Rasa trauma serta dampak lain dialami korban harus menjadi pertimbangan aparat kepolisian memberi hukuman kepada pelaku

MATARAM.lombokjournal.com –

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram melalui ketuanya Sirtupillaili, mengecam tindakan pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan yang bekerja di salah satu media online, di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dilakukan oleh SR.

Sirtupillaili mendesak aparat kepolisian segera menindak tegas pelaku.

Kronologis kejadiannya, korban berinisial D, tanggal 18 November lalu berolahraga di Jalan Nyiuh Bubut, di Desa Tegal Maja Kecamatan Tanjung. D yang adalah Pimpinan Redaksi di media online sedang berolahraga lari.

Pukul 17.30 Wita, korban D melihat seorang laki-laki yang adalah pelaku pelecehan seksual melintas menggunakan sepeda motor. Rupanya, pelaku yang kini tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di NTB itu berhenti di tikungan dan berpura-pura memperbaiki headset.

Korban yang sempat mencurigai gerak-gerik pelaku lantas menggenggam erat Gawai pintar miliknya untuk diamankan.

SR lalu menghidupkan sepeda motornya dan semakin mendekati korban dari arah belakang . Saat itu, korban D tidak sempat menoleh ke belakang dan tiba-tiba pelaku langsung meremas bagian dada korban.

Bukannya kabur setelah melakukan pelecahan, pelaku malah ingin kembali mengulangi aksi kejahatannya. Korban yang panik kemudian berteriak sehingga menyebabkan pelaku kabur.

Dalam siaran persnya, Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili mengecam tindakan kekerasaan seksual yang dialami D, jurnalis media online di Lombok Utara tersebut. Aparat kepolisian diminta menindak tegas pelaku.

“Kekerasaan seksual terhadap jurnalis tidak bisa kami tolerir,” tegas Sirtu. Jum’at (04/12/20).

Sirtu memandang jurnalis perempuan rawan mengalami pelecehan maupun kekerasaan seksual baik di tempat kerja, di tengah liputan maupun di lingkungan tempat tinggal.

Untuk itu, ia mengingatkan jurnalis perempuan membekali diri agar terhindar dari perbuatan pelecEhan maupun kekerasaan seksual. Minimal saat menjalankan tugas sebagai jurnalis tidak jalan seorang diri.

Terlepas dari itu, pelaku yang telah diamankan oleh Polres Lombok Utara itu harus tetap diproses secara hukum.

“Ini sudah tindakan pidana dan harus diproses secara hukum,” terangnya.

AJI tidak menginginkan kasus kekerasaan seksual terhadap jurnalis perempuan kembali terjadi.

Koordinator Divisi Perempuan dan Kaum Marjinal AJI Mataram, Atina menambahkan, korban memang tidak dalam menjalankan tugas saat pelecehan seksual berlangsung.

Meski demikian, korban dan perempuan manapun tidak layak mendapatkan pelecehan seperti itu.

Selain mengalami pelecehan seksual, korban juga mendapatkan tindakan kekerasaan seksual karena bagian dadanya terasa sakit.

“Lebih dari itu lagi, psikis korban pelecehan seksual sangat rentan,” tambah Atina.

Rasa trauma serta dampak lain dialami korban harus menjadi pertimbangan aparat kepolisian memberi hukuman kepada pelaku.

“Korban sekarang merasa tertekan dan malu,” ungkapnya.

Menurut Atina, korban menghadapi kasus tersebut seorang diri. Terlebih lagi D mengetahui jika pelaku tidak ditahan karena pasal yang dikenakan adalah pasal 281.

Kini, korban merasa khawatir dan tidak nyaman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

AST

Forum diharapkan jadi katalis antara Pimpinan Media dengan Pemerintah Daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Tema diskusi ‘Sinergi Membangun Daerah’ dipilih Humas dan Protokol Setda KLU, menandai jalinan kerjasama harmonis Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan beberapa media masa di NTB, dalam Forum Pimpinan Daerah dan Pimpinan Media.

Diskusi dengan moderator Kabag Humas dan Protokol, Mujaddid Muhas itu,  diformat dalam acara silaturahmi,  berlangsung di Hotel Amarvati, Malaka Pemenang Barat, Lombok Utara, Kamis (03/12/20) siang.

Hadir sebagai narasumber Pelaksana Tugas (PLT) Bupati KLU H. Sarifudin, Penjabat Sekretaris Daerah KLU, H. Raden Nurjati dan wartawan senior yang juga pimpinan harian Suara NTB H. Agus Talino.

Dalam pengantarnya, Sarifudin menyampaikan, beberapa hal terkait dengan capaian pembangunan di KLU selama kurun waktu kepemimpinannya. Termasuk menyampaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) di KLU yang ia harapkan pengerjaannya dilanjutkan oleh pemimpin KLU mendatang.

PR tersebut diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak proporsional dengan beban kerja, sehingga berdampak pada pendayagunaan tenaga kontrak yang justru membebani anggaran daerah.

“ASN 2600, kontrak 3800. Idealnya memiliki ASN di struktural maupun fungsional, idealnya 4000 ASN,” terang Sarifudin.

Raden Nurjati yang berbicara selepas Sarifudin memaparkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program-program yang menjadi program prioritas daerah yang musti mendapat sokongan anggaran, termasuk menurunnya estimasi pendapatan daerah disebabkan dua bencana beruntun yang menimpa KLU, yakni gempa bumi dan pandemi Covid-19.

“Pendapatan daerah kami mengalami banyak penurunan dibandigkan tahun-tahun sebelumya,” kata Nurjati.

