Ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa

LOTIM.lombokjournal.com —

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengingatkan agar program dan bantuan strategis seperti pangan benar benar diperhatikan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir tentang kesinambungan pangan dengan beroperasinya LPM”, ujar Gubernur Zul saat meresmikan beroperasinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Dusun Kesuit, Sakra, Lombok Timur dan pencanangan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di Dusun Setungkep, Keruak, (16/02/21).

Dikatakan Gubernur, ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa. Dengan pengelolaan pangan, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam waktu lebih panjang.

Gubernur berharap, Bumdes juga ke depan harus mempunyai cold storage bertenaga matahari untuk menyimpan hasil laut atau sayur agar tahan lama.

Terpisah, di Ponpes Al Ikhlas, Dusun Setungkep, Desa Lingsar, Keruak juga menyambut baik program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) sebagai upaya  mendukung ketahanan pangan.

Dikatakan Bang Zul, edukasi mandiri tentang bertani ini selain mengadaptasi lingkungan pertanian sekitar juga bentuk penghargaan kepada apa yang dimiliki dan menggali potensi pangannya untuk ketahanan mandiri. Ponpes Al Ikhlas sendiri telah menyediakan lahan praktek pertanian dan pendidikan pertanian bagi santri dan siswa.

Kepala Dusun Kesuit, Mustamin mengatakan, potensi desa dengan luas area 20 Ha mampu menghasilkan 120 ton dalam sekali musim panen. Pasca panen, mayoritas warga yang petani menanam tembakau, jagung dan tanaman produktif lain.

Karena itu bantuan Rp 60 juta dari Dinas Ketahanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) benar benar dimanfaatkan dengan menggandeng Rumah Zakat dalam pengelolaannya.

“Setiap hektar menghasilkan 20 ton, dua puluh persennya disimpan di LPM untuk ketahanan pangan. Adapun bantuan dana bagi KWT dikelola bersama dalam bentuk hibah atau bantuan pinjaman”, jelas Mustamin.

Dusun Kesuit dihuni 324 KK dengan mayoritas petani. Pasca panen, petani biasanya menanam tembakau namun sejak tahun lalu akibat harga yang turun, petani mulai mengembangkan tanaman lain.

Kadis Ketahanan Pangan, Fathul Gani mengatakan, saat ini cadangan pangan NTB sebanyak 640 ton, Dusun Kesuit dinilai mempunyai potensi besar. Selain itu, LPM Gotong Royong dusun Kesuit melengkapi 48 LPM yang ada di Lotim.

Dijelaskannya, wilayah Sakra termasuk yang terbesar mendapat bantuan sosial dan masih terus memetakan masalah sosial di masyarakat.

Diharapkan, kehadiran LPM mampu menyediakan pangan yang baik dan cukup bagi warganya.

Hadir pula mendampingi Kadis Sosial yang memberikan bantuan kursi roda dan sembako pada warga masyarakat yang dikunjungi.

diskominfotikNTB

UMKM yang akan mengikuti Gernas BBI agar dikurasi lebih teliti dan baik, sehingga kedepan bisa dipetakan rencana dari UMKM tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menjadi wadah bagi pelaku UMKM di NTB untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa pembangunan perekonomian NTB dapat terus berkembang dengan kemajuan industrialisasinya.

Seperti yang dikatakan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, Provinsi NTB bisa membuktikan bahwa program industrialisassi pada suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

Masyarakat mulai bergerak untuk membuat berbagai karya yang inovatif untuk kesejahteraan bersama. Berbagai industri terus menggeliat di Provinsi NTB yakni Industri pangan, Industri Hulu Agro, Industri Permesinan Alat, Industri Hasil Pertambangan, Industri Kosmetik, Farmasi Herbal dan Kimia dan Industri ekonomi kreatif

“Kita bisa tunjukan kepada semua bahwa NTB Bisa, kita punya banyak sekali UMKM mulai dari makanan kemasan seperti sate rembige yang sudah dikemas, ayam taliwang kemasan, ada juga motor listrik, coolstorage,” tutur Bang Zul sapaan akrabnya saat menemui Kepala Bank Indonesia perwakilan NTB di Pendopo Gubernur, Selasa (16/02).

