Program industrialisasi yang dicanangkan oleh duet duo Doktor ini sudah mulai  menunjukan bukti dan terlihat wujud jati dirinya

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menjelaskan, tahun 2021 taget program industrialisasi yaitu membangun ekosisem industrialisasi.

Dicontohkan, di sektor Moslem Fashion Industry. sudah dilakukan pelatihan pelatihan pewarna alam untuk kain tenun,  bimbingan teknis (bimtek) tenun dengan menggunakan  alat tenun bukan mesin (ATBM).

“Juga sudah diselengarakan festival desainer tenun Lombok Sumbawa, fashion show tenun di tingkat nasional,” kata Nuryanti kepada sejumlah awak media di kantornya di Mataram, Rabu siang (27/01/2021).

Ekosistem yang terbangun, yang dimaksud adalah berkembangnya IKM-IKM yang menyediakan bahan-bahan untuk pewarna alam, berkembangnya IKM-IKM pembuat motif tenun.

Berkembangnya IKM tenun, kemudian berkembangnya pemasar-pemasar tenun. Belum lagi berkembangnya konveksi, desainer untuk pakaian-pakaian yang akan ditampilkan pada fashion show. Hingga jasa-jasa lain yang saling bertalian dalam ekosistemnya.

Nuryanti menambahkan bahwa untuk kerajinan, dikemvangkan pula industri penyamakan kulit sapi, pengolahan sampah plastik dan pengolahan limbah serabut kelapa,  IG mutiara dan IG ketak.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memilih program industrialisasi untuk percepatan pembangunan NTB.

Menurut Nuryanti, industrialisasi yang dimaksud Gubernur bukan dalam konteks pembangunan pabrik-pabrik besar.

“Tapi disederhanakan, sebagai upaya melakukan hilirisasi/pengolahan seluruh bahan baku yang tersedia di NTB menjadi produk jadi,” tuturnya.

Dicontohkan, tomat diolah menjadi saos. Membuat kelor menjadi teh dan obat. Memanfaatkan kelapa, serabutnya jadi keset, hasil kerajinan lain. Airnya dibuat jadi sirup coconut dan lainnya. Isinya bisa dibuat jadi minyak goreng. Membuat permesinan tanpa harus membeli dari luar NTB.

‘’Sederhananya, kita tidak lagi menjual kelapa mentah ke pabrikan, tidak lagi jual tomat mentah ke pabrikan. Tidak lagi beli mesin-mesin pertanian dari luar NTB. Dari proses pengolahan bahan baku ini, banyak jasa yang terlibat. Satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling bergerak. Saling menghidupkan dan mendapat nilai tambah lebih besar. Itulah industrialisasi yang dimaksudkan,” jelas   Nuryanti.

Enam sektor industri prioritas

Ia menjelaskan 6 (enam) sektor industri prioritas yang diusung dalam kepemimpinan Dr. Zul dan Umi Rohmi hingga 2023 mendatang.

Pertama, Industri Pangan, yang menurutnya pada tahun 2020 lalu telah menorehkan sejumlah capaian, meski baru dalam proses peletakan pondasi. Nuryanti menyebut sejumlah capaian industri pangan tersebut dimulai dari kegiatan standardisasi dan sertifikasi olahan pangan lokal (halal, merek, BPOM PIRT, dan Uji Laboratorium produk lainnya.

Kemudian pelibatan IKM NTB dalam penyediaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) “Gemilang” mengurangi dampak Covid-19.

Juga ada Bimtek dan pendampingan bersama  BPPOM untuk pangan lokal dalam kemasan/kaleng ayam Rarang, ayam Taliwang, sate Rembiga, sate pusut serta olahan hasil pertanian/perkebunan. Perikanan/kelautan dan peternakan juga hasil hutan bukan kayu lainnya.

Kedua, Industri Hulu Agro, capaiannya misalnya Industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti minyak atsiri, minyak cengkeh, minyak kayu putih dan lain-lain. Capaian yang kalah pentingnya dalam industri Agro ini, adalah Pembangunan pabrik pakan terbesar di NTB (Feedmill) berlokasi di STIPark Banyumulek.

Ketiga, adalah Industri Permesinan Alat Transportas, mencatatkan sejumlah hadil karya putra putri NTB.  Di antaranya pengembangan kendaraan listrik Le-Bui, Matric – B, dan ngebUTS.

Berkembangnya aneka mesin – mesin teknologi sederhana dari IKM untuk IKM. Prototype dan bimtek pembuatan mesin-mesin untuk mendukung program zero waste, kampung unggas (mesin pakan, penetas telur dll), mesin-mesin untuk pakan ternak (pencacah rumout dll untuk pakan), dan mesin olahan makanan maupun penyulingan essens oil.

Keempat adalah industri hasil pertambangan. Fokus dalam sektor ini, yakni menyiapkan segala sumber daya untuk program industri turunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kelima, Industri kosmetik, farmasi herbal dan kimia. Hasil yang dicapai pada industri ini antara lain; pengembangan industri kosmetik dan farmasi herbal (organik Lombok dan teh kelor).

Pendampingan pembuatan APD (Alat Pelindung Diri) buatan IKM,  standarisasi produk dan bantuan peralatan bagi  IKM kosmetik, farmasi herbal dan alat kesehatan (APD).

