Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa membuat regulasi terkait pekerja migran

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB membangun dan memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTB melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/12/20).

Hal ini merupakan upaya menekan angka PMI yang tidak resmi (ilegal).

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., usai penandatanganan MOU tersebut  menyatakan, ini bukti bersama bahwa Pemprov NTB dan Pemerintah kabupaten/kota benar-benar memiliki perhatian terhadap nasib pekerja migran.

Menurutnya, Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota tidak menginginkan terjadinya hal-hal miris bahkan mengenaskan yang menimpa para pekerja migran asal NTB.

“Jangan sampai hal-hal miris yang pernah terjadi terulang kembali dan kita tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membantu pekerja migran kita, karena memang tidak tercatat saat keberangkatannya sebagai pekerja migran ke luar negeri,” kata Ummi Rohmi.

Wagub juga mengakui tidak mengetahui persis jumlah total pekerja migran asal NTB kyang non procedural, karena tidak tercatat dan terdata secara baik terutama asal desa keberangkatan para pekerja migran tersebut.

Hal ini menjadi catatan Wagub NTB agar ke depan menjadi perhatian bersama, utamanya melakukan pendataan yang lebih slektif terhadap para pekerja migran NTB yang ke luar negeri.

Seperti ketahui, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah tercagat sebagai daerah asal pekerja migran terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB.

Wagub berharap, agar pemerintah kabupaten/kota se-NTB terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pekerja migran melalui prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan bisa membuat atau mengatur regulasi terkait pekerja migran ini dan bisa bersinergi kuat hingga berbasis desa.

Data pekerja migran berbasis desa dimaksud sangatlah strategis artinya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi pekerja migran yang ada di luar negeri. Selain itu desa juga lebih tahu percis data keluar masuk masyarakatnya baik yang ke luar negeri maupun Kembali dari luar negeri.

“Kita inginkan ke depan agar seluruh masyarakat desa yang menjadi pekerja migran ataupun kembali ke desa asalnya agar terdata dengan baik di desanya sendiri,” ujar Wagub.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, melaporkan, maksud dan tujuan MoU ini adalah sebagai landasan semua pihak provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya perlindungan PMI yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se NTB. Baik sebelum penempatan, selama penempatan, sesudah penempatan hingga sampai balik ke daerah asal naker itu sendiri.

MoU ini diharapkan kerjasama atau sinergi yang semakin terbangun dengan baik dari provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

“Karena hal ini penting dilakukan  karena setiap tahunnya dipulangkan 1052 orang pekerja migran dengan berbagai masalah yang menimpanya. Karena itu dengan MoU ini kalau kita bisa menata ataupun mendata dengan baik bisa kita menekan sekecil mungkin pemberangkatan pekerja migran secara unprosedural,” ujar Wismaningsih.

diskominfotikntb

Wabup Lombok Utara menyampaikan terima kasih, KLU dijadikan tempat studi banding penurunkan angka kemiskinan

TANJUNG.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Lombok Utar,  H Sarifudin SH MH didampingi Sekretaris Bappeda Yuni Kurniati dan Kepala OPD menerima, kunjungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Karangasem,  Aula Bupati Lombok Utara, Senin (28/12/20).

Rombongan dari Karangasem, Bali itu dipimpin Wakil Bupati Karangasem Dr. I Wayan Artha Dipa SH MH sekaligus sebagai Ketua TKPK.

Kedatangan Wabup Karangasem didampingi Kepala Bapelitbangda Kab. Karangasem I Nyoman Siki Ngurah ST MT, Kabag Umum Ni Made Sri Artini MSi, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem, Drs Edi Setiadi Dwijantoro, serta Kabid PPM Bapelitbangda, I Made Suadnyana SP MAP.

Wakil Bupati Lombok Utara, H Sarifudin SH MH saat menyampaikan sambutan mengucapkan terima kasih, KLU dijadikan sebagai tempat studi banding dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dijabarkan Wabup, KLU terdiri dari lima kecamatan sebagai daerah otonom kabupaten dengan jumlah penduduk kurang lebih 230 ribu jiwa. KLU menjadi kabupaten baru di NTB pada tahun 2008 silam.

