Perlu koordinasi dan sinergi lebih intens, agar indeks ketahanan keluarga ini makin bagus

MATARAM.lombokjournal.com –

Program ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian serius, terlebih melihat indeks ketahanan keluarga NTB masih berada pada papan bawah.

Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, NTB tidak akan mencapai visi yang sudah di sepakati bersama.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat membuka sekaligus menjadi narasumber Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga, di Hotel Lombok Plaza, Rabu (25/11/20).

Hj Niken melihat perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih intens lagi dengan semua pihak agar indeks ketahanan keluarga ini semakin bagus.

“Kita sudah punya Perda, kita sudah punya Pergub, tapi untuk melihat koordinasi dan sinergi yang baik masih harus di upayakan, harus memiliki visi ke depan. Kalau visi kita jelas, maka kita Insya Allah akan punya kewajiban bahwa kita harus mencapai visi itu dengan langkah yang kita lakukan hari ini” ungkapnya.

Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun 2045 mendatang,  Indonesia sudah harus masuk ke dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Ini artinya NTB harus berkontribusi dalam program ketahanan keluarga ini, dan berusaha membuat rencana dengan baik dan terukur.

“Maka bisa kita lihat NTB akan menjadi wilayah yang sumber daya manusianya hebat, NTB akan menjadi wilayah yang akan berperan dalam membantu Indonesia masuk ke 5 besar nantinya,” pungkasnya.

Ia menyampaikan materi Rakor guna menyamakan persepsi bersama dengan tema sinergitas perangkat daerah dan lembaga untuk mendukung peningkatan indeks ketahanan keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan pelaksanaan Perda No 4/2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pergub No 24 thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2018.

Dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kembali komitmen tentang pelaksanaan Perda dan Pergub ini.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah inovatif sehingga dapat mengangkat Indeks Ketahanan Keluarga di Provinsi NTB,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diikuti oleh 30 peserta dan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi NTB sebagai narasumber TGH. Patompo, Lc., M.H, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, NGO ,serta pihak akademisi/perguruan tinggi.

Rr/HmsNTB

Disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia

MATARAM.lmbokjournal.com —

Pembangunan Sirkuit Mandalika yang kini tengah berlangsung, bisa mengubah wajah Provinsi NTB dan Indonesia di kancah internasional.

Ungkapan optimis itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat Pertemuan Ramah Tamah dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur Selasa (24/11/20) malam.

LaNyalla mengatakan, sukses pembangunan Mandalika akan mengubah wajah NTB dan Indonesia.

“Karena efek domino ekonomi dari kawasan Mandalika akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Termasuk penyerapan tenaga kerja untuk sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya. Baik tenaga kerja tetap, maupun tenaga kerja musiman pada saat event berlangsung,” tuturnya.

Ditambahkan, potensi transaksi ekonomi dari event maupun kawasan penunjang di Mandalika akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pelaku bisnis.

“Ini juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah, agar masyarakat dan produk lokal dapat terlibat di dalam transaksi atau pasar tersebut. Oleh karena itu, harus disiapkan mulai dari sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembinaan UMKM dan sertifikasi serta uji kompetensi tenaga kerja. Termasuk juga pelatihan vokasi untuk siswa SMK dan Sarjana Jurusan Pariwisata yang diharapkan dapat terserap sebagai tenaga kerja di kawasan penunjang Sirkuit Mandalika.

“Saya berharap sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana serta manfaat dari keberadaan sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya, lebih diintensifkan,” katanya.

LaNyalla yakin jika masyarakat NTB telah mendapat gambaran yang utuh, dukungan dari masyarakat akan semakin kuat.

“Seringkali komunikasi kita yang kurang, menimbulkan apatisme masyarakat terhadap program-program besar pemerintah. Padahal, dukungan masyarakat menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Bila perlu, ujar LaNyalla, buatkan video sebagai sarana sosialisasi Mandalika. Tayangkan di media lokal dan nasional, sehingga semua orang Indonesia memiliki harapan dan kebanggaan dan itu menjadi energi bagi pemerintah.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Karena proyek Mandalika akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Apalagi ada dua momentum sport tourism di Indonesia di tahun 2021 yaitu Piala Dunia U-20, dan MotoGP 2021.

