Jika produktivitas tidak meningkat, mungkin tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan, dalam kondisi keterbatasan APBD seperti saat ini, agar para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB lebih mengedepankan inovasi, kreativitas dan kesungguhan dalam pengabdian.

Hal itu disampaikannya, usai melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru dilantik, Jum’at (26/03/21)

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengingatkan, agar bisa amanah dalam menjalankan pengabdiannya. Dan ia mendorong pejabat agar kreativitas saat ini harus  menaingkat dari sebelumnya.

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkn tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan, dan pejabat baru yang dilantik bisa mengetahui visi dan misi NTB Gemilang.

“Karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja tak tahu tujuannya, maka tidak bisa menjalankan visi dan misi NTB Gemilang. Karena itu tolong dipelajari, dipahami betul dan diyakinkan dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Wagub.

Wagub mengingatkan Kembali bagaimana menjalin sinergitas. Program tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu dibangun dan makin diperkuat manajemen kerja di OPD masing-masing untuk saling menguatkan satu sama lain.

“Ingat saya berharap manajemen kerja organisasi yang saudara-saudara pimpin mulai dari pejabat struktural yang ada hingga seluruh pegawai di tingkat bawah, untuk seluruhnya dijadikan sebagai satu kekuatan  dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Ummi Rohmi.

Diibaratkan, dalam satu bangunan harus ditopang oleh banyak pondasi. Pondasi  satu dengan pondasi lainnya saling menguatkan dan saling bersinergi menghasilkaan satu kekuatan.

Pimpinan hendaknya bisa mensiasati untuk bagaimana  memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan tidak sekali-kali bekerja hanya mengharapkan APBD. Maksud Wagub, OPD harus benar-benar bisa berkreasi, berinovasi bagaimana   merangsang APBN sebanyak mungkin bisa masuk ke NTB.

Selanjutnya, bagaimana merangkul dunia usaha, swasta  untuk bisa berkontribusi pada program-program yang sudah digagas. Dan bagaimana juga bisa merangkul seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan program pembangunan di NTB.

Ditambahkan, dalam keadaan sulit saat ini hendaknya pejabat baru bisa lebih banyak belajar dari para seniornya untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam bekerja. Berkoordinasi sangat diperlukan untuk memecah kesulitan yang dihadapi.

“Dan saya ingin agar progress atas kemajuan yang cepat bisa terlihat di masa yang sulit ini.  Kita menyadari  tentu ini tantangan yang tidak mudah. Namun saya yakin semakin besar tantangannya semakin semangat kita dalam bekerja. Kuncinya mari berkolaborasi dan bekerjasama,” Wagub menandaskan.

Tidak lupa diingatkan, para pejabat yang baru dilantik saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, agar tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan Protokol Kesehatan berupa 5 M. Dalam pandemi Covid-19, agar masyarakat bisa tetap hidup nyaman, sehat dan tetap produktif dalam bekerja.

“Tetap terapkan 5 M dan memberi keteladanan kepada masyarakat dan penggunaan teknologi yang makin ditingkatkan. Insya Allolh jika itu semua kita disiplin tanggungjawab bersama dalam mewujudkan NTB Gemilang benar-benar bisa tercapau dengan baik,” tutup Wakil Gubernur NTB..

Herikp

@diskominfotik

Berbagai program yang akan di laksanakan di antaranya program strategis AKU HATINYA PKK

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, beberapa program strategis siap digerakkan untuk mendukung visi misi NTB Gemilang.

“Pengurus TP PKK NTB harus mau, harus tahu, dan harus mampu untuk menggerakkan keluarga-keluarga di NTB,” tegas Bunda Niken, sapaan akrab Ketua TP PKK NTB saat menutup Rakerda, Jumat (26/03/21).

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses digelar di Gedung Graha Bhakti Praja pada 25-26 Maret 2021.

