Rakor Penanganan Covid-19, Doni Monardo: Iman, Aman dan Imun Harus Tetap Dijaga

Doni mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja luar biasa

LOTENG.lombokjournal.com

Dalam kunjungannya ke NTB, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, berlangsung di Novotel Lombok Tengah, Jum’at (13/11/20).

Seluruh Deputi dan Pakar BNPB ikut dalam rakor ini, baik langsung dan juga melalui virtual. Tak ketinggalan, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov beserta seluruh Satgas Covid-19 NTB turut menghadiri dan mendengarkan perkembangan serta arahan jajaran BNPB di dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Doni Monardo, juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI mengarahkan, agar koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat terus ditingkatkan.

Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, penanganan Covid-19 di tiap daerah dapat semakin terlihat progresnya.

“Hal-hal yang sudah baik ini harus kita jaga, namun yang masih belum optimal, perlu dilakukan langkah-langkah integrasi,” ucapnya.

Doni juga menyinggung peningkatan kasus positif Covid-19 yang terdapat di Pulau Sumbawa belakangan ini. Ia menilai disinilah peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama didalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

“Tokoh agama memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan kami yakin himbauan dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama ini sangat efektif dan mujarab, sehingga bisa ditaati oleh masyarakat,” jelas Doni.

Hal ini tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu saja, melainkan harus secara rutin. Ia yakin dengan persatuan dan kekompakan masyarakat, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi dengan baik. Menyampaikan pesan Presiden RI, Joko Widodo, Ia mengajak masyarakat agar tidak lengah dan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Ini adalah modal utama bangsa kita, ini adalah kekuatan bangsa kita, kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

Doni kemudian mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja dengan luar biasa.

Ia berpesan kepada seluruh masyarakat NTB untuk terus menjaga Iman, Aman dan juga Imun.

“Hanya itulah kunci kita dalam menghadapi Covid-19 ini, kita tidak tau kapan pandemi ini akan berakhir, bisa jadi akan semakin panjang dan tentunya kita membutuhkan kesabaran, kekompakan satu sama lainnya untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 ini,” pungkas Doni.

Pemprov NTB Perkuat Sinergi

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di NTB.

Dikatakannya, Pemprov bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan berbagai upaya menekan angka Covid-19 di NTB. Sosialisasi terus dilakukan guna menjalin sinergi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat.

Wagub menyoroti Revisi 5 Peraturan Kemenkes yang diungkapkannya cukup menyulitkan di dalam melakukan swab. Dalam revisi tersebut, Orang Tanpa Gejala (OTG) dikatakan tidak perlu melakukan swab meskipun ada kemungkinan telah melakukan kontak dengan penderita Covid-19.

“Ini yang sering menjadi alasan masyarakat untuk menolak untuk diswab karena tanpa gejala walaupun kontak erat. Jika dulu, mau ada gejala atau tidak, itu langsung di swab karena memang aturannya begitu,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi menjelaskan, saat ini Pulau Sumbawa memang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Sebelumnya Pulau Lombok mengalami hal serupa, namun berkat penanganan yang baik, Pulau Lombok saat ini memiliki presentase kesembuhan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata nasional.

Selain itu, Umi Rohmi juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan antisipasi sedini mungkin dari masyarakat terhadap Covid-19 disebutnya akan dapat mengurangi risiko yang lebih parah lagi.

“Ini yang kami jaga ke depan, bagaimana orang mau cepat melaporkan dirinya bila tergejala itu jangan didiamkan, menunggu parah baru lapor ke Dinas Kesehatan. Ini yang terus kita dorong dan edukasi agar di Pulau Sumbawa ini jangan sampai presentasenya tinggi seperti Mataram, Lombok Barat dan juga Lombok Tengah,” terangnya.

 

Begitu juga dengan penerapan Perda No. 7 tahun 2020 terkait Penanggulangan Penyakit Menular yang diimbaunya agar lebih masif ditegakkan.

Ia menyadari berbagai kesulitan yang ada selama penegakkan Perda, terlebih hal tersebut merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Wagub mengapresiasi aparat kepolisian yang begitu luar biasa mengawal jalannya Perda.

