MATARAM.lombokjournal.com –

Event Bau Nyale di kawasan Kuta, Lombok Tengah tetap akan dilaksanakan meski dalam situasi pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Lalu Mohammad Faozal  mengatakan, perayaan bau nyale akan dilaksanakan secara hybrid, yakni kegiatan online dan offline, tanggal 3-4 Maret Mendatang.

Sejumlah kegiatan digelar sebelum acara puncak, di antaranya adalah fashion show, dialog interaktif dan forum bisnis.

“Kegiatan bau nyale ini akan di bagi dua baik yang offline dan online, khusus untuk online akan di batasi karena covid,” ujar Faozal pada Rabu(10/02/21).

Dalam Event bau nyale kali ini akan dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menparekraf direncanakan hadir.

Dalam rangkaian kegiatan event, akan mempertemukan para buyer dan seller dimana produk yang ditawarkan adalah hasil produk kreatif UMKM dan produk lokal yang telah lolos kurasi serta seleksi.

“Direncanakan ada 25 buyer nanti yang akan membeli paket wisata, kita juga akan mempromosikan produk unggulan yang di miliki oleh ekonomi kreatif di Lombok,” ungkap Faozal

Aya

Sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil maksimal.

Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Hal ini membuat program Zero Waste berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.

“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, SIP.,MH., melalui siaran pers, Rabu (10/02/21) di Mataram.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.

Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran Bupati/Walikota di daerah. Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran Bupati atau Walikota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para Bupati dan Walikota, kami lihat selama ini hanya diajak kerjasama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya,” tegasnya.

BACA JUGA:

LHK Apresiasi WALHI dan Media, Ikut Bantu Gaungkan Program Zero Waste

Ia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu Pemda Kabupaten dan Kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.

Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

“Disini terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola yang per hari ini hanya bisa 500-800 Kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagu, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah. Ini di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat,” kata Murdani.

Ia menegaskan, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Menurut dia, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten dan Kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah dengan Kabupaten dan Kota, mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan Kabuptan dan Kota, yakni sampah pesisir dan laut.

“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri. Yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata.

Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.

“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja. Tapi actionnya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.

Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional.

Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.

“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.

Hanya saja, tukas dia, jika impelementasi program tidak berjalan dengan naik dan tidak bersinergi dengan daerah Kabupaten dan Kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja.

Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.

Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan.

Murdani mengatakan, untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan Kolektif seluruh warga masyarakat NTB.

“Sehingga kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” tegas Murdani.

Me

Bupati mengajak bersama-sama bersatu mendukung penuh pemerintahan mendatang

PEMENANG.lombokjournal.com –

Roadshow dan silaturahmi hari kedua Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH yang didampingi Ketua TP PKK Hj Rohani SPdI, berlangsung di Lapangan Futsal Kecamatan Pemenang, Selasa (09/02/21), berlangsung khidmat dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH menyatakan, pada tanggal 16 Februari 2021 Bupati beserta Wakil Bupati Mengakhiri pengabdiannya secara formal sebagai pimpinan daerah.

Ia mengajak merefleksikan tiap proses yang dijalani dengan optimis. Semua merupakan perjalanan dalam proses demokrasi yang dilaluinya dengan baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Lombok Utara atas partisipasi di TPS relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB yaitu 87 persen. Menurutnya, ia telah 10 tahun  mengabdikan diri dan berkhidmat di Lombok Utara.

“Bersama istri, 10 tahun yang lalu dipercayakan sebagai Wakil Bupati, istri menjadi Ketua GOW. (lima tahun yang lalu) tyang diamanahkan menjadi Bupati, beliau Ketua TP PKK. Telah berikhtiar sebaik-baiknya dalam melakukan pengabdian, berkhidmat untuk masyarakat,” tuturnya.

Diakuinya, sebagai manusia tentu ada keterbatasan dan kekhilafan yang dilakukan. Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Sekaligus ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat Lombok Utara, khususnya di Kecamatan Pemenang, lantaran telah menjalin kebersamaan yang luar biasa.

