Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB menandatangani MoU Bidang Kekayaan Intelektual

MATARAM.lombokjournal.com —

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.menekankan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap suatu inovasi maupun suatu hasil produk. Hal itu menjadi prasyarat mutlak agar bisa bersaing pada kompetisi pasar global.

Persaingan di era digitalisasi saat ini, banyak terjadi pengklaiman terhadap hasil karya yang memiliki inovasi maupun kekayaan Intelektual,  suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

Jika HAKI ini tidak dijaga sangat merugikan orang-orang yang betul-betul menggagas dan menciptakan inovasi. Sebaliknya, jika perlindungan HAKI dijaga sangat membantu menjaga keberlangsungan inovasi, dan masyarakat bisa meraup keuntungan.

“Pencipta atau pemilik produk dapat memiliki hak untuk mematenkan karya atau produknya dan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil kreativitas,” kata Lalu Gita.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB di Bidang Kekayaan Intelektual, di Hotel Aruna, Senggigi, Kamis (04/03/21).

Dikatakan, banyak produk-produk baik itu jasa, budaya, kesenian dan jenis lain yang dihasilkan masyarakat NTB, belum terdaftar pada HAKI. Dikhawatirkan produk-produk tersebut diklaim pihak-pihak lain, danmengkomersialisasikannya secara masif.

“Masyarakat kita harus difasilitasi dan dibimbing supaya memahami tentang pentingnya kekayaan intelektual ini,” harap Miq Gite sapaan Sekda.

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Kemenkum HAM NTB. Dengan banyaknya HAKI yang terdaftar, menjadi modal berharga bersaing dipasar global.

Pemrov. NTB menyampaikan apresiasi, di tengah pandemi Covid-19, sudah mengingatkan masyarakat untuk berbenah untuk segera melakukan kerja-kerja administrasi, mendaftarkan karya-karya intelektual yang dimiliki.

“Sehingga begitu Covid berlalu, sudah siap bertempur dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB,  Haris Sukamto, menegaskan, ia  tidak ingin warga NTB kecewa di kemudian hari, ketika apa pun yang dimiliki diklaim atau dipatenkan hak intelektualnya oleh daerah lain atau negara lain.

“Jangan sampai kita baru tergopoh-gopoh, saat orang lain mematenkan karya tersebut. Kenapa itu ada disana sedangkan itu milik kita,” tegasnya.

Sukamto mengajak merubah pola pikir, betapa pentingnya  melindungi kekayaan intelektual, guna mewujudkan kemajuan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal maupun personal.

Seperti perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pembangunan nasional khususnya di wilayah NTB.

“Sehinga penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual, untuk pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual, perlindungan hukum KI, pertukaran informasi dan data inventarisasi intelektual komunal dan personal dapat terlaksana dengan baik ,” tutupnya

Kegiatan ini dihadiri, Assisten I dan Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov. NTB, Direktur KI Kemenkum HAM NTB dan pejabat lingkup Kemenkum HAM NTB serta perwakilan kabupaten/kota se-NTB.

edy-Gery/Rr

Diingatkan, memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka Rapat Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (Pemda) 2022 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara.

Acara berlangsung di Aula Bupati, Selasa (03/03/21), yang dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda KLU, Kepala OPD, Camat Se-KLU, serta undangan lainnya.

Bupati mengatakan, masa transisi rencana pembangunan 5 tahun dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru, sesuai amanat Undang-undang harus berjalan secara paralel dan stimulan.

RPJMD tahun 2021 sampai 2026 adalah dokumentasi pembangunan penjabaran visi misi bupati dan wabup terpilih yang memasuki tahapan rangcangan awal, satu proses yang harus dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana telah diatur dalam Permendagri.

“Untuk itu diperlukan kesepahaman kita dalam menyinergikan aspek politik, partisipatif, dan aspek topdown yang menjadi pendekatan perencanaan daerah,” kata Bupati.

Aspek tersebut merupakan visi misi prioritas bupati, maupun prioritas nasional dan prioritas provinsi.

Menurut Bupati, masa awal RPJMD 2021-2026 pembangunan di Lombok Utara menghadapi tantangan yang berat. Belum tuntasnya RTG tahun 2018 kita dihadapkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lombok Utara tahun 2020 tumbuh negatif atau minus sebesar 7,4 persen dengan aspek berdampak berat pada sektor akomodasi, sektor makan minum, atau aktivitas pariwisata hingga menghadapai penurunan pertumbuhan sebesar minus 48 persen.

“Dampak kesehatan, dan dampak ekonomi harus  ditangani secara paralel dan sesegera mungkin dapat meminimalkan angka kemiskinan di KLU ini,” tuturnya.

Dikatakan, beberapa hari kemarin pihaknya menerima rilis BPS tentang meningkatnya angka kemiskinan Provinsi NTB periode September 2020 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTB termasuk KLU.

“Pada kesempatan ini, saya menegaskan kembali pertama, permasalahan yang paling urgen diselesaikan adalah pembangunan RTG. Saya mengajak kita semua jajaran birokrasi pelayanan publik yang didukung oleh masyarakat dan swasta berkerja sunguh-sungguh kompak bersatu. Kita mesti segera mengaktifkan kembali obyek pariwisata, mengaktifkan UMKM, mendorong secara kontinyu pertanian,” tegasnya.

