TANJUNG.lombokjournal.com –

Pletakkan batu pertama pembangunan Masjid Islahul Ummah, Dusun Sembaro, Desa Segara Katon Gangga, dilakukan Plh Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati bersama Bupati Terpilih, H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Terpilih, Danny Karter FR ST Meng, Jum’at (19/02/21).

Pemda KLU menyambut dan mengapresiasi kegiatan masyarakat Dusun Sembaro yang membangun masjid meski saat ini masih dalam situasi ekonomi terpuruk.

“Secara makro ekonomi kita mengalami keterpurukan, berkisar di bawah 5 persen. Paling bagus pertumbuhannya itu adalah sektor pertanian, satu-satunya sektor yang bisa mencapai angka 20 persen,” tutur Raden Nurjati.

Dusun Sembaro di Desa Segara Katon yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian petani, ekonominya tidak terlalu berdampak sehingga punya keberanian membangun masjid.

Sebagaimana kita ketahui, akibat Covid-19, nyaris semua pergerakan ekonomi menjadi terbatas, namun yang penting bagaimana cara menangani dan mencegahnya.

“Mari kita disiplin menggunakan masker, mari kita disiplin menjaga jarak, mari kita disiplin menjaga kebersihan,” imbuhnya.

Pemerintah berharap masyarakat sadar dan mau patuh terhadap anjuran pemerintah, dan menyadari keberadaan Covid sebagai sesuatu yang benar dan nyata. Lantaran pemerintah merujuk hasil kajian banyak ahli kesehatan yang kredibel.

“Yakini sepenuhnya, apapun yang terjadi di alam semesta ini, atas kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Nurjati.

Pada akhir sambutannya, Plh Bupati mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan. Adanya pembangunan masjid ini menjadi momentum gotong-royong masyarakat. Dengan gotong-royong, kita bisa saling membaur saat membangun, karena masjid merupakan pemersatu untuk beribadah.

Bupati Terpilih H Djohan Sjamsu SH menyampaikan pemilukada udah usai dan tuntas. Marilah kompak bersatu membangun daerah. Melihat kondisi daerah yang hancur lebur terdampak gempa, jangan hanya duduk termangu menyaksikan kehancuran, bangkit dan bangun semangat baru untuk Lombok Utara yang lebih baik.

Ditambahkannya, sebagian besar dampak gempa dibantu pemerintah dengan membangun rumah hingga 3 triliun lebih, kemudian bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat.

“Insha Allah masyarakat Sembaro tidak akan membangun masjidnya sendiri. Kontribusi, perhatian dan bantuan bisa dari masyarakat sedesa, bahkan pemerintah daerah. Bismillah, apapun hasilnya kita bangun masjid ini,” tandasnya.

Bupati terpilih itu, mengimbau semua pihak dan polong renten untuk bersatu padu membangun daerah.

“Janganlah pelihara perbedaan, supaya kita mulai bangun daerah, karena hancur gara-gara musibah gempa dan Covid-19. Kita mulai bekerja sungguh-sungguh, untuk membangun daerah kita ini,” tuturnya.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Islahul Ummah, Munadi menyampaikan masjid yang akan dibangun diperkirakan berbiaya 2,5 miliar.

Artinya kebutuhan masih banyak, lantaran dana awal yang kini  dikelola sejumlah 117 juta rupiah. Namun semangat dari segenap masyarakat, dukungan dan doa dari seluruh jama’ah, semoga pembangunan berjalan lancar.

“Panitia sadar bahwa membangun tidaklah sederhana, memerlukan proses dan biaya yang banyak. Desainnya dibantu konsultan muda asal Sembaro yang merancang (gambar) bangunan dengan konsep ramah gempa,” urainya.

“Dengan semangat gotong royong dari jama’ah, semangat para dermawan, dan perhatian pemerintah daerah Lombok Utara, kami optimis rekonstruksi masjid akan berjalan lancar,” pungkasnya.

Peletakan batu pertama masjid diakukan pada akhir acara yang dilakuka Plh Bupati Lombok Utara, Bupati dan Wakil Bupati terpilih diiringi lantunan sholawat nabi serta do’a yang dimunajat dari tokoh masyarakat setempat.

Hadir pada acara iu, Anggota DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sudjanto SIP SPdB, Wakil Ketua DPRD KLU H Mariadi SAg, Plt Camat Gangga Parihin SSos, unsur Kepolisian dan TNI, para Toga, Toma dan masyarakat Sembaro.

whf

lombokjournal.com —

JAKARTA –  Sengketa pemilihan bupati (pilbup) mendominasi sengketa perselisihan hasil pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 132 perkara perselisihan pilkada 2020, tapi MK hanya melanjutkan 32 perkara ke pemeriksaan pokok perkara.

Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Demokrasi (Kode) Inisiatif, Ihsan Maulana, melalui keterangan tertulisnya di terima media,  Jumat (19/02/21).

