Sempat Molor, Sidang Paripurna Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTB

Saran dan masukan fraksi-fraksi, akan dijadikan masukan tersebut sebagai rujukan melengkapi dan memperbaiki beberapa materi Raperda

MATARAM.lombokjournal.com

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB digelar Jum’at (11/12/20), dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD NTB terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTB 2020-2040 prakarsa Gubernur NTB.

Sidang mendengarkan penjelasan Gubernur  berlangsung singkat. Menjadi lama oleh agenda sidang sebelumnya, yakni tanggapan fraksi terhadap enam buah Raperda prakarsa DPRD  NTB.

Karena muncul interupsi beberapa peserta siding, terkait pembentukan tujuh Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas tujuh buah Raperda pada sidang paripurna sebelumnya yang dianggap melanggar PP No, 12 tahun 2018, karena melebihi jumlah komisi di DPRD NTB.

PP No. 12 tahun 2018 mengtur,  jumlah Pansus tidak boleh melebihi jumlah komisi yang ada. Seperti diketahui, jumlah komisi di DPRD NTB sebanyak lima buah.

“Itu sudah inkonstitusional. Sudah masuk unsur pelanggaran. Kami minta menganulir paripurna sebelumnya. Terkait dengan jumlah Pansus disamakan dengan jumlah komisi,” tegas salah seorang peserta sidang. Jumat, (11/12/20).

Kaitan dengan hal itu, pimpinan sidang Mori Hanafi lalu meminta sidang ditunda 10 menit guna membahas hal tersebut.

Kenyataannya sidang tertunda lebih dari 30 menit sebelum dilanjutkan dengan keputusan mengurangi jumlah Pansus dari tujuh menjadi lima Pansus.

“Jumlah Pansus dari tujuh jadi lima dengan tetap membahas tujuh Raperda yang ada,” ujar Mori.

Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan  beberapa poin penjelasan kaitannya dengan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB terhadap satu buah Raperda Prakarsa Gubernur.

Secara umum, Sekda mengatakan, secara prinsip Raperda prakarsa Gubernur telah melewati berbagai kajian sebelum diajukan.

Terkait saran dan masukan fraksi-fraksi, Gita mengatakan akan menjadikan saran dan masukan tersebut sebagai rujukan untuk melengkapi dan memperbaiki beberapa materi Raperda tersebut, sehingga nantinya memenuhi kriteria yang diharapkan semua pihak.

“Semua pertanyaan, saran dan pendapat telah berusaha kami respon secara memadai,” terangnya.

Gita juga mengatakan, Pemrov NTB siap memberi penjelasan seandainya masih ada pertanyaan dan pendapat dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD NTB.

“Apabila masih terdapat hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami dan satuan kerja perangkat daerah siap memberikan penjelasan,” ujar Gita.

Ast.




Ajang Mr.Tourism Indonesia 2020, NTB Raih Juara Nasional

Para jawara ini dapat terus berperan aktif dalam menyukseskan program NTB Gemilang, khususnya di bidang pariwisata

MATARAM.lombokjournal.com

Dua perwakilan NTB yang dikirimkan di event nasional Mr.Tourism Indonesia 2020, meraih juara pada kegiatan tersebut, yaitu juara Nasional kategori Mr. Earth Teen Indonesia 2020 dan Runner Up II Mr. Tourism Indonesia 2020.

Mereka pun diterima oleh Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur NTB, Jum’at (11/12/20).

Mereka yang mewakili NTB dan meraih juara yaitu Novandy Pratama yang meraih gelar di kategori Mr. Earth Teen Tourism Indonesia 2020 dan Raynaldy Ramdhan Wardana yang berhasil meraih juara Runner Up II pada kategori Mr. Tourism Indonesia 2020.

Anugerah ini mereka dapatkan di acara Grand Final Mr.Teen Tourism Indonesia tanggal 4 Desember lalu di Bali.