Diingatkan,  memori pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bukan, hanya berorientasi pada output semata. Hasil itu akan berimplikasi pada manfaat bukan hanya pada penyerapan anggaran semata.

“Saya minta kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam perencanaan pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai target yang akan kita tetapkan,” tandasnya.

Bupati Djohan mempertegas, dalam perencanaan program kegiatan dan subkegiatan harus benar-benar dibuat untuk masyarakat Lombok Utara. Pedomannya pada visi misi kepala daerah terpilih, dengan tujuan secara garis besar untuk meningkatkan perekonomian serta menyejahterakan masyarakat.

APBD Lombok Utara mengalami penurunan cukup drastis, bupati mengharapkan dalam penyusunan program dan kegiatan mesti benar menyentuh masyarakat Lombok Utara.

“Saya yakin penguatan ekonomi 2021 dapat ditopang dengan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan serta sektor pendukung lainnya,” urainya.

Dalam kondisi kebencanaan maka perencana program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasa-biasa saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan dan kerja keras yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan padat karya supaya dapat menyerap tenaga kerja lokal dalam rangka memberikan pekerjaan kepada masyarakat Lombok Utara.

Koordinator Pelaksana yang juga Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, dalam laporannya menyampaikan Forum OPD merupakan salah satu proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai sejak tanggal 4 Januari 2021.

“Hari ini kita melaksanakan Forum OPD dalam rangka penyelarasan apa yang telah kita rumuskan, apa yang telah kita tuangkan dalam rencana kerja awal OPD disandingkan dengan usulan yang telah diinput di Musrenbang Kecamatan,” tandasnya.

Ditambahkan, pihaknya mengemas kegiatan dengan merujuk perkembangan nasional terbitnya berbagai regulasi tahun 2021.

“Dapat kami sampaikan angka APBD 915 miliar, namun terbitnya PMK 17 menyebabkan kita kehilangan 31,9 miliar dengan kebijakan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen kemudian ditambah pagu DAK dengan RK sehingga total penurunan daerah kita sekitar 31,9 miliar. Adapun isu yang diangkat dalam bidang ekonomi fokus pada pemilihan PAD dan Pariwisata sesuai arahan bapak bupati. Kemudian pemulihan sektor UMKM, pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan peningkatan sektor pertanian,” jelasnya.

Tujuan dari FPD sejatinya dalam rangka penyelarasan program pemda, supaya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam visi misi.

sap

MATARAM.lombokjournal.com –

Para anggota DPRD Kota Mataram antusias disuntik vaksin Covid-19, dan antusiasme tersebut selain ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga sebagai ‘jawaban’ DPRD Kota Mataram terkait isu dampak buruk vaksin terhadap kesehatan.

“Masyarakat tidak usah takut (divaksin). Saya sehat, aman,” ujar salah seorang anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyayu Ernawati kepada lombokjournal.com, Rabu (03/03/21).

Dikatakan, marak isu dampak buruk terhadap kesehatan pasca disuntik vaksin adalah berita bohong.

Karenanya masyarakat tak perlu risau. Ia pun menghimbau masyarakat sukarela mengikuti kebijakan pemerintah kaitannya dengan vaksinasi.

“Silahkan masyarakat ramai-ramai datang Puskesmas untuk suntik vaksin. Aman sehat dan merdeka,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Darma BS menegaskan suntik vaksin di lingkup DPRD Kota Mataram adalah hal prinsip yang harus dilaksanakan.

Setelah anggota dewan, semua pegawai lingkup sekretariat DPRD Kota Mataram juga akan divaksin.

“Jadwal kita menyusul setelah anggota dewan,” jawabnya.

BACA JUGA: 39 Anggota DPRD Kota Mataram Divaksin

Untuk diketahui, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi jadi anggota dewan kota pertama yang menerima suntik vaksin. Didi divaksin sehari pasca divaksinnya presiden Joko Widodo.

“Hanya untuk 39 anggota. Untuk ketua sudah,” ungkap Aria Darma.

Ast

Provinsi NTB salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki kekayaaan akan produk-produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM), yang telah berhasil menembus pasar-pasar nasional maupun intermasional

LOTENG.lombokjournal.com —

Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) sesi I yang bertajuk “Eksotisme Lombok” yang dibuka Bank Indonesia (BI), untuk mendukung Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata, yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah-NTB, Rabu (03/03/21).

Pembukaan pameran KKI yang berlangsung secara virtual itu disaksikan secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Komunikasi,  Informatika Johnny G Plate.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan, pameran kali ini mengangkat tema “Eksotisme Lombok” untuk mendorong dan mengenalkan berbagai produk-produk UMKM masyarakat Lombok yang didukung penuh oleh kementerian lembaga.

Tentu pengembangan produk UMKM dengan memanfaatkan inovasi digitalisasi teknologi yang berkembang saat ini. Pameran ini akan digelar selama satu bulan penuh di NTB, sejak 3 – 31 Maret 2021.

