Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out mensosialisasikan ke masyarakat Kota Mataram

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Setelah mencuat kepermukaan, dukungan untuk paket pasangan Calon Wali Kota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dan Calon Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Abdul Manan terus mengalir.

Pada Selasa (08/09/20) malam, berkumpul 30 orang Alumni Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat yang menamakan dirinya Teman Sekolah Selly-Manan (TSM).

Mereka menyatakan menyatakan dukungannya terhadap paket pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih, yakni PDIP dan PKS di Pilkada Mataram,yang berlangsung tanggal9 Desember tahun 2020.

Atas dukungan yang diberikan seluruh relawan TSM itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu.

Pasalnya, dukungan dari sesama kawan menuntut ilmu di salah satu Ponpes terkemuka di Lobar itu besar artinya untuk memenangkan Pilwalkot Mataram kali ini.

“Terima kasih kepada seluruh relawan TSM. Ini menjadi modal awal yang penting bagi kami. Kepercayaan ini, Insya Alloh tidak akan kami sia-siakan dan menjadi motivasi untuk membawa Kota Mataram yang Berkah dan Cemarlang kedepannya,”ujar Tuan Guru Manan menjawab wartawan, Rabu (09/09/20) kemarin.

Sementara itu, perwakilan Relawan TSM, Husman mengungkapkan, dukungan diberikan pasangan Selly-Manan (Salam), karena dinilai Paslon ideal untuk memimpin Kota Mataram lima tahun ke depan..

Jika merujuk pengalaman Hajjah Selly dalam birokrasi selama ini, akan mampu meningkatkan pembangunan,  kesejahteraan masyarakat serta membawa Kota Mataram sebagai kota yang lebih baik kedepannya.

“Kami sangat tahu betul pasangan Selly-Manan ini. Apalagi, figur pendamping Bu Selly, yakni Tuan Guru Manan, kita kenal saat mondok adalah pribadi yang santun, dan alim.  Insya Allah niatnya maju Pilkada Mataram adalah tulus ikhlas demi masyarakat Kota Mataram. Selain keduanya orang Matatam asli sudah tidak diragukan lagi track recordnya dalam berkiprah dan memajukan kampung halamannya,” kata Husman.

Untuk membantu memuluskan jalan pasangan Selly-Manan menuju kursi Mataram 1 dan 2 ini, Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out, serta terus bergerak ikut menyosialisasikan kepada masyarakat Kota Mataram

“Insya Allah, kami akan turun di semua perkampungan guna menyisir semua alumni Ponpes Nurul Hakim karena kapan lagi, kalau tidak sekarang kita membela alumni kita guna memajukan tanah kelahirannya,” tandas Husman.

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana PT Grbang NTB Emas (GNE) memproduksi 1000 unit mobil listrik tahun 2020,  mendapat apresiasi berbagai pihak.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi Gubernur dalam menumbuhkan industrialisasi di NTB.

Tapi, besarnya biaya produksi yang dibutuhkan PT GNE guna merealisasikan rencana tersebut, memunculkan pertanyaan terkait siapa investor yang siap mendanai.

“Mengupayakan supaya investor yang mendanai rencana produksi masal itu, bisa segera diumumkan kepada publik. Sehingga publik juga ikut merasakan semangat yang sekarang ada di PT GNE,” ujar Ervin Kaffah, Dewan Pengurus Fitra NTB, kepada lombokjournal.com. Rabu, (09/09/2020).

Perlunya PT GNE mengumumkan siapa investor yang mendanai, jadi indikasi positif terkait keseriusan PT GNE menjalankan dan mengelola perusahaan darah secara profesional.

Jika tidak, akan muncul kesan di masyarakat PT GNE hanya ‘sedang bermimpi’.

Kendati mimpi tersebut bagus untuk memulai langkah panjang industrialisasi di Provinsi NTB, namun langkah nyata tetap lebih penting dalam mengelola bisnis.

“Ya mimpi yang bagus, yang seharusnya berusaha untuk diwujudkan. Semestinya ya sungguh-sungguh untuk diwujudkan untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya NTB ini industrialisasi seperti yang diharapkan Pak Gubernur,” ungkapnya.

Jangan Hanya Tunggu Anggaran Pemerintah

Adanya investor jadi bukti PT GNE menjalankan usahanya tidak melulu mengharap kucuran anggaran Pemprov NTB.

