Bantuan ini mendorong para pengrajin terus berkarya menghasil produk kerajinan yang membanggakan

MATARAM.lombokjournal.com –

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia yang ulang tahun ke-41 jatuh pada tanggal 3 Maret 2021 mendatang, menandainya dengan penyerahan bantuan modal.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati, menyerahkan bantuan modal usaha dari Dekranas Indonesia kepada 10 pengrajin NTB, di Bale Kriya NTB, Rabu (24/02/21).

Kesepuluh pengrajin penerima bantuan tersebut, dua orang pengrajin berasal dari Kabupaten Lombok Barat, satu pengrajin asal Kabupaten Sumbawa, satu pengrajin Kabupaten Sumbawa Barat dan dua pengrajin asal Kabupaten Lombok Timur. Kemudian satu pengrajin asal Lombok Tengah dan dua pengrajin lainnya dari Kota Bima.

Bunda Niken sapaan akrab Ketua Dewan Kerajinan NTB itu menjelaskan, Total bantuan modal usaha tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 20 juta, masing-masing pengrajin menerima Rp 2 juta. Bantuan itu diberikan secara serentak oleh Dekranas Pusat kepada seluruh pengrajin di Indonesia.

“Mudah-mudahan bantuan dari dewan kerajinan pusat ini memberikan semangat bagi pengrajin untuk terus berkarya, menghasilkan kerajinan-kerajinan khas berdasarkan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi NTB,” ungkap bunda Niken yang didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny. Nindya M. Iqbal.

Menurutnya, dengan bantuan ini Dekranasda NTB mendorong para pengrajin terus berkarya menghasil produk kerajinan yang membanggakan yang dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Berbagai hasil kerajinan  khas NTB seperti kain tenun dengan berbagai motif yang cukup dikenal di tingkat Nasional bahkan di Internasional. Begitu pula kerajinan lainnya seperti aksesoris, produk makanan dan lain-lain.

Diharapkan, bantuan yang diterima para pengrajin dapat mendorong untuk tetap meningkatkan produktifitas kerajinan dengan mempertahankan keaslian dan keunikan warisan budaya NTB.

“Tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini,” harap bunda Niken.

Salah satu pengrajin asal Batulayar Lombok Barat, Ryandika Terra Gandewa mengaku, bantuan ini membuktikan bahwa Dekranas Pusat maupun Daerah sangat berpartisipasi dalam mendorong para pengrajin berkarya menghasilkan produk karajinan lokal yang membanggakan.

“Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan seperti ini. Sehingga semangat saya untuk terus berkarya akan semakin tumbuh,” ungkap pengrajin recycle kulit kerang mutiara itu.

Selain untuk mengembangkan usaha kerajinannya, bantuan ini juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan karyawannya yang selama ini sudah membantu dalam membangun usahanya.

Apalagi situasi pandemi yang menghatam semua sektor perekonomian masyarakat yang berdampak pada pendapatan karyawannya menurun.

Bantuan tersebut akqn dimanfaatkan untuk kesejahteraan karyawannya

“Selain itu, bantuan ini merupakan salah satu motivasi saya untuk berkembang lebih maju lagi,” ungkapnya.

Ia merupakan salah satu pengrajin yang memulai usahan sejak akhir tahun 2019. Dari usaha kerajinan recycle atau daur ulang kulit kerang mutiara itu, ia sudah menghasilkan 20 produk kerajinan recycle dengan berbagai macam prodaknya. Misalnya kerajinan anting, kalung, bross dan semua hal yang termasuk dalam fashion asesoris.

Selain pengrajin daur ulang kulit kerang tersebut, dua pengrajin lain yang menerima bantuan secara langsung adalah pengrajin Batok Kelapa, Raden Agus Setiawan asal Lombok Utara dan pengrajin asal Lombok Barat dengan kerajinan yang sama yaitu recyacle batok kelapa.

Mengingat situasi pandemi Covid-19 maka bantuan ini hanya diberikan secara langsung kepada tiga perwakilan saja. Sedangkan bantuan untuk pengrajin lainnya akan ditransfer ke rekening masing-masing.

Manikp@kominfo

Wagub diajak lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum

MATARAM.lombokjournal.com –

Kasus yang menjerat ibu rumah tangga di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, menuai keprihatinan publik.

