Mengenalkan kompor induksi pada masyarakat, kampanye energi sehat dan hemat jadi alternatif gaya hidup rumah tangga di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati PLN Unit Induk Wilayah NTB berencana menggelar acara untuk mengenalkan kompor induksi sebagai kampanye energi ramah dan sehat.

Ketua TP PKK, Hj Niken Septarini Widyawati Zulkieflimansyah mendukung kampanye ramah energi dengan penggunaan kompor induksi, karena sesuai dengan perkembangan zaman.

Dikatakannya, listrik yang tersedia di rumah tangga bisa menjadi pilihan karena ramah lingkungan dan lebih hemat energi.

“Saya mendukung gerakan ibu ibu PLN untuk mengajak pelanggan PLN dan masyarakat memanfaatkan listrik untuk kebutuhan lain di rumah tangga tidak hanya sebagai penerangan dan sumber daya peralatan elektronik biasanya,” ujar Bunda Niken di Pendopo Gubernur, Rabu (24/03/21).

Bunda Niken juga meminta penyelenggara agar dalam kegiatan tersebut turut membantu dengan memudahkan masyarakat yang ingin memiliki kompor induksi.

Ia berharap dengan mengenalkan kompor induksi pada masyarakat, kampanye energi sehat dan hemat menjadi alternatif gaya hidup rumah tangga di NTB.

“Kegiatan ini direncanakan serentak di empat kabupaten/kota di NTB, dengan kegiatan utama di pendopo Gubernur,” jelas Ketua PIKK PLN UP3 Mataram, Ibu Dony Noor Gustiarsyah.

Sosialisasi kompor induksi

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara akan melakukan sosialisasi penggunaan kompor induksi, demo memasak dan lomba memasak dengan menggunakan kompor induksi, rencananya akan diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari organisasi wanita di pulau Lombok.

Dengan menggandeng 20 toko elektronik dengan brand dari pabrikan kompor induksi besar, pihaknya yakin kegiatan yang rencananya akan digelar dalam rangka Hari Konsumen Nasional dan Hari Kartini pada 7 April mendatang, akan menginspirasi masyarakat dalam menggunakan energi yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Asisten Manager Komunikasi PLN UIW NTB, Rofia Fitri menjelaskan kompor induksi merupakan kompor tanpa api yang menyala, melainkan energi listrik yang jadi sumber energi panas dari reaksi elektromagnetik antara kompor dengan alat masak.

Energi panas tersebut tak muncul pada kompor induksi tetapi menginduksi atau memanaskan peralatan masak yang digunakan bukan kompor induksinya sehingga dapat mematangkan makanan.

Keunggulannya antara lain memasak lebih cepat, aman, mengurangi konsumsi energi, mudah dibersihkan, tidak meninggalkan asap, praktis, dan desainnya menarik.

“Untuk konsumsi listrik rumah tangga, penggunaan kompor induksi terbilang rendah dan harga sesuai kualitas produk kompornya,” terang Fitri.

Asisten Manager Pengendalian Piutang PLN UIW NTB, Gita Oktaviana menambahkan, pihaknya berharap kegiatan sekaligus kampanye ramah energi ini diinisiasi pula oleh Forkopimda dan organisasi organisasi perempuan seperti PKK dan lain lain.

jm

Kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol

MATARAM.lombokjournal.com –

Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB, mengambil peran strategis dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB,) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd.

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB, mengatakannya, saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021), di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Masih merebaknya Covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.

Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol.

Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri,  baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum.

Termasuk melakuKan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.

“Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.

“Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik. Menurutnya, seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.

“Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” kata Kadisos.

Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.

Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD, jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.

“Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,” pesannya.

Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab. Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana,  did epan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.

Edy

@diskominfotik_ntb

Sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak

TANJUNG.lombokjurnal.com –

Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi tanggung jawab Bersama, dan dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk DPRD Kabupaten Lombok Utara.