“Ini memang sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk menegakkan Perda diseluruh lokasi, namun dari waktu ke waktu terus kita berusaha,” lanjut Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras lagi di dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Komunikasi dan sinergi dari lingkup terkecil yakni desa harus sungguh-sungguh digencarkan.

Termasuk juga menangkal berbagai hoaks dan berita-berita negatif yang terkadang menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat.

Rr/HmsNTB




UPDATE Covid-19: Hari Jum’at, 13 Nopember 2020, Bertambah 27 Pasien Positif Covid-19, Pasien Sembuh 9 (Sembilan) Orang, Kasus Kematian 1 (Satu) Orang

Gejala umum terpapar Covid-19  sangat sulit untuk dikenali, tidak hanya deman tinggi, sesak napas atau gangguan pernapasan saja, tetapi juga seringkali sangat mirip dengan penyakit komorbid lain

MATARAM.lombokjournal.com

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium TCM RSUD Bima, dan Laboratorium TCM RSUD H. L. Manambai Abdulkadir mengkonfirmasi, ada tambahan 27 pasien positif Covid-19.

Lalu Gita Aryadi

Dalam siaran pers hari Jum’at (13/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 126 sampel dengan hasil 93 sampel negatif, 6 (enam) sampel positif ulangan, dan 27 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh  9 (sembilan) orang, kasus kematian 1 (satu) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 27 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 9 (sembilan) tambahan sembuh baru, dan 1 (satu) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at (13/11/20) sebanyak 4.382 orang, dengan perincian 3.624 orang sudah sembuh, 233 meninggal dunia, serta 525 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

TAMBAHAN 27 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 9 (SEMBILAN) ORANG, KASUS KEMATIAN 1 (SATU) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

  1. Pasien nomor 4356, an. S, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 3840. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  2. Pasien nomor 4357, an. DM, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 3985. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  3. Pasien nomor 4358, an. HR, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 3985. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  4. Pasien nomor 4359, an. R, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 3840. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  5. Pasien nomor 4360, an. MWS, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  6. Pasien nomor 4361, an. NR, perempuan, usia 39 tahun, penduduk Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  7. Pasien nomor 4362, an. S, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  8. Pasien nomor 4363, an. NA, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  9. Pasien nomor 4364, an. MNA, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  10. Pasien nomor 4365, an. Y, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  11. Pasien nomor 4366, an. NWM, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  12. Pasien nomor 4367, an. HR, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  13. Pasien nomor 4368, an. Y, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Desa Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  14. Pasien nomor 4369, an. IWY, perempuan, usia 23 tahun, penduduk Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  15. Pasien nomor 4370, an. MHF, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  16. Pasien nomor 4371, an. AJ, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  17. Pasien nomor 4372, an. M, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  18. Pasien nomor 4373, an. DJR, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  19. Pasien nomor 4374, an. NH, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  20. Pasien nomor 4375, an. AA, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Bima;
  21. Pasien nomor 4376, an. RI, perempuan, usia 53 tahun, penduduk Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Bima;
  22. Pasien nomor 4377, an. T, perempuan, usia 56 tahun, penduduk Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal;
  23. Pasien nomor 4378, an. SA, perempuan, usia 61 tahun, penduduk Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Bima;
  24. Pasien nomor 4379, an. N, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
  25. Pasien nomor 4380, an. MII, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  26. Pasien nomor 4381, an. ES, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  27. Pasien nomor 4382, an. SMS, perempuan, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Hari Jum’at ini terdapat penambahan 9 (sembilan) orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

  1. Pasien nomor 3273, an. R, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Desa Nangawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
  2. Pasien nomor 3854, an. DDD, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
  3. Pasien nomor 3938, an. MD, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Simpasai, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  4. Pasien nomor 3995, an. IR, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
  5. Pasien nomor 4181, an. AM, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  6. Pasien nomor 4183, an. EAH, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  7. Pasien nomor 4185, an. CM, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  8. Pasien nomor 4197, an. WA, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
  9. Pasien nomor 4210, an. RA, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Hari Jum’at ini juga terdapat penambahan 1 (satu) kasus kematian baru, yaitu pasien nomor 4377, an. T, perempuan, usia 56 tahun, penduduk Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Pasien memiliki penyakit komorbid.

