Membangun gedung dan kebutuhan pendukungnya membutuhkan anggaran yang tidak kecil

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Kantor Wilayah Kemeterian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diingatkan, tak hanya bangga memiliki gedung-gedung yang  lengkap kebutuhan pendukungnya.

“Namun yang terpenting, pengelolaan dan optimalisasi SDM yang kualifikasi dan bersungguh-sungguh untuk bekerja di lingkungan Kementerian Agama,” kata Menteri Agama RI, H. Yaqurt Cholil Coumas.

Karena untuk membangun semua itu membutuhkan anggaran yang tidak kecil, tambahnya.

Itu dikatakan Menteri saat meresmikan tiga gedung sarana prasana milik Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung pelaksanaan kinerja Kementerian Agama Kanwil NTB, di Aula MAN 2 Mataram, Kamis (11/03/21).

Saat peresmian itu, Menag RI didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah Bersama Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Kakanwil Kemenag NTB, Rektor UIN Mataram, dan para pejabat utama di lingkup Kanwil Kemenag NTB.

Gedung yang diresmikan di antaranya Gedung Asrama Terpadu MAN Insan Cendikia Lombok Timur, Gedung, MTsN 3 Lombok Timur  dan Gedung Kemenag Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pembangunan ketiga gedung tersebut dikerjakan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2021.

Menteri berterima kasih atas kinerja aparatur Kanwil Kemenag NTB, yang menyelesaikan sarana prasarana ketiga gedung yang kit resmikan hari ini dengan baik.

Gubernur Zulkieflimansyah menyambut baik kunjungan Menag RI ke NTB. Dengan kunjungan yang kerapkali dilakukan, menunjukkan Kementerian Agama memiliki perhatian lebih terhadap pembangunan keagamaan di NTB demi kemajuan daerah.

Gubernur di hadapan Menag RI juga menyampaikan, kerukunan ummat beragama di NTB terjalin dengan baik.

Demikian juga kerjasama lintas sektor, antara Pemprov NTB dengan Kanwil Kemenag NTB selama ini terbangun dengan baik. Dan akan terus dikembangkan untuk selalu bersinergi dalam memacu sumberdaya manusia di NTB menjadi lebih unggul.

Menyinggung keberadaan Bank NTB Syariah, Gubernur yang mengaku pernah bersama sebagai anggota DPR RI dengan Menteri Agama mengatakan, Bank NTB  merupakan salah satu Bank yang menerapkan pola syariah bersama Bank Syariah Aceh.

Bank NTB Syariah juga menjadi salah satu Bank yang menjadi rujukan pengembangan Bank Syariah di Indonesia dan sudah mendapatkan pengakuan secara nasional.

Ditegaskan Gubernur, neski namanya Bank NTB Syariah namun  karyawannya juga tidak sedikit berasal agama non Muslim. Ini berarti NTB mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Caranya, bekerjasama membangun NTB melalui sektor perbankan syariah.

“Kami juga ingin menunjukkan kepada dunia sehubungan dengan pelaksanaan MotoGP mendatang di KEK Mandalika Lombok, kami juga ingin menunjukkan toleransi tersebut di hadapan tamu-tamu kami dari berbagai belahan dunia,” kata Gubernur.

herikominfotik

Salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP)

LOBAR.lombokjournal.com –

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Husnil Qolbi, mengaku bangga atas upaya Pemerintah Provinnsi (Pemprov) NTB memompa semangat industrialisasi di sektor pertanian.

Menurutnya, industri di pertanian bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan tapi mampu mempertahankan kadaulatan pangan.

“Meski di tengah pandemi Covid-19, alhamdulillah di NTB mampu mempertahankan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan melalui industri kecil dalam sektor pertanian,” ungkapnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc mendampingi Menteri meninjau STIP NTB Banyumulek Lombok Barat, Kamis (11/03).