“Tentu momentum ini harus kita jaga bersama, agar dapat terwujud dan berhasil menjadi legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu, tadi kita sama-sama mendengar bahwa masih ada kendala terkait pembebasan lahan di lokasi pembangunan. Ini harus menjadi concern kita semua. Di satu sisi ada kepentingan strategis, bahwa program ini harus berjalan sesuai tenggat waktunya,” harapnya.

Ia mengatakan, pihak Dorna pada Februari mendatang akan ke Lombok untuk meninjau, dan Juni mereka menetapkan batas akhir kesiapan sirkuit.

“Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai lewat. Oleh karena itu, secara khusus saya meminta Senator asal NTB untuk aktif membantu dan berkoordinasi intensif dengan Pak Gubernur, dalam rangka mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika dan kawasan penyangganya,” harap LaNyalla.

Rr/HmsNTB

Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah diajak melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11/20).

Presiden RI H. Joko Widodo dalam kegiaan itu menjelaskan, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilalui, demikian pula tahun 2021 ekonomi global penuh ketidakpastian.

“Untuk itu, ketepatan, kecepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi agar segera pulih,” jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan terutama Covid-19 yang berfokus pada vaksinasi. Karena itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi terutama dukungan UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun pondasi yang kuat dilakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

“Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750 Triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.032 Triliun dan untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 795,5 Triliun. Tentu saja dana tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan,” tutur Presiden.

Presiden mengajak Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien.

Tujuannya, agar program stimulus tersebut dapat berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi

“Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan dalam menghadapi ketidakpastian ini, ” tegas Presiden.

Presiden kembali menekankan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, akan tetapi harus terus melangkah untuk recovery dan pemulihan melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri jelasnya tidak akan langsung digunakan, melainkan harus diuji coba kembali dengan melihat tahapan-tahapan yang berlaku di BPOM.

“Kita harapkan InsyaAllah kalau tidak di akhir 2020, di awal 2021 vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit,” tutupnya.

Penyerahan DIPA lebih awal

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada laporannya menyampaikan, proses penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

Hal ini diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai pembangunan prioritas strategis.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi,” jelasnya.

Menurutnya, keuangan negara menjadi instrument utama dan sangat penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020, diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB  atau sekitar Rp. 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dari pelemahan ekonomi.

“Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif Pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Diharapkan, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. Diharapkan DIPA Kementrian dan Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti.

“Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2021,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

lombokjournal.com —

MATARAM – Pemimpin yang berhasil sejatinya adalah pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat. Pemimpin yang mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga mampu memberikan solusi yang nyata dan tepat sasaran.

Konsep kepemimpinan merakyat ini yang didorong pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM). Bukan sekadar teori, pasangan SALAM melakukannya selama masa kampanye dan jauh sebelumnya.

Tak heran jika, sepanjang masa kampanye ini, pasangan SALAM merekam lebih dari 2 juta langkah kaki yang mengantar mereka turun menyapa masyarakat Kota Mataram.

2 juta langkah kaki Selly-Manan mampu menggetarkan Kota Mataram. Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan Pendidikan dan  Kesehatan ikut tervibrasi dengan gerakan SALAM beberapa bulan terakhir ini.

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

Menjelang Masa Pendaftaran Paslon Pilwakot Mataram, Medio Agustus silam,  SALAM langsung menggebrak  meluncurkan program Guru, Dokter, dan Psikolog Keliling (GuDeK) di sejumlah kawasan di Mataram.

Program ini menyediakan layanan internet gratis, tenaga guru dan dokter juga psikolog untuk mendukung program belajar online di masa pandemi.

“Program GuDeK SALAM ini sangat membantu kami. Terutama saat anak-anak harus belajar secara online. Bukan hanya butuh akses internet tapi juga guru yang membimbing,” kata Hasnah (42) warga Ampenan, Kota Mataram.

Hasnah tadinya kesulitan jika harus membimbing anaknya yang sudah di bangku SMP ketika belajar online. Namun berkah program guru keliling ini, ia bisa terbantu.