Banyak pihak-pihak yang terlibat mengadvokasi empat IRT yang sempat ditahan Kejari Praya bersama balitanya.

Di tengah hiruk pikuk perjuangan aktivis membela empat IRT, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah diminta ikut berkomentar terkait kasus yang menyentuh empati publik tersebut. Karena selama kasus tersebut bergulir, sama sekali belum ada tindakan maupun komentar Wagub.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), Mahmudah Kalla, meminta agar Wagub Rohmi lebih sensitif gender dan memiliki sifat keibuan dari kasus empat IRT.

Dia meminta agar Wagub turut ambil bagian membela IRT sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan dan ibu di NTB.

“Mestinya harus menunjukkan sikap sensitif gender dan keibuan yang peduli terhadap perempuan dan anak,” kata Uda sapaan akrabnya, Selasa (23/02/21).

Uda mengatakan, dorongan agar Wagub turut ambil peran dalam memperjuangkan IRT, bukan bermaksud untuk mengkritisi, melainkan sebuah ajakan untuk bergabung bersama aktivis perempuan memperjuangkan empat IRT sekaligus anak-anak mereka.

“Ini sebagai ajakan, bukan merupakan kritikan. Kami mendorong perhatian Wagub sebagai perempuan untuk memerhatikan ibu-ibu ini,” ujarnya.

Dia melihat, kasus yang melibatkan ibu dan anak sudah tiga kali terjadi di Lombok Tengah. Bermula dari kasus online shop. Beberapa IRT dipidana karena menjual produk kosmetik yang dibeli melalui olshop ternama karena dinilai ilegal.

Faktanya produk yang dibeli dan dijual kembali oleh IRT telah terdaftar di BPOM.

Kemudian kasus menjerat IRT baru-baru ini terjadi di Lombok Tengah, seorang ibu yang memiliki bayi dipidana karena berkelahi dengan tetangga, hanya karena masalah utang piutang. Menyusul kemudian muncul lagi kasus empat IRT.

Uda kembali meminta agar Wagub lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum.

“Sensitif gender lagi, karena kasus ini sudah tiga kali di Lombok Tengah. Dulu kasus olshop, sekarang empat IRT, sebelumnya ada seorang ibu ditahan bersama anak kasus nagih utang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB, Saidin Al-Farazi, juga menanyakan di mana posisi Wagub NTB saat kasus ini bergulir.

“Di daerah, Gubernur NTB turun tangan, Bupati terpilih pun demikian, tokoh-tokoh berkomentar. Ini tentu bentuk kepedulian mereka terhadap isu kemanusiaan. Tapi disaat isu yang tengah menyeret ibu-ibu dan anak bayinya, Ibu Wagub kita ini ke mana?” katanya.

Dia menyoroti janji kampanye Wagub saat maju mencalonkan diri menjadi Cawagub dulu. Rohmi pernah mengatakan dirinya bahkan menjadi figur perempuan yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan NTB.

“Padahal beliau itu semenjak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB menyatakan dirinya sebagai figur perempuan NTB, sampai bersurat-surat dulu ke seluruh perempuan NTB. Tapi sekarang ke mana?” ujarnya.

Saidin juga mengatakan Wagub juga pernah dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif Indonesia 2019 oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Seharusnya, kata Saidin, sebagai tokoh perempuan maka Rohmi harus memperjuangkan nasib perempuan.

“Beliau dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif, kita senang dengan penghargaan itu tapi ketika ada persoalan seperti ini yang melanda perempuan NTB, beliau semestinya jangan menghilang,” katanya.

“Sekarang seperti yang kita lihat bersama, jangankan menjenguk sekedar berkomentar di media saja tidak pernah,” sesal Saidin.

Me

Webinar ini akan menghasilkan output yang jelas bagaimana peran ormas Islam baik dari perspektif negara ataupun Islam

MATARAM.lombokjournal.com –

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah kepemimpinan Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH M Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), terus memupuk dan menjaga kesetiaan pada NKRI dan Pancasila.

“Kita (NW) akan tetap setia kepada NKR dan Pancasila sebagai sebuah konsensus pendiri bangsa ini. Itulah sebabnya kita akan menggelar Webinar kebangsaan bersama Mendagri dan para pakar dan tokoh,” kata Tuan Guru Bajang Zainudin Atasni, melalui siaran pers yang dikirim ke media, Selasa (23/02/21).