“Hari ini adalah milik para UMKM masyarakat NTB. Mari kita mulai beli dan belanja produk-produk hasil karya UMKM masyarakat NTB. Karena kami yakin bahwa UMKM adalah pilar yang sangat penting untuk ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Gubernur BI juga memborong produk perhiasan dan kerajinan mutiara yang diproduksi oleh UMKM Indah Mutiara Lombok, dengan melakukan transaksi pembelian langsung kepada owner perhiasan mutiara.

“Saya juga mengajak para kementerian dan lembaga untuk bersama-sama membeli produk-produk NTB,” ajaknya.

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki kekayaaan akan produk-produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM), yang telah berhasil menembus pasar-pasar nasional maupun intermasional.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengapresiasi atas terobosan Bank Indonesia sebagai platform untuk mendorong, mengangkat, dan membesarkan UMKM Indonesia, baik di tingkat nasional hingga global.

Terutama manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM/IKM di NTB untuk terus mengembangkan dan meningkatkan berbagai hasil produk-produk yang berkualitas dan membanggakan.

“Eksotisme Lombok yang kami tawarkan bukan hanya potensi alam dan produk-produk souvenir yang bisa dibawa pulang. Akan tetapi potensi dan kapasitas SDM begitu luar biasa,” ungkap Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul menjelaskan, selama pandemi Covid-19 mewabah, ternyata memberi angin segar bagi penguatan SDM dan pemulihan ekonomi yang mampu dibangun oleh masyarakat NTB.

Potensi SDM dan IKM/UMKM NTB bukan hanya mempu menghasilkan pakaian adat, makanan ringan, masker, kain tenun dan sebagainya. Tetapi mereka mampu menciptakan mesin-mesin canggih yang tidak kalah saing dengan mesin-mesin buatan pabrik ternama.

“Mesin-mesin itu telah mampu meningkatkan hasil produktifitas ekonomi kita yang diproduksi di NTB,” ungkap gubernur bangga di hadapan para menteri.

Kata Guberur Zul, peningkatan produksi melalui mesin-mesin yang tumbuh dari tangan-tangan hebat anak NTB merupakan program industrialisasi yang terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi NTB.

Diharapkan dengan hadirnya IKM-IKM yang berbasis teknologi ini mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

“Motor listrik, sepeda listrik, mesin pencacah dan teknologi lainya berhasil kami buat. Apakah kemudian NTB akan membangun pabrik motor listrik? Saya kira tidak. Tapi kami hanya ini katakan, kalau motor listrik yang canggih ini mampu diproduksi di NTB mestinya IKM/UMKM kita mampu menghasilkan mesin pertanian, peternakan dan lain sebagianya,” jelas Dr. Zul sembari menunjukan satu unit motor listrik buatan lokal di hadapan para menteri.

Menteri Ajak Borong Produk UMKM NTB

Pada pembukaan KKI kali ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, produk-produk UMKM Provinsi NTB, seperti komoditas kopi dan komoditas hasil pertanian lainnya banyak diminati oleh pasar manca negara.

ini membuktikan produk NTB begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Bulan ini, kita mengangkat produk-produk NTB. Saya berharap dengan adannya gerakan ini dapat memotivasi seluruh UMKM  untuk berlomba-lomba menghasilkan produk-produk terbaik. Mari kita belanja dan beli produk para UMKM NTB,” ajak Luhut yang saat itu mengenakan tenun buatan NTB.

Untuk menggeliatkan produk-prosuk UMKM NTB, Menteri Luhut juga berkesempatan membeli kain tenun motif bintang dan bulan hasil produk UMKM Galang Songket asal Desa Sukarara, Lombok Tengah.

Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan, Provinsi NTB bukan hanya akan dikembangkan pembangunan destinasi pariwisata super prioritas dalam hal ini KEK Mandalika. Pihaknya akan terus mendorong dengan memberi harapan kepada produk-produk lokal NTB bisa mendunia.

“Kita dukung terus produk-produk NTB. Salah satu kunci untuk mempercepat pengembangan produk-produk itu adalah memanfaatkan teknologi digitalisasi bagi UMKM-UMKM NTB,” harapnya.

Bersamaan dengan menteri lain, Sandiaga Uno juga berkesempatan membeli kain tenun ikat produksi UMKM tenun Lombok Timur.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan Menteri Komunikasi, Informatika Johnny G Plate. Usai digelar di NTB, pameran KKI 2021 dijadwalkan akan digelar di Jawa Barat pada April untuk sesi kedua.

Kemudian sesi ketiga akan digelar di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Mei 2021 mendatang.

Manikp@kominfo.

Lembaga legislatif berperan aktif mengupayakan agar masyarakat kota Mataram terhindar dari pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

39 anggota DPRD Kota Mataram secara bergiliran menerima suntik vaksin Covid-19, berlangsung di ruang Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram , Rabu, (03/03/21).

Dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, wakil rakyat di Kota Mataram tidak melibatkan anggota keluarganya.

Dari pantauan lombokjournal.com di lapangan, nampak anggota yang sedang menunggu giliran ‘menggoda’ anggota lain yang tengah disuntik. Beberapa bahkan meminta momen suntik vaksin tersebut diabadikan dengan foto dan video.