Angka kemiskinan NTB

Agus Talino sebagai narasumber yang notabene mewakili perusahaan media lebih menekankan, bagaimana cara seorang pemimpin daerah dalam menjalankan roda organisasi pemerintahannya.

Pemimpin soyogyanya memiliki kemampuan istimewa. Ia menggambarkan bagaimana pada salah satu forum yang pernah dihadirinya di Jakarta, ia mendapat pemaparan bagaimana luar biasanya Gubernur NTB periode sebelumnya, Dr. TGH. Zainul Majdi, MA dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB.

“Secara teori, sekedar mengapung, ikan mati juga bisa mengapung. Jadi, pemimpin itu harus ada sesuatu yang luar biasa,” terangnya memberi perumpamaan.

Terkait dengan sinergi membangun daerah sebagai tema, Agus menyampaikan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa dikerjakan tanpa adanya kerjasama. Begitu pula dengan pembangunan di KLU. Harus selalu terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dengan media. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya profesionalisme masing-masing pihak dalam bekerja.

Agus mengingatkan, media yang diajak bekerjasama haruslah yang profesional. Untuk itu, pemerintah tidak boleh disalahkan jika tidak memilih jalin kerjasama dengan media yang tak memenuhi unsur profesionalisme.

“Kalau potensi KLU luar biasa. Tapi masih hanya potensi. Baru bisa berfaedah kalau sudah dikerjakan bersama. Termasuk kerjasama antara Pemda denga masyarakat pers,” paparnya.

Pada sesi diskusi, ada beberapa pimpinan media yang mengajukan saran, pendapat dan komentar. Beberapa di antaranya terkait kemiskinan di KLU yang berbanding terbalik dengan kekayaan alamnya.

Juga muncul pertanyaan bagaimana strategi Pemerintah Daerah menjawab tantangan pariwisata di masa pandemi, termasuk belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang belum berbanding lurus dengan kekayaan potensi pariwisatanya. Juga muncul isu dampak pernikahan dini terhadap peningkatan kemiskinan di Lombok Utara.

Salah seorang peserta diskusi, memberikan masukan pentingnya menjadikan potensi kebudayaan sebagai tonggak perekonomian daerah, dengan penerbitan Perda yang mendukung praktek ekonomi berbasis budaya.

“Brem Bayan bisa jadi salah satu sumber pendapatan. Kalau Miras lokal dilarang beredar, kenapa minuman keras luar bebas beredar. Padahal sama-sama haram tetapi yang lokal diinjak-injak,” terang H. Adil dari Lombok Post.

Kegiatan silaturahmi Pimpian Daerah dan Pimpinan Media yang berlangsung di hotel Amarsvati itu  merupakan kegiatan ketiga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menurut Mujaddid Muhas, yang dikenal dekat dengan kalangan media, kegiatan forum itu diharapkan jadi katalis antara Pimpinan Media dengan Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang hal tersebut, maka peserta yang diundang pun cukup lengkap dengan menghadirkan pimpinan media elektronik, cetak dan media online.

“Forum sudah tiga kali berjalan. Diinisiasi oleh Humas Protokol Setda KLU atas saran dari beberapa pimpinan media,” jelas Kabag Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas.

AST

Persiapan pelepasan ekspor serentak dilakukan Menteri Perdagangan

MATARAM.lombokjournal.com –

Presiden RI Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia secara serentak di beberapa provinsi di seluruh Indonesia secara virtual dari Jakarta,  Jumat (04/12/ 20).

Persiapan pelepasan ekspor serentak yang bertajuk “Pelepasan Ekspor ke Pasar Global” dilakukan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto secara terpusat dari PT Bumi Menara Internusa, Lamongan, Jawa Timur.

Salah satu provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Provinsi NTB. Dan NTB mengekspor sebanyak 8 kontainer (20 feet) diekspor Kopi Robusta oleh UD. Berkah Alam dengan nilai US.$ 508.000,00  ke negara tujuan Korea Selatan, dan Ekspor Rumput Laut Kering (Sargassum sp) oleh PT. Panorama Laut Indah.

Juga diekspor sebanyak 12  kontainer (20 feet) dengan nilai US.$ 77.840,00 ke negara tujuan Tiongkok, yang dilepas secara simbolis dalam kegiatan Pelepasan Ekspor ke Pasar Global.

Selain itu, melalui transportasi udara, tercatat 2 komoditi yaitu Mutiara Bulat diekspor ke Australia oleh PT. Autore Pearl Culture sebesar 57,54 Kg dengan nilai US.$ 556.093,33. dan vanili kering diekspor ke USA oleh UD. Rempah Organic Lombok sebesar 605 Kg senilai US.$  86.210.

Pelepasan Ekspor dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi NTB, yang dihadiri oleh Stafsus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama dan Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Alexander Yahya Datok dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah beserta jajarannya.

Dan pelepasan ekspor secara simbolis itu akan dipimpin oleh Presiden RI secara virtual di 14 kota terpilih.

Wakil Gubernur mengatakan, momen ini adalah momen kebangkitan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 yang bias menyerap produk-produk lokal.

“Ini sangat luar biasa, di masa pandemi ini justru harus berlipat-lipat lagi untuk meningkatkan ekspor kita,” terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakan,  ini merupakan suatu langkah konkret oleh Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekspor non tambang.

Kegiatan ini sekaligus memotivasi pelaku usaha di daerah untuk tetap meningkatkan ekspor di masa sulit, meningkatkan peran UKM ekspor, menjaga pelanggan setia serta mendorong peningkatan investasi dan menumbuhkan ekonomi nasional di tahun 2021 mendatang.

