Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati serah terima memori jabatan kepada Bupati Lombok Utara periode 2021-2026, H Djohan Sjamsu SH di Aula Kantor Bupat, Senin (01/03/21).

Acara itu disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi mewakili Gubernur NTB.

Asisten I Pemprov NTB Dra Hj Baiq Eva Nurcahya Ningsih MSi dalam sambutannya menyampaikan, serah terima jabatan dari Plh Bupati kepada Bupati Lombok Utara menjadi saksi untuk sertijab serta pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di KLU periode 2021-2026.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga kegiatan utama setelah pilkada, yaitu pelantikan, serah terima jabatan dan terakhir pidato pertama Bupati dan Wakil Bupati di hadapan DPRD.

“Hari Jum’at (26/02/21) sudah kita laksanakan pelantikan bupati dan walikota se-NTB yang dipusatkan di provinsi dan berjalan lancar. Pelaksanaannya sebagian melalui virtual. Hari ini Sertijab dan sebentar lagi pidato pertama di DPRD, semoga rangkaian ini bisa dilaksanakan dengan lancar,” pesannya.

Dikatakannya, sesuai laporan Pj Sekda KLU, kondisi saat ini KLU dalam keadaan kondusif dan seperti apa yang dipesankan Gubernur NTB saat pelantikan bahwa mulai saat dilantik maka tidak ada lagi yang pro sana pro sini, semua bersatu dalam pelaksanaan pembangunan di KLU.

“Harapan kami pada eksekutif supaya program-program bisa diselenggarakan, mari saling mendukung,” tandasnya.

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyampaikan, selaku bupati terpilih, tentu berharap  penyerahan ini bukan hanya Bupati dan Wakil bupati yang bertanggung jawab, tetapi semua perangkat OPD yang menjadi tugas kedaerahan ke depan.

“Sesuai penjelasan Plh Bupati (Pj Sekda) tadi, banyak hal yang menjadi atensi kita 5 tahun ke depan yang paling besar adalah Rumah Tahan Gempa (RTG). Ada belasan ribu RTG harus terselesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Dan kami ingin, kita semua bertanggung jawab, walaupun tidak berada dalam lingkup BPBD, tetapi kita semua harus mampu bekerja sama karena waktu kita sampai April. Kita mulai dengan tekad harus mampu menyelesaikannya. Dibentuk tim khusus untuk masalah RTG supaya jelas, mulai dari mana nanti,” tuturnya.

Dijelaskan bupati, dengan kondisi Covid-19 bukan hanya melanda KLU, tapi melanda dunia, dengan keterbatasan-keterbatasan ini, mari kita mulai bekerja sama.

Bupati Djohan mengajak bekerja kompak, jangan ada kelompok sana kelompok sini dan dirinya juga ingin masyarakat bersatu. Lebih-lebih KLU sampai saat ini mendapat predikat daerah tertinggal.

“Saya ingin OPD kerja disiplin dan bersungguh-sungguh, karena selain kita bertanggung jawab kepada institusi, juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, Tuhan YME. Saya ingin tanamkan kepada kita semua, mari kita bekerja sama. Banyak hal yang belum kita selesaikan seperti Jadup, RTG. Kita juga berpikir untuk menghidupkan kembali pariwisata sebagai pendapatan terbesar daerah,” imbuhnya.

Bupati Djohan mencontohkan, bidang pertanian cukup tangguh dalam menangani Covid, maka bidang pertanian harus bergerak bagaimana mendampingi UMKM.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara yang mengemban amanah kembali menjadi Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati mengatakan, selama sembilan hari mengemban amanah sebagai Plh Bupati Lombok Utara.

“Seperti yang disampaikan Gubernur NTB, pertama tugas dirinya mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan yang kedua adalah Penanganan Covid-19. Karena jni program prioritas NKRI. Bahkan tahun 2021 ada refocusing anggaran. Ketiga Penanganan RTG. Ini memang sedikit terkesan lambat. Besok pagi akan diberikan rekening terhadap KK yang tidak bermasalah,” tandasnya.

Menurutnya, tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan cukup baik, karena didukung OPD. Jika tidak ada OPD dan multipihak lainnya, maka saya mungkin tidak bisa menjalankan amanah sebagai Plh Bupati.