Lalu Gita Aryadi menghimbau, seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh bahaya Covid-19. Virus ini berpotensi menulari siapa saja, tanpa pandang bulu, terutama mereka yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Terlebih gejala umum terpapar Covid-19  sangat sulit untuk dikenali, tidak hanya deman tinggi, sesak napas atau gangguan pernapasan saja, tetapi juga seringkali sangat mirip dengan penyakit komorbid lain, seperti jantung, DB, tipes serta batuk/pilek, asam lambung dan penyakit pencernaan lainnya.

Menurut Lalu Gita, guna meminimalkan resiko kematian, diharapkan kepada warga masyarakat yang mengalami gejala awal penyakit-penyakit tersebut agar lebih dini memeriksakan diri pada petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat.

“Setiap orang wajib menjaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya dengan menerapkan 3M dan 1T, yakni mamakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak  minimal dua meter serta tidak berkerumun atau menjauhi keramaian,” saran Lalu Gita Aryadi.

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.




Penanaman Pohon di Kawasan Mandalika, Kepala BNPB Sumbang Bougenvil dan Flamboyan

Kawasan Mandalika harus dipenuhi bunga dan pohon, untuk Kurangi longsor dan banjir

LOTENG.lombokjournal.com

Aksi penanaman pohon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah (Loteng dilakukan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Kawasan Mandalika, Jum’at (13/11/20)

Gubernur mengaku kedatangan Kepala BNPB ke NTB selalu konsen terhadap penghijauan.

Ia mengharapkan dengan adanya penghijauan di kawasan Mandalika yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional, menjadi langkah awal untuk mendukung perhelatan MotoGP tahun depan.

“Jadi nanti kita ajak anak-anak SMA/SMK untuk menghijaukan area ini. Saya kira anak-anak SMA/SMK akan senang sekali untuk hadir disini,” jelasnya.

Bunga bougenvil dan flamboyan

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan dirinya sangat terkesan dengan kawasan Mandalika yang begitu indah. Ia sangat yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTB ini akan mampu magnet yang dikenal dunia.

“Karena kawasan Mandalika adalah kawasan prioritas nasional dan ini tentunya tidak kalah dengan daerah lain,” jelasnya.

Doni mengatakan, pihaknya akan menyumbangkan sejumlah tanaman bunga seperti bougenvil dan flamboyan untuk memperindah kawasan Mandalika.

Dalam lima tahun ke depan, kawasan Mandalika harus dipenuhi bunga dan pohon untuk mengurangi risiko longsor dan banjir.

“Saya yakin orang semakin banyak datang ke Lombok karena menikmati keindahan alamnya,” jelasnya.

Kegiatan ini turut pula diikuti Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov serta jajaran PT. ITDC.

Rr/HmsNTB




Inflasi Terkendali, Masyarakat Diajak Bijak Memenuhi Kebutuhan

Daya beli masyarakat sampai saat ini masih terbilang stabil

MATARAM.lombokjournal.com

Inflasi di Provinsi NTB bulan Oktober 2020 masih tetap terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima bulan Oktober 2020 sebesar 0,18 persen.

Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,19 persen, dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Secara komulatif, inflasi dari Januari hingga Oktober untuk inflasi gabungan NTB sebesar 0,53 persen. Angka ini lebih rendah dari inflasi komulatif secara nasional yang mencapai 1,07.

Terkait itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM  mengajak masyarakat lebih tenang dan lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah tetap bekerja dan berupaya menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi Covid-19 di semua kabupaten/kota se-NTB, hingga akhir tahun.

“Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, terus berupaya untuk mengantisipsi harga kebutuhan pokok masyarakat, agar tidak mengalami kenaikan harga”, kata Najamuddin Amy, Kamis (12/11/20).

Disampaikan, daya beli masyarakat sampai saat ini masih terbilang stabil dengan beberapa indikator.

“Dengan daya beli yang masih terbilang stabil ini, kita harapkan semoga kedepannya perekonomian di provinsi NTB akan semakin baik”, harapnya.