“Selama melaksanakan amanah ini, banyak tantangan-tantangan. Namun alhamdulillah di antara tantangan itu do’a pelungguh samiqlah yang memberi kekuatan dalam memimpin dan melayani Lombok Utara. Sekiranya bukan karena do’a dan dukungan epe pada (semua), tentu tak kuat menghadapi cobaan yang luar biasa, gempa begitu besarnya. Pada saat kita sedang menangani masalah gempa, ada wabah pandemi Covid-19,” tandasnya.

Ditambahkannya, inilah sejarah perjalanan, pada saatnya nanti dengan pimpinan yang baru. Bupati mengajak bersama-sama bersatu mendukung penuh pemerintahan mendatang.

Sementara itu, mewakili unsur OPD  Kepala Bappeda KLU Heryanto SP menyampaikan dinamika perjalanan pemerintah, jangan dilihat dari dalam KLU, tetapi lihatlah dari luar KLU.

Di dalam daerah diburu, difitnah sedangkan di luar mendapatkan capaian-capaian dan penghargaan. Penghargaan yang didapat itu ada indikatornya.

Salah seorang tokoh masyarakat Pemenang TGH Sueb Yusuf menyampaikan kesan yang baik terhadap Bupati Najmul.

“Beliau tidak membedakan siapa pun dan dimana pun, selain sebagai pemimpin beliau sebagai sahabat, sebagai kerabat. Saat ada masalah beliau selalu ada, ini menunjukan bahwa kepemimpinan beliau tidak ada batasnya dengan rakyatnya,” imbuhnya.

Kepemimpinan seperti ini lanjutnya, akan diingat oleh masyarakat, kalau bukan saat ini suatu saat akan dirindukan oleh masyarakat.

sebagai Ketua Baznas KLU, TGH Sueb Yusuf mohon do’a kepada bapak ibu semoga hal yang baik itu dapat diteruskan oleh pemimpin berikutnya,” harapnya.

Dalam pada itu, Camat Pemenang Suhadman SSos mewakili seluruh komponen masyarakat Kecamatan Pemenang mengungkapkan isi hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Lantaran setelah sekian lama bupati membersamai seluruh masyarakat KLU pada umumnya,  khususnya di Kecamatan Pemenang dari menjadi wakil bupati hingga menjadi bupati.

“Beberapa hal yang telah diraih bapak Bupati dan Wakil Bupati serta OPD akan kami catat sebagai sejarah dan sangat kami rasakan, khususnya di Kecamatan Pemenang. Sudah banyak infrastruktur yang terbangun dan tentu itu membantu masyarakat kita,” pungkasnya.

Rangkaian acara diakhiri penyerahan hibah kendaraan roda empat oleh bupati kepada Ketua Baznas KLU disaksikan hadirin tamu undangan roadshow kecamatan.

Hadir pada acara tersebut, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Evi Winarni MSi, Kepala Bappeda Heryanto, Ketua Baznas KLU TGH Sueb Yusuf, serta Para Pimpinan OPD dan Para Kabag Lingkup Setda KLU.

Hadir pula Kepala UPT KKP Pemenang Heru Supriyadi SH, Kapolsek Pemenang IPTU Lalu Iskandar Zulkarnain, Para Kader TP PKK Kecamatan, Kades se-Kecamatan Pemenang serta tamu undangan lainnya.

sap

Masing-masing Pemda menyiapkan beasiswa dari APBD, karena Pemda membutuhkan tenaga tersebut

LOTENG.lombokjournal.com –

Poltekpar Lombok akan membuka program Kedinasan usaha perjalanan wisata (Diploma IV) Tahun 2021,. Setelah lulus nanti, mahasiswa luusan program kedinasan ini akan ditempatkan khusus terkait kebijakan pariwisata.

Wakil Direktur 1 Poltekpar Lombok, Dr Farid Said menyampaikan, saat ini wacana pembukaan Kedinasan Diploma IV itu diberikan kuota masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang dan Pemprov NTB sekitar Lima orang.

“Maksimal 35 mahasiswa setiap angkatan. Kita akan segera tanda tangan MoU dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi,” ungkapnya, Selasa (09/02/21), di acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok.

