PMI selama ini mengatasi berbagai bencana dan musibah yang menimpa NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Pembangunan Gudang Logistik milik PMI di delapan provinsi se Indonesia yang terbagi untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dilakukan serempak, dan peletakan batu pertama dipusatkan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Peletakan batu pertama pembangunan gudang logistik khususnya milik PMI NTB ini dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimandsyah, Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Wakapolda NTB, Asisten III Setdaprov NTB dr.Hj. Nuhandini Eka Dewidan, dan jajaran Pengurus daerah PMI NTB, Selasa (23/03/21).

Ketua Umum PMI H. Jusuf Kalla mengaku gembira bisa berkunjung lagi ke NTB untuk yang kelima kalinya.

Kedatangannya ke NTB sebagai wujud perhatian yang begitu besar atas kiprah PMI membangun sinergi dengan semua pihak, termasuk Pemprov dan Pemkab/Kota se NTB dalam menangani setiap dampak kebencanaan yang sewaktu-waktu terjadi.

Menurut Jusuf Kalla, PMI memiliki misi dan visi untuk selalu hadir sebagai garda terdepan dan tercepat dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di NTB.

“Apalagi sejak musibah gempabumi berkekekuatan besar mengguncang NTB Agustus 2018 lalu, PMI hadir di NTB untuk membantu meringankan kesusahaan yang menimpa warga yang tengah mengalami kesusahan,” kata mantan Wapres dua periode ini.

Menyebut kembali soal sinergitas PMI dengan pemprov dan Pemda, Jusuf Kalla berharap agar sinergitas tersebut tetap dilanjutkan dan ditingkat dengan semakin baik.

Agar kepedulian kemanusiaan untuk mengatasi dan atau mengurangi beban kebencanaan yang menimpa masyarakat selalu terpatri dalam diri setiap orang, lembaga, tokoh masyarakat, pimpinan daerah, dan masyarakat yang selalu peduli atas setiap bencana yang terjadi.

Jusuf Kala juga menyampaikan terima kasihnya atas perhatian dari Pemprov NTB yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang logistik PMI NTB.  Pemerintah New Zeland yang menyiapkan pendanaannya dan PMI yang menyiapkannya dari sisi kebutuhan logistic yang diperlukan.

“Mudah-mudahan ini akan terus menjadi ladang amal bersama dan bekerja lebih maksimal lagi pada masa-masa yanh akan datang,” KATA Jusuf Kalla.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan terima kasihnya kepada PMI yang selama ini mengatasi berbagai bencana dan musibah yang menimpa NTB, utamanya saat terjadinya gempa bumi besar di Lombok dua tahun yang lalu.

“Kami berharap agar kebersamaan dan kekompakan bersama serta soliditas PMI yang selalu bekerjasama dengan Pemrov NTB dan Pemda di 10 kabupaten/Kota se NTB akan terus menjadi semangat dan motivasi perjuangan kemanusiaan ditengah masyarakat kami ditimpa musibah,” ujar Bang Zul.

Ketua Pengurus Daerah PMI NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat  juga menyatakan hal senada. Selama PMI dipimpin H. Jusuf Kalla sudah tidak terhitung bantuan yang diberikan ke NTB di saat terjadinya berbagai musibah di daerah ini.

Dikatakan, lahan untuk pembangunan gudang logistik PMI NTB ini seluas 10 are yang diperuntukkan untuk pembangunan gudang logistik PMI saja.

“Lahan ini merupakan hibah dari Pemprov NTB dank e depan luasnya bisa ditambah untuk menyiapkan bangunan kantor ataupun untuk bangunan penjaganya. Namun demikian, kami berterima kasih juga atas bantuan PMI Pusat atas kontribusinya dlam pembangunan gudang logistic in,” kata Ridwan Hidayat.

Herikp

@Kominfotik

LKKS diminta mulai mandiri, mencari peluang usaha dalam mengelola lembaganya

LOTIM.lombokjournal.com —

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghimbau pekerja dan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, meningkatkan pengabdiannya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sudah lebih setahun melanda dunia, imbasnya menyentuh berbagai sektor baik itu kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Karena itu LKKS diminta meningkatkan kemandirian, dan memberi pelayanan kesejahteraan sosial yang baik kepada masyarakat.

“Terimakasih kepada lembaga dan pekerja sosial yang sudah dengan ikhlas mendedikasikan tenaga pikiran untuk masyarakat,” kata Bunda Niken.