Jika masih bergantung pada anggaran Pemda, ‘mimpi’ tersebut sulit terealisasi pada tahun ini. Sebab banyak proses ditempuh sebelum mendapat anggaran.

“Umumkan ke publik siapa Investornya. Artinya akan cukup layak, cukup reliable-lah mimpi itu untuk diwujudkan. Tapi kalau misalnya membayangkan itu dari duit Pemda ya kan panjang juga proses yang harus dilewati untuk mendapatkan dana sebesar itu,” terangnya.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah menjelaskan,  fungsi BUMD seperti PT GNE sama dengan fungsi BUMN pada skala nasional.

Sama-sama perusahaan pendulang pendapatan untuk pemerintah.

Artinya, tujuan utama dibentuknya perusahaan untuk menambah pemasukan pemerintah dari sektor bisnis.

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi.

Jika BUMD seperti PT GNE hanya mengharapkan kucuran dana dari Pemda, maka fungsinya tidak berbeda dengan Dinas selaku perpanjangan tangan Gubernur dalam mengelola pemerintahan.

“BUMD atau BUMN itukan perushaaan milik pemerintah. Tujuannya meningkatkan pendapatan pemerintah. Sehingga, memang pembiayaannya dari pemerintah sebagai pemegang saham. Namun, sebaiknya harus berpikir untuk mandiri secara finansial. Disitulah perlu manajemen yang lihai melihat peluang bisnis. Kalau terus dianggarkan dari pemerintah dong sama kayak Dinas-dinas,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Umum PT GNE Samsul Hadi menyampaikan jika perusahaan yang dipimpinnya berencana memproduksi masal 1000 unit mobil listrik dengan melibatkan sekolah kejuruan yang memiliki rekam jejak sukses memproduksi mobil listrik sendiri.

Ast

Kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran Pemda, yang Terbuka dan  mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat.

Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers. Di  era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan.

“Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang,” ungkap Sekda NTB, Dr.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Lalu Gita menyampaikan itu saat menjadi narasumber pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (09/09/20).

Miq Gita sapaannya menyebut, kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah, yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional.

Menurutnya,  pihaknya  tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB.

Namun di balik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi “PR” bersama untuk dibenahi.

Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan.

“Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” tegasnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema “Hambatan – hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan, ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers.

Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yang disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Sekda juga mengungkapkan, sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus.

“Berbeda dengan zaman sebelumnya,  kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB.

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers.

Yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan – perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas – luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional.

Kebebasan Pers Kategori Baik

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers dalam paparannya menjelaskan,  kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik.

Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya.

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, di NTB saat ini hanya 6 persen awak media yang telah terverifikasi UKW.

Kini ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun ke lapangan untuk liputan.

“Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat,” kata Sulhi.

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi.

Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya – upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas.

“Langkah – langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa,” tutupnya.

Serly/her @Diskominfotik

Untuk tahap awal PT Telkomsel menyiapkan 170 ribu kartu untuk bisa diberikan secara gratis agar bisa jadi fasilitas belajar jarak jauh. Di dalamnya sudah ada kuota 10 GB untuk proses belajar mengajar

MATARAM.lmbokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dari PT. Telkomsel.

Program itu  bentuk kepedulian PT Telkomsel terhadap dunia pendidikan dalam proses daring di masa pandemi Covid 19, dan diharapkan program bantuan ini tepat sasaran.

Umi Rohmi mengatakannya saat menerima audiensi PT. Telkomsel di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu, (09/09/20).

“Karena memang saat ini, kita mencari bagaimana suatu program dapat menyelesaikan masalah, dan ini merupakan salah satu solusi untuk pemerataan akses pendidikan secara daring dalam situasi Pandemi Covid-19, Yang kita sasar pertama adalah anak – anak sekolah  yang ekonominya menengah ke bawah, supaya apa yang dihajatkan pemerintah itu tepat sasaran,” kata wagub.

Pimpinan PT. Telkomsel Mataram menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah menyambut baik program dari Telkomsel. Program ini jadi solusi pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar di masa pandemi Covid-19. .

“Terimakasih atas sambutan baik Pemerintah Provinsi NTB, kami dari PT. Telkomsel ingin berpartisipasi dalam mendukung proses pendidikan jarak jauh khusus di wilayah NTB ini, dalam bentuk kartu perdana maupun kuota,” jelas.