Saat membuka Rapat Kerja Pembahasan Matriks Penanggung Jawab KLA yang diselenggarakan Dinas Sosial KLU, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto ST Meng mengatakan, KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan, dengan kebijakan program kegiatan yang memenuhi hak-hak anak.

Menurutya, anak merupakan investasi masa depan sehingga apresiasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat

“Untuk mencapainya, maka perwujudan KLA menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Baik pemerintah, masyarakat dan seluruh kita semua yang hadir hari ini,” kata Wabup dalam Rapat Kerja di Tanjung (24/03/21).

Secara prinsip, pengembangan KLA memiliki tujuan membangun inisiatif pemerintah daerah. Konvensi hak-hak anak dimulai dari kerangka hukum, strategi hingga intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan guna pemenuhan hak-hak anak di KLU.

“Ada beberapa indikator yang kita persiapkan dalam rangka menuju Lombok Utara menjadi KLA, antara lain kelembagaan, indikator layak anak serta kesiapan desa dan kecamatan,” imbuhnya.

Selain itu, penyelesaian persoalan sosial anak, penyandang disabilitas, terisolasi serta perlindungan anak dari perdagangan anak dan eksploitasi. Strategi pengembangan KLA ditempuh dengan strategi pengarusutamaan hak anak dalam pengaruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan.  Mulai dari tahap penganggaran hingga program.

Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiyah mengatakan kegiatan KLA memiliki makna yang baik dalam investasi masa depan anak di KLU. Pihaknya berterima kasih sekaligus menyambut baik, rapat kerja pembahasan indikator KLA.

Disampaikan, PKK mempunyai 10 Program Pokok, salah satu diantaranya adalah pembinaan keluarga, pengasuhan anak yang berperan penting dalam sebuah keluarga.

Menentukan baik buruknya karakter anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak.

“Mari menyatukan persepsi bersama, menyinergikan program atau kegiatan dalam mengukuhkan Lombok Utara menjadi Kabupaten Layak Anak. Perlu kerja keras kita bersama mewujudkannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Sosial PPA Faisol MSi menyatakan sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak. Selain itu, anak juga menjadi pelanjut estafet masa depan bangsa.

“Beberapa hal yang sudah dilakukan semenjak KLA ada di KLU. Di antaranya, membentuk gugus tugas penetapan fasiltator KLA, Forum Anak Kabupaten, pemantapan pelaksanaan Perda KLA serta pelatihan-pelatihan dan sosialisasi,” ujarnya.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Mariadi SAg, unsur Pimpinan OPD, Para NGO serta undangan lainnya.

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat, dengan tetap menerapkan prokotol kesehatan Covid-19.

sap

Penangkap benur diminta bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster

LOTIM.lombokjoural.com –

Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan dijadikan pusat budi daya lobster nasional. Ke depan, Lombok tidak hanya menjadi contoh secara nasional, tapi bisa menjadi rujukan negara lain.

Hasrat itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, saat kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Lombok Tengah, dan dilanjutkan meninjau budidaya Lobster di Telong Elong Lombok Timur, Rabu (24/03/21).

“Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujar Trenggono didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, disampaikan saat melakukan dialog dengan Para Petani penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster.

Termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat di 2 Kabupaten penghasil Lobster terbesar di Provinsi NTB.

Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, Menteri berjanji mempermudah proses birokrasi perizinan budi daya.

Menteri KP minta petani penangkap benur bersabar, dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam bentuk benur atau bibit lobster.

Benur dibudidayakan dulu menjadi lobster sehingga memberikan nilain tambah ekonomi yang jauh lebih besar.

Dicontohkan, keberhasilan H. Rozak seorang petani pembudidaya Lobster asal Telong Elong Lotim. Dengan modal Rp.120 juta, dalam waktu budidaya selama 6 bulan, berhasil meraup hasil panen lobster dengan nilai jual lebih dari Rp. 400 juta.

