Pesan Gubernur,  KONI NTB agar siap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah berhasrat mengajuka NTB jadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun2028, dan berpesan agar KONI NTB sisap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H.  Zainudin Amali, M.Si dalam acara Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI di Mataram di  Kantor Sekretariat KONI Provinsi NTB, Selasa (24/11/20).

“Mudah-mudahan kita punya keberanian untuk menjadi tuan rumah PON 2028.” kata Gubernur.

Mneurut Gubernur,  mungkin NTB tidak bisa melakukan sendiri namun. Karena itu, Gubernur akan membicarakannya dengan bapak Gubernur NTT.

“Dan kalau bidding nanti semoga direstui NTB dan NTT, sebagai simbol tekad kembalinya prestasi berbakat dari NTB dan NTT. Dan saya kira KONI harus mulai mempersiapkan bidding dan berkomunikasi dengan KONI, untuk menseriusi kesiapan kita bidding menjadi tuan rumah PON 2028,” ujar Gubernur.

Rupanya keinginan itu direspon Menpora. Dalam kesempatan itu Menpora menyampaikan, NTB merupakan sumber atlet nasional dan mengutarakan harapannya,

“KONI NTB harus memulai mempersiapkan target menjadi tuan rumah PON 2028 dan mulai untuk berkomunikasi dengan KONI NTT untuk mewujudkan keinginan tersebut,” kata Menpora.

Penyeahan Alat Pelindung Diri

Saat menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI. Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga, Dirtian Yudiswandarta, ST, MM menyampaikan, ada sebanyak 14.442 paket APD yang terdiri dari masker, hand sanitizer, multivitamin dan goody bag yang dikemas menjadi 1 paket.

Tujuan penyerahan bantuan APD itu untuk pencegahan pandemi Coid-19  terhadap atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

“Karena Atlet merupakan aset Negara yang harus dilindungi,” kata Dirtian Yudiswandarta.

Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Andi Hadianto menyampaikan sebanyak 12 atlet NTB telah mengibarkan bendera Merah Putih di event olahraga Asia dan Asia Pasific.

“Meskipun dalam masa pandemi, ada 11 orang atlet NTB yang sedang berada di Pelatnas, yang Insya Allah akan menyumbangkan  medali untuk Indonesia,” katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali  menerangkan, APD ini ditujukan untuk pelaku olahraga, atlet, pelatih dan keluarga untuk menjaga kesehatan para atlet dan keluarga di masa pandemi.

Rr/HmsNTB

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52

MATARAM.lmbokjournal.com –

Dalam struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si saat Rapat Paripurna ke-satu DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD pada Selasa (24/11/20).

Rapat Paripurna kali ini membahas agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, serta Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

”Dari struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19,” jelas Sekda.

Dijelaskan,  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp 482.367.259.780,00

Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penaganan pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya, perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran bpjs.

Untuk Jaring Pengaman  Sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp 119.460.188.300,00, di luar belanja belanja pegawai yang diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.

Di antaranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52,. Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm).

Termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

ikp/diskominfotikntb

Saat ini proses penyesuaian iuran JKN masih dalam tahap awal

lombokjournal.com —

JAKARTA ;           “Adanya amanat dalam Perpres 64/2020 tentang peninjauan ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional, rawat inap kelas standar, konsekuensinya pada perubahan besaran iuran,,” kata Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

Hal itu dikatakan Menkes Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/11/20).

Sepertinya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengisyaratkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia berdalih penyesuaian iuran sebagai amanat Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 atas kelas standar dan kebutuhan dasar kesehatan (KDK).

Menurutya, penetapan iuran tentunya dengan pertimbangan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, termasuk juga kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut ia memberi gambaran, pertama, penetapan iuran akan menggunakan metode aktuaria. Kedua, pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar dari peserta, inflasi kesehatan, termasuk perbaikan tata kelola program JKN.

Adapun, pemanfaatan program JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang dijamin berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit umum di Indonesia.

“Dasar penentuan manfaat berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang tidak dijamin JKN kemudian akan

Terawan menegaskan, saat ini proses penyesuaian iuran JKN masih dalam tahap awal.