Inflasi gabungan dua kota

Berdasarkan data BPS, Inflasi Gabungan Dua Kota Bulan Oktober 2020 sebesar 0,18 persen, terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,89 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,21 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,14 persen.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,05 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transportasi sebesar 0,79 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,19 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,02 persen.

Laju inflasi gabungan dua kota tahun kalender Oktober 2020 sebesar 0,14 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Oktober 2019 sebesar 1,25 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Oktober 2020 sebesar 0,68 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Oktober 2019 sebesar 2,22 persen.

Disamping itu, nilai tukar petani (NTP) pada bulan Oktober juga naik sebesar 108,38 naik 1,20 poin dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan ini karena Indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 1,37 persen, lebih besar dari peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,17 persen.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Rr/HmsNTB

 




Peranan Desa Sangat Penting Cegah Terorisme

NTB mampu selalu menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan meskipun dengan berbagai keberagaman yang ada

 LOBAR.lombokjournal.com

Aksi terorisme masih menjadi persoalan tersendiri di Indonesia. Di era digital seperti saat ini, paham radikalisme begitu mudah dijumpai di media sosial.

Edukasi kepada masyarakat akan ancaman terorisme harus semakin masif dilakukan.

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB bekerjasama dengan RRI Mataram menggelar acara Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia (Ngopi Coi) yang berlangsung di Hotel Kila Senggigi Lombok Barat, Kamis (12/11/20).

Kegiatan ini bertajuk Pelibatan Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dalam rangka Pencegahan Terorisme melalui FKPT NTB Bidang Media Massa, Hukum dan Humas.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah kembali menekankan pentingnya peranan aparatur desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. D

esa dan dusun yang merupakan lingkup terkecil disebut Wagub menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi baik sosial ekonomi hingga kesehatan.

“Kami menganggap bahwa apa yang dilakukan, literasi informasi yang menyasar desa dan kelurahan ini menjadi sesuatu yang sangat strategis,” ucap Wagub.

Untuk itulah, program- melibatkan desa sebagai ujung tombaknya. Ia menyadari bahwa banyaknya disinformasi dan kesalahpahaman akan dapat dihindari apabila mampu diatasi sedini mungkin.

“Jika kita bisa mengkolaborasikan seluruh kekuatan ini, sinergi yang luar biasa bersama dengan aparatur desa, ini dapat menjadi garda terdepan kita didalam bagaimana menghambat atau menghindari disinformasi, pemahaman-pemahaman yang salah, yang justru mengancam keutuhan kita sebagai NKRI,” jelas Wagub yang juga akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi menanggapi ancaman terorisme sebagai permasalahan yang serius. Oleh sebab itu, strategi yang baik dan sinergi semua pihak begitu penting di dalam menghadapi persoalan yang satu ini.

“Sungguh-sungguh membutuhkan cara yang humanis, yang betul-betul bisa nyambung dengan pihak-pihak terkait, sehingga mereka bisa menyadari dengan kesadarannya sendiri, tanpa tekanan untuk kemudian memahami bahwa kita adalah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Umi Rohmi juga turut bersyukur NTB mampu selalu menjaga keharmonisan dan rasa kekeluargaan meskipun dengan berbagai keberagaman yang ada.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat mensyukuri berbagai nikmat yang telah diberikan dengan bersama-sama menjaga keutuhan NKRI.

“Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan langkah dan ikhtiar kita untuk terus memperjuangkan NKRI dalam rangka memberantas terorisme di Indonesia ini,” kata Ummi Rohmi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terkecoh dengan berbagai muatan narasi radikalisme, dan segala hal yang berpotensi mengarah kepada tindakan tindakan terorisme.

“Kelompok jaringan teroris ini telah berhasil menggaet generasi muda Indonesia untuk terjebak dalam aktifitas kejahatan terorisme, kita katakan terjebak karena tentu ini kurang edukasi,” ungkapnya.

Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam melawan ancaman terorisme. Selain itu, Rafli juga meminta masyarakat agar semakin pandai dalam memanfaatkan teknologi.