BACA JUGA:

Pidato Pertama Bupati Djohan Sjamsu di DPRD Lombok Utara

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama bupati, wabup dan Forkopimda KLU.

Tampak hadir Wabup, Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi SIP, Sudirsah Sudjanto SPdB, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin SHI, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Ketua TP PKK Dra Hj Galuh Nurdiah, Pimpinan Penyelenggara Pemilu, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

sap

SID diminta berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum

MATARAM.lombokjournal.com —

Memiliki data yang aktual dan akurat adalah kunci menuntaskan masalah kesehatan lebih cepat. Dan  untuk mendapatkan data tersebut, dibutuhkan sistem yang tepat serta sinergitas yang kuat dari setiap stakeholders terkait.

Terkait dengan data kesehatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) besutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

Sebuah aplikasi pelaporan rutin administrasi Posyandu, yang sekaligus menjelma sebagai bank data.

Dalam kunjungan tim Summit Institute For Development (SID), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta SID berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum.

“SID sekiranya bisa duduk bersama dengan stakeholders terkait, bagaimana mengintegrasikan aplikasi SIP yang sudah ada agar bisa berfungsi secara maksimal,” pesan Ummi Rohmi, Senin (01/03/21) sapaan akrab Wagub.

Dalam kunjungan Wagub bersama Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Dewan Pembina Dan penasihat (Dr Anuraj Shankar DSc) Chief Secretary Officer (Annisa Dwi Utami,M Gizi) dan Senior Research Officer (Yuni Dwi Setiyawati,MHID).

Menurut Ummi Rohmi, pendataan kesehataan yang baik dari dusun melalui posyandu dapat memudahkan Puskesmas dalam pendataan di tingkat desa.

Jika data kesehatan bisa dipetakan skala dusun dan desa, maka permasalahan kesehatan yang ada bisa lebih jelas dilihat. Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Jika memiliki data yang valid maka akan mudah menentukan lokus permasalahannya sehingga penyelesaian bisa lebih tepat sasaran,” jelas Wagub.

Menurutnya, selain data, kerja sama yang solid antar stakeholders dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Hal tersebut diamini oleh, Dr Anuraj Shankar DSc, Chief Secretary Officer SID.

Menurut Anuraj, NTB memiliki Sumber Daya Manusia yang potensial dan mumpuni, tetapi yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana menyatukan SDM yang luar biasa tersebut, agar bekerjasama secara sistematis dan solid dalam menuntaskan masalah kesehatan.

“The key is, i think, getting the People to work together. (Kuncinya, saya pikir, adalah bagaimana membuat orang-orang mau bekerjasama),” katanya.

Novita/diskominfotikntb

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Warga NW diserukan membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing

LOTIM.lombokjournalcom –

Semangat warga Nahdlatul Wathan (NW) tidak surut untuk merayakan Hari Jadi ( HADI) ke 68 organisasi Nahdlatul Wathan yang jatuh pada tanggal  1 Maret 2021, meski di engah pandemic Covid-19.

Tidak seperti perayaan hari jadi (HADI) tahun-tahun sebeumnya, kai ini perayaanya akan memanfaatkan layanan  platform teknologi virtual.

Termasuk untuk kegiatan pra HADI yang kemaren  dilakukan Webinar tentang pesantren, kemudian lomba klip video Mars HADI NW via online.

“Semua beragam kegiatan tersebut sebagai ikhtiar keluarga besar NW  dalam  memutus mata rantai penyebaran Covid- 19,” kata Ketua PWNW NTB sekaligus Ketua Panitia HADI ke 68 NW, TGH LG Khairul Fatihin, di sela persiapan HADI NW,  Minggu (28/02/21).

Ketua Umum PBNW, Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH LG Muhammad Zainuddin Atsani, mengungkapkan dalam merayakan HADI tahun ini, diinstruksikan semua warga Nahdlatul Wathan di Nusantara,  bahkan di luar negeri, untuk membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing.

“Ini (pembacaan Hizib NW red) serentak atau istilah yang kami buat Nusantara Berhizib saat perayaan HADI ke 51 pada tahun 2017 lalu, sebagai bentuk kesyukuran atas masih eksisnya organisasi NW yang dirikan Ninikda Maulanasyaikh Pahlawan Nasional asal NTB pada 1 Maret 1953 silam,” katanya.

