Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama

MATARAM.lombokjournal.com –

Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peternak sapi NTB muai terwujud.

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah untuk menghadirkan kemitraan bagi peternak sapi.

Sinergi ini diwujudkan dengan pola, PT. Manggala Jaya Utama Sampali selaku perusahaan yang siap menyuplai bibit sapi kepada peternak, sekaligus akan membeli hasil sapi yang siap dijual. Pihak Bank Sinarmas selaku penyalur KUR kepada para peternak.

Secara spesifik pola kemitraannya sebagai berikut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah sebagai penyalur KUR, PT. Mandala sebagai penjamin dan masyarakat sebagai plasma.

Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dalam mendukung terwujudnya salah satu misi dari visi NTB Gemilang, yakni NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Program ini sangat relevan dengan salah satu misi NTB Gemilang yakni NTB Sejahtera dan Mandiri dalam konteks perekonomian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

Sekda mengungkapkannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Peternak Sapi Binaan, di Hotel Aston Inn, Mataram, Rabu (31/03/21).

Miq Gite sapaan akrab Sekda mengungkapkan, pada program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan NTB pada saat itu ditetapkan fokus pada pada sektor pertanian dan pariwisata.

Salah satunya program peternakan yang dilaksanakan adalah NTB Bumi Sejuta Sapi ( NTB BSS).

Saat ini, Pemprov NTB juga tengah menggagas food estate berbasis peternakan yang berada di Pelampang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Rumah Potong Hewan yang berada di Banyumulek Lombok Barat.

Sehingga gagasan dan program dari berbagai stakeholders seperti ini menjadi hal yang sangat diapresiasi.

“Pertanian dalam arti luas, maka disini kami pernah menggagas bahwa NTB adalah Sejuta Sapi, Ikhtiar kami menjadikan NTB dengan potensi peternakan sebagai ikon ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Miq Gita.

Komisaris Utama PT. Manggala Jaya Utama Sampali, Muh. Idris S. Sos., melihat potensi ternak sapi di NTB sangat luar biasa.

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama.

“Kami terus berusaha agar konsep Pemerintah mengenai sejuta sapi tersebut dapat teruwujud, dan berharap agar peternak lebih sejahtera,” tutur Muh. Idris.

Mengenai penyaluran KUR, Direktur Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah, Halim, mengungkapkan, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah akan mendukung program pemberdayaan ekonomi di daerah berbasis kerakyatan.

“Melalui Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga tercipta literasi keuangan yang berkesinambungan,” ungkap Halim.

Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah melalui Yayasan Muslim Sinar Mas juga menyalurkan Wakaf 500 mushaf Al-Quran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memberikan beasiswa kepada santri di beberapa pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ser

@Diskominfotik

Harus dijaga betul jangan sampai interaksi sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT

LOTENG.lombokjournal.com —

Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro  berbasis Rukun Tetangga (RT), agar tetap memperhatikan kearifan lokal setempat. Serta menekankan 5M, melibatkan semua unsur, dari Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan lembaga lain.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan itu saat  meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro  berbasis Rukun Tetangga (RT) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (30/03/21).

Kunjungan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi ini guna memantau penerapan PPKM Mikro di desa, serta menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Tetap mengikuti aturan untuk tetap menjaga kesehatan, agar terhindar dari penyebaran virus Covid,” kata Wakil Gubernur NTB.

Menurutnya, harus dijaga betul jangan sampai interaksi kita dengan sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT itu.

Ummi Rohmi juga menyinggung Vaksin. Ia menghimbau agar masyarakat paham tujuan vaksin di masa pandemi ini agar  kita semua dapat hidup produktif dan ekonomi kembali pulih.

Kepala Desa Setanggor, H. Kamarudin, menjelaskan, ada 14 Dusun di desa Setangor. Sejak himbauan pemerintah 23 Maret lalu, desanya sudah sigap memberlakukan PPKM berbasis desa.

“Insya Allah kami jaga hingga 5 April sesuai kebijakan pemerintah,” kata Kamarudin.

Di desanya juga sudah mengikuti aturan dan persyaratan untuk PPKM itu. Seperti pembentukan Posko Terpadu, termasuk posko berbasis RT.