Ihsan Maulana mengatakan, sengketa pilbup yang masuk ke MK sebanyak 112 perkara. Dari jumlah itu, yang dinyatakan lanjut, hanya 28 perkara. Untuk sengketa pemilihan gubernur (pilgub) yang masuk ke MK 7 perkara, tapi hanya diterima 2 perkara.

Lalu sengketa pemilihan wali kota (pilwakot) yang berlanjut hanya 2 dari 13 perkara yang masuk ke MK.

Klasifikasi perkara yang berlanjut, antara lain, 23 perkara masuk ambang batas, 8 lewat ambang batas, dan 1 perkara lewat ambang batas dan waktu.

Peneliti Kode itu merinci, MK menolak 90 perkara dan mengeluarkan 10 ketetapan. Klasifikasi putusan MK yang tidak menerima gugatan, antara lain, 72 perkara lewat ambang batas, 15 lewat waktu, 2 diajukan bakal pasangan calon, dan 1 perkara diajukan pemantau yang tidak terakreditasi.

Untuk ketetapan yang dikeluarkan MK, yakni penarikan permohonan 6 perkara, 2 gugur, dan 2 perkara tidak berwenang.

“Enam perkara yang ditarik oleh pemohon untuk perkara pilbub Nias, Bengkulu Selatan, Sigi, Bulukumba, dan Rokan Hilir, dan pilwakot Bandar Lampung. Sedangkan, 2 perkara gugur adalah pilwakot Medan dan pilbup Memberamo Raya. Dua perkara yang tidak berwenang di Pangkajene Kepulauan dan Konowe Kepulauan,” kata Ihsan.

Berdasarkan pantauan Kode Inisiatif, ada enam pilkada tunggal yang digugat, pilbup Ogan Komering Ulu Selatan, Kutai Kartanegera, Balikpapan, Raja Ampat, dan Manokwari. Kode menyebut ada tiga pola dalam putusan perkara seperti ini.

Pertama, untuk pemohon yang berasal dari pemantau pemilihan terakreditasi, maka MK akan mengkonversi suara kolom kosong menjadi suara pemantau pemilihan. Kemudian, dihitung apakah suaranya memasuki ambang batas atau tidak.

“Hal ini terjadi pada sengketa pilkada Ogan Komering Ulu Selatan, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Permohonan yang diajukan oleh pemantau terakreditasi tidak dapat diterima oleh MK karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara antara calon tunggal dengan kolom kosong,” tutur Ihsan.

Kedua, MK akan mengeluarkan putusan tidak dapat diterima karena pemantau tidak memiliki legal standing atau tidak terakreditasi. Hal ini terjadi dalam gugatan pilbup Raja Ampat.

Ketiga, MK pasti tidak akan menerima kedudukan hukum bakal pasangan calon khususnya di daerah dengan calon tunggal. Dari enam pilkada tunggal yang diseret ke MK, hanya Manokwari Selatan yang digugat bakal pasangan calon.

Rr

Tak perlu takut terkena Corona tapi berusaha maksimal tetap menjaga imun

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejak ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, Presden Joko Widodo minta para Gubernur mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.

Dari awal Presiden menekankan, aspek kesehatan terhadap pencegahan virus ini bukan hanya persoalan kesehatan saja. Tapi ada dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Dan ini harus berjalan beriringan (penanganan Kesehatan dan ekonomi) dan harus tetap mendapat perhatian bersama,” kata Gubernur Zulkieflimansyah mengutip pernekanan Presiden pada Launching Kampung Sehat 2, di Lapangan Tenis Polda NTB Kamis (18/02/21).

Gubernur di hadapan anggota Forkompinda Provinsi NTB, para Plh Bupati dan Walikota se NTB, para Kapolres dan Dandim se NTB  mengutarakan pengalamannya yang kerap kali turun ke desa-desa.

Di tiap desa yang dikunjunginya, hampir semua masyarakatnya tak takut sama corona. Namun sebaliknya masyarakat desa lebih takut akan kehilangan pekerjaan.

“Kata orang desa tak takut sama virus Corona karena matinya belum pasti, tapi kalau kehilangan pekerjaan lambat-laun kami seperti mati dalam hidup. Ini yang perlu diperhatikan,” ungkap Gubernur yang biasa disapa Bang Zul.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, masyarakat tak perlu takut terkena Corona tapi berusaha maksimal tetap menjaga imun. Tidak terganggu pikirannya karena terkena Covid, sehingga ada harapan sembuh di ujung trowongan.

Gubernur yang ramah ini mencontohkan, Danrem 162/WB sebagai penyintas Covid-19 saat dilakukan isolasi mandiri selalu riang sehingga imun terjaga dan beban psikologis akibat terpapar corona dengan sendirinya akan hilang. Ini adalah salah satu cara untuk cepat sembuh dari Covid.

