Sanksi denda ini hanya berlaku jika ada operasi disiplin penerapan protokol Covid-19 yang digelar secara resmi

MATARAM.lombokjournal.com –

Masyarakat tidak perlu khawatir, sanksi atau denda yang kenakan bagi pelanggar Perda Pemprov NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Total peneramaan denda tersebut akan kembali kepada masyarakat sebagai dana penanggulangan Covid-19.

Hal itu dijelaskan Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB,  Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si  saat  Live Dialog Diskominfo Provinsi NTB bersama Kepala Bappenda NTB di ruang ruang Call Center Bappenda NTB, Senin (21/09/20)

“Dengan rincian denda 100 ribu bagi masyarakat umum dan 200 ribu untuk ASN.  Nantinya hasil denda akan diumumkan secara tertulis, rinci dan transparan oleh  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB,” jelas Iswandi.

Dikatakan, sanksi denda ini hanya berlaku jika ada operasi disiplin penerapan protokol Covid-19 yang digelar secara resmi.

Bukti denda tersebut ditunjukkan dengan dengan Surat Ketetapan Denda Administratif (SKDA), yang diberikan kepada para pelanggar.

“Operasi gabungan disiplin masker ini biasanya digelar di tempat-tempat keramaian dan digelar dengan surat tugas resmi.  Jadi kalau ada orang yang mengaku petugas dan meminta denda bisa ditanyakan surat tugas resmi operasi gabungannya,” tuturnya.

Menrut Iswandi, dalam penerapan denda ini tidak saja denda administrasi yang diberlakukan.

Namun ada juga sanksi normatif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. di luar operasi gabungan disiplin masker.  Dicontohkan, seperti  sanksi kerja  kerja sosial atau gotong royong yang diberikan kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker oleh Satpol PP.

“Sebenernya mengenakan masker ini menjadi kebutuhan dan termasuk norma tatanan  baru yang harus dibiasakan bagi masyarakat NTB. Pemakaian masker tidak ada unsur paksaan. Mari kita semua, masyarakat dan ASN sama-sama meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan covid-19 ini,” jelas Iswandi.

Total denda terkumpul

Berdasarkan laporan penerimaan denda Perda No.7 Tahun 2020 per tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2020,  tercatat total denda tanpa masker bagi masyarakat umum dan ASN sebanyak Rp42.160.000,-.

Rinciannya, di Mataram 82 orang masyarakat umum dan 11 orang ASN dengan jumlah Rp.10.200.000.

Berikutnya di Lombok Barat 73 orang masyarakat umum, dan 2 orang ASN dengan jumlah Rp.7.700.000. Di Lombok Utara 16 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp.1.600.000. Di Lombok Tengah 68 orang masyarakat umum dan 3 orang ASN dengan jumlah Rp.7.300.000.

Di Lombok Timur 105 orang masyarakat umum dan 1 orang ASN dengan jumlah Rp.10.700.000. Di Kabupaten Bima 37 orang masyarakat umum dengan jumlah Rp.3.700.000. Dan di Kota Bima 7 orang masyarakat umum dan 4 orang ASN dengan jumlah Rp.960.000.

“Penerapan denda ini bukan untuk mengitimidasi ataupun memeras masyarakat. Tapi ini untuk edukasi dan meningkatkan kesadaran pentingnya disiplin mengenakan masker,” kata mantan Kepala Biro Umum Provinsi NTB ini.

Selain Perda NTB Nomor 7/2020 tentang Penangulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur tentang denda administratif bagi jenis-jenis pelanggar protokol kesehatan penularan COVID-19.

Aturan penerapan sanksi bagi pelanggar, diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pergub NTB Nomor 50/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Dalam aturannya, penerapan sanksi terhadap pelanggar dilaksanakan secara langsung oleh petugas Satpol-PP pada saat operasi penertiban. Satpol-PP bisa melibatkan petugas lainnya, termasuk TNI dan Polri.

Aturan penerapan jenis pelanggarnya, diuraikan dalam Pasal 6. Pada Ayat 1 Huruf a, menyebutkan, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan masker di tempat/fasilitas umum dikenakan denda administratif Rp100 ribu.

Sanksi sosial bagi pelanggar perorangan, telah diatur Pasal 4 Ayat 5 Pergub NTB Nomor 50/2020. Sanksi sosialnya berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bhakti social, membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum dengan mengenakan atribut khusus.

Dengan memberikan  rompi pelanggar Perda dan alat kebersihan, hingga membersihkan selokan.

Kemudian ada juga denda administrarif bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol COVID-19. Dendanya Rp250 ribu.

Selain itu beda untuk penanggung jawab atau pengurus/pengelola tempat usaha, tempat kerja, tempat ibadah, yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda administratif Rp400 ribu.

novita/her/diskominfotikntb

17 September, setelah meresmikan gedung baru universitas Islam Negeri (UIN) MataramMenag melakukan tes swab dan hasilnya positif

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.  Nurhandini Eka Dewi megatakan, pihaknya akan melakukan tracing contact kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau siapun yang ikut hadir mendampingi Mentri Agama saat melakukan kunjungan ke NTB beberapa waktu lalu.