Dan keenam atau  terakhir adalah ekonomi kreatif. Kegiatan industri inipun sudah mulai menggeliat dan melibatkan kaum melinial sebagai motor penggeraknya.

Mulai terlihat wujudnya

Nuryanti menegaskan, program industrialisasi yang dicanangkan oleh duet duo Doktor ini sudah mulai  menunjukan bukti dan terlihat wujud jati dirinya.

Tahun 2021 ini, kata dia pondasi industrialisasi ditargetkan tuntas. Tahun 2019/2020 adalah membangun kerangka pendukung, misalnya peraturan-peraturan di daerah tentang industrialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep industrialisasi.

Berdasarkan target Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2021 ini, capaian program industri dapat naik 1 persen, dari capaian terakhir tahun 2020.

‘’Satu persen ini adalah berkembangnya industrialisasi. Dan penyerapan tenaga kerjanya, serta jasa-jasa usaha ikutan dari masing-masing sektor,’’ imbuhnya.

Diungkapkan, ekosistem yang terbangun adalah berkembangnya IKM-IKM yang menyediakan bahan-bahan untuk pewarna alam, berkembangnya IKM-IKM pembuat motif tenun.

Berkembangnya IKM tenun, kemudian berkembangnya pemasar-pemasar tenun. Belum lagi berkembangnya konveksi, desainer untuk pakaian-pakaian yang akan ditampilkan pada fashion show. Hingga jasa-jasa lain yang saling bertalian dalam ekosistem.

Kemudian di sektor Industri Permesinan Alat Transportasi, capaiannya adalah dengan dikembangkan sepeda listrik dan kendaraan listrik. Sepeda listriknya adalah Le-Bui, Matric – B, dan ngebUTS.

Ekosistem yang akan dibangun dari produsen sepeda listrik ini saat permintaannya tinggi. Dengan sendirinya, produsen membutuhkan pasokan komponen- komponen dari IKM lainnya. Misalnya, IKM pembuat baut, IKM pembuat rangka, IKM pengelasan, IKM pengecatan. Semua IKM ini juga bertalian.

“Satu sepeda listrik ini, dapat mengembangkan banyak IKM lainnya. Kita targetkan tidak lagi mendatangkan komponen sepeda listrik dari luar. Mungkin hanya ban dan baterai yang tidak bisa dibuat langsung oleh IKM kita. Banyak yang hidup, tidak hanya produsen sepeda listrik saja. Inilah ekosistem itu, demikian juga yang lainnya,’’ jelas Nuryanti.

Tahun 2021 ini IKM-IKM yang menjadi pioner ini sudah terbentuk. Misalnya, IKM sepeda listrik, IKM kosmetik, IKM fashion. Dari masing-masing IKM ini akan berkembang IKM-IKM lain yang menjadi penyedia/pemasok atau produsen bahan baku lainnya untuk menghasilkan satu jenis produk.

‘’Kita bangun beberapa IKM, kita kawal kebutuhan dan standarisasinya kita dampingi sampai dia menjadi penghasil produk industri yang memenuhi standar,” kata Nuryanti.

IKM yang jadi inilah yang kemudian harus bermitra dengan IKM-IKM lainnya dalam satu ekosistem. Itulah pondasi yang kita maksudkan, dan tahu 2021 harus tuntas  pondasinya.

Bonus Demografi

Pemprov NTB menangkap peluang bonus demografi. Potensi generasi milenial yang jumlahnya cukup besar dapat dijadikan armada untuk program industrialisasi. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk NTB pada bulan September 2020 sebanyak 5,32 juta jiwa.

Didominasi oleh generasi Z ( lahir tahun 2017 ke atas) dan milenial (lahir 1981-1996). Proporsi generasi Z sebanyak 28,62 persen dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 27,24 persen dari total populasi NTB. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 52,56 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 69,77 persen di tahun 2020.

‘’Generasi milenial inilah yang akan kita dampingi dan gerakkan untuk masuk sebagai pelaku industrialisasi dengan unggulan daerah di enam sektor,’’kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Hj. Nuryanti, SE, ME.

Dari data yang dimilikinya, komposisi pelaku industri di NTB tercatat sebanyak 1.131 adalah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) kecil, 113 IKM menengah, dan 11 IKM besar. 40 persen didalamnya adalah pelaku IKM generasi milenial.

Pemprov NTB akan membangun industrialisasi berbasis potensi generasi milenial. Karena dinilai lebih cepat menerima pembelajaran, lebih cepat menyesuaikan diri, dan lebih akrab dengan teknologi.

‘’Kita ajar sekali saja, sudah cepat nangkap. Bisa membuat produk industrialisasi, dan memasarkan produknya mereka sudah memanfaatkan IT dan media social,” katanya.

Karena itu kalangan milenial ini didorong belajar di STIP. Setelah itu, mereka bisa memilih di industri yang mana.

’Kita gas pol,’’ tegas Nuryanti.

Dinas Perindustrian NTB akan menghidupkan kembali pertemuan pekanan milenial. Dan membentuk kelompok-kelompok milenial penggerak industrialisasi. ‘

Tim@diskominfo

Rencana digitalisasi sistem ini juga terkait dengan upaya NW yang kini sudah bersatu, untuk mendata dan menata kembali aset-aset organisasi secara menyeluruh sebagai konsekwensi dari SK Menkumham tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan (NW) dalam kiprah pembangunan ke depan.