Di komplek STIP tersebut, Wamentan meninjau beberapa fasilitas seperti pabrik pakan ternak ayam petelur dengan hasil produksi 5 ton pakan perjam. Dikembangkannya pabrik pakan ternak, diharapkan produktivitas hasil ternak NTB makin meningkat, dengan biaya produksi terjangkau.

Wamentan juga  sempat meninjau bengkel permesinan, dan menjajal sepeda listrik buatan IKM-IKM NTB.

Gubernur Zul menjelaskan, salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP) Provinsi NTB.

Hadirnya STIP tersebut untuk memacu perekonomian masyarakat NTB di bidang industri agar menjadikan NTB sebagai daerah yang mandiri. Baik mandiri teknologi, industri sektor pertanian, industri peternakan, industri pakan ternak hingga industri bibit unggul yang mandiri.

“Kita memiliki banyak ternak tapi di saat musim kemarau, kita kehilangan pakan. Artinya bahan baku jagung dari kita sedangkan pakan ternaknya dari luar daerah,” terang Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul menegaskan, bahan baku pakan ternak dan bibit-bibit unggul yang melimpah yang dihasilkan oleh pertanian di NTB harus dimanfaatkan dan diolah SDM daerah sendiri.

Sehingga ada insentif dan penghargaan buat anak-anak NTB yang mengasah potensi di bidang industri jika mimpi itu mampu diwujudkan.

“Ini membuktikan bahwa kami sungguh untuk mewujudkan industrialisasi di NTB. Mungkin tidak ada provinsi lain yang punya keberanian untuk mewujudkan mandiri bibit unggul dan pakan ternak sendiri melalui program industrialisasi yang kita bangun,” kata Gubernur.

Dr. Zul mengatakan, kalau STIP mampu mewujudkan kemandirian itu dengan sukses, maka wadah ini akan direplika di setiap kabupaten kota se-NTB.

Begitu pun kalau taman teknologi ini menarik maka akan direplika di provinsi lain di Indonesia.

“Sehingga industrialisasi dari Indonesia bagian Timur bukan hanya mimpi tapi bisa kita wujudkan,” ungkap Gubernur.

DiskominfotikNTB

Kata Bupati, pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang segera ditempuh

TANJUNG.lombokjournal.com –

Untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012 dirasa penting, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakannya dalam sambutan pada Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), terhadap Raperda pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 di Ruang Aula DPRD, Rabu (10/03/21).

Di hadapan Ketua DPRD KLU sekaligus Pimpinan Sidang Paripurna, Nasrudin SHi dan Wakil Ketua II DPRD Mariadi SAg serta anggota DPRD KLU, Bupati  menyampaikan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian otonomi yang seluas-luasnya, kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum berkeadilan.

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam reformasi dan otonomi, adanya perlindungan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

“Berkenaan pembahasan DPRD terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda KLU Nomor 6 Tahun 2012. Perda pencabutan tersebut dirasa penting untuk penyesuaian percepatan pelayanan kesehatan masyarakat di KLU, sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016,” tutur Bupati.

Menurutnya, pencabutan Perda Nomor Nomor 6 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang mesti segera ditempuh. Untuk percepatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan serta penatausahaan keuangan RSUD KLU, yang saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sepakat Dicabut

Permyataan juru bicara Gabungan Fraksi, Hakamah menyampaikan, dengan menelaah, mencermati laporan pansus tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016, telah disepakati untuk dilakukan pencabutan Perda dimaksud, karena tak sesuai dengan regulasi yang memayungi.

Perda tersebut sudah tidak berlaku lagI, dan menandakan bahwa perda terdahulu dicabut, dan memberlakukan regulasi terbaru.

Rapat Paripurna itu juga dihadiri  Wabup Dani Karter Febrianto ST Meng, dan Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, unsur Pimpinan OPD, Para Camat dan undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

sap

Kasus yang ada di lapas dan rutan sebanyak 60 persen kasus narkoba

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan mendukung berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai stakeholder dalam memerangi penyebaran narkoba.