Farid menjelaskan, sekolah Kedinasan perjalanan usaha wisata sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2010 tentang tentang Pendidikan Kedinasan, seluruh lembaga pendidikan di bawah Kementerian dan Lembaga diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PP tersebut sedang disusun revisi tentang Peraturan Pemerintah

Namun, skema kurikulumnya nanti sedikit berbeda, kemudian muatan pertemuan lebih banyak, khusus di bawah Kemenparekraf.

“Supaya kami tidak salah, akan buka program Kedinasan CPNS, mendukung Destinasi Super Prioritas (DSP),” katanya.

Untuk skema program, sedang digodok Kementerian. Biasanya masing-masing Pemda menyiapkan beasiswa dari APBD, karena Pemda itu membutuhkan tenaga tersebut.

“Tanggal 15-16 mendatang, kami rapat di Makassar untuk tetapkan skema. Namun, biaya sekolah Kedinasan ini tidak besar, SPP sekitar Rp 4.100.000 tiap tahun, di tambah biaya hidup sehingga, diperkirakan habiskan Rp 25 juta tiap tahun,” tuturnya.

Kendati demikian, dirinya belum berani memutuskan Skema itu karena harus dibahas dulu, apakah biaya full dari Pemda atau ada shearing anggaran Poltekpar. Namun akan bisa dipastikan setelah pertemuan.

Terkait wacana itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H L Pathul Bahri yang hadir pada kesempatan itu sangat mendukung dan harus dilaksanakan karena menyangkut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus pariwisata.

“Kalau sekedar dua atau tiga orang sangat kecil, dan kami siap. Yang menjadi persoalan, akan ada iri hati karena butuh kreteria dan teknis, layak dan tidak layak,” tegasnya.

Bupati terpilih ini menegaskan, angka Rp 25 juta itu sangat kecil, namun dibutuhkan teknis dan kreteria, calon mahasiswa yang akan mendapatkan pendidikan Kedinasan itu seperti apa.

“Apalagi pariwisata menjadi utama, pendidikan ini sangat penting,” tutupnya

Aya (*)

Dalam melaksanakan tugas ingin melakukan terbaik, namun Bupati Najmul mengakui tentu ada kekurangannya

BAYAN.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, Dr H Najmul Akhyar SH MH melakukan roadshow pamitan di wilayah Kecamatan Bayan, berlangsung di Aula Kantor Camat Bayan (08/02/21).

Dalam kunjungan itu Bupati Najmul didampingi unsur pimpinan OPD. Hadir pula Perwakilan TNI Polri dari Koramil dan Polsek Bayan, Perangkat Kecamatan Bayan, Kepala Desa se-Bayan dan undangan lainnya.

Bupati Najmul mengajak bersyukur bisa bertemu silaturahmi, lantaran dalam beberapa hari lagi menyelesaikan tugas dan pengabdiannya sebagai Bupati KLUperiode 2016-2021.

Dalam kapasitas sebagai Pimpinan Daerah, terhitung sejak menjadi Wakil Bupati satu periode, Bupati Najmul sudah 10 tahun mengabdikan diri di KLU.

“Tentulah di tengah-tengah perjalanan banyak kenangan yang baik juga sebaliknya, maka perlu satu momentum untuk kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Kita membangun KLU, sesuai dengan amanah,” tuturnya.

Disampaikannya, mengenang lima tahun perjalanan memimpin daerah, pada tahun-tahun terakhir banyak hal yang ingin  diikhtiarkan dan banyak juga yang sudah dapat terlaksana.

“Mungkin juga ada yang tertunda atau tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Allah menyapa kita dengan bencana yang semua kita rasakan yakni gempa bumi, banjir, kebakaran dan pada tahun 2020 dengan covid-19. Musibah yang menimpa,” imbuhnya.

Mengenang bagaimana berjibaku bersama-sama, melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat, sehingga ujian di tengah-tengah gempa yang melanda bisa dilalui. Namun diakuinya, ada yang masih belum tuntas,  ribuan RTG semoga bisa diselesaikan.

Bupati Najmul mengatakan, perjalanan melakukan pengkhidmatan kepada masyarakat KLU cukup panjang, dalam kesempatan itu ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak karena sudah berupaya melakukan tugas sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan tugas, tentu ingin melakukan yang terbaik, tetapi tentu pula ada kekurangannya.