Isteri Gubernur NTB tersebut menjelaskan, berbagai program yang akan di laksanakan di antaranya program strategis AKU HATINYA PKK. Melalui program ini ketersedian kebutuhan rumah tangga dapat diwujudkan melaui pemanfaatan pekarangan rumah.

Hal ini dilakukan dengan menjalankan budidaya sayuran yang terintegrasi dengan ikan. Program ini dinilai mampu menurunkan angka stunting, sebab kebutuhan masyarakat akan sayur mayur serta protein dapat terpenuhi bilamana program ini dapat diseriusi.

Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan buah hati juga menjadi fokus TP PKK. Kini tak hanya parenting yang turut diberdayakan, TP PKK disebutkan Bunda Niken mendapatkan tugas tambahan untuk memperhatikan 1000 HPK.

“Parenting bukan hanya mengasuh anak dan remaja, tapi 1000 HPK juga menjadi  tugas PKK yang lebih luas,” jelas Bunda PAUD Nasional tersebut.

Literasi keluarga tak luput dari sorotan, Bunda Niken berpesan kepada seluruh TP PKK Se-NTB dari Kabupaten/Kota hingga Desa untuk menggencarkan kampanye membaca minimal 30 menit dalam sehari.

TP PKK di Kabupaten dan Kota diminta harus menyelenggarakan seminar atau webinar terkait peningkatan minat baca masyarakat melalui keluarga.

“TP PKK di kabupaten dan kota harus menyelenggarakn seminar atau webinar agar minat baca masyarakat kembali timbul. Minimal baca 30 menit sehari membaca,” jelasnya.

Selain itu, program Keluarga GAGAH BENCANA (Keluarga NTB yang Tanggap dan Tangguh terhadap bencana), juga akan diseriusi oleh PKK. Sebab NTB juga merupakan salah satu daerah rawan bencana.

Karena itu kampanye terkait mitigasi bencana dan penanggulangan bencana juga diemban oleh TP PKK NTB ke depan.

Bunda Niken berharap, berbagai program strategis yang telah dirumuskan dalam Rakerda tersebut diharapkan Bunda Niken mampu digerakkan dan dijalankan oleh TP PKK NTB.

Komitmen, kekompakan, dan menjaga sinergitas dengan berbagai mitra dan stake holder terkait program strategis juga diharapkan terus dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya.

novita

diskominfotikntb

Kegiatan posyandu keluarga diminta terus aktif, jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid -19 di Posko Posyandu Keluarga Pagesangan, Kantor Camat Mataram dan Kantor Camat Ampenan di Kota Mataram, Kamis (25/03/21).

Melihat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi Covid-19 ini, Wagub menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi demi memberikan perlindungan pada tubuh untuk melawan virus Covid – 19.

“Keinginan masyarakat untuk divaksin tinggi, vaksin yang diberikan masyarakat harus segera direalisasiakan karena vaksin tersebut tidak boleh lama – lama diendapkan. Sehingga apabila dilokasi satu lambat, maka harus dioper ke lokasi lain yang lebih cepat, agar vaksin lebih cepat habis dan didrop kembali supaya proses vaksinasi di NTB berlangsung dengan cepat,” terang Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini.

Disisi lain, Ia juga mengharapkan agar kegiatan posyandu keluarga dapat terus aktif dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19. Agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

Karena, tidak hanya Covid-19 yang dihadapi, namun juga berhadapan dengan masalah kesehatan yang lain.

“Posyandu keluarga ini dilakukan juga agar pendataan terhadap keluarga bisa berjalan, supaya jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan. Tetapi ada penyakit DBD, penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan sebagainya. Semua harus terpantau dengan baik,” pinta Ummi Rohmi.

Hingga hari ini, total vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia untuk dosis pertama sejumlah 91.503 orang dan dosis kedua sejumlah 38.633 orang.

Sher

@Diskominfotikntb

Bupati dan Wabup Safari Jum’at Program Memaraq di Masjid Al Faruq Bayan Timur

TANJUNG.lombokjournal.com –

Saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21), Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjelaskan penurunan Anggaran Pendanpatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dikatakannya, tahun 2021 Lombok Utara cukup berat pascagempa dan kini berhadapan  pandemi Covid 19.