Sebelum mereka dikirim mewakili NTB di tingkat nasional, proses yang dilalui di daerah cukup panjang. Terpilih sebanyak 15 orang finalis setelah melewati tahap audisi baik secara online maupun langsung yang berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi NTB.

“Mereka mengikuti rangkaian acara pra karantina dengan kegiatan photo & videoshoot, kemudian karantina dari tanggal 12-14 November dimana peserta mendapatkan materi pembekalan dr beverapa tokoh pariwisata seperti Pak Halus Mandala selaku rektor STP Mataram,” kata Pembina Sash Management, Yeni Zuhro.

Malam Grand Final tanggal 15 November 2020 bertempat di Ballroom Hotel Lombok Vaganza yang dihadiri langsung oleh Direktur Yayasan Putra Pariwisata Indonesia sebelum akhirnya perwakilan NTB ini berkompetisi di tingkat nasional di Bali.

Yeni Zuhro menyampaikan, para jawara ini dapat terus berperan aktif dalam menyukseskan program NTB Gemilang, khususnya di bidang pariwisata.

Tak hanya itu, Ia menyampaikan pada tahun-tahun mendatang Sash Management akan terus menyelenggarakan pemilihan tingkat daerah.

Menanggapi hal tersebut Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah berharap kegiatan semacam ini ini bisa dioptimalkan dan infromasinya lebih digaungkan lagi agar semakin banyak muda mudi NTB bisa ikut berpartisipasi dan berkiprah tingkat Nasional.

“Guna menghasilkan wakil-wakil yang berkualitas untuk selanjutnya dapat berkompetisi pada ajang nasional mewakili Provinsi NTB,” ungkapnya.

Melalui kegiatan seperti ini lanjutnya, dapat memberikan kesadaran pada generasi muda untuk sadar pariwisata dan ikut mendukung promosi pariwisata di NTB.

“Terlebih pariwisata NTB dikaruniai keindahan yang tidak semua daerah lain memilikinya. Anak-anak muda kalau ikut mendukung, apalagi lewat gaya milenialnya,” jelas Hj. Niken.

Di akhir sambutannya, Hj. Niken mengatakan, ajang seperti ini adalah kegiatan untuk mengasah diri dan meningkatkan kualitas diri. Tentu menjadi sebuah peluang yang sangat bagus yang harus dimanfaatkan untuk menggencarkan pariwista NTB di masa pandemi Covid-19.

“NTB siap menerima tamu-tamu, ajak teman-temannya untuk datang kesini, semoga bisa optimal kembali. Kalau dari Sash Managament ini bisa menunjukkan perannya, Insya Allah masyarakat akan lebih mengapresiasi,” kata Hj Niken.

Rr/HmsNTB




Gubernur Serahkan 100 Ribu Bibit untuk Kwarcab Pramuka se NTB

Menanam pohon, diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarakat NTB, sehingga NTB menjelma menjadi rumah yang menyenangkan dan nyaman

MATARAM.lombokjournal.com

Menyambut musim penghujan akhir tahun, Gubernur NTB, Dr.H Zulkieflimansyah menyerahkan 100 ribu bibit pohon kepada Kwartir Cabang Pramuka Se-Nusa Tenggara Barat, Jum’at (11/12/20).

Penyerahan yang berlngsung di Bumi Perkemahan Karang Bayan, Kabupaten Lombok Barat itu untuk mensukseskan program Gerakan Pramuka Menanam.

“Menanam pohon bukan hanya untuk diri kita saat ini, namun juga untuk kehidupan penerus di masa yang akan dating,” kata Gubernur.

Apa yang dilakukannya bersama dengan Kwarda Gerakan Pramuka NTB ini merupakan sebuah langkah awal untuk perjalanan panjang mewujudkan NTB Hijau.

Gerakan Pramuka Menanam di tahun 2021 mendatang dengan target 1 juta pohon, Gubernur merasa optimis program tersebut akan terlaksana.