Salah satu inovasi dari UMKM NTB yang memiliki manfaat luar biasa untuk berbagai sektor yaitu Cold storage.

“Cold storage ini dapat membantu petani menyimpan hasil pertanian, membantu nelayan dalam menyimpan hasil lautnya dengan jangka waktu yang lama. Apabila cold storage ada disetiap BUMDes tentu kesejahteraan petani mapun nelayan dapat terjamin” tuturnya.

Bang Zul juga mengharapkan agar UMKM yang akan mengikuti Gernas BBI agar dikurasi lebih teliti dan baik, sehingga kedepan bisa dipetakan rencana dari UMKM tersebut.

“Semisal Teh Kelor itu juga harus diperhatikan kedepannya akan membuat produk seperti apalagi, agar ada bisa dipetakan rencana – rencana ke depan,” jelas Bang Zul.

Opening Ceremony Gernas BBI yang  diadakan pada tanggal 03 Maret 2021 mendatang akan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, untuk pameran UMKM akan dilangsungkan secara virtual dan offline selama satu bulan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Heru Saptaji mengungkapkan, lokasi berlangsung Gernas BBI di Mandilika karena menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas di Indonesia.

“Gernas BBI di NTB ini merupakan jadwal yang ketiga. Pertama di Bali, kemudian di Toba, dan sekarang di NTB, kita angkat Mandalika yang merupakan destinasi prioritas,” tuturnya.

Sebagai salah satu destinasi prioritas salah satunya KEK Mandalika. Harapannya  nama KEK Mandalika  dapat terus digaungkan Nasional maupun Internasional.

“Kita harap bahwa Mandalika dapat terus digaungkan dan merefresh kembali masyarakat dengan Mandalika, kita akan kenalkan Mandalika, selain itu juga akan diperlihatkan beberapa destinasi wisata yang eksotik di NTB” tuturnya

Dalam pertemuan ini didamping oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB dan Ketua Dekranasda NTB.

Sher@DiskominfotikNTB

Wasiat Khalifah Ali untuk mengingatkan Ahyar Abduh, yang pernah mengemban 10 tahun sebagai Walikota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —

Purna Tugas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berakhir husnul khotimah.

Pasalnya, dalam penyampaian hasill kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2016-2021 di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Senin (15/02/21) malam, Pansus menyatakan menerima LKPJ Walikota Mataram, H Ahyar Abduh.

“Dengan diterimanya LKPJ Walikota, beliau berdua (Walikota dan Wakil Walikota) husnnul khotimah dalam memimpin kota Mataram.” kata Didi Sumardi, Ketua DPRD Kota Mataram.

BACA JUGA: 

Ahyar dan Mohan Hadiri Sidang Paripurna Terakhir Sebagai Walikota-Wakil Walikota 2016-2021

Sebelumnya Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengaku menyimak sungguh-sungguh atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus.

Ahyar menyampaikan beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram, seperti bencana gempa bumi tahun 2018 dan pandemi Covid-19 yang berdampak antara lain merosotnya kunjungan wisatawan dan terhentinya investasi.

Kota Mataram yang semula pertumbuhan ekonominya tinggi, di luar prediksi tiba-tiba merosot drastis.

Menurutnya, ke depan Kota Mataram masih harus menghadapi tantangan berat itu. Dan Walikota Mataram berikutnya harus menjawab catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus.

“Catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus itu akan menjadi tantangan Walikota berikutnya, yaitu Pak Mohan Roliskana. Saya sudah merdeka,” ujar Ahyar Abduh.

Seperti diketahui, Ahyar Abduh akan purna tugas pada 17 Februari 2021. Dan tugas Walikota Mataram berikutnya di pundak H. Mohan Roliskana sebagai Walikota Mataram terpilih dalam Pikada serentak 2020.