“Kita Akan melakukan kontak tracing dengan orang-orang yang ikut mendampingi Menag saat berkunjung ke Mataram, NTB,” kata Nurhandini Eka Dewi di Mataram, Senin (21/09/20)

Eka menambahkan, scraning dilakukan tergantung kedekatan pada saat Menag Fahrul Razi melakukan kunjungan di Mataram, Pihaknya saat ini sedng berkoordinaai dengan Karo Kesra NTB untuk mendata siapa saja yang hadir pada waktu kunjungan itu.

Seperti diketahui saat kunjungan Menag , Gubernur dan OPD serta tokoh masyarakat, tokoh agama ikut mendampingi.

“Setelah di lakukan trasing,kita akan melakukan scraning berupa rapid test kepada semua pihak yang hadir,isolasi mandiri atau tidk itu nanti tergantung hasilnya,” ujar Eka.

Diketahui,  pada tanggal 16-17 September Menteri Agama RI, Fahrul Razi melakukan kunjungan kerja ke NTB, dan meresmikan Gedung Baru UIN Mataram.

Sebelumnya,Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19.  Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama,  Kevin Haikal.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” terang Kevin di Jakarta, Senin (21/09/20).

Dikatakan, meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat.

BACA JUGA; 

Terkonfirmasi Positif Covid-19, Menag Fahrul Razi Menjalani Isolasi dan Istirahat

“Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” kata Kevin.

AYA

Menag mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Agama, Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik.

Kabar kondisi kesehatan Menag ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama, Kevin Haikal.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif.  Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” terang Kevin di Jakarta, Senin (21/09/20).

“Meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” lanjutnya.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan, Menag sementara ini akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menag sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

“Menag minta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan. Koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring,” lanjutnya.

Menurut Oman, Menag juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

BACA JUGA; 

Tracing Contact  dilakukan  ke Seluruh OPD,  Saat Menag Kunjungi NTB

Guberur Imbau Masyarakat Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

“Siapapun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” tutup Oman.

Humas

Untuk penyelenggaraan mendatang, akan ditunjuk lebih dari satu kurator. Beberapa kurator yang ditunjuk akan membentuk satu panel diskusi guna merumuskan tema dan menentukan seniman mana yang karyanya bisa ditampilkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Tanggal 15-19 September jadi catatan sejarah tersendiri bagi pelaku seni khususnya yang tergabung dalam beberapa komunitas seni rupa di NTB, khususya bagi yang mengikuti pameran bertajuk Art Comunity Exibition 2020, di Taman Budaya NTB.

Dengan melibatkan puluhan komunitas seni rupa dan menampilkan 70 karya rupa, gelaran tersebut sekaligus jadi barometer melihat sejauh mana komunitas seni rupa mempengaruhi medan seni rupa NTB.

Kepada lombokjournal.com, penyelenggara pameran Majas Pribadi menyampaikan, komunitas seni dipilih sebagai objek pameran berangkat dari catatan penyelenggaraan pameran tahun sebelumnya.

Kala itu, banyak perupa yang mempersoalkan pola berpameran ya ia selenggarakan. Salah satu yang dipersoalkan adalah bagaimana proses kurator melakukan kurasi terhadap karya yang ditampilkan.

Majas melihat, banyak perupa NTB yang terlibat saat itu belum membuka diri dengan memberi kepercayaan penuh pada kurator, dalam memilih karya mana yang layak dan tidak untuk dipamerkan.

“Misalnya 2019 dipertanyakan, kriterianya apa sih sebenarnya orang bisa ikut eksibisi ini. Niatnya kan nampak tilas perupa perintis ke perupa teranyar hari ini. Tapi itu juga debateble, dipersoalkan, dipertanyakan, kita kok nggak diajak dan sebagainya. Maka hari ini agar tidak terjadi banyak kesalahpahaman dalam kriteria karya maka kita bicara komunitas,” jelasnya. Minggu (20/09/20).

Hal lain yang disinggung Majas kaitannya dengan pola pengelolaan pameran tahun lalu dengan tahun ini.

Untuk Art Community Exhibition 2020, pihaknya lebih menekankan independensi kurator dengan memberi kurator kuasa penuh menentukan komunitas mana yang akan dilibatkan.

Hal tersebut dilakukan agar semua perangkat pameran mulai dari penyelenggara, pemilik galeri (Taman Budaya), kurator dan seniman bisa menjalankan fungsi masing-masing dengan maksimal.

“Soal komunitas, karya apa pun saya tidak mau terlibat. Bahkan sampai display saja saya tidak mau terlibat. Kita nggak mau ikut-ikut. Di banding 2019 jauh. Saya hanya menyiapkan space, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk eksibisi ini jadi tanggung jawab saya. Yang berkaitan dengan komunitas dan pemilihan karya saya nggak ikut-ikut,” jelasnya.

Lebih jauh, pameran kali ini diinisiasi untuk menyongsong penyelenggaraan pameran tahun depan.

Untuk penyelenggaraan pameran tahun mendatang, Majas berencana menunjuk lebih dari satu kurator. Beberapa kurator yang ditunjuk akan membentuk satu panel diskusi guna merumuskan tema dan menentukan seniman mana yang karyanya bisa ditampilkan di dalam pameran. Termasuk menunjuk satu kritikus seni rupa.