Untuk mewujudkan misi NTB Bersih dan Melayani, Sekda menyinggung pentingnya membersihkan internal pemerintah.

“Instansi pemerintah menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga kami harus membersihkan di internal pemerintah karena sesuai dengan misi ke – 2 NTB Gemilang yakni NTB Bersih dan Melayani. Jadi bagaimana aparat dapat memberikan Pelayanan yang baik jika terkontaminasi oleh narkoba, sehingga hal ini menjadi perhatian bersama untuk tidak terkontaminasi narkoba,” jelas Miq Gite panggilan akrab Sekda.

Diungkapkan Miq Gite, instansi pemerintah merupakan elemen penting yang harus memperhatikan bersih dari penyebaran narkoba. Sesuai dengan misi NTB Gemilang yakni NTB Bersih dan Melayani.

“Pemerintah Daerah mendukung dan akan bersinergi untuk menghasilkan berbagai produk yang terbaik untuk menekan predaran narkoba di daerah kita,” tutur Miq Gite, saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah yang berlangsung di Hotel Santika, Rabu (10/03).

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat (BNN NTB), antara lain  menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB dan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersinergi dalam memerangi peredaran narkoba.

60 persen kasus narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Brigjen.Pol Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si mengungkapkan, kasus yang ada di lapas dan rutan sebanyak 60 persen kasus narkoba.

Hal ini menjadi lecutan bagi BNN untuk sigap dan cepat memerangi penyebaran narkoba dengan program P4GN tersebut.

“Hal ini perhatian kita bersama, bahwa kaitan kasus narkoba di NTB semakin marak dan kehadiran forkopimda pada rapat ini menjadi semangat kami untu dapat terus menjalankan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” tutur Kaban.

Kepala BNN mengharapkan, agar masyarakat untuk tidak memberikan stigma buruk kepada penyalahguna narkoba yang masih bisa direhabilitasi.

“Penyalahguna narkoba itu harus direhabilitasi bukan dipenjara. Tidak bayar atau gratis dan privasi dijamin terjaga, sehingga jika dia sekolah atau kerja jadi masih bisa melanjutkannya,” jelasnya.

BNN NTB juga mengadaan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada para pengguna narkoba yang telah direhabilitasi .

“Kami mengadakan pembedayaan masyarakat yakni lifeskill yg akan diberikan pelatihan seperti menjadi barista dan memberikan permodalan rombong untuk berjualan di pinggir jalan. Mereka butuh kerja, butuh aktivitas sehingga tidak kembali menggunakan narkoba” tutupnya.

Sher

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd bersyukur, Bank Indonesia dan Kementerian memfasilitasi perkenalan produk UMKM masyarakat NTB.

Penyelenggaraan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI), akan dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

“Kami pemerintah dan masyarakat NTB sangat bersyukur kepada BI dan kementerian yang memfasilitasi untuk memperkenalkan produk-produk UMKM masyarakat dan destinasi pariwisata di NTB kepada dunia,” ucap Wagub saat kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok melalui daring, bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21).

Wagub mengungkapkan itu usai mendengar penegasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tentang dukungan Pemerintah Pusat terhadap produk UMKM loKal.

BACA JUGA: Pemerintah Dukung Poduk UMKM/IKM Lokal Kuasai Negeri

Senada dengan Luhut, Wakil Gubernur NTB juga mengungkapkan, pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI)yang diinisiasi Bank Indonesia dan didukung penuh kementerian lembaga terkait, merupakan wujud nyata upaya Pemerintah Pusat membantu dan membangkitkan produk-produk lokal UMKM NTB di tengah pandemi Covid-19.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menegaskan, dalam rangka mendorong pengembangan dan meningkatkan pelaku UMKM maupun IKM, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal.

Hal ini akan mengharuskan warga NTB mempunyai preferensi terhadap produk lokal.