“Oleh karena itu Launching Kampung Sehat 2 dinilai penting sekali dan momentumnya sangat tepat sebagai sosial marketing, untuk melaunching kembali cara merubah paradigma masyarakat terhadap Covid-19 yang harus dihadapi dan berani dilawan dengan cara berusaha maksimal bila terkena Covid-19 dan tidak berakhir dengan kematian,” kata Bang Zul.

Menurutya, launching kampung sehat 2 Juga merupakan momentum agar masyarakat tak takut lagi dengan Covid-19.

Covid-19 menjadi warning untuk tetap meningkatkan kewaspadaan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dengan demikian masyarakat akan tetap sehat dan di balik Covid-19 ini akan membawa keberkahan bagi masyarakat NTB.

Disinggugnya pelaksanaan MotoGP di KEK Mandalika, dimana Presiden melalui Menparkeraf menginginkkan agar bisa digelar 2021 ini dan memiliki banyak penonton.

Karena itu momentum Hari Kebangkita Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2021 mendatang bisa dirayakan agar masyarakat NTB memiliki semangat baru, di NTB tetap berdamai, bersahabat dengan Covid-19.

Sehingga MotoGP bisa terselanggara dengan aman dan nyaman.

“Diharapkan musibah yang menimpa kita dijadikan sebagai awal kebangkitan NTB di masa yang akan datang,” kata Gubernur.

Gairah baru

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengungkapkan, masyarakat membutuhkan suasana baru keluar dari rutinitas harian yang membosankan dan mencari konsep dengan gairah baru.

Karena itu Kampung Sehat Jilid 2 ini bisa membangkitkan semangat masyarakat  agar masyarakat bergiat lagi melombakan kampungnya.

“Vaksinasi menjadi semangat kampung sehat jilid 2. Semua steakholder harus menykseskan vaksinasi dengan menyiapkan vaksinator untuk  membantu pemerintah daerah. Kita sudah dan tengah melatih vaksinator-vaksinator yang siap digerakkan untuk membantu Pemda dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat,” kata Iqbal.

Ditegaskan, Kampung Sehat 2 ini mengedepankan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berscala mikro. Dan di NTB diadopsi dengan berbasis kampung/desa.

“Karena itu diminta sinergitas TNI-Polri di kabupaten-kota se NTB bersama Bupati/Walikota bisa mendedikasikan anggotanya untuk penanggulangan Covid-19 ini,” pintanya.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, MH memberikan semangat kepada para penyintas Covid-19 ataupun yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk tetap termotivasi agar sembuh dari Covid-19 ini.

Danrem  bersama jajarannya hingga Babinsa mendukung program kampung sehat yang  menjadi instrument penting dalam menekan penularan Covid-19.

“Kami dukung sepenuhnya kampung sehat dan mendukung Pemda NTB dalam penanganan Covid-19 ini. TNI akan bersiergi dengan steak holder dalam  rangka penanganan Covid-19. Kami bertekad untuk membantu menurunkan tingkat mortalitas di NTB, meningkatkan kesembuhan di atas rata-rata nasional,” kata Danrem.

Kadis Kesehatan NTB Dr.H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS menambahkan, yang menjadi senjata utama penanggulangan Covid-19 yakni dengan mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 di masing-masing desa.

Jika ada warga yang terkena Covid hatrus segera ditangani. Cara terbaru dengan menggalakkan vaksinasi yang bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Vaksinasi tahap pertama untuk tenaga Kesehatan (Nakes) sudah mencapai  83,1 persen. Target kita Februari ini minimal semua Nakes di kabupaten/kota bisa bisa mencapai 90 persen lebih. Kami mengajak semua untuk bersama-sama mengatasi Covid ini. Sehingga kehidupan kita menjadi sehat, aman dan produktif dan bisa berjalan secara berdampingan,” tutup HL. Hamzi Fikri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan Instruksi Gubernur tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 yang lebih massif di daerah masing-masing kepada Bupati/Walikota ataupun Plh Bupati/Walikota se NTB.

her-kominfotik

Akhir Februari ini Kemendagri akan melantik 122 daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu. Sisanya, Kemendagri akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi

lombokjournal.com —

JAKARTA:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) akan melakukan Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2020 lalu , akan dilakukan secara serentak pada tahun 2021 dalam tiga tahap.

Pada tahap pertama, secara serentak pada 26 Februari, serentak tahap 2 pada akhir April, dan serentak tahap 3 itu bulan Juli 2021.

Penjelasan itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik kepada wartawan di Lobby Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/02/21).

Akmal menjelaskan alasan pembagian waktu pelantikan dalam 3 tahap ini, karena masa jabatan Kepala Daerah itu berakhir dalam waktu yang berbeda.

“Ada 207 yang habis masa jabatannya pada Februari, kemudian ada 13 yang habis masa jabatannya Maret, 17 daerah pada bulan April, ada 11 di bulan Mei dan ada 17 di bulan Juni, satu daerah di bulan Juli, di bulan September satu lagi, satu di Februari 2022,” jelas Akmal yang dikutip melalui situs www.kemendagri.go.id

“Kesenjangan masalah jabatan ini agak sedikit merepotkan kita untuk menentukan pelantikan serentak apakah dengan kondisi sekarang,” lanjutnya.