Terlebih diera saat ini, ancaman terorisme begitu mudah ditemukan melalui media sosial.

“Makanya untuk memperkuat masalah ini, perlu kerja bareng, bersama-sama dan tentunya perlu upaya-upaya yang maksimal,” ajak Rafli.

Sebelumnya, Ketua FKPT NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar diberikan Kepala BNPT kepada Provinsi NTB. Ia berharap kedepannya semakin banyak daerah di NTB yang menjadi sasaran pembinaan dalam pencegahan terorisme.

“Kami bangga, bersyukur, dan berterima kasih, Kepala BNPT atas bimbingannya dan perhatian yang luar biasa untuk FKPT NTB,” ujar Syafi’i.

Rr/HmsNTB




M16 Sindir KPUD Kota Mataram Soal Debat Putaran II

M16 juga menyoroti tidak diberi kesempatan media menyaksikan jalannya debat secara langsung. Padahal itu adalah bagian dari kebebasan pers

MATARAM.lombokjournal.com

KPUD Kota Mataram akan menyelenggarakan debat calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram putaran II pada tanggal 14 November 2020 mendatang.

Penyelenggaraan debat putaran II kali ini berbeda dengan debat perdana.

Banyak segmen yang berubah saat debat ke II nanti seperti Paslon Bertanya, Paslon Menjawab. Paling menonjol adalah batas waktu sesi bertanya dan menanggapi pertanyaan, sekaligus tanggapan atas jawaban calon.

Sesi untuk tanggapan terhadap jawaban calon dipotong menjadi satu menit.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16 menanggapi perubahan segmen debat oleh KPUD Kota Mataram. Bambang Mei Finarwanto,  Direktur M16 menyayangkan banyaknya perubahan dalam debat putaran dua ini.

Pada putaran kedua nanti, calon tetap akan dapat bertanya kepada calon lainnya.

Namun berbeda dengan sebelumnya, tema pertanyaan akan ditentukan oleh KPUD Kota Mataram. Calon tidak lagi bebas bertanya secara mandiri.

“Biarkan para calon saling menguji kemampuan. Enggak usah ada pembatas. Kemarin ada sesion tanya jawab antara calon. Sekarang sudah ditentukan oleh KPU temanya. Jadi calon tidak bisa bebas lagi bertanya apa saja ke calon lainnya,” kata Didu sapaan akrab Direktur M16.

Dia menyayangkan durasi segmen debat yang sangat terbatas pada putaran kedua nanti.

“Di debat kedua waktu menanggapi jawaban calon cuma dikasi waktu satu menit. Apa yang mau ditanggapi. Kasi waktu lima menit apa sih repotnya, kok ruwet!” katanya.

Didu mengatakan, dalam debat Pilkada iklan layanan masyarakat jangan terlalu panjang. Dia meminta agar iklan layanan dipersingkat dan durasi waktu digunakan untuk para calon menguji kemampuan mereka.

“Kalau debat pertama ada enam sesion. Sekarang diduga  sesion dikurangi, waktu dikurangi. Iklan layanan enggak usah panjang-panjang, 1-2 menit cukup. Yang penting bagaimana kasi ruang untuk para calon untuk menguji kemampuan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar calon dalam sesi tanya jawab bebas menentukan siapa yang akan ditanya, baik calon Walikota atau calon Wakil Walikota.

“Dengan begitu orang tidak akan beranggapan kalau yang pintar itu calon Walikota saja,” katanya.

Direktur Mi6 melanjutkan harusnya KPU sebagai promotor debat cukup memfasilitasi debat beserta aturan main yang tidak terlalu rigid agar ada suasana entertain dan edukasi.

“Soal tehnis debat maupun materi biarkan para paslon adu kuat konsep maupun argumentasi tanpa diatur atur. Rambu rambunya tentu visi misinya Paslon untuk diperdebatkan sampai tuntas,” urainya .

Terakhir, M16 juga menyoroti tidak diberi kesempatan media menyaksikan jalannya debat secara langsung. Padahal itu adalah bagian dari kebebasan pers.

“Kalau alasan media dilarang masuk adalah kondisi pandemi, ya tinggal terapkan protokol COVID-19. Apa susahnya ?” sesalnya.