Calon Walikota Mataram Selly Andayani memang semakin populer di tengah masyarakat Kota Mataram. Melihat permasalahan UMKM dan kuliner lokal, Selly bersama calon Wakilnya, TGH Manan juga langsung turun, bahkan mencoba langsung mempraktekan “berjualan” serabi dan sate ampet saat bertemu pedagang kecil saat blusukan.

Gaya blusukannya saat menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB terus terbawa Selly, menampakkan karakter unggul yang memang sudah bawaan.

Berdasarkan catatan blusukan Selly-Manan sepanjang masa kampanye mencapai 2 juta langkah kaki lebih, sebab rerata keduanya menghabiskan lebih dari 15 ribu langkah setiap hari, untuk turun ke lapangan.

Haji Adi, warga Karang Genteng, salah seorang relawan SALAM yang selalu setia mengawal perjalanan Selly mengaku kagum dengan ketegaran jiwa kepemimpinan Selly.

“Tidak semua lokasi di Mataram ini bisa dilalui mobil atau sepeda motor. Bunda Selly juga lebih senang jalan kaki saat blusukan, kadang-kadang kita sudah kelelahan tapi beliau masih sangat bersemangat, ini luar biasa,” tuturnya.

Adi mengaku sepanjang mengawal blusukan Hj. Selly, dirinya baru tersadar bahwa di Kota Mataram tak semuanya nampak mewah dan megah. Banyak sudut kota ini yang sebenarnya masih nampak kumuh, dan masih banyak yang minim akses kendaraan dan juga penerangan lingkungan.

“Kota Mataram ini terlihat indah dan bagus di luarannya saja, di pinggiran jalan besar. Tetapi masuk ke pelosok-pelosok baru kita sadar, masih jauh sekali Kota ini dan masih banyak yang harus dilakukan untuk membangunnya,” katanya.

Selain kondisi lingkungan, perekonomian masyarakat juga belum merata di Kota Mataram. Blusukan Selly-Manan masih menemukan masyarakat terutama kaum lansia yang kurang terawat dan susah makan lantaran kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Hal ini menginisiasi SALAM menggagas program Rantang Salam, progam bantuan makanan untuk para lansia terlantar dan kurang mampu.

Melibatkan partisipasi masyarakat, Rantang SALAM juga memanfaatkan jasa driver ojek online sebagai tenaga pengantar makanan kepada tiap lansia yang terdata.

2 juta langkah tak hanya sebatas hitungan jarak yang sudah ditempuh Selly-Manan. Cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan juga dipotret SALAM dalam perjalanan ini.

Sungai misalnya. Masih banyak yang dipenuhi sampah. Terutama saat musim hujan, baik sampah lokal maupun sampah kiriman.

SALAM menegaskan sungai harusnya bisa bersih. Manfaatnya bisa sangat banyak, secara ekonomi. Pengembangan sungai yabg dipercantik juga bisa menjadi ikon wisata kreatif. SALAM juga menggagas Pengolahan Sampah Tuntas Terpadu (Osamtu) untuk membenahi pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Dengan Osamtu diharapkan masalah sampah dan kebersihan sungai bisa selesai dari semua sisi, hulu, tengah dan hilir. Namun ini butuh perubahan mindset masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan.

Sementara itu beberapa  lintasan sungai yang airnya selalu tersedia juga ditaburi bibit ikan oleh SALAM. Tujuannya agar nantinya bernilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga agar masyarakat merasa memiliki sungai tersebut dan bertanggungjawab untuk urusan kebersihan sungai di wilayah mereka itu.

Lingkungan Sindu Barat di Kecamatan Cakranegara juga dikemas menjadi desa wisata kampung buah cemerlang oleh SALAM. Bibit tanaman buah produktif seperi kelengkeng, rambutan, mangga, buah naga dan durian dibagikan untuk masyarakat.

Begitu juga dengan pengenalan dan pengembangan konsep pertanian hidroponik hingga apotik hidup yang didorong SALAM dan para relawannya di sejumlah lokasi potensial.