“Saya berharap kita bisa memaklumi dan apabila ada kekurangan bisa dievaluasi, agar bisa diperbaiki ke depan,” urainya.

Penghargaan selama memimpin

Pada kesempatan itu, bupati mengungkapkan beberapa penghargaan pada periodenya kepemimpinannya. Di antaranya sebagai kebupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kabupaten yang memenuhi kepatuhan tinggi, baik dari Ombudsman, Menteri Keuangan, maupun dari Presiden RI sebagai kabupaten dalam perencanaan pembangunan terbaik kedua se-Indonesia, dan beberapa yang lain.

Menurutnya, semua itu merupakan prestasi bersama untuk masyarakat KLU.

“Pahit getir sudah kita rasakan, saya hanya ingin kita bersyukur, pilkada sudah selesai. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lombok Utara atas partisipasi dalam pilkada,” tandasnya.

“Pada  tanggal 17 Februari yang mendatang Bapak Djohan Sjamsu dan Bapak Danny Carter Febrianto Ridawan menakhodai KLU. Tyang mengajak semua memberikan dukungan penuh terhadap pimpinan yang akan datang. Yakin, apa yang dianggap baik akan diteruskan dan bila ada yang perlu dievaluasi maka akan dievaluasi,” jelasnya.

Plt Camat Bayan Muslihin SSos menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lombok Utara dan rombongan.

Disampaikan pula undangan yang disebarkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan seluruh kepala desa, tetapi karena harus taat Prokes Covid-19, maka peserta dikurangi.

Ia memaparkan, di Kecamatan Bayan yang semulai jumlah desanya sebanyak 9 desa dan ditambah 3 desa pemekaran pada periode ini, maka jumlah desa yang ada di Kecamatan Bayan kini berjumlah 12 desa.

Rangkaian acara berjalan lancar dilanjutkan dengan sesi dialog dan santap siang.

sap

Untuk menggerakan perekonomian dikawasan tiga gili perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, yakni dengan melakukan beberapa kegiatan di Gili

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejumlah hotel di Nusa Tenggara Barat terpaksa mengobral atau menjual properti mereka akibat dampak pandemi Covid-19.

Pandemi membuat  sejumlah hotel sulit bertahan. Jumlah tamu yang jauh merosot membuat keuangan hotel menjadi menurun drastis.

“Untuk dijual lumayan, yang saya ketahui ada 5 hotel. Cuma itu hotel kecil-kecil, paling banyak di resort dan ada beberapa hotel di kota,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini.

Dikakatan kondisi sekarang ini membuat sejumlah pengusaha terpaksa menjual properti mereka.

Terutama karena tinggiya biaya maintenance, sedangkan pemasukan nyais tidak ada sama sekali.

Padahal hotel sangat bergantung dengan wisatawan dan kegiatan MICE. Tetapi kondisi saat ini tidak ada kunjungan, karena adanya pembatasan orang masuk di beberapa daerah.

“Dari dijual dan tutup itu pasti ada, di NTB hanya beberpa hotel yang masih eksis. Kita bisa hitung dengan jari di kondisi seperti ini. Karena kalau buka dikondisi sekarang ini biaya maintenance itu terlalu tinggi, bayar listrik, gaji karyawan, pajak dan sebagainya. Sedangkan pemasukan atau pendapatan tidak ada,” ungkap Wolini.

Wolini menyebutkan, tekanan pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan ini kian terus berdampak berkepanjangan terhadap ekonomi.

Tidak dipungkiri jika ada hotel-hotel yang terpaksa menjual properti mereka. Karena memang tengah dalam kondisi sangat sulit untuk bertahan lebih lama lagi.

“Saya beberapa waktu sudah keliling ke beberapa obyek wisata dan memang banyak hotel-hotel yang dijual. Karena mereka juga belum melaporkan ke PHRI sudah menjual atau akan menjual,” ungkapnya.

Kondisi covid-19 jauh lebih parah jika dibandingkan dengan pasca gempa 2018 lalu. Maka dari itu hotel-hotel yang masih eksis menerapkan kebijakan waktu kerja karyawan dikurangi.