“Jadi begini, kurator menurut saya tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh kritik seni. Jadi kemudian ia (kurator) tidak bisa memonopoli gagasan. Maka panel itu nanti, yang saya sebut tiga atau lima orang itu, salah satunya adalah kritikus seni,” paparnya.

Penyangga geliat seni rupa

Terpisah, kurator pameran Sasih Gunalan menyampaikan peran komunitas-komunitas seni rupa jadi penyangga geliat seni rupa di NTB. Hal yang menurutnya menarik untuk ditelaah lebih jauh.

“Sangat menarik. Kalau di NTB geliat komunitas pada tahun 90-an dikuasai Lombok Timur dengan Sanggar Berugak. Memasuki tahun 2000-an ini sudah terpecah,” katanya.

Sasih juga menyampaikan, pada pameran kali ini pihaknya tidak menerapkan pola kuratorial ketat sebagaimana umumnya kurator bekerja.

Ia lebih menitikberatkan pada penentuan komunitas mana yang akan terlibat.

Sementara Sasih, Andi Aftihan selaku Ketua Panitia pameran menyebut tingginya animo masyarakat yang mengunjungi pameran di luar ekspektasinya.

Banyaknya pengunjung yang datang dilihat Andi sebagai respon masyarakat NTB yang sangat merindukan kegiatan-kegiatan hiburan, salah satunya kegiatan kesenian berupa pameran seni rupa.

“Hari pertama pembukaan saja itu ratusan yang datang. Masyarakat butuh hiburan,” ujarnya.

Terlepas dari itu, pihaknya selaku panitia menegaskan kegiatan pameran tetap menjadikan protokol Covid-19 sebagai acuan  pameran.

Untuk diketahui, Art Community Exhibition 2020 melibatkan 14 komunitas seni di NTB dengan menampilkan 70 karya rupa berupa lukisan, patung dan instalasi.

Selain pameran penyelengga juga mengadakan diskusi, tur galeri Instagram, seniman berkarya di tempat, dan beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan seni rupa di NTB.

Ast

Salah satu hal yang penting dalam sistem asuransi sosial adalah membangun semangat gotong royong antar peserta, salah satunya dalam pembayaran iuran

lombokjournal.com —

JAKARTA;    

Penghapusan sistem kelas 1, 2, 3 bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rencananya akan diterapkan tahun 2021.

Bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasionan – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masalah yang kerap dibicarakan, adalah berapa besar iuran yang diberlakukan bagi kelas standar (penggabungan semua kelas) itu?

Berdasarkan penjelasan dari pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) diperoleh keterangan,  pemerintah masih mengkaji besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa sistem kelas yang dimaksud.

Salah seorang anggota DJSN, Muttaqin mengungkapkan, aspek yang diperhitungkan juga tak lepas dari prinsip kesesuaian iuran dengan kemampuan masyarakat, serta tetap mendorong keberlanjutan dan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pemerintah berniat untuk terus memperbaiki ekosistem JKN. Sehingga nanti akan dibuat skenario-skenario iuran. Sekarang belum bisa disampaikan besarannya karena masih tahap kajian untuk salah satu materi finalisasi Naskah Akademik Kelas Rawat Inap JKN,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/9).

Ia juga belum bisa mengira-ngira berapa iuran yang akan ditetapkan. Sebab, secara proses, besaran iuran baru bisa final, setelah manfaat medis berupa kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan manfaat nonmedis berupa akomodasi kelas rawat inap JKN selesai dibahas.

“Kebijakan terkait KDK serta manfaat medis yang diterima peserta juga masih difinalisasi oleh internal Pemerintah. Kalau nanti kesepakatan ada perubahan kebijakan yang berarti terkait KDK tentu akan menjadi salah satu faktor perhitungan iuran. Jadi belum bisa dibuat dengan perkiraan,” tuturnya.

Tidak Dipukul Rata

Di samping itu, Muttaqin juga menuturkan, pada dasarnya tarif tak bisa dipukul rata meski seluruh kelas digabung menjadi kelas standar.

Pasalnya, penentuan tarif INA CBGs atau pembayaran dengan sistem paket akan melihat beberapa hal seperti seperti 11 kriteria kelas standar yang akan disepakati, termasuk kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI.

Di samping itu, tarif untuk rumah sakit pemerintah dan swasta juga tidak bisa disamakan.

“Tarif biaya medis (terkait dengan biaya yang sama sepanjang clinical pathway dan PNPK sama), tarif biaya akomodasi, faktor untuk pengaturan rujukan, dan tetap perlu juga adanya regionalisasi tarif,” imbuhnya.

Nantinya, tarif kelas A (PBI) dan Kelas B (non PBI), misalnya, akan tetap berbeda meski tak terlalu jauh, yakni pada komponen biaya non medis saja.

“Kira-kira hal itu akan menjadi salah satu yang menjadi perhatian ketika penentuan tarif. Karena itu lah, Apabila dibuat menjadi kelas 2, misalnya, bagaimana kemampuan membayar peserta PBPU kelas 3 selama ini ? Tentu perlu analisis kemampuan membayar peserta untuk ini,” jelasnya.

Ia mengingatkan, salah satu hal yang penting dalam sistem asuransi sosial adalah membangun semangat gotong royong antar peserta, salah satunya dalam pembayaran iuran.