Selly-Manan juga turun ke perkampungan nelayan. Menangkap kegelisahan mereka dan memberikan solusi-solusi cerdas, seperti mengintergrasikan potensi wisata pantai dan kuliner ikan di kawasan pantai Batas Senja.

Calon Walikota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengatakan, ia lebih sering berjalan kaki saat blusukan agar lebih banyak kesempatan mendengar keluhan dan harapan warga Kota Mataram.

“Ternyata banyak masyarakat kita yang punya keluhan dan harapan kepada pemerintah, tetapi tidak punya akses menyampaikannya. Nah, disinilah peran pemerintah, pemimpin harus hadir. SALAM insyaAllah akan terus menjemput bola dan berada di tengah masyarakatya ke depan,” papar Mantan Penjabat Walikota Mataram tahun 2015 ini, Selasa ( 24/11/20)

Menurutnya, dari hasil blusukannya selama ini banyak masalah di Kota Mataram yang harus segera ditangani dengan baik. Setiap lingkungan dan kawasan pun memiliki pola pendekatan yang memang beragam, tak bisa dipukul rata. Sebab karakter masyarakat dan geografis tiap lingkungan berbeda-beda pula.

Masalah ekonomi dan kesehatan pun demikian. Menurut Selly, perlu ada pendataan yang terpadu dan menjadi satu sistem bank data Kota Mataram ke depan.

“Untuk itu ke depan, para ketua RT, kepala Lingkungan  yang  akan kita  berdayakan optimal. Tentu dengan insentif yang layak dan pantas untuk kinerja mereka.Sehingga mereka benar-benar turun dan mengetahui apa saja permasalahan warganya,dan pemerintah mencarikan solusi,” sambungnya.

Melalui setiap langkah kakinya menyisir wilayah Kota Mataram, Selly ingin memberikan teladan agar pemimpin tidak sekadar berpuas dengan laporan bawahan. Tetapi terjun langsung melihat dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kota Mataram.

“Semua masyarakat Kota Mataram ini harus sama-sama mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada yang sedang makan enak dan mewah-mewahan, sementara di saat yang sama masih ada warga yang lapar dan kesulitan tempat tinggal,” tukasnya.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan mengatakan, kampanye blusukan  door to door saban hari dilakukannya mulai sebelum subuh hingga jam 10 malam.

Dalam setiap blusukan TGH Manan selalu menyempatkan sholat berjamaah bersama masyarakat di lingkungan sasaran blusukannya.

“Bukan hanya jadi lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini juga sebagai edukasi kita untuk Pilkada Sehat di masa pandemi, karena berkumpul2 itu harus dihindari,” katanya.

Menurut TGH Manan, masalah pandemi juga masih menjadi yang utama harus diperhatikan semua pihak. Karena itu pula, dalam setiap blusukannya SALAM selalu mengkampanyekan protokol kesehatan dan membagikan masker gratis untuk masyarakat Kota Mataram.

Me (*)

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi Mewakili Gubernur NTB menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (24/10/20) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda didampingi dua wakil ketua DPRD NTB H. Muzihir dan H. Abdul Hadi berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

Gita memaparkan, nota keuangan dan  Raperda APBD TA 2021 didasarkan pada KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah dan DPRD NTB beberapa waktu lalu sebelumnya.

Disusunnya KUA-PPAS tujuannya mensinergikan arah kebijakan pembangunan dan menjaga konsistensi program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

“Dengan demikian KUA-PPAS merupakan pengikat antara RKPD 2021 dengan nota Keuangan dan Raperda APBD 2021. Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya. Selasa, (24/11/20).

Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB TA 2021 terdiri dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 5.473.931.855.427, belanja daerah sebesar Rp. 5.528.931.855.427. Untuk pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 65.000.000.000.

Ssedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 10.000.000.000.

“Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut, 1. Pendapatan daerah pada RAPBD tahu 2021 direcanakan sebesar  Rp5.473.931.855.427,00,” paparnya.

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pendapat Badan Anggaran DPRD NTB

Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB melalui juru bicaranya Lalu Satriawandi menyampaikan agar eksekutif serius menyusun strategi perencanaan kaitannya dengan industri baru yang digalakkan eksekutif.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat di masa pandemi dan resesi ekonomi saat ini.