“Saya kira, sejuta pohon ini bukan angan-angan, kalau 100 ribu pohon tiap Kabupaten/Kota, saya kira sanggup mereka, asal bibit pohonnya disediakan,”ujar Bang Zul.

Menanam pohon, diharapkan dapat menjadi kebiasaan masyarkat NTB, sehingga NTB menjelma menjadi rumah yang menyenangkan dan nyaman.

“Di mana kita masih melihat burung-burung berterbangan,  menikmati harmonisasi alam semesta kita,” tambahnya.

Lebih jauh, Bang Zul menjelaskan bahwa bersinergi bersama Pramuka dinilai tepat dalam rangka pemulihan dan keasrian pohon-pohon, terlebih di dalam kawasan hutan NTB.

“Kenapa kita berikan kepada Pramuka, karena hanya Pramuka yang sangat militan dan sampai ke dusun hingga desa gerakannya,” puji Gubernur.

Kepada Pramuka, Gubernur mengucapkan selamat, yang bersemangat menghadirkan ketahanan pangan dari desa, dan dari masyarakat.

“Selamat pada Kak Fathul Gani dan teman-teman di Pramuka, mudah-mudahan perjuangan menanam pohon, menghijaukan NTB ini, diberikan imbalan yang setimpal oleh Allah subhanahu wa ta’ala,” tutup Gubernur.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si menjelaskan, Gerakan Pramuka Menanam, merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksakan di penghujung tahun.

“Gerakan Pramuka Menanam ada gerakan rutin tiap tahun yang kami laksanakan. Untuk target tahun ini, InsyaAllah minimal 100 ribu bibit pohon,” jelasnya saat memberikan sambutannya.

Selain pohon, pihaknya juga menanam tanaman rumah tangga seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dengan memanfaatkan pekarangan rumah.

Rr/HmsNTB

 




Pengembangan Desa Wisata Turunkan Angka Kemiskinan

Di salah satu desa wisata yakni desa Kembang Kuning terdapat homestay. Ada sebanyak 10 homestay tersedia yang dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis yang ada di sekitar desa

MATARAM.lombokjournal.com

Desa wisata yang tengah dikembangkan pada 99 desa hingga tahun 2023 mendatang disebut mampu mendongkrak penurunan angka kemiskinan di NTB.

Sebab Desa Wisata akan menciptakan lapangan kerja, dengan demikian dapat menyerap tenaga lokal sekitar desa dengan kehadiran homestay di desa wisata.

Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Hasbulwadi menerangkan, tentunya keberadaan desa wisata ini bisa mendongkrak menurunkan angka kemiskinan NTB.

Seperti di salah satu desa wisata yakni desa kembang kuning terdapat homestay. Ada sebanyak 10 homestay tersedia yang dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis yang ada di sekitar desa.

“Otomatis secara langsung maupun tidak langsung itu akan menurunkan angka kemiskinan. Karena yang  akan bekerja juga masyarakat-masyarakat yang ada di desa wisata itu,”ujarnya, Jumat (11/12/20)

Ia mengatakan, pengelolaan homestay sama seperti hotel. Sayangnya di masa pandemi covid-19 tenaga kerja bekerja hanya secara paruh waktu dan tidak seperti sebelumnya.

Karena melihat kondisi sepinya tamu, sebelum pandemi banyak tamu wisatawan mancanegara yang menginap di homestay.

“Kondisi tamu di kembang kuning itu kalau saja tidak ada Covid-19, satu hari itu ada minimal 100 wisatawan manca negara yang menginap. Itu  laporan kepala desanya,” teragnga

Tak hanya desa wisata kembang kuning saja, tapi di desa Bilebante yang menyediakan segmen wisata mancing, spa, wellness turism (wisata kesehatan). Artinya ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar desa. Kendati demikian, Dispar NTB belum mengkaji berapa persen andil dari desa wisata menekan kemiskinan.

“Saat ini belum ada kajian tentag itu kita harus lakukan analisis kajian untuk mengatakan sekian persen pengaruh desa wisata terhadap penurunan angka kemiskinana. Tetapi secara makro ada pergerakan aktifitas ekonomi masyarakat ,” ungkapnya.