Para anggota DPRD Kota Mataram itu tampak antusias menanti giliran divaksin suntikan vaksin corona buatan Sinovac

Ketua DPRD Mataram, H Didi Sumardi mengatakan,  vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di DPRD Kota Mataram ini merupakan bagian dari ihtiar memerangi dan mengakhiri pandemi Covid-19.

“Upaya ini (vaksinasi) sangat penting segera dilakukan, khususnya untuk wakil rakyat, mengingat Kota Mataram masih termasuk zona belum aman,” tutur Didi pada lombokjournal.com.

Menurut Didi, lembaga legislatif berperan aktif mengupayakan agar masyarakat kota Mataram terhindar dari pandemi Covid-19. Dengan masyarakat yang sehat segera bisa dilakukan pembangunan ekonomi.

“Saya mengajak seluruh anggota DPRD Kota Mataram, sekaligus menghimbau masyarakat, mari bersama kita sukseskan vaksinasi yang tengah dijalankan pemerintah, dan jika telah divaksin tolong selalu berjuang melawan virus corona dengan terus meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan 5M sampai pandemi berakhir,” kata Didi Sumardi.

Sekretaris DPRD Kota Mataram Lalu Aria Darma BS yang ditemui lombokjournal.com di sela-sela kegiatan menyatakan, semua anggota dewan antusias menanti jadwal pelaksanaan suntik vaksin.

Antusiasme tersebut diketahui Aria Darma ketika pihaknya mengirimkan pemberitahuan melalui aplikasi WhatsApp.

“Bisa dilihat kehadirannya, semua antusias. Selain pemberitahuan tertulis, kami juga mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp,” ujarnya.

Untuk jadwal vaksinasi hari ini, Aria Darma menyebut ditujukan hanya kepada 39 anggota. Sementara Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi telah lebih dulu menerima suntik vaksin yakni sehari pasca divaksinnya Presiden Joko Widodo.

“Hanya untuk 39 anggota. Untuk ketua sudah,” ujarnya.

BACA JUGA:

AnggoIa DPRD Kota Mataram Himbau Masyarakat Tak Usah Takut Divaksin 

Sementara untuk jadwal vaksin ke seuruh ASN di secretariat DPRD Kota Mataram menunggu jadwal selanjutnya.

“Ini prinsip. Kesekretariatan juga sangat antusias. Kami menunggu jadwal selanjutnya dalam waktu dekat,” ungkap Aria Darman.

Ast

Ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan berat dan menanjak,  jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km penuh batu dan licin akibat hujan

LOBAR.lombokjournal.com –

Saat berkunjung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (03/03/21),   Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. minta, agar ke depan TPA ini dimaksimalkan dengan baik.

Kawasan ini agar  tertata indah, hijau, asri dan menjadi lokasi yang indah, nyaman untuk dikunjungi oleh siapa pun.

TPA Regional Kebon Kongok, merupakan lokasi pembuangan sampah warga Kota Mataram dan Lombok Barat seluas 8 hektar.

“Terkait hal-hal yang sifatnya mendukung penataan kawasan ini agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (DLHK) NTB terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk instansi vertical, agar apa yang dihajatkan untuk penataan TPA yang lebih asri bisa segera diwujudkan,” kata Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub NTB.

Wagub melihat kecepatan penumpukan dan pengananan sampah masih belum seimbang. Karena itu solusinya dibutuhkan space untuk menata TPA  Kebon Kongok yang asri sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Selain itu, menyelesaikan permasalahan penambang batu jangan sampai berkonflik dengan warga setempat.

“Karena itu  peran aktif Pemda dan Polres Lombok Barat melakukan tindakan persuasif untuk mencari win-win solution agar keberadaan Kebon Kongok sebagai satu-satunya TPA Regional wilayah Nusra ini bisa lebih tertib,” tukasnya.

Dalam peninjauan Wagub didampingi Asisten I Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si dan Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK)  Ir. Madani Mukarom, BScF., M.Si.

Ia minta dicarikan  alternatif jalan lain pengangkutan sampah di luar jalur saat ini. Untuk masalah ini perlu melakukan koordinasi dengan pihak BWS. menertibkan lokasi TPA Kebon Kongok agar bersih dari aktifitas lain.

Selanjutnya menganggarkan pengembangan lahan TPA Kebon Kongok dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk pengukuran batas wilayah TPA milik Pemprov. Selanjutnya pembentukan Tim Apraisal  untuk pengadaan lahan melalui APBD.

“Kita juga butuh penambahan alat berat berupa  Excavator, Bulldozer dan Dump truck sebanyak 3 unit. Kita juga perlu . Untuk hal ini diminta untuk koordinasi dengan PUPR terkait operasional alat berat. Selain itu perlu dilakukan hilirisasi TPA seperti RDF, SRF, pemilahan sampah untuk pirolisis 5-10 ton/hari, bata plastik , pembuatan kompos, biogas dimana MoU dengan PT Geo Trash dipercepat,” kata Wagub.

Ia minta kajian untuk menjadikan UPTD Kebon Kongok menjadi Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) dengan terlebih dahulu menyiapkan tenaga SDM yang mumpuni untuk segala kegiatan di TPA Regional Kebon Kongok.