Akmal mengatakan pada akhir Februari ini Kemendagri akan melantik 122 daerah yang tidak memiliki sengketa pemilu. Sisanya, Kemendagri akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada untuk dilantik dalam waktu yang sama.

“Nanti kita lantik di akhir Februari 26 Februari insyaallah rencana awal pada Feburari ini, kemudian setelahnya kita akan lantik lagi nanti yang akan dilantik pada bulan Februari ini adalah yang 122 yang tidak ada sengketa, ditambah dengan jumlah yang kita tidak tahu hari ini berapa jumlah yang ditolak sengektanya oleh MK, tapi diperkirakan jumlah kurang lebih ada 50, jadi dengan demikian ada 170-an yang akan kita lantik pada akhir Februari ini,” ungkap Akmal.

Setelah pelantikan pertama selesai, Kemendagri akan melaksanakan pelantikan kedua pada bulan April dan tahap tiga di bulan Juli.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diputuskan pada 24 Maret, ditambah dengan 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 yang habis di bulan April akan dilantik di akhir April,” katanya.

“Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah itu akan dilantik di akhir Juni, ada pilihannya Juni atau Juli,” pungkasnya.

Akmal mengimbau kepada daerah untuk mempersiapkan proses pelantikan. Serta memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

“Sekali lagi kami menggimbau kepada Gubernur, KPUD, kemudian juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita tau keserentakan ini ada amanah UU kita juga mau keserentakan sebagai langkah kita untuk memerangi COVID agar tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” jelas Akmal.

Rr

Semakin berkualitas wartawan akan mempengaruhi sajian informasi yang disampaikan kepada masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  mendorong organisasi profesi dan asosiasi media untuk melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna melahirkan sosok-sosok jurnalis yang kompeten dan profesional.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima audiensi Ketua dan jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB  yang melaporkan kegiatan UKW yang digelar  PWI NTB bersama Dewan Pers dan Universitas Prof Dr Moestopo pada tanggal 20 – 21 Februari 2021.

Ketua PWI, Nasrudin, didampingi sejumlah pengurus teras PWI NTB lainnya pada pertemuan tersebut, melaporkan sejumlah kegiatan dan program PWI NTB yang selama ini digelar jajarannya.

Termasuk menegaskan komitmen PWI mendukung sepenuhnya akselerasi pembangunan NTB Gemilang.

Komitmen tersebut, kata Pak Nas sapaan akrabnya diwujudkan melalui penguatan peran PWI sebagai organisasi profesi yang  memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kemampuan dan kualitas wartawan.

Untuk mewujudkan wartawan yang profesional, maka salah satu persyaratan yang harus terpenuhi oleh setiap wartawan yakni memiliki sertifikat kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), ujarnya.

Gubernur Dr. Zul menyatakan sangat setuju dan mengapresiasi komitmen PWI untuk terus memperkuat kompetensi para jurnalist di NTB. Terlebih pelaksanaan UKW  tersebut, akan menggandeng Dewan Pers dan Universitas, yang melibatkan para pakar dan tokoh-tokoh senior.

“Saya punya banyak sahabat wartawan senior di Jakarta, saya berharap agar pemikiran – pemikiran wartawan senior dapat terinternalisasi agar wartawan di NTB juga semakin gemilang,” jelas Zul  saat pertemuan dengan PWI dan didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (17/02).

Senada dengan Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH. juga terus memberikan support kepada seluruh organisasi profesi maupun asosiasi media konstituen dewan pers untuk melakukan penguatan kompetensi wartawannya.

Gede, sapaan akrab Kadis Kominfotik menuturkan bahwa semakin berkualitas wartawan akan mempengaruhi sajian informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kesadaran informasi publik yang semakin kuat dan dapat menjadi negara maju.

“NTB Gemilang yakni program program pemerintah  maupun sosial ekonomi masyarakat dapat di syi’ar kan di publikasikan sehingga menginsipirasi marasyakat untuk lebih produktif,” jelasnya.

Sebanyak kurang lebih 300 anggota PWI, yang dapat mengikuti UKW kurang lebih 60 anggota. Ketua PWI NTB, Nasrudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan UKW dari PWI sudah berlangsung ke enam kalinya.

“Kita ingin supaya agar wartawan tidak lagi membusung dada tetapi wartawan dapat memahami keilmuannya, kode etik jurnalis dan sebagainya” jelasnya.

Sementara itu, UKW teridri dari level Muda, Madya Dan Utama. Di NTB level utama masih sangat sedikit sehingga UKW ini sangat penting untuk terus meningkatkan kompetensi wartawan.