Dalam Pasal 19 UU SJSN menyatakan Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

Dalam hal ini, prinsip ekuitas ini berarti kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan.

Jika mengacu Pasal 38 Perpres 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, ujar Muttaqin, disebutkan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

Selain itu, penetapan iuran dilakukan sekurang-kurangnya dengan memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan bayaran iuran.

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal yang sama, disebutkan bahwa besaran iuran akan diusulkan oleh Ketua DJSN kepada Presiden dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Rr

(sumber; CNNIndonesia.com)

Angka kematian karena Covid-19 di Provinsi NTB sebesar 5,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan standar WHO sebesar 3 persen

MATARAM.lombokjournal.com —

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR RS Unram, dan Laboratorium TCM RSUD Dompu m mengkonfirmasi, ada tambahan 25 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Minggu (20/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 155 sampel dengan hasil 130 sampel negatif, tidak ada sampel positif ulangan, dan 25 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 12, kasus kematian 3 (tiga) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 25 kasus baru terkonfirmasi positif, 12 tambahan sembuh baru, dan 3 (tiga) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Minggu  (20/9/2020) sebanyak 3.123 orang, dengan perincian 2.444 orang sudah sembuh, 185 meninggal dunia, serta 494 orang masih positif.

Lalu Gita menegaskan, agar petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

TAMBAHAN 25 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 12 ORANG, KASUS KEMATIAN 3 (TIGA) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 3099, an. MS, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
2. Pasien nomor 3100, an. AAMS, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
3. Pasien nomor 3101, an. INS, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
4. Pasien nomor 3102, an. A, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
5. Pasien nomor 3103 an. PNK, perempuan, usia 21 tahun, penduduk Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
6. Pasien nomor 3104, an. BMY, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
7. Pasien nomor 3105, an. IEF, perempuan, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
8. Pasien nomor 3106, an. RI, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
9. Pasien nomor 3107, an. D, laki-laki, usia 56 tahun, penduduk Desa Batujai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
10. Pasien nomor 3108, an. I, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
11. Pasien nomor 3109, an. S, perempuan, usia 55 tahun, penduduk Desa Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal;
12. Pasien nomor 3110, an. S, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal;
13. Pasien nomor 3111, an. EE, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
14. Pasien nomor 3112, an. M, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Desa Wowonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
15. Pasien nomor 3113, an. S, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
16. Pasien nomor 3114, an. WI, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
17. Pasien nomor 3115, an. S, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
18. Pasien nomor 3116, an. NS, perempuan, usia 9 tahun, penduduk Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
19. Pasien nomor 3117, an. By. MH, laki-laki, usia 8 hari, penduduk Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
20. Pasien nomor 3118, an. KRY, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi terpusat di Kabupaten Dompu;
21. Pasien nomor 3119, an. J, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
22. Pasien nomor 3120, an. MH, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Sakra;
23. Pasien nomor 3121, an. MP, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
24. Pasien nomor 3122, an. I, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
25. Pasien nomor 3123, an. NS, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Selong.

Hari Minggu terdapat penambahan 12 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 2869, an. R, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Pasien nomor 2886, an. M, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
3. Pasien nomor 2898, an. BA, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Desa Banjar Getas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
4. Pasien nomor 2899, an. IRJ, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
5. Pasien nomor 2911, an. IH, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
6. Pasien nomor 2918, an. HAK, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Pasien nomor 2919, an. UH, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. Pasien nomor 2932, an. AY, perempuan, usia 39 tahun, penduduk Desa Masbagik Utara,Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
9. Pasien nomor 2938, an. ER, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
10. Pasien nomor 3000, an. AK, perempuan, usia 44 tahun, penduduk Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
11. Pasien nomor 3001, an. MAZ, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
12. Pasien nomor 3079, an. SH, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Hari Minggu ini juga terdapat penambahan 3 (tig) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 3086, an. BH, perempuan, usia 83 tahun, penduduk Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien memiliki penyakit hipertensi;
2. Pasien nomor 3109, an. S, perempuan, usia 55 tahun, penduduk Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Pasien nomor 3110, an. S, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Pasien memiliki penyakit komorbid.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lau Gita Aryadi mengatakan, penambahan kasus baru positif Covid-19 dan korban meninggal masih terus terjadi.

Menurutnya,  angka kematian karena Covid-19 di Provinsi NTB sebesar 5,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan standar WHO sebesar 3 persen.

“Angka kematian tersebut didominasi oleh kelompok rentan, yakni para lansia dan balita serta pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta lainnya,” katanya.

Karena itu, dihimbau kepada seluruh warga, terutama masyarakat kelompok rentan agar lebih waspada dan lebih intens menjaga kesehatannya.

“Jika terpaksa keluar rumah harus benar -benar menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan serta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat,” kata Lalu Gita..

Rr/AYA

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.iD

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.

PT Pelindo III siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang

LOBAR.lombokjournal.com — Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Direktur Teknik dan Operasional PT. Pelindo III, Putut Sri Muljanto, menginspeksi kesiapan infrastruktur penunjang menyambut perhelatan Internasional MotoGP Mandalika tahun 2021, Minggu (20/09/20).

Menhub menginspeksi Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas, di Kabupaten Lombok Barat, untuk memastikan kesiapan infrastruktur penunjang menyambut Event MotoGP di Mandalika tahun depan.