Dan dikatakan, untuk tahap awal PT Telkomsel menyiapkan 170 ribu kartu untuk bisa diberikan secara gratis agar bisa jadi fasilitas belajar jarak jauh. Di dalamnya sudah ada kuota 10 GB untuk proses belajar mengajar termasuk komunikasi seperti Zoom, Google meet.

Harapannya nanti jika didaftarkan di dapodik nomornya nanti bisa dapat subsidi pemerintah tambahan 35 GB untuk proses belajar mengajar ini,” Jelasnya.

Untuk diketahui, terkait Program Merdeka Jarak Jauh tersebut, kuota 10 GB yang diberikan dipergunakan untuk menikmati kemudahan akses ke sejumlah platform aplikasi belajar daring dan konferensi video yang ada di paket llmupedia dan Conference, seperti Rumah Belajar, Zenius, Quipper, Zoom, CloudX, UMeetMe, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom.

Serta ratusan situs belajar daring yang dikelola kampus dan sekolah hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menutup acara audiensi tersebut, Paket kartu perdana Merdeka Belajar diserahkan Telkomsel secara simbolik kepada Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Dan akan dibagikan gratis melalui Dinas Pendidikan Provinsi kepada beberapa sekolah di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M,Si dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd.

HmsNTB

Sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura

MATARAM.lombokjournal.com — Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri yang sempat dilarang, kini dibuka kembali dengan 12 negara tujuan..

Hal ini dinayatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnamertrans), T Wismaningsih,  Rabu (09/09/20).

Wismaningsih menjelaskan, sasaran PMI NTB saat hanya ada dua negera, yakni Taiwan dan Hongkong, karena negera tersebut yang dibuka untuk penempatan PMI.

“Karena  menunggu dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Sehingga sampai saat ini belum ada PMI yang dikirim ke negara penempatan,” ujarnya.

Ia menerangkan kalau itu belum terbuka, masyarakat belum bisa berangkat. Tetapi yang sudah terdata di sisko itulah nantinya rencananya akan dibuka dulu (yang akan di berangkatan, red).

Beberapa waktu lalu pada saat terjadi penutupan atau penyetopan pengiriman PMI keluar negeri. Ada beberapa di antara PMI  yang sudah memiliki id card dan sudah terdata di Sisko P2MI.

Bahkan sudah memiliki passport dan hanya tinggal berangkat saja.

“Ada juga sudah sampai Jakarta dan akhrinya kembali ke daerah. Mereka ini yang tadinya akan didahulukan. Cuma tanggal berapanya itu teknis operasionalnya, Sisko yang akan dibuka. Karena belum dibuka jadi belum diberangkatkan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kemenaker)RI mengeluarkan aturan Nomor 151 Tahun 2020 soal Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, peraturan tersebut telah dicabut dan membuka sebanyak 12 negara tujuan untuk pengiriman PMI.

“Pada 17 Agustus lalu mengeluarkan edaran nomer 14 itu mencabut ederan 151 tadi. Artinya sudah akan dibuka dan sudah akan boleh di kirim PMI-PMI ini untuk kenegara sasaran hanya saja. Yang sudah buka menjadi sasaran kita hongkong dan Taiwan,” tegasnya

Padahal, sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura.

Sayangnya, negara tersebut belum dibuka. Bahkan Malaysia pun melarang WNI untuk masuk ke negaranya.

“Seperti Negara Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Memang yang banyak peminat lama, yang tadinya sudah terdaftar mau berangkat, tapi hingga kini Negara tersebut belum mau membuka akses untuk kita (Indonesia),” jelas Wismaningsih.

AYA

Masyarakat dimminta mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama beraktivitas di luar rumah

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium TCM RSUD H.L Manambai Abdulkadir, dan Laboratorium TCM RSUD Prayamengkonfirmasi, ada tambahan 11 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Rabu  (09/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 101 sampel dengan hasil 80 sampel negatif, 10 sampel positif ulangan, dan 11 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 19 orang, tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 11 kasus baru terkonfirmasi positif, 31 tambahan sembuh baru dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (09/09/20) sebanyak 2.900 orang, dengan perincian 2.269 orang sudah sembuh, 171 meninggal dunia, serta 460 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi..