Seprti diketahui, peran dan sepak terjang pendiri NW yang ikut meletakan pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia di awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Atas jasanya, pendiri  NW yakni  Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) pada 9 November dianugrahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Jokowi.

Ketua Panitia Webinar Kebangsaan Dr. H Sayid Ali JadiD mengatakan, pada Webinar Kebangsan ini mengangkat tema  “Peranan Ormas Islam Dalam Menjada Keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila”.

Dikatakan, dalam webinar kebangsaan itu, hadirkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, APH, Praktisi Hukum, dan para tokoh Islam. Sehingga Webinar ini akan menghasilkan output yang jelas bagaimana peran ormas Islam baik dari perspektif negara ataupun Islam.

“Webinar ini dilaksanakn pada Rabu 24 Februari 2021 pukul 09-13.00 WITA dan terbuka untuk umum melalui link zoom : 88011533234 dengan pasword; pbnw21,”pungkasnya.

Sebelumnya juga sudah dilakukan Webinar Nasional yang dilaksanakan Persatuan Tani Nahdlatul Wathan (Perhatani NW), Musyawarah Kerja Perdana Persatuan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (Pesan NW), Lembaga Amal, Zakat, Infaq Shadaqah, Wakaf dan Hibah Nahdlatul Wathan (LAZAH NW) dan Lembaga Aset Nahdlatul Wathan.

Me (*)

Kunker untuk mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Perwakilan NTB, Ir H Achmad Sukisman Azmi MHum di Tanjung, Selasa (23/02/21).

Sebelum bertemu dengan jajaran Pemda KLU, anggota DPD RI menyempatkan bersilaturahmi dengan Bupati terpilih Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH di Pendopo Gangga.

Kunjungan Kerja Anggota DPD RI itu untuk menyerap aspirasi Pemerintah Daerah serta tokoh masyarakat untuk disuarakan ke Pemerintah Pusat terutama saat pertemuan dengan menteri terkait.

Perihal strategis seperti Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru, program pembangunan skala besar di antaranya menjadi fokus serapan aspirasinya.

Lebih lanjut senator yang juga dulunya Wartawan Senior itu menambahkan, dalam kunjungannya ada beberapa hal yang disoroti dan mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah yang sebelumnya diberikan otonomi daerah kemudian terjadi perubahan ke pusat. Hal ini menyebabkan beberapa kewenangan yang semestinya diberikan untuk daerah, kembali menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

“Itulah yang mendasari kami turun ke masyarakat dan pemda selain untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya mengenai pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang wilayah,” tuturnya.

Pihaknya berharap, semoga apa yang dihasilkan kali ini bermanfaat untuk daerah lebih khususnya Lombok Utara sehingga kebijakan berdampak baik untuk masyarakat.

Merespon UU Cipta Kerja

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan Pemda KLU berterima kasih atas kunjungan Senator Perwakilan NTB menyerap aspirasi pemda dan masyarakat.

“Tentu apa yang disampaikan, untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan pihak terkait. Misalnya terkait (regulasi) Undang-Undang Cipta Kerja, kita perlu bersama untuk menanggapi (respons) kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sejumlah tanah pada beberapa lokasi yang belum produktif optimal dimanfaatkan, baik tanah milik perusahaan atau pemerintah, butuh koordinasi semua pihak.

Agar program pemerintah bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan pada semua aspek.

Acara berlangsung rileks melalui obrolan dan santap siang yang diselingi guyonan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid.

Hadir mendampingi Plh Bupati, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis DP2KBPMD Drs H Kholidi MM beserta beberapa Kepala Bagian Setda KLU.

rar

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB

Yayasan HBK PEDULI mengirimkan Tim untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak dari para IRT

MATARAM.lombokjournal.com –

Empat ibu rumah tangga (IRT) ditahan Kejari Praya lantaran melempar pabrik atau gudang pengolahan tembakau UD. MAWAR di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah.

Ironisnya, dua dari empat IRT yang ditahan tersebut membawa Balita-balitanya dan menyusuinya di balik jeruji penjara.

Keempat IRT tersebut ditangkap dan ditahan atas tuduhan pengerusakan bangunan pabrik atau gudang pengolahan tembakau. Padahal mereka hanya melakukan protes biasa karena pemilik gudang tidak pernah mendengar aspirasi mereka.

