Tahun 2021, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran dengan estimasi sebesar Rp2,7 – 3,7 triliun untuk disalurkan kepada usaha pariwisata

lombokjournal.com —

JAKARTA :

Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di seluruh Indonesia diminta terlibat aktif dalam proses vaksinasi, agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali bangkit.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakannya saat menghadiri pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PHRI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (18/03/21).

Dalam acara tersebut, Menteri Sandiaga menjelaskan terkait program vaksinasi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menceritakan kunjungannya  mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi masal di Ubud, Gianyar. Bali.

Bali yang merupakan destinasi tulang punggung mendapatkan tugas untuk melakukan vaksinasi sebanyak 2 – 2,5 juta sebelum Juni 2021. Dengan vaksinasi ini diharapkan menekan laju penularan COVID-19 dan confidence level Bali meningkat.

“Sehingga, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pariwisata  nusantara sudah bisa kembali lagi ke Bali,” jelas Sandiaga.

Ia mengutuip ucapan Presiden Jokowi, kalau semua angka COVID-19 kondusif, serta semua pihak patuh dan kita mendapatkan resiprosity dari negara-negara sahabat.

“Sekitar bulan Juni atau Juli 2021,  Indonesia mulai membuka perbatasan untuk wisatawan mancanegara,” tambahnya.

Selain Provinsi Bali, wilayah Jabodetabek juga akan mendapat prioritas penerima vaksin.

“Untuk vaksinasi bagi pelaku pariwisata di wilayah Jakarta sedang kita dorong, dan sudah ada  titik terangnya, tapi saya tidak mau obral janji. Selain Bali, Presiden mengatakan bahwa di Jabodetabek juga diprioritaskan untuk pelaku sector pariwisata dan pelayan publik,” kata Sandiaga.

Terkait program stimulus dana hibah pariwisata, Sandiaga menjelaskan, pada 2020, Kemenparekraf sudah menyalurkan dana hibah sebesar Rp2,2 triliun kepada 6,730 hotel dan 7,630 restoran. Pada tahun 2021 ini, Kemenparekraf mengalokasikan anggaran dengan estimasi sebesar Rp2,7 – 3,7 triliun untuk disalurkan kepada usaha pariwisata.

“Dengan dana hibah ini, tentu kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memulihkan ekonomi dan kita harus menebar semangat. Karena saya sangat prihatin di destinasi super prioritas termasuk destinasi tulang punggung seperti Bali, sudah satu tahun menghadapi pandemi. Jadi kita harus membangkitkan kembali semangat mereka,” kata Sandi.

Rr

Permasalahan pendataan kartu prakerja, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online

MATARAM.lombokjournal.com –

Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk  monitoring dan evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja, hari Kamis (18/03/21),

Wakil Rakyat itu akan mendengar langsung permasalahan dan hambatan dari program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja, yang digulirkan Pemerintah Pusat tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ansory Siregar mengungkapkan, ada 3 provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam Kunker ini, yaitu Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.

Pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan, dalam upaya pemulihan  ekonomi akibat Covid-19.

“Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.

Dijelaskan, awal tahun 2020 Kartu Prakerja dimulai dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah, kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun Rupiah, sehingga menjadi 20 Triliun Rupiah. Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun Rupiah.

“Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah Covid,” terangnya.

Menurutnya, permasalahan pendataan kartu prakerja, harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online.

Begitu pun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain.

BACA JUGA: Banyak Masyarakat Belum Terjangkau Program Prakerja

Ditegaskan Ansory,  Kemententerian Tenaga Kerja diharapkan memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah. Agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.

“Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya,” tegas Ansory.

Edy/DiskominfotikNTB

Hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU)

MATARAM.lombokjournal.com –

Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program Prakerja, akibat minimnya pemahaman program itu.

Selain itu juga menyangkut persoalan fasilitas, seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget, untuk mengakses program secara online.