TAMBAHAN 11 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 31 ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 2890, an. HAS, laki-laki, usia 13 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
2. Pasien nomor 2891, an. T, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
3. Pasien nomor 2892, an. D, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
4. Pasien nomor 2893, an. IMW, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
5. Pasien nomor 2894 an. MIPG, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
6. Pasien nomor 2895, an. SBM, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
7. Pasien nomor 2896, an. LW, perempuan, usia 18 tahun, penduduk Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Praya;
8. Pasien nomor 2897, an. M, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
9. Pasien nomor 2898, an. BA, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Desa Banjar Getas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
10. Pasien nomor 2899, an. IRJ, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
11. Pasien nomor 2900, an. BYU, perempuan, usia 19 tahun, penduduk Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono

Dipermaklumkan, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pasien Covid-19 nomor 2560 yang diumumkan tanggal 21 Agustus 2020, yang semula diumumkan kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2349, bahwa pasien sesungguhnya tidak pernah kontak dengan pasien nomor 2349 tersebut.

Hari Rabu terdapat penambahan 31 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 1634, an. M, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Pasien nomor 2039, an. A, perempuan, usia 4 bulan, penduduk Desa Rade, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Pasien nomor 2374, an. DR, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Buk Buk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Pasien nomor 2513, an. S, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
5. Pasien nomor 2518, an. NA, perempuan, usia 69 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 2554, an. MS, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 2595, an. S, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
8. Pasien nomor 2619, an. YHJ, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
9. Pasien nomor 2642, an. AAB, laki-laki, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 2654, an. SA, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 2667, an. JAFH, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
12. Pasien nomor 2670, an. RS, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
13. Pasien nomor 2688, an. MAS, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
14. Pasien nomor 2689, an. K, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
15. Pasien nomor 2690, an. SDA, perempuan, usia 10 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
16. Pasien nomor 2693, an. SJ, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
17. Pasien nomor 2694, an. SRKR, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
18. Pasien nomor 2698, an. MCP, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
19. Pasien nomor 2700, an. ARS, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
20. Pasien nomor 2701, an. S, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
21. Pasien nomor 2703, an. DW, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
22. Pasien nomor 2720, an. EA, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
23. Pasien nomor 2741, an. J, laki-laki, usia 50 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
24. Pasien nomor 2744, an. DL, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
25. Pasien nomor 2751, an.H, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Desa Kabar Utara, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
26. Pasien nomor 2759, an. EC, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
27. Pasien nomor 2760, an. AR, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
28. Pasien nomor 2775, an. IMPA, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
29. Pasien nomor 2782, an. HY, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
30. Pasien nomor 2805, an. IH, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
31. Pasien nomor 2839, an. M, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Aryadi menghimbau,  agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama beraktivitas di luar rumah.

Dan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau cairan pembersih tangan, melakukan physical distancing serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19,” kata Lalu Gita Aryadi..

Rr

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818

0211 8119.

Pemenuhan kebutuhan fisik, perhatian, kasih sayang, memfasilitasi dan mendampingi anak belajar dapat mendukung tumbuh kembangnya anak

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua TP-PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati atau akrab disapa Bunda Niken menyampaikan, pernikahan di usia remaja dipicu banyak hal.

Selain alasan budaya, alasan ekonomi pada orang tua, kasus hamil pada remaja turut andil dalam meningkatnya angka pernikahan di usia remaja di NTB.

Hal itu dikatakannya pada webinar di Ruang Sidang Bacalah, Universitas Pendidikan Mandalika, Rabu (09/09/20).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), NTB satu dari 13 Provinsi di Indonesia mengalami kenaikan angka pernikahan di usia remaja atau sekolah.

“Salah satu alasannya adalah masalah budaya. Di NTB ada istilahnya merariq kodeq (menikah dini),” ungkap Bunda Niken.

Ia juga menyebut factor kurangnya pengawasan orang tua selama pembelajar di rumah. Aktivitas belajar di rumah yang mengakibatkan remaja memiliki keleluasan bergaul di lingkungan masyarakat, hingga minimnya informasi terkait kesehatan reproduksi bagi orang tua dan remaja juga menjadi faktor .

Karena itu, penguatan keluarga dalam pendidikan anak amat penting di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, peran dari segala pihak baik dari Pemerintah Provinsi hingga Desa, sangat diperlukan dalam mencegah pernikahan di usia dini.

Dukungan orang tua pada pendidikan anak di rumah seperti, pemenuhan kebutuhan fisik, perhatian, kasih sayang, memfasilitasi dan mendampingi anak belajar dapat mendukung tumbuh kembangnya anak.