“Sekarang kita butuh bersama-sama bergotong royong bagaimana supaya ekspor kita maksimal,” ungkapnya.

Ke depan, diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan aktivitas ekspor di daerah NTB, yang diindikasikan oleh peningkatan nilai ekspor yang signifikan dan penambahan variasi jenis komoditas yang diekspor secara langsung dari Provinsi NTB.

Presiden pangkas birokrasi yang menghambat

Sebelumnya, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengatakan, sudah saatnya melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan mempermudah sistem administrasi dalam birokrasi yang dirasa cukup panjang.

“Satu persatu persoalan yang menghambat kerja ekspor, kita cermati kita carikan solusinya, regulasi yang rumit, sudah saya sampaikan segera kita sederhanakan, prosedur birokrasi yang menghambat, segera kita pangkas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada pihak yang memiliki kewenangan perdagangan luar negeri untuk segera mempercepat perjanjian-perjanjian ekonomi dengan negara lain yang memiliki potensi untuk ekspor barang Indonesia.

Ia juga mengingatkan, agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial belak. Namun dilanjutkan dengan program-program lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekspor produk-produk Indonesia.

“Terakhir saya menginginkan agar kegiatan pelepasan ekspor seperti ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi momentum yang berkelanjutan, menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan foKus, sehingga  arah pembangunan industri di Provinsi NTB dapat berjalan efektif dan efisien, dan smampu mencapai sasarannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III tahun 2020, di Ruang Rapat Gedung DPRD NTB, Jumat (04/12/20).

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penjelasan Badan Pembentukan  Perda terhadap 6 (enam) buah raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB, Penjelasan Gubernur NTB terhadap 1(satu) buah raperda prakarsa Gubernur NTB tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040, serta saran dan pendapat Badan Pembentukan Perda terhadap 1 (satu) buah raperda Prakarsa Gubernur NTB tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Dalam kesempatan itu, Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, Raperda yang diajukan merupakan tuntutan kebutuhan dinamika pembangunan daerah di Provinsi NTB.

Dan alasan yang mendasari diajukannya raperda tersebut karena industrialisasi berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Selain itu, untuk menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Serta menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah dan memberikan dampak sosial yang positif.

Umi Rohmi menjelaskan, beberapa poin penting terhadap raperda di antaranya, yakni peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.

Dan dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan  pengembangan wilayah.

Dengan demikian, Provinsi NTB telah memiliki peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang peta panduan (road map) pengembangan industri unggulan Provinsi NTB.

Kemudian panduan tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan industri provinsi.

“Dalam RTRW Provinsi NTB, arahan pengembangan industri di NTB adalah dibentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB,” katanya.

Menurut Umi Rohmi, Provinsi NTB memiliki potensi industri yang cukup besar. Dan dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan potensi yang ada, perlu dilakukan perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan foKus. Agar arah pembangunan industri di Provinsi NTB dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasarannya.

Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian.

“Maka sudah selayaknya pemerintah Provinsi NTB menyusun kebijakan mengenai pembangunan industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di NTB,” ungkapnya.

Wagub berharap semoga proses pembahasan raperda ini dapat berjalan lancar kedepannya dan berguna bagi pembangunan di NTB.

“Semoga dalam pembahasannya nanti dapat berjalan dengan lancar, sesuai harapan kita bersama untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pembangunan di daerah kita tercinta di NTB,” tutupnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi NTB, H. Makmun mengatakan pembangunan industri mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah dan berkembangnya sektor industri diharapkan dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya H. Makmun menyampaikan bahwa raperda tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.

Rr/HmsNTB

Dari 40 ekor masing-masing kelompok tersebut, 20 ekor sapi pejantan penggemukan, 18 sapi indukan dan 2 ekor pejantan

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Sebanyak 200 sapi diserahkan kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka, Sumbawa, Jumat (04/12/20).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan sapi itu untuk mendukung program 1000 sapi Labangka Food Estate.

Food Estate merupakan program Pemerintah Pusat. Di Indonesia, hanya lima daerah yang dapat, dari lima daerah tersebut, NTB mendapat dua proyek, pertama di Pujut Kabupaten Lombok Tengah, kedua di Labangka, Sumbawa.

“200 sapi ini merupakan awal yang baik, kedepan, jumlahnya akan terus bertambah,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Kata Bang Zul, ke depan Labangka akan menjadi seperti ‘kabupaten sendiri’. Semua kebutuhan ada di Labangka. Semua tanaman pangan, peralatan pertanian, hingga ternak akan dibantu. Kemudian, tambah Bang Zul, semua ternak hingga jagung akan diolah di Labangka.

“Semua ternak dipotong disini, kulit dan tulangnya diolah disini, itu semua harapan kita semua, agar industri hadir di Labangka,” tambah Bang Zul.

Kepada masyarakat, Bang Zul berpesan, seluruh bantuan tersebut harus dijaga, dirawat. Labangka harus menjadi contoh untuk kecamatan di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai bantuan ini menjadikan kita lupa terhadap kewajiban kita semua, meskipun punya banyak sapi, ibadah harus jadi yang utama,” tegas Gubernur

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan, 1000 ekor sapi akan diturunkan di Labangka.

Namun, karena akhir tahun, untuk sementara 200 sapi yang diturunkan. Sisanya akan diberikan pada tahun 2021 mendatang.

“800 ekor akan dikirim tahun 2021 mendatang,” ungkap Ir. Hj. Budi Septiani.

Dari 40 ekor masing-masing kelompok tersebut, lanjutnya, 20 ekor sapi pejantan penggemukan, 18 sapi indukan dan 2 ekor pejantan. Untuk penggemukan akan memanfaatkan limbah-limbah pertanian pada saat panen tiga kali.