Pria yang akrab disapa Syaikhuna Tuan Guru Bajang ini menambahkan  kegiatan secara virtual ini dilakukan  guna mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai  penyebaran virus  covid-19.

“Jadi kami imbau kepada warga NW di seluruh pelosok Nusantara agar tetap menjaga protoko l kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lengah karena covid-19 ini memang ada dan sangat berbahaya,” ujarnya.

Mei

Tim gabungan razia sejumlah room karaoke yang teris, dan memeriksa idenita satu per satu pengunjung dan para wanita partner song (PS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Mataram, dirazia jajaran Bidang Propam Polda NTB bersama Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI dari TNI AD, AL, dan AU yang menggelar operasi penegakan disiplin bersama Sabtu (27/02/21) malam.

“Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan Polri, bahwa sinergitas TNI-Polri harus lebih harmonis lagi dalam setiap kegiatan,” jelas Kabid Propam Polda NTB, Kombes Pol Awan Hariono di sela kegiatan Sabtu malam.

Operasi Bersama ini sekaligus untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri di Mataram dan NTB pada umumnya.

Awan menegaskan, operasi bersama itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti kejadian di Jakarta. Razia penegakan disiplin di Mataram dilakukan untuk memastikan tidak ada anggota TNI dan Polri yang berada di tempat hiburan malam.

BACA JUGA: Shalat Idhul Ada dan Pelaksanaan Qurban, Ini Isi Edaran Menag

“Menindaklanjuti kejadian di Jakarta dimana ada oknum anggota Polri yang melakukan tindakan yang melanggar norma dan tindak pidana di tempat hiburan. Oleh karena itu, kita tindaklanjuti dengan kegiatan operasi penegakan disiplin bagi anggota Polri dan TNI yang berada di tempat hiburan,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus penembakan oleh oknum anggota Polri di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi pada Kamis malam (25/02), salah satu korbannya anggota TNI.

Kasus ini sudah ditangani Mabes Polri, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan agar soliditas dan sinergitas TNI-Polri harus terus ditingkatkan.

“Perintah atasan jelas, tidak boleh ada anggota TNI-Polri yang berada di tempat hiburan. Apabila ditemukan, khususnya anggota Polri, maka akan kita tindak tegas,” kata Kombes Awan.

Operasi bersama melibatkan sekitar 30 anggota tim gabungan ini menyasar The Plaza Karaoke & Lounge Lombok dan The Kingsman Resto & Lounge di kawasan Cakranegara, Kota Mataram, dan beberapa tempat karaoke lainnya.

Dalam razia ini, tim gabungan memeriksa sejumlah room karaoke yang terisi. Pengunjung dan para wanita partner song (PS) diperiksa identitasnya satu persatu.

Tercatat lebih dari 20 room karaoke yang diperiksa petugas gabungan. Petugas gabungan juga mengingatkan para pengunjung dan karyawan tempat hiburan untuk tetap mentaati protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam razia Sabtu malam, tim gabungan tidak menemukan adanya anggota TNI-Polri yang berada di tempat hiburan malam.

“Operasi sinergi TNI-Polri tidak menemukan adanya anggota yang berada di tempat hiburan,” kata Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol Awan Hariono.

Namun demikian, petugas gabungan mengingatkan dengan tegas agar para pengelola tempat hiburan untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga peraturan tentang pembatasan jam malam.

“Kepada pengunjung kita edukasi juga tentang pencegahan Covid-19, sementara pengelola hiburan malam kita ingatkan untuk mentaati prokes dan aturan pembatasan jam malam yang berlaku, yakni sampai pukul 22.00 Wita,” ujarnya.

Me

Gubernur yang dikenal cemerlang saat menjadi Bupati Bantaeng itu, Sulawesi Selasan itu ditangkap saat tidur di rumah dinasnya

lombokjournal.com –

JAKARTA:  Meski pernah meraih penghargaan bergengis Bung Hatta Anti Korupsi pada 2017, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, akhirnya ditangkap juga dengan tuduhan korupsi di Makassar oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan korupsi, Jum’at (26/02/21) malam.

Nurdin ditangkap saat tidur di kediaman gubernur di ibu kota Sulawesi Selatan, dan menerbangkannya semalaman ke Jakarta.