Hal sama terjadi pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU), hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

“Ini harus menjadi atensi Pemerintah Pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada Pemerintah, kata Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat yang menerima Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/03/21).

Kepada anggota Komisi IX, Lalu Gita juga mengungkapkan kondisi Pekerja Migran Indonesia  (PMI) di NTB, akibat pandemi selama setahun, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja d iluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah.

BACA JUGA :

Komisi IX DPR RI Cek Program Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja

PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Diharapkan ada ofline

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, juga mengungkapkan kendala sama, yakni kesulitan pendataan secara online.

Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program Prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

“Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT,” ungkapnya.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Edy@diskominfotik_ntb

Agar polemik berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos segera diminimalisir

MATARAM.lombokjournal.com—

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos. Sebab mencuat polemik di tengah masyarakat yang mempertanyakan sumber data bansos.

Untuk itu, Pemrov NTB menyurati Bupat – Walikota agar dapat bergandeng tangan dengan Pemrov NTB untuk mengerahkan sumberdaya yang ada dalam perbaikan data penerima bansos.

“Per hari ini, (Rabu,red) langkah serius Pemrov menyurati Bupati dan Walikota, untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” tegas Wagub yang disampaikan melalui keterangan pers Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (17/03/21).

Penegasan Wagub merupakan atensi atas keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).

Atensi terhadap sumber data bansos harus mengerahkan seluruh sumber daya di daerah bersama-sama menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan di tengah masyarakat. Agar polemik yang berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos dapat segera diminimalisir.

Langkah serius ini, kata Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur, merujuk surat Menteri Sosial RI nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana social. Termasuk surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Perbaikan data tahap II ini, merupakan data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST). Yang meliputi perbaikan NIK/padan data dengan kependudukan, data meninggal untuk Program PKH, BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

Aksi bersama percepatan perbaikan data ini diminta diupdate setiap saat, dan dilaporkan secara berjenjang. Agar dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan, mengingat data secara umum penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki  sebanyak 564.310 KK.

Rinciannya, Kabupaten Lombok Barat 72.856, Kabupaten Lombok Tengah 125.959, Kabupaten Lombok Timur 139.478, Kabupaten Sumbawa 30.616, Kabupaten Dompu 35.524, Kabupaten Bima 85.139, Kabupaten Sumbawa Barat 6.906, Kabupaten Lombok Utara 32.495, Kota Mataram 24.759 dan Kota Bima 10.578.

Jumlah data penerima bansos yang meninggal dunia untuk perbaikan sebanyak 6.601. Rinciannya Kabupaten Bima 614, Kabupaten Dompu 202, Kota Bima 50, Kota Mataram 320, Kabupaten Lombok Barat 598, Kabupaten Lombok Tengah 1835, Kabupaten Lombok Timur 1314, Kabupaten Lombok Utara 408, Kabupaten Sumbawa 597 dan Kabupaten Sumbawa Barat 132.

“Percepatan perbaikan data bansos dapat diakses di aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daearah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” sebut Wagub.

Mengingat batas waktu yang diberikan tinggal beberapa hari lagi, Wagub berharap Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan tugas dan fungsi para pendamping. Baik unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Pendamping PKH dan Operator SIKS-NG Kabupaten dan Operator Desa /Kelurahan.

Maing-masing sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung.

Dinas Sosial memberikan pendampingan melalui operator SIKS-NG terhadap pelaksanaan perbaikan data, baik oleh operator Desa/Kelurahan maupun para pendamping bansos.

“Selain penguatan kapasitas internal SDM pelaksana Program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena berkaitan langsung soal data NIK/Nama/Nomor KK serta status meninggal atau tidaknya warga,” pesan Wagub.

Diingatkan, terkait percepatan perbaikan data ini,  Lurah dan Kepala Desa harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi dan validasi (Verivali) data warganya, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos melalui operator Desa.