“Uji kompetensi wartawan sangat penting, kita ingin wartawan punya kompetensi yang bagus dan bisa lulus ikut ukw, tingkatan muda, madya dan utama, kita harap nanti semakin banyak, yang sudah utama boleh melanjutkan untuk menjadi penguji” jelas Wakil PWI NTB, Rudi Hidayat.

Sher@DiskominfotikNTB

faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja yaitu terjadinya bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung reda

MATARAM.lombokjournal.com —

Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan beberapa poin catatan dan rekomendasi dalam Sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Mataram akhir Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan 2016-2021, Senin (15/02/21).

Sidang paripurna tersebut jadi sidang terakhir yang diikuti H. Ahyar Abduh dan  H. Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021 yang berakhir Rabu (17/02/2021).

Wakil Ketua Pansus, Sinta Primasari beberapa poin yang menjadi catatan Pansus kaitannya dengan kinerja walikota Mataram lima tahun terakhir.

Di antaranya penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram, bertambahnya angka pengangguran terbuka, banyaknya tempat-tempat kumuh, dan tak tercapainya target PAD.

“Angka pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mengalami penurunan secara konsisten dan signifikan,” kata Wakil Ketua Pansus, Sinta Primasari.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh yang duduk berdampingan degan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, saat menyampaikan tanggapan tak menampik beberapa catatan dan rekomendasi Pansus terkait penurunan kinerjanya.

Ahyar mengatakan, faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja yaitu terjadinya bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung reda.

Secara spesifik, Kota Mataram kehilangan kunjungan 700.000 wisatawan sejak gempa hingga mewabahnya Covid-19.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi pendapatan Kota Mataram yang cukup besar jadi lenyap. Hal itu belum ditambah tak adanya investor yang berani menanam modal di Kota Mataram.

BACA JUGA; Ahyar Abduh HHusnul Khotimah Memimpin Kota

“Saya sangat menyimak apa-apa yang jadi catatan apa-apa yang jadi rekomendasi terhadap hasil Pansus LKPJ. Kita mengalami suasana di luar prediksi kita. Berpengaruh terhadap belanja kita,” ujar Ahyar.

Terlepas dari itu, Ahyar berterima kasih kepada DPRD Kota Mataram yang telah menerima LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2020 dan LKPJ Walikota Mataram masa jabatan 2016-2021.

“Saya dan Bapak Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, menyampaikan ucapan terima kasih bahwa pada malam hari ini sudah diputuskan penerimaan LKPJ,” katanya.

Di akhir acara, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi yang tak didampingi dua wakilnya karena sakit meminta izin peserta sidang untuk menambah acara yakni acara pemberian cinderamata kepada Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana.

Hal tersebut disebabkan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021i, Ahyar dan Mohan resmi purna tugas sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016-2021.

Ast

Kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan

KAYANGAN.lombokjournal.com –

Roadshow terakhir di masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Utara periode 2016-2021, Dr H Najmul Akhyar SH MH, didampingi Ketua PKK KLU Hj. Rohani SPd bersilaturahmi sekaligus pamitan di Kecamatan Kayangan (15/02/21).

Dalam acara itu Bupati Najmul menyampaikan,  waktu terus berjalan dan apa yang Allah takdirkan kepada semua orang sudah dalam rencana terbaiknya. Tugas manusia hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan fungsi yang diemban.

Bagi para birokrat, tutur bupati, jadilah birokrat yang baik, begitu pula para politisi menjadi politisi yang baik. Dirinya melaksanakan tugas selama 5 tahun melayani masyarakat Lombok Utara sebagai wakil bupati, sementara 5 tahun setelahnya diamahahkan sebagai Bupati Lombok Utara.

“Tentu kita merasakan dinamika, dimana saling membersamai dalam pengabdian. Kita turun ke masyarakat bersama-sama dengan program yang menyentuh masyarakat. Misalnya dulu saya turun dengan para kepala desa dalam program Jum’at bedah rumah,” kenangnya.

Menurut bupati, dalam mengemban amanah kepemimpinan pengabdian terus dilakukannya dengan rencana yang indah dan besar untuk kesejahteraan Lombok Utara. Ia mengenang telah mengantar Lombok Utara mendapatkan predikat sebagai kabupaten dengan perencanaan terbaik ke-2 di Indonesia.

Namun ada satu rencana yang semua orang tidak pernah tahu seperti gempa bumi. Sehebat apapun manusia begitu berhadapan dengan ketentuan Allah terasa sekali tidak ada apa-apanya.

“Semua yang kita bagun hancur total semenjak saat itu. Beban berat dalam membangun Lombok Utara tetapi berkat dukungan semua pihak semuanya menjadi mudah. Tentu pula banyak kekurangan atau kenangan manis,” kenang Bupati mengingat masa-masa sulit dua tahun silam.

Sekjen APKASI itu mengatakan, dinamika yang dirasakan sebagai ujian dalam tugas melayani masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan silaturahmi mengakhiri masa jabatannya, pihaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara sembari berharap program yang belum tuntas kiranya diteruskan oleh bupati selanjutnya.