Banyak anak-anak yang sakit akibat polusi dari gudang tersebut, sementara warga sekitar sama sekali tidak ada yang dipekerjakan di pabrik pengolahan tembakau tersebut.

Diketahui, masing-masing IRT asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah tsb adalah Nurul Hidayah (38), Martini (22), Fatimah (38) dan Hultiah (40). Mereka merupakan warga Dusun Eat Nyiur yang diancam pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana lima sampai tujuh tahun kurungan penjara atas tuduhan pengerusakan.

Prihatin dengan kasus tersebut, Yayasan H. Bambang Kristiono (HBK) PEDULI kemudian bergerak dengan melakukan bantuan trauma healing terhadap semua anak-anak IRT, baik dua Balita yang bersama ibu mereka ikut ditahan Kejari Praya maupun anak-anak lainnya yang berada di rumah.

Ketua Yayasan HBK PEDULI, Hj. Dian HBK mengatakan bahwa kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan anak-anak empat IRT  yang akan menjadi prioritas perhatiannya.

“Saya berharap, pemberian bantuan makanan tambahan pendamping ASI ini akan bermanfaat bagi kedua Balita yang ikut kedua ibunya ke penjara maupun anak-anak keempat IRT lainnya yang tinggal di rumah”, kata Hj. Dian HBK pada saat dihubungi dari Mataram, Senin (22/02/21).

Ia mengatakan, saat kondisi pandemi Covid19 ini masih berlangsung, kedua Balita dan ibu-ibunya membutuhkan imun yang baik untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Apalagi, anak-anak Balita ini termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap serangan penyakit.

“HBK PEDULI akan mendorong dan mendampingi kedua Balita untuk tetap tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sehat. Imunnya tinggi, gizinya terjaga, serta tetap kuat dalam suasana pandemi COVID-19,” ujarnya.

Yayasan HBK PEDULI yang beralamat di Jalan Bukit Loco, Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, juga akan mengirimkan Tim untuk memberikan bantuan terhadap anak-anak dari para IRT tersebut.

Tim HBK PEDULI datang ke rumah-rumah keluarga IRT yang sedang menghadapi masalah hukum diwakili Penasehat HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Lalu Wirajaya, Koordinator HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Taufiq Syamsuri serta Ketua Tim Media HBK PEDULI, Abdul Rajab.

Hj. Dian HBK yang dikenal peduli terhadap anak-anak dan masyarakat kecil ini mengatakan akan memberikan bantuan berupa makanan pendamping air susu ibu (MP ASI), mainan anak-anak, paket-paket sembako, hingga bantuan dana tunai.

“Bantuan yang akan diberikan berupa makanan MP ASI, mainan anak-anak, paket2 sembako, serta bantuan dana cash ala kadarnya,”  tuturnya.

Dikabarkan, seorang anak dari IRT yang ditahan saat ini sedang menderita sesak napas dan lumpuh. Ia dirawat ayahnya di rumah, karena ibunya telah sejak Selasa kemarin ditahan. HBK PEDULI juga akan mengirimkan bantuan medis untuk memeriksa, mengobati, dan sekaligus merawat kesehatan anak-anak dari para IRT tersebut.

“Saya mendengar kabar ada anak IRT yang kondisinya sakit dan cukup parah, yang sedang dirawat di rumahnya. Kami akan segera mengirimkan tim medis untuk mengecek dan merawat kesehatan anak tersebut, dan akan memberikan pengobatan terhadap keluhan-keluhannya,”  ujar Hj. Dian HBK.

HBK saat dihubungi mengatakan, ia lebih konsen terhadap trauma healing kepada anak-anak IRT yang ditahan. HBK mengatakan, dari sisi hukum, telah banyak teman-teman yang turun melakukan pendampingan, sehingga HBK PEDULI akan berbagi tugas dan diarahkan untuk menangani gizi dan kesehatan anak-anak dari para IRT tersebut.

“Pendampingan dan pembelaan secara hukum, saya lihat sudah banyak teman-teman yang terlibat. Saya merasa sangat bangga melihat empati teman-teman dalam menyikapi persoalan ini. Kita berbagi tugas saja, dan saya kira bergotong-royong seperti ini akan saling meringankan dan in syaa Allah HBK PEDULI akan saya arahkan kepada kegiatan trauma healing dan merawat gizi anak-anak yang orang tuanya sedang menghadapi tuntutan hukum,” urai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini.