Direktur Teknik dan Operasional, PT Pelindo III, Putut Sri Muljanto menjelaskan, luas area lahan pembangunan Pelabuhan Gili Mas seluas 66 hektare dengan total investasi pembangunan sebesar Rp 550 Milyar.

Putut mengatakan, saat ini Pelabuhan Gili Mas sudah mulai operasi untuk Kapal Pesiar.

Ia mengungkapkan, untuk antisipasi kekurangan kamar hotel pada event MotoGP 2021, PT Pelindo III telah menyiapkan Hotel Terapung dengan kapasitas dua ribu sampai tiga ribu penumpang di pelabuhan ini.

Di hadapan Menhub dan Gubernur NTB, Putut Sri Muljanto menegaskan, PT Pelindo III telah siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang.

“Kami PT Pelindo III sudah siap menyambut MotoGP Mandalika 2021 mendatang,” tegasnya.

HmsNTB

Program Zero Waste atau bebas sampah menonjolkan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya

MATARAM.lombokjournal.com — Pemprov NTB memiliki banyak program unggulan yang bergulir sejak pasangan Dr. H Zulkieflimansyah dan Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah diberi amanat untuk memimpin Provinsi NTB mulai bulan September 2018.

Beberapa program unggulan itu antara lain Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Program Beasiswa, NTB Hijau, Industrialisasi hingga Desa Wisata.

Sebagian besar masyarakat NTB merespon positif semua program unggulan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari respon masyarakat di media online dan media sosial melalui komunikasi interaksional atau engagement.

Namun dari semua program unggulan tersebut, terpantau ada beberapa program yang paling banyak mencuri perhatian masyarakat.

Berdasarkan laporan analitik PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB terhadap delapan program unggulan sejak Mei hingga September 2020, program NTB Zero Waste dan NTB Hijau yang paling banyak mengundang respon netizen, baik berupa like, komentar dan share.

“NTB Zero Waste dan NTB Hijau merupakan program unggulan NTB yang paling banyak mendapatkan perhatian dari netizen, terutama Zero Waste. Terbukti dengan total engagement terbanyak yaitu 87.588 engagement dengan rata-rata engagement sebanyak 6.256, 2 engagement dalam satu pekan saja,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Minggu (20/09 September/20).

Ia mengatakan, program Zero Waste atau bebas sampah merupakan program yang selalu digaungkan oleh Pemprov NTB, dengan menonjolkan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya.

Program ini merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler.

Pemprov NTB mewujudkan NTB Zero Waste melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Selain itu dilaksanakan dengan kerjasama pengelolaan sampah antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota dan non-pemerintah.

“Kita juga sedang berupa mengembangkan industri pengolahan dan daur ulang sampah, seperti industri waste to product atau industri pusat daur ulang sampah. Industri waste to energy dan industri pengolah limbah B3,” terang Bang Najam, sapaan akrabnya.

Program NTB Hijau merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov NTB dalam menyelamatkan lingkungan dan konservasi hutan yang dilakukan mulai dari bagian hulu hingga hilir. Arti strategis

NTB Hijau adalah perlunya tindakan lokal dalam krisis pemanasan global. Butuh penanganan cepat untuk mengendalikan laju kerusakan hutan dan komitmen mewarisi lingkungan hijau untuk anak cucu.

Dengan kata lain, program NTB Hijau adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan yang selama ini banyak yang gundul.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus menanam pohon untuk memberikan harapan generasi NTB di masa yang akan datang, sehingga mereka dapat melihat dan menikmati rimbunnya pohon dan hutan di NTB.

“NTB Hijau masalah besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan semua stakeholder. Kita tidak mau daerah ini menjadi tandus atau sumber mata air banyak yang hilang. Karena itulah peningkatan kualitas hutan dan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian Pemprov NTB,” tambahnya.

Dari delapan program unggulan yang dianalisis oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, program Industrialisasi mendapatkan engagement sebanyak 47.922 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 3.423.

Selanjutnya program Desa Wisata dengan jumlah engagement sebanyak 44.501 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 3.178. Program JPS Gemilang dengan total engagement sebanyak 35.774 dengan rata-rata engagement sebanyak 2.555 per pekan.

Program unggulan Revitalisasi Posyandu memiliki engagement sebanyak 12.166 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 8.69. Sementara program I-Shop, Desa Tangguh Bencana, dan Beasiswa NTB memiliki engagement antara 7 ribu sampai 13 ribuan selama lima bulan terakhir.

BACA JUGA; 

Dua Tahun ‘Zul-Rohmi’, Bangun Industri dan UMKM di Tengah Bencana

“Seluruh program unggulan NTB mendapatkan total engagement berupa like, comment, share dari netizen sebanyak 255.336, dengan rata-rata engagement sebanyak 2.279 dalam satu pekan,” terangnya.

Platform media apa yang menjadi kanal pembicaraan netizen tentang program unggulan NTB ?. Dari data PRCC terlihat platform media yang paling sering digunakan netizen dalam pembicaraan tentang program unggulan NTB yaitu Instagram sebanyak 47 persen, Facebook sebesar 42 persen, twitter hanya 1 persen dan media online sebanyak 10 persen.