“Masih disiapkan permodelan perhitungan iuran dengan data utilisasi dengan data cost (biaya) dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi dan asumsi berbagai kebijakan,” tandasnya.

Rr/CNNind

KPK berkerja sama dengan Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) Kajati NTB, melakukan evaluasi kerja sama ini dengan mencari solusi yang baik

PEMENANGG.lombokjournal.com –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) seperti yang dilakukan oleh

Koordinator wilayah III KPK, yang meliputi NTB, DKI, Aceh dan Sulut, Aida Ratna Zulaiha bersama Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, dan Plt Bupati Lombok Utara, H Sarifudin SH MH dengan meninjau aset Pemprov NTB yang ada di Gili Trawangan, Senin (23/11/20).

Bersama dalam rombongan tersebut, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Kepala OPD lingkup Pemda KLU.

Koordinator wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha kepada awak media menjelaskan, ini adalah koordinasi antara Pemprov NTB dengan KPK terkait dengan aset-aset pemda yang ada di Gili Trawangan.

“Gili Trawangan ini menjadi salah satu fokus kita karena disini ada kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Intinya harus menguntungkan kedua belah pihak, setidaknya tidak merugikan Pemda”, imbuhnya.

Dijelaskannya, melihat kondisi di lapangan terhadap perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, faktanya area ini adalah area yang dikerjasamakan. Tapi pihak ketiganya seperti tidak bisa mengontrol area yang dikerjasamakan beserta kewajiban-kewajibannya yang belum dipenuhi.

Aida Ratna menjelaskan, pihak KPK berkerja sama dengan Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) Kajati NTB, melakukan evaluasi kerja sama ini dengan mencari solusi yang baik.

“Kita tidak mau merugikan masyarakat tapi harus ada kejelasan dari Pemda, mereka tidak rugi. Seperti cafe-cafe yang berdiri ini, seharusnya bayar pajak tetapi selama ini tidak ada pemasukan (maksimal) kepada pemda. Keputusan nanti menunggu keputusan Asdatun,” terangnya.

Dijelaskan pula, KPK mendorong pencegahan korupsi. Salah satunya, mendorong aset pemda untuk ditertibkan dan diberdayakan.

Dalam pemberdayaan ini harus ada kerja sama dengan pihak ketiga, artinya tidak boleh merugikan pemda dan juga pemda tidak boleh melakukan pembiaran karena pembiaran itu bisa menyebabkan korupsi.

“Potensi PAD bisa hilang. Kalau dari sudut pandang KPK, itu korupsi. Makanya kita harus tata dan koordinasikan supaya pendapatan ini bisa masuk ke pemda,” tandasnya.

Plt Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH usai mendampingi rombongan KPK dan Gubernur NTB mengatakan, Pemerintah Daerah berterima kasih atas kunjungan Gubernur NTB bersama KPK di Gili Trawangan. KPK melakukan supervisi terhadap aset daerah yang ada di Provinsi NTB.

Salah satunya atensi KPK itu terkait lokasi GTI yang dianggap selama ini belum selesai permasalahannya antara masyarakat, perusahaan dan pemda.

“Ini sudah lama, sejak kita masih di Lombok Barat, semoga bisa terselesaikan dengn baik dan tidak merugikan semua pihak. Karena langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini selalu menemui jalan buntu. Semoga dengan keterlibatan KPK bisa selesai,” tuturnya.

Plt Bupati juga mengimbau kepada warga masyarakat KLU yang saat ini mendiami lokasi PT GTI. Mohon diperhatikan, apa yang diambil oleh pemerintah menjadi sebuah keputusan itu mesti diterima, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah.

Jika ada wanprestasi yang dilakukan oleh GTI, pemda akan melakukan langkah cepat untuk bisa membuat seperti kontrak ulang, sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Sampai hari ini, tidak ada yang didapatkan oleh pemerintah dari pihak GTI, tetapi jika melakukan penertiban pada masa pendemi ini masyarakat kita sedang susah. Permasalahan ini kita serahkan ke provinsi, karena segala urusan perizinannya lewat provinsi,” pungkasnya.

sas

Warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar

MATARAM.lombokjournal.com –

Anak-anak Muda Milenial  Mataram yang sedang menikmati sore di Warunk Upnormal, mendapat kejutan menyenangkan Senin (23/11/20) kemarin.

Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mendadak hadir di tengah mereka.

TGH Abdul Manan datang bersama istri. Di tempat nongkrong favorit generasi milenial Mataram tersebut, pasangan calon Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani ini hendak berjumpa dengan para relawan pasangan SALAM yang merupakan para penyandang disabilitas dari ibu kota provinsi.

Di sela-sela perjumpaan tersebut, TGH Abdul Manan yang datang mengenakan setelan santai berupa kaos tanpa kerah berbalut jaket dan dipadu celana jeans, menyapa juga para pengunjung Upnormal. Beberapa di antara mereka pun meminta waktu foto bersama. Suka cita terpancar jelas dari wajah para pengunjung.

Tim SALAM juga membagi-bagikan masker pada mereka.

Kata TGH Abdul Manan, pasangan SALAM memang hadir untuk menjadi pemimpin bagi semua. Tak kecuali mereka yang berkebutuhan khusus.

Sudah menjadi rahasia umum kalau selama ini, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus minim perhatian dari pemerintah. Regulasi memang sudah memadai. Namun kedodoran dalam implementasi.

“SALAM hadir untuk melayani semua warga. SALAM tak ingin lagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus menjadi warga kelas dua,” kata ulama kharismatik ini.

Dia menegaskan, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar.

Seperti para penyandang disabilitas yang berjumpa dan bercengkrama dengan dirinya kemarin. Kata TGH Manan, mereka adalah anak-anak muda penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang desain dan juga IT.

Di antara mereka juga kini sedang magang di perusahaan-perusahaan yang bonafid.

Karena itu, SALAM kata Ketua MUI Mataram ini tak ingin potensi besar yang ada pada para penyandang disabilitas Kota Mataram menjadi potensi yang disia-siakan.

Visi Mataram Berkah dan Cemerlang yang diusung pasangan SALAM akan menghadirkan Kota Mataram yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

“Wujud nyatanya adalah menghadirkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang menghadirkan pemerataan layanan dan akses pembangunan bagi semua warga,” katanya.

Pembangunan yang iknlusif akan menjadikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sekelompok orang. Bukan hanya menguntungkan sebagian kalangan. Melainkan dinikmati oleh semua orang. Seluruh warga Kota Mataram tanpa kecuali.

Dipandang Sebelah Mata

Sementara itu, dalam perbincangan dengan Lombok Post, para penyandang disabilitas yang hadir mengaku kalau keberadaan mereka masih acap dipandang sebelah mata.

Itu sebabnya, mereka berharap ke depan, sosok yang terpilih memimpin Mataram bisa lebih memerhatikan para penyandang disabilitas.

“Kami harap kami lebih diperhatikan dan diberdayakan. Terus terang kami hanya ingin mandiri. Tidak dikasihani,” ujar Putu Suara Putra salah seorang penyandang disabilitas Tunarungu.

Selama ini kata dia, potensi penyandang disabilitas memang kurang dimaksimalkan. Kalau pun diperhatikan, hanya sebatas seremonial. Padahal, ia mengaku potensi penyandang disabilitas tidak kalah dengan warga normal lainnya.

Putu misalnya. Semenjak kuliah ia sudah berhasil meraih sederet prestasi di bidang desain grafis. “Saat kuliah di Bandung, saya pernah juara lomba desain grafis taman kota. Saya bersaing dengan orang normal pada umumnya,” katanya.

Belum lama ini, pria yang juga pengajar di salah satu sekolah luar biasa ini juga mampu mengantar siswanya juara dalam lomba desain dan menggambar.

Itu sebabnya, mereka menempatkan harapan di pundak pasangan SALAM sebagai pemimpin yang memberi ruang kreativitas bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dalam pembangunan daerah.

Di tempat yang sama, Tim Pemanangan Pasangan SALAM H Ruslan Turmuzi menegaskan, inti Kota Ramah Disabiltias yang hendak dihadirkan pasangan SALAM adalah memastikan seluruh akses kebutuhan para penyandang disabilitas terpenuhi oleh pemerintah.