Sosialisasi ke masyarakat

Di tempat Pengolahan Limbah Medis (TPLM) Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong , Lombok Barat, dingatkan kepada DLHK NTB dan Muspika Kecamatan dan aparat Desa Buwun Mas untuk terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Agar keberadaan Pabrik Pengolahan Limbah Medis ini bisa diterima dan tidak merugikan masyarakat.

DLH Provinsi NTB diminta secara proaktif melakukan koordinasi dengan steakholder terkait sehubungan dengan perbaikan jalan akses menuju lokasi pengolahan limbah medis dari pintu masuk dari Dusun Lemer.

Persoalan listrik dan air juga harus segera dikoordinasikan dengan instansi terkait. Agar limbah medis ini kelak bisa beroperasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menuju ke lokasi pengolahan limbah medis, Wagub bersama rombongan melewati medan yang cukup berat dan menanjak. Pasalnya jalan menuju ke lokasi yang berjarak kurang lebih 2,5 Km, penuh bebatuan dan lumpur akibat hujan yang turun deras beberapa hari terakhir.

Bahkan untuk kembali ke jalan pintu masuk saja Wagub bersama rombongan memilih jalan kaki ketimbang  menggunakan kendaraan sembari menyapa warga setempat.

herikp-kominfotik

Bukan hanya berhenti memiliki great design dalam jangka panjang,   great design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan kebijakan dan perencanaan-perencanaan

MATARAM.lombokjournal.co —

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) secara virtual pada Rabu, (03/03/21).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc hadir dalam rapat virtual itu bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia menghadiri Rakernas BNPB yang dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.

Presiden Jokowi minta kepada tiap daerah menerapkan secara nyata implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana dari 35 negara yang ada di dunia. Ditambah lagi dengan adanya bencana non alam seperti pandemi Covid-19, masalah ekonomi dan kesehatan harus diselesaikan secara bersamaan.

Menurut Presiden, point pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki great design dalam jangka Panjang. Tapi great design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan kebijakan dan perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.

“Serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan. Bukan di atas kertas saja,” pesan Presiden.

Dijelaskan Presiden, seluruh lembaga harus mengimplementasikan kerja cepat, inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga nasional maupun internasional.

Dalam rakornas tersebut, Presiden juga menjelaskan empat point penting di antaranya, pemerintah diminta untuk mengutamakan pelaksaan aturan di lapangan, kebijakan pengurangan resiko bencana harus benar-benar terintegrasi.

“Tidak boleh ada ego sektoral ego daerah. Semuanya terintegrasi. Benar-benar mendukung satu sama lain,” tegas Presiden.

Selain itu, manajemen tanggap darurat serta kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat paska bencana diminta untuk terus diperbaiki.

Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan kecepatan respon harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan semua rencana kontigensi dan rencana darurat harus dapat diimplementasikan.

Presiden menekankan, kecepatan adalah kunci untuk mengurangi jatuhnya korban.

“Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang kebencanaan harus terus menerus ditingkatkan. Mulai dari lingkup sosial yang paling kecil yaitu keluarga,” pesannya.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dalam kesempatan itu menjelaskan, dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Februari 2021, di Indonesia telah terjadi 3253 bencana dengan rata-rata kurang lebih 9 bencana per hari.

Bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Kerugian bahkan ditaksir hingga 22 triliun lebih disetiap bencana.

Namun dengan adanya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, BNPB terus berupaya untuk melakukan mitigasi hingga penanggulangan bencana untuk meminimalisir korban dan kerugian yang ditimbulkan.

“Kami telah, masih, dan akan terus berupaya mengimplementasikan arahan presiden sebaik mungkin,” tandas Doni Monardi.

novita, diskominfotikntb

Pembangunan pos keamanan akan dilakukan di 30 titik yang dinilai rawan di Kab. Lombok Tengah, masing-masing 15 titik di Kab. Loteng bagian utara dan 15 titik di Kab. Loteng bagian selatan, dari 120 titik yang akan dibangun dan tersebar di P. Lombok

LOTENG.lombokjournal.com –

Yayasan Haji Bambang Kristiono (HBK) PEDULI membangun Pos Keamanan di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Pos Kamling tersebut akan berada di perbatasan Desa Kidang dan Desa Marong.

Pembangunan Pos Keamanan tersebut diselesaikan atas kerjasama dengan Pam Swakarsa Gagak Hitam. Juga hasil gotong royong antara Kepala Desa Kidang dan Kepala Desa Sukadamai.

Tenaga Ahli HBK wilayah Lombok Tengah sekaligus Koordinator HBK Peduli Kab. Loteng , M. Taufiq Syamsuri mengatakan, HBK adalah figur yang sangat peduli terhadap kondisi keamanan masyarakat. Sehingga titik rawan terjadinya tindakan-tindakan kriminal kemudian dibangun Pos Keamanan.

“Beberapa minggu yang lalu kita diperintahkan Pak HBK terkait titik rawan di bagian timur selatan. Jadi solusinya dibuatkan pos siskamling bekerjasama dengan Pam Swakarsa Gagak Hitam,” katanya, Selasa (02/03/21).

Saat ini pembangunan telah mencapai 75 persen. Pembangunan tersebut juga membuat warga sangat antusias.