Hal itu dikatakan Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW).

Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dilakukan untuk pengelolaan organisasi yang transparan dan modern.

Tuan Guru Bajang Atsani mengatakan, pemanfaatan teknologi digital akan dilakukan dengan pembangunan website official dan aplikasi pendukung lainnya.

“Kita akan optimalkan teknologi digital menuju NW yang lebih maju, modern, dan transparan,” katanya, di Mataram,  Rabu (27/01/21).

Website tersebut akan menampilkan data dan informasi kegiatan NW di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat luas untuk lebih mengenal NW di kancah nasional.

Ditegaskan, pasca keluarnya SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI terkait  sengketa Organisasi Nahdlathul Wathan (NW), kini organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, akan berfokus untuk kemaslahatan umat.

Selain ikut mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan juga membantu program Pemerintah Pusat untuk kesejahtraan masyarakat.

Menurut Tuan Guru Bajang Atsani, rencana digitalisasi sistem ini juga terkait dengan upaya NW yang kini sudah bersatu, untuk mendata dan menata kembali aset-aset organisasi secara menyeluruh sebagai konsekwensi dari SK Menkumham tersebut.

“Setidaknya publik nanti akan mengetahui secara pasti tentang status, asal muasal  aset NW secara detail. Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas NW bersatu kepada pemerintah dan masyarakat,” paparnya.

Tuan Guru Bajang Atsani mengatakan, upaya ini juga dilakukan untuk menepis sinyalemen bahwa NW ingin menguasai dan memiliki seluruh asset.

“Itu fitnah yang tidak bertanggungjawab. Justru NW ingin melakukan penataan dan penelusuran ulang asset-aset organisasi agar bisa dipertanggungjawaban kepada jamaah tentang status asset tersebut melalui digitalisasi pengelolaan asset,” ujarnya.

“Pendek kata NW akan melakukan modernisasi pengelolaan aset organisasi secara menyeluruh agar bisa dipertanggungjawaban secara dunia akherat,” sambung RTGB KH Zainudin Atsani.

Pemanfaatan teknologi digital, papar Rektor IAIH NW Lotim ini, jua merupakan upaya NW untuk lebih memaksimalkan fungsi dakwah, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan ummat.

Ada banyak hal yang bisa dikembangkan dalam digitalisasi ini. Misalnya saja, membangun sebuah sistem kewirausahaan dan penguatan ekonomi bagi jamaah dan alumni-alumni madrasah NW.

Sumber daya manusia (SDM) NW dinilai sangat potensial dan mumpuni. Didukung dengan digitalisasi diharapkan akan semakin memperluas potensi ini.

“Sehingga perjuangan untuk dakwah, pendidikan, pengembangan ekonomi dan lainnya akan semakin masif dan masksimal ke depannya,” urainya.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Tuan Guru Bajang Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait  penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari,” tuturnya.

Dalam menunjang kerja PBNW dalam bidang informasi dan teknologi, PBNW sudah membentuk tim IT dengan nama Nasyru Liwa’i NW, yang diketuai Novian Agustiar, yang tugas dan fungsinya.

Selain menyebarkan berbagai program dan kegiatan NW, juga membantu mempublish potensi-potensi NW dalam semua bidang.

“Alhamdulillah pengurus IT NW sudah dilantik. Tim ini akan berkolaborasi dengan semua Departemen PBNW dalam mengekspos program untuk dipublish di media agar bisa diketahui seluruh dunia,”ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, PBNW juga membentuk Persatuan Pesantren Nahdlatul Wathan (PESAN NW) diketuai Dr H Sayyid Ali Jadid, MA. Lembaga ini penting dan urgent, karena hampir 85 persen pondok pesantren di NTB ini berada di bawah naungan NW, ditambah pondok pesantren yang ada di 31 provinsi se Indonesia.

“Tujuan dibentuk PESAN NW ini adalah untuk mengakomodir keberadaan pesantren-pesantren NW yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, sehingga dengan terakomodirnya keberadaan pesantren ini mampu menunjukan peran yang lebih hebat dalam ikut membangun Bangsa dan Negara,” tandasnya.

Di bidang sosial dan ekonomi, katanya, NW juga membantuk Lembaga Amil Zakat dan Sadakoh (LAZZAH) NW yang dikomandoi H Zakaria, QH,MA.Kehadiaran LAZZAH NW ini mampu memberikan dorongan semangat kepada korban bencana, bukan saja dari segi material tapi juga bathinnya diisi dengan nasihat. Termasuk akan selalu hadir kepada orang yang membutuhkan seperti menyantuni anak yatim, pakir miskin dan orang terlantar.

Nantinya, LAZZAH NW ini menjadi lumbung zakat dan sadakoh, bukan hanya dari warga NW saja tapi, untuk masyarakat Indonesia pada umummnya  maupun warga luar negeri yang mau menyalurkan bantuannya kepada para korban bencana dan yang membutuhkan.

“Insya Allah, NW sudah ‘on the track’   terutama tiga bidang pokok perjuangan NW, Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah. Tinggal pengembangan dan pemberdayaan potensi kita saja yang akan ditingkatkan,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW Yg dipimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.