Tak kecuali akses pelayanan dasar seperti pendidian dan kesehatan.

Karena itu, kata anggota DPRD NTB ini, orientasi pembangunan dari pasangan SALAM akan benar-benar memerhatikan hal tersebut. Di antaranya menghadirkan akses bagi penyandang disabilitas pada fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah.

Nantinya juga kata Ruslan, informasi pembangunan dari pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan mereka. Misalnya dengan menggunakan penerjemah atau narahubung. Dengan begitu, para penyandang disabilitas di Kota Mataram juga bisa mengakses informasi penting dari pemerintah seperti warga Kota Mataram lainnya.

Me

Pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin

lombokjournal.com —

MATARAM  ;       Disparitas kesenjangan sosial di Kota Mataram masih  tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan banyak warga yang mampu dan kaya, ternyata masih ada masyarakat yang hidup serba berkekurangan.

Bahkan, mereka yang terpaksa bertahan hidup di bantaran sungai dan kolong jembatan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang memilukan ditemukan Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, saat melakukan blusukan di Mataram.

Inaq Salamah, wanita renta berusia sekitar 73 tahun, duduk dalam kondisi lemah di bale-bale bambu. Badannya kurus tak terawat, sudah belasan tahun hidup di bantaran sungai, kolong jembatan di sekitar jalan Pejanggik yang tidak jauh dari pusat pemerintahan kota Mataram .

Melihat kedatangan Selly dan sejumlah tim relawan SALAM, wajah Salamah terlihat sumringah.

Salamah mengaku sudah belasan tahun hidup di kolong Jembatan itu. Selama ini jarang diperhatikan dan hampir tak pernah tersentuh bantuan.

“Sudah lama di sini. Kadang ada petugas Kelurahan saja yang datang, tapi jarang. Tidak dapat bantuan juga,” ujarnya.

Untuk bertahan hidup, sesekali Salamah memulung. Tapi dengan kondisi badan yang lemah dan sakit-sakitan, akhirnya ia hanya berharap dari belas kasih dan santunan para dermawan.

Salamah memiliki empat anak, namun dua diantaranya sudah meninggal dunia.

Menemukan kondisi Salamah, Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani sangat terenyuh. Sedih bercampur geram seperti menyatu.

“Ini kan sangat miris, masih ada masyarakat seperti Inaq Salamah di Kota Mataram. Betapa zalimnya kita, kalau membiarkan hal ini masih terjadi,” kata Selly, Minggu ( 22/11/20).

Ia menegaskan, pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin, seperti Inaq Salamah ini.

Bagi SALAM, jangan sampai ada masyarakat Kota Mataram yang masih kelaparan, hidup  serba kekurangan dan Kumuh.

“Makanya SALAM mengutamakan pentingnya bank data. Pendataan harus tuntas, agar semua program sosial bisa tersalur dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga yang menderita seperti Inaq Salamah ini,” katanya.

Tim relawan SALAM kemudian memberikan bantuan untuk Salamah. Ia juga didata untuk disampaikan ke Dinas Sosial agar mendapat perhatian.

Suka Blusukan dan Berbagi Kehidupan 

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) merupakan pasangan yang sangat suka melakukan blusukan ke tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemimpin bisa melihat langsung kondisi masyarakat di Kota Mataram.

“Pemimpin harus hadir di masyarakat, untuk memastikan agar program-program pemerintah bisa benar-benar dirasakan semua masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan,” tegas Selly.

Menemukan masyarakat dengan kondisi sangat miskin seperti Inaq Salamah sudah seringkali ditemukan Selly dalam blusukannya. Ini juga yang menginspirasi SALAM untuk menggagas program Rantang SALAM, sebuah program bantuan makanan untuk para lansia kurang mampu di Kota Mataram.

Sepanjang blusukan yang dilakukan, Selly juga bisa langsung memotret fakta bahwa masih sangat banyak kawasan yang tergolong kumuh, rumah tidak layak huni, tumpukan sampah yang tak terangkut.