Lebih lanjut, artinya pergerakannya positif sekecil apapun itu ada dampak dari pergerakan tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan. Walaupun secara real belum dilakukan analisisnya.

Saat ini bentuk intervensi yang dilakukan Dispar NTB kepada 99 desa wisata, yakni adanya revitalisasi dan penataan desa wisata dalam bentuk kegiataannya.

Di antaranya seperti di 2020 ini rebranding desa wisata, membuatan papan-papan informasi, toilet, gazebo, dan kamar ganti pakaian.

“Itu kegiatan yang dilakukan dan itu penting untuk desa wisata. Yang menjadi perhatian adalah infrastruktur dasarnya, baru berikutnya pengembangan infrastruktur lainnya. Misalnya apa perlu tidak ada homestay pada desa lainnya,” jelasnya.

Dikatakan, jadi tidak semua desa wisata ada homestay tentu dilihat kebutuhannya. Jika  disekitar desa wisata ada hotel maka tidak perlu membangun homestay.

Kendati, harapannya paling tidak salah satu komponen pendukungnya  di desa wisatawa adalah home stay harus ada.

“Mereka hotel dan homestay tidak ada bersaing, lebih kepada sinergitas bekerjasama dengan hotel-hotel. Karena sudah ada segmen pasarnya, pertama ini bagaiaman wisatawan ini untuk tertarik datang ke desa itu saja dulu,” pungkasnya

Aya




Pengelolaan Gili Tangkong Dialihkan, PT. Heritage Resort and Spas Tidak Ada Kesejelasan

MoU dengan PT. Heritage Resort and Spas sudah berjalan ssatu tahun, namun belum ada kelanjutan. Jika tidak ada pergerakan akan dialihkan

MATARAM.lombokjournal.com

Pengeloaan aset Pemprov NTB di Gili Tangkong,  pemprov telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) mengenai pemanfaatan aset seluas 7,2 hektare.

Sayangnya kelanjutan dari MoU tersebut tidak ada kejelasan sehingga akan dialihkan kepada investor lain.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhammda Rum mengatakan, pihaknya telah memanggil investor di kawasan Gili Tangkong dalam evaluasi tim.

Tim dari percepatan investasi yang ada dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait bagaimana kelanjutannya.

“Apakah di lanjutkan atau mungkin kita akan mencari investor yang lain, kita mencari investor yang betul-betul berniat dan berminat. Artinya tidak hanya sekedar memenangkan kontes tetapi akhirnya tidak ada realisasi,” ujar Muhammad Rum

Penandatanganan MoU sudah dilakukan pada HUT NTB ke 61 di 2019 lalu. PT. Heritage Resort and Spas ditetapkan menjadi mitra Pemda dalam kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Sekotong Lombok Barat setelah dilakukan seleksi terhadap investor yang berminat.

Penetapan PT. Heritage Resort and Spas menjadi mitra Pemda dalam pemanfaatan aset daerah seluas 72.723 meter persegi di Gili Tangkong pada 3 September 2019.

“Karena MoU yang ditandatangani tahun lalu itu mungkin akan berakhir di bulan ini. Kalau tidak ada perpanjangan MoU ya mungkin dia selesai sudah,” jelasnya.

Menurut Rum, pihaknya akan memberikan peringati kepada para investor yang telah melakukan MoU dengan pemprov.

Agar segara melanjutkan MoU mereka, pasalnya sudah berjalan selama satu tahun namun belum ada kelanjutan. Jika tidak ada pergerakan akan dialihkan.

“Tetap kita peringati dengan bahasa-bahasa yang tetap santun, sebagai NTB yang ramah investasi kita pastikan apa yang menjadi kendala mereka tentunya. Kalau MoU itu tidak perpanjang ya memang secara hukum dia sudah tidak lagi memiliki hak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya adalah kerjasama,” tuturnya.