Dalam operasi hai Jum’at itu, pihak KPK juga menangkap lima orang lainnya, termasuk pejabat senior Sulawesi Selatan dan pengusaha. Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Namun Ali belum mengungkapkan rincian tentang kasus tersebut. Dikataannya, para penyelidik masih bekerja untuk mengumpulkan lebih banyak bukti.

Saat tiba di markas KPK di Jakarta, Sabtu, Nurdin sempat memberi keterangan singkat pada wartawan.

“Saya sedang tidur, [saat mereka datang] menjemput saya,” kata Nurdin.

Penangkapan Nurdin mengejutkan banyak orang dengan rekam jejaknya sebagai pejuang antikorupsi saat Gubernur berusia 57 tahun itu masih menjadi bupati di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Di bawah dua periode kepemimpinan Nurdin, pendapatan per kapita daerah Bantaeng tumbuh hampir enam kali lipat menjadi Rp 41,6 juta ($ 2.910) pada 2018 dari Rp 7,1 juta pada 2008, seperti teungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Porsi rumah tangga miskin turun menjadi 9,2 persen dari total rumah tangga di kabupaten tersebut dari 40 persen selama periode tersebut, menurut perhitungan Jakarta Globe berdasarkan data lembaga.

Nurdin kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018, berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman, adik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sebagai wakilnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sosial (PKS) mendukung Nurdin dalam pemilihan tersebut, yang dimenangkannya dengan kemenangan telak melawan tiga calon lainnya.

Penghargaan Bung Hatta Anti Korupsi

Nurdin Abdullah meraih penghargaan Bung Hatta Anti Korupsi pada 2017. Sebelumnya, tooh yang pernah memperoleh penghargaan ini, antara lain Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya.

Inisiatif Nurdin untuk membenahi pengelolaan anggaran daerah dan transparansi dengan melibatkan polisi dan kejaksaan dalam pengawasannya, mengesankan Para juri Anugerah Antikorupsi Bung Hatta

Para juri juga mengatakan bahwa Nurdin berhasil memperkuat departemen inspektorat kabupaten, menutup banyak peluang korupsi.

Bivitri Susanti, salah satu juri penghargaan 2017, mengatakan saat itu, penghargaan diberikan kepada pejabat publik yang “menciptakan sistem antikorupsi”, dan mereka memperluas pengaruh kepemimpinannya kepada konstituennya.

Karena itu, Bavitri hari Sabtu mengaku sangat kecewa atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

“Proses pemilihan [Anugerah Antikorupsi Bung Hatta] sangat ketat. Selain masukan dari masyarakat, rekam jejaknya juga diverifikasi langsung di lapangan,” kata Bivitri.

Para juri saat itu berharap Nurdin, serta para penerima penghargaan lainnya, menjadi penggerak dan inspirasi sikap antikorupsi bagi pejabat pemerintah lainnya.

Penerima penghargaan yang erasal dari kalangan pemerintah menjadi penyemangat dan inspirasi bagi pemberantasan korupsi di pemerintahan. Namun perkembangan setelah pemberian penghargaan tidak dapat dikendalikan.

“Meskipun mereka menandatangani pakta integritas ketika mereka menandatanganinya. menerima penghargaan tersebut, ” ujar Bavitri.

Rr / JakartaGlobe

Kepala Daerah di Kabupaten/Kota diminta bersikap kritis dan “cerewet”, khususnya terkait program Pemerintah Provinsi NTB

lombokjournal.com —

MATARAM :

Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, M16 menilai masalah pandemi dan aspek ekonomi menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah yang dilantik hari Jum’at (26/02/21) lalu. Selain itu, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan akan jadi sorotan.

Enam Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2020  di Provinsi NTB sudah dilantik, masing-masing ialah Walikota/Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan  TGH. Mujiburahman, Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan  Drs. Dahlan M. Noer

“Dalam masa pandemi ini, para kepala daerah itu nggak perlu muluk-muluk dulu. Tugas berat yang menanti enam kepala daerah ini kan jelas, masalah pandemi Covid-19 ini. Jadi harus ada strategi dan inovasi yang nyata,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH, Sabtu (27/02) di Mataram.

Pria yang akrab disapa Didu ini mengatakan, masa pendemi ini merupakan masa ujian para pemimpin di daerah. Di satu sisi aturan dan protokol kesehatan untuk menekan laju angka penyebaran Covid-19 harus ditegakkan, sementara di sisi lain aktivitas perekonomian masyarakat juga harus diupayakan bisa terus berjalan, agar dampak ekonomi tidak terlampau berat bagi masyarakat.