Selain itu, Pemprov juga telah menyiapkan bantuan 7,2 Ton Konsentrat untuk setiap kelompok untuk proses penggemukan.

“Selain bantuan sapi, Pemprov telah menyiapkan konsentrat untuk proses penggemukan, serta masing-masing kelompok diberikan mesin pemotong pakan,” tutupnya.

Selain itu, Ketua Kelompok Banyu Urip, Pitraturrahman mengungkapkan rasa syukur dan terimakasihnya kepada Gubernur NTB. Ia menuturkan, sinergi pemerintah pusat dan Pemprov NTB benar-benar dirasakan pada Food Estate Labangka tersebut.

“Alhamdulillah, kami dari salah satu kelompok penerima bantuan sapi sangat berterimakasih kepada Gubernur dan pemerintah pusat,” ungkap pria berisi 32 tahun tersebut.

Lalu Hamullah, Ketua Kelompok Karya Makmur mengaku bantuan tersebut menambah perekonomian masyarakat. Karena menurutnya, ia tidak pernah bermimpi dapat membeli sapi. Tapi kenyataannya, ia bersama anggota kelompoknya mendapat bantuan sapi dari pemerintah.

“Mimpi untuk beli sapi pun tidak pernah, kami sangat bersyukur dalam bantuan sapi, tentu bantuan ini mampu menopang perekonomian kami,” ungkapnya penuh bahagia.

Distribusi ternak sapi tersebut juga dirangkaikan dengan Bimtek Pakan. Nama-nama kelompok penerima bantuan sapi Labangka Food Estate. 1. Karya Makmur, 2. Sabalong Samalewa, 3. Banyu Urip, 4. Hidayah, 5. Taman Kerti.

Rr/HmsNTB

Paradigma terhadap para penyandang disabilitas sudah berganti menjadi subjek dan bagian dari pembangunan bangsa

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengungkapkan,  setiap penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang beragam.

Keterampilan dan kreativitas yang mereka miliki merupakan potensi yang sangat penting untuk terus dikembangkan.

“Penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam seluruh aspek  pembangunan,” ungkap Bunda Niken, sapaan akrabnya, saat mengisi Talkshow di TVRI NTB pada Kamis (03/12/20).

Talkshow bertema “Peran Organisasi Perempuan dalam Mendukung Partisipasi Aktif Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan” itu juga diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, PLAN Indonesia hingga perwakilan dari wirausaha disabilitas.

TP PKK sendiri, lanjut Bunda Niken telah berupaya memberikan pendidikan dalam pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimanapun kondisi seorang anak, ia adalah karunia Tuhan yang harus dijaga.

“Kami di PKK Provinsi NTB, tidak menganggap disabilitas sebagai kekurangan. Sebagai warga negara, kita semua memiliki hak yang sama,” tambah Bunda Niken yang juga ketua Dekranasda Provinsi NTB tersebut.

Kini, paradigma terhadap para penyandang disabilitas sudah berganti menjadi subjek dan bagian dari pembangunan bangsa. Terlebih, sejak terbitnya sembilan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada periode 2019-2020, maka Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan keterlibatan penyandang disabilitas dan seluruh pihak terkait dalam proses pembangunan di Indonesia.

“Sesama anak bangsa, kita semua harus mampu mewujudkan tercapai-nya masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman,” kata Bunda Niken.

Rr/HmsNTB

Pasangan SALAM menyadari keberagaman, heterogenitas penduduk di Kota Mataram adalah modal sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan pasangan Selly-Manan (SALAM) sepanjang masa kampanye Pikada Kota Mataram, bukan sekadar parade politik penuh kepentingan janji manis semata.

Kalaidoskop/ Kilas Balik Jejak kampanye jago koalisi PDIP – PKS ini juga memberi edukasi dan menginspirasi masyarakat dalam banyak aspek, baik politik, ekonomi, sosial budaya, nilai keberagaman, hingga penegakan protokol kesehatan di masa pandemi.

Sebagai pasangan penantang, SALAM mampu mendobrak “dinding tebal” gagasan usang perkotaan. Membawa gagasan berkah dan  cemerlang untuk Kota Mataram yang Madani, SALAM dinilai banyak pihak sudah memenangkan setengah pertarungan di masa kampanye.

Dan, 9 Desember nanti, SALAM diprediksi kuat akan memenangkan seluruh pertarungan di Pilkada Kota Mataram.

Jilbab Ijo Pemimpin Merakyat

Jilbab Ijo menjadi identitas yang akrab dan melekat untuk Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani. Ini mulai populer pertama kali saat Selly mengenakan Jilbab Ijo saat menghadiri perayaan HUT Provinsi NTB 17 Desember 2019 silam, saat Selly masih menjabat Kadis Perdagangan Provinsi NTB.

Memutuskan maju di Pilkada Kota Mataram 2020, dan resmi mendaftar ke KPU Mataram bersama pendampingnya, Calon Wakil Walikota, TGH Adbul Manan September 2020, Jilbab Ijo pun menjadi sebutan yang ear catching  bagi pasangan nomor urut 2 ini.tua Tim Pemenangan SALAM, Eko Anugraha Priyanto didampingi anggota Tim Pemenangan Ruslan Turmuzi mengatakan, feedback yang banyak diterima dari masyarakat bahwa jilbab ijo identik dengan gaya kepemimpinan yang merakyat.

“Sepanjang masa kampanye Jilbab Ijo terbukti makin familiar, dan pasangan Selly-Manan semakin dirasakan sebagai pemimpin yang merakyat, dengan gaya dan pola blusukannya,” kata Eko.