DiskominfotikNTB

Sekda minta perhatian Bakamla terkait perbatasan, pulau terluar NTB bernama Sovia Louisa di wilayah Sekotong

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah, H L Gita Ariadi mengatakan, sangat relevan mengetahui potensi laut  NTB agar kebijakan keamanan menjadi komprehensif.

Sebagai wilayah kepulauan, NTB masuk daerah berbasis maritim, sehingga kebijakan tentang daerah ini termasuk dalam anggaran. Hal ini merupakan daya dukung keamanan laut, karena sekaligus menjaga potensi ekonomi selain ancaman kedaulatan, pelanggaran hukum dan kedaulatan wilayah.

Hal itu diungkapkan Sekda NTB saat membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut dan identifikasi isu wilayah, bersama Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/03/21).

Menurutnya, NTB termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kategori II. Di antara kategori I dan III, ALKI II merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional.

Selain itu juga meiliki potensi kekayaan laut, seperti penghasil lobster terbesar dan potensi lain juga pariwisata.

Sekda minta perhatian Bakamla terkait perbatasan, pulau terluar NTB bernama Sovia Louisa di wilayah Sekotong.

“Sebagai catatan di masa kini dalam mengambil kebijakan keamanan laut, pantai selatan Lombok menjadi benteng pertahanan Jepang zaman Perang Dunia II. Pantai wilayah utara yang termasuk laut dalam pernah akan dijadikan Global hub untuk kilang minyak dan Pelabuhan internasional. Dalam perspektif pertahanan, kilang minyak itu sebagai pendamping Bontang juga lintas distribusi minyak mentah impor untuk Indonesia timur,” jelas Sekda yang didampingi Kadis KKP, Kepala Bakesbangpoldagri dan Kabiro Pemerintahan Setprov NTB.

Dijabarkan, potensi ekonomi laut NTB, laut Lombok bagian barat  adalah untuk konservasi dan wisata. Di wilayah selatan untuk potensi perikanan tangkap dan lobster. Sedangkan wilayah timur laut Lombok bervariasi, perikanan, konservasi dan juga wisata yang dikelola dengan program industrialisasi.

Sumber daya alam ini adalah medan pertemouran baru yang harus dipertahankan, termasuk dari kerusakan oleh masyarakat sendiri dengan destructive fishing, penyelundupan dan lainnya yang diatur oleh Perda 8/2020.

Ada pula Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil nonor 12/ 2017 sebagai acuan izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut. Kini sedang menunggu integrasi perizinan antara zonasi dan RTRW yang selama ini diajukan melalui OSS (One Single Submission) yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Begitu pula dengan potensi pariwisata dengan Pelabuhan tikus yang seringkali menjual NTB sebagai tujuan wisata oleh agen perjalanan luar daerah.

BACA JUGA: Kebijakan Keamanan Laut NTB, Harus Berkoordinasi dengan Pemilik Wilayah

Pemprov minta, Bakamla tidak terlalu mudah memberi izin fastboat yang membawa wisatawan dari Bali memasuki perairan Lombok.

“Kami juga meminta agar Angkatan Laut yang sekarang sedang merekrut anggota, untuk memprioritaskan putra daerah dalam personel coastguard karena mereka lebih memahami lingkungannya dan sudah memiliki kemampuan maritime yang natural,” tutup Sekda.

Jm/Rr

Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk “memelototi” perairan laut

MATARAM.lombokjournal.com –

Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bersama Pemerintah Provinsi NTB membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut dan identifikasi isu wilayah.

Sebagai daerah kepulauan dengan bentang laut lebih luas dari daratan, NTB membutuhkan pengawasan maksimal.

Karena itu, kebijakan yang komprehensif diharapkan dapat membangun sinergi para pihak dalam menjaga laut.

Kolonel Bakamla, Gontri Nopel, Kasubdit Perumusan Kebijakan Bakamla RI mengatakan, hasil evaluasi Bakamla, kebijakan keamanan laut harus berkoordinasi dengan pemilik wilayah.

