Utara dari Desa, sehingga beberapa program yang diterapkan semuanya berbasis desa

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH bersama ketua DPRD Nasrudin, SHI didampingi Pj. Sekda KLU Drs. HR. Nurjati beserta para asisten dan Kepala OPD, menerima kunjungan kerja (Kunker) ketua dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, di aula Bupati setempat, Senin (10/08/20).

Dalam sambutannya Bupati H. Najmul Akhyar menyampaikan rasa syukur,  lantaran pemda setempat dapat menerima kedatangan para anggota DPRD Kabupaten Badung.

“Saya bersahabat baik dengan Bupati Badung sebagai pengurus APKASI, saya diamanahkan menjadi Sekjen dan salah satu anggotanya adalah Bupati Badung,” kata bupati.

Menurut bupati, pihaknya merasa kemungkinan Lombok Utara untuk saat ini bukanlah kabupaten yang tepat untuk dijadikan sebagai sasaran studi banding.

“Lebih baik kami yang belajar ke bapak-bapak sekalian,” seloroh Najmul Akhyar.

Bupati mengungkapkan alasannya. Pertama, usia kabupaten Lombok Utara memang masih muda baru 12 tahun. Selanjutnya kondisi dua tahun lalu yang dihadapi yaitu gempa pada 5 Agustus 2018, telah meluluhlantakkan hampir seluruh insfratruktur di KLU.

“Kami mohon maaf mungkin bapak/ibu menyaksikan sendiri bagaimana kondisi kantor. Alhamdulillah aula ini menjadi satu-satunya yang ditinggalkan oleh gempa kemarin,” jelasnya.

Ditambahkan bupati, sekolah-sekolah sekitar 85 persen hancur dan rumah-rumah warga sejumlah 75.636 rusak. Sekarang ini, baru pada posisi mendirikan sekitar 41 ribu unit rumah.

“Pembangunan rumah terus kami ikhtiarkan untuk bisa diselesaikan,” katanya.

Terkait kunjungan kerja berubungan dengan pemerintahan desa, pihaknya bersyukur walaupun Lombok Utara kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, tapi dalam beberapa hal sudah cukup baik.

Membangun dari desa

“Mungkin berkat kerja dari kawan-kawan birokrasi kita, dukungan dari masyarakat Lombok Utara ini, bisa melakukan banyak hal. Pertama, dua tahun kemarin kami menerima anugerah dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua se-Indonesia,” beber Bupati Najmul.

Pihaknya tidak bisa merencanakan apakah terjadi gempa atau tidak pada saat itu. Ternyata, gempa, banyak mengganggu perencanaan, kemudian juga dalam ekonomi desa.

Pihaknya juga bersyukur lantaran desa atau kabupaten pertama yang menerima ADD di Indonesia adalah KLU.

“Pak Menteri Desa langsung datang menyerahkan ADD secara simbolis. Kami bersyukur menurut Kementerian Desa, KLU adalah yang pertama lengkap persyaratannya. Sehingga pak Menteri datang menyerahkan ADD yang pertama untuk KLU,” terang orang nomor satu di KLU itu.

Sekjen APKASI ini menjelaskan, KLU memiliki 33 desa dan sekarang bertambah 10 desa pemekaran, seraya mengajak dan meminta perkenan rombongan Komisi I DPRD Badung menghadiri acara peresmian desa pemekaran di bumi Tioq Tata Tunaq.

“Namanya Desa Pansor, tentu masyarakat merasa sangat bergembira jika bapak/ibu berkenan hadir untuk menyaksikan bagaimana kesyukuran masyarakat kami atas terbentuknya desa-desa yang ada,” katanya mengajak Komisi I DPRD Badung.

Bupati mengaaku bersyukur atas penjelasan Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kemendagri,  tahun 2020 sekitar hampir seribu desa yang diusulkan untuk pemekaran dari Aceh sampai Papua.

Dari usulan yang banyak itu Kemendagri merekomendasikan hanya 10 desa di Kabupaten Lombok Utara yang diberikan kode desa menuju definitif.

“Sehingga masyarakat kami sekarang ini sedang bergembira, bersyukur karena 10 desa yang ada di KLU sudah resmi definitif,” terangnya.

Diuraikannya, APBD KLU atau RPJMD salah satu yang ditekankan pembangunanya itu adalah membangun Lombok Utara dari desa.