Me (*)

  Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berpengaruh pada angkutan antar provinsi

MATARAM.lombokjournal.com –

Penumpang moda transpotasi wajib melakukan rapid test antigen untuk antar daerah antar provinsi baik dengan perjalanan darat maupun penerbangan.

Karena kebijakan tersebut, pergerakan moda transportasi akan menurun. Terlebih dibarengi dengan kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di NTB.

“Untuk angkutan antar daerah provinsi yang akan berdampak, misalnya ke Bali atau ke Jawa itu kalau dari sisi transportasi angkutan daratnya yang kita harapkan tamu domestik pasti menurun drastis,” ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Z Mustafa Kamal.

Ia Mengatakan, menurunnya drastis karena memang dari pulau Jawa dan Bali banyak wisatawan yang datang.

Bahkan dengan adanya PPKM tersebut tentunya orang akan enggan untuk masuk ke NTB sehingga akan berpengaruh moda transportasi yang ada. Lantaran banyak persyaratan yang  harus dipenuhi penumpang.

“Bisa saja operasional kita 0 persen untuk antar kota antar provinsi (AKAP) terlebih kalau bicara pariwisata, jika dibandingkan antar kota dalam provinsi (AKDP) masih ada nafas untuk angkutan ini,” tuturnya.

Diakuinya, di tengah kondisi pandemi ini cukup berpengaruh pada kondisi moda transpotasi. Apalagi sebelumnya banyak pengusaha angkutan darat terpaksa tidak beroperasional dan berdampak pada sejumlah pekerja mereka.

Namun untuk saat ini kondisi sudah kembali pulih, hanya penerapan PPKM tersebut cukup berpengaruh pada angkutan antar provinsi.

“Kalau antara Lombok dan Sumbawa ini tidak diberlakukan transportasi AKDP, misalnya mereka mau ke Bima tidak berlakukan hal itu (rapid test antigen). Kalau kita berbicara dari sisi lokal oke tidak begitu banyak pengaruh, tapi kalau di luar itu cukup berpengaruh,” jelasnya.

Selama ini angkutan darat sangat bergantung dengan pariwisata, terlebih dari pulau Jawa dan Bali.

Hanya saja adanya penerapan PPKM di NTB dan diharuskan melakukan rapid test antigen operasional angkutan bisa terhenti kembali, terutama pada AKAP.

Sementara itu, kebijakan penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur dalam  Surat Ederan Nomer 360/112/BPPD. NTB/I/2021. Di mana berlaku mulai  25 Januari pembatasan terhadap beberapa kegiatan masyarakat.

“Mudah-mudahan saja kebijakan ini tidak berlangsung lama, memang tujuan untuk mengurangi penyeberan Covid-19, dan kita juga harus mengikuti,” pungkasnya.

Aya

Komitmen dan keseriusan Gubernur NTB untuk mempercepat pemulihan sarana prasaran dasar pendidikan dan Kesehatan pasca gempa

PEMENANG.lombokjournal.com —

Kepala Bappeda, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., mewakili Gubernur NTB meresmikan Rehabilitasi Rekonstruksi Pendidikan dan Kesehatan Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 melalui Proyek UNDP-PETRA di SMKN 1 Pemenang Lombok Utara, Senin (25/01),

Melalui proyek kerjasama tersebut, tahun 2021 pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan akan diawali dengan bangunan SMKN 1 Pemenang.

Selanjutnya akan dibangun juga 3 fasilitas pendidikan di SMKN 1 Tanjung, SMKN 1 Gangga dan SMKN 1 Kayangan. Selain fasilitas pendidikan, juga dibangun 10 unit fasilitas kesehatan di KLU, Kabupaten Lombok Timur dan di Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Amry, pembangunan yang dilaksanakan UNDP-PETRA ini merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat pasca gempa di NTB.

“Program UNDP-Petra selama ini memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat,” kata Amry.

Lebih jauh dijelaskan Amry, pembangunan yang terencana dan terukur seperti yang sedang dibangun saat ini, merupakan sinergi dan kerja sama seluruh komponen, baik Pemerintah Pusat, Pemrov. NTB, Pemda Kabupaten/Kota, TNI/Polri dan didukung bersama oleh masyarakat.

“Gubernur NTB sangat mengapresiasi dan menghargai kebersamaan dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat setempat. Terima kasih Bappenas, BNPB, Dikbud NTB, UNDP-Petra, TNI/POLRI, Pemkab KLU dan Lotim dan seluruh masyarakat yang terlibat selama dua tahun terakhir ” tuturnya.

Amry juga berpesan agar masyarakat dapat ikut mengawal dan memantau pembangunan. Karena sesuai rencana, pembangunan fasilitas SMKN 1 Pemenang dapat diselesaikan dalam enam bulan kedepan.

“Harapan kita bersama, semester ganjil, proses belajar mengajar sudah dapat berlangsung di bulan Juni atau Juli,” tutur pria yang juga menamatkan S-2 nya di ITB.

Sophie Kemkaszhe, Deputy Representative Residence UNDP Indonesia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam proses rehab rekon.

Menurutnya, hal ini menjadi hal utama dalam percepatan pemulihan pembangunan  di KLU. Begitu pula dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan rehab rekon.

Selain mempercepat proses fisik, partisipasi masyarakat ini turut mempercepat sosial ekonomi masyarakat agar segera pulih dari bencana.