Kekerasan pada anak

Data Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada bulan Januari – Juni, melaporkan terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia sebanyak 3.087 kasus.

Menurut Bunda Niken, angka tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya masalah ekonomi di tengah pandemi membuat orang tua cemas dan khawatir sehingga mudah marah dan setres.

“Selain itu, ketidaksiapan orang tua dengan kondisi tetap di rumah bersama dan mendampingi anak belajar selama berbulan-bulan, serta ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak,” ujar Bunda Niken.

Bunda Niken mengajak para orang tua untuk tetap semangat dalam mendampingi anak baik belajar dari rumah maupun beraktivitas.

Orang tua perlu memiliki berbagai strategi. Salah satunya, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman, menciptakan disiplin dalam proses pendampingan anak hingga konsisten dalam kesepakatan yang dibuat.

Dalam waktu yang sama, Rektor Undikma Bapak Prof. Drs. Kusno mengatakan, pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai bencana, wabah, maupun krisis. Karenanya,  diperlukan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kita akan mencoba untuk mencari apa yang harus kita lakukan, khususnya untuk masyarakat NTB dalam menghadapi pandemi ini. Setidaknya harus ada solusi terkait kesehatan, pangan sandang, hingga pendidikan,” ungkap Prof. Kusno.

Prof. Drs. Kusno menyampaikan komitmen Undikma untuk mendukung dan membantu pemerintah dalam pendidikan dan pemberdayaan keluarga melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pada webinar tersebut TP-PKK NTB dengan Undikma melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman terkait pendidikan dan pemberdayaan keluarga serta pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Rektor 1 Undikma, Dra. Ni Ketut Alit Suarti,  menyatakan selama pandemi covid-19 Undikma memberlakukan sistem online dan terus meningkatkan performa dalam penggunaan e-learning di mana para dosen melakukan pelatihan di bawah asuhan program studi pendidikan teknologi informatika.

Hal itu diharap mampu mempermudah mahasiswa menerima pelajaran.

Terkait nota kesepahaman antara TP PKK  NTB, Warek 1 berharap mampu menciptakan banyak hal yang bisa ditindaklanjuti terutama terkait SDM di UNDIKMA dan dapat membuka kerjasama dengan instansi-instansi lainnya.

HmsNTB

Reaksi masyarakat terhadap program unggulan tertinggi pada platform sosial media Instagram

 MATARAM.lombokjournal.com  –  Komunikasi interaksional atau engagement para netizen terhadap pemberitaan program unggulan dan program strategis Pemprov NTB yang tersebar di media sosial dan media online, tetap tinggi..

Itu terlihat dari hasil analisis engagement program unggulan dan strategis Pemprov NTB yang dilakukan PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB,  dari tanggal 29 Agustus – 4 September 2020.

“Agar terlihat jelas program unggulan dan strategis mana yang paling mendapatkan perhatian dari netizen, baik like, share, maupun comment, maka dilakukan analisis terhadap seluruh program unggulan dan strategis NTB Gemilang, dengan mengukur engagement dari setiap program unggulan dan strategis,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Rabu (09/09/20).

Ia mencontohkan, program unggulan Beasiswa NTB dengan hastag #1000Cendikia dan #BeasiswaNTB mendapatkan engagement sebanyak 1.110.

Ada pula program Desa Wisata dengan hastag #99DesaWisata mendapatkan engagement sebanyak 11.523.

Program industrialisasi pada pekan kemarin mendapatkan engagement sebanyak 2.434, program NTB Hijau atau Zero Waste dengan 3.780 engagement, program Revitalisasi Posyandu dengan 328 engagement dan beberapa program unggulan lainnya.

“Total engagement untuk program unggulan selama periode 29 Agustus – 4 September 2020 sebanyak 19.524 yang tersebar di media online dan media sosial facebook, instagram dan twitter” kata Bang Najam.

Secara masif, informasi program unggulan telah dipublikasi sejak program ini dijalankan melalui media online dan media sosial.

Secara rinci, netizen paling banyak memperbincangkan program unggulan Pemprov NTB di platform media sosial instagram dengan jumlah 10.398 di periode 29 Agustus – 4 September 2020.

Di facebook, perbincangan program unggulan NTB sebanyak 6.400 engagement, twitter 47 engagement serta di media online 2.139 engagement.