Namun Ahyar Abduh optimis, Kota Mataram di bawah pemimpin baru punya harapan mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Wasiat silaturrahmi

Soal silaturrahmi bisa menjadi ukuran kuat atau lemahnya seseorang. Kalifah Ali Bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah menyampaikan wasiat, “Orang lemah bukan mereka yang tak berdaya menghadapi lawan, tak berharta, atau tidak memiliki kedudukan. Tapi orang yang paling lemah adalah mereka yang tak dapat menjalin tali persahabatan dengan orang lain, dan yang lebih lemah darinya adalah orang yang mudah melepaskan persaudaraan dengan sahabatnya.”

Wasiat itu Kembali disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, usai mendengar pidato terakhir Ahyar Abduh dalam Sidang Paripurna di DPRD Kota Mataram. Selepas itu, Ahyar Abduh tak lagi akan berpidato di sidang dewan sebagai Walikota, mengingat sudah berakhir masa jabatannya.

“Dua hari lagi saya sudah tidak disebut sebagai walikota,” kata Ahyar Abduh

Meski Walikota dan Wakil Walikota berakhir tanggal 17 Februari 2021, namun Wakil Walikota justru berlanjut menjadi Walikota periode berikutnya.

Karena itu, wasiat tersebut untuk mengingatkan Ahyar Abduh, yang pernah mengemban 10 tahun sebagai Walikota Mataram.

Semoga Pak Ahyar yang ‘Pintar Merasa’ tidak melepaskan persaudaraan dengan sahabatnya di legislatif Kota Mataram yang selama 10 tahun menjadi mitra kerjanya yang kooperatif.

Rr

KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas.

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekretariat PPID NTB saat mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (15/02/21).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHT NTB.

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan diadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya.

novita, diskominfotikntb

Jika SK tidak keluar hingga tanggal 17 mendatang, Sekda selaku Ketua Harian diminta untuk memilih Pelaksana Harian ( PLH) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Rencana pelantikan Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatang, masih menemui jalan buntu .

Pasalnya hingga kini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020.

“Kita sedang konsul terus ke Kemendagri mengenai SK pelantikan Walikota/Bupati terpilih, jadi komunikasi kita terakhir dengan Kemendagri tunggu arahan tetaii SK pengangkatan sedang berproses ” ujar Kepala Biro Pemerintahan NTB, L. Abdul Wahid, pada Senin (15/2)

L.Abdul Wahid menegaskan, SK pengangkatan belum keluar hingga malam ini, pihaknya melalui Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan segala antisipasi

“Pemeritah Provinsi mengantisipasi segala kemungkinan, artinya bahwa persiapan pelantikan kita dari beberapa hari sudah mempersiapkan,” terangnya

Pihaknya sudah menyiapkan undangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dilantik. Namun jika SK tersebut tidak keluar hingga tanggal 17 mendatang, kita sudah meminta Sekda selaku Ketua Harian untuk memilih Pelaksana Harian ( PLH) agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah yang masih melakukan sengketa.

“Ada antisipasilah kan menghindari kekosongan  tidak boleh ada kekosongan, Misalnya kalau yang 4 definitif ini tidak sengketa di Mahkamah Konstitusi dan turun SKnya, berarti kan dilantik. Yang belum kan yang masih dalam sengketa ini,” tutur Abdul Wahid/

Pemerintah Provinsi NTB sudah menyiapkan semua,  usulan penyiapan sudah disiapkan draf untuk pelaksana  harian juga sudah kita siapkan .

Pelantikan akan direncanakan di Graha Bhakti,dan melalui proses mprotokol covid.

“Kita tunduk dan patuh dengan satgas untuk melakukan acara ini, Undangan sekitar 100 sesuai dengan relugasi maksimal daru unsur yang dilantik Forkopind Kabupaten dan dari provinsi termasuk penyelenggra KPU dan Bawaslu,” jelas Abdul Wahid.

Aya

Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)

Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak

GANGGA.lombokjournal.com —

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lombok Utara, H Rusdi ST MM membuka Gerakan Menanam Hijauan Pakan Ternak Unggul dan Berkualitas, dirangkaikan dengan Dies Natalis 54 tahun Fakultas Peternakan Universitas Mataran, Rabu (10/2/2021).