“Dalam bayangan saya Kecamatan Kayangan ini mengalami perubahan dengan dibangunnya rest area dan adanya kampus (Vokasi Unram-ed). Tentu ke depan Kayangan akan mengalami perubahan,” katanya.

Kadis Kesehatan KLU,  dr H Lalu Bahrudin saat menyampaikan pesan dan kesan mengatakan, Bupati Najmul adalah sosok yang adem, dingin. Hubungannya dengan bupati cukup lama lantaran sudah dua periode menjadi pemimpin di KLU, baik sebagai bupati atau wakil bupati pada periodenya.

Dikatakannya, sosok bupati selalu dekat dengan masyarakat, di samping itu eorang motivator dengan program-program utamanya.

“Program utama beliau salah satunya PIN yang banyak bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara khususnya di bidang kesehatan dengan program ambulans desa, dokter desa, dan peran serta PKK dalam membantu pembangunan bidang kesehatan,” kata mantan Direktur RSUD KLU itu.

Plt. Camat Kayangan Negasip, S.Sos dengan tersedu-sedu menyampaikan terima kasih atas pengabdian bupati dalam membangun Lombok Utara.

“Hari ini kegiatan terakhir beliau di Kecamatan Kayangan. Bapak Bupati Najmul telah banyak membawa perubahan bagi Lombok Utara khususnya di wilayah Kecamatan Kayangan,” tuturnya.

Pesan dan kesan dari Polsek Kayangan mewakili Kapolsek, IPTU Adnyana menyampaikan terima kasih yang tulus dari institusi kepolisian Kayangan dan Danposramil di Kecamatan Kayangan, secara umum dari tahun 2015 bupati menjabat juga mendapatkan peringkat terendah tingkat kriminalitas.

“Jadi, tingkat keamanan di KLU itu luar biasa dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Ini patut kita syukuri dan acungi jempol atas kerja sama unsur-unsur terkait, khususnya Pemda KLU,” tuturnya.

Kapolsek menyampaikan pesan, selama sebulan bertugas di Kayangan sudah merasakan bersinergi dgn tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kayangan.

Kerja sama untuk menangani permasalahan dan perkara di setiap wilayah tugas, termasuk dengan telah terbentuknya Majelis Krama Desa (MKD), selama ini tiap permasalahan sebelum dibawa ke ranah hukum, sifatnya bisa diselesaikan di desa dengan adanya MKD.

Kepala Desa Kayangan Edi Kartono, SE dalam pesan dan kesannya menyatakan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara selama lima tahun  menjalankan amanah.

Dikatakannya, kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan.

“Seolah-olah kami bertemu dengan orang tua. Sudah banyak program yang diberikan kepada kami mulai dari sarana pembangunan, pemberdayaan atau pembinaan di desa kami. Berkat inovasi beliau membentuk MKD, banyak hal positif yang kami rasakan,” ungkapnya mengenang.

Ada pula program pelayanan kesehatan seperti ambulans desa serta usaha berdirinya BUMDes Mart 2018 yang dapat memajukan ekonomi pedesaan kala itu.

Hadir mendampingi bupati, beberapa Kepala OPD Lingkungan Pemda KLU, unsur Polsek Kayangan, unsur Danposramil Kayangan, serta para Kepala Desa dan aparatur kecamatan.

rar

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH, menyampaikan LKPJ dalam Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nasrudin SHI di Ruang Paripurna  (15/02/21).

Hadir Wakil Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH, Pj. Sekda Drs H Raden Nurjati, Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi SAg, unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD, unsur BUMD serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian LKPJ merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan, memenuhi amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 69, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 19 ayat 1.

Bupati menyampaikan, LKPJ akhir tahun 2020 menjelaskan capaian program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan indikator yang tertuang dalam RPJMD Lombok Utara tahun 2016-2021.

RPJMD merupakan komitmen bersama antara ekskutif, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi kebijakan dan program daerah.

LKPJ memuat urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan fungsi penunjang, urusan pengawasan dijabarkan melalui 4 program 8 kegiatan, anggarannya 6,3 milyar dengan realisasi 95,12 persen.

Urusan perencanaan dijabarkan melalui 13 program 24 kegiatan dengan anggaran 9,92 milyar dan terealisasi 8,73 milyar atau 96,74 persen. Sedangkan urusan keuangan dijabarkan melalui 3 program 41 kegiatan dengan anggaran 229.89 milyar terealisasi 96,50 persen serta urusan lainnya.

Menurut bupati, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan pemerintah kabupaten Lombok Utara. Di antaranya, inovasi rehabilitasi penanganan bencana gempa The Best Inovation Disaster Rehabilitation, WTP 6 kali dari BPK RI Perwakilan NTB, dan sejumlah penghargaan lainnya.