“Fokus saya dan HBK PEDULI sekarang ini adalah pada kondisi kedua Balita yang telah ikut kedua ibunya masuk dan ditahan di penjara, juga dengan anak-anak IRT lainnya yang berada di rumah,”  imbuh pria yang dijuluki sebagai Samurainya Prabowo ini.

Penasehat HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah, Lalu Wirajaya mengatakan, begitu mendengar kabar kasus tersebut, HBK dan istri langsung memintanya untuk turun langsung dan melaksanakan aksi nyata untuk membantu anak-anak IRT, yang orang tuanya sedang dirundung masalah tersebut.

“Saya datang bersama teman-teman HBK PEDULI Kab. Lombok Tengah mewakili ibu Hj. Dian HBK, selaku Ketua Yayasan HBK PEDULI.  Beliau sangat konsen dengan kondisi kedua Balita yang telah ikut kedua ibunya masuk ke penjara,” ujarnya.

Dia berharap agar anak-anak para IRT yang sedang kena musibah ini tetap sehat dan pertumbuhannya tidak terganggu, bahkan bisa lebih baik lagi, meskipun pada saat ini ibu-ibu mereka sedang menghadapi tuntutan hukum.

“Mudah-mudahan, dengan diberikannya bantuan ini, akan membuat kedua Balita juga anak-anak lain dari para IRT yang terjerat hukum bisa kuat menghadapinya,” kata HBK.

Me (*)

Masyarakat memanfaatkan aplikasi Siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Aplikasi Siaga NTB menjadi wadah edukasi kebencanaan bagi masyarakat, untuk mengetahui apa saja jenis bencana, bagaimana penanggulangan dan melaporkan titik terjadinya bencana.

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengatakanya saat rapat Aplikasi Siaga NTB bersama dengan Asisten III, BPBD NTB, Dinas Kominfotik NTB, Bappeda NTB dan DPMPD Dukcapil NTB yang berlangsung di Pendopo Wagub, Senin (22/02/21).

“Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui aplikasi ini, ketika membuka aplikasinya masyarakat paham dengan kebencanaan dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya,” tegas Umi Rohmi.

Aplikasi Siaga NTB akan terkoneksi dengan Kabupaten/Kota, sehingga warga seluruh NTB dengan sigap melaporkan berbagai kejadian kebencanaan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan misi “NTB Tangguh Bencana” dengan cepat terealisasi.

“Seluruh kepala desa nanti akan menginformasikan kepada warga desa untuk menginstal aplikasi siaga, agar masyarakat dari berbagai penjuru desa dapat ikut serta melaporkan,” tuturnya.

Wagub menghimbau, masyarakat memanfaatkan aplikasi siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya.

“Masyarakat desa kabupaten kota  menjadi tidak awam terhadap bencana dan paham, sehingga apa yang akan dilakukan pada saat bencana terjadi dapat dilakukan seperti misalnya terjadi gempa, maka sudah tersedia SOP apa yang harus dilakukan, titik kumpul dan sebagainya,” tuturnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Zaenal Abidin, terus mengupayakan agar aplikasi siaga NTB dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan aplikasi, tercatat sebanyak 591 user yang menginstall aplikasi siaga” ungkapnya.

Zaenal yang didampingi tim akan mengintegrasikan aplikasi siaga NTB dengan aplikasi BMKG NTB agar pemberirahuan mengenai kebencanaan langsung dari stakeholder terkait.

“Harapan kami selanjutnya akan mengkoneksikannya dengan aplikasi BMKG semoga segera dapat bisa diakses masyarakat,” jelasnya.

Dalam aplikasi siaga dapat diinstal melalui aplikasi PlayStore dan terdapat beberapa fitur yang dapat diakses, antara lain fitur laporkan bencana, info cuaca, info bencana, peta lokasi penting,  berita, edukasi bencana dan SOP, gallery, nomor penting, artikel dan notifikasi.

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH., MH mengungkapkan, masyarakat sebagian besar sudah menerima edukasi kebencanaan. Adanya aplikasi semakin memperbanyak wadah bagi masyarakat desa untuk dapat memperoleh edukasi kebencanaan.