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, menyampaikan, kondisi Lombok Utara pada masa pandemi masih berusaha merangkak, belum lagi akibat adanya refocusing anggaran daerah yang berdampak terhadap makin minimnya anggaran yang dikelola pemda.

Pihaknya berterima kasih kepada sivitas akademika Unram yang telah mengadakan acara di Lombok Utara, dan akan menindaklanjuti program yang telah direncanakan.

Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek pertanian di KLU, mengingat peran pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

Menurutnya, bila dilihat dari prosentase 34 persen PDRB KLU disumbang oleh pertanian, lantaran mayoritas mata pencaharian masyarakatnya petani.

Demikian pula subsektor peternakan dilihat dari populasi ternak sapi mencapai 94.987 ekor pada tahun 2020, sehingga ketersediaan pakan menjadi penting, tercukupi, unggul dan berkualitas.

“Saya minta kepada Dinas Pertanian menyiapkan surat edaran dan sejenisnya, agar acara ini tidak terkesan seremonial saja, tetapi masif menjadi gerakan,” tandasnya.

Saat ketidakpastian musim dan kelemahan sistem peternakan rakyat, pemenuhan hijauan kebutuhan pakan ternak berkualitas berbasis masyarakat, adalah satu bentuk inovasi hijauan pakan ternak untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas.

“Tetaplah bersinergi bersatu dan kompak mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat gumi tioq tata tunaq dengan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sehingga bermanfaat bagi masa depan,” harapnya.

Ingin memanen tapi tak pernah menanam

Sekertaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc menyampaikan program Gerakan Menanam Tanaman Pakan yang  Berkualitas (Gerbang Patas),  meneruskan program atau gerakan tersebut dimana saja dan kapan saja.

“Sebagai peternak harus tahu pakan ternaknya, agar betul-betul menyatu dengan ternak serta menjaga ketersediaan pakan dengan baik. Penyediaan pakan menjadi hal penting dan utama,” tuturnya.

Dikatakannya, janganlah punya prinsip ingin memanen tapi tidak pernah menanam, siapa yang menanam dialah yang memanen. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk menanam.

Sebagaimana diketahui, tanaman pakan yang berkualitas Rumput Lamtoro. Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak.

Penyediaan Lamtoro sebagai sumber protein menjadi solusi, mengingat kualitas daging ternak ditunjang dengan pemenuhan protein yang cukup.

“Semangat menanam untuk dapat memanen, walaupun lahan sedikit namun hasilnya berkualitas dan banyak. Selain manajemen pakan sekali panen, bisa disimpan untuk kebutuhan setahun. Hijaukan bumi kita dengan pakan,” imbuhnya.

Dikatakannya pula, tanaman Lamtoro Karamba dan Indigofera yang menjadi pilihan, lantaran kadar proteinnya tinggi.

Di samping itu, memiliki (hasil produksi) ketersediaan pakan, serta untuk lingkungan dapat menahan dan mencegah erosi banjir.

Sekretaris Ditjen Peternakan menyampaikan selamat Dies Natalis ke-54 Fakultas Peternakan Unram, semoga selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wakil Rektor Bagian Akademik Unram menyampaikan, perguruan tinggi menjalankan misi sebagai tridharma perguruan tinggi. Mulai tahun 2020, kebijakan kementerian lebih pada merdeka belajar, kampus merdeka.

Kegiatan ini mencakup misi dari kebijakan tersebut bagaimana keterlibatan langsung dengan masyarakat di desa dalam bentuk KKN.

Dengan keahlian yang dimiliki mahasiswa diberikan kesempatan mencari pengalaman di luar kampus, selama satu tahun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Diharapkannya mahasiswa dapat berperan membantu program pemerintah, sekaligus program kampus.

Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, menyatakan penanaman pakan ternak bernilai ekonomis dan strategis lantaran bermanfaat bagi pengembangan dunia peternakan.