Himbauan itu disampaikan Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB itu menyambaikan himbauannya saat kunjungan kerjanya ke LKSA Al Anshori Desa Jerowaru Kecamata Jerowaru, dan LKSA Islahul Qolbi, Desa Bageq Nyake Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (23/03/21).

Menurutnya, LKKS maupun pekerja sosial telah memiliki dan dibekali dengan SOP dan wawasan untuk meningkatkan pelayanan dalam mengelola lembaga maupun persoalan sosial di tengah masyarakat.

Mngabdi masyarakat bukan saja pekerjaan pemerintah, tapi persoalan sosial menjadi tugas bersama baik masyarakat dan seluruh komponen lainnya.

Istri gubernur ini mengapresiasi ketulusan dan keihklasan pengurus LKS dan LKKS, bahwa pengabdiannya tanpa batas. Ini terbukti perhatiannya untuk mengurus anak-anak sebagai amanah.

Dikatakan, rasa optimis dan terus berusaha harus dibangun dan dijaga dalam bekerja. Bunda Niken juga menghimbau agar lembaga sosial juga mulai mandiri, mencari peluang usaha dalam mengelola lembaganya.

“Misalnya saat dilanda Covid kita Lebih kreatif membangun usaha kreatif dan mencari bantuan dari dermawan atau donatur lain, sehingga lebih mandiri mengelola lembaga,” ajak Ketua TP PKK Provinsi NTB ini.

Dalam mengelola Lembaga, Bunda Niken menyarankan lebih maksimal dan mengoptimalkan peran organisasi atau lembaga. Serta melakukan pemberdayaan ekonomi dan usaha kreatif dan membangun kemitraan, sinergi dan kerjasama dengan semua pihak.

“Bergandengan tangan dengan LKKS lain, pemda Kabupaten maupun provinsi sehingga lebih mudah untuk mencari solusi dan menyelesaikan semua persoalan dan masalah,” kata Bunda Niken.

Membangun usaha

Kepala Kadis (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Akhsanul Halik, Ia mengajak LKKS untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada pengurus LK.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi NTB menganggarkan bantuan sosial yang dihajatkan untuk kebutuhan dasar anak-anak maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang (PMKS),

Namun, diakuinya sejak Covid anggaran ini menurun.

“Tapi saya yakin bila covid berlalu anggaran ini akan kembali bahkan bisa lebih banyak lagi,” kata Kadisos.

Mantan Kalak BPBD Provinsi ini mengajak LKKS untuk membangun usaha yang dapat menuju ke lembaga yang mandiri. Terutama sektor ekonomi kreatif.

“Namun kami ingatkan jangan mempekerjakan anak-anak,” kata Pak AK sapaan Akhsanul Halik.

Pak AK menjelaskan, telah menganggarkan bantuan alat untuk LKKS atau mengatasi persoalan sosial dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

“Saya berharap, selain tugas pemerintah, LKS dan LKKS ini kami dorong untuk mandiri, terus inovatif untuk mencari donatur yang memang mereka siap membantu,”tutup Kadisos.

Sekretaris Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS), Yunda Nurfitriani, S. Pd, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua LKKS NTB.

“Ini menjadi momentum sebagai penyemangat dan motifasi bagi lembaga LKKS yang dikelolanya,” kata LKSA Al Anshori Desa Jerowaru.

Fitri sapaannya berharap dukungan Pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan di lembaganya. Misalnya kebutuhan dasar anak dalam hal panganan. Begitupun dalam hal mendorong inovasi dan kreatifitas untuk membangun usaha secara mandiri.

Hal yang sama disampaikan Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS) Zona Utara, H. Marzuki, bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian LKSS butuh perhatian pemerintah.

Ia berharap dukungan dan perhatian bukan hanya slogan, namun benar-benar diperhatikan dan dibantu.

Ia menyadari bahwa lembaga ini tidak mungkin berharap bantuan pemerintah terus. Namun lembaga LKKS harus berdikari dan mandiri.

“Setidaknya, ada dukungan berupa pelatihan tentang ekonomi kreatif,” harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Pimpinan Kecamatan,  Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS), perwakilsn 43 LKKS bagian Utara dan 48 bagian Selatan se Kabupaten Lombok Timur.

Edy

@diskominfotik_ntb

Saatnya perempuan miliki peran nyata membangun ketahanan keluarga

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –

Sekolah perempuan “Pelangi” di Dusun Lokoq Buaq, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berhasil mengubah perempuan-perempuan desa menjadi lebih berdaya.