Pada minggu ini reaksi masyarakat terhadap program unggulan tertinggi pada platform sosial media instagram. Terlihat di data, postingan yang paling menyedot perhatian netizen adalah adalah postingan Inside Lombok tentang  Air Terjun Tiu Lawean.

Postingan tersebut menggambarkan tentang s destinasi wisata di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Postingan ini mendapatkan engangement sebesar 10.425 kali.

Selain program unggulan dan program strategis, ditelusuri juga jumlah engagement Misi Pemprov NTB dengan pengambilan data analisis di facebook.

Hasilnya adalah misi #NTBSejahteraDanMandiri  pada periode 29 Agustus – 4 september 2020 merupakan misi yang paling banyak mendapatkan engagement dari netizen yaitu sebanyak 6.789.

Dibandingkan padaminggu lalu misi #NTBAsriDanLestari menjadi misi yang paling banyak mendapatkan engangement.

“Gubernur dan Wakil Gubernur NTB bersama seluruh jajaran Pemprov tetap berkomitmen untuk melaksanakan program unggulan dan program strategis dengan sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah, publik juga meresponnya dengan baik. Itu terlihat dari data-data analisis,” kata Bang Najam.

HumsNTB

Petugas diminta tegas dalam memperingati masyarakat yang masih  bandel tidak menggunakan masker

LOBAR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah hari ini melanjutkan meninjau ke lokasi-lokasi failitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Rabu (09/09/20).

Kunjungan ini merupakan sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Sebelumnya Wagub telah meninjau sejumlah kantor dan fasilitas pelayanan publik di Kota Mataram

Kantor dan fasilitas pelayanan publik diwajibkan mengedepankan protokol kesehatan, karena menjadi tempat yang ramai dikunjungi masyarakat.

Dalam sosialisasi kali ini, Wagub didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTB, Kepala Kesbangpoldagri Provinsi NTB dan Kepala Biro Kesra Setda NTB.

Samsat Lombok Barat menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wagub. Di kantor ini, Wagub menyapa masyarakat yang tengah antre mengurus keperluannya.

Terlihat, masyarakat sudah memakai masker serta menjaga jarak sembari menunggu giliran.

“Bapak ibu jangan lupa pakai maskernya ya,” pinta Wagub.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu minta pihak Samsat rutin mengimbau masyarakat  agar mengutamakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatannya.

Usai di Samsat Lobar, Wagub beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Disana  masyarakat juga sudah menggunakan masker.

Para petugas di Pelabuhan Lembar juga menyediakan masker bagi masyarakat yang tidak memakai masker.

Umi Rohmi kemudian berpesan kepada petugas agar tegas dalam memperingati masyarakat yang masih  bandel tidak menggunakan masker.

“Kita harus menekan penyebaran Covid-19 ini, untuk itu butuh komitmen dan konsistensi dari masyarakat,” tegasnya.

Terminal Penumpang Gili Mas menjadi lokasi terakhir yang ditinjau Wagub berserta rombongan dalam kunjungan ke Lombok Barat hari ini.

Di Terminal Gili Mas, Umi Rohmi tak hanya mengamati kesiapan fasilitas dalam menyambut new normal atau biasa disebut Nurut Tatatan Baru.

Ia juga turut menyampaikan arahannya terkait penataan ruang Gili Mas ke depan. Gili Mas diminta memperindah kawasannya dengan menanam pohon-pohon.

Menurutnya, terminal maupun pelabuhan harus dapat mencerminkan keindahan yang merupakan ciri khas NTB kepada para pendatang.

“Karena terminal ini merupakan wajah kita, orang masuk akan melihat NTB seperti apa itu di sini,” ujar Umi Rohmi.

Gili Mas juga disebut Umi Rohmi sebagai salah satu pendukung utama dalam menyukseskan gelaran Moto GP 2021 mendatang di Mandalika Lombok Tengah.

Karena itu, berbagai kesiapan segala fasilitas penunjang diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

HmsNTB

Pilkada harus berjalan karena Covid-19 yang menjadi sasaran utama untuk dihadapi itu tidak jelas kapan selesainya

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri telekonferensi Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pilkada Serentak 2020, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (09/09/20).

Dalam Rakor itu hadir Kapolda NTB, Danrem 162 WB, Sekretaris Daerah NTB, Ketua KPU NTB, Kabinda NTB, Asintel Kejati NTB, Ketua Bawaslu NTB, Kepala Satpol PP NTB, Kepala BPBD NTB, dan jajaran pimpinan lingkup Setda NTB

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD memaparkan persiapan Pilkada serentak, tanggal  9 Desember 2020 mendatang.