“Harapan kami, kebijakan pemberdayan UMKM ini selanjutnya akan dapat terlaksana secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan,” terang Ummi Rohmi.

Selain itu, dengan adanya kampanye bangga berwisata di Indonesia, diharapkan mampu memberikan dampak  yang lebih besar dalam mendorong rasa bangga atas wisata di dalam negeri, khususnya di Lombok NTB.

Sehingga ketika pariwisata kembali pulih, wisatawan sudah dapat langsung memilih Lombok sebagai destinasi utama yang akan dikunjungi.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kita yang dimotori oleh kebangkitan UMKM kita. Saya mengajak pak Luhut dan seluruh pejabat lainnya untuk belanja produk-produk kami sebanyak-banyaknya,” harap Wagub.

Manikp

Para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI), akan dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

KKI Seri I bertajuk “Eksotisme Lombok” memberi peluang emas bagi pengembangan, peningkatan kualitas dan promosi produk-produk UMKM/IKM masyarakat NTB di pasar nasional. Bahkan diharapkan semakin meluas di pasar dunia.

“Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus mendorong UMKM di Indonesia, khususnya yang ada di NTB. Agar terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas produk-produknya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri,” kata Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkannya melalui daring, pada kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21)

Melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), menjadi terobosan yang besar, sebagai tonggak semangat pemerintah mendukung produk lokal menguasai negeri.

Ini juga kali pertamanya para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM Indonesia. Karena UMKM adalah bagian dari pilar ekonomi bangsa, sehingga gerakan ini diharapakan menjadi kebiasaaan baru untuk mengutamakan belanja produk-produk lokal Indonesia.

“Mari kita dukung pelaku UMKM/IKM NTB dengan membeli dan mempromosikan produk-produk unggulannnya. Saya berharap kegiatan ini dapat membantu perputaran roda ekonomi di daerah maupun Indonesia,” harap Luhut.

Di kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM “Eksotisme Lombok” merupakan bagian dari rangkai pameran KKI tahun 2021 di NTB yang dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

Pihaknya juga sudah mendorong 15 kementerian lembaga untuk membeli produk-produk UMKM NTB, begitu juga dengan dorongan kepada seluruh kepala BI setiap daerah untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM NTB.

Dijelaskannya, selama pameran KKI digelar di NTB sudah banyak produk-produk NTB yang masuk dalam daftar katalog BI yang siap untuk dipasarkan. Di antaranya produk kain tenun sebanyak 341 lembar yang diproduksi oleh tujuh UMKM NTB dengan berbagai motif dengan kualitas terbaik.

Produk Kopi sebanyak 450 paket kopi, baik robusta maupun arabika dengan kualitas terbaik yang sudah diekspor ke negara Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya produk teh kelor yang sudah tersedia 530 paket teh produksi dari IKM Try Utami Jaya NTB.

“Belum lagi produk-produk unggulan lainnya. Ini membuktikan bahwa eksotisme Lombok benar-benar diwujudkan dalam produk-produknya yang luar biasa hebatnya,” ungkap Perry Warjiyo.

BACA JUGA: Wagub Bersyukur Pemerintah Fasilitasi Produk UMKM Lokal

Dalam kegiatan belanja bersama UMKM NTB tersebut, terlihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Menkomarves juga ikut membeli produk-produk UMKM NTB bersama dengan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian lembagan terkait.

Begitu juga dengan para kepala BI serta Dewan Gubernur BI juga tak luput dari gerakan belanja produk-produk unggulan NTB.

Manikp

Melalui Festival Durian masyarakat ingin memperkenalkan sumber daya alam untuk membangkitkan nilai budaya dan pariwisata

GANGGA.lombokjournal.com –

Saat membuka Festival Durian di Pasar Desa Genggelang (10/03/21), Bupat Djohan Sjamsu mengatakan akan bangkitkan ekomi rakyat di masa pandemi Covid-19.