Selly memang tipe pemimpin merakyat dan apa adanya. Bertemu masyarakat seolah tanpa sekat. Mendengar keluhan dan memformulasikan solusinya.

Program Guru, Dokter, Psikolog Keliling (GuDeK) SALAM yang diluncurkannya di pekan pertama kampanye Pilkada Kota Mataram, bukan tanpa alasan. Semua berangkat dari aspirasi dan keluhan masyarakat yang merasakan dampak pandemi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pelajar harus berhadapan dengan pembelajaran virtual menggunakan akses internet. Bagi keluarga yang kurang mampu, ini menjadi kendala. Selain harus menyediakan ponsel cerdas, biaya paket internet cukup mahal.

Dan cukup banyak warga yang menderita sakit namun khawatir jika harus berobat ke pusat pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit. Kepahaman mereka tentang Covid-19 masih belum komprehensif, lebih banyak ketakutan akan terpapar.

Berjalan 3 bulan, program GuDeK SALAM banyak membantu masyarakat. Gagasan tanggap darurat SALAM untuk bencana non alam ini akan menjadi role model Pemkot Mataram mengelola kesiapsiagaan lima tahun ke depan.

Program Menyentuh Masyarakat

Ruslan Turmuzi menambahkan, program SALAM sepanjang kampanye Pilkada Kota Mataram menjadi semacam simulasi kepemimpinan Selly-Manan, nantinya saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Semuanya merupakan penjabaran Visi besar SALAM untuk membangun Kota Mataram Madani yang Berkah dan Cemerlang.

“Semua program dalam kampanye ini akan diwujudkan secara berkesinambungan. Semua merangkum 9 misi SALAM yang menyentuh masyarakat,” imbuh pria yang akrab disapa RT.

Program Bidan SALAM Menyapa diluncurkan SALAM untuk membantu kegiatan posyandu yang terkendala pandemi. Perhatian kesehatan untuk ibu hamil, bayi, dan balita diberikan SALAM.

Program Rantang SALAM diluncurkan Selly-Manan untuk membantu para lanjut usia (Lansia) kurang mampu di Kota Mataram. Kebutuhan dasar makanan dan makanan tambahan disuplai untuk para Lansia ini, agar derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Setidaknya jangan ada lagi masyarakat, khususnya para lansia yang kelaparan di tengah kemajuan Kota Mataram ini.

Sepanjang kampanye, SALAM juga aktif membagikan masker dan mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan. Komitmen ini dipegang dan diimplementasikan secara konsisten, dan mendukung Pilkada Sehat 2020.

Mengedukasi protokol kesehatan, Selly Andayani kerab turun tangan sendiri. Ia bahkan tak canggung memasangkan masker pada anak-anak dan lansia yang dijumpainya.

“Ini membuktikan Bunda Selly sangat peduli dengan kesehatan masyarakat dan percepatan penuntasan pandemi korona di Mataram ini,” tambah Eko.

Sementara itu Kegiatan flashmob SALAM dilengkapi operasional roda tiga dan ambulance memperkuat komitmen SALAM mendukung Pilkada Sehat di masa pandemi.

Selanjutnya Tim Flashmob  SALAM , Hamid menambahkan kegiatan kampanye Pilkada Sehat melalui atraksi Flashmob oleh SALAM akan tetap dilaksanakan setiap hari sampai tanggal 5 desember 2020.

“Puncak kampanye Pilkada Sehat Pilwakot Mataram tanggal 5 Desember , Tim Flashmob SALAM akan membuat atraksi rantai manusia flashmob dari Ampenan sampai dengan Bertais – Swete sesuai protokol kesehatan yang bertujuan mengajak warga kota Mataram untuk mensukseskan Pilkada Sehat , damai dan Aman,” tandas Hamid.

Ekonomi dan UMKM

Aspek ekonomi juga menjadi perhatian SALAM sepanjang masa kampanye. Inspirasi dan motivasi banyak disampaikan Selly-Manan untuk masyarakat, pelaku UMKM, dan generasi muda.

SALAM beberapa kali menggelar kuliner bersama dan pameran jajanan lokal Serabi Mataram. Sasarannya adalah potensi-potensi kuliner lokal yang bisa dikembangkan ke depan.

“Bunda Selly kulineran di Nasi Selak atau pun ke rumah makan Sumbawa yang ada di Mataram, itu pesannya kuat untuk memotivasi pelaku UMKM kuliner kita,” kata Tim Pemenangan SALAM, Nyanyu Ernawati.

Sebelum maju menjadi Calon Walikota Mataram, Selly Andayani memang seperti itu. Jabatan tinggi di Pemprov NTB tak membuatnya berjarak dengan kuliner lokal dan tradisional.

Program nasional Bela-Beli UMKM diejawantahkan Selly dengan maksimal, bahkan sebelum program itu dicanangkan.

Semangat untuk memilih membeli produk lokal dan produk UMKM ini kemudian menjadi teladan bagi para ASN di Dinas Perdagangan NTB.

“Ini sikap yang luar biasa. Misalnya kalau ada tetangga kita punya warung makan, kenapa tidak sesekali kita belanja di sana.Jangan ke tempat mewah saja,” sambung Nyanyu yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Mataram.

Aplikasi E-Commerce I-Shop NTB yang digagas Selly Andayani di Dinas Perdagangan NTB, juga akan diimplementasikan di Kota Mataram. Mataram I-Shop juga mendapat dukungan dari komunitas pelaku UMKM Kota Mataram.

Terkait ekonomi dan ketahanan pangan keluarga, SALAM juga menginspirasi dengan meluncurkan beberapa program.