“Sudah mencapai 75 persen atas hasil gotong royong semua pihak. Warga sangat antusias dengan adanya pembangunan pos keamanan ini,” ujarnya.

Selain membangun pos keamanan, disitu juga nantinya akan dipasang lampu penerangan jalan umum (PJU). Kondisi yang sebelumnya gelap dan rawan, nantinya akan berubah menjadi terang dan aman.

“Juga akan dilakukan pemasangan PJU di setiap pos keamanan yang dibangun,” imbuhnya.

Pembangunan akan dilakukan di 30 titik yang dinilai rawan di Kab. Lombok Tengah, masing-masing 15 titik di Kab. Loteng bagian utara dan 15 titik di Kab. Loteng bagian selatan, dari 120 titik yang akan dibangun dan tersebar di P. Lombok.

Pembangunan 15 titik JPU untuk Kab. Loteng bagian selatan akan diprioritaskan di empat Kecamatan, masing-masing adalah Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya.

“Nanti di 15 titik Kab. Loteng bagian selatan ini akan kita pasang masing-masing satu PJU. Sehingga akan membuat titik yang rawan tindak kriminal ini menjadi terang,” ujarnya.

Pembangunan pos keamanan tersebut sekaligus menjadi salah satu ikhtiar HBK PEDULI untuk mendukung KEK Mandalika dan MotoGP Mandalika.

Nantinya KEK Mandalika akan menjadi lokasi kunjungan favorit wisatawan asing, sehingga faktor keamanan harus menjadi prioritas.

“Tentunya ini sebagai salah satu ikhtiar kita bersama dalam mendukung KEK Mandalika. Keamanan daerah harus menjadi prioritas untuk menjamin setiap kegiatan di sana terlaksana dengan aman,” tukas Taufiq Syamsuri.

Kepedulian HBK

HBK merupakan Anggota DPR RI yang mewakili Dapil NTB-II/P. Lombok. Ia juga menjadi Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Berada di Partai besutan Prabowo Subianto ini, HBK dikenal sering membantu dan menolong warga. Dia selalu hadir pada saat masyarakat membutuhkan.

HBK yang dikonfirmasi terkait bantuan pembangunan pos keamanan ini, mengatakan pada Rabu tanggal 3 Maret 2021 besok akan dilakukan penyerahan dana oleh HBK PEDULI untuk pembangunan pos keamanan yang diwakili oleh Ketua HBK Peduli Prov. NTB, yakni Ali Ustman Ahim kepada pimpinan Gagak Hitam.

“Besok pagi akan dilakukan penyerahan dana bantuan untuk pembangunan pos keamanan disana melalui Ketua HBK PEDULI Prov. NTB sdr. Ali Ustman Ahim,” kata HBK.

Dia juga mengatakan, proyek strategis nasional KEK Mandalika harus didukung dengan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Soal keamanan, tidak hanya dilakukan oleh aparat, namun juga butuh sinergi dengan masyarakat.

“Program strategis nasional KEK Mandalika membutuhkan sinergi semua pihak untuk menjaga kondusivitas keamanan wilayahnya. Untuk itu masyarakat juga harus diberikan peran dalam menjaga keamanan,” ujarnya.

Salah satu cara menjaga keamanan ini kata HBK, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk menjaga kampung mereka sendiri. Apalagi, wilayah di sana sangat dekat dengan KEK Mandalika.

“Salah satunya dengan membangun pos keamanan, agar secara rutin masyarakat dapat menjaga kampungnya sendiri. Sehingga tidak lagi menjadi rawan tindak kriminal,” sambungnya.

HBK juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bergotong royong dalam membangun pos keamanan di beberapa titik yang dinilai rawan.

“Terimakasih untuk semua Kepala Desa, para warga, Pam Swakarsa Gagak Hitam dan pihak-pihak lainnya yang telah bergotong royong dalam membangun pos keamanan desa ini,” ucap pria yang dijuluki Samurai Prabowo ini.

Me

NW punya tugas penting menyiapkan SDM yang tidak saja unggul, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sekaligus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kokoh

LOTIM.lombokjournal.com –

Perayaan puncak Hari Jadi ( HADI) ke 68 organisasi Nahdlatul Wathan pada 1 Maret 2021, dirayakan melalui offline dan online. Untuk offlinenya, peserta yang hadir sangat terbatas yang dipusatkan di halaman Masjid Jamik Darul Quran wal Hadits NW Anjani, Senin (01/03/21).

Untuk online panitia menyediakan aplikasi Zoom Meeting yang diikuti 31 provinisi, Pengurus Wilayah NW se Indonesia yang dibuka dengan pembacaan Hizib bersama.

Wakil Presiden RI , Prof Dr KH. Ma’ruf Amin, dalam sambutan secara virtual mengatakan, momen HADI NW ke 68,  akan semakin kuat dalam khittahnya dan terus bersinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun negeri.

NW adalah organisasi kemasyarakat Islam terbesar di Pulau Lombok NTB yang didirikan  TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pada tanggal 1 Maret 1953. Saat ini NW mengelola sejumlah pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi yang perkembangannya cukup pesat.