Me




M16 Sindir KPUD Kota Mataram Soal Debat Putaran II

M16 juga menyoroti tidak diberi kesempatan media menyaksikan jalannya debat secara langsung. Padahal itu adalah bagian dari kebebasan pers

MATARAM.lombokjournal.com

KPUD Kota Mataram akan menyelenggarakan debat calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram putaran II pada tanggal 14 November 2020 mendatang.

Penyelenggaraan debat putaran II kali ini berbeda dengan debat perdana.

Banyak segmen yang berubah saat debat ke II nanti seperti Paslon Bertanya, Paslon Menjawab. Paling menonjol adalah batas waktu sesi bertanya dan menanggapi pertanyaan, sekaligus tanggapan atas jawaban calon.

Sesi untuk tanggapan terhadap jawaban calon dipotong menjadi satu menit.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16 menanggapi perubahan segmen debat oleh KPUD Kota Mataram. Bambang Mei Finarwanto,  Direktur M16 menyayangkan banyaknya perubahan dalam debat putaran dua ini.

Pada putaran kedua nanti, calon tetap akan dapat bertanya kepada calon lainnya.

Namun berbeda dengan sebelumnya, tema pertanyaan akan ditentukan oleh KPUD Kota Mataram. Calon tidak lagi bebas bertanya secara mandiri.

“Biarkan para calon saling menguji kemampuan. Enggak usah ada pembatas. Kemarin ada sesion tanya jawab antara calon. Sekarang sudah ditentukan oleh KPU temanya. Jadi calon tidak bisa bebas lagi bertanya apa saja ke calon lainnya,” kata Didu sapaan akrab Direktur M16.

Dia menyayangkan durasi segmen debat yang sangat terbatas pada putaran kedua nanti.

“Di debat kedua waktu menanggapi jawaban calon cuma dikasi waktu satu menit. Apa yang mau ditanggapi. Kasi waktu lima menit apa sih repotnya, kok ruwet!” katanya.

Didu mengatakan, dalam debat Pilkada iklan layanan masyarakat jangan terlalu panjang. Dia meminta agar iklan layanan dipersingkat dan durasi waktu digunakan untuk para calon menguji kemampuan mereka.

“Kalau debat pertama ada enam sesion. Sekarang diduga  sesion dikurangi, waktu dikurangi. Iklan layanan enggak usah panjang-panjang, 1-2 menit cukup. Yang penting bagaimana kasi ruang untuk para calon untuk menguji kemampuan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar calon dalam sesi tanya jawab bebas menentukan siapa yang akan ditanya, baik calon Walikota atau calon Wakil Walikota.

“Dengan begitu orang tidak akan beranggapan kalau yang pintar itu calon Walikota saja,” katanya.

Direktur Mi6 melanjutkan harusnya KPU sebagai promotor debat cukup memfasilitasi debat beserta aturan main yang tidak terlalu rigid agar ada suasana entertain dan edukasi.

“Soal tehnis debat maupun materi biarkan para paslon adu kuat konsep maupun argumentasi tanpa diatur atur. Rambu rambunya tentu visi misinya Paslon untuk diperdebatkan sampai tuntas,” urainya .

Terakhir, M16 juga menyoroti tidak diberi kesempatan media menyaksikan jalannya debat secara langsung. Padahal itu adalah bagian dari kebebasan pers.

“Kalau alasan media dilarang masuk adalah kondisi pandemi, ya tinggal terapkan protokol COVID-19. Apa susahnya ?” sesalnya.

Me




Plt. Bupati Lombok Utara Lepas Hasan Ghifari dan Ahlul Hijar, Ikuti MTQ di Padang

Dua orang perwakilan yang mengikuti MTQ tersebut diminta berjuang mengharumkan daerah Lombok Utara di tingkat nasional

TANJUNG.lombokjournal.com

Plt. Bupati Lombok Utara, H Sarifudin SH MH melepas keberangkatan dua kafilah asal KLU, Hasan Ghifari dan Ahlul Hijar, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional XXVIII di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (11/11/20).