“Pekerja di rolling (bergilir) jadi mereka masuk setengah-setengah seperti dilakukan oleh teman-teman hotel,” imbuhnya.

Tiga Gili masih sepi

Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan, untuk kunjungan wisatawan ke tiga Gili saat ini sangat sepi. Lantaran sepi banyak hotel-hotel maupun restoran menutup usaha mereka. Bahkan menjual properti mereka karena dampak pandemi Covid-19.

“Sekitar 30-40 persen hotel beroperasi sisanya sementara close (tutup) . Sekarang banyak yang menjual propertinya,” ujarnya.

BACA JUGA: Aturan Jam Malam, Omzet Restoran Turun

Ia berharap, untuk menggerakan perekonomian dikawasan tiga gili perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun provinsi.

Yakni dengan melakukan beberapa kegiatan di Gili. Apalagi banyaknya pilihan hotel menengah sampai dengan harga murah, sehingga mampu mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke Gili.

“Tentu ini pemerintah juga perlu mendukung itu dengan cara datang ke gili. Ini cara memutar roda perekonomian, kalau mengandalkan tamu dari luar sulit,” jelasnya.

Aya

    Diharapkan, jika masyarakat sudah divaksin kemungkinan ekonomi mulai bergerak

MATARAM.lombokjournal.com –

Bisnis restoran maupun lesehan (rumah makan) di tengah pandemi masih bisa bertahan, namun belum sepenuhnya normal.

Ada sekitar 50 persen bisnis restoran karena aturan jam malam, harus menutup kembali usaha mereka.

“Masalah presentase ya 50 persen buka dan 50 persen tutup. Apalagi kita yang di Kota Mataram  ada jam malam, jam 10 sudah harus tutup. Itu juga sangat mempengaruhi operasional restoran,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) provinsi NTB, Ni Ketut Wolini

Ia mengatakan, aturan jam malam yang diberlakukan di Kota Mataram berdampak menurunnya omset. Karena pengunjung mulai ramai berdatangan ke restoran pada jam 7 malam hingga tengah malam.

“Biasanya restoran itu ramai dari jam 7 sampai malam. Tapi ada pembatasan-pembatasan untuk operasional sampai jam 10 ini sudah harus tutup, jadi sangat terbatas,” ucapnya.

Namun nasib restoan masih bisa survive, dibandingkan dengan perhotelan. Banyak pemilik hotel  terpaksa menjual aset mereka, lantaran sulit bertahan d itengah pandemi Covid-19.

Untuk restoran mereka memilih melakukan penutupan sementara, hingga kondisi mulai membaik.

“Dari dulu restoran belum normal buka, ada yang masih tutup dan ada yang buka. Sampai sekarang ini banyak belum buka lagi. Kalau restoran yang dijual belum ada info ke saya, kalau hotel kan sudah ada. Unuk restoran solusinya tutup,” terangnya.

Saat ini banyak restoran yang masih tutup seperti awal-awal pandemi Covid-19, memang ada yang buka hanya saja tidak banyak.

Mereka harus merumahkan karyawan karena kondisi seperti ini. Artinya pengujung juga sedikit apalagi PSBB lagi diperpanjang di Bali dengan Jakarta. Mengingat pangsa pasar NTB dari sana.

“Kita sekarang mengandalkan pembeli lokal, kalau pembeli lokal ini tidak seberapa, ada tapi tidak banyak. Hotel dan restoran ini berkaitan,” katanya.

Untuk memulihkan kondisi, para pengusaha masih mengandalkan (keberhasilan) vaksinasi.

Diharapkan, jika masyarakat sudah divaksin kemungkinan ekonomi mulai bergerak. Pasalnya itu menjadi kepercayaan untuk bisa memulai kembali bisnis dengan normal.

BACA JUGA : Sejumlah Hotel di NTB Mulai Diobral

“Kita pengusaha masih bisa bertahan di tengah kondisi sekarang. Waluapun kita buka tetapi daya beli yang tidak ada, hanya saja tidak terlalu terpuruk juga. Teman-teman restoran sekarang harus  pintar-pintar untuk mengatur semuanya,” pungkasnya

Aya

Perbankan diajak membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM, agar produk UMKM NTB siap menyambut dan mengisi potensi pasar dari perhelatan event internasional MotoGP 2021.