Pemprov didorong memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal yang produk usahanya berorientasi ekspor sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor eskportir.

Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan NTB, Banggar meminta eksekutif segera mencari inovasi usaha pariwisata agar sektor pariwisata NTB tetap bertahan, dan bisa menyumbang pendapatan daerah kendati di masa pandemi.

Selain pariwisata, sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu diberikan ruang untuk berkembang oleh eksekutif . Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, baik pada wilayah penyediaan bahan baku produksi dan penyediaan pasar pasca produksi.

“Inovasi dan perluasan skala bisnis perlu didorong eksekutif sebagai pemilik modal,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Investasi pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian juga perlu diperhatikan serius oleh eksekutif, mengingat sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer tersebut.

Eksekutif harus sungguh-sungguh mendatangkan investor untuk menanam modal pada sektor tersebut sehingga perekonomian di NTB dari sektor primer lebih berkembang.

Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang sebelumnya digalakkan eksekutif perlu segera terealisasi. Perealisasian tersebut bisa diawali dengan melakukan penyusunan kerangka kerja yang detail dan cermat agar tepat sasaran.

“Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang dicanangkan eksekutif seperti kawasan untuk smelter, Samota dan Sakosa dan lain-lainnya perlu disiapkan tim percepatan dalam rangka menyusun tahapan-tahapan kerangka kerja yang detail dan efektif sehingga setiap kawasan dapat segera diwujudkan pengembangannya,” terangnya.

Saran Banggar DPRD NTB

Enam buah saran yang disampaikan Banggar kepada eksekutif pada sidang Paripurna DPRD NTB di antaranya peningkatan protokol Covid-19, Pemajuan sektor UMKM, Industrialisasi yang digalakkan eksekutif, Pengembangan BUMD sebagai sektor penunjang utama PAD, penguasaan dan pengurusan aset oleh Pemprov harus lebih serius agar tidak merugikan daerah.

Serta perlunya perhatian lebih eksekutif pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian sebab dua sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputudkan kontraknya. Yang keenam dalam meningkatkan ekonomi daerah maka investasi disarankan fokus pada sektor pertanian dan kelautan, karena sektor ini memberi nilai tambah ada aktivitas mayoritas masyarakat,” terangnya.

AST

Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Mataram.lombokJournal.com —

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi menyampaikan agar Pemerintah serius urus aset yang saat ini izin Hak Guna Usaha (HGU) dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Hal itu diungkapkannya  saat menyampaikan pendapat dan saran terkait penjelasan Gubernur NTB  terhadap  nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Menurut Banggar DPRD NTB, aset tersebut harusnya diambil alih penguasaannya oleh Pemprov dengan mencabut izin kelola dari PT GTI, agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputuskan kontraknya,” papar Satriawandi, Selasa, (24/11/20).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai Rapat Paripurna itu menyatakan jika pihaknya telah dua kali melayangkan somasi dan saat ini, tinggal menunggu jawaban dari PT GTI.

Pihaknya juga melibatkan KPK dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Pihaknya khawatir jika langsung mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin PT GTI tanpa melalui prosedur hukum yang tepat, bisa mengakibatkan kerugian bagi daerah.

Selain itu, hal tersebut bisa merusak citra daerah di mata para investor yang ingin menanam modal di NTB.

“Penyelesaian PT GTI yang sampai dengan saat ini kita sudah pada tahapan somasi ke dua. Apa pun nanti respon dari PT GTI, apalagi tidak memberikan respon,maka kita akan memberikan somasi ke tiga, (waktunya) tiga puluh hari. Sesudah itu kita akan mencari pola yang terbaik bagaimana. Dengan adanya pemberian SKK ini kan dari kejaksaan juga akan membantu kita berpikir bagaimana best solution-nya, menguntungkan bagi daerah, bagaimana ketentuan-ketentuan kerjasama, kemudian investor bagaimana dan tentu masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu penyebab PT GTI tidak mengelola kawasan yang izinnya mereka kantongi karena “suasana kebatinan” saat kontrak kerjasama 24 tahun lalu berbeda dengan saat ini. Sekarang sebagian besar kawasan yang izinnya dikantongi PT GTI, telah dimanfaatkan warga untuk membangun hotel dan pemukiman.