Kendati demikian, Pemda KLU berusaha bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, namun juga mengusahakan mendapatkan donatur pembiayaan dari luar, guna kelancaran pembangunan di Lombok Utara.

Kegiatan Safari Jum’at bersama sekaligus bersilaturahmi, sejak sebulan menjabat sebagai Bupati Lombok Utara menjalankan rangkaian Program Memaraq ke tempat ibadah.

Masjid Al Faruq merupakan masjid keempat yang dikunjungi untuk bertemu dengan lapisan masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Bayan.

“Kondisi ini saya jelaskan agar epe pada renten selapuq (kita semua) maklum. Kalau ada keterlambatan tetapi pemda terus melakukan tindaklanjut mencari solusi terbaik. Harap epe pada (kita) maklum,” tandasnya.

Namun pembangunan harus berjalan lancar. Contohnya, pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan dapat terlaksana tahun ini, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode ini, jelas Bupati.

Selanjutnya, pembangunan jalan pada kawasan lingkar utara yang dicanangkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Lombok Utara, diusahakan untuk dibangun dengan estimasi biaya 750 miliar.

“Jika kita berkomitmen membangun daerah ini, insya Allah akan mampu melaksanakannya. Kita mesti kompak bersatu renten-renten membangun daerah kita,” tuturnya.

Setelah gempa kondisi hingga saat ini, banyak masjid yang belum terbangun, beberapa bantuan dari pihak swasta dan donatur termasuk dari yayasan  Amirul Ummah.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Djohan kepada Yayasan Amirul Ummah mewakili masyarakat Bayan dan Lombok Utara atas partisipasinya membangun Masjid Al Faruq tersebut.

BACA JUGA:

Bupati Jelaskan RTG Belum Tuntas, Masyarakat Diminta Pupuk Kebersamaan

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

TANJUNG.lombokjournal.com —

Hingga tahu 2021 kondisi penanganan RTG belum kunjung tuntas. SK 1 sampai 27 berkisar pada angka 10 ribu unit tersisa, dengan penambahan SK baru berkisar 7.164 unit.

Penjelasan itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Samsju, SH  saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21)

Penundaan pemberian buku tabungan menjadi penting untuk disampaikan, terkait memastikan masyarakat yang berhak menerima, karena terdeteksi 20 persen lebih salah sasaran.

“Saya ingin memulai sesuatu dari yang lurus-lurus saja, saya siap menjadi bupati tidak populer. Itu sebabnya polong renten selapuk tabareng bareng (kita semua bersama) bangun daerah kita. Dengan demikian, semangat kebersamaan ke depan daerah kita, akan semakin bagus,” urainya.

Perwakilan Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, berusaha berkontribusi aktif membangun umat. Disamping dua bidang utama fokus yayasan adalah pembangunan masjid dan pendistribusian Al-Quran.

“Januari kemarin, yayasan telah mendistribusikan Al-Qur’an di Lombok sebanyak 27 ribu buah. Dari Oktober sampai saat ini, distribusi telah mencapai 50 ribu buah. Menyasar daerah rawan bencana dan pedalaman,” ungkapnya.

Masjid Al Faruq merupakan masjid kedua yang akan dibangun Yayasan Amirul Ummah. Sebelumnya telah dibangun masjid di wilayah Sesait Kecamatan Kayangan.

Tujuan kegiatan pembangunan dimaksud, sebagai bentuk partisipasi aktif yayasan membangun umat dan membangun kembali semangat masyarakat yang mendapat cobaan dan musibah.