Jumlah desa di KLU ada 43 desa, tiga bulan kemarin diresmikan 10 desa definitif pemekaran baru. Adapun pendapatan masyarakat dominan dari aspek pertanian dan perdagangan dengan produk unggulan berupa padi.

“Ke depan, diharapkan menjadi prioritas dan penyangga ketahanan pangan masyarakat KLU,” urainya.

Lebih lanjut dijelaskan, seandainya ada yang bisa dikerjasamakan dengan Kabupaten Karangasem untuk membangkitkan pariwisata supaya cepat pulih normal membaik.

“PAD kami dulu berkisar 200 miliar rupiah, tetapi sekarang tinggal 110 miliar rupiah, 70 persennya dari sektor pariwisata. Semoga pandemi ini, bisa segera mereda sehingga ekonomi masyarakat bisa bangkit. Begitu pun pada sektor jasa, juga mengalami penurunan,” tuturnya.

Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Dr. I Wayan Artha Dipa SH MH dalam sambutannya merasa bangga diterima langsung oleh  Wabup dan jajarannya dalam kunjungan kerja kali ini.

Dikatakannya, gambaran atau masukan sungguh berarti, sehingga Kabupaten Karangasem mudah-mudahan bisa menurunkan angka kemiskinan dengan mencontoh cara yang dilakukan oleh Pemda KLU.

“Antara Lombok dan Karangasem sangat dekat, tidak ada salahnya kita saling belajar, saling mengisi untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Disampaikannya, fokus pihaknya menanggulangi penanganan kemiskinan dengan mendapatkan gambaran utuh, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagai Ketua Tim dalam menangani kemiskinan dan berhasil menurun drastis.

Masukannya terutama yang berkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Wayan Artha Dipa mengaku mendengar banyak terobosan-terobosan yang diambil Pemda KLU dalam menurunkan angka kemiskinan.

“KLU kami lihat ekonomi masyarakatnya cukup bagus. Dari struktur PAD berasal dari sektor pertanian dan pariwisata, galian C dan lain lain. Adapun sumber galian C ini, di Bali adanya di lereng Gunung Agung,” katanya.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, sebelum melanjutkan diskusi dilakukan tukar menukar cinderamata dari kedua wabup, kemudian diakhiri dengan foto bersama.

sas

Telah disetujui  penetapan lima buah Raperda menjadi Perda

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Ruang Paripurna dprdd Lombok Utara, Senin (28/12/20).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I Mariadi SAg dan Wakil Ketua II H Burhan M Nur SH itu, diawali penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 dan pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Kemudian laporan Pansus II Raperda perubahan status PDAM menjadi Perusahan Daerah (Perumda) Air Minum, dan Raperda Cara Penyelesaian Ganti Rugi serta Pansus Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus.

Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi dewan, diawali Fraksi Gerindra, PKB dan PDIP oleh Dra Hj Galuh Nurdiyah, pandangan akhir fraksi Demokrat, PBK dan PAN dibacakan Nurhardin SAg serta pandangan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Raden Nyakradi SPd.

Pada prinsipnya gabungan fraksi-fraksi dewan menyetujui 5 Raperda yang diajukan eksekutif kepada legislatif menjadi Perda.

Ucapan Selamat untuk Bupati Terpilih

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD KLU, Bupati Najmul menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan. Dikatakannya, mengakhiri tahun 2020 melalui momentum Sidang Paripurna DPRD, Bupati Najmul mengucapkan selamat kepada Bupati Terpilih, H Djohan Sjamsu SH dan wakilnya Danny Carter Febrianto Ridawan MT.

“Izinkan kami mengucapkan selamat kepada orang tua kami, bapak H Djohan Sjamsu dan sdr Danny Carter, yang insha Allah melanjutkan kepemimpinan pada tahun 2021 di KLU ini,” kata Najmul Akhyar.

Ia menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Lombok Utara pesta demokrasi telah diselesaikan dengan baik.

“Siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan kita. Untuk itu, demi kecintaan terhadap masyarakat Lombok Utara, tidak sedikit pun niat untuk melakukan sengketa hukum. Bersatu membangun Lombok Utara jauh lebih penting dari kepentingan apapun,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati Najmul menyampaikan, pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan berkaitan dengan sistem dan tata cara pemberlakuannya.

UU Nomor 12 tahun 2011 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 11 tentang Pembentukan Perundang-undangan adalah landasan hukum bagi pembentukan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“UU di bentuk untuk menciptakan tertib peraturan perundang-undangan yang konsepsi dan perumusan normatifnya tidak saling bertentangan atau tumpang tindih satu sama lain,” tuturnya.

Dalam pada itu, pimpinan sidang Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, Mariadi SAg menyampaikan, kini telah disetujuinya penetapan lima buah Raperda menjadi Perda.

Maka seluruh rangkaian sidang paripurna dewan telah dapat diselesaikan pengujung tahun 2020.

Hadir dalam Sidang Paripurna Itu, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemda KLU, unsur Polres Lombok Utara, unsur PDAM dan tamu undangan lainnya.

sas

Dengan aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA, dapat melakukan pelayanan BPJS Kesehatan dimana pun dan kapan pun

MATARAM.lombokjournal.com –

Untuk mengoptimalkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memberikan layanan non tatap muka melalui Pelayanan Admistrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) dan aplikasi Mobile JKN.

Pelayanan non tatap muka ini semakin dikenal oleh masyarakat karena program ini memudahkan peserta JKN-KIS dalam mengurus adminitrasi.

Aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA ini tergolong mudah untuk diakses, apalagi bagi anak milenial saat ini tentunya sudah sangat akrab dengan yang namanya gadget.

Aplikasi Mobile JKN ini sangatlah mudah diperoleh, cukup masuk di play store atau app store, langsung dapat diunduh secara gratis, sedangkan PANDAWA sendiri cukup chat melalui whatsapp dari rumah, peserta dapat dilayani langsung oleh petugas BPJS Kesehatan.

Salah satu peserta JKN-KIS Nyanyun (21), warga asal Kota Mataram mengaku sangat akrab dengan aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA. Baginya, ini adalah salah satu terobosan dari BPJS Kesehatan yang sangat menarik untuk masyarakat  saat ini.

“Saya sangat mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah meluncurkan aplikasi tersebut, segala sesuatunya sudah sangat dipermudah, apalagi masyarakat kita saat ini pun sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gadget, maka aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA sangat tepat di era pandemic Covid-19  seperti sekarang ini,” ujar Nyanyun saat bertemu dengan tim Jamkesnews.

Nyanyun pun sudah mencoba sendiri aplikasi Mobile JKN dan PANDAWA, di samping prosesnya mudah dan cepat, ia pun dapat melakukan pelayanan BPJS Kesehatan dimana pun dan kapan pun.

Tidak berakhir pada dirinya saja, Nyanyun pun ikut serta menginformasikan program ini kepada teman, tetangga dan keluarganya, agar semuanya tidak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan administrasi.

“Saya merasakan layanan ini benar-benar membantu, untuk itu saya harus memberitahukan program ini kepada masyarakat, agar kedepannya mereka dapat merasakan kemudahan melalui apikasi Mobile JKN dan PANDAWA tanpa harus pergi ke Kantor BPJS Kesehatan. Terima kasih BPJS Kesehatan telah mengeluarkan layanan menarik untuk peserta JKN-KIS sehingga peserta JKN-KIS seperti saya ini tidak perlu ke luar rumah di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” tutup Nyanyun.

dh/yn/Jamkesnews

Menjadi peserta program JKN-KIS, segala biaya untuk berobat dijamin penuh oleh BPJS Kesehaan

MATARAM.lombokjournal.com –

Mahdin Hamid (57) merupakan satu dari ratusan juta orang yang sudah merasakan manfaat dari hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ia yang diketahui menderita penyakit jantung ini memerlukan penanganan medis serta rutin mengonsumsi obat jantung setiap hari.