“NTB ini unik, pertumbuhan ekonomi cepat pulih karena infrastruktur cepat terbangun untuk menunjang kegiatan masyarakat. Kalimat cobaq juluq baruq ngalahang adalah simbol semangat masyarakat KLU,” ujar Sophie melalui daring.

Pihaknya berharap, akan makin banyak proyek UNDP yang berkelanjutan di Indonesia dan NTB karena partisipasi warga yang tinggi.

Sementara itu, Kepala Dikbud Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqon menjelaskan, program kerja sama ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Gubernur NTB untuk mempercepat pemulihan sarana prasaran dasar pendidikan dan Kesehatan pasca gempa.

“Ini merupakan komitmen dan keseriusan Gubernur untuk mengutamakan fasilitas dasar masyarakat,” kata Aidy Furqon.

Dari pihak sekolah, Pembangunan sarana sekolah yang memadai ini, disambut baik dan ditunggu oleh Kepala SMKN 1 Pemenang KLU, Aswidah Windarti Ningsih, S.Pd., bersama seluruh warga sekolahnya.

Diakui Aswidah, pasca gempa usai rehab rekon dan trauma healing,  sekolah tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar. Walaupun dengan bangunan sekolah darurat.

“Kami merasa senang dengan adanya bangunan baru yang akan dibangun ini, nanti tidak lagi belajar disekolah sementara,” kata kepala SMKN 1 Pemenang.

Selain itu ia menjelaskan, dimasa Covid-19, pihak sekolah menerapkan sistem belajar BDR/Belajar Daring kepada 486 siswa. Membagi waktu belajar dengan 2 sesi dan 3 jam belajar. Dalam satu kelas yang normalnya 36 siswa, dibagi jadi 2 kelas menjadi 18 siswa dalam satu kelas.

“Tetap kami terapkan protokol Covid-19 di sekolah,”tutupnya.

Kegiatan ini disaksikan secara virtual oleh Deputi Pembangunan Regional Bapenas, perwakilan BNPB, Perwakilan Bank Jerman, perwakilan UNDP-PETEA Indonesia.

Hadir pula secara langsung Asisten 1, Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Staf Ahli Gubernur, BPBD Provinsi NTB,  Forkopimda Kabupaten KLU,toko masyarakat dan agama KLU.

edy/jm@DiskominfotikNTB

Wagub diundang launching fasilitas baru di RSJ tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB akan melaunching ruang rawat inap anak/remaja serta klinik tumbuh kembang anak pada tanggal 29 Januari 2021 mendatang.

Launching fasilitas baru di RSJ tersebut sebagai rangkaian dari HUT RSJ Mutiara Sukma yang ke 31.

Hal itu diketahui saat Direktur RSJ Mutiara Sukma dr.Evi Kustini Somawijaya beserta rombongan beraudiansi dengan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerja Wagub, Senin (25/01/20).

Audiensi itu bertujuan untuk mengundang secara langsung Wakil Gubernur dalam kegiatan launching tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh RSJ dan menekankan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan bisa menerapkan protokol Covid-19 dan mengkampanyekan langkah pencegahan melalui 5M.

“Karena sekarang kita memperketat, jadi harus betul – betul dijalankan protokol Covid agar kita juga bisa mengedukasi masyarakat,” kata Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar ke depan RSJ bisa secara terus menerus mengedukasi masyarakat secara persuasif  mengenai strategi yang tepat mengenai penanganan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di NTB, dan memperkuat sinergi yang baik dengan kabupaten/kota yang ada di NTB.

“Kita harus punya strategi yang jitu tentang penanganan ODGJ di NTB. Kunci kesuksesan itu bagaimana sinerginya dengan kabupaten/kota dan kedepannya bisa dikolaborasikan dengan program Posyandu Keluarga,” ungkapnya.

Direktur RSJ Mutiara Sukma dr.Evi Kustini Somawijaya menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka HUT RSJ Mutiara Sukma yang ke 31.

Di antaranya yaitu kegiatan doa dan zikir bersama, kegiatan anjangsana ke kediaman direktur yang sebelumnya dan karyawan RSJ yang sakit, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Tuna Netra dan bekerjasama dengan ahli gizi dan pelaksanaan acara puncak pada hari Jumat, 29 Januari 2021.

“Karena dalam situasi pandemi ini, tema kami adalah ‘Sehat Jiwa, Hadapi Covid-19 untuk NTB gemilang dan Indonesia Maju’ yang diawali dengan kegiatan zikir dan doa yang telah dilaksanakan minggu yang lalu,dan ke yayasan/sekolah luar biasa,”ujarnya.

Vi-Biro Adpim

Gubernur Zul diharap tidak terpengaruh dan khawatir terhadap tekanan politik dan kepentingan tertentu

MATARAM.lombokjournal.com —

Direktur RSUD Provinsi NTB H Lalu Hamzi Fikri dapat promosi menggantikan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Nurhandini Eka Dewi yang berpindah menjadi Assisten III Pemprov NTB.

Sementara jabatan Direktur RSUD Provinsi NTB yang ditinggalkan Hamzi Fikri, kini lowong.

Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI) Abdul Majid, S.Hi.,  mempertanyakan lowongnya jabatan Direktur RS milik Pemprov NTB ini. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah diminta segera menentukan pejabat pengganti Hamzi Fikri sebagai Direktur RSUP NTB.