“Ini yang kami tekankan, karena bagi kami di sini tidak ada artinya kita bicara kemajuan kabupaten kalau desa tidak maju. Maka kemajuan kabupaten yang sesungguhnya itu adalah akumulasi dari kemajuan desa-desanya. Sasaran kami Membangun Lombok Utara dari Desa,” pungkasnya

Implementasi program untuk mencapai sasaran itu, Pemda KLU mengutamakan pelayanan-pelayanan desa sembari memberi contoh pemda memprogramkan satu dokter satu desa dan satu ambulans satu desa.

“Jadi setiap desa ada ambulansnya, ada dokternya, demikian juga dengan program-program yang lain selalu kami arahkan berbasis desa. Kami meyakini bahwa desa merupakan titik dari ujung tombak pembangunan kita yang akumulasi kemajuannya adalah menunjukkan kemajuan kabupaten itu sendiri,” imbuh Najmul.

Tata kelola desa KLU

Di hadapan wartawan, Bupati Najmu Akhyar menyampaikan syukur Kabupaten Badung menjadikan KLU sebagai sasaran kunjungannya dalam konteks pemerintahan desa.

“Mereka mendapatkan informasi tata kelola pemerintahan desa di KLU dianggap baik sehingga mereka datang kesini melakukan studi tiru. Tadi saya tetap sampaikan bahwa kita ini masih belajar dan masih banyak yang harus kita benahi,” aku bupati.

“Alhamdulillah tadi beliau (Ketua komisi I DPRD Badung-red) sendiri mengatakan, ini sudah lama sekali mengajukan usulan desa pemekaran tapi sampai sekarang belum bisa. Beliau juga apresiatif karena kita berhasil mengusulkan seerta mewujudkan Desa Pemekaran di KLU menjadi Desa Definitif,” ungkapnya.

Ditambahkan di RPJMD tertulis jelas membangun Lombok Utara dari Desa, sehingga beberapa program yang diterapkan semuanya berbasis desa, baik dokter desa, ambulans desa, memperbanyak Pustu, dan merenovasi Puskesmas menjadi rawat inap. Itu semua berbasis desa.

“Itulah bagian cara kita untuk menyejahterakan masyarakat desa kita, terutama di sini DPRD Badung mengapresiasi kita lantaran bisa sampai pemekaran 10 desa ini. Mereka  sudah lama sekali mengikhtiarkan pemekaran sampai sekarang belum terwujud. Ini merupakan capaian bagus menurut mereka,” pungkas bupati.

Badung siap bekerjasama 

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, SH mengatakan, suatu kebanggan bagi pihaknya baik secara lembaga maupun pribadi, bisa diterima oleh Bupati lengkap dengan jajaran OPD se-KLU.

“Meskipun di selah-selah Covid-19, mereka bisa bertemu untuk mempererat silaturahmi,” kata Regep..

Menurut Regeb, suatu langkah yang membanggakan pihaknya terkait langkah pemda Lombok Utara.

Meski menghadapi pandemi Covid-19 tapi bisa mengeluarkan SK Desa Pemekaran. Hal ini dinilai luar biasa karena tanpa perjuangan dan kerja keras izin pemekaran tidak bisa dikeluarkan oleh Kemendagri.

“Kami di Kabupaten Badung dari dulu sudah mengajukan pemekaran tetapi sampai saat ini belum bisa diberikan kode desa oleh Kemendagri. Ini membuktikan Lombok Utara sangat intens melobi ke pusat. Ini patut kami apresiasi,” kata politikus PDIP itu.

Lebih lanjut disampaikan kedatangan rombongan yang ia pimpin siap bekerjasama. Kabupaten Badung sendiri terdiri dari 46 desa dan 16 kelurahan.

Dijelaskannya, setiap tahun sesuai dengan amanat UU, PAD Badung mendapat penyisihan 10 persen dari PAD. Maka dari itu desa-desa di Kabupaten Badung sekarang dan ke depan agak tersendat.

“Untuk ke depan ya Kabupaten Badung bisa bekerja sama dengan Lombok Uatara terutama dalam bidang pariwisata,” pungkasnya.

Sebelum bertolak menghadiri peresmian Desa Pansor rombongan Komisi I DPRD Badung dan Bupati saling tukar cindramata kemudian berfoto bersama.

api