“Sikap optimis dalam membangun kabupaten Lombok Utara mesti terus kita jaga dan tingkatkan. Terlebih pascabencana tugas pekerjaan serta tanggung jawab kita semakin bertambah,” tuturnya.

Lanjutnya, peran serta kerja sama seluruh pihak diharapkan untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Kabupaten Lombok Utara

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi harapan publik. Oleh karena itu, kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Lombok Utara, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tutu Bupati.

Kendati demikian, rasa syukur patut  dihaturkan Kabupaten Lombok Utara masih dapat melaksanakan seluruh agenda tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam situasi yang kondusif, saran kritik dan koreksi akan bermanfaat dalam upaya jalannya proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

Paripurna ditutup dengan penyerahan dokumentasi penyampaian lengkap LKPJ tahun 2020, dari bupati kepada pimpinan sidang paripurna DPRD KLU.

whf

Untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing-masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun sempat tertunda, Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi NTB, akan dilaksanakan pada akhir Februari 2021 ini.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB L. Gita Aryadi penundaan pelantikan pejabat daerah yang sejatinya akan dilaksnakan pada 17 Februari mendatang ditunda, karena adanya keputusan dari pusat yakni dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekda mengataka, Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana melaksanakn pelantikan ditengah pandemi.

“Hingga kini kita masih terua melakukan koordinasi dengan pusat, yakni tentang bagaiman mekanisme pelantikan atau tentang pemilihan pelaksna harian ( PLH )yang akan memimpin daerah sementara agar tidak terjadi kekosongan menjelang pelantikan” ujarnya, Selasa (16/02/21)

Menurut Sekda ,terkait dengan PLH itu opsi yang harus disiapkan juga, yakni untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing- masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya.

“Bila SK pelantikan belum keluar maka PLH yang akan bertugas, agar di tiap daerah tidak terjadi kekosongan pemimpin,” terangnya

Sudah diantisipasi PLH Sekda setempat,,namun demikian ada poin-poin yang harus dikonsultasikan sesuai dengan kondisi di daerah. Sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

Aya

Bupati Najmul juga mengajak saatnya bersatu padu membangun Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com —

Bupati Lombok Utara, DR H Najmul Akhyar menjadi  Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara paripurna yang biasa diselenggarakan tanggal 21 tiap bulan oleh Pemda Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)

Karena Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH dan Wabup H Sarifudin SH MH akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2021, maka upacara paripurna yang  ajang  pamitan dan saling memaafkan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021, di halaman kantor bupati.

Upcara itu dihadiri unsur Forkopimda, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Camat Se-KLU dan ASN lingkup Pemda KLU.

Bupati Najmul, di hadapan para ASN menyampaikan,  upacara kali ini adalah terakhir pada periode pemerintahannya. Sesuai perundang-undangan, pada 17 Februari 2021, ia mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Lombok Utara periode 2016-2021.

Dikatakan, 10 tahun ia berkhidmat di Lombok Utara, lima tahun sebagai Wabup dan lima tahun sebagai Bupati.

Dalam kurun waktu itu, terukir gagasan, obrolan, torehan kebijakan, serta perjuangan bersama seluruh komponen masyarakat. Bergaul, berinteraksi, dan bertungkus lumus baik dari kalangan pemerintahan, kalangan akademisi, kalangan lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, kalangan tokoh dan berbagai lapisan masyarakat.

Semua terasa mengesankan sekaligus memberikan kehangatan persahabatan yang dirinya kenang sebagai jalan persaudaraan.

Dalam masa itu ada dinamika, ada perbedaan friksi yang mengemuka, ada titik singgung yang berkelindan, itu semua merupakan keniscayaan berpemerintahan serta konsekuensi berdemokrasi.

“Mengabdikan diri pada Lombok Utara tercinta, dari dalam dan luar pemerintahan, relatif sama indahnya. Karena itu, mari kita retas perbedaan, kita satukan tujuan, kita padukan harapan untuk membangun Lombok Utara,” katanya.

Bupati Najmul juga mengajak saatnya bersatu padu membangun Lombok Utara, daerah yang perekonomiannya harus maju, infrastrukturnya tidak cukup hanya kokoh, tapi harus ramah bencana.

“Alhamdulillah, pemilukada telah usai, terima kasih kepada Masyarakat Lombok Utara yang tingkat partisipasinya relatif tinggi yaitu 87,73 persen. Dengan selesainya pleno KPU, menetapkan orang tua kami Bapak H Djohan Sjamsu SH dan adinda Danny Karter FR ST MEng sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2021, untuk kita dukung bersama,” tuturnya.

Ditambahkannya, pemilukada bukan persoalan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, tapi pemilukada adalah persoalan siapa yang memang sudah dicatat dalam takdir Allah SWT untuk memimpin Lombok Utara saat ini.