“Jadi keuntungan budidaya, dengan teknologi yang sederhana sangatlah menggiurkan ” ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri Trenggono juga menegaskan komitmennya memerangi penyelundupan benur ke luar negeri.  Dan mengajak para penangkap benur tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

“Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya.

Memerangi penyelundup benih lobster

Sebelumnya, KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

“Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar.

Antam menyatakan perang terhadap penyelundupan benih lobster juga dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Mereka prihatin masih ditemukannya penyelundupan benih bening lobster.

Tiba di NTB pukul 09.00 Wita, Menteri Trenggono disambut Gubernur NTB, Dr.Zul didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, Yusron Hadi dan Kadis Kominfotik, Gde Aryadi.

Kemudian menuju Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, meninjau budidaya keramba lobster dan bersilaturami dengan para petani nelayan di kawasan tersebut.

Dari Teluk Awang, Menteri dan rombongan menuju Telong Elong Lombok Timur, a kawasan tersebut merupakan salah satu pusat budidaya lobster terbesar di Lombok Timur.

Dari  Lotim Menteri bergerak menuju Sekotong Kabupaten Lombok Barat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dilanjutkan  meninjau pusat pembibitan Manggrove di desa Cendi Manik Sekotong Tengah.

Di tempat itu Menteri Trenggono dan Gubernur Dr. Zul sempat melakukan penanaman bibit manggrove.

Dari Sekotong Menteri dan rombongan kemudian bergeser menuju Rembiga Kota Mataram, mengunjungi Balai Karantina ikan Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Di tempat  ini sempat melihat secara langsung produk unggulan perikanan NTB. Di antaranya ikan Tuna Wall, Lobster hidup, kelompok ikan karang, dan hasil budidaya mutiara Lombok yang bisa di ekspor langsung.

Tim

@diskominfotik

Tenun NTB berpotensi besar dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara

MATARAM.lombokjournal.com —

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak hanya  dianugerahi dengan keindahan alamnya yang eksotis, tetapi juga dengan kekayaan akan beraneka ragam tenun khas yang dimilikinya.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini  Widyawati Zulkieflimansyah memperkenalkan keanekaragaman tenun NTB tersebut, pada ajang Pagelaran Karya Kreatif “Pesona Lombopk Mendunia” dan Pembukaan Pameran Produk UMKM Unggulan BaliNusra, secara daring, Rabu (24/03/21).

“Di setiap kabupaten kota kita punya sentra tenun bahkan bisa lebih dari satu dan sangat variatif. Kita memiliki banyak kerajinan yang kita banggakan,” jelas Bunda Niken sapaan akrabnya.

Dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 dengan tema besar “Eksotisme Lombok” besutan Bank Indonesia yang dirangkaikan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia tersebut, 5 tenun khas Lombok dan Sumbawa dibawakan pada fashion show virtual oleh 5 desainer NTB yang bekerjasama dengan 5 UMKM lokal NTB.

Kelima UMKM tersebut merupakan UMKM binaan Bank Indonesia yang didesain langsung oleh desainer terkemuka.

Di antaranya, Kelompok Tenun Bunga Maringkik bersama Linda Hamidy Grander membawakan Kain Tenun Ikat Pulau Maringkik. Kelompok Tenun Galang Songket bersama Fery Kuncoro menampilkan Tenun Sukarara.

Selain itu, Tenun Karya Mandiri bersama Dani Mardiansyah membawakan kain tenun ikat Moyo Mekar.  Kelompok Tenun Nyalokok, bersama Savira Maisy membawakan tenun kembang kerang.

Dan Kelompok Sentosa Sasak Tenun bersama  Wignyo Rahadi membawakan  tenun pringgasela.

Tentun NTB ke Mancanegara

Desty Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menuturkan KKI 2021 ini sangat istiwewa, karena untuk pertama kalinya menyelenggaraka gelaran fashion show virtual, hasil kolaborasi UMKM binaan Bank Indonesia di NTB dengan desainer tanah air.