Hal tersebut yang membuat pihak Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Dan yang paling tidak boleh dirugikan dari pihak-pihak tersebut adalah pemerintah.

“Intinya pemerintah tidak boleh rugi. Karena prinsip kerjasama itu adalah pemerintah harus diuntungkan,” katanya.

Saat ini Polda NTB telah mencantumkan penyelesaian lahan Pemprov NTB yang dikelola PT GTI sebagai program prioritas keamanan dan ketertiban.

Lahan tersebut kini dikelola masyarakat sementara izin pengelolaan dikuasai PT GTI yang hingga saat ini belum menunaikan kewajiban untuk mengelola lahan tersebut.

Sesuai kajian KPK, potensi kerugian daerah dari tak dikelolanya lahan tersebut diperkirakan mencapai Rp. 24 miliar per tahun.

Terkait langkah hukum yang akan diambil Pemprov NTB seandainya PT GTI tetap tidak menglola lahan yang berakibat merugikan daerah tersebut, Gita masih mencari solusi terbaik.

Ia juga menuturkan jika PT GTI ingin membangun dan mengelola lahan tersebut asalkan pemerintah terlebih dahulu mengosongkan lahan yang saat ini tengah ditempati masyarakat.

“PT GTI mau membangun, tetapi fakta tidak sama kondisi sekarang ini dengan suasana kebatinan ketika kerjasama itu dibuat dulu. Dulu dalam keadaan clean and clear kosong dulu, ini yang harus dicarikan formula terbaik, tidak merugikan salah satu pihak,” terang Gita.

Ast

Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, Laboratorium TCM RSUD Bima, dan Laboratorium TCM RSUD Dompump mengkonfirmasi, ada tambahan 10 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Senin (23/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 196 sampel dengan hasil 182 sampel negatif, 4 (empat) sampel positif ulangan, dan 10 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 34 orang,  kasus kematian 2 (dua) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 10 kasus baru terkonfirmasi positif, 34 tambahan sembuh baru, dan 2 (dua) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa (24/11/20) sebanyak 4.633 orang, dengan perincian 3.821 orang sudah sembuh, 248 meninggal dunia, serta 564 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lau Gita Aryadi.

TAMBAHAN 10PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 34  ORANG, KASUS KEMATIAN 2 (DUA) ORANG

Kasus Positif tersebut, yaitu;

1. Pasien nomor 4624, an. M, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Asrama Haji Mataram;
2. Pasien nomor 4625, an. AR, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4175. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
3. Pasien nomor 4626, an. AJ, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
4. Pasien nomor 4627, an. NW, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4282. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
5. Pasien nomor 4628, an. IBD, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
6. Pasien nomor 4629, an. AAB, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Ule, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
7. Pasien nomor 4630, an. R, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
8. Pasien nomor 4631, an. IF, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
9. Pasien nomor 4632, an. SM, perempuan, usia 64 tahun, penduduk Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
10. Pasien nomor 4633, an. A, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal.

Hari ini terdapat 34 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19 :