“Kita ingin saat ini membangkitkan ekonomi rakyat dalam masa pandemi Covid-19. Festival Durian adalah salah satu upaya mendongkrak ekonomi terlebih Fesa Genggelang menjadi Desa Wisata,” kata Bupati.

Harapan Bupati, ke depan harus diadakan event khusus untuk kegiatan pameran hasil pertanian dan UMKM. Saat ini pemerintah fokus bagaimana mengembangkan Desa Wisata.

“Nantinya bisa dikunjungi wisatawan,” tutur Bupati yang dating di Festival Durian Bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto beserta istri.

Bupati dan Wkil Bupati mengawali dengan meninjau stand Buah Durian dan Produk UMKM KLU. Saat itu hadir  juga anggota DPRD KLU, Hakamah, para Pimpinan OPD, dan peserta festival.

Bupati Djohan menegaskan, kegiatan festival seperti ini perlu terus didukung, dalam rangka mengakat ekonomi kerakyatan masyarakat KLU.

Genggelang adalah desa yang subur, apa pun yang ditanam tumbuh dan berhasil, sambungnya. Jika desa maju, otomatis KLU akan maju.

“Mari manfaatkan potensi yang ada, produk UMKM kita tingkatkan dengan kualitas yang baik dan indah, agar menjadi daya tarik pembeli. Saya mengapresiasi Festival Durian dan harus berkelanjutan. Tidak hanya durian saja, tetapi produk UMKM masyarakat KLU,” imbuhnya.

Kepala Desa Genggelang, Almaududi mengatakan, kegiatan Festival Durian yang  direncanakan dari tahun sebelumnya, bisa dilaksanakan tahun ini. Karena masih situasi pandemi Covid-19, kegiatan menjadi terbatas dan mematuhi prokes.

“Pemdes dan masyarakat Desa Genggelang sudah mengembangkan tanaman durian ini sejak dulu. Hampir seluruh masyarakat Genggelang mengembangkan tanaman durian,  baik di kebun maupun di pekarangan rumah masing-masing,” kata Almaududi.

Melalui Festival Durian masyarakat ingin memperkenalkan sumber daya alam dan perkembangan yang ada di desa serta membangkitkan nilai budaya dan pariwisata.

Saat ini Desa Genggelang menjadi Desa Wisata, rencananya kegiatan semacam Festival Durian terus berlanjut pada masa mendatang.

rar

Pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan sarana bagi peserta untuk membuka dan mengembangkan perspektif kepemimpinan manajerial.

Ia mengatakannya saat membuka PKA Angkatan I  Tahun 2021 Provinsi NTB, di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB, Selasa (09/03/21).

Kegiatan PKA tujuannya membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin taktikal dan inovatif, pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  di instansinya.

Para ASN yang menjabat posisi pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja.

32 orang peserta PKA yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB dan KPU Provinsi NTB ini, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Diklat ini penting, kita harus sama-sama memastikan protokol kesehatan Covid-19 harus tetap diterapkan” tegasnya.

Ketua Panitia Arifin, SH., MH selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial akan menilai, efektifitas penyelenggaraan pelatihan PKA tersebut dengan melakukan evaluasi kepada peserta, widyaiswara maupun terhadap penyelenggara.

Evaluasi terhadap peserta akan dilakukan oleh widyaiswara dan penyelenggara terhadap aspek akademik atau  penguasaan materi maupun aspek sikap dan perilaku yang meliputi integritas, etika kedisiplinan.

“Adapun evaluasi terhadap widyaiswara dan penyelenggara akan dilakukan oleh para peserta dengan cara mengisi kuisioner yang akan kami sebarkan kepada peserta. hasil evaluasi ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pengelolaan pelatihan selanjutnya,” kata Arifin.