“Harusnya jangan sampai lowong. Gubernur harus segera mengisi jabatan direktur RS daerah ini,” kata Majid, Senin (25/01/21).

Menurutnya, RSUD Provinsi NTB merupakan bagian terpenting bagi NTB dalam memghadapi masalah Covid-19. RS ini juga vital perannya dalam layanan kesehatan masyarakat NTB secara umum.

Ia meminta Gubernur Zul untuk segera bersikap. Gubernur Zul diharap tidak terpengaruh dan khawatir terhadap tekanan politik dan kepentingan tertentu beberapa pihak dalam menentukan pejabat Direktur RSUP NTB.

“Pak Gub harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Jangan biarkan RS yang sangat vital ini berjalan auto pilot karena tak ada yang memimpin. Apalagi ini pandemi Covid 19,” ujarnya.

NDI menyatakan dukungannya agar Gubernur Zul segera menentukan Direktur RSUP NTB, demi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Mataram Care Society (MCS), Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya juga mendukung agar Gubernur segera menetapkan pejabat Direktur RSUP NTB

“Harus ada segera, karena peran RSUP NTB ini sangat vital di masa pendemi,” ujar Taufik.

Taufik mengatakan, Pemprov NTB bisa melakukan seleksi melalui Pansel untuk menempatkan Direktur RSUP NTB yang baru.

“Ini kan hak Gubernur, pilih saja pejabatnya. Jangan dengar apalagi khawatir dengan tekanan politik dan kepentingan,” ujarnya.

Jasa dr Mawardi

Majid juga mempertanyakan sikap Pemprov NTB terkait kasus hilangnya dr Mawardi, mantan Direktur RSUP NTB, yang hingga kini tanpa kabar.

Menurutnya , bagaimana pun dr Mawardi adalah ASN yang pernah berjasa untuk NTB.

“Kita tidak masuk ke ranah penyelidikan kepolisian untuk kasus dr Mawardi ini. Tetapi yang kita harapkan ada upaya Pemprov menemukan Mawardi, karena beliau pernah berjasa. Jangan terkesan Pemprov lepas tangan,” pungkasnya.

Me

Belanja hibah berupa barang dapat diberikan kepada pemerintah, baik instansi daerah atau instansi vertikal pemerintah lainnya

PEMENANG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH  dan Kepala Biro Keuangan Cipto Hadi Prayitno, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan, menandatangani Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di Kantor TWPN Gili Matra, Kecamatan Pemenang (25/01/21).

Penandatanganan itu menandai sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU). Tujuannya untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN), khususnya Taman Wisata Perairan Nasional (TWPN) Gili Matra.

Kewenang Kepala Biro Keuangan untuk menandatangani Perjanjian dan BAST Hibah Langsung Dalam Negeri berupa Barang Milik Pemerintah Daerah yang diterima KKP, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49/KEPMEN-KP/2020,.

BMD yang dihibahkan Pemda KLU adalah lahan seluas 720 m² dan 2 gedung/bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Bangsal Kecamatan Pemenang

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lombok Utara beserta jajaran.

“Insha Allah KKP akan menerima hibah dan amanah ini dengan penuh tanggung jawab.” tuturnya.

Hibah BMD ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi KKP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Taman Wisata Perairan Nasional Gili Matra (TWPNGM) sebagai salah satu wilayah kerja dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

BKKPN di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan dan pegawasan kawasan konservasi untuk pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Hendra Yusran Siry menyampaikan UPT Ditjen PRL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2008, bertugas melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Khususnya untuk pemanfaatan kawasan berupa Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan nelayan kecil di Kawasan,

Tanda Daftar Kegiatan Pembudidaya Ikan Kecil, karcis masuk kawasan untuk kegiatan pariwisata alam perairan, tanda masuk untuk kegiatan penelitian serta kegiatan kependidikan.

“Selanjutnya, hibah BMD ini akan ditindaklanjuti dengan pengusulan register hibah guna dicatat sebagai penerimaan negara dalam bentuk PNBP yang bersumber dari hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah,” terangnya

KKP berharap koordinasi yang telah terbangun ini senantiasa harmoni, serta bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda KLU atas dukungan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini.

Di tempat yang sama Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH dalam sambutannya mengatakan, untuk menciptakan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran daerah, perlu ditopang sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Hal itu berdasarkan amanat Menteri Dalam Negeri nomor 123 tahun 2018 atas Permendagri nomor 32 tahun 2011.

Selain itu, suatu kebutuhan untuk terciptanya good governance dan clean goverment serta reformasi pemerintahan.

“Oleh karena itu maka penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima hibah BMD antara Pemda KLU dengan KKP merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih,” imbuhnya.

Bupati Najmul menuturkan bantuan hibah dan bantuan sosial merupakan belanja pendapatan dan belanja daerah yang cukup krusial, lantaran banyak pihak yang membutuhkan disamping banyaknya kebutuhan yang diakomodir didalamnya, baik kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan pemerintahan.

Belanja hibah berupa barang dapat diberikan kepada pemerintah, baik instansi daerah atau instansi vertikal pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan atau menunjang pencapaian sasaran program pemerintahan daerah.

“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan pelaksanaan hibah Pemda Lombok Utara, berupa tanah dan bangunan ini kepada KKP RI,” tandasnya.