1. Pasien nomor 3453, an. H, perempuan, usia 83 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Pasien nomor 3607, an. RMA, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Pasien nomor 3759 an. MI, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
4. Pasien nomor 3784, an. DY, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
5. Pasien nomor 3820, an. NPN, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
6. Pasien nomor 3844, an. NVW, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
7. Pasien nomor 3845, an. AF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
8. Pasien nomor 3846, an. RM, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
9. Pasien nomor 3891, an. AH, laki-laki, usia 6 tahun, penduduk Desa Bungaeja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
10. Pasien nomor 3899,an. SI, laki-laki, usia 3 tahun, penduduk Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
11. Pasien nomor 3909, an. R, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
12. Pasien nomor 3913, an. H, laki-laki, usia 61 tahun, penduduk Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
13. Pasien nomor 3919, an. AMRL, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
14. Pasien nomor 3929, an. FF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
15. Pasien nomor 3952, an. J, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Penatoi,Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
16. Pasien nomor 3998, an. DP, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
17. Pasien nomor 4004, an. RTR, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
18. Pasien nomor 4005, an. AM, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
19. Pasien nomor 4020, an. R, perempuan, usia 73 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
20. Pasien nomor 4038, an. PA, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
21. Pasien nomor 4115, an. BES, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
22. Pasien nomor 4178, an. MZ, laki-laki, usia 63 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
23. Pasien nomor 4179, an. T, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
24. Pasien nomor 4240, an. A, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
25. Pasien nomor 4249, an. SK, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
26. Pasien nomor 4271, an. MM, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
27. Pasien nomor 4272, an. IKW, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
28. Pasien nomor 4276, an. TS, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
29. Pasien nomor 4410, an. S, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
30. Pasien nomor 4543, an. RF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
31. Pasien nomor 4544, an. DNO, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
32. Pasien nomor 4561, an. LM, perempuan, usia 61 tahun, penduduk Kelurahan Bugis,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
33. Pasien nomor 4562, an. KKS, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Bugis,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
34. Pasien nomor 4563, an. RRD, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Hari Selasa  juga terdapat penambahan 2 (dua) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 4590, an. H, perempuan, usia 69 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien memiliki penyakit komorbid dan dilakukan tatalaksana Covid-19;
2. Pasien nomor 4633, an. A, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Pasien dilakukan tatalaksana Covid-19.

Lalu Gita Aryadi mengatakan, Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan)sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

“Mari kita mulai membiasakan diri dan membudayakan 3M secara kolektif di dalam kehidupan pribadi dan di dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi sehingga tetap bisa produktif dan aman ditengah pandemi ini,” katanya.

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119

Selain menampilkan dan memamerkan karya seni dan budaya pada kesempatan taersebut juga ditampilkan hasil industri kreatif yang diproduksi siswa

MATARAM.lmbokjournal.com —

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, mendapat apresiasi dari Komisi V DPRD NTB karena berhasil mengembangkan potensi pelajar di NTB dalam bidang seni dan budaya.

Keberhasilan Dikbud tersebut tercermin dari maraknya ditampilkannya pelbagai produk seni dan budaya oleh pelajar tingkat SMA, SMK dan SLB se-provinsi NTB.

“Luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, apresiasi luar biasa kepada Dinas Pendidikan (dan Kebudayaan) menyelenggarakan pendidikan di NTB selama ini yang kita lihat hasilnya walaupun dalam masa pandemi mereka masih bisa berkarya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Wirajaya, Senin, (23/11/2020).

Menurut Wirajaya, produk-produk seni dan budaya yang ditampilkan pada gelaran tersebut tak lepas dari kerja keras Dikbud bersama pihak sekolah, dengan memberikan pembinaan kepada para pelajar.

Ke depan, ia berharap kegiatan serupa bisa tetap digelar Dikbud NTB guna lebih merangsang kreativitas pelajar di NTB. Hal itu berguna bagi para pelajar ketika lulus dan terjun ke tengah-tengah masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi. Kita akan carikan link nanti” katanya.

Kepala Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd menyatakan kegiatan Gelar Budaya NTB Gemilang dipilih menjadi tema kegiatan untuk Pekan Kebudayaan Daerah 2020.

“Gelar Budaya ini untuk menyambut Pekan Budaya Daerah dan Pekan Budaya Daerah ini berlaku secara nasional,” ungkapnya.

Dijelaskan, unsur pendidikan dan kebudayaan harus selalu ada pada setiap aktivitas pelajar di NTB. Dua unsur tersebut lalu dikaitkan dengan aspek bisnis yang kelak bisa berguna bagi para pelajar ketika sudah lulus sekolah.

Ia memberikan contoh salah seorang siswa dari SMKN I Sakra yang saat ini sudah memiliki produk sendiri bernama Kopi Aislah. Saat ini, siswa tersebut sudah mengelola gerai di sekolahnya dan memiliki beberapa karyawan.