HmsNTB

Pandemi membuahkan ‘berkah’ terselubung, justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) kini genap dua tahun memimpin NTB, sejak dilantik pada 19 September 2018.

Pasangan Zul-Rohmi, telah menorehkan berbagai capaian pembangunan sesuai visi misi NTB Gemilang.

Capaian paling menonjol adalah program industrialisasi dan penguatan UMKM/IKM di NTB.

Penguatan industri ini dilaksanakan di tengah dua bencana yang beruntun melanda NTB. Yaitu, bencana gempa bumi pada bulan Agustus 2018, dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun ini.

Sepanjang 2019, Pemprov NTB memfokuskan energinya pada upaya memulihkan diri dari dampak gempa. Memasuki tahun 2020, sejak awal tahun para pemangku kebijakan dan masyarakat NTB dipaksa untuk berjibaku dengan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, pandemi justru membuahkan ‘berkah’ terselubung. Justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang.

JPS Gemilang diluncurkan dalam tiga tahap. Penyaluran tahap pertama pada 16 April 2020. Meski awalnya sempat diwarnai banyak catatan, JPS Gemilang kemudian dibenahi dalam penyaluran tahap II pada 30 Mei 2020.

Pada penyaluran tahap III, 13 Juli 2020, program ini telah sukses mencuri perhatian berbagai kalangan.

Awalnya JPS Gemilang hanya melibatkan sekitar 300 UMKM. Di tahap berikutnya, angka itu naik menjadi 535 UMKM. Dan pada tahap terakhir, UMKM yang terlibat bahkan menembus 3.271 UMKM lokal NTB.

Industrialisasi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menilai, selama dua tahun terakhir, program industrialisasi memang kian bergema di berbagai daerah di NTB.

Bahkan di tengah merebaknya wabah Covid-19, Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi, seperti sepeda listrik dan motor listrik.

Di tengah pandemi Covid-19, IKM dan UMKM mampu bangkit dan tetap berproduksi dengan dukungan program stimulus ekonomi yang digelontorkan Pemprov NTB.

Lewat program stimulus ekonomi, Pemprov NTB mendorong IKM Permesinan memproduksi 2.130 mesin dan peralatan, yang kemudian dibagikan ke UMKM dan IKM pengolahan.

“Gaung industrialisasi sudah (terdengar). Minimal sudah nggak aneh bagi sebagian besar orang di NTB,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu (16/09/20).

Gubernur mengatakan, butuh waktu beberapa tahun untuk mengedukasi masyarakat supaya mengerti apa itu industrialisasi. Sekarang, sebagian besar masyarakat di NTB sudah mengerti tentang industrialisasi.

“Kalau ngomong, industrialisasi saja (dibicarakan),” katanya.

Industrialisasi merupakan program unggulan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi. Industrialisasi adalah penguatan fondasi perekonomian agar minat berinvestasi di NTB tumbuh.

Menurut Gubernur, industrialisasi di NTB, bukan sekedar pembangunan pabrik atau permesinan yang canggih dan tampak hebat. Tetapi sebagai proses untuk membuat ekonomi NTB yang maju dan modern.

Sejumlah produk industri  telah mampu dihasilkan di NTB. Seperti alat rapid test Corona berbiaya murah dengan kualitas yang sangat baik yang dibuat oleh Profesor Mulyanto melalui Laboratorium Hepatika bersama dengan para pakar lainnya. Dalam setahun mampu memproduksi 600 ribu alat rapid test.

Pengajar dan murid SMK di NTB,  juga bisa memproduksi motor listrik.

Misalnya, SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik “Lingsar”. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik “Le-Bui” dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri.

Kemudian di Sumbawa, para cendekiawan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengembangkan motor listrik “NgebUTS

Sedangkan di Bima, para anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB, sepeda listrik yang bernama ‘Matric-B’ (Mbojo Electric-Bicycle). Selain itu, para  teknisi di berbagai daerah di NTB, kini juga telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, mengatakan program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD dalam tiga tahun mendatang akan tercapai dengan baik. Saat ini, Pemprov sedang fokus menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penanganan dampak ekonomi.

Bahkan, Gubernur sudah  meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB untuk membentuk tim khusus yang fokus berikhtiar pada upaya meminimalisir dan mengurangi angka kematian pasien Covid-19.

Tidak hanya menekan angka kematian, tetapi juga didorong untuk mempercepat kebijakan stimulus ekonomi.

Menurut Bang Zul, jika angka kematian berhasil ditekan, maka akan lebih mudah bagi daerah-daerah yang awalnya masih zona oranye dan kuning berubah menjadi zona hijau.

Sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 18 September 2020, tercatat jumlah  kematian mencapai 179 orang atau sekitar 5,92 persen.

Dengan jumlah kematian itu, Provinsi NTB berada pada posisi kelima nasional dengan tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia.

Meskipun pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Namun, kata Gubernur, kebijakan stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan.

Dengan bantuan mesin-mesin buatan IKM lokal yang memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat meningkat kembali. Karena imbas pertumbuhan ekonomi mulai berjalan pada September ini.

“Kita tidak bolen lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri,” pintanya.

Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, mengatakan distribusi mesin-mesin bantuan stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 1.636 unit. Dengan rincian 1.141 unit mesin sudah selesai diproduksi oleh IKM-IKM NTB dengan persentase sekitar 74 persen.

Kemudian yang sedang dalam proses pembuatan sebanyak 395 unit mesin atau mencapai sekitar 26 persen. Sementara itu, untuk proses kegiatan distribusi mesin-mesin itu, melibatkan sepuluh OPD lingkup Pemprov NTB.

Sehingga kegiatan distribusinya ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober mendatang. Pada minggu pertama bulan Oktober, semua mesin sudah dibagikan kepada kelompok masyarakat atau desa-desa di NTB.

Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu

Industrialisasi bukan satu-satunya program unggulan yang digeber di dua tahun pertama Zul-Rohmi. Program lainnya, zero waste dan revitalisasi Posyandu juga menjadi menu utama kebijakan Pemprov NTB selama dua tahun terakhir.

Zero waste adalah program untuk menjadi NTB sebagai daerah bebas sampah. Program ini merupakan perpaduan yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai sektor.

Khususnya, sektor pariwisata yang sangat membutuhkan kebersihan daerah guna memanjakan wisatawan yang berkunjung.

Substansi program zero waste adalah upaya mengubah sampah menjadi berkah.

“Sampah harus dikelola dari hulu, sampah organik dan non organik harus dipilah, dikelola dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Untuk menyulap sampah menjadi berkah, Pemprov NTB menggerakkan sejumlah tahapan. Pertama, daur ulang sampah. Kedua, pembuatan bahan bakar pelet refuse derived fuel (RDF).

Ketiga, sampah organik, diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan bantuan black soldier fly (BSF) dan cacing serta metode-metode lain .

Saat ini, Pemprov NTB juga telah menjalin kerjasama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet berbahan baku sampah. Sebanyak 3 persen bahan bakar PLTU di NTB kedepannya alan bersumber dari sampah dengan teknik RDF.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain didirikan pabrik RDF 2021 di Kebon Kongok, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil,” sebut Wagub.

Berbagai program turunan zero waste yang dijalankan juga telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Selama 2019, realisasi pengurangan sampah di NTB telah mencapai 6,8 persen dari target 10 persen.

BACA JUGA;

2 Tahun Zul-Rohmi, Wagub; Membangun NTB dengan Kebersamaan dan Cinta

Realisasi penanganan sampah tahun 2019 telah mencapai 34,91 persen dari target sebesar 30 persen.

Di sisi lain, program Revitalisasi Posyandu juga digeber secara serius. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menegaskan, Pemprov NTB kini secara aktif mendorong terbentuknya Posyandu Keluarga.

BACA JUGA;

NTB Zero Waste, Paling Banyak Mengundang Perhatian

“Dengan posyandu keluarga, seluruh masyarakat di desa terlayani sehingga edukasi yang dilakukan menyeluruh,” ujarnya.

Edukasi yang dilakukan di Posyandu Keluarga tidak hanya masalah kesehatan ibu dan anak. Namun juga masalah narkoba, pernikahan anak, lingkungan, potensi bencana, buruh migran ilegal hingga literasi keuangan.

“Semua bisa dilakukan melalui Posyandu,” kata Umi Rohmi.

HmsNTB

Giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata

MATARAM.lombokjournal.com —

NTB sebagai daerah yang memiliki ragam destinasi wisata cukup terpukul dengan pandemi Covid-19.

Wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga NTB harus “menggayung” wisatawan lokal untuk datang menikmati wisata.

Tidak semua destinasi wisata yang telah terekspos di NTB. Minimnya promosi tersebut membuat banyak destinasi baru harus berupaya menarik minat pengunjung dengan mempercantik diri.

Salah satu destinasi baru yang belum terekspos maksimal adalah Pantai Batas Senja. Pantai tersebut berlokasi di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pantai itu dilaunching pada 17 Agustus 2020 lalu.

Pantai tersebut berada di Jalan Lingkar Selatan, yang letaknya tidak jauh dari pantai-pantai indah di sana seperti Pantai Gading, Pantai Mapak Indah hingga Loang Baloq.

Menariknya Pantai Batas Senja ditata sedemikian apik dan sangat instagramable. Deretan lapak di sana menggunakan mini kontainer dengan balutan warna warni. Aneka kursi santai bean bag beragam warna dengan hiasan payung dan spot foto disiapkan di sana.

Senja akan terbenam di mata setiap pengunjung pantai di sana. Begitu indah dengan siur angin pantainya.

Untuk menarik minat wisatawan lokal mengunjungi pantai tersebut, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan, Sabtu (19/09/20) sore, datang langsung mempromosikan dan melaunching Pantai Batas Senja Standart Covid.

Turut hadir dalam acara Launching Pantai Batas Senja Standar Covid anggota DPRD kota Fraksi PKS dan PDIP yakni :

FPKS.

1. Hj. Istiningsih, S.Ag (Ketua Fraksi)
2. Ismul Hidayat, S.Ip
3. Irawan Aprianto, ST
4. H. Syamsul Bahri
5. Drs. Salim Bamasaq

FPDIP

1. Nyayu Ernawati, S.Sos (Ketua Fraksi)
2. I Gede Wiska , S.Pt

3.I Wayan Wardana, SH.