“Alumninya pun telah cukup banyak yang berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan  dan lembaga lainnya. Untuk itu, atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap pengurus NW,” kata KH Ma’ruf Amin ,

Wapres berharap, ke depan NW terus mengembangkan peranan dalam mendidik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, tidak saja di wilayah NTB namun memperluas jangkaunnya secara Nasional.

Hal ini sangat penting karena kualitas SDM yang unggul adalah kunci keberhasilan pembangunan Indonesia.

“Oleh karena itu, pengabdian pendidikan NW terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembangunan baik daerah maupun Nasional,” tandasnya.

Karena itu, NW, lanjut Wapres memiliki tugas penting menyiapkan SDM yang tidak saja unggul, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta memiliki keimanan dan ketaqwaan (Imtaq) yang kokoh.

“Saya juga berharap peran NW sebagai pusat dakwah washatiyah terus dipertahankan dan diperkuat seiring dengan perjalanan dan dinamika masyarakat,” imbuhnya.

Dalam era teknologi digital ini, kata mantan Ketua MUI Pusat ini, dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi.

Hal ini bukanlah satu pilihan tapi sudah menjadi keharusan karena sudah menjadi  bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.

Sehigga dapat dipastikan ajaran Islam sebagai agama yang washati lebih mampu menjangkau secaraluas dan dapat berkontribusi positif dalam memberikan kesejukan dan kedamaian kepada masyarakat.

NW yang lahir dari pendidikan pesantren, selain memperkuat masalah pendidikan dan dakwah, juga perlu melakukan upaya –upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan missi besar NW.

Dalam kaitan ini NW perlu mengambil peran pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, baik sektor keuangan maupun sektor riil, semisal Baitul Mal wa Tamwil dan koperasi syariah.

Sedang disektor riil dapat dikembangkan program seperti one pesantren one produk yang sudah berjalan di banyak daerah.

“Saya ucapkan selamat Hari jadi NW ke 68 semoga terus jaya dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa,”tutupnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil MPRRI Zulkifli Hasan yang mengakui, perjuanagn Maulansayikh bersama NW yang telah banyak berkontribusi kepada bangsa sehingga layak disematkan gelar Pahlawan Nasional, sebagai bentuk pengakuan dan perhargaan dari bangsa tercinta ini.

“Sangat layak Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainudin diangkat jadi Pahalwan Nasional, karena jasa-jasa beliau cukup besar,” katanya via meeting zoom.

Nusantara Berhizib

Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang, KH Muhammad Zainuddin Atsani, dalam pidatonya mengungkapkan,  dalam merayakan HADI tahun ini kita sudah instruksikan semua warga Nahdlatul Wathan di Nusantara dan bahkan di luar negeri untuk membaca hizib secara serentak yang dimulai pukul 08.00 Wita di tempat masing-masing.

“Ini (pembacaan Hizib NW red) serentak atau istilah yang kami buat ‘Nusantara Berhizib’,  saat perayaan HADI ke 64 pada tahun 2017 lalu, sebagai bentuk kesyukuran atas masih eksisnya organisasi NW yang dirikan Ninikda Maulanasyaikh Pahlawan Nasional asal NTB pada 1 Maret 1953 silam,” urainya.

Lebih jauh  Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, kegiatan secara virtual ini kita lakukan untuk mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran covid-19.Selain itu soal vaksinasi, PBNW mendukung penuh dilakukan vaksinasi covid – 19 untuk warga NTB dan Indonesia pada umumnya sebagai upaya mencegah dan memutus rantai penularan covid-19 secara bertahap.

“Untuk itu PBNW mengimbau warga NTB dan warga Indonesia secara umum tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mengkonsumsi makanan sehat dengan  memperbanyak konsumsi sayuran hijau,  rajin olah raga serta senantiasa berpikiran positif,”ajaknya.

Terkait yang disinggung Wapres soal pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga ditengah pandemi covid 19 ini , PBNW mengimbau kepada masyarakat luas untuk mulai memanfaatkan lahan maupun pekarangan ruang dengan tanaman-tanaman pangan sebagai upaya menghemat pengeluaran Rumah Rangga.

Selain itu, PBNW mengajak masyarakat NTB mulai mentradisikan pola konsumsi diversifikasi pangan uuntuk menghindari ketergantungan pada satu jenis makanan pokok saja.

“Untuk itu PBNW berharap Pemerintah Daerah mulai mensosialisasikan program yang terkait pentingnya ketahanan dan diversifikasi pangan lebih dini ke masyarakat NTB, ” tandas RTGB Zainudin Atsani.

Di akhir pidatonya Syaikhuna Tuan Guru Bajang, menyampaikan terima kasih kepada Pamanda Wapres KH Maruf Amin dan Wakil Ketua MPRRI Zulkifli Hasan, atas berkenannya memberikan sambutannya.

“Khusus Wapres, saya panggil pamanda, karena kebetulan istri saya adalah keponakan pak Wapres KH Maruf Amin,”tutupnya.

Selanjutnya Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi, menegaskan bahwa kedudukan yang ia rasakan selama ini merupakan keberkahan yang didapat dari Maulanasyaikh.

“Oleh karena itu, mari meraih keberkahan dengan mengikuti arahan dan keputusan pemimpinan. Saya sendiri merasakan keberkahan itu dari Maulanasyaikh,” ungkapnya dengan haru.