Salah satunya melalui Bazar UMKM untuk pengenalan NTB Mall yang dirangkai dengan Window Shopping kalangan perbankan NTB, Sabtu, (06/02/21) di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengungkapkan, kegiatan bazar dapat memantik UMKM lebih siap, baik dari segi kualitas dan kuantitas produk.

“Ajang ini merupakan pemanasan untuk melihat prodak-prodak UMKM kita, apakah layak tampil, memiliki daya saing dan siap untuk menyambut perhelatan besar MotoGP2021 atau tidak, sambil terus dievaluasi,” ungkap Miq Gite panggilan akrabnya saat membuka bazar.

Diingatkan Sekda, UMKM juga harus mau terus belajar meningkatkan kualitas dan hasil produk.

Menurutnya, tantangan UMKM adalah bagaimana bisa membaca potensi serta bisa memenuhi permintaan pasar dengan kualitas terbaik.

Miq Gite mengajak pihak perbankan, BUMN dan BUMD serta lembaga lain, bersama-sama dengan pemerintah juga dapat menunjukan keberpihakan dan dukungannya terhadap UMKM dengan membeli produk lokal NTB.

“Kegiatan ini sebagai wujud dari komitmen kita mendukung UMKM di daerah. Kita harus lakukan langkah-langkah progresif membantu UMKM. Sehingga spirit “Bela Beli Produk Lokal” dapat menggeliatkan ekonomi masyarakat di tengah wabah Covid-19,” ajak orang Miq Gite.

Perbankan belI produk UMKM

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Heru Saptaji, mengatakan, perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB akan mendukung  program bela beli produk UMKM lokal yang dicanangkan Pemprov NTB.

“Inilah bentuk keberpihakan perbankan terhadap UMKM,” kata Heru.

Di tengah pandemi, dengan keberpihakan inilah dapat memberikan harapan UMKM untuk terus berkarya. Ia mengajak perbankan untuk membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya.

“Karena di tengah pandemi, inilah bentuk empati, kepedulian dan perhatian kita semua untuk menjaga kondisi perekonomian agar bisa tumbuh dan segera pulih dari keterpurukan,” harap Heru.

Apalagi, Provinsi NTB telah ditunjuk sebagai salah satu daerah yang dipilih untuk penyelenggaraan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Maret di Mandalika, Lombok Tengah

“Ini kesempatan bagi kita untuk menujukan produk buatan lokal, baik secara offline dan online kepada dunia,” kata Heru.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M,Si. Menjelaskan, kegiatan ini untuk pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19, dan sosialisasi keberadaan serta peran NTBMall.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB pertama kali menyelenggarakan acara ini. Pengunjung yang dari gabungan perbankan langsung melakukan aksi beli produk di tempat.

“Ini merupakan salah satu cara kita mempromosikan UMKM NTB, karena tanpa aksi kita tidak maksimal,” kata Kadis Perdagangan.

Diakuinya, NTBMall sejak awal memang dihajatkan untuk mewadahi UMKM dengan berbagai varian produknya. Sehingga interaksi pelaku UMKM dan pembeli serta masyarakat pada umumnya lebih cepat dan mengetahui keberadaan Marketplace milik NTB.

“Dipastikan produk yang ada di NTBMall adalah asli hasil karya UMKM lokal di NTB,” tegasnya.

Begitu pun kualitas dan kuatitas produk sangat diperhatikan. Selama ini Dinas Perdagangan terus bersinergi dengan OPD dan lembaga lain untuk membina UMKM agar memiliki produk yang berdaya saing.

Bazar UMKM ini juga akan menghadirkan 161 UKM yang produknya telah ditampilkan di NTB Mall offline store, dan tambahan 23 UMKM yang menempati stand untuk display produk.

edy-fitrah@diskominfotik_ntb

Kecil kemungkinan DPRD bisa menyoal program unggulan yang sudah dibahas Bersama, dan masuk dalam RPJMD

MATARAM.lombokjournal.com –

Hak interpelasi yang akan digunakan kalangan DPRD NTB untuk menyoal Gubernur NTB, dinilai hanya sebatas quasi wacana retorika yang sulit terealisasi.