“Alhamdulillah rata-rata desa sudah terinvestasi dengan bencana dan sudah sebagian besar sudah mendapatkan informasi kebencanaan, semoga aplikasi siaga ini dapat segera jadi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat” tuturnya.

Sher@DiskominfotikNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si mengatakan, tak ingin kasus viralnya kasus pengerusakan pabrik atau gudang tembakau tersebut menjadi bola liar, yang menggelinding mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kombes Pol. Artanto melalui siaran pers yang diterima media, Sabtu (20/2) malam, menegaskan, pihak Polres Lombok Tengah yang menerima laporan kasus pengerusakan sesuai Pasal 170 KUHP itu, telah melakukan proses hukum sesuai prosedur.

Seperti diketahui, marak dan viralnya kasus pengerusakan pabrik atau gudang tembakau, diduga dilakukan empat ibu rumah tangga atau IRT di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, yang berujung penahanan bersama dua anak di bawah umur lima tahun (balita).

“Pihak Polres Lombok Tengah telah melakukan lebih dari dua kali mediasi keduabelah pihak untuk penyelesaiannya, namun tidak ada titik temu dan kesepakatan, kemudian penyidik melanjutkan proses penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

“Selama proses itu (penyidikan dan penyelidikan, red) Polisi tidak melakukan penahanan,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Kombes Artanto, pihak Polres Lombok Tengah melanjutkan laporan menjadi berkas perkara. Setelah dinyatakan P21(Lengkap) berkas tersebut diserahkan dan atau dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya.

“Jadi, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada penahanan selama proses hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah,” tutupnya.

Me (*)

BLK harus mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan, mengikuti kebutuhan dinamika pasar kerja 

LOTIM.lombokjournal.com —

Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di Lombok Timur NTB menggenjot berbagai Pelatihan berbasis  kompetensi terampil. Tujuannya, Menyiapkan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk mengisi bursa kerja nasional maupun internasional

Termasuk menyiapkan NTB sebagai tuan rumah perhelatan dunia motorGP 2021 di KEK Mandalika Lombok Tengah. Mandalika merupakan destinasi eksotik yang tidak hanya menjadi kebanggaan indonesia, juga dikagumi dunia.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si mengatakan, keberadaan (KEK Mndalika ) harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Anak-anak NTB, tidak boleh hanya jadi penonton. Tetapi sebaliknya harus menjadi pelaku utama dan tuan rumah di daerahnya sendiri,”  ungkap Menaker yang didampingi Gubernur Zulkieflimansyah, dan Bupati Lombok Timur, Sukisman Azmi, saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Pariwisata, sekaligus Workshop Balai Pelatihan Kerja (BLK) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Sabtu (20/02/21) di Lombok Timur.

Menurut Menaker, BLK harus mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan, mengikuti kebutuhan dinamika pasar kerja sekaligus mampu berperan mengurangi penggangguran.

Ia menyebut NTB sebagai penyumbang TKI terbesar di luar negeri, wajib membekalinya dengan kompetensi yang memadai sebelum berangkat. Bila tidak memiliki kompetensi dan sertifikat pelatihan, maka tidak bisa ke luar negeri.

“Itulah peraturannya yang harus diikuti dan diterapkan secara tegas sebagai bentuk perlindungan pada PMI kita,” tegasnya.

Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan, keberadaan BLK merupakan media menyiapkan tenaga kerja di sektor pariwisata. Mengingat kebutuhan tenaga kerja di NTB yang menjadi daerah superprioritas dan menyambut kegiatan besar seperti MotoGP Mandalika.

“Tenaga kerja ini harus diisi oleh SDM yang terampil guna mendukung even-event dunia,”kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat diperlukan masyarakat untuk meng-upgrade kapasitasnya. Masyarakat  NTB  tidak hanya bisa menjadi tuan rumah yang baik, harus menjadi pemain di daerah sendiri.

Tapi juga bisa dimanfaatkan di belahan bumi mana pun. Gubernur menitipkan rasa bangganya kepada 50 orang peserta pelatihan yang akan dilatih selama 27 hari tersebut.

Bupati Lombok Timur Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M., mengaku kehadiran BLK sangat menunjang untuk perkuatan skill masyarakat.

“Berikan pelatihan sebanyak-banyaknya kepada kami, sehingga masyarakat kami memiliki keterampilan untuk siap bekerja dimanapun maupun untuk membuka usaha sendiri dan berwraswasta,” pinta Sukisman.