Suplai pakan dapat mengurangi beban produksi bagi peternak menjadi lebih efisien. Selain dalam rangka reboisasi dan penghijauan, mengingat akhir akhir ini banyak terjadi bencana alam sehingga adanya penanaman dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki iklim mikro sekitar lokasi tanam.

“Gerakan penanaman ini bukan sekadar action show, namun lebih kepada kita mengajak semua melakukan kegiatan penanaman,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penanaman hijauan pakan ternak unggul, tanaman pakan Lamtoro Karamba dilanjutkan dengan foto bersama.

Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc, Wakil Rektor Bagian Akademik Unram Dr Agusdin MBA, Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Evi Winarni MSi, Kepala Bapenda yang juga mantan Kadis Pertanian Ir Hermanto, Kepala BPKAD Sahabudin MSi, unsur pimpinan OPD Lombok Utara, tokoh masyarakat, petani/peternak wilayah tersebut beserta tamu undangan lainnya.

whf

Hal yang berkesan dan tak terlupakan bahwa KLU 5 kali berturut-turut mendapatkan WTP

TANJUNG.lombokjournal.com –

Hari ketiga Roadshow menjelang akhir pengabdiannya Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH bersama Ketua Tim Penggerak PKK KLU Hj Rohani SPd silaturahmi ke Kecamatan Gangga dan Tanjung (10/02/21).

Saat menyampaikan sambutan, Bupati Najmul menyampaikan segala ikhtiar telah dilakukan, masyarakat diajak selesaikan proses pilkada dengan bersatu padu kembali untuk Lombok Utara tercinta.

“Saya pikir kawan-kawan bijak menyikapi dan tyang yakin ke depan Lombok Utara akan semakin baik dan semakin berkah berkat persatuan dan kesatuan kita semua,” tuturnya.

Pada akhir masa berkhidmat, ia berterima kasih kepada semua ikhtiar-ikhtiar yang telah  dilakukan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Kesemuanya, menunjukkan kesungguhan selaku masyarakat maupun aparatur di KLU ikut membantu program

Kepala Dinas DP2KBPMD Drs H Kholidi MM mewakili unsur kepala OPD menyampaikan perjalanan panjang bersama bupati mulai sejak wakil bupati, banyak hal yang pada prinsipnya menjadi motivasi.

“Pada tahun awal menjabat sebagai bupati, ada enam BUMDes Mart yang kita hadirkan sebagai sebuah embrio untuk menumbuhkan ekonomi di KLU, tapi memang takdir berkehendak lain. Gempa yang terjadi pada tahun 2018 lampau menghancurkan seluruh bangunan, termasuklah BUMDes Mart tersebut,” tandasnya.

Sampai saat ini, retail modern tidak ada yang masuk di KLU. Adapun BUMDes Mart di Desa Anyar dan Kayangan yang masih eksis berdiri di tengah-tengah masyarakat, kendati terkendala keterbatasan anggaran.

Hal lainnya, ikhtiar untuk melanjutkan 10 desa pemekaran yang terealisasi menjadi desa definitif.

Saat roadshow di Tanjung, Inspektur Inspektorat KLU H Zulfadli SE mengatakan hal yang berkesan dan tak terlupakan bahwa KLU 5 kali berturut-turut mendapatkan WTP.

Anugerah ini tidak semua kabupaten bisa mendapatkannya. Berkat WTP, Lombok Utara memperoleh Dana Insentif Daerah.

Mantan Kepala Dispenda KLU itu menjelaskan, beberapa program yang mungkin tidak terpikirkan tetapi berkesan yaitu Jumat Bedah Rumah yang diterima masyarakat sebelum gempa.

Ditambahkannya, pada saat peristiwa gempa bumi, Kantor Dispenda bisa dijadikan markas pasukan Brimob untuk penanggulangan gempa bumi. Selain dalam waktu dua tahun terakhir menyelesaikan lebih dari 30 ribu RTG.

Plt Camat Gangga Parihin SSos di hadapan Bupati Najmul menjelaskan, Kecamatan Gangga baru melakukan pemekaran desa dan sudah definitif, kini menjadi delapan desa.