Wabup menyampaikan bahwa dalam memajukan NW itu harus menguatkan persatuan semua warga NW secara kolektif.

“Dalam NW yang dipimpin Syaikhuna Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, akan meraih kejayaannya jika semua taat dan tunduk atas instruksi pimpinan NW,” katanya

Rumaksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada NW yang terus memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

“Mari kita tingkatkan persatuan kita, dan tetap menjaga protokol kesehatan covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HADI ke 68 NW, TGH LG Khairul Fatihin mengatakan perayaan HADI tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan jamaah berkumpul mendengar pengajian. Tahun ini, perayaan HADI memanfaatkan teknologi atau secara virtual.

“Termasuk kegiatan pra HADI yang kemarin kita lakukan Webinar tentang pesantren, kemudian lomba klip vedio Mars HADI NW via online. Semua itu kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- 19,” tukas Ketua PW NW NTB

Hadir secara offline, dari kalangan pejabat, Kepala Dinas social NTB H Ahsanul Kahliq, mewakili Gubernur NTB, Kepala BIN Daerah NTB, Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi, Utusan Korem Wirabakti NTB, Kapolres Lotim, Dandim Lotim.

Sedang kalangan internal, hadir Rois Am Dewan Musytasar PBNW, Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin AM, Ketum PBNW Tuan Guru Bajang, KH Muhammad Zainuddin Atsani, bersama jajarannya, dan para Masyaikhul Mahad NW Anjani.

Me

Ditegaskan Bupati, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menyampaikan pidato pertamanya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada paripurna masa sidang I tahun dinas 2021, di Ruang Paripurna DPRD, Senin (01/03/21).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Mariadi SAg bersama Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati serta anggota DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan siapapun Bupati dan Wakil Bupati periode ini sungguh berat pekerjaannya, sungguh berat tanggung jawabnya.

Dua tahun yang lampau Lombok Utara dilanda gempa bumi. Kemudian setahun kemarin terdampak wabah pandemi Covid-19, melanda daerah, negara bahkan dunia internasional.

“Karena itu, untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang pertama ingin kita kompak, kita harus tetap utuh bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai partnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik,” tutur bupati.

Menurutnya, tak bisa santai 5 tahun ke depan ini, belasan ribu masyarakat masih di tenda pengungsian gempa atau rumah sementara.

“Tantangan kita berat, oleh karenanya DPRD dan eksekutif ini (perlu) satu bahasa, satu keputusan menghadapi persoalan-persoalan daerah. Lebih-lebih daerah kita ini masih menjadi daerah tertinggal. Satu-satunya di NTB walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar,” imbuhnya.

Bupati Djohan juga menyoroti lapangan kerja yang terdampak pengaruh Covid-19. Daerah KLU masih miskin, dulu waktu dirinya memulai memimpin (2011-2016) angka kemiskinan daerah mencapai 43,14 persen sampai hari ini belum separuh diturunkan dalam sekian tahun.

Dikatakannya, perlu program apa yang harus dilakukan sekarang, dalam mengantisipasi program kemiskinan besok.

Menurutnya pula, dulu dirinya ingat karena saat sebagai sekda pertama dan bupati pertama, tujuan pokok niatnya adalah percepatan perkotaan Tanjung sebagai ibu kota kabupaten.

Karena Tanjung sebagai kecamatan sempit, sehingga pembangunan (perkantoran dan sarana umum) disebar ke daerah-daerah kecamatan lain.

“Dengan terbangunnya kantor-kantor dari barat ke timur itu, tentu ekonominya lancar. Semuanya kita lakukan di sini. Kota Tanjung sebagai ibukota kabupaten, batas tata ruang Kota Tanjung itu ada di Kali Lempenge sehingga Polres ada di situ. Statistik ada di situ, Kementerian Agama di situ, BPN di situ bahkan Kodim pun dipersiapkan di situ. Masa perangkat daerah semuanya di sini (areal perkantoran),” tandasnya.

Ia berniat mengembalikan kantor-kantor dimana tempat semula, supaya aman nyaman bekerja. Karenanya, diminta kesepahaman untuk kantor-kantor dikembalikan (tempatnya) seperti dulu, supaya Tanjung tak semrawut dan area produktifnya tak habis.

“Saat didatangi investor untuk membangun listrik tenaga air di daerah Bayan dengan nilai 5 triliun dengan luas 50 hektare. Saya bilang saya setuju dengan syarat pekerja mulai dari buruh sampai bos orang-orang KLU. Jika tenaga tidak ada di KLU, baru silakan datangkan dari luar. Termasuk Globalhub dilanjutkan di daerah timur sana (Kawasan Bayan). Adanya MotoGP di Lombok Tengah dampaknya akan ke kita, maka saya ingin kita satu bahasa. Semoga dalam kita menghadapi kondisi ketidakberuntungan ini bisa kita hadapi dengan cara bersungguh-sungguh, kerja sama dan kompak semua pihak,” pungkasnya.

BACA JUGA: Serah Terima Jabatan Plh Bupati Kepada Bupati Lombok Utara

Hadir dalam acara itu Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.

sap