Tujuannya adalah untuk melakukan refleksi dan evaluasi guna melangkah lebih lanjut agar lebih tertib dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Mahfud meyamaikan, saat rapat kabinet bersama Presiden Republik Indonesia, yang dihadiri KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Presiden RI Joko Widodo menekankan  satu hal pokok yang harus diperhatikan, bahwa tugas pemerintah utamanya adalah menjalankan protokol kesehatan untuk seluruh rakyat, hal itu menjadi landasan utama kegiatan lainnya.

Mahfud MD juga menyampaikan, Pilkada harus terus berjalan.

“Pilkada harus berjalan karena Covid-19 yang menjadi sasaran utama untuk dihadapi itu tidak jelas kapan selesainya, oleh sebab itu hal ini menjadi sasaran utama yang harus dijadikan agenda utama, sementara Pilkada harus tetap dilaksanakan serta tetap menjalani nilai-nilai demokrasi,” tegas Menkopolhukam.

Pilkada kali ini berbeda dari Pilkada sebelumnya, karena pertama kali dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Pilkada harus tetap berjalan sesuai aturan undang-undang dan ditegakkan sebaik-baiknya.

Senada dengan Mahfud MD, paparan dari para pembicara pilkada kali ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Kepala BNPB RI.

Seluruhnya sepakat Pilkada tahun 2020 ini harus sehat dan demokratis.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres 2020 mengenai Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Saat yang sama, Ketua KPU RI memaparkan, 270 daerah akan melaksanakan Pilkada. Ada beberapa peraturan baru menyesuaikan situasi pandemi saat ini. Pertama adalah jadwalnya, kemudian tentang pencalonan dan pelaksanaan tahapan pilkada serta pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan.

Contohnya, jika pemilih memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat akan menggunakan bilik tersendiri, menggunakan sarung tangan plastik, wajib mencuci tangan dan penetesan tinta sebagai tanda telah memberi hak suara.

Selain itu, KPU memudahkan bagi pemilih yang sakit akan didatangi ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan hazmat, serta pemilih maksimal datang 500 orang per/TPS.

KPU terus mendorong agar pemilihan ini berjalan efektif, dan terus menerus meningatkan agar pemilihan kepala daerah berjalan efektfif dan efisien.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu menekankan untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian, Satpol PP demi penegakan disiplin serta sepakat untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Tak berhenti disitu, usai penyampaian Bawaslu, Mendagri Tito Karnavian menambahkan, ada beberapa ancaman yang harus diwaspadai. Fokusnya terhadap dua hal, pertama hambatan kelancaran, kedua aksi kekerasan anarkis di masyarakat.

“Kami harap upaya pencegahan menjadi nomor satu, agar melibatkan perangkat daerah masing-masing provinsi dengan melaksanakan juga mengundang parpol daerah masing-masing, kemudian membuat pakta integritas, yakni mendukung pemilu aman damai tanpa anarkis, sebab ini event yang sangat besar dan butuh dukungan dari semua pihak,” tambah Tito Karnavian.

Rakor khusus tersebut ditutup dengan beberapa catatan yang sifatnya umum, dengan kesimpulan yang berisi arahan yang menjadi rambu dalam pelaksanaan Pilkada 2020, antara lain sebagai berikut:

Perlu dilakukan sosialisasi secara masif dan sistematis tentang peraturan KPU dan peraturan Bawaslu;

Menyangkut penjatuhan sanksi yang sifatnya administratif, sedang hukuman pidana merupakan pilihan akhir;

KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan para kontestan dan pimpinan Parpol di daerah yang melaksanakan pilkada untuk menegaskan pelaksanaan aturan protokol kesehatan dengan berbagai konsekuensinya;

• Momen Rakor, agar dapat menghadirkan Forkopimda;
• Menyangkut penegakan hukun dilakukan oleh Kapolda, Kapolres, Kapolsek daerah masing-masing;
• Pemerintah Pusat telah memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain, bagi mereka yang melanggar   tapi terpilih, perlu dilakukan langkah-langkah tegas dan pemberian sanksi bagi pelanggar;
• Diperlukan pengetatan pengaturan mekanisme Pilkada 2020;
• Tugas utama saat ini adalah protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

ano