“Ini kan seperti anomali. Nah Kepala Daerah harus punya terobosan. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan menekan angka Covid-19 dan di saat yang sama ada kebijakan agar perekonomian, khususnya UMKM atau segmen menengah ke bawah bisa terus bertahan,” ujar Didu.

Dicontohkannya, di sektor pariwisata angka kunjungan menurun drastis akibat pembatasan bepergian. Sektor pariwisata kini tinggal berharap kunjungan domestik dan lokal juga kegiatan-kegiatan MICE yang bisa diharapkan.

Namun, untuk “kue kecil” ini pun para pelaku pariwisata masih menghadapi cukup banyak kendala, meski hampir semua destinasi wisata di Lombok saat ini sudah bersertifikat CHSE ( Cleanly, Healtly, Safety dan Environment ) dan menerapkan protokol kesehatan.

Didu mengungkapkan, di kawasan Kuta Mandalika misalnya, para pelaku pariwisata tak bisa berbuat banyak. Event yang diselenggarakan banyak tertunda, sekalipun mentaati protokol kesehatan dan CHSE.

“Padahal Kuta Mandalika kan masuk dalam kawasan destinasi super-prioritas dan penerapan protokol kesehatan serta CHSE-nya sudah dilakukan optimal. Apalagi dengan pelaku UMKM di destinasi yang tidak superprioritas, pasti akan lebih kesulitan untuk bangkit di masa pandemi ini,” papar Didu.

Pilot Project Zona Hijau

Pemda Kabupaten dan Kota di NTB bisa mulai dengan membentuk zonasi atau kawasan pilot project Zona Hijau. Bisa dimulai dari destinasi wisata yang sejak beberapa bulan terakhir memang dimatangkan pola CHSE dan protokol kesehatannya oleh Kemenparekraf.

“Harus ada semacam percontohan. Misalnya di Lombok Tengah, KEK Mandalika bisa jadi pilot project Zona Hijau. Aktivitas di sana bisa dilonggarkan, karena sudah jelas ada CHSE dan penerapan prokes yang standar. Nah, di daerah lain juga bisa menetapkan salah satu destinasi untuk percontohan,” katanya.

Ia menilai, masalah pandemi Covid-19 harus dilakukan percepatan, di saat program vaksinasi terus berjalan. Pola yang dilakukan di kawasan pilot project zona hijau nantinya bisa direplikasi ke kawasan dan lingkungan lainnya secara bertahap.

“Saya yakin kalau ini dilakukan masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan baik, sementara di sisi lain aspek ekonomi juga tetap berjalan. Karena pandemi ini nggak bisa diselesaikan langsung dan menyeluruh. Selesaikan per zonasi, walau pelan tapi pasti ada hasilnya,” katanya.

Selain soal pandemi dan ekonomi, Didu menambahkan, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah.

“Anomali cuaca ekstrim saat ini menimbulkan potensi bencana. Ini juga harus disikapi para Kepala Daerah dengan menyiapkan mitigasi yang tepat,” katanya.

Terobosan Out of Box

Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi menekankan, Kepala Daerah harus punya terobosan yang out of the box dalam melewati masa pandemi saat ini.

“Masalah kawasan atau zonasi percontohan zona hijau ini menarik. Kepala Daerah harus bisa berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 dan stakeholders terkait untuk membahasnya,” kata Ruslan Turmuzi.

Menurutya, di zona percontohan ini, bisa disimulasikan bagaimana aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Istilah new normal akhirnya bisa kita lihat pola nyatanya di kawasan percontohan ini, jelasnya.

Beralih soal isu lingkungan, Ruslan mengatakan, Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota harus mulai bersikap kritis dan “cerewet”. Terutama terkait program Pemerintah Provinsi NTB yang berkaitan dengan isu lingkungan, contohnya Program Zero Waste.

“Kepala Daerah bisa mengkritisi, apa yang baik dari program Zero Waste ini dan apa yang belum berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi sampai kepada apa saja support Pemprov ke daerah untuk mensukseskan program ini. Zero Waste hanya satu contoh saja,” tukasnya.