Penataan pantai Batas Senja dan bantuan stimulan peralatan berdagang, memulai kiprah SALAM untuk mendorong sektor ekonomi di destinasi wisata Kota Mataram. Pola ini mengintergrasikan potensi perikanan dan kelautan dalam kehidupan masyarakat nelayan, dengan potensi kepariwisataan yang bisa dikembangkan.

Sementara destinasi ditata dan menarik pengunjung yang datang, para nelayan bisa mengembangkan kuliner ikan sehingga nilai tambah ekonomis lebih baik lagi dirasakan.

SALAM juga menginisiasi pembentukan Kampung Buah Cemerlang di Sindu Barat Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Lingkungan nominasi program Kampung Sehat Polda NTB ini dikemas menjadi destinasi alternatif dengan potensi buah-buahan.

Nyanyu Ernawati mengatakan, inisiasi ekononomi kerakyatan seperti ini dilakukan SALAM untuk memotivasi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini.

“SALAM juga mengaplikasikan program kelompok wanita pengembang hidroponik dan apotik hidup. Ini semua kegiatan ekonomi yang berbasis keluarga namun punya nilai ekonomi yang cukup baik. Motivasi-motivasi ini dilakukan agar masyarakat tetap tangguh dan produktif, tetap sehat dan berdaya saing di masa pandemi,” ulasnya.

Sosial dan Kemasyarakatan

Pasangan SALAM menyadari keberagaman, heterogenitas penduduk di Kota Mataram adalah modal sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Mataram.

Potensi konflik sosial bisa muncul kapan saja jika keberagaman tak dirawat dan dikelola dengan baik melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, SALAM menginisiasi semakin seringnya pertemuan lintas masyarakat di Kota Mataram.

Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, pada dasarnya masyarakat Kota Mataram senang guyub, senang bertemu dan bersilaturahmi. Hal ini bisa menjadi perekat keberagaman dan menjadi penguat persatuan.

“Selama turun ke masyarakat, saya bisa rasakan bahwa masyarakat kita ini sebenarnya senang guyub dan berkumpul. Silaturahmi lintas masyarakat ini yang harus terus dipupuk untuk Mataram yang heterogen,” katanya, Kamis (0 3/12/20 )

Selly mengatakan, untuk mengantisipasi potensi konflik sosial maka SALAM menggagas pembentukan Bale Mediasi di tiap Kelurahan untuk mengantisipasi potensi tersebut.

Di mana di dalamnya terlibat unsur aparatur Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di lingkungan setempat.

Selain itu, ketahanan keluarga juga menjadi penting. Sebab menurut Selly, konflik sosial harus dilihat dari aspek yang holistik, tidak semata dipicu karena perbedaan dan keberagaman. Faktor kesenjangan sosial dan ekonomi biasanya menjadi pemicu yang juga harus diperhatikan.

Selly menegaskan, jangan sampai ada lingkungan yang bisnis kulinernya berjalan lancar sementara tetangganya kesulitan pekerjaan dan peluang usaha.

“Penguatan ketahanan keluarga dan pemerataan kesempatan usaha di tiap lingkungan juga menjadi bagian penting. Jika masyarakat guyub dan tidak ada masalah ketimpangan sosial, kami yakin konflik sosial bisa kita hindari,” papar Mantan Penjabat Walikota Mataram Tahun  2015 .

Gerakan SALAM dan para relawan sepanjang kampanye, juga mendorong persatuan dalam keberagaman. Pawai lintas budaya di masa pendaftaran ke KPU Mataram, dilanjutkan dengan atraksi budaya melalui flashmob SALAM.

SALAM ingin membuktikan bahwa kepemimpinan mereka di Kota Mataram adalah untuk mengayomi seluruh masyarakat, tak pandang latar belakang agama, etnis, pendidikan dan juga seni budaya.

Tata Kota dan Pemerintahan Efektif

Sepanjang masa kampanye, Selly-Manan dalam blusukannya menemukan masih banyak masalah tata kota di Mataram. Mulai dari pengelolaan sampah, transportasi publik yang mulai usang, penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan pasar, pengelolaan parkir, hingga potensi sungai yang belum maksimal termanfaatkan.

ALAM menekankan, dengan pola pendekatan konvensional seperti saat ini, maka masalah pengelolaan sampah di Kota Mataram tak akan selesai. Volume produksi sampah selalu saja lebih besar dari kemampuan armada angkut Pemkot Mataram.

Pengelolaan Sampah Terpadu (Osamtu) digagas SALAM sebagai solusi penanganan sampah. Sampah dan kebersihan Kota ini harus diselesaikan dari tingkat Kelurahan. Semua dilibatkan dalam porsi tugas dan tanggungjawab masing-masing. Partisipasi publik juga ditingkatkan.

“Pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian mengatasi masalah sampah, sehingga harus ada kerja kolektif yang terbangun dari kesadaran bersama,” tandas Selly Andayani.

Pasar sebagai salah satu pusat produksi sampah cukup besar, juga harus direvitalisasi. Termasuk pengelolaan parkir yang hingga saat ini masih terkesan sembrawut dan kurang transparan.

Pemerintahan SALAM ke depan akan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola parkir, pasar dan sampah.

Menurut Selly, BUMD akan digerakan oleh tenaga profesional dan bukan menjadi tempat bagi pejabat yang akan pensiun atau pun para tim sukses Pilkada.

“Ciri kota yang maju iu salah satunya punya BUMD. Ini dikelola profesional sehingga PAD bisa maksimal dan tidak ada kebocoran-kebocoran,” tambahnya.