Dalam pengelolaan aset di Gili Tangkong, Pemprov menggandeng PT. Heritage Resort & Spas.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Presiden Direktur PT. Heritage Resort & Spas telah menandatangani MoU pemanfaatan aset di Gili Tangkong Sekotong Lombok Barat.

Investor asal Kepulauan Riau tersebut berencana akan membangun resort kelas dunia di Gili Tangkong.

PT Eco Solution Lombok jalan terus

Sementara itu, untuk PT Eco Solution Lombok (ESL) yang mengelola 339 hektare di hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur dipastikan tetap bisa berjalan.

Saat ini dari Pemprov telah bersurat ke Bupati Lombok Timur untuk meminta Pemkab Lombok Timur agar memberikan jaminan, kenyamanan dan keamanan di lokasi investasi.

“Supaya investor melakukan kongkrit kegiatannya di sana. Tidak terjadi oleh hal-hal jaminan keamanan.  Harapannya kalau yang PT ESL ini 2021 insyaallah ya bisa, karena dia juga sektornya pariwisata,” ujarnya.

Rum mengatakan, oleh karena itu diharapkan meskipun kemungkinan pendemi ini tidak berakhir tetapi mungkin trendnya menurun, sehingga bisa diliat sektor pariwisata lebih meningkat.

“Nilai investasi di PT ESL ratusan miliar, kalau Gili tangkong belum saya uptude lagi karena itu baru membuat tanda tangan MoU saja,” pungkasnya

Aya




JKN-KIS Menolong Istri Murdika Dari Penyakit Lupus

Dan semua juga sudah tau betapa mahalnya biaya atau harga obat untuk penyakit autoimun atau Lupus

MATARAM.lombokjournal.com

Penyakit lupus atau eritematosus adalah penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberpa bagian tubuh, seperti kulit, sendim ginjal, hingga otak.

Lupus sendiri tentunya bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh seorang wanita.

Pada kondisi manusia normal sistem imun tentunya akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Tapi saat seseorang mengalami yang namanya penyakit autoimun atau yang kita sering kenal dengan lupus, sistem imunnya justru menyerang sel, jaringan dan orga tubuh yang sehat.

I Made Murdika (47) adalah seorang suami dari Ida Ayu Swendri (45), sang istri Ida Ayu Swendri telah mengidap penyakit lupus sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini.

Saat ditemui di tempat kerjanya Made pun menceritakan pengalaman istrinya berobat dengan menggunakan kartu JKN-KIS.

Made sangat terbantu sekali dengan adanya kartu JKN-KIS dari BPJS Kesehatan sehingga pengobatan lupus istrinya dapat di tanggung full oleh BPJS Kesehatan.

“Untungnya kami telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,  sehingga semua pengobatan istri saya dapat di tanggung oleh BPJS Kesehatan.” ungkap Made.

Kita pun tau penyakit lupus ini membutuhkan ekstra pengobatan dan perawatan, saya tidak tahu apa jadinya kalau keluarga saya belum terdaftar jadi peserta JKN-KIS, mungkin sudah banyak biaya yang kami keluarkan untuk perawatan dan pembelian obat.

Tentunya kisemua sudah mengetahui bagai mana bahayanya penyakit ini apa bila tidak di tangani dengan baik. Dan semua juga sudah tau betapa mahalnya biaya atau harga obat untuk penyakit autoimun ini.

“Sekarang dalam banyangan saya apa jadinya saya dengan keluarga apa bila tidak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS ? tentunya sudah banyak biaya yang saya keluarkan untuk pengobatan istri saya dan mungkin saya pun tidak sanggup untuk biaya perawatan dan pengobatan istri saya jika kami keluarga saya tidak menjadi peserta JKN-KIS.” ujar Made saat ditemui tim Jamkesnews ditempat kerjanya.