Me

Mataram akan menggalakkan program kampung sehat

MATARAM.lombokjournal.com –

Walikota Mataram terpilih, H. Mohan Roliskana menyebut anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tahun 2021 terfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

“Kita sembuh dulu lah. Anggaran kita (akan) lebih banyak terserap ke sana (penanganan Covid-19),” ujarnya kepada lombokjournal.com usai berpidato dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram dalam rangka ‘Penyampaian Pidato Sambutan Sebagai Walikota Mataram Hasil Pilkada Serentak’ di  Hotel Grand Legi, Jumat (26/02/21) malam.

Untuk diketahui Rapat Paripurna tersebut jadi sidang pertama yang diikuti Mohan dan ia menyampaikan pidato perdananya setelah Jum’at pagi dilantik dan diambil sumpahnya  sebagai Walikota Mataram.terpilih dalam Pilkada Serentak 2020.

Dengan difokuskannya anggaran Pemkot Mataram untuk Covid-19, hal itu tentu berdampak tersendatnya upaya pemulihan ekonomi kota yang pertumbuhan ekonominya cenderung terpuruk.

“Situasi itu memang memperihatinkan ya. Tapi itulah, yang penting kita sehat dulu. Covid (diselesaikan) dulu, baru mempersiapkan rencana-rencana pembangunan ke depan,” katanya.

BACA JUGA:

Pidato Walikota Mataram, Ungkapkan Spirit Hadapi Tantangan Kota

Disinggung mengenai langkah kongkrit penanganan Covid-19 di Kota Mataram, pihaknya menyebut akan menggalakkan kembali program kampung sehat sebagai salah satu program unggulan.

“Menggerakkan lagi kampung sehat, saya kira itu bisa efektif,” jelasnya.

Ast

Tantangan besar yang kini dihadapi yaitu untuk survive di tengah pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Sambutan Waikota Mataram, H Mohan Roliskana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram dalam rangka ‘Penyampaian Pidato Sambutan Sebagai Walikota Mataram Hasil Pilkada Serentak’, dinilai mempunyai spirit kuat membangun Kota Mataram.

Penilaian itu disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, di  Hotel Grand Legi, Jumat (26/02/21) malam.

Pidato Walikota Mataram dalam Rapat Paripurna itu menyampaikan beberapa hal spesifik, sebagai catatan apa yang akan dilakukan pemimpin kota ke depan. Selain itu, merupakan penegasan komitmen walikota.

“Dalam pidato pertama sebagai Walikota Mataram, disampaikan kecintaanya pada kota Mataram. Dalam pidato sambutan itu tersirat keinginan kuat untuk bangkit. Dan walikota akan bekerja all out untuk menghadapi tantangan besar yang saat ini dhadapi kota Mataram,” ujar Didi pada lombokjournal.com usai Rapat Paripurna.

Dijelaskan, tantangan besar yang kini dihadapi yaitu untuk survive di tengah pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi kapan berakhirnya.  Kota Mataram yang masuk wiayah yang kategorinya zona belum aman, tidak ada aktifitas (ekonomi) yang berlangsung normal.

“Membangun ekonomi di tengah pandemi tidak mudah. Pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Sangat sulit (tidak bisa) untuk mencapai target pertumbuhan yang ideal,” ungkap Didi.

Menurutnya, sebelum berkecamuk pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Mataram sangat tinggi yang bisa mencapai rata-rata 7 hingga 8 persen di tahun 2020.

Tapi di tengah pandemi saat ini, bila pertumbuhan ekonomi bisa mencapai setengah saja dari tahun sebelumnya dinilai Didi sudah luar biasa. Pertanyaannya, mampukah Pemerintah Kota Mataram mengejar pertumbuhan ekonomi setengah saja selama tahun 2021?

Diakuinya, tantangan yang dihadapi Walikota Mohan sangat besar. Sebab ia harus memimpin kota dengan keterbatasan tiNggi, pekerjaan rumah banyak, di pihak lain ekspektasi publik sangat besar, padahal anggaran serba terbatas.

“Karena itu dituntut kecermataan dalam mengelola keterbatasan,” ujarnya.

Displin Protokol Kesehatan

Didi Sumadi menyampaikan, di tengah situasi keidakpastian diharapkan semua pihak meningkakan disiplin melaksanakan protokol Kesehatan (prokes).