“Salah satu elemen membangun umat adalah terbangunnya masjid. Begitu juga yayasan mengambil dua fokus utama yaitu masjid dan Al-Qur’an. Dukungan do’a dan harapan atas kelancaran pembangunan masjid dari jama’ah,” harapnya.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al Faruq serta menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid dan madrasah setempat.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

BACA JUGA:

APBD Lombok Utara Tahun 2021 Turun, Bupati Djohan: Tantangan Pasca Gempa dan Pandemi

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

Kebijakan Pemerintah Pusat adalah menciptakan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

MATARAM.lombokjournal.com –

Dunia kerja di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, memiliki kecakapan dan siap terjun ke lapangan untuk bekerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si , mengingatkan peserta Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri, Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021, untuk memanfaatkan pelatihan sebagai media meningkatkan dan mengasah kemampuan pribadi (Skill) dan keahlian serta kompetensi dalam menghadapi dunia kerja diera pasar global.

“Jadikan pelatihan ini, untuk mengasah kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri atau berwirauaaha,” kata Miq Gite sapaan Sekda NTB.

Sekda menatakan itu mewakili Gubernur NTB, saat membuka Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Program pendidikan dan pelatihan vokasi (PPPV) Angkatan I, Kamis (25/3/2021) di Lombok Plaza Mataram.

Dikatakan, menghadapi persaingan pasar bebas, semua orang dapat bersaing secara terbuka. Jangan sampai SDM lokal terpinggirkan, karena minim kompetensi dan keahlian dalam dunia kerja.

“Jangan sia-siakan kesempatan ini, manfaatkan dengan baik,” kata mantan Karo Humaspro Prov. NTB ini.

Termasuk, agar meng-upgrade kemampuan memahami dan menyesuikan pelatihan, supaya mengikuti trend dan perkembangan IPTEK. Sehingga tidak tertinggal dalam moderisasi teknologi.

Sekda mengajak Disnakertrans untuk menjalin hubungan kemitraan  dengan perusaahaan dan investor yang ada di NTB. Untuk memprotitaskan SDM lokal.  Termasuk, persiapan hadapi event MotorGP dan event nasional dan Internasional lainnya.

“Ini peran pemerintah, “mengedor pintu perusahaan” untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dilingkar perusaahaanya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Marga Pemagangan Ditjen Binalattas Kemnaker RI, yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI Yanwar, SE., M. Si menyampaikan kegiatan ini merupakan salahsatu solusi meningkatkan SDM, agar  bisa bersaing.

Pelatihan ini juga dapat mengurangi angka pengangguran di NTB.

“Saya berharap, dunia usaha dapat memprioritaskan yang bekerja di NTB adalah anak-anak NTB, bukan tenaga kerja dari luar NTB,” kata Yanwar.

Diakuinya, saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi covid 19, sektor yang sangat terdampak dari pandemi covid 19 di Indonesia adalah sektor ketenagakerjaan.

Karenanya, kebijakan Pemerintah Pusat adalah menciptakan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah manusia yang sehat, cerdas, Adaptif, Kreatif, Inovatif, terampil dan bermartabat. Salah satu cara untuk menciptakan manusia berkualitas adalah melalui Program Pemagangan.

“Begitu pentingnya Program pemagangan ini,” kata Sekda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pemagangan ini mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan kebutuhan dunia industri.

Kegiatan yang digagas Disnakertrans Prov. NTB menggunakan dana Dekonsentrasi Kemenakertran RI.Tahun 2021, NTB diamanahkan untuk melaksanakan 40 paket pemagangan sebanyak 400 orang.

Tahap pertama ini, diikuti sebanyak 300 orang. Sebanyak 160 orang peserta dari Pulau Lombok dan 140 dari Pulau Sumbawa.

“Pesertanya telah melalui proses dan tahapan seleksi,” kata Kadistrans.

Kegiatan tersebut, dirangkai juga dengan penandatanganan MOU Penyaluran uang saku peserta kerjasama Disnakertrans Provinsi dengan Bank NTB Syariah. Dilanjutkan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan.

Tampak hadir Kepala Disnakertrans se-pulau Lombok, Kepala Bank NTB Syariah, Kepala BPJS Mataram, pimpinan perusahaan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri.