“Dalam hal ini Pemerintah Daerah, agar rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden menjadi rumusan kebijakan yang komprehensif dan menuntaskan isu keamanan laut lokal,” ujarnya, di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/03/21).

Gontri menambahkan, NTB termasuk dalam wilayah tengah laut RI yang secara nasional menjadi isu kehadiran keamanan perbatasan.

Luas laut yang demikian luas dengan beragam isu mulai dari kedaulatan sampai dengan isu penegakan hukum dan ekonomi dari hasil laut.

BACA JUGA:  Bahas Keamanan Laut, Penting Pahami Potensi Laut NTB

Selain menyerahkan daftar pertanyaan terkait isu keamanan dan kelautan NTB, Bakamla berharap koordinasi melalui komunikasi teknologi terus ditingkatkan, dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Keterbatasan sumber daya membutuhkan teknologi untuk “memelototi” perairan laut. Utamanya,  menjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber daya alam sebagai medan pertempuran baru di era globalisasi.

Misalnya, pemasangan menara sensor kemaritiman  oleh Bakesbangpoldagri di perairan perbatasan. Selain itu,tetu penting adanya aturan hukum mulai Undang Undang sampai dengan Peraturan Daerah, yang mengatur tentang laut dan kelautan yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Jm/Rr

Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diprediksi

MATARAM.lombokjournal.com –

Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Karena anggaran terkoreksi, Pemprov NTB harus melakukan penyesuaian.

Karena itu, perangkat daerah  didorong bekerja lebih optimal dan berinovasi, Serta melakukan kolaborasi untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Penegasan itu disampaian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi MSi pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Selasa (16/03/21).

“Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan,” kata Lalu Gita Ariadi.

Pada forum yang dihadiri para Asisten Setda Prov NTB dan sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengungkapkan aspek penerimaan baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.

Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil.

Lebih parah lagi, kebijakan anggaran pusat itu ditambah dengan pandemi yang berkepanjangan. Selain itu, secara nyata NTB juga berhadapan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi.

“Seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat pada rusaknya infrastruktur kita di berbagai wilayah,” kata Miq Gita panggilan akrab Sekda NTB.

Persoalan pekerja mmigran

Sekda juga mengungkapkan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya, yang mengharuskan para pekerja migran harus diisolasi.

Dan jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut, dan tentu membutuhkan anggaran dari pemerintah.

“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil  di tengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah,” kata Sekda.

Sejumlah perangkat daerah penghasil didorong bekerja lebih optimal d itengah segala keterbatasan saat ini. Potensi-potensi yang ada harus kita optimalkan seperti aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikerjasamakan, diharapkan bisa memberi pemasukan bagi daerah,

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat ijin usahanya untuk segera merealisasikan rencana-rencana investasinya.

Meski dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman  modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan para investor lainnya, seperti  pertambangan  juga untuk segera  merealisaiskan rencana-rencana investasinya.

Ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 dan ekonomi masyarakat pun bisa bergerak kembali.

“Mudah-mudahan dari Forum Perangkat Daerah ini juga bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target  RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya  secara teknis diminta Bappeda untuk mendiskusikan dan mempertajam proses ini dengan OPD lainnya.  Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelas Miq Gita.

Di sisi lain, Sekda juga mengingatkan, agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” himbaunya.

Ketua Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah  NTB, Dr Mahjulan SP MT menyatakan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB tahun 2022.

Forum Perangkat Daerah ini sebagai draf penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rr

Di masa pandemi harus diisi dengan semangat dan kreativitas

lombokjournal.com —

MATARAM — Pandemi Covid-19 setahun terakhir memang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat secara nasional, dan khususnya di Provinsi NTB. Apalagi NTB merupakan daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulannya.

Angka penularan Covid-19 yang masih terjadi, di saat perputaran ekonomi harus terus dipacu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat NTB melalui masa sulit pandemi ini.