I Made Murdika pun menyadari betapa pentingnya jaminan kesehatan untuk kehidupannya dan keluarganya, terkadang kita sedikit agak meremehkan akan pentingnya jaminan kesehatan yang ternyata mempunyai manfaat yang sangat besar.

“Iya, terkadang kita suka teledor dan sedikit meremehkan yang namanya jaminan kesehatan yang sebenarnya itu sangat penting untuk kita dan keluarga karna kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya,” kata Made.

dh/yn/Jamkesnews




Samsul Akhirnya Percaya, JKN-KIS Jamin Biaya Berobatnya

Banyak penduduk Indonesia yang sudah tertolong oleh program JKN-KIS

MATARAM.lombokjournal.com

Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) semula diragukan oleh Samsul Hadi Setiawan (30).

Samsul masih tidak percaya, dengan iuran yang sedikit, Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan akan menjamin segala pengobatan seluruh masyarakat. Namun, rasa tidak percayanya terjawab saat Samsul mengalami sakit gigi.

Di temui tim jamkesnews saat berkunjung ke salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kota Mataram, Samsul mengaku dirinya telah mendapatkan manfaat yang dihadirkan oleh Program JKN-KIS.

Ia tak sungkan untuk bercerita tentang pengalaman saat berobat menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ketika ia mengalami infeksi pada gigi yang membuat Samsul tidak kuat menahan rasa sakit tersebut sehingga memutuskan untuk segera berobat.

“Tiga minggu yang lalu saya sempat mengalami rasa sakit pada gigi geraham, saya tidak kuat untuk menahan rasa sakit itu, karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit itu, saya langsung berobat ke Puskesmas Mataram, karena saya memang terdaftar di sana, setelah ditangani oleh dokter gigi, ternyata saya mengalami infeksi pada gusi gigi,” ungkap Samsul.

Penyebab dari infeksi pada gusi gigi yang dialami Samsul Hadi karena terdapat gigi berlubang dan tidak mendapatkan perawatan serta penanganan segera, sehingga menyebabkan infeksi dan harus dilakukan operasi pencabutan gigi.

Ia mengungkapkan bahwa pada saat mendengar hal tersebut tidak ada rasa khawatir tentang biaya operasi pencabutan gigi, karena sebagai peserta dengan status aktif, sehingga seluruh biaya pelayanan kesehatan yang ia peroleh sepenuhnya dijamin program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS, semua biaya mulai dari awal konsultasi, resep obat hingga operasi pencabutan gigi ditanggung penuh BPJS Kesehatan, saya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun,” ujarnya.

Ia pun berharap agar Program JKN-KIS tetap ada di negara Indonesia karena telah banyak penduduk Indonesia yang tertolong oleh program mulian ini.

“Manfaat besar telah saya rasakan, saya harap pogram JKN-KIS semakin dipercaya masyarakan,” tutupnya pada tim Jamkesnews.

dh/yn/Jamkesnews




Tak Seluruh Peserta BPJS Kesehatan Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Keputusan tak memberikan vaksin kepada seluruh peserta PBI karena vaksinasi tidak harus dilakukan kepada seluruh masyarakat

MATARAM.lombokjourna.com

Program penyuntikan vaksin Covid-19 gratis hanya diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa penyakit penyerta (komorbid).

Hal itu diungkapkan Juru bicara Program Vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi bahwa yang divaksin yang tidak ada comorbid.

“Yang divaksin itu yang enggak ada comorbid, kan tidak semua orang divaksin. Cakupan vaksinasi minimal 67 persen,” ujar Siti ketika seperti dikutip Tempo.com, Selasa (08/12/20).

Terhitug mulai akhir November 2020, terdapat 96,51 juta orang yang terdaftar di segmen penerima bantuan iuran (PBI) atau mencakup 43,26 persen dari total peserta BPJS Kesehatan yang mencapai sebanyak 223,06 juta.

Namun, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) belum menyebutkan berapa jumlah peserta PBI tanpa comorbid.