Potret kesehatan yang belum optimal juga ditangkap dari masih banyaknya kasus bayi dan balita kurang gizi, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum sepenuhnya bisa dilakukan masyarakat.

Selain itu, hal yang miris juga, ternyata masih banyak orang terlantar dan anak jalanan yang bertahan hidup hari demi hari di jalanan. Tanpa jaminan kepastian masa depan mereka.

Berempati untuk masalah ini, pekan kemarin, SALAM juga meluncurkan program Razia Perut Lapar di Kota Mataram. Menggunakan beberapa armada kendaraan roda tiga, SALAM menyediakan 1000 bungkus makanan gratis untuk masyarakat kurang mampu di sejumlah kawasan.

Koordinator gerakan 1000 nasi bungkus SALAM, Nyayu Ernawati mengatakan, aksi razia perut lapar mendapat respons positif di masyarakat.

Garakan ini dilakukan dengan konsep dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat peduli dan tim relawan SALAM menyediakan nasi bungkus secara swadaya kemudian tim membagikannya ke masyarakat yang membutuhkan.

“Gerakan ini sekaligus membangun rasa empati dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat Kota Mataram ditengah Pandemi,” ungkap Nyayu.

Menurut Nyayu, sebagai Calon Walikota Mataram, Bunda Selly sejak dulu dikenal penuh rasa kasih sayang dan empati pada masyarakat. Terutama mereka yang belum beruntung dan masih hidup dalam garis kemiskinan.

Saat menjabat Penjabat Walikota Mataram, maupun sebagai Kadis Perdagangan Provinsi NTB, istilah yang kerab disampaikan Selly untuk memotivasi masyarakat adalah “berbagi kehidupan”.

“Berbagi kehidupan ini selalu ditekankan Bunda Selly. Artinya kita yang lebih mampu bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan,” tutur Nyayu.

Ia mengakui semangat seperti ini penting, untuk membantu upaya menekan angka kemiskinan di Kota Mataram. Sebab, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian.

“Harus ada upaya partisipatif bersama, yang juga melibatkan potensi masyarakat itu sendiri,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.

Me

MATARAM.lombokjoural.com  –

Angin segar bakal segera didapatkan para guru honorer yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru di sekolah negeri maupun swasta.

Pemerintah mengumumkan akan memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan 1 juta guru di seluruh Indonesia, secara bertahap.

Pengumuman seleksi penerimaan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini disampaikan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Makruf Amin melalui konferensi video yang digelar secara virtual, Senin (23/11/20) langsung dari Istana Wakil Presiden.

Bersama Wapres turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wapres Makruf Amin memahami bahwa tugas dan peran guru sangat strategis dalam membangun kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang demikian besar.

Namun tidak sebanding dengan penghargaan atau gaji yang diterima oleh tenaga pendidik ini setiap bulannya.

“Namun pengabdian seorang guru di tengah medan dan situasi yang sulit seperti saat ini tidak pernah menurun demi mendarmabaktikan dirinya bagi keberlangsungan generasi Indonesia emas yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan negara ini,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Karena itu Wapres mengingatkan bagi guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi sleksi guru P3K pada 2021 mendatang. Setiap calon guru P3K memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendaftar dan mengikuti ujian sleksi ini dengan baik.

“Hanya guru yang memilikki kualitas dan kemampuan secara akademik dalam tahapan mengikuti sleksi nanti yang bisa ditetapkan sebagai guru P3K oleh pemerintah,” jelas Wapres dari kalangan ulama ini.

Menteri Pendidikan mengungkapkan pengalamannya selama turun ke daerah-daerah pelosok sekalipun, bahwa semangat guru dalam proses belajar-mengajar ditengah keterbatasan penghargaan berupa upah atau gaji yang minim.

Namun motivasi pengabdiannya cukup tinggi. Bagi Menteri, banyak guru yang ditemuinya memiliki kapasitas dan kemampuan mengajar yang tidak diragukan lagi. Hanya belum mendapatkan hak-hak yang layak dari sisi pendapatan dibandingkan dengan guru-guru yang sudah berstatus PNS.