Ia tidak pernah menduga akan terserang penyakit jantung sebelumnya dan memerlukan biaya pengobatan yang sangat mahal.

Sejak didiagnosa terserang penyakit jantung, Mahdin langsung melakukan pengobatan secara rutin ke rumah sakit. Parahnya, saat itu, ia belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Setiap berobat saya harus mengeluarkan biaya kurang lebih 2 juta rupiah dan itu saya lakukan 2 minggu sekali. Kalau dihitung-hitung sudah puluhan juta rupiah biaya yang saya keluarkan untuk melakukan pengobatan ini dengan biaya sendiri,” ungkapnya pada tim Jamkesnews.

Melihat biaya pengobatan jantung yang tinggi, ia sempat pasrah dan berkeinginan untuk tidak melanjutkan pengobatan, sampai akhirnya salah seorang temannya menyarankan untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Saya diberitahu oleh teman untuk mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS, agar biaya pengobatan jantung saya dijamin BPJS Kesehatan. Tetapi saat itu saya tidak langsung percaya anjuran teman saya, karena saya berpikir itu merupkan hal yang tidak mungkin, sebab biaya untuk pengobatan jantung itu sangat mahal. Mana mungkin dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan,” ujar Mahdin.

Mahdin pun tidak langsung mendaftarkan dirinya ke BPJS Kesehatan. Ia mencari tahu kebenarannya dari setiap pasien yang berobat jantung yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dari informasi yang ia dapat, akhirnya Mahdin pun mencoba mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS.

“Ternyata segala biaya pengobatan jantung saya ditanggung sepenuhnya oleh Program JKN-KIS melalui BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Rasa haru dan senang pun bercampur aduk saat ia mengetahui, segala biaya dijamin penuh dan dirinya pun tidak menyangka jika ada jaminan kesehatan yang menerima masyarakat yang telah sakit menjadi peserta seperti dirinya.

“Saya pikir tidak akan ada jaminan kesehatan mana pun yang menerima saya menjadi peserta dalam kondisi sakit, ternyata Program JKN-KIS dapat menerima, luar biasa program ini,” ujarnya bahagia.

Hingga saat ini pun dirinya masih tidak menyangka bahwa pengobatannya dijamin penuh BPJS Kesehatan.

“Rasanya seperti mimpi, sangat bersyukur telah menjadi peserta JKN-KIS, andai saja saya tahu sejak awal, saya tidak perlu mengeluarkan biaya berpuluh-puluh juta untuk pengobatan ini, tetapi semua ini tidak perlu disesali karena sekarang saya dapat berobat dengan tenang menggunakan KIS tanpa harus mengeluarkan biaya. Terima kasih kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan yang telah menyelenggarakan program yang sangat mulia ini,” tutup Mahdin.

dh/yn/Jamkesnews

Kepala OPD diminta prioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan semua proyek yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Proyek nasional yang banyak di Nusa Tenggara Baat (NTB), semuanya harus dikerjakan oleh pengusaha NTB.

Seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta memprioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menekankan itu saat menghadiri diskusi refleksi akhir tahun, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB, di Cafe Meekow, Selasa (29/12/20).

Saat hadir dalam acara refleksi akhir tahun itu, Gubernur Zul membawa seluruh Kepala OPD Provinsi NTB.

Acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini dihajatkan menjadi wadah silaturrahim antara pemerintah dengan pengusaha di NTB.

“Kedatangan kami kesini bersama seluruh kepala OPD agar silaturrahim kita tetap terjaga, saya harapkan pengusaha di NTB ini tetap bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut.

Menurutnya, banyak yang bisa dikerjakan oleh pengusaha kita di NTB.

“Itu semua harus kita akomodir,” kata Bang Zul kepada seluruh Kepala OPD.

Sebelumnya Ketua Kadin NTB, H.Faurani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB. Menurutnya, perhatian Gubernur kepada pengusaha yang ada di NTB sangat luar biasa.

“Terimakasih Pak Gubernur, perhatian bapak kepada pengusaha di NTB ini sangat luar biasa,” ungkap H.Faurani.