Menurut Desty, gelaran ini diharapkan dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia. Dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara hingga Mancanegara.

Penggiat UMKM terus terdorong untuk mengembangkan kreatifitas dan melakukan inovasi, agar  menciptakan nilai tambah dalam berbagai karya.

“Kami percaya gelaran ini dapat meningkatkan rasa bangga akan penggunaan produk Indonesia dan membawa produk NTB dikenal di Nusantara dan mancanegara,” kata Desty.

Rosmaya Hadi juga Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut tenun khas NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Karena itu, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dunia fashion Nusantara bahkan Mancanegara.

BACA JUGA:

Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB, Wagub: Agar Dunia Tahu, NTB Miliki Yang Unik dan Asli

“Tenun NTB memiliki kualitas yang bagus dan punya karakter tersendiri. Warna dan corak yang beragam itu bagus sekali dimodif dengan yang lainnya, tenun NTB tidak kalah dengan produk-produk tenun dari daerah yang lain. Karena itu, yuk kita kenakan tenun khas NTB!” tandasnya.

Novita

Diskominfotikntb

NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplor

MATARAM.lombokjournal.com –

Para pelaku UMKM NTB diberi wadah untuk bersaing merebut pasar, termasuk agar produk-produk UMKM NTB dapat mengisi etalase Mandalika, ketika perhelatan MotoGP 2021 dimulai bulan Oktober mendatang.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengupayakan para UMKM harus bisa masuk dalam etalase Mandalika meyambut MotoGP.

“Hal ini yang saat ini sedang kita siapkan agar dapat digaungkan pada saat pagelaran MotoGP,” tuturnya saat melaunching Gallery Kampoeng UMKM yang bertajuk “Produk UMKM NTB Gemilang Menuju Ekspor” di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB, Rabu (24/03/21).

Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga menilai, NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplore oleh para UMKM untuk dapat melestarikan dan mengembangkan.

Ini juga menjadi cara agar masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tahu, NTB memiliki hal – hal yang unik dan asli yang patut dibanggakan dan dilestarikan.

Gallery Kampoeng UMKM di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini bekerjsama dengan Asosiasi UMKM yakni Episenter Pengusaha Mandiri NTB. Asosiasi ini mengakomodir 286 UMKM dari berbagai sektor produk, mulai dari kuliner, tenun, kriya dan sebagainya.

Sinergitas antara Pemda NTB dengan Episenter Pengusaha Mandiri diharapkan terus produktif dan tidak ada persaingan dengan NTB Mall, karena sama – sama membangun UMKM NTB.

“Semoga sinergitas dengan Episenter Pengusaha Mandiri dapat terus produktif, sehingga segala sesuatu yang baik di NTB sampai ke seluruh dunia,” harap Ummi Rohmi.

Meningkatkan capacity building

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Wirajaya Kusuma, M.H., mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan capacity building dari para UMKM dalam menyambut MotoGP 2021.

“Para UMKM agar mempunyai kapasitas menghasilkan produk dan siap menjual berbagai produk,” jelas Wirajaya.

Selain itu, Diskop UKM Provinsi NTB juga terus memfasilitasi para UMKM agar dapat memiliki izin usaha seperti Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal.

“Kami terus berupaya melalui badan diklat dan bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk mengkurasi produk UMKM untuk siap dijual baik secara online maupun offline. Bahkan yang belum punya PIRT kami fasilitasi juga, bahkan sampai sertifikasi halal pun disertifikasi secara gratis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, salah satu UMKM yang menarik untuk dinikmati adalah produk dari UMKM Koperasi Ammar Sasambo yang memodifikasi sarang burung wallet dikombinasi dengan kopi robusta Lombok, dan rempah – rempah sehingga menghasilkan rasa hangat yang nikmat.