Melalui sekolah perempuan ini, peran perempuan diarahkan untuk bisa lebih berperan dalam keterlibatannya dalam membangun ketahanan keluarga.

Terutama dalam isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

“Dalam hal literasi, Sekolah Perempuan berhasil membuktikan kiprahnya mengubah perempuan Desa Sukadana menjadi sosok dalam keluarga yang saling berbagi peran dengan kepala rumah tangga dan bersama sama membangun keluarga,” ujar Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj Niken ketika berkunjung ke Sekolah Perempuan Pelangi di Desa Sukadana, Senin (22/03).

Menurutnya, sudah saatnya perempuan memiliki peran yang lebih nyata dalam proses pembangunan keluarga.

Perempuan juga didorong mampu bersaing mengisi peluang-peluang pengembangan diri sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal senada juga disampaikan Sara’iah, Ketua Sekolah Perempuan Pelangi. Ia mengatakan, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang banyak hal. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi sampai hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari keluarga sampai negara.

Ini penting untuk menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan.

“Selama tahun 2020, kita sudah mengadvokasi 26 kasus. Tiga di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, lainnya ada kasus pernikahan anak dan pelecehan seksual. 12 kasus selesai. Sekolah Perempuan mengedukasi perempuan Sukadana agar mengetahui haknya sebagai perempuan, misalnya jika terjadi pernikahan anak yang kerap dilegalkan oleh adat,” jelas Sara’iah.

Tidak hanya itu, kurikulum belajar disesuaikan juga dengan kebutuhan perempuan. Sehingga pola belajar yang dapat berpindah dari rumah ke rumah. memungkinkan literasi tentang banyak hal dilakuka.

Tujuannya, agar keterlibatan perempuan dalam kebijakan pembangunan desa diperhitungkan.

“Sejak 2014, Sekolah Perempuan Pelangi telah banyak pula menyumbang progres pembangunan desa Sukadana dari status tertinggal menjadi berkembang pada 2020, ungkapnya.

Saat ini, sekolah perempuan telah ada di 33 dusun dengan peserta didik perempuan warga dusun yang mulai beragam usia.

Selain itu, sejak tiga bulan terakhir media pembelajaran yang digunakan menggunakan media radio komunitas yang mengudara hingga Bayan dan sekitarnya.

Ririn Hayudiani dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, yang membantu proses belajar peserta didik Sekolah Perempuan Pelangi, mengapresiasi perkembangan perempuan Sukadana. Terutama dalam isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

“Saya berharap sekolah perempuan ini bisa direplikasi dibanyak tempat lagi. Selain di KLU, di Lotim ada sekolah perempuan Tangguh di Desa Montong Betok,” pungkas Ririn.

Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi NTB ini didampingi oleh Ketua TP PKK KLU dan Kadis DP3AP3KB Provinsi NTB.

Jm/Rr

Setidaknya dimudahkan akses mendapatkan vaksinasi

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —

Vaksinasi di wilayah kabupaten Lombok Utara diharapkan memprioritaskan kaum lanjut usia, karena rentan terpapar virus Covid 19.

Harapan itu disampaikan Hj. Niken Saptarini Widyawati, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, saat berkunjung ke Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, KLU, Senin (22/03/21).

Ia menghimbau, jika saatnya nanti vaksinasi dimulai di Kabupaten Lombok Utara agar memprioritaskan para lansia.

“Setidaknya memudahkan akses mereka mendapatkan vaksinasi setelah nakes dan golongan prioritas lainnya”, himbau Hj Niken.

Kunjungan TP PKK provinsi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK ke 49. Iamemberikan bantuan sembako kepada 50 kepala keluarga penerima dari 14 dusun di desa tersebut.

Bantuan berupa paket sembako dan masker tersebut diserahkan kepada 20 warga lanjut usia di kantor Kepala Desa setempat. Harapannya dapat meringankan beban konsumsi sehari-hari di tengah pandemi Covid 19.

Hj Niken memahami kondisi warga masyarakat KLU pasca gempa dan hidup di tengah pandemi. Terlebih, kaum lanjut usia yang tak lagi produktif dalam bekerja.

Namun sebagai bagian dari ketahanan keluarga, jaminan kesehatan dan ekonomi tetap menjadi hak asasi mereka.

Hj Niken berharap, kondisi pandemi yang belum menentu kapan usainya ini disikapi dengan sabar dan mengingatkan, pemerintah selalu hadir dan siap membantu warga masyarakat.