Di penghujung tahun 2020 ini, tambahnya, menjadi momentum untuk merefleksikan apa yang telah dilaksanakan. Ia mengaku, saatnya menyongsong masa depan yang lebih gemilang pada tahun 2021 mendatang.

“Mari kita songsong bersama, 2021 kita semua harus lebih baik, kita akhiri tahun 2020 ini dengan penuh pembelajaran,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

“Saya selalu optimis dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di NTB,” ungkap Ketua Umum MES Wilayah NTB, Dr. Baiq Mulianah, M.Pdl pada acara Silakwil MES Wilayah NTB, Senin (28/12/20).

Salah satu indikator yang mendukung hal ini antara lain, sudah banyaknya lembaga keuangan yang melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah. Hal inilah yang membuat semangat MES Wilayah NTB untuk terus membangun perekonomian syariah di daerah ini.

Penyataan Baiq Muianah sudah terbukti dengan adanya Bank NTB Syariah di Provinsi NTB. Dan menurut informasi, akan banyak BPR NTB yang akan menyusul untuk melakukan konversi menjadi syariah.

“Tentu saja hari ini kita sama-sama menyaksikan dan menikmati apa yang sudah diikhtiarkan bersama oleh masyarakat NTB, salah satunya adalah suksesnya konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah,” tuturnya.

Rektor Universitas Nahdatul Ulama NTB ini mengatakan, prinsip ekonomi syariah itu adalah saling meridoi, saling mempercayai, artinya ada trush yang terbangun.

Ketika sudah sama-sama saling mempercayai, maka integritas dan kejujuran akan terjaga khususnya dalam melakukan transaksi jual beli.

“Ketika kita sudah berkomitmen memberikan keridoan, memberikan kepercayaan kepada siapapun termasuk diri kita sendiri, tentu yg terbangun adalah integritas dan kejujuran, kejujuran atas sebuah proses, kejujuran atas sebuah ouput, maupun kejujuran ketika kita melakukan sebuah transaksi,” ujarnya.

Menurut Mulianah, MES NTB usianya masih muda, masih merintis, ikhtiar pun terus dilakukan sesuai visi-misi dari MES itu sendiri. Yaitu, bagaimana mensyari’ahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syari’ah di Indonesia.

“Amanah ini cukup berat, tapi jika dilaksanakan dengan niat yang baik, komitmen yang kuat, kita yakin Allah SWT pasti memberikan jalan, man jadda wa jadda,” tutupnya.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat MES, Firdaus Jaelani dalam sambutannya secara virtual menyampaikan bahwa, MES mempunyai peran banyak dalam mengembangkan ekonomi ummat, contohnya saja program Mawar

Emas yang dihajatkan membantu masyarakat melawan rentenir berbasis masjid.

“Program mawar emas yang dicanangkan oleh MES NTB merupakan program yang sangat baik, sangat positif, itu semua patut ditiru oleh pengurus MES,” tuturnya.

Rr/HmsNTB

LOBAR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara “Melaspas dan Mewinten Pemangku”, sekaligus penandatanganan prasasti Pura Bhujangga, Selasa, (29/12/20) bertempat di Pura Bhujangga Waisnawa, Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur bertutur tentang seorang pemuda yang mengadakan perjalanan yang jauh untuk menemukan ketenangan dan ingin mengetahui kunci kebahagiaan.

Pada penghujung ceritanya Gubernur menyampaikan,  rahasia menjalanai hidup tenang, mencicipi kebahagiaan serta menghadirkan rasa bijaksana di dalam hati seperti manusia suci, formulanya ialah sikap ramah dan selalu bertegur sapa dimanapun dan kepada siapapun.

“Formulanya, anda tidak boleh ada jarak psikologis untuk bertegur sapa,” tutur Gubernur.

Manusia modern saat ini, lanjut Gubernur, sering mengalami kehampaan. Hal itu disebabkan karena tidak adanya hubungan baik dengan kerabat dan orang-orang sekitarnya.