“Pelaksanaan prokes tidak sebatas 3M (Mmakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) tapi membuat standar sama tentang aturan yang dilakukan dalam semua aktifitas,” katanya.

Hal itu berarti tidak terbatas pada aktifitas masyarakat umum, tapi juga di kantor-kantor, yang kini cenderung menjadi klaster baru penularan Covid-19.

BACA JUGA: Walikota Mohan Fokus Penanganan Covid-19

Menurutnya, semua itu bagian dari upaya mengatasi pandemi, menuju masyarakat Mataram sehat. Sebab hal itu merupakan syarat untuk mulai mebangun ekonomi.

“Tapi di luar tantangan besar yang dihadapi, saya optimis, kepemimpin Mohan. Saya optimis karena dengan kapasitas, pengalaman, itegritas, ditambah dengan usia yang masih muda dan bersemangat. Itu jadi modal menjadi ebih akseetarif dan progresif,” ungkap Didi.

Rr

Menghadirkan NTB Bersih dari polusi

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. PLN, memproduksi 152 jumlah kendaraan listrik yang dibuat oleh IKM NTB. Ini jadi bukti bahwa NTB mampu memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikanya saat melauncing Era Kendaraan Listrik Untuk NTB Gemilang, bertajuk “Hadirkan Energi Bersih di Provinsi NTB Wujudkan Visi  NTB Asri dan Lestari” di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jumat (26/02/21).

“Era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama Negara Amerika Serikat, Eropa bahkan Cina akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Jadi kita bukan latah ikut – ikutan bahwa NTB akan menggunakan mobil dan motor listrik, tetapi ini adalah tuntutan dunia” tutur Doktor Zul.

Dokter Zul juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB, karena telah berhasil membuktikan kepada dunia, bahwa NTB mampu membuat berbagai inovasi yang bisa bersaing dikancah internasional, seperti kendaraan listrik, coldstorage, alat rapid test antigen dan lain sebagainya.

“Kita buat motor listrik di NTB untuk menunjukkan kepada dunia. Jangankan produk sederhana, kalau dikasih kesempatan, UKM kita bisa memproduksi coldstorage, motor listrik, bahkan kemarin dunia menjadi saksi Universitas Mataram mampu membuat alat Rapid Test Antigen buatan NTB sendiri,” pungkasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran, bersama dengan seluruh karyawan PT. PLN mengadakan roadshow dari Kantor PLN dalam rangka ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik telah hadir di NTB. Sesuai dengan program NTB Gemilang yakni menghadirkan NTB Bersih dari polusi.

“Kami mengusulkan untuk membentuk komunitas kendaraan listrik Mataram sehingga dengan adannya komunitas ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penggunaan kendaraan listrik jauh lebih baik karena banyak sekali manfaat, antara lain lebih hemat dan menghadirkan energi bersih,”tutur Lasiran.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda, berharap agar kendaraan listrik di NTB dapat terus berkembang sehingga dari PLN akan terus memberikan support Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan kendaraan listrik mengisi energi.

“PLN telah menyiapkan 170 SPKLU, yakni tempat untuk pengisian baterai yang tersebar di wilayah NTB. Kami juga berharap agar NTB dapat terus menambah armada kendaraan listrik sehingga kami dapat terus mensuport,” tuturnya.

Pada acara tersebut juga telah dilakukan pemberian penghargaan atas dukungan mewujudkan NTB Asri dan Lestari kepada PLN dan pengukuhan Komunitas Kendaraan Listrik Mataram yakni “Mandalika”. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pelopor kendaraan listrik bebas polusi di NTB yang diterima oleh Matriks B dari Bima, SMKN 3 Mataram, SMKN SMKN 1 Lingsar, Lebui, NgebUTS, Motor sampah listrik solar cell, Grab, Gesit dan Gojek.

Salah satu kendaraan listrik yang mengundang perhatian adalah Dokar Listrik (Dolis). Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram Ruju Rahmat, S.Pd., M.T., menjelaskan bahwa Dolis ini dibentuk oleh tiga jurusan yakni jurusan otomotif, kelistrikan dan pengelasan yang dibuat selama 4 – 5 bulan.

“Dolis ini kedepan akan menjadi angkutan alternatif minimal dikawasan khusus yakni dikawasan wisata, seperti gili dan Kawasan hotel” jelasnya.

Sher@DiskominfotikNTB