BUMD juga akan memiliki jejaring hingga di Kelurahan dengan BUM Kelurahan (BUMKel). Hal ini akan membuka cukup banyak lapangan kerja dan kesempatan usaha baru di tiap Kelurahan yang ada.

Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, juga akan terus dilakukan SALAM. Sementara di Pemkot Mataram, SALAM akan melakukan reformasi birokrasi untuk efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan.

“Kita akan prioritaskan reformasi birokrasi, OPD yang kurang maksimal bisa digabung dengan yang lain. Pemerintahan yang baik itu ramping. Miskin struktur tapi kaya fungsi,” tegas Selly.

Sistem komunikasi dan keran aspirasi juga akan dibuka SALAM seluas-luasnya untuk publik.

Kelak ada ruang dan waktu khusus yang disediakan Walikota dan Wakil Walikota untuk selalu menerima masukan, saran, dan permasalahan masyarakat Kota Mataram.

2 Juta Langkah Penentu Kemenangan

Sementara itu Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan  menegaskan, konsep visi-misi dan program prioritas SALAM sudah seluruhnya disimulasikan sepanjang masa kampanye.

Inovasi, perhatian, dan motivasi program-program SALAM itu merepresentasikan kepemimpinan SALAM sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram lima tahun ke depan.

“Itulah SALAM, kegiatannya selama kampanye sangat transparan. Dalam 2 Juta langkah terakhir, SALAM tidak memberikan janji, tetapi langsung bukti,” kata pria yang juga Ketua MUI Kota Mataram ini.

Istilah memilih “Kucing dalam Karung” benar-benar diretas gerakan SALAM. Tampil apa adanya, dan selanjutnya mencerahkan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan yang paling tepat.

Meningkatkan angka survay elektabilitas SALAM tak membuat paslon nomor 2 ini jumawa. Namun terus berusaha meyakinkan masyarakat Kota Mataram, bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang mau dan bersedia setiap saat berada di tengah masyarakatnya.

“Gaya kepemimpinan Selly-Manan ini apa adanya, mau mendengar, dan selalu jemput bola,” imbuh Manan .

TGH Abdul Manan  mengapresiasi kinerja seluruh tim pemenangan, relawan, dan para simpatisan SALAM yang sudah bekerja demi masyarakat dengan cara-cara yang simpatik. Terutama di saat pandemi saat ini, seluruh kegiatan bisa terlaksana sesuai protokol kesehatan. Bahkan SALAM mampu meningkatkan awareness publik tentang protokol kesehatan ini.

Terakhir, Manan mengajak masyarakat Kota Mataram untuk sama-sama mewujudkan Mataram Madani, Berkah dan Cemerlang.

“Caranya dengan datang ke TPS 9 Desember nanti, dan tentukan pilihan. Bersama SALAM kita pasti bisa mewujudkan Mataram yang lebih baik,” katanya .

Me

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas dan mudah, salah satunya adalah melalui media sosial yang menjadi salah satu media komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas

LOBAR.lombokjournal.com –

Kehumasan adalah salah satu bidang yang bertugas memberikan informasi publikasi kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy,S.Sos.,MM memaparkan strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan komunikasi dan publikasi kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan saat menjadi pemateri pada acara yang diadakan oleh BPC Perhumas Mataram-NTB sebagai rangkain dari persiapan Konferensi Nasional Humas (KNH) Indonesia tahun 2020 yang berlangsung di Aruna Senggigi, Kamis (03/12/20).

Kepala Biro Humas yang kerap disapa Bang Najam ini mengatakan,  dalam tugas publikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan, ia memakai indikator Open Government of Indonesia (OGI).

“OGI itu membuat tiga indikator utama untuk melihat apakah sebuah pemerintahan itu terbuka, apakah sebuah pemerintahan itu komunikatif. Ciri atau indikator yang diberikan oleh OGI yaitu tiga indikator utama, yang pertama transparansi, yang ke dua partisipasi, dan yang ke tiga inovasi,” terangnya.

Ketiga indikator tersebut memiliki ciri masing-masing yakni transparansi memiliki tiga ciri yakni jelas, mudah dan komunikatif.

Indikator ke dua yakni Partisipasi yang memiliki ciri yakni mendengarkan, melibatkan, memberdayakan. Indikator ke tiga, Inovasi memiliki ciri yakni berdaya, solutif, berbasis IT dan media.

“Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi NTB dinobatkan sebagai Provinsi informatif dua tahun berturut-turut oleh Komisi Informasi pusat yang diserahkan langsung oleh Presiden,” ungkap Bang Najam.

Ia mengatakan, transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas dan mudah, salah satunya adalah melalui media sosial yang menjadi salah satu media komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas.

Berbagai pengaduan yang didapatkan dari media sosial direspon sangat cepat oleh pemerintah.

Selain dari media sosial, Gubernur NTB sebagai Kepala Daerah bersama kepala OPD juga sering terjun langsung menyapa masyarakat hingga pedalaman yang ada di NTB.

Ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat agar pimpinan dapat mengambil tindakan tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

“Pak Gubernur bersama kami, bersama tim sering sekali naik turun gunung, masuk ke pelosok-pelosok, masuk kampung, masuk ke dusun-dusun, masuk ke desa-desa, bukan untuk pencitraan, namun untuk melihat dari dekat, seperti apa kesulitan-kesulitan masyarakat,” terangnya.

Indikator partisipasi dalam standar OGI diwujudkan dalam bentuk menyerap aspirasi masyarakat, melibatkan, serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan NTB. Baik itu pada program unggulan salah satunya industrialisasi, hingga penanganan pandemi Covid-19 yang melibatkan ribuan UMKM lokal di NTB ini.