4. I Wayan Sugiartha
5. I Nyoman Yogantara

Selain itu hadir Ketua DPC PDI Perjuangan kota Mataram , Made Slamet yang juga anggota DPRD NTB .

Selly juga  menyapa pengunjung pantai dan membagikan masker, termasuk masker khusus untuk anak -anak.  Ia ingin masyarakat tetap menikmati wisata Kota Mataram, namun harus dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Pantai boleh dihidupkan yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Kita membagikan masker. Saya lihat sudah bagus, setiap Sabtu ada live music, jadi masyarakat kita sudah cerdas. Kita tidak perlu takut tapi tetap waspada,” ujarnya.

Acara puncaknya adalah, Hj Putu Selly melepas puluhan  anak penyu atau tukik  yang disaksikan pengunjung untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya  konservasi. Ini sekaligus meneguhkan  komitmen Selly Manan //SALAM // dalam menjaga pelestarian lingkungan biota laut.

“Karena ini adalah biota laut yang perlu kita jaga, karena telur-telurnya bisa beranak pinak. Saya ingin kalau terpilih ada demplot untuk anak penyu,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat agar tidak mengkonsumsi telur penyu demi kelestarian habitat laut tersebut.

“Saya ingin jadi edukasi wisata untuk tukik. Kalau dia hidup menandakan pantai kita bersih dari sampah. Ini edukasi kepada anak-anak kita, jangan telurnya diambil dan dikonsumsi,” imbaunya seraya menambahkan agar pengelola pantai menambahkan fasilitas bak sampah untuk kebersihan pantai.

Menurutnya, selama pandemi ini  masyarakat  juga butuh refreshing dan berekreasi.

“Nah menghidupkan gairah destinasi menarik seperti Pantai Batas Senja ini, salah satu upaya bagaimana menggerakan kunjungan wisatawan lokal. Masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya, bisa punya destinasi alternatif yang dipastikan bebas Covid-19,” tambah Selly.

Selain itu SALAM  juga melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanganan penyakit menular.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota ini untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Kota Mataram.

“Sosialisasi dan edukasi Perda tentang penanganan penyakit menular ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Semua pihak harus berbuat, termasuk SALAM  juga merasa punya kewajiban untuk sama-sama membangun kesadaran masyarakat,” ujar Selly Andayani.

Pantai Batas Senja sendiri merupakan kawasan pantai destinasi wisata di Kota Mataram. Sebelumnya, pada 17 Agustus lalu, Ketua Fraksi PKS , Istiningsih dan sejumlah Anggota DPRD kota Mataram dari PKS melakukan giat bersih pantai serta  melaunching bantuan  beberapa lapak UMKM Cafe Kontainer pedagang binaan PKS di kawasan pantai batas senja agar nampak lebih rapi dan indah.

Setelah kegiatan tersebut viral di media dan medsos, destinasi pantai batas senja mulai ramai dikunjungi dan menjadi perbincangan publik.

Menurut Selly, pantai Batas Senja bisa menjadi contoh permodelan ( role model ) bagi destinasi wisata bebas Covid-19. Pengunjung yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan : cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mengenakan masker.

“Intinya bagaimana pandemi tidak mematikan sektor  produktif wisata pantai sekaligus  jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Di masa adaptasi new normal ini yang terpenting adalah bagaimana warga melakukan penyesuaian agar tetap bisa beraktivitas ,” kata Selly.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan menambahkan, selain mengkampanyekan protokol kesehatan, kegiatan Selly-Manan di Pantai Batas Senja dalam rangka memberikan  motivasi dan support bagi pelaku wisata agar terus semangat dan bertahan melewati masa sulit ini.

“Semua merasakan dampak pandemi ini, bukan hanya Mataram, Indonesia, bahkan seluruh dunia terkena dampak. Tetapi semangat jangan sampai pudar, kita semua harus bisa beradaptasi dengan tantangan saat ini, tentu saja dengan inovasi dan kreativitas menangkap peluang,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan di Pantai Batas Senja juga mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Ke depan model pariwisata berkelanjutan adalah model pariwisata yang akan mampu bersaing.

“Pantai ini tertata apik dan pengunjunganya mentaati protokol kesehatan, serta menjaga kebersihan. Ini bisa menjadi destinasi alternatif, masyarakat yang jenuh di rumah bisa berekreasi dan berwisata kemari,” katanya.

Dengan begitu, giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata.

Sementara itu Pengelola pantai, Syamsul Bahri mengatakan ide menggagas pantai sejak ia menjadi kepala lingkungan. Ia mulai merintis Pantai Gading. Saat Pantai Gading mulai familiar, ia kemudian merintis Pantai Batas Senja itu.

“Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kita buka lagi di perbatasan Lombok Barat dan Mataram. Kita berinisiatif membuka lapak kecil di sini,” ujarnya.

Awalnya pantai tersebut tidak tertata, namun berkat tangannya, Syamsul yang merupakan anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS ini mulai menata Pantai Batas Senja hingga mulai ramai dikunjungi seperti saat ini.

“Awalnya tidak terawat, akses jalan tidak ada. Kita kemudian buka dan berinisiatif dengan beberapa tokoh untuk bangun,” ujarnya.

Me