“Oleh karenanya kita membutuhkan para Pemangku, Pedanda, para orang suci, yang bukan hanya mampu memberikan sesuatu dalam psikologis kita untuk punya keberanian berinteraksi dengan siapa saja, tapi juga mengingatkan manusia dengan material yang dimiliki ini, untuk tetap tekun merenungi sendok dan dua tetes minyak untuk tidak jatuh,” kata Gubernur memberi analogi tentang kebijaksanaan.

Bang Zul mengatakan, pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu cara Tuhan menegur manusia. Agar di tengah keberlimpahan materi yang dimiliki dan tinggi jabatan yang diduduki, mampu memaksa kaki untuk berjalan ke tempat terpencil, bertemu dengan orang suci untuk merenungi betapa pentingnya kita di hadapan yang Kuasa.

Guru Mangku, Gede Wenten menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Gubernur beserta rombongan. juga atas bantuan serta perhatian Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan dan pembangunan tempat ibadahnya dapat diresmikan pada hari ini.

“Gubernur selalu hadir di tengah kita, selalu memberikan semangat kepada seluruh rakyat NTB, bagaiamanpun sibuknya, beliau tidak pernah lelah, beliau sangat menghargai kita semua,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Silaturrahim Kerja Wilayah (Silakwil) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB di Hotel Grand Legi Mataram resmi ditutup, Selasa (29/12/20).

Ketua MES NTB Dr. Baiq Mulianah M.PdI, menegaskan, pentingnya literasi dan sinergi dalam mewujudkan cita-cita MES NTB.

“Hasil rumusan pengurus daerah dan pengurus wilayah MES NTB menekankan dua poin penting yakni literasi ekonomi syariah, dan sinergi antar pihak terkait,” ungkap Baiq Mulianah.

Literasi ekonomi syariah tersebut seperti literasi ZIS dan juga literasi profesi seperti divisi advokasi hukum, kontrak-kontrak syariah, lembaga keuangan syariah dan lainnya.

Menurutnya, literasi sangat penting karena masyarakat secara luas belum begitu memahami tentang ekonomi syariah.

Sinergi juga dibutuhkan karena tidak mungkin pihak-pihak atau badan-badan syariah berdiri sendiri, perlu memperkuat silaturrahim agar dapat mencapai tujuan bersama.

Baiq. Mulianah menambahkan, literasi dan sinergi ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi syariah, sehingga secara inklusif masyarakat peduli, dan otomatis terbentuk menjadi masyarakat ekonomi syariah.

Diharapkan, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah tetap bersemangat, jangan putus asa, terus berkarya dan perkuat silaturrahim.

“Kkarena dengan silaturrahim, sinergi dapat terbangun, sehingga kehadiran MES NTB bisa berkontribusi, memberi kemanfaatan dan kemaslahatan,” pungkas Baiq Mulianah.

Rr/HmasNTB

Mawar Emas sebagai program yang hadir untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat, yang berbasis Masjid

MATARAM.lombokjournal.com –

Usai melaksanakan Silaturahim Kerja Wilayah (Silakwil) I,  Senin (28/12/20), Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syari’ah (PW MES) NTB, menggelar pelatihan angkatan VI pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid, di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa (29/12/20).

Pelatihan tersebut dihadiri para takmir Masjid se-NTB.

Para takmir akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para takmir, terkait program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) yang sudah mulai berjalan di ratusan masjid di NTB.

Dalam pelatihan tersebut, MES NTB menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, dan Bank NTB Syariah.

Tujuannya, acara para takmir di NTB benar-benar lebih memahami terkait program dari Masyarakat Ekonomi Syari’ah yang berbasis Masjid.

Mawar Emas sebagai program yang hadir untuk menjadi solusi dalam memberikan modal kerja kepada masyarakat, yang berbasis Masjid, sebagai salah satu ikhtiar bersama agar masyarakat NTB terhindar praktek-prakter rentenir.

Semangat ini sesuai dengan tema pelatihan takmir Masjid, yakni membangun management Masjid dan takmir menuju kemakmuran Masjid. “Dari Masjid-Nya Kita Makmurkan Bumi-Nya”.

Rr/HmsNTB