BACA JUGA:

Ditampilkan di Fashion Show Virtual,  Tenun NTB Makin Dikenal Se-Nusantara

“Sarang burung walet memiliki khasiat yang sangat bagus, sehingga kami mencoba memodifikasi agar dapat menjadi produk unggulan. Kami ingin mengajak masyarakat yang memilik sarang burung walet untuk menjadikan sarang burung walet sebagai produk unggulan yang dapat diekspor,” tutur Fina Novianti, owner UMKM Koperasi Ammar Sasambo.

Kegiatan ini dihadiri Ketua PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah dan berbagai stakeholders terkait. Sebanyak 25 UMKM dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Barat yang ikut memeriahkan kegiatan Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB.

Sher

@Diskominfotikntb

Wagub Minta Kabupaten/Kota Pedomani Penerapan PPKM Mikro Berbasis RT

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang masuk dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) berbasis Mikro, sejak 23 Maret sampai dengan 5 April.

Dan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan sosialisasi penerapan PPKM Mikro.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.,  menyampaikan beberapa penekanan penting dan yang harus diatasi dan dipersiapkan. Tujuannya, agar PPKM Mikro berbasis RT dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/03/21).

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

“Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur,” jelasnya.

Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

“Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Nia

@diskominfotikntb

Berani bicara bukan untuk melawan lelaki maupun suami

LOTIM.lombokjournal.com –

Mengatasi permasalah kehidupan dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk menyelesaikannya, salah satunya dengan mengedepankan komunikasi dan diskusi dalam mencari solusi.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengingatkan itu pada Sekolah Perempuan Tangguh di desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur.

“Saatnya Perempuan berani berbicara,” kata Bunda Niken sapaan akrab Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, ketika bersilaturahmi dan mengunjungi Sekolah Perempuan Tangguh, Selasa (23/03/2021) di Kantor Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Bunda Niken, berani berbicara bukan untuk melawan lelaki maupun suami. Kiprah dan peran perempuan bukan lagi hanya mengurus sumur, kasur dan dapur.

Tapi bisa berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga, isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

Berani menyampaikan pendapat dan argumentasi yang logis dan konkrit. Sebagai sebuah solusi menghadapi kehidupan berumahtangga atau bermasyarakat.

“Sehingga perempuan dapat memberikan kontribusi untuk keluarga dan bangsa dan negaranya,” katanya.

Bunda Niken dalam silaturrahmi itu didampingi Kadis Sosial H. Ahsanul Halik dan Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin.

Dalam lingkungan keluarga, perempuan harus banyak belajar tentang merawat dan menjaga ketahanan keluarga. Seperti mendidik anak dan berbagi peran dengan suami.

Bunda Niken berharap hal ini diperdalam dan dipelajari, agar perempuan setara haknya dalam memerankan perannya sebagai perempuan. Sehingga output yang dari sekolah ini melahirkan perempuan yang cerdas dan mandiri.

“Bisa mendidik anak dan lingkungan dengan lebih baik serta terlibat dalam aktifitas pembangunan di desa dan pada semua level,” ajak alumni UI ini.

Kaum perempuan didorong untuk mengasah dirinya agar berkualitas. Dapat dipercaya dan memiliki skil seperti kaum lelaki. Mampu pelopori usaha, berinovasi dan memiliki kreativitas.

“Sekolah Perempuan ini sangat butuhkan, agar perempuan dapat bicara dan sama hak dengan lelaki, Jangan dipendam. Tapi bicaralah,” pesannya di hadapan perempuan tangguh Montong Betok.

Ketua Dekranasda NTB ini mengajak Sekolah Perempuan untuk bersinergi dengan TP.PKK. Karna ada 4 pokja yang bergerak di sektor pemberdayaan keluarga.

“Misalnya 10 dasawisma PKK dapat bekerjasama dan berkolaborasi bersama Sekolah Perempuan untuk menanggulangi persoalan keluarga,” tutup ketua LKKS NTB ini.