Namun, Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, M16 menilai ada beberapa hal positif juga yang diraih daerah ini sepanjang masa pandemi ini. Banyak tumbuhnya wirausaha baru di bidang kuliner yang menerapkan pola promosi dan penjualan online menjadi salah satu indikatornya.

“Harus diakui, di masa pandemi ini justru kita lihat banyak usaha tumbuh, khususnya bidang kuliner ya. Ini artinya tantangan-tantangan di masa pandemi bisa terurai dan terjawab dengan inovasi-inovasi baru memanfaatkan teknologi digital,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH di Mataram, Selasa (16/03/21)

Menurutnya, hal itu bisa tumbuh karena ide yang muncul dari tantangan kondisi pandemi. Ini juga menunjukan sebenarnya banyak talenta-talenta tersembunyi yang ada di NTB ini.

Didu mengatakan, kuliner hanya salah satu indikator bagaimana ide dan inovasi bisa menjadi solusi di masa pandemi. Di bidang lain tentu banyak masyarakat dan generasi muda yang sudah mampu berkreasi di bidang lainnya. Muaranya ke industri ekonomi kreatif.

Ia mengatakan, untuk memunculkan talenta-talenta tersembunyi ini, M16 menyarankan agar Pemda NTB bisa menggagas kegiatan semacam lomba karya kreatif.

“Nah dengan lomba semacam itu, maka generasi muda kreatif yang selama ini berkarya bisa muncul ke permukaan. Semacam lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) zaman dulu lah,” katanya.

Divisi Litbang M16,  M Zainul Pahmi, M.Pd mengatakan, usulan M16 ini sangat masuk akal. Apalagi, di masa pandemi harus diisi dengan semangat dan kreativitas.

Menurutnya, Pemprov NTB bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholders terkait dalam lomba karya kreatif ini.

“Setelah itu para pemenang lomba yang produk dan gagasannnya menarik dan terbaik harus mulai dibina agar keunggulan NTB ini semakin nampak ke kancah nasional,” ujarnya.

Direktur M16, Didu mengatakan, bahwa lomba semacam itu juga penting dan menjadi bagian dari apresiasi pemda kepada masyarakat yang sudah mau inovatif dan berkarya di masa pandemi.

Me

Kompetisi Penanganan Sampah Plastikdi Mandalikan diharapkan lahirkan inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat

MATARAM.lombokjournal.com –

Kawasan Mandalikan, Lombok Tengah, Provinsi NTB akan menjadi ajang penyelenggaraan kompetisi inovasi penanganan sampah plastik atau Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC)  tingkat Asia Tenggara.

Kabar tersebut mencuat dari soft Launching Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II – Indonesia dan Talkshow “Ide 72 Ribu Dollar untuk Memerangi Sampah Plastik” yang diikuti Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Si., melalui virtual di ruang kerjanya, Selasa (16/03/21).

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dari 16 kementerian lembaga bersama UNDP, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia dan Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), akan menyelenggarakan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC) Fase II di Indonesia dan Filipina.

Diketahui,  EPPIC fase II di Indonesia akan dipusatkan di Mandalika, sejalan dengan program Zero Waste yang sedang gencar dilaksanakan Pemprov NTB.

EPPIC merupakan kompetisi di tingkat Asia Tenggara, tujuannya menjaring inovasi penanganan sampah plastik di laut. Kompetisi itu mengajak para inovator untuk membagikan ide-ide cemerlangnya menangani polusi plastik.

Melalui kompetisi itu, para inovaor diberi kesempatan untuk menerima pendanaan awal dan pelatihan inkubasi, untuk membantu mereka memaksimalkan keberhasilan inovasinya.

Program Zero Waste

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini giat-giatnya mewujudkan program unggulan Zero Waste. Program ini menekankan penerapan pola hidup sehat dan bersih, yang secara garis besar selaras dengan kompetisi EPPIC tersebut.

Diakui Gubernur, program itu gampang diucapkan tapi implementasinya tidak sederhana.