Ketua TP PKK KLU, Hj Galuh Nurdian Djohan Syamsu mengatakan, faktanya memang sejak gempa dan pandemi melanda, kemiskinan meningkat.

Pemerintah kabupaten juga melalui organisasi seperti PKK atau lainnya banyak memberikan program pemberdayaan agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan persoalan sosial lainnya.

“Hampir 29 persen dari jumlah penduduk KLU sekarang berstatus miskin. Terbesar di NTB. Semoga, kegiatan seperti ini dapat benar benar bermanfaat dan membantu warga kami yang sedang berjuang memulihkan ekonomi juga bertahan di tengah pandemi untuk tetap sehat. Terutama lansia di tengah keluarga mereka,” ucap istri Bupati KLU.

jm

MATARAM.lombokjournal.com —

Bulan Agustus 2020, Nyoman Mantra Ardhana jatuh sakit, stroke. Sekitar dua minggu ia terbaring di rumah sakit, dan selama itu memorinya menguap. Tapi Mantra tidak menyerah, ia justru menyelami dengan intens dan mengungkapkan ‘masa gelap’ itu dalam karya-karyanya.

Dalam goresan cat air dengan media kertas gambar, jumlahnya mencapai ratusan, yang Sebagian besar sudah dipostingnya melalui akun Facebook, Mantra mengaku menjalani fase baru dalam ekspresi rupa.

Tidak seperti lazimnya (sebelumnya) ketika  ia berhadapan dengan media kanvas, ia selalu membua ruang jadi penuh. Seolah-olah hendak ditegaskan,  ekspresi itu baru disebut selesai saat media itu tak menyisakan ruang kosong.

Tapi di atas kertas, kita temui banyak ruang kosong. Tentu, bukan berarti ia membuat ‘corak’ baru. Siapa pun yang akrab dengan lukisan-lukisannya akan segera mengenali sosok, warna termasuk tipografi yang selalu muncul.

Melalui media kertas ia menyelami masa-masa ‘kekalahannya’, waktu jiwanya berontak dengan keinginan-keinginan, ternyata ia tidak mampu menunaikan hasrat itu. Tubuhnya tidak memenuhi keinginannya.

“(akhirnya) Saya kembali ke dasar, ke elemen-elemen sederhana, pikiran-pikiran sederhana, yang tidak bisa didefinisikan lagi,” kata Mantra.   

Seperti tipografi yang selalu muncul, ia hendak mengatakan sesuatu yang ia sendiri tidak memahaminya. Tipografi merupakan simbol yang menjadi tanda, yang mestinya mengantarkan pengertian, justru Mantra sendiri yang melukisnya tapi tak menangkap maknanya.

Bentuk huruf simbolis itu, seperti halnya bentuk, sosok dan warna lainnya, merupakan lukisan perasaan yang tidak dimengertinya.

“Saya merasakan perasaan tapi saya sendiri tidak tahu perasaan apa itu,” kata Mantra.

Daya hidup

NYOMAN MANTRA ARDHANA, lahir di Cakranegara 22 Agustus 1971, pernah mengalami masa pahit masa kecilnya. Ia lahir normal seperti bayi laki-laki lainnya. Saat beranjak besar, ia harus menghadapi kenyataan pahit, mengalami kelumpuhan kedua kakinya. Ia mengalami cacat kedua kaki, dan membuatnya harus selalu di kursi roda hingga kini.

Beranjak dewasa, Mantra mulai menemukan dirinya dan bisa mengatasi keterbatasannya.

“Saya tidak caat, saya hanya berbeda dengan orang lain,” kata Mantra tanpa perasaan inferior.

Mantra kerap mengatakan bahwa ia harus selalu bergerak, tumbuh dan ia bukan orang mati. Dalam  percakapan ia berterus terang tentang kekurangan tubuhnya, tapi ia yakin bisa mengatasinya.

Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lari, tapi bukan berarti ia tidak bisa bergerak maju. Mantra mengaku harus menemukan equal dari tindakan saat dihadapkan dengan keterbatasan.

Karena itu, Mantra tetap berkarya beberapa saat setelah sembuh dari sakitnya, dan menyelami memorinya yang sempat menghilang.

Mantra belajar banyak dari ayahnya, Wayan Pengsong, satu-satunya perupa Lombok yang mewarnai peta seni rupa nasional. Ayahnya mengajarkan perjuangan, keberanian menghadapi keterbatasan, ketegasan dalam sikap dan prinsip, dan tanggung jawab pada kehidupan termasuk keluarga.