Keadaan perempuan desa

Siska Hamidatul Aini yang  mewakili Sekolah Perempuan Tangguh desa Montong Bentok mengaku bangga dan senang atas kunjungan istri gubernur NTB ini.

Ia menceritakan awal mula Sekolah Perempuan Tangguh ini digagas, karena melihat kondisi perempuan dan keadaan di desanya. Banyak peremousn yang putus sekolah, menjadi buruh tani, ditinggal suami karena merantau menjadi TKI, kekerasan fisik maupun phisikis.

Sekolah ini berdiri pada tanggal 4 November 2014, hingga sekarang ada 125 anggota perempuan yang belajar disini.

“Sejak menimbu ilmu disini,kepekaan sosial dan sensitivitas jiwa kami tumbuh dalam melihat dan menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,”tegasnya.

Karena itu, pemerintah desa akhirnya selalu melibatkan perempuan dalam merumuskan kebijakan didesa. Termasuk mengadvokasi dan mendampingi perempuan yang terlilit masalah ketidakadilan dan diskriminatif.

Selain itu Sekolah Perempuan memiliki pos pengaduan dikantor desa.

“Sudah banyak permasalahan yang kami selesaikan,” ucap Siska.

Anggota Sekolah Perempuan lain, Faujiah mengaku setelah bergabung di sekolah ini,  ia dapat meyakinkan suaminya untuk berbagi peran dalam rumahtangga.

“Sehingga berkat dukungan suami ini, saya dapat membantu orang lain selain keluarga, Ini karena berani berbicara,”tutupnya.

Usai pertemuan tersebut, Bunda Niken memberikan bantuan secara simbolis berupa masker, gula dan teh untuk sekolah tersebut.

Kegiatan Itu juga dihadiri KadiSos Lotim, Istri Sekda Lotim,  Wakil Direktur Program LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra), Pemdes Montong Betok, toko agama, masyarakat, pemuda dan anggota Sekolah Perempuan Tanggu.

Edy

@diskominfotik_ntb

Kedua belah pihak saling menghargai dan saling mengakui

MATARAM.lombokjournal.com  —

Akhirnya semua pihak mengaku lega, akhirnya kesepakatan damai terwujud di tubuh organisasi Pendidikan dan dakwah terbesar di Nusa Tenggara Barat,  Nahdlatul Wathan (NW).

Sudah berlangsung lama polemik antara Nahdlatul Wathan Anjani dan Nahdlatul Wathan Pancor terkait legalitas yang absah dan berhak menggunakan nama Nahdlatul Wathan.

Pertemuan islah atau perdamaian, atau ada yang mengistilahkan menghindari mudharat lebih besar, antara NW Anjani yang dipimpin Tuan Guru Bajang (RTGB) KH Lalu Zainuddin Atsani, M.Pd dan NW Pancor yang dipimpin (mantan Gubernur NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Dr KH M Zainul Majdi, MA, berlangsug di hotel Lombok Astoria, Selasa pagi (23/03/21).

Pertemuan difasilitasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, diwakili Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Juga hadir Kapolda NTB Irjen Pol H Muhammad Iqbal, SIK,MH. Bahkan bersama Danrem 162/WB, Kapolda NTB mendatangi kediaman RTGB Atsani Dan TGB Zainul Majdi, untuk menyiapkan pertemuan kedua tokoh NW itu.

Sangat mengharukan, pertemuan islah pengurus NW Anjani dan NW Pancor yang menjadi panutan jutaan umat itu berlangsung penuh persaudaraan. di hotel Lombok Astoria, Selasa pagi.

Dalam pertemuan itu ditandatangani akta kesepakatan islah antara NW pimpinan Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) KH Lalu Zainuddin Atsani, M.Pd dan Tuan Guru Bajang (TGB) Dr KH M Zainul Majdi, MA.  Kedua belah pihak saling menghargai dan saling mengakui.