Proses desa pemekaran sudah melaksanakan tugasnya dengan baik seprti pembentukan BPD, perangkat desa dan lembaga desa lainnya.

Selanjutnya kondisi wilayah Kecamatan Gangga saat sekarang ini kondusif. Disamping itu pula pihaknya kerap berkunjung ke rumah-rumah kepala kewilayahan (Kadus) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

“Pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Gangga sudah berjalan dengan baik. Apabila ada kekurangan, maka menjadi atensi kami untuk evaluasi ke depannya. Berkaitan dengan Covid-19, kami di sini kunjungan ke desa, guna sosialisasi dampak Covid-19,” tandasnya.

Camat Tanjung Samsul Bahri MSi menyampaikan. pihaknya sedang melakukan vaksinasi tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung dan telah 90 persen divaksinasi.

Selain tenaga kesehatan juga memvaksin aparat keamanan dan seluruh jajaran, tinggal perangkat kecamatan yang menunggu jadwal. Harapannya sasaran pelayanan vaksin untuk masyarakat bisa pula dilaksanakan.

Dalam silaturrahmi itu hadir Plt. Camat Gangga Parihin Ssos, Kapolsek Gangga Iptu Remanto SH, Camat Tanjung Samsul Bahri MSi, Kapolsek Tanjung AKP Wahono Brurie SH.

Hadir pula unsur Pimpinan OPD, Para Kades se-Kecamatan Gangga dan Tanjung, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.

sap

Setelah ada surat penetapan tersangka dari Kejati, baru akan diusulkan Plt Kadistanbun ke Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com –

Setelah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Ir. HF ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan benih jagung oleh Kejaksaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum menunjuk pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadistanbun NTB.

Pemprov  masih menunggu surat penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Pemprov memastikan pelayanan publik di instansi tersebut tetap berjalan.

“Tentu ada mekanisme-mekanisme internal yang menjamin dan memastikan bahwa apa pun yang terjadi di suatu instansi, tidak akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik,” kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi pada Kamis (11/02/21)

Sekda mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah agar program dan kegiatan di Distanbun NTB tetap berjalan.

“Tentu kami sudah menyiapkan jurus-jurusnya. Antara lain, harus ada tetap menjadi komando pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Gita mengatakan, pihaknya memberikan dukungan semangat kepada Kepala Distanbun NTB yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan bantuan benih jagung tahun 2017.

Sehingga, yang bersangkutan diminta berkonsentrasi menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani.

“Sebagai ungkapan simpati dan memberikan dukungan semangat kepada kolega kami. Tentu kami akan mendorong beliau berkonsentrasi menyelesaikan permasalahannya,” kata Gita.

Sekda berkomunikasi intens dengan Ir. HF, dan yang bersangkutan menyampaikan, apa yang menjadi temuan kerugian negara dalam kasus tersebut sudah dikembalikan oleh penyedia jasa.

“Itu laporan yang beliau sampaikan ke saya. Dan saya terus berkomunikasi sebelum-sebelum ini (ditetapkan sebagai tersangka). Dan memesankan juga hal-hal administratif, proses itu disimpan, dilengkapi. Dan saya tanya, beliau mengatakan sudah ada,” tutur Sekda.

Ketika ditanya apakah Pemprov akan memberikan bantuan hukum? Sekda mengatakan, sebagai bentuk empati untuk menguatkan semangatnya untuk fokus menyelesaikan permasalahan dihadapi.

“Dan selama ini kami koordinasi. Beliau melaporkan kepada kami dan kita diskusikan berbagai langkah-langkah,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, setelah ada surat pemberitahuan mengenai penetapan tersangka dari Kejati, baru pihaknya akan mengusulkan Plt Kadistanbun ke Gubernur.

“Kami minta surat penetapan (tersangka) dari Kejati dulu. Baru kami usulkan calon pejabatnya (Plt) ke pimpinan,” katanya

Aya

Meningkatkan keahlian angkatan kerja muda Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (APN) di bidang Komunikasi dan Informatika

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) Kominfo Surabaya, melakukan kunjungan ke Diskominfotik Provinsi NTB, Kamis (11/02/21).