Selain dasar alasannya, juga karena objek yang dipersoalkan adalah beberapa program unggulan daerah, dan bukan kebijakan atau keputusan-keputusan pribadi Gubernur.

“Wacana interpelasi untuk Gubernur Zul, hanya manuver politik  sesaat dari politisi  Udayana untuk sekadar test the water, ” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH.

Didu sapaan akrab Bambang  Mei, yang saat itu didampingin Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE dan Kepala Litbang Mi6,  Zainul Pahmi, M.Pd menilai, alasan wacana interpelasi itu tentang ketidakberhasilan sejumlah program unggulan Pemprov NTB.

Sebelumnya, sejumlah angota DPRD NTB mewacanakan rencana interpelasi kepada Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah. Beberapa program unggulan, termasuk program Industrialisasi, dinilai dewan gagal dan tidak membuahkan hasil.

“Alasan interpelasi tersebut sangat naif!” tegas Didu.

Menurutnya,  program Industrialisasi maupun program unggulan lainnya merupakan program daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.

Tentu saja juga melalui persetujuan dewan.

“Industrialisasi, Zero Waste, dan lainnya yang menjadi unggulan, kan sudah masuk dalam RPJMD NTB, sehingga ini menjadi produk yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif di NTB. Ini sudah menjadi program harapan masyarakat NTB, bukan lagi milik atau gagasan pribadi Gubernur,” kata Didu dengan nada tinggi.

Mengupas tentang program daerah Didu mengatakan, hal tersebut juga sudah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Didu memaparkan, fungsi pemerintah daerah adalah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Adanya fungsi tersebut diharapkan dapat mewujudkan mekanisme cheks and balance menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance).

“Adapun kedudukannya setara dan bersifat kemitraan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya,” papar Didu.

Menurutnya, dengan bersandar pada hal tersebut maka sangat kecil kemungkinan DPRD bisa menyoal program unggulan yang sudah dibahas Bersama, dan masuk dalam RPJMD.

Sebab, terkait anggaran dan pembiayaan program pun sudah diketok DPRD melalui APBD setiap tahunnya.

“Artinya Industrialisasi ini kan menjadi kerja bersama Pemda dan DPRD. Pemda melaksanakan dan DPRD mendampingi dan mengawasi. Kalau ini disoal, maka dewan juga membuka kinerja mereka yang kurang baik juga,” urainya.

Anomali

Sementara itu Sekretaris Mi6 , Lalu Athari menambahkan program unggulan NTB Gemilang, termasuk industrialisasi dan zero waste adalah program jadi yang gagasan dan perencanaannya sudah melalui mekanisme pemerintahan daerah.

Sudah disetujui DPRD yang menjadi representasi masyarakat NTB. Sehingga program-program ini menjadi program bersama yang harus dikawal keberhasilannya.

“Kalau alasan interpelasi adalah menyoal program unggulan, ya masyarakat juga sudah cerdas menilai. Ini saya pikir ada muatan politis, lebih sekadar menyoal keberhasil program. Apalagi pemerintahan Dr Zul ini kan baru 2 tahun lebih, nggak fair jika diukur untuk keberhasilan program yang punya jangka 4-5 tahun,” tegasnya.

Athari meyakini, wacana interpelasi DPRD untuk Gubernur Zulkieflimansyah hanya sekadar wacana penghangat konstelasi dan pesan  politik semata yang harus dipahami maksudnya.

“Karena proses interpelasi juga nggak bisa langsung sekejab mata. Ini ada prosesnya, ada pengusulan ada kesepakatan bersama di dewan, baru bisa terlaksana,” katanya.

Ia mengatakan, dugaan politisasi di wacana interpelasi bisa nampak dari anomali yang muncul. Di mana partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan Zul-Rohmi justru gencar mewacanakan interpelasi ini.

Me

NW yang Ddipimpin TGKH. Lalu Gede M. Zainuddin Atsani terbuka melakukan Islah, jika merujuk dengan ketentuan Perundang-undangan dan AD/ART Organisasi NW

MATARAM.lombokjournal.com –

Tim Kerja Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) melayangkan Laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Jum’at (05/02/21).