“Pekan kebudayaan daerah itu dibawah Bud(aya), saya menyatukan, Dik-nya dapat Bud-nya dapat. Saya selalu tidak memisahkan itu, Dik dan Bud,” ujar Aidy.

Selain menampilkan dan memamerkan karya seni dan budaya pada kesempatan taersebut juga ditampilkan hasil industri kreatif yang diproduksi siswa.

“Berekspresi secara seni, budaya, tekhnologi, industri kreatif, kreasi lainnya dan ini kita lombakan,” katanya.

Kegiatan Gelar Budaya NTB Gemilang akan berlangsung selama seminggu dimulai 23-29 November 2020 bertempat di halaman kantor Dikbud Provinsi NTB.

Ast

Struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si menyampaikan, Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021, meliputi tiga komponen utama yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.473.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp141.027.852.946,98 atau meningkat 2,64 persen dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar RR5.332.904.002.480,02,” Ungkapnya.

Sekda menjelaskan, total pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sumber utama pendapatan yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), direncanakan sebesar Rp1.954.341.221.233,00 kemudian Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp3.464.809.730.250,00 dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp54.780.903.944,00.

Selanjutnya, belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.528.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp50.812.413.484,35 atau meningkat 0,93 persen dibandingkan dengan target apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.478.119.441.942,65.

Total belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp4.120.641.130.321,00, belanja modal direncanakan sebesar Rp701.891.282.902,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer, direncanakan sebesar Rp696.399.442.204,00.

Total belanja daerah tersebut, rencananya dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan yang tersebar pada berbagai urusan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp3.482.482.071.942,00.

“Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp230.889.407.757,00, urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp453.776.949.980,00, unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp371.766.172.497,00, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp947.544.812.027,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp26.020.291.897,00 dan unsur pemerintahan umum sebesar Rp 16.452.149.327,00,” jelas Sekda.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan demikian pembiayaan netto sebesar Rp55.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah karena defisitnya pendapatan daerah.

Terakhir, dari struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Yakni  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp482.367.259.780,00, kemudian Jaring pengaman sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penanganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp119.460.188.300,00.

Serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial serta penanganan dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp250.509.637.265,52 termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

Rr/HmsNTB

Guru harus terus mensosialisasikan protokol pencegahan penularan Covid-19

MATARAM.lmbokjournal.com –

Rayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), badan khusus perempuan PGRI NTB menggelar seminar pendidikan dan kesehatan di MAN 2 Mataram, Selasa (24/11/20).

Pembina BKP PGRI NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengaku senang atas terselenggaranya giat eminar yang bertema “peran aktif guru melalui edukasi kesehatan dalam rangka membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah menyongsong era back to school”,

Pembina BKP PGRI NTB yang akrab disapa Bunda Niken i, juga menjadi pembicara dan mengemukakan guru merupakan garda terdepan dalam pencegahan Covid-19 di lingkup sekolah.

“Guru harus menjadi teladan pencegahan penularan Covid-19, dengan mencontohkan kepada siswa dan siswi dalam hal penerapan protokol kesehatan selama pandemi,” ujarnya..

Guru juga diharapkan mampu menjadi motivator, terus berinovasi dalam menyampaikan pelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran selama pandemi, serta harus terus mensosialisasikan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Bunda Niken memberikan semangat kepada para guru agar tetap terus bersemangat dalam memberikan ilmu dan menjadi garda terdepan di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB, Yusuf, S.pd menuturkan bahwa tugas pertama PGRI ialah meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka menyongsong HUT ke-75 PGRI ada banyak kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pengurus besar, maupun pengurus PGRI provinsi NTB dan pengurus PGRI kabupaten/kota di seluruh NTB.

“Akan diluncurkan dua program yakni pertama, aplikasi bantuan guru  yang mana aplikasi ini sudah terdapat banyak sekali tools-toolsnya, serta perogram kedua ialah Tunas TV PGRI sebagai upaya peningkatan profesionalitas guru,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen dan tenaga kependidikan honorer. BSU ini menjadi kado yang patut disyukuri di hari Ulang Tahun PGRI ke-75 oleh para tenaga pengajar.

Rr/(HmsNTB