Inovasi lanjutannya, diwujudkan dalam bentuk terciptanya produk-produk asli anak muda NTB dan membeli produk-produk tersebut yang kemudian diapresiasi oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa NTB adalah salah satu provinsi yang masuk dalam kategori inovatif, hingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita memberikan informasi kepada pemerintah pusat yang datang, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah inovasi nyata bahwa kita sanggup membuat masker hingga motor listrik. Ada ekosistem yang kita bangun didalamnya untuk menumbuhkan kepercayaan, rasa kesadaran bahwa anak muda di NTB bisa menghidupi dirinya sendiri,” terangnya.

Untuk menggaungkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melakukan inovasi publikasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang baik.

inovasi tersebut di antaranya, melakukan siaran program dengan nama Bincang Gemilang yang langsung mendatangkan narasumber dari pemerintah provinsi NTB, bekerjasama dengan puluhan lembaga penyiaran, influenser, hingga merekrut PR Ambassador.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menjalin komunikasi dengan instansi-instansi vertikal dan membentuk Bakohumas untuk bekerjasama menyebarkan informasi positif kepada masyarakat luas.

Di akhir penyampaiannya, Bang Najam berpesan bahwa pengemasan informasi sangat penting untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat.

“Sebagus apapun program yang kita tawarkan kepada masyarakat, tentu tidak akan bermakna apa-apa apabila tidak ada sebuah kemasan yang bagus untuk kita komunikasikan, untuk kita kabarkan,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Lagu difabel ini diharapkan bisa dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa kaum difabel di NTB ini berprestasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Lagu Difabel Gemilang dilaunching Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Kamis (03/12/20).

“Yang namanya disabilitas itu tidak berarti dia memiliki kekurangan, tetapi justru yang harus dilihat adalah kelebihannya.  Allah SWT sudah menganugerahkan seluruh makhluk hidup dengan kelebihan dan kekurangan masing – masing,” kata Wagub saat memberikan sambutan.

Mengenai lagu Difabel Gemilang yang diciptakan oleh salah satu pekerja sosial di Provinsi NTB, Wagub mengungkapkan bahwa lagu tersebut memberikan semangat yang luar biasa kepada penyandang disabilitas. Mereka bisa memberikan kontribusi dengan caranya masing-masing.

“Maka dari itu,mari kita buka hati kita untuk semakin mencintai saudara-saudara kita, dan mereka memberikan kontribusi yang besar juga untuk pembangunan di NTB. Terus kita berikan jalan dan motivasi supaya mereka  -benar merasakan bagian dari masyarakat NTB yang bisa memberikan kontribusinya dengan caranya sendiri,” kata Umi Rohmi.

Lagu difabel ini diharapkan agar bisa dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa kaum difabel di NTB ini berprestasi.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj, Fitriah mengatakan, ada 28.062 orang yang menyandang status disabilitas dari berbagai daerah yang ada di NTB.

“Acara ini, bertujuan mningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap berbagai permasalahan disabilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak -hak disabilitas di NTB,” ujarnya.

Acara yang baru pertama kali dilaksanakan di NTB ini, diikuti oleh 100 orang dari berbagai lembaga, yayasan dan NGO dan dirangkaikan dengan launching lagu Difabel Gemilang serta penyerahan Kursi Roda secara simbolis dan penyerahan 100 paket sembako kepada setiap perwakilan secara simbolis.

Rr/HmsNTB

Kerjasama antar daerah itu, untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali UKM di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas industri kreatif.

Kerjasama itu penting untuk memaksimalkan pelaksanaan dan kehadiran MotoGP pada tahun 2021

Dan kerjasama  itu merupakan tindak lanjut silaturahmi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam silaturahmi itu, pihak Pemprov Jawa Barat menyambut antusias tawaran tersebut.

Merespon itu, Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUKM) Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat,  membalas kunjungan ke Gubernur NTB,  Kamis, (03/12/20).

Kunjungan ini mendiskusikan secara langsung teknis-teknis kolaborasi secara rinci dengan Pemprov NTB.

“Terimakasih atas gerak cepat dari Jawa Barat,” ucap Gubernur NTB saat menerima langsung Kadis KUKM dan rombongan di ruang kerjanya.

Menurutnya,  abanyak hal yang dapat dikolaborasikan bersama dengan Pemprov Jawa Barat, mulai dari pengembangan pariwisata, peningkatan SDM hingga industri pengolahan. Selain itu, Gubernur juga meminta kepada Kepala Dinas terkait, untuk bergerak cepat sehingga apa yang dikolaborasikan dapat terrealisasikan dengan segera

Kadis KUKM Jawa Barat, Kusmana Hartadji, menerangkan, kedatangannya itu merupakan penugasan khusus sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur NTB, terkait dengan potensi yang dimiliki oleh kedua Provinsi.

“Bagaimana pak RK (Ridwan Kamil) dengan Pak Zul punya kesepahaman dan kelihatannya memang beliau-beliau itu, tanggap dan cepat. Pada saat punya ide, harus dilakukan segera, makanya nanti InsyaAllah akan kita tindak lanjuti,” terangnya.

Kusmana juga menjelaskan, kerjasama antar daerah itu, untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali UKM di Indonesia.

“Salah satunya, potensi UKMnya cukup banyak di sini, termasuk juga di kita, nanti kolaborasinya kerjasama, apakah nanti bentuk peningkatan SDM, bagaimana produk-produk UKM NTB itu dapat juga memanfaatkan sarana MotoGP tersebut,”ujarnya.

Rr/HmsNTB