“Karena itu kesempatan baik saat ini hendaknya diambil oleh para guru honorer untuk mengikuti tahapan sleksi untuk bisa menjadi guru dengan status P3K dan akan memperoleh pendapatan yang lebih layak untuk merubah nasib guru ke depan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat sudah menyiapkan penggajian bagi tenaga guru yang lulus melalui rekruitmen guru P3K tahun 2021.

Karena bagaimanapun juga dalam situasi apappun termasuk dalam kondisi Covid-19 saat ini, proses belajar-mengajar bagi anak didik harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti.

Untuk itu pemerintah menganggarkan melalui APBN 2021 dengan nilai belanja yang cukup signifikan bagi lancarnhya proses belajar-mengajar di seluruh institusi Pendidikan.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB M Nasir, SH mewakil Sekretaris Daerah NTB menambahkan, peluang tenaga guru honorer di NTB untuk mengikuti sleksi ini sangat besar untuk bisa lulus sebagai tenaga guru P3K.

Karenanya para guru hendaknuya mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa berkompetensi dengan nilai yang baik agar bisa masuk sebagai tenaga guru P3K.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini juga mengingatkan kepada para guru honorer yang akan mengikuti seleksi untuk hendaknya percaya diri dengan kemampuan masing-masing dan berusaha menghindari calo atau janji-janji untuk bisa lulus dari oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab.

Proses sleksi yang dilakukan nanti dilakukan secara transparan dan jauh dari prakrek-praktek yang merugikan peserta.

IKP@Diskominfo NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc meresmikan Rumah Perempuan KAMMI Mataram, Senin (23/11/2020).

Rumah Perempuan KAMMI tersebut terletak di Jln Raya Sembada Asri Blok E No 1, Depan Masjid Perumahan Griya Sembada Asri, Kekalik Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Niken menyampaikan harapannya, agar Rumah Perempuan KAMMI Mataram ini bisa menjadi pusat edukasi terutama bagi masyarakat sekitar, sebagai tempat belajar anak-anak dan sebagai tempat diskusi untuk membangun tradisi literasi.

“Saya berharap nantinya alumni Rumah Perempuan ini akan menjadi alumni yang hebat, mereka-mereka yang ditempa disini dan bukan hanya untuk para pengurus tapi bagaimana agar Rumah Perempuan ini jadi sumber mata air bagi masyarakat sekitar, sebagai tempat belajar anak-anak di sekitar lingkungan, baik belajar mengaji dan lain-lain” ujarnya.

Hj. Niken menanti  kolaborasi  bersama antara Rumah Perempuan KAMMI  dengan ibu-ibu PKK yang selama ini cukup aktif dengan berbagai kegiatan yang produktif.

“Saya tunggu kegiatan-kegiatan di sini, dan saya pikir harus ada kegiatan untuk anak-anak, remaja dan ibu-ibu, dan nantinya bisa juga berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK. Saya berharap semoga Rumah Perempuan KAMMI bisa berkah dan bermanfaat,” katanya. .

Ketua KAMMI Mataram Arif Rahman mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi Ketua TP PKK NTB yang telah meluangkan waktunya untuk meresmikan Rumah Perempuan KAMMI Mataram.

“Saya membayangkan di ruangan sederhana ini saya berharap lahirnya perempuan perempuan pelanjut Bu Niken di masa yang akan datang” harapnya.

Peresmian Rumah Perempuan KAMMI Mataram ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Hj. Niken dan diakhiri dengan foto bersama seluruh Perempuan KAMMI Mataram.

Rr/HmsNTB

Untuk mencegah penularan Covid-19 diperlukan perubahan perilaku masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium TCM RSUD H.L Manambai Abdulkadir Sumbawa, Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, dan Laboratorium TCM RSUD Domp mengkonfirmasi, ada tambahan 14 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Senin (23/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 560 sampel dengan hasil 541 sampel negatif, 5 (lima) sampel positif ulangan, dan 14 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 9 (Sembilan) orang,  tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan adanya tambahan 14 kasus baru terkonfirmasi positif, 9 (sembilan) tambahan sembuh baru dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Senninn ini (23/11/20) sebanyak 4.623 orang, dengan perincian 3.787 orang sudah sembuh, 246 meninggal dunia, serta 590 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Ariadi.