Edy

@diskominfotik_ntb

Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas

LOTIM.lombokjournal.com –

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah pesisir yang cukup luas memiliki potensi  perikanan cukup besar, salah satunya potensi budidaya lobster

Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke sentra pengembangan lobster di Teluk Awang, Kecamatan  Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (24/3/2021).

Menteri Trenggono berdialog dengan para penangkap benur dan pembudi daya lobster dari berbagai sentra budi daya lobster di Teluk Awang,  menyampaikan keinginannya agar  NTB bisa dijadikan sebagai pusat budidaya lobster nasional, bahkan dunia.

Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi para nelayan terkait budidaya lobster, juga  pengembangan budidaya laut lainnya, akan  ditangani secepatnya.

Dalam kunjungan kali ini Menteri didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala OPD NTB.

“Dengan dijadikannya NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional tentu akan ada dampak usaha ikutan lainnya. Masyarakat sekitar bisa membuka usaha rumah makan khas lobster dan di lokasi ini juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata lobster yang nantinya akan dikunjungi banyak wsatawan domestik dan wisatawan dari berbagai Negara,” kata Trenggono disambut semangat masyarakat nelayan.

Dampaknyaknya bagi peningkatan  ekonomi masyarakat cukup besar. Negara–negara dari Eropa, China, Amerika ataupun negara Asia lainnya jika ingin memesan lobster harus datang ke NTB.

Menteri meninginkan agar budidaya lobster di NTB bisa terus dikembangkan dan menambah jumlah keramba-keramba pengembangan.

Menteri meminta Dirjen Budidaya KKP agar di Lombok ini bisa dibangun UPT Budidaya Perikanann KKP,  termasuk lobster, yang konsen mengurus mulai dari jual beli, proses pembenihan, proses produksi hingga akses pasar dan transparansi harga yang jelas.

Pihaknya ingin mengawal dan tetap akan mendukung berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Agar ke depan pengembangan budidaya perikanan di NTB akan ada perubahan dalam hal penataan kawasan perikanan, agar menjadi sumber kekuatan ekonomi masyarakat pesisir.

Menteri dengan tegas juga menyatakan, KKP bersama Pemprov NTB  tetap komit untuk memperhatikan kesejahteraan para nelayan.

“Kita harus memanfaatkan kemampuan yang kita miliki.  Jangan sampai kita kalah dengan negara Vietnam yang belakangan merdeka lebih maju,  dan  lebih hebat dalam pengembangan lobster,” kata Menteri.

Menteri memastikan proses birokrasi perijinan budidaya akan lebih dipermudah. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri.

Selain itu Kementerian juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri juga mengungkapkan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

Bagi Menteri, benur merupakan kekayaan negara. Menteri dengan tegas menyatakan akan melawan jika ada yang hendak mengekspor benur untuk memperkaya Negara lain. Sebaliknya kalau untuk kepentingan pembudidaya dalam negeri akan didukungnya sampai mati.

Potensi lobster

Potensi lobster di NTB khususnya di Lombok cukup luas. Pengembangan budidaya lobster di Lombok Timur misalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari DKP Provinsi NTB menyebutkan berada di Kecamatan Jerowaru, yakni di Perairan Jerowaru, Dermaga II Pelabuhan Telon-Elong, Gili Beleq, Gili Rhee dan Teluk Ekas.

Sedangkan area budidaya lobster di Lombok Timur seluas 2.1952,52 ha, luas lahan potensial untuk budidaya lobster 731,84 ha, luas lahan yang sudah dimanfaatkan 16,06 ha, prosentase pemanfatan lahan baru mencapai 2,2 persen.

Area pengembangannya berada di Teluk Sriwe, Teluk Jukung dan Teluk Ekas.

Jumlah pembudidaya dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak yakni 147 KJA dengan jumlah anggota sebanyak 1.809 orang da jumlah KJA (petak/lubang) 8.438.