Hasan Ghifari akan bersaing mengikuti  mata lomba Karya Tulis Ilmiah Alquran (MIQ dan Ahlul Hijar mengikuti mata lomba Qiro’at Al-Quran.

Sarifudin dalam arahannya mengaku bahagia mendengar kabar ada utusan KLU yang berangkat mengikuti MTQ tingkat nasional. Nyaris keduanya batal berangkat, karena keterbatasan anggaran.

“Saya agak sedikit sedih, oleh karena itu, saya minta untuk sama-sama mencari solusi, kalaupun tidak bisa berangkat dari dana provinsi, maka kita lah yang berusaha,” kata Sarifudin lega.

Menurutnya, dua orang kafilah KLU jika dilihat dari sisi jumlah memang sedikit dibandingkan utusan kabupaten lain. Sehingga harus diperjuangkan secara maksimal untuk bisa berangkat.

Menurutnya, KLU mungkin pertama mengirim utusan untuk cabang lomba MIQ dan Qiro’at Al-Qur’an, sehingga Pemda setempat berusaha memberangkatkan kedua kafilah.

Ternyata,  pengurus Baznasda bisa menyediakan anggaran untuk keberangkatannya.

“Akhirnya saya tidak terlalu gelisah. Alhamdulillah, kita tidak terlalu ribet dalam membuat pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Pemda KLU berpesan kapada dua orang perwakilan yang mengikuti MTQ tersebut, agar berjuang mengharumkan daerah Lombok Utara di tingkat nasional.

“Tidak ada perjuangan untuk kalah. Niatkan bahwa perjuangan untuk Lombok Utara. Dukungan dari Pemda dan masyarakat Lombok Utara,” tandasnya.

Dikatakannya, dalam rentang 10 hari ini, tentu pihaknya tidak bisa memantau, tapi dirinya percaya dan yakin dengan Pemprov NTB.

“Hal-hal yang berkaitan dengan peserta kami percayakan kepada Pemprov NTB. Semoga adik-adik menang dan teruslah berjuang untuk masyarakat Lombok Utara,” pesannya.

Kabag Kesra Setda KLU Syamsudin, MM menyampaikan, pelepasan keberangkatan peserta dari Lombok Utara untuk mengikuti MTQ tingkat nasional di Padang Sumatra Barat akan berangkat hari Kamis (11/11/20) bersama Pemprov NTB.

“Peserta dari KLU diberangkatkan dan dilepas oleh Plt Bupati. Peserta diberikan uang saku dan transport kepada dua utusan KLU yang kita berangkatkan,” tuturnya.

Dijelaskan mantan Camat Tanjung itu, rencananya di Padang kedua peserta dari KLU mengikuti MTQ tingkat nasional selama sepuluh hari.

Persembahan bagi KLU

Salah seorang peserta MTQ tingkat nasional kafilah NTB, Hasan Ghifari kepada tim liputan Humaspro mengatakan, berdasarkan informasi sebelumnya terkait keterbatasan anggaran, Pemprov NTB berharap peserta minta biaya pada Pemerintah Daerah masing-masing.

“Dalam pikiran saya ini jelas tanggungjawab provinsi. Tak elok rasanya dibebankan pada pemerintah daerah. Saya tidak pernah membahasakan ke Pemda KLU. Akhirnya pak Plt Bupati menelepon mengatakan kenapa saya tidak menghubungi beliau, saya bilang itu bukan tanggungjawab kabupaten tapi provinsi,” cerita Hasan.

Hasan merasa momen tersebut kesempatan bagi dirinya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi KLU. Pada beberapa kali MTQ, sambungnya, KLU juga sering mengirim utusan mewakili Provinsi NTB dan juara.

“Untuk tingkat nasional tahun 2018, KLU mengirim 2 perwakilan ke tingkat nasional. Sebagai peserta kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pemda KLU,” ungkapnya.

Disinggung terkait pesan dan motivasi untuk pemuda-pemuda KLU lainnya, Hasan menuturkan selain kewajiban sebagai umat beragama, ternyata ruang-ruang seperti MTQ jika ditekuni bisa dijadikan prestasi.