Rr

Masyarakat tetap dapat beraktifitas, namun mentaati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com –

Tujuan implementasi PPKM Mikro merupakan upaya pengendalian pada level terkecil, level RT.

“Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, saat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

PPKM Mikro sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Dan dimaksudkan mengoptimalkan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kadikes menegaskan, PPKM mikro jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat.

Tapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.

“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya.

BACA JUGA: 

Pemberakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro, Mulai Hari Selasa 23 Maret

Rapat tersebut diikuti oleh Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Sekda NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. NTB, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Kasat Pol.PP Prov. NTB, Kepala Biro Kesra dan Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB.

Edy/Rr

Mengajak masyarakat tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Agar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tetap aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menegaskannya dalam rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

Dengan dioptimalkannya peran Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi.

Persoalannya, bagaimana kebijakan ini disosialisasikan, dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.

Mulai sistem koordinasi, pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin.

Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

BACA JUGA: PPKM Mikro Bukan Batasi Kegiatan Masyarakat

Wagub juga minta agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun kelurahan, lebih mengintensifkan upaya penanganan Kesehatan.

Serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Edy/Rr

Wabup Danny menyampaikan pentingnya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu memberi perhatian terkait belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Hal itu diungkapkanLombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat melakukan ‘Safari Jum’at’ dalam Program Memaraq yang belangsung di Masjid  Silaturahim Dusun Jambianom, Desa Medana, Tanjung Lombok Utara (19/03/21). Kegiatan itu menjalankan misi program Memaraq yaitu Pemda bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Menurut perhitungan pihak terkait, diperkirakan menelan biaya 700 miliar. Tentunya daerah tidak mampu, kecuali dengan mencari dukungan lain. Pembangunan jalan tersebut penting untuk mengurai kepadatan di jalan raya,” tandasnya.

Dalam Safari Jum’at ketiga kalinya sejak dilantik Februari, Bupati mengatakan ke depan akan mengundang tokoh-tokoh berdiskusi terkait dengan pemerintahan saat ini.

“Pemerintahan yang sekarang memiliki banyak PR yang harus diselesaikan, seperti pembangunan rumah gempa untuk masyarakat yang belum terselesaikan,” tutur Bupati yang saat itu didampingi Wabup Danny Karter.

Lebih lanjut Bupati Djohan yang didampingi Wabup Danny Karter mengungkapkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya.

Diungkapkannya, tahun 2021 tahun yang berat bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, penuh suasana prihatin.  Dua bencana yang melanda hingga terjadinya krisis ekonomi dunia, terlebih lagi ekonomi Lombok Utara.

“Saya mohon kepada epe pada selapuk (kita semua), RTG yang menjadi masalah selama ini, mari kita selesaikan bersama,” harap bupati.

Lombok Utara masih dalam kondisi yang berat akibat Covid-19. APBD turun hingga 300 miliar, berimbas pada turunnya progres pembangunan, terlebih adanya refocusing anggaran DAU 4 persen.

Seluruh kegiatan pembangunan Lombok Utara, umumnya mengalami hambatan.

Bupati Djohan juga mengungkapkan persoalan lain, yakni belum terealisasinya jalan lingkar utara berukuran lebar 20 meter dengan panjang 11 kilometer dilalui 2 jembatan.

Diungkapkan juga pioritas percepatan pemerataan pelayanan PDAM, mengingat masyarakat Lombok Utara masih banyak yang belum menikmati PDAM. Serta merealisasikan Global Hub yang menjadi prioritas Pemda.

Dalam kesempatan itu, Wabup Danny menyampaikan pentignya perhatian pada infrastruktur perkantoran, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah.

“Bantuan rumah dari pemerintah pusat hingga saat ini ada 16 ribu rumah yang belum berproses dari SK 1 sampai 27. Sedangkan SK susulan sejumlah 7.164 KK. Sedangkan 30 April 2021 masa transisi, hingga bagaimana mempercepat proses RTG terselesaikan,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjutnya, mengajak tidak pesimis dengan keadaan. Yakin bahwa tiap kesulitan, tiap kesusahan pasti menemukan gagasan, inovasi pemikiran terbaru yang menjadi jembatan perekonomian.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid setempat.

Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Sekda Drs H Raden Nurjati, Asisten I Kawit Sasmita SH beserta pimpinan OPD, Camat Tanjung Samsul Bahri MM, Para Kades beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

wld

Tren perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB cukup tinggi, karena jumlah testing masih sangat terbatas

MATARAM.lombokjournal.com —

Mewakili Pemerintah Provinsi NTBr dalam apat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual, Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengungkapkan, dari 10 kabupaten kota di NTB terdapat tiga kabupaten yang mengalami penurunan kasus Covid-19 dengan posisi zona kuning dengan risiko rendah.

Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya masih berstatus zona orange dengan risiko sedang.

Pemerintah Provinsi NTB secara lokal juga telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa/kelurahan yang berisiko tinggi atau zona merah Covid-19, sejak Februari lalu. Hal tersebut sesuai Instruksi Gubernur No. 180/01/kum/2021.

“Artinya selama per 14 Maret setelah pemberlakuan PPKM yang tadinya terdapat desa yang merah sebesar 3 persen. Jadi saat ini tidak ada lagi desa dengan status merah,” ungkap dr. Nurhandini Eka Dewi, Kamis (18/03/21).

Mantan Kepala Dikes NTB itu menjelaskan, sementara desa yang berstatus zone orange dari 5,2 persen sekarang tinggal 0,2 persen.

Kemudian desa yang berstatus hijau sebesar 85,4 persen dan desa zona kuning 11 persen. Menurutnya, tren perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB cukup tinggi, karena jumlah testing masih sangat terbatas.

BACA JUGA:

NTB Masuk Daerah Perluasan ‘Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat’ Mikro

“Kalau rata-rata perharinya masih bisa di angka 20 hingga 60 persen per harinya. Karena jumlah testingnya terbatas, inilah yang sedang kita kejar supaya jumlah testingnya bisa masuk,” pungkasnya.

Manikp@kominfo

Salah satu dari empat parameter penetapan penerpan PPKM yaitu tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional

lombokjournal.com —

JAKARTA :

Pemerintah Pusat memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tahap IV, yang dimulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mendatang.

Dalam perpanjangan PPKM tahap IV ini, diperluas dengan menambah lima provinsi di luar Jawa dan Bali, salah satuya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi lainnya yang juga dimasukkan PPKM Mikro nasional, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebelumnya, 10 provinsi dinilai berhasil menekan angka Covid-19 melalui PPKM skala mikro dalam tiga tahapan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat-Tengah-Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulewesi Selatan.

Penerapkan PPKM dalam tiga tahapan sebelumnya, yakni tahap pertama dimulai sejak 9 – 22 Februari 2021, tahap kedua, dari 22 Februari hingga 8 Maret dan tahap ketiga, mulai 9 – 22 Maret 2021.

Parameter penetapan daerah yang menerapkan PPKM mikro yaitu memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Yaitu, Pertama, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan keempat tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Hal itu diugkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Menteri Perekonomian RI, Dr. Ir. H. Airlangga Hartarto saat memimpin rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Kamis (18/03/21).

“Hasil evaluasi dari 10 provinsi yang menerapkan PPKM bahwa penambahan kasus aktif mengalami tren penurunan. Tingkat kesembuhan dan kematian mengalami perbaikan,” ungkap Menteri

Rapat evaluasi tersebut dihadiri delapan Kementerian dan lembaga terkait di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Panglima TNI, Kapolri serta 15 Gubernur se-Indonesia.

Menko Hartarto menjelaskan, terkait kebijakan pembatasan PPKM masih tetap sama dengan kebijakan bagi 10 provinsi sebelumnya, kecuali kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap muka.

Untuk perguruan tinggi atau akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan berbasis perda/perkada dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang masif.

Sementara kegiatan seni budaya diizinkan dibuka maksimal 25 persen pengunjung dengan prokes. Sementara pembatasan penerapan PPKM lainnya masih sama.

“Untuk kegiatan belaja mengajar dan seni budaya tentu kita berharap bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan Perda dan Perkada,” harap Menko Perekonomian.

BACA JUGA:  Tiga Kabupaten di NTB, Kasus Covid Turun

Pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM Mikro tetap sama dengan sebelumnya. Misalnya, 50 persen karyawan perkantoran bekerja dari rumah alias WFH. Restoran maksimal menampung 50 persen pengunjung yang makan di tempat. Pusat perbelanjaan tutup maksimal 21.00. kegiatan kontruksi beroperasi 100 persen dengan prokes. Tempat ibadah hanya boleh diisi 50 persen.

Begitu pula dengan fasilitas umum. Sejumlah sektor esensial diperbolehkan beroperasi 100 persen selama PPKM Mikro.

Manikp@kominfo