“Saya mengajak seluruh masyarakat KLU, polong renten tyang, ina aman tyang, polong jarin tyang, juga mamiq-mamiq tyang dan seluruh masyarakat KLU yang saya hormati dan saya cintai, mari kita cintai KLU ini dengan penuh suka cita, kita tunjukkan dengan cara bersatu padu membangun Lombok Utara. Dengan harapan mudah-mudahan Lombok Utara ke depan terus lebih baik dan lebih berkah, sebagaimana tujuan kita berotonomi,” urainya.

Ia  dan Wabup Sarif menyampaikan terima kasih yang tulus serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah memberi dukungan penuh terhadap pelayanan dan perkhidmatan selama memimpin di KLU.

“Apabila ada kebaikan-kebaikan dalam pemerintahan yang kami lakukan selama ini, maka semoga dapat dilanjutkan, dan apabila ada kekurangan, kekhilafan, tentu saja melalui momen ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat KLU, yang saya cintai. Faidza farogh tafanshob, apabila engkau telah selesai pada ruang perkhidmatan yang satu, maka beralihlah pada ruang pengabdian lainnya,” tandasnya.

Disampaikan pula kondisi terkini pencapaian pemerintah Lombok Utara dalam pemulihan pascabencana gempa bumi 2018 silam dengan indikator ketuntasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan kepada Desa Tanjung Kecamatan Tanjung dan Desa Anyar Kecamatan Bayan atas prestasinya sebagai Desa Berkinerja dalam pelaporan dana desa tahun 2020.

“Penghargaan ini diberikan semata-mata sebagai apresiasi kepada kedua desa dikarenakan telah menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran desa sesuai dengan regulasi penatakelolaan keuangan desa yang diberlakukan oleh pemerintah secara berjenjang,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya bupati berharap, semuanya selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, terhindar dari bahaya Covid-19 yang tengah melanda. Ia jua berterima kasih kepada TNI/Polri yang telah bersama pemerintah KLU dalam pemulihan pascabencana gempa bumi 2018 maupun pada masa bencana non alam Covid-19 saat ini.

“Saya merasakan keikutsertaan TNI/Polri dengan dukungan penuh membantu proses pengabdian dan pelayanan kami selama ini. Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menyertai dan menuntun kerja, karya serta kinerja kita dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Wakil Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH menyampaikan kata-kata perpisahan kepada seluruh ASN seluruh masyarakat Lombok Utara yang telah secara bersama-sama mempercayakan amanahnya.

Tentu seperti apa yang disampaikan banyak sekali kekurangan yang mungkin belum bisa memuaskan seluruh masyarakat Lombok Utara, para ASN, dan honorer selama mendedikasikan diri sebgai pemimpin di Lombok Utara.

“Kami dengan tulus menyerahkan semua kepada Allah SWT. Saya juga menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya terutama kapada bapak bupati selama mendampingi beliau mungkin ada yang kurang berkenan dan juga kurang berkenan di hati para ASN dan pegawai kontrak. Maka lewat kesempatan ini saya secara pribadi atas nama keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya, semoga apa yang telah saya lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja, dimaafkan,” tutur Wabup.

Pada akhir upacara paripurna tersebut bupati Lombok Utara menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis SK PPPK tahap I Tahun 2019 dan penyerahan hibah kendaraan kepada Pemdes se KLU. Dilanjutkan dengan ramah tamah purna tugas Bupati dan Wabup Lombok Utara, periode 2016-2021.

Pertemanan panjang

Pada acara ramah tamah Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, Mariadi SAg mewakili pimpinan dan anggota DPRD Lombok Utara menceritakan kedekatan dan perjalanan karier politiknya bersama Bupati dan Wabup.

“Saya pun juga seperti itu, pasca saya bertarung bersama beliau tahun 2015,  lima tahun yang lampau, saya kembali kepada pekerjaan berdagang. Ternyata fakta politik selama 4 tahun itu membuat saya sedikit bicara,” gurau politisi Golkar itu.

Lebih lanjut Mariadi mengatakan pertemanan yang panjang membuat catatan dirinya melihat figur yang ramah, santun dan tidak membedakan orang.

“Saya lihat pada diri saudara saya Bupati dan Wabup Lombok Utara, baik berhubungan antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Pihaknya juga mengatakan, siapapun pemimpin bisa diukur dengan catatan keberhasilan dari kepemimpinannya, seberapa banyak yang dihasilkan untuk rakyat. Memang sejak tahun 2018 sampai saat ini adalah pilihan sulit. gempa sudah meluluhlantakkan keadaan di Lombok Utara.

“Konsentrasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat kini adalah pembangunan RTG yang masih tersisa sekitar 12000 unit,” pungkasnya.

Acara berjalan khidmat, lancar penuh keakraban, diselingi dengan pemutaran dokumentasi video kiprah dan pengabdian periode 2016-2021.

Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Forkopimda KLU, Pj Sekda dan Kepala OPD kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara didampingi Ketua TP PKK dan Ketua GOW diakhiri dengan santap siang bersama.

sap