Harapan dari Pemda KLU, jelasnya, dengan penyerahan hibah berupa tanah dan gedung ini akan meningkatkan kemanfaatan bagi KKP RI. Pemda KLU berterima kasih kepada KKP yang telah menempatkan unit institusinya untuk berkantor di KLU. Tentu manfaatnya sangat baik bagi pengembangan pariwisata di Tiga Gili. Selain pengembangan pariwisata,  mesti berpikir pula mengenai pelestarian alam secara seimbang,” urainya.

Adapun Kepala BPKAD KLU Sahabuddin MSi menyatakan terkait landasan hukum pemberian hibah BMD   berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004,  PP nomor 27 tahun 2014, Permendagri nomor 11 tahun 2016, Perda KLU nomor 1 tahun 2018 dan Keputusan Bupati Lombok Utara nomor 403 tanggal 4 November tahun 2020, yang obyek hibahnya berupa tanah dan bangunan permanen yang sudah dimanfaatkan sebelumnya oleh BKKPN Kupang TWPNGM, sejak tahun 2011.

Rangkaian acara berlangsung tertib dan lancar dengan dilakukan pula penandatanganan perjanjian hibah BMD oleh Bupati Lombok Utara dan Kabiro Keuangan KKP disaksikan Sesditjen PRL, Ketua DPRD, Pj Sekda KLU, Asisten II Setda KLU, Kepala BPKAD KLU dan tamu undangan. Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata, foto bersama serta acara ramah tamah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Hendra Yusran Siry, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHi, Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten II Setda KLU Ir H Rusdi, unsur Polres Lotara dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTB.

sas

Tujuannya menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan dan menegakkan disiplin aparat TNI-Polri 

MATARAM.lombokjournal.com –

Operasi Penegakkan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) dilakukan Gabungan Aparat TNI-POLRI, menyasar tempat hiburan malam di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (23/01/21).

Aparat TNI-POLRI memeriksa identitas para pengunjung tempat hiburan malam. Selain itu apparat menghimbau, agar para pengunjung dan manajemen tempat hiburan malam mematuhi protocol kesehatan.

Menurut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (Kabid Propam Polda NTB), Kombes Pol Awan Hariono, S.IK, M.H, operasi ini memiliki dua tujuan.

Pertama, untuk memberikan himbauan para pengunjung dan pengelola tempat hiburan malam agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dan kedua, menegakkan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin) aparat TNI-POLRI di tempat hiburan malam.

“Ini gabungan dari Propam Polda NTB Danden POM dari POM AU dan dari POM AL, kita melaksanakan operasi Gaktibplin, jadi sasaran kita yang pertama adalah menyampaikan himbauan kepada masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan pada saat di tempat hiburan. Kedua, sasaran kita anggota TNI dan POLRI yang berada di tempat hiburan malam.” Ujar Awan Hariono

Ia menuturkan operasi Gaktibplin ini akan dilaksanakan seminggu sekali. Dengan adanya operasi ini, diharapkan masyarakat NTB yang berkunjung ke tempat hiburan malam mengedepankan protokol kesehatan.

Dan bagi Aparat TNI-POLRI yang kedapatan berada di tempat hiburan malam, bakal diproses di Institusi masing-masing.

“Kegiatan seperti ini akan kita laksanakan secara kontinyu, tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan, juga mendisiplinkan anggota TNI-POLRI untuk lebih baik ke depan,” terangnya.

Razia perdana ini dilaksanakan di Bidari Hotel Mataram, Djembank Hotel, dan Kingsman Resto and Lounge. Razia dipimpin oleh Kombes Pol Awan Hariono semenjak dilantik sebagai Kabidpropam Polda NTB, tanggal 4 Januari lalu.

Me

Partisipasi pemilih Lombok Utara sebesar 87,73 persen

TANJUNG.lombokjournal.com –

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dalam Rapat Pleno terbuka, Jum’at  (22/1/2021), menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaen Lombok Utara terpilih, berdasarkan Pemilihan Bupati tahun 2020.

Ditetapkannya Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng dengan perolehan suara sebanyak 83.659 suara atau 56,18 persen dari total suara hasil berdasarkan Pilbup awal Desember 2020,

KPUD KLU menjelaskan, partisipasi pemilih Lombok Utara relatif tinggi, yakni sebesar 87,73 persen dari jumlah pemilih dalam pilbup 2020.

Ketua KPUD KLU, Juraidin SH MH saat Rapat Pleno menjelaskan pelaksanaan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

“KPUD KLU melaksanakan pleno ke-4 terkait penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilbup Lombok Utara tahun 2020. Pada hari ini Jum’at tanggal 22 Januari 2021 hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara KPUD KLU tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya salinan surat keputusan tersebut, disampaikan kepada gabungan partai politik, DPRD KLU, Bawaslu Lombok Utara dan paslon,” kata Juraidin.

Penetapan paslon terpilih Pilbup 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPUD KLU Nomor: 4PR.02.7-KPUD/5208/KPU-4/1/2021 tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Ketua KPUD KLU berterima kasih kepada Polres, Kodim, Pemda KLU, DPRD, Bawaslu, kedua pasangan calon dan tim dalam rangka bersama menyukseskan Pilbup 2020.

Ajak membangun Lombok Utara

Bupati terpilih, H Djohan Sjamsu SH dalam sambutannya menyampaikan tidak ada kata yang patut diucapkan selain ucapan alhamdulillah.