Siti menjelaskan, keputusan tak memberikan vaksin kepada seluruh peserta PBI karena vaksinasi tidak harus dilakukan kepada seluruh masyarakat.

Peserta PBI tanpa comorbid menjadi salah satu lapisan masyarakat yang dipilih pemerintah untuk vaksinasi, beserta beberapa segmen lainnya.

“Sekarang untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Sasaran program pemerintah pertama adalah tenaga kesehatan, kedua pelayan publik, dan ketiga kelompok rentan termasuk pelaku ekonomi dan PBI,” ujar Siti yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan.

Rr/Tempo.co




MotoGP Masuk Calender of Event NTB  2021

Disarankan, agar dilaksanakan event promosi road to MotoGP hingga menjelang gelarannya, serta pemberdayaan UKM lokal yang dimasukkan kedalam beragam paket wisata

MATARAM.lombokjournal.com

Gelaran balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP,  menjadi agenda pariwisata NTB tahun 2021.

Event MotoGP 2021 ini diluncurkan bersamaan dengan agenda resmi pariwisata lainnya di NTB, seperti pementasan dan atraksi budaya sepanjang 2021.

Lalu Gita Aryadi

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, ketika melaunching Calendar of Event 2021, di Hotel Lombok Astoria, Kamis (10/12/20) mengatakan, persiapan sarana dan prasarana gelaran MotoGP terus dilakukan sampai dengan final.

Menurut Miq Gite, sapaan akrab Sekda, dalam menyambut event ini, selain memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dalam situasi kondusif,  hal yang tak kalah pentingnya adalah tentang pengendalian pandemi Covid-19.

Sosialisasi, persiapan lokasi dan penerapan sertifikat CHSE akan mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke MotoGP dan berwisata di NTB.

“Harapannya, calender of event pariwisata 2021 ini dapat dijadikan referensi kegiatan bagi calon wisatawan sebagai salah satu usaha promosi,” ujar Miq Gita dalam kegiatan launching Calendar of Event 2021 dan Business Gathering pelaku pariwisata.

Miq Gita mengatakan, informasi tentang jadwal event, pementasan budaya dan atraksi budaya dapat memiliki dampak signifikan untuk meningkatkan angka lama tinggal dan angka kunjungan wisatawan.

Hal ini akan  berkontribusi pada pendapatan NTB dan negara yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Business gathering juga bagian yang sejalan dengan program pemerintah untuk pengendalian Covid-19.

Bagaimana membangkitkan ekonomi rakyat melalui pariwisata dengan mulai membuka tempat wisata namun juga sarat terobosan ditengah sulitnya orang bepergian.

Ia menyebut, saat ini Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat  saat ini masih dalam zona risiko rendah (zona kuning) Covid 19. Harapannya agar dapat hijau sebelum gelaran MotoGP sehingga tidak ada lagi yang membatasi pergerakan orang.

Ia melanjutkan, kebijakan pemerintah, relaksasi pajak, JPS dan lain lain juga menjadi upaya pemprov sebagai apresiasi komitmen pelaku pariwisata dalam melakukan terobosan-terobosan di tengah pandemi ini.

Taufik Hidayat, Deputi Bidang Pemasaran Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan, pariwisata adalah yang paling terdampak Covid-19 karena tak ada pergerakan (traveling) orang.

Melihat berbagai hal yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk berusaha  membangkitkan pariwisata, Taufik Hidayat memberikan apresiasi . Ia menitipkan pesan, agar dilaksanakan event promosi road to MotoGP hingga menjelang gelarannya, serta pemberdayaan UKM lokal yang dimasukkan kedalam beragam paket wisata.

Pihak kementerian juga bekerjasama dengan beberapa travel agent besar seperti Traveloka dan Blibli yang siap membantu pemasaran secara online di 22 negara.

“Kementerian memang belum melakukan direct promotion ke negara-negara lain tentang gelaran MotoGP karena perbatasan masih ditutup. Kita maksimalkan dulu dengan promosi online dengan perusahaan yang memiliki jaringan global,” jelas Taufik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal menegaskan, MotoGP sebagai event internasional yang akan digelar di Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus itu telah dapat dipastikan jadi digelar sesuai jadwal  musim balapan MotoGP pada 2021.