TAMBAHAN 14 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 9 (Sembilan)  ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 4610, an. MS, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram dan Puskesmas Pagesangan;
2. Pasien nomor 4611, an. GP, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
3. Pasien nomor 4612, an. SP, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Surabaya, Jawa Timur. Pasien merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
4. Pasien nomor 4613, an. MA, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Sibolga, Sumatera Utara. Pasien merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
5. Pasien nomor 4614, an. SF, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
6. Pasien nomor 4615, an. AH, laki-laki, usia 66 tahun, penduduk Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
7. Pasien nomor 4616, an. RN, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Dompu dan Puskesmas Dompu Kota;
8. Pasien nomor 4617, an. R, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
9. Pasien nomor 4618, an. Y, laki-laki, usia 56 tahun, penduduk Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
10. Pasien nomor 4619, an. M, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pasien merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Asrama Haji Mataram;
11. Pasien nomor 4620, an. SB, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD H. L. Manambai Abdulkadir;
12. Pasien nomor 4621, an. YA, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
13. Pasien nomor 4622, an. MB, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4473. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
14. Pasien nomor 4623, an. KA, perempuan, usia 55 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkitCovid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Hari Senin  terdapat 9 (sembilan) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19 :

1. Pasien nomor 3896, an. TA, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Pasien nomor 4024, an. IGP, laki-laki, usia 6 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Pasien nomor 4031, an. RP, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
4. Pasien nomor 4203, an. BPP, laki-laki, usia 12 tahun, penduduk Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
5. Pasien nomor 4204, an. J, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
6. Pasien nomor 4214, an. IP, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
7. Pasien nomor 4248, an. H, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
8. Pasien nomor 4387, an. BN, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
9. Pasien nomor 4514, an. MZ, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Lalu Gita Ariadi mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19 diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut 3 hal.

Dijelaskannya,  pertama Iman, yaitu beribadah sesuai dengan agamanya , dan kedua Aman, yaitu patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yang dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai  masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun.

“Dan ketiga Imun yaitu istirahat cukup, olahraga teratur, tidak panik, bergembira, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19,” kata Lau Gita Ariadi.

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

KLU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Koordinator Wilayah III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB beserta Pemda Kabupaten Lombok Utara, meninjau  keberadaan aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Senin (23/11/20).

Pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus membangun koordinasi dengan KPK dan Asdatun Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Aida Ratna Zulaiha selaku Koordinator Wilayah III KPK yang membawahi wilayah NTB, DKI, Aceh dan Sulawesi Utara mengatakan, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah.

KPK tidak menginginkan agar pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset tidak ada yang merasa dirugikan.

Ke depan pemerintah bersama pihak ketiga dan masyarakat harus duduk bersama, mendiskusikan solusi terbaik dalam pengelolaan aset daerah.

“KPK menginginkan Pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat harus sama-sama diuntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan,” kata Aida.

Asdatun Kajati NTB mengatakan, pihaknya akan bekerja melakukan kajian untuk memberikan masukan penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan, setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK), dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Kajati NTB.

Selain itu, Asdatun Kajati NTB juga perlu mendengarkan presentasi dari pihak Pemprov tentang kronologis dari awal hingga akhir, terkait persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

“Kami akan bekerja melakukan kajian setelah penandatangan SKK,” ujarnya.

Menandatangani SKK

Gubernur  Zul usai  melakukan peninjauan keberadaan aset Pemprov  di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Senin (23/11/20) langsung menandatangani surat kuasa khusus (SKK), bantuan hukum non letigasi lahan Pemerindah Provinsi NTB.

SKK ini akan menjadi dasar Kajati NTB, untuk melakukan kajian terkait penyelesaian aset Pemprov NTB yang ada Gili Trawangan.

Penandatangan berlangsung di Kantor Kajati NTB, dari Gubernur NTB kepada Kajati NTB, disaksikan langsung Koordinator III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB.

“Insya Allah akan dicoba untuk mencari jalan terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat kita,  menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor,” ucapnya

Koordinasi dengan KPK dan Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan akan terus digalakkan.

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

Rr/HmsNTB