Berbagai kelompok kecil masyarakat telah memilah sampah hingga inisiatif menghadirkan bank sampah di berbagai lokasi di NTB. Namun, hingga saat ini, diakui Gubernur, dampaknya tidak cukup memberikan hasil efektif.

“Karena itu, dengan bantuan dari pihak penyelenggara kami sangat membutuhkan sebuah perusahaan atau teknologi yang serius mengolah sampah plastik ditempat kami sendiri. Sehingga pengelolaan sampah plastik segera diwujudkan guna menunjang keasrian dan kebersihan Mandalika sebagai kawasan superpriority,” ungkap Gubernur.

Mandaika sebagai destinasi super prioritas yang dikembangkan pemerintah, akan diselenggarakan event MotoGP pada akhir tahun 2021 yang akan menghadirkan ratusan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia.

Menurut Gubernur, dengan jumlah tamu itu otomatis rentan juga terhadap jumlah sampah plastik yang akan mencemari kawasan, baik di darat maupun lautnya.

Karena itu, penyelenggaraan kompetisi EPPIC di Mandalikan diharapkan lahirnya inovasi pengolahan sampah plastik yang hebat.

“Sehingga perusahaan yang punya teknologi pengolahan sampah mau hadir di tempat kami. Kalau butuh tanah dan infrastrukturnya kami akan siapkan. Kalau pengolahan sampah plastik bisa dilakukan di NTB otomatis memberikan motivasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” sebut Gubernur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenkomarves, Nani Hendiarti, mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang melimpah.

Namun di balik potensi tersebut, ekosistem laut Indonesia memiliki tingkat kerentangan terhadap pencemaran sampah plastik yang berbahaya. Ancaman itu benar-benar berbahaya jika tidak ditangani dengan aksi nyata maupun inovasi-inovasi cemerlang dari semua pihak.

“Kompetisi ini merupakan bukti nyata keterlibatan negara-negara di Asean dalam menangani sampah plastik di laut. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meminimalisir pencemaran sampah di laut,” ungkap Nani Hendiarti saat melauncing Launching acara EPPIC Fase II – Indonesia.

Kompetisi ini diharapkan melahirkan inovator-inovator masyarakat dan pemuda untuk menangani sampah plastik dengan teknologi yang berkembang. Sebab, kompetisi ini merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah sampah plastik.

Manikp

Di tengah wabah Covid -19 tidak mungkin membentuk susunan perangkat daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mewakili Gubernur NTB untuk membacakan penjelasan Gubernur terhadap tiga Raperda yang diajukan Gubernur untuk dibahas DPRD NT, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (15/03/2021).

Tiga Raperda yang diajukan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), masing-masing Raperda Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

Sekda mengatakan, pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi, yang akan terjamin keamanannya. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan segar yang diinginkan, konsumen menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Berbicara produk pangan, saat ini banyak penjualan produk pangan yang merupakan hasil impor dari negara lain yang belum jelas keamanannya, sehingga ini akan berdampak pada perlindungan bagi konsumen di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Sekda menjelaskan lima fungsi penting dari perpustakaan yang harus bisa dijalankan.

Adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk penelitian.

Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral, karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan.

Mengutip pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dan atas dasar ini pembangunan perpustakaan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat harus diselenggarakan.

“Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal kerusakan serta informasi diberbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan,” jelas Sekda.

Mendengar penjelasan tiga raperda itu, Ketua Bapemperda Provinsi NTB, H. Makmun., S.Pd. berpendapat, dua raperda ini dapat dilanjutkan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Sedangkan raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bamperda berpendapat agar pembahasan raperda ini ditunda.

Karena masih berada di tengah wabah Covid -19, dan tidak memungkin membentuk susunan perangkat daerah.

“Pemerintah Daerah harus berkonsultasi kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi terhadap hasil pemetaan yang dilakukan,” jelasnya

Sher, Gher