NTB sendiri optimis, seluruh persiapan sarana dan prasarana dapat mendukung gelaran tersebut.

Kata Faozal, launching calendar of event ini juga dirangkai dengan business gathering pariwisata nusantara yang dihadiri oleh seluruh stakeholder industri pariwisata.

“Ini adalah upaya untuk memproyeksikan apa yang harus dikerjakan dan dipersiapkan menyambut tahun 2021 dengan seluruh event yang telah terjadwal”, ujar Faozal.

Rangkaian event pariwisata Lombok – Sumbawa 2021 sebagai berikut ;

  1. Festival Pesona Bau Nyale Februari – Maret 2021
  2. Festival Pesona Tambora April 2021
  3. Festival Lawata
  4. Teka Tambora
  5. Tambora Chalenge
  6. Festival Pesona Khazanah Ramdhan April – Mei
  7. IRON MAN Juli 2021
  8. Bulan Pesona Lombok Sumbawa 2021 Agustus – September 2021
  9. Mataram Carnival
  10. Pekan Pesona Gumi Selaparang
  11. Festival Senggigi
  12. Gili Tramena Festival
  13. Festival Moyo
  14. L’ETAPE September 2021
  15. MotoGP Oktober 2021
  16. Festival Taliwang 20 November 2021
  17. Accomodation & Tenun Festival Lombok Sumbawa Desember 2021.

ikp@diskominfotik_ntb




BPJS Kesehatan Terima Recognition Award Dari ASSA

Aplikasi Moniks sangat berguna dalam memantau kerjasama untuk menentukan kebijakan

MATARAM.lombokjournal.com

ASEAN Social Security Association ( ASSA) memberikan Recognition Award kepada BPJS Kesehatan.

Penghargaan itu diberikan dalam acara 37th ASSA Board Meeting yang digelar National Social Security Fund (NSFF) Kamboja secara virtual. Penyerahannya dilakukan oleh Chairman ASSA 2019–2020, Omar Mohd Dali kepada BPJS Kesehatan.

Penghargaan ini diperoleh atas inovasi BPJS Kesehatan dalam menciptakan aplikasi “One Stop Apps: Monitoring of Strategic Cooperation Implementation” atau Aplikasi Monitoring Kerja Sama Strategis (Moniks).

Selain Indonesia, acara penghargaan virtual tersebut juga dihadiri sejumlah negara ASEAN, diantaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Laos.

Memantau kemitraan strategis

Aplikasi Moniks  berfungsi untuk memantau secara real-time semua kemitraan strategis BPJS Kesehatan. Kemitraan strategi situ mulai dari institusi, kementerian, dan lembaga nasional maupun internasional.

Kantor Cabang BPJS Kesehatan mencatat pelaksanaan kerja sama di aplikasi Moniks secara kontinu.mulai dari jumlah kerja sama, kemajuan implementasi kerja sama, hingga early warning system masa berakhirnya kerja sama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam keterangan tertulisnya menjelaskan kemitraannya.

BPJS telah menjalin kemitraan dengan beberapa institusi internasional untuk terus mengoptimalkan kerja sama Kesehatan.

Beberapa diantaranya, adalah National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan, Japan International Cooperation Agency (JICA), The Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) Korea Selatan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Turki, dan International Social Security Association (ISSA).

“Sampai Oktober 2020, BPJS kesehatan telah menjalin 135 kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri,” kata Fachmi Idris dalam keterangannya, Rabu (09/12/20).

Fachmi juga menuturkan, aplikasi Moniks sangat berguna dalam memantau kerjasama untuk menentukan kebijakan.

“Penghargaan dari ASSA ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi agar pengelolaan Program JKN-KIS bisa lebih optimal,” imbuhnya.

Rr/bpjs kes