“Belajar Alqur’an di samping keharusan, juga bisa dijadikan ajang prestasi untuk mengharumkan Lombok Utara pada kancah nasional,” pungkasnya.

apI




Memperjuangkan Keluarga Harmonis, Butuh Sinergi dan Terus Menerus

Masyarakat harus teredukasi dengan baik

LOBAR.lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, memperjuangkan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Barat, diperlukan kerjasama berbagai pihak.

Selain itu, edukasi yang konsisten terus menerus serta dilakukan di berbagai kesempatan.

Wagub mengatakan itu saat memberikan sambutan pada giat bimbingan teknis konseling keluarga, kesetaraan gender, dan hak anak bagi Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Kamis (12/11/20) di Jayakarta Hotel Senggigi, ombok Barat

“Menangani permasalahan-permasalahan kesetaraan gender, bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan, semua ini tentunya butuh sinergi yang luar biasa, strategi yang jitu,” ujar Wagub.

Menurutnya, edukasi ialah mengubah cara pandang masyarakat. Mengubah cara pandang tu harus diakukan terus menerus.

Hingga waktu ke waktu itu dapat diyakini oleh masyarakat, untuk kemudian target dalam membentuk keluarga yang harmonis, mencegah pernikahan dini, mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga, dapat tercapai.

“Ini harus butuh betul-betul proses edukasi yang  tidak seremonial, tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi bagaimana proses edukasi itu masuk ke sistem pengujian, dia bergulir secara reguler, menjadi satu kegiatan yang menyenangkan, maka bisa kita harapkan masyarakat kita teredukasi dengan baik,” ujarnya.

Wagub menyampaikan apresiasinya kepada kegiatannya tersebut, dan juga berharap  agar dalam berkegiatan terus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga dapat terus aktif dan produktif meski dalam masa pandemi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, menerangkan bahwa penanganan-penanganan di lapangan memerlukan ahli, yaitu psikolog.

“Itulah sebabnya pada saat ini kita selama 2 hari akan melakukan bimbingan teknis, bagaimana menangani perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan,” ujarnya.

Apa yang didapatkan dalam Bimtek tersebut diharap dapat membantu para tim dalam menangani kasus-kasus di lapangan.

Rr/HmsNTB

 




Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di NTB Peringkat 7 di Indonesia

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional

 MATARAM.lombokjournal.com

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB masih sering terjadi.

“Jumlah kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB tahun 2020 ini, mencapai 70 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty, Kamis (12/11/20) di Mataram.

Puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi terhitung sejak Januari hingga November. Kasus paling banyak yang ditangani adalah kasus kekerasan terhadap anak.

“70 kasus tersebut diantaranya terjadi di Mataram dengan 18 kasus, Lombok Barat 22 kasus,Lombok tengah 11 kasus, Lombok Timur 7 kasus, Lombok Utara 3 kasus, Sumbawa 2 kasus, Sumbawa Barat 1 kasus, Kota Bima 2 kasus serta Kabupaten Bima 4 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty.

Selain kasus anak, DP3P2KB Provinsi NTB juga banyak menangani kasus Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT).

Rincian jenis kekerasan yang terjadi di NTB yakni, pelecehan seksusual sebanyak 6 kasus, KDRT 10 kasus,TPPO 3 kasus, penelantaran 9 kasus, Hak asuh anak 4 kasus, Penelantaran anak 4 kasus,Kekerasan Physikis 19 kasus, Eksploitasi anak 1 kasus, kekerasan  fisik 6 kasus dan lain- lainnya sebanyak 8 kasus.

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional. Namun dengan upaya pencegahan yang tetap dilakukan, saat ini NTB berada di rangking ke tujuh.

“Dulu kita ada di peringkat kedua namun dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini NtB berada di peringkat 7 se Indonesia,” tegasnya

Husnanidiaty menegaskan, adanya Peraturan Daerah (Perda) perkawinan usia anak yang sudah disahkan cukup membantu untuk mencegah kasus perkawinan usia anak di daerah ini.

Karena dengan adanya payung hukum tersebut, Pemda memiliki dasar hukum untuk melakukan pencegahan terutama pencegahan kasus kekerasan.

Aya