Pernyataan TGB KH M Zainul Majdi yang disampaikan melalui Ketua Pimpinan Pusat Pimpinan Pemuda NW, Dr Muhammad Halqi mengatakan, perdamaian ini diharapkan menjadi berkah dalam perjuangan organisasi.

“Suasananya berlangsug baik, penuh persaudaraan, saling memaafkan, saling menghargai dan saling mengakui,” kata Muhammad Halqi.

Dalam pertemuan yang dipandu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar yang didampingi Kapolda NTB Irjen Pol H Muhammad, kedua pihak mengaku memiliki kesetaraan dalam meneruskan perjuangan Maulana Syekh TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Saling membantu. Itu semua ada dalam akta kesepakatan islah,” tambahnya.

Kedua pihak sepakat tidak ada intimidasi, persekusi, bullying, pengaduan ataupun laporan apapun terkait satu dengan yang lain.  Sekolah, madrasah, majelis taklim, panti asuhan, dan seluruh amal usaha NW diberikan kebebasan untuk memilih menginduk kemana, apakah ke NW atau NWDI.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah tampak hadir, termasuk sejumlah petinggi Pengurus Besar NW (PBNW), baik NW yang berkedudukan di Anjani maupun yang di Pancor.

Rr

Berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah memberi perhatian dan terus berupaya mencegah kepemilikan dan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai upaya hukum yang disiapkan.

Hal tersebut di ungkapkan Laksamana Muda TNI Yusup, S.E., M.M, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman. Itu disampaikannya dalam Rakor “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Nkri Dan Ketahanan Nasional” di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/03/21).

Menurut Yusup,  dalam  mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam, Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum atas hal tersebut, yakni pada UU RI  No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI  No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Selain itu, Undang – Undang Republik Indonesia  No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil. Serta UU RI  No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Lebih jauh dijelaskannya, berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia. Misalnya, melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

Yang dimaksud penyelundupan hukum, adanya perjanjian pra nikah yang mengatur ketentuan yang disepakati kedua mempelai, bahwa lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing.

“Untuk perjanjian nominee, yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya,” jelas  Laksamana Muda TNI, Yusup.

Yusup berharap, setiap Kepala Daerah yang memiliki pesisir – pesisir dan pulau -pulau harus mampu mengamankan, memanfaatkan dan mengelola dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh orang asing.

“Silahkan orang asing datang berbondong – bonding tetapi sebagai penikmat saja jangan mereka sebagai pemilik, yang sering kita rasakan menjadi orang asing di negeri sendiri,” tuturnya.

Penertiban Orang Asing

Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan, dalam proses berinvestasi tidak tertutup kemungkinan orang asing akan hadir di NTB, untuk itu Pemerintah Daerah NTB telah membentuk sebuah tim yang diberi nama “Timpora”.

Menurut Sekda, NTB telah membentuk Timpora, yakni Tim Penertiban Orang Asing sesuai dengan pedoman terdiri dari multistakeholder yakni imigrasi, kepolisian dan sebagainya.

Ada beberapa investor yang telah datang ke NTB sejak tahun 2004 tapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan realisasi investasi.

“Sehingga kami mencurigai apa yang dilakukannya, maka kami akan berkoordinasi dengan apparat keamanan yang kami miliki,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda.

Pemerintah Prov. NTB telah mengusulkan untuk dilakukannya pembangunan Global Hub di Kawasan Bandar Kayanagan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI II) yang merupakan Highway pelayaran dunia, dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nations Conference On The Trade And Development (UNCTAD).

“NTB mengusulkan untuk pembangunan Global HUB sebagai tempat perisnggahan dari kapal – kapal yang melintasi ALKI II, Asumsi jika AKLI I terjadi stuck dibutuhkan alternatif alur lainya yakni AKLI II” papar Miq Gite.

Sher

@DiskominfotikNTB