Dalam kegiatan itu dilakukan penyerahan  lahan secara simbolis seluas 3,5 Ha untuk perluasan area BLK Lotim.

edy-Tim@diskominfotik_ntb

Di tengah pandemik Covid-19, Indonesia termasuk NTB tidak panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan

lombokjournal.com –

Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Abidin NW Gerisak, Semanggeleng, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur diberi perhatian khusus oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Ponpes ini dinilai peka membaca peluang, dan serius dalam melaksanakan amanah. Ponpes Darul Abidin NTB Gerisak berhasil mengembangkan dan membudidayakan perikanan darat ikan lele dengan pola Bioflok.

Apa yang dilakukan Ponpes Darul Abidin ini diharapkan menjadi penyemangat  dan bisa ditularkan ke  Pondok Pesantren lainnya se NTB.

HaI itu diugkapkan Wabub saat menghadiri panen perdana budidaya ikan lele dengan pola Bioflok di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak, Sabtu (21/02/21). Saat itu Wagub didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelauta NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si.

Masyarakat lainnya bisa mengadopsi kemandirian pangan menuju ketahanan pangan berbasis masyarakat  yag dimulai dari lembaga Ponpes.

Wagub mengaku tidak khawatir meski bencana seberat apa pun, termasuk saat bangsa ini  tengah dilanda Covid-19. Sebab tidak akan merasa panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan lainnya.

Dikatakan, di tengah Covid-19 ini  bangsa-bangsa lain banyak yang terpuruk akibat ketahanan pangannya terganggu. Namun Indonesia termasuk di NTB masih bisa eksis dengan adanya pertanian, perikanan, perkebunan ataupun hasil  laut.

“Dan secara swadaya dan kebersamaan masyarakat kita bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.  Dan tentunya secara bertahap kita bisa meningkagtkan ekonomi pesantren kita dari waktu ke waktu,” jelas Ummi Rohmi panggilan Wagub.

Wagub yang dikenal sebagai salah satu perempuan insfiratif di Indonesia ini menegaskan, pemerintah  hanya bisa mensuport dan mempasilitasi ekonomi masyarakat.

Terkait hasil tergantung masyarakat sendiri dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diupayakan untuk bisa berkembang dengan hasil yang lebih meningkat .

Wagub dari lingkungan pesantren ini mengingatkan, agar bantuan pemerintah itu jangan sampai tidak berbekas atau hilang begitu saja. Bantuan yang diberikan pemerintah haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya untuk dikembangkan.

Menurutnya, Ponpes sejatinya mengajarkan bekerja keras dan memilki kemandirian. Semangat belajar dan tak pernah puas atas suatu keberhasilan, menjadi pemicu keberhasilan-keberhasilan berikutnya.

“Para pengurus dan para santri harus terus belajar dan menimba ilmu tanpa henti. Tiori itu penting, namun haruslah diimbangi dengan aplikasinya di lapangan melallui praktik-praktik yang terus-menerus sehingga akan menempa karakter santri menjadi santri yang kuat, mandiri dan siap terjun ke masyarakat dengan bekal keilmuan dan kewirausahaan yang sudah diperoleh selama di pesantren,” kata Wagub.

Diingatkan, agar pengurus dan santri di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak ini tetap memelihara kesehatan di tengah Covid-19. Wagub meminta agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan tidak perlu khawatir untuk menerima vaksin pada saatnya.

“Karena dengan kesehatan yang terjaga semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan apapun usaha kita akan bisa lebih produktif,” pungkas Wagub.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si menjelaskan, bantuan bagi pembudidaya ikan lele ataupun ikan lainnya dengan pola Bioflok berasal dari Balai Budidaya Perikanan Lombok.

Dan Pemprov tetap melakukan pendampingan dan mendorong para pembudidaya baik yang ada di pesantren maupun masyarakat lainnya bisa mengembangakan budidaya ikan dengan pola Bioflok ini.

“Pola seperti ini dilakukan agar masyarakat juga bisa meningkatkan nilai tambah bagi prekonomiannya. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelauta dan Perikanan akan terus memperbanyak pola budidaya perikanan seperti ini di selururuh NTB,” kata mantan Karo Organisasi Setdaprov NTB ini.

her-ikp-kominfotik