Jumlah KJA di masing-masing kawasan diantaranya KJA Teluk Jukung 6.069 lubang, Kawasan Teluk Ekas 2.313 lubang dan Kawasan teluk Sriwe  sebanyak 56 lubang.

Data produksi Lobster tahun 2020 di Kecamatan Jerowaru  dan Kecamatan Keruak yang meliputi 10 desa dengan jumlah produksi 82.568 kg.

Tim

ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada pada garda terdepan dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19, apalagi NTB masih dalam masa pandemi Covid-19i.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Ketua Satgas Covid-19 mengimbau, para ASN di lingkungannya  harus jadi penggerak atau motivator masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang positif, bukan justru menjadi provokator.

Penegasan itu disampaikan Sekda saat membuka Acara Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan III Provinsi NTB Angkatan I s.d VI Tahun Anggaran 2021 Aula BPSDM NTB ,Kamis (25/03/2I)

Dikatakan, ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui  pelayanan publik yang profesional.

Para peserta pelatihan diwajibkan mengikuti diklat ini sungguh-sungguh.

“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik baiknya, saudara-saudari sudah memilih menjadi ASN sebagai jalur pengabdian terhadap bangsa dan negara. Karenanya harus memahami bagaimana menjadi ASN yang baik di masa mendatang,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP Provinsi NTB tersebut.

Diingatkan pentingnya penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pelatihan, bahkan jika ada gejala yang menghawatirkan, panitia penyelenggara diperintahkan melakukan pengecekan kesehatan peserta agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran virus.

Mewakili Panitia Penyelenggara Diklat, Arifin menjelaskan tema kegiatan ini adalah  “Adaptasi new normal di masa pandemi covid-19” dengan tujuan membentuk sosok PNS yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien, bekerja secara disiplin demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pelatihan dasar ini diikuti 180 peserta selama 51 hari di kampus kemudian dilanjutkan dengan 30 hari di luar kampus di tempat kerja masing-masing .

Selanjutnya peserta akan mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang belanegara, analisis isu kontemporer, Kesiap siagaan bela negara sedangkan materi pelatihan akan disampaikan oleh Widiaiswara fasilisator dan narasumber instansi termasuk korem 162WB dan TIM Penangaman Covid -19 Provinsi NTB.

Aff

diskominfotikntb

TP PKK NTB disebut mampu mengelola program dan keuangannya lebih efektif

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara mampu bergerak ikut membangun visi misi NTB Gemilang.

“Kalo PKK sudah bergerak saya yakin hasilnya luar biasa,” ungkap Gubernur saat menghadiri perayaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-49, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (25/03/21).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Zul yang mendampingi isteri tercinta, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati YANG AKRAB DISAPA Bunda Niken..

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul mengaku optimis TP PKK NTB yang dipimpin oleh Bunda Niken.

Menurutnya, TP PKK NTB terbukti selalu mampu menjalankan berbagai program yang diembannya. Diisi oleh perempuan-perempuan hebat, TP PKK NTB disebut Bang Zul mampu mengelola program hingga keuangannya lebih efektif.

“Ibu PKK jarang korupsi. Keuangan lebih efektif,” ungkapnya.

Kemitraan dan sinergitas

Dalam kesempatan tersebut Bunda Niken membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Dalam sambutan itu ditekankan pentingnya kerjasama kemitraan dan  sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

“TP PKK adalah sebuah gerakan yang mampu menginisiasi keluarga Indonesia melakukan perubahan,” ungkap Bunda Niken.

Rangkaian HKG TP PKK ke-49 TP PKK diisi pembagian 300 paket sembako kepada para lansia yang diberikan secara simbolis dalam acara tersebut.

Gerakan yang dilakukan TP PKK NTB sejauh ini, di antaranya, Program Revitalisasi Dasa Wisma yang merupakan bentuk komitmen PKK NTB dalam mendukung program prioritas revitalisasi posyandu.

Program ini ditandai dengan dilakukanya tanda tangan MOU dengan 13 organisasi perempuan, dalam mewujudkan percepatan pembentuk kelompok dasa wisma.