BPSD selaku Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) kementerian Kominfo Pusat, yang membawahi wilayah kerja Jawa Timur dan NTB,

“Niat kedatangan kami ke Diskominfotik Provinsi NTB ini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus bersinergi terkait dengan program pelatihan pengembangan SDM melalui program Digital Talent Scholarship” jelas Eka Handayani selaku Kepala UPT BPSD Kominfo Surabaya kepada Kadis Diskominfotik Provinsi NTB.

Kunjungan Eka Handayani itu terkait kebutuhan digital talents di era Industri 4.0. Untuk menyambut itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyelenggarakan program beasiswa pelatihan intensif.

Tujunya untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional.

Program yang dikenal dengan nama Digital Talent Scholarship (DTS) ini memang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkatan kerja muda Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (APN) di bidang Komunikasi dan Informatika. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era Industri 4.0.

Program ini ditujukan untuk masyarakat luas yang memang memenuhi syarat, dan para pesertanya tidak dipungut biaya.

Dikutip langsung dari situs resmi DTS, program pelatihan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

• Vocational School Graduate Academy (VSGA);
• Fresh Graduate Academy (FGA);
• Coding Teacher Academy (CTA);
• Online Academy (OA);
• Thematic Academy (TA);
• Regional Development Academy (RDA); dan
• Digital Entrepreneurship Academy (DEA).

Ada juga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi TIK Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Kunjungan kali ini merupakan pertama kalinya BPSD Kominfo Surabaya bekerja sama langsung dengan Pemda melalui Diskominfotik Provinsi NTB. Pada tahun – tahun sebelumnya diselenggarakan dengan pihak dari Universitas Mataram.

“Sinergitas kami dengan Pemprov NTB adalah mencari tahu bagaimana kita bisa melantangkan program DTS ini supaya masyarakat tahu dan antusias untuk mengikutinya,” jelas Eka.

Program pelatihan itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 di Kabupaten Lombok Tengah dan dibuka untuk 60 peserta yang akan terbagi ke 2 kategori pelatihan yaitu, pelatihan berbasis SKKNI sebanyak 40 orang, dan kegiatan entrepreneur sebanyak 20 orang.

Untuk kategori pelatihan berbasis SKKNI, akan ada 4 tema yang diangkat yaitu, programmer, desain grafis, aplikasi perkantoran dan jaringan. Untuk kegiatan ini nantinya akan dibuka 3 kelas pelatihan yang rencananya akan diselenggarakan di Hotel Illira, Lombok Tengah.

Pendaftaran yang rencananya akan dibuka akhir Februari ini akan terbagi menjadi 4 tahapan, tahapan – tahapan tersebut meliputi: pendaftaran secara online, tes substansi online, verifikasi berkas, dan pelatihan.

Berkas – berkas yang perlu dipersiapkan peserta pun tidak begitu banyak, cukup melampirkan KTP dan Ijazah saja. Pendaftaran yang dibuka kali ini dikhususkan untuk masyarakat Lombok Tengah, jadi nantinya yang diutamakan adalah peserta yang berdomisili di Lombok Tengah.

“Insyaallah [kegiatan] itu akan kami selenggarakan di Hotel Illira dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat,” tegas Eka terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan secara offline.

Menyikapi kondisi pandemi, kegiatan – kegiatan seperti ini memang dihimbau untuk diselenggarakan secara offline hanya di daerah yang masuk ke dalam kategori zona hijau maupun kuning.

Kebetulan saat ini Kabupaten Lombok Tengah sedang berada di zona kuning yang mendukung kegiatan pelatihan ini untuk diselenggarakan di sana.

Target dari program ini sendiri dari Kominfo pusat di tahun 2021 adalah menghasilkan minimal 100.000 digital talents untuk memenuhi kebutuhan di era Industri 4.0.

Eka menegaskan, dengan meningkatnya SDM yang memiliki basic digital, diharapkan dapat bersama – sama berkontribusi dalam pembangunan NTB yang lebih maju ke depan.

Devano@Diskominfotik