DiskominfotikNTB

Pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini diapresiasi Wagub

KLU.lombokjounal.com –

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jadi contoh baik pembangunan pasca bencana.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasinya saat meninjau ke dua lokasi pembangunan sekolah di SMKN 1 Tanjung dan SMKN 1 Pemenang KLU, Selasa (09/03/21).

Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) itu dilaksanakan oleh UNDP, didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

“Saya mengamati kegiatan PETRA menjadi contoh baik pembangunan pasca bencana,” kata Wagub.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan dan Pendidikan itu didesain dan dikerjakan dengan sangat baik. Pembangunannya dirancang sejalan dengan tujuan build back better (membangun ulang lebih baik).

Ia didampingi Asisten 1 Setda Pemprov NTB, Kepala Bappeda NTB, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya NTB.

Ummi Rohmi juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini.

Pemerintah Provinsi NTB, ditegaskan Ummi Rohmi, berkomitmen mengawal kegiatan rekontruksi agar dapat berjalan lancer dan tepat waktu.

“Saya juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara sebanyak 47 persen dalam pekerjaan rekontruksi pada 14 fasilitas kesehatan dan sekolah,” kata Wagub.

“Ini sangat berarti sekali bagi kami karena membantu meringankan beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat NTB, yang belum pulih dari bencana gempa bumi dan sudah dihadapkan pada pandemi Covid-19,” tuturnya.

Zainudin, Koordinator Proyek PETRA NTB menjelaskan detail terkait proyek rekontruksi ini. Dari total 14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang dibangun,  4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan mencapai sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan, prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun ulang dengan lebih baik”.

Sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis, untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa. Bahan bangunan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

“Sebelum kegiatan ini dimulai kita melakukan kajian geologis di semua lokasi untuk memastikan semua gedung ini betul-betul aman dari jalur patahan yang memungkinkan bisa bertahan ke depan,” jelasnya.

Pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”.

Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Rr

Kepada Kementerian Sosial diusulkan sebanyak 75.551 Kepala Keluarga (KK), tapi untuk tahap pertama baru diberikan setengah dari yang  diusulkan, yaitu sebanyak 37.501 KK

PEMENANG.lombokjournal.com –

Penantian Panjang terealisasinya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yakni bantuan bagi masyarakat Lombok Utara yang terdampak gempa bumi 2018 dari Pemerintah Pusat, akahirnya bisa diberikan.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH menyerahkan bantuan Jadup untuk Warga Desa Pemenang Timur Selasa (09/03/21).

Turut hadir mendampingi Kadis Sosial PPA Drs Faisol MSi, Camat Pemenang Suhadman S.Sos Pihak Pimpinan Bank BNI Cabang Tanjung beserta Kepala Kepala Desa se-Kecamatan Pemenang.

Dalam sambutannya, Bupati Djohan menyampaikan agar masyarakat memaklumi atas keterlambatan turunnya bantuan tersebut, karena kondisi keuangan negara.

“Dan bukan hanya KLU saja yang terdampak, tetapi daerah lain di Indonesia. KLU baru bisa terealisasi pada tahun ke-3 setelah gempa. Oleh karena itu, terimalah secara ikhlas dan manfaatkan dengan baik. Adapun jumlah yang diterima satu bulan dengan jumlah bervariasi, mengacu pada banyaknya anggota keluarga,” tutur Bupati.

Kadis Sosial Drs Faisol MSi menyatakan, Jadup untuk korban bencana gempa tahun 2018. Jumlah yang diusulkan di Kementerian Sosial sebanyak 75.551 Kepala Keluarga (KK), tetapi untuk tahap pertama ini diberikan setengah dari yang  diusulkan, yaitu sebanyak 37.501 KK.

“Untuk di Kecamatan Pemenang jumlah penerimanya berjumlah 6.280 KK. Hari ini kita serahkan untuk Desa Pemenang Timur 1.350 KK,” kata Faisol.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis Buku Rekening Jadup oleh Bupati Djohan kepada perwakilan masyarakat penerima Jadup.

Rar