Selain itu, PKK NTB juga fokus pada pengembangan PAUD berkualitas yang berlayanan Holistik Integratif untuk mewujudkan Generasi Emas NTB yang sehat, cerdas, dan mandiri.

PKK NTB bekerjasama dengan PSPK, Kampus Guru Cikal dan Keluarga Kita di bawah pimpinan Ibu Najela Shihab, memberikan pembinaan kepada 100 orang tua penggerak, 100 guru penggerak dengan target 1.623 orang tua yang mengikuti kelas nonton bareng, 285 pendidik yang mengikuti sesi curhat, serta 2.751 anak PAUD yang menerima manfaat.

Dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik, PKK NTB menggandeng OASE KIM (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju), dan  Indonesia Heritage Foundation. Bersama OASE KIM dan IHF TP PKK NTB menyelenggarakan pelatihan akbar untuk 1.500 guru PAUD  di NTB.

Beragam kerajinan tenun  NTB juga tidak luput dari perhatian. Melihat potensi ini, Bunda Niken ikut berpartisipasi dalam acara muslim fashion festival yang diselenggarakan di jakarta tahun 2020.

TP PKK NTB serius mengembangkan industry busana muslim dari tenun-tenun khas NTB dengan menggandeng designer lokal maupun nasional.

Dalam membantu pencegahan penyebaran covid 19, TP PKK NTB ikut merespon secara masif melalui program gerakan maskernisasi dengan mengucurkan kurang lebih 150 ribu pcs masker.

TP PKK NTB juga menurunkan bantuan sosial berupa paket sembako sejumlah 2524 paket untuk kader posyandu, 976 paket untuk kader dasa wisma, 1.400 paket untuk guru PAUD non PNS, 1000 paket untuk pelaku seni, serta 276 paket untuk tenaga medis.

Novita

diskominfotikntb

Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Rabu (24/03/2021) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan NTB.

Saat menyerahkan LKPD tersebut, Wagub menyatakan bahwa laporan yang disusun dan disampaikan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mekanime yang ada dalam realisasi penggunaan anggaran.

Ia juga menyatakan, laporan keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan kompilasi dari laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, selaku entitas akuntansi yang disusun dengan pedoman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari 7 item laporan. Semua telah dilakukan proses reviuw  oleh aparat pengawas internal pemerintah. Tapi untuk  proses penyusunan dan penyajian data dan informasi telah dilakukan sesuai ketentuan.

Selanjutnya ia berharap adanya kritikan dan masukan demi kesempurnaan LKPD ini, sehingga semua informasi yang tersajikan dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan proses pemerintahan dan pembangunan daerah kedepan.

“Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini akan tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M menegaskan, sesuai amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada BPK.

“Isinya jelas, Gubernur, Bupati/Walikota menyerahkan laporan keuangan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir,” jelas Hery.

Diakuinya, proses pelaporan tidak disampaikan ke DPRD dulu, karena Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan dulu kepada BPK untuk diaudit. Setelah itu disertakan dalam lampiran untuk disampaikan kepala daerah sebagai pertanggung jawaban.

“Ini merupakan proses administrasi, dari Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota diberikan kepada BPK untuk diaudit, sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD,”ucapnya.

Untuk itu, sesuai dengan surat tugas dan amanat UU, waktu audit hanya 2 bulan, mulai dari pencetakan, audit dan penyerahan hasil audit.

“Mulai besok tanggal 25 Maret 2021, kami akan mulai kerja,” jelasnya.

Selain itu, untuk Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain.

Namun untuk Provinsi NTB, BPK akan melakukan pemeriksaan Keuangan bersamaan dengan tematik kinerja efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset Provinsi. “Laporannya akan satu dengan LKPD,”ungkapnya.

Diakhir penyampaiannya, ia mengapresiasi Pemrov NTB yang telah menyerahkan LKPD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah, M.H., Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD  Prov. NTB

Edy

@diskominfotik_ntb