“Proses panjang pilkada tahun ini berjalan aman, tenteram dan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, pasangan Joda Akbar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih KLU yang sudah memberikan suaranya pada 9 Desember 2020, sehingga  menghasilkan sesuatu untuk kepentingan Lombok Utara,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, bupati terpilih Djohan Sjamsu mengimbau bila ada perbedaan-perbedaan karena pilihan, maka sudah saatnya bersatu untuk membangun Lombok Utara. Terlebih lagi saat ini pascagempa dan Covid-19, ia masyarakat bersatu membangun daerah tercinta.

“Saya yakin dan percaya, insha Allah kami percaya, kita bisa bangkit membangun Lombok Utara,” tandasnya.

Ditambahkannya lagi, selama proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, walaupun ada gejolak-gejolak kecil tapi dapat diselesaikan dengan baik.

“Untuk itu sekali lagi, saya mohon kekompakan ita selapuq (kita semua), untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Rangkaian acara khidmat dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta pengamanan dari unsur Polres dan TNI. Acara berlangsung singkat, tampak seluruh hadirin, tetap dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak dan menggunakan masker.

Hadir pada acara tersebut, pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih H Djohan Sjamsu SH dan Danny Carter Febrianto Ridawan ST MEng, Kapolres Lotara AKBP Fery Jaya Satriansyah SH, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT.

Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu KLU Adi Purmanto SE, Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg, Ketua Tim Pemenangan JODA H Raden Nuna Abriadi SIP, Ketua Tim Pemenangan NADI Endri Susanto SPd, pengurus gabungan partai pengusung serta tamu undangan lainnya.

sas

UKM/IKM diharapkan terus memperbaiki kualitasnya sehingga mampu bersaing

MATARAM.lombokjournal.com –

Di balik pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, ternyata juga memberi berkah.

Khusus di NTB, pandemi Covid-19 justru memacu kemajuan dan pengembangan sejumlah sektor, salah satunya UKM/IKM.

Hal inilah yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan Diskusi Publik melalui virtual yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Reform (CIR), Komunitas Sahabat Depok (KSD) dan Viral Consulting, Jum’at (22/01/21).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Daerah Percontohan Pasca Pandemi Covid-19”.

Gubernur kemudian mengungkapkan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov NTB selama masa pandemi berlangsung. Dua hal yang disebut menjadi fokus Pemprov NTB, yakni aspek kesehatan dan aspek perekonomian.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur menjelaskan akan pentingnya berbagi peran dalam penanganan pandemi Covid-19.

Seperti halnya yang dilakukan Pemprov NTB, dalam hal ini Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang dikatakan Bang Zul sangat serius dalam aspek  kesehatan sekaligus penanggulangan Covid-19 di NTB.

Bang Zul berfokus pada aspek perekonomian yang terpuruk selama pandemi. Menurutnya, wabah Covid-19  jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat adalah pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial.

Hal ini kemudian dijadikan peluang oleh Pemprov NTB sebagai langkah untuk menghidupkan UKM/IKM yang sempat terpuruk diawal pandemi Covid-19 mendera.

“Namanya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, jadi kami berikan kepada masyarakat itu komoditas, yakni langsung dalam bentuk-bentuk barang. Tapi dengan catatan, barang ini harus diproduksi dari lokal sendiri,” ujar Bang Zul.

Ia mengakui, saat ini produk lokal kerap dipandang sebelah mata dan kurang kompetitif, terlebih dengan harganya yang cenderung mahal dan kualitasnya yang masih kalah dibanding produk impor.

Namun Bang Zul mengungkapkan, ada nilai pembelajaran yang bisa didapatkan oleh UKM/IKM. Dengan hal ini, UKM/IKM diharapkan terus memperbaiki kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan produk-produk yang sudah lebih dulu eksis dipasaran.

“Awalnya hanya 400 UKM yang terlibat, ketika kita kasih kesempatan, kita berikan modal, kemudian produk-produknya diambil oleh pemerintah, kemudian kita distribusikan ke masyarakat, pada bulan ketiga dari program JPS Gemilang ini, kita sudah melibatkan 5000 UKM,” ungkapnya.

Bang Zul bersyukur JPS Gemilang telah turut kembali menumbuhkan semangat dan geliat perekonomian masyarakat NTB. Melalui upaya ini pula, semangat membeli dan mencintai produk lokal diharapkan tumbuh di kalangan masyarakat.

“Mudah-mudahan semangat membeli produk lokal itu betul-betul menyebabkan UKM-UKM kita yang tadinya tidak punya kerja sekarang sibuk 24 jam di rumah menyiapkan produk-produknya yang akan disampaikan pada pemerintah melalui program ini,” tambah Bang Zul.

Ia berpesan agar pandemi Covid-19 tidak melulu dilihat sisi negatifnya. Bagaimana pun juga, hadirnya pandemi telah turut menghadirkan hal-hal baik yang patut untuk disyukuri.

“Tidak selamanya musibah seperti Corona ini mendatangkan petaka dan bencana, tapi kadang-kadang kalau disikapi dengan cara yang pas, Insya Allah ujian dari Allah ini justru mendatangkan keberkahan buat UKM-UKM kami,” kata Bang Zul.

Rr/BiroAdpim