Laporan dengan Nomor TBLP/84/II/2021/Ditreskrimsus tertanggal 5 Februari 2021 itu, melaporkan dugaan pelanggaran Hukum yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Kegiatan dengan menggunakan Atribut NW.

Peristiwa itu terjadi saat penyelenggaraan kegiatan Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Wathan (PCNW) Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, hari Selasa tanggal 18 Januari 2021 lalu.

Selain itu, ada Pelantikan PCNW Se-kabupaten Lombok Barat pada hari Rabu, 3 Februari di Becingah Kantor Bupati Lombok Barat.

“Yang kita laporkan ini panitia atau penyelenggara kegiatan, karena telah menggunakan Lambang dan Logo NW tanpa seizin dari PBNW yang sah. Untuk Wakil Gubernur NTB dan Bupati Lombok Barat ini nanti sifatnya laporan berjalan,” ucap Ketua Tim Kerja PBNW Syamsu Rijal, Jum’at (05/02/21) pada wartawan di Mataram.

Rijal menjelaskan, laporan  tersebut merupakan upaya penegakan terhadap ketetapan hukum yang dikeluarkan Negara terkait Organisasi NW, melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0001269.AH.01.08 tahun 2020 tertanggal 30 November 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dimana.

Pada SK tersebut Organisasi NW yang Sah adalah NW yang diketuai Oleh TGKH. Lalu Gede M. Zainuddin Atsani.

“Kami ingin penegakan hukum sesuai ketentuan Pada SK yang dikeluarkan Kemenkumham, kami tidak ingin melebarkan kemana pun. Makanya kami Laporkan secara Hukum,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan penyelenggaraan yang ditelah dilakukan oleh penyelenggara sesuai yang dimuat pada Materi pelaporan tersebut bertentangan dengan pasal 59 ayat (1) huruf e dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.

Pasal tersebut menjelaskan tentang Pelarangan ormas menggunakan lambang, logo hingga bendera ormas lainnya.

“Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum dan tidak baik untuk organisasi, Oleh karena itu kami melaporkan penggunaan lambang dan logo organisasi,” papar Syamsu Rijal.

Dalam Materi Laporan Tim Kerja PBNW tersebut, melaporkan 4 Orang Oknum yakni H. MI (50)  laki-laki tahun warga Jalan Suharto, Dusun Salut, Desa Selat, Lombok Barat sebagai Ketua PD NW Lombok Barat.

MHD laki-laki (50) tahun warga Jalan Tegal Banyu, Dusun Tegal Indah, Lembuak, Narmada, Lombok Barat sebagai Sekretaris PDNW Lombok Barat

HMF laki-laki (50) tahun warga Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur sebagai Ketua Panitia MUSCAB NW Kecamatan Montong Gading, dan

HSY laki-laki (55) tahun warga Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur bertindak Sekretaris Panitia MUSCAB NW Kec. Montong Gading.

Tim 20 PBNW membawa Bukti Pelaporan berupa Surat Undangan Kegiatan yang menggunakan Atribut NW, Foto-Foto kegiatan yang menggunakan Atribut NW dan diterima langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol I Putu Ekawana Putra.

“Kami membawa barang Bukti Surat Undangan Kegiatan memakai lambang dan Logo NW juga Foto-Foto Kegiatan mereka, kami diterima langsung oleh Dirkrimsus,” kata Rijal

Terkait rekonsiliasi ke depan Rijal menjelaskan, pihaknya terbuka untuk melakukan Islah jika merujuk dengan ketentuan Perundang-undangan dan AD/ART Organisasi NW.

“Kita ini Negara Hukum, terkait rekonsiliasi tentunya kami sangat terbuka, Namun dengan Mekanisme yang sesuai dengan AD/ART NW, Jangan mengajak Islah hanya di media sosial. Silahkan datang dan kita duduk bersama untuk bermusyawarah, jangan sampai jamaah yang menjadi korban. Kami trauma pada sejarah kelam lalu dan kami sangat tidak menginginkan hal itu terjadi kembali, mari saja kita sama-sama mentaati aturan,” tegasnya.

Me