Sehingga setiap aktivitas sosial kemasyarakatan selalu melibatkan tim terpadu, untuk mewajibkan warga menerapkan protokol Covid.

Kamarudin mengatakan, desa Setangor merupakan desa Wisata. Bahkan beberapa kali diundang Nasional untuk mengikuti berbagai kegiatan.

Ia meminta Pemrov. NTB ikut membantu untuk penguatan kapasitas SDM maupun SDM. Sehingga kedepan desa ini menjadi ikon pariwisata dilingkar bandara.

“Kami punya potensi wisata, semoga pemerintah mau membuka mata membantu desa kami,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Assisten III Setda Provinsi NTB, tim posko terpadu PPKM Mikro desa Setanggor, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan elemen lembaga desa lainnya.

Edy

@diskominfotik_ntb)

Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi

MATARAM.lombokjournal.com —

Manajemen Bank NTB Syariah resmi melaporkan temuan dugaan penyelewengn yang dilakukan oknum pegawai kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini ke Polda Nusa Tenggara Barat.

Pihak Bank diterima jajaran Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat pada Selasa (30/03/21).

Dalam laporannya, pihak Bank NTB Syariah menjelaskan adanya temuan dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank NTB Syariah.

Langkah ini sebagai kelanjutan dari laporan dan penyampaian progres perkembangan permasalahan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 5 Februari 2021.

“Intinya kami sangat serius menyelesaikan masalah ini dengan baik dan tetap memegang azas praduga tak bersalah. Makanya kami melaporkan temuan internal dan progres perkembangan permasalahan ini ke OJK sejak tanggal 5 februari 2021  dan hari ini ke pihak Kepolisian, mudah-mudahan pihak Kepolisian dapat segera membantu mengungkapkan dengan jelas,” kata Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, Selasa (30/03).

Kukuh Rahardjo juga menyampaikan, masyarakat dan nasabah tidak perlu khawatir dalam bertransaksi di Bank NTB Syariah. Temuan ini justru adalah hasil perbaikan yang dilakukan manajemen Bank NTB Syariah secara menyeluruh pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah sejak September 2018 yang lalu.

“Nasabah atau masyarakat tak perlu khawatir bahkan curiga adanya konspirasi, karena manajemen memastikan komitmen penyelenggaran Bank yang menjunjung tinggi kepercayaan nasabah dan tidak mentolerir adanya penyalahgunaan. Program rotasi yang dilakukan merupakan strategi manajemen sebagai salah satu bentuk komitmen manajemen Bank NTB Syariah dalam program Anti fraud,” tambah Kukuh.

BACA JUGA:

• Penyimpangan dan 10 M, Direksi Bank NTB Syariah Diminta Bertanggung jawab
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Poisi

Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat dan nasabah sudah bijak dalam memilah berita yang diterima dan yakin mampu menilai isu yang berkembang di masyarakat.

Bank NTB Syariah saat ini begitu menjadi perhatian karena pada saat yang bersamaan Bank NTB Syariah menunjukan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai sektor, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk bersama-sama mempercayakan pananganan dan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian,” tandasnya.

Me

Para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH membuka acara koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro di Lombok Utara, di Aula PLUT UMKM Tanjung (30/03/21).

Hadir mewakili Kadis Koperindag, Kabid Koperasi dan UKM Sasli Ra’is MM, Perwakilan OPD, Unsur Perbankan, Pendamping serta Pengurus UMKM se-KLU.

Acara koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat. Saat ini, kondisi ekonomi baik nasional maupun internasional cukup memprihatinkan, akibat pandemi Covid-19 yang melanda, termasuk Lombok Utara.

Karena itu, perlu koordinasi antarpelaku usaha dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait.

“Dulu pemerintah pusat pun pernah memberikan bantuan bagi UMKM yang terdampak Covid-19, agar dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ada KUR juga melalui perbankan yang dapat membantu masyarakat,” tutur Bupati.

Bupati Djohan mengajak para pemuda untuk berwirausaha atau berbisnis, mengingat produk hasil pertanian daerah banyak dan beragam. Ada Kopi, Cengkeh, Kakao, Kelapa, Durian dan lainnya. Mengolah dan mengemas secara bagus, agar punya daya tarik pembeli dan memiliki harga jual tinggi.

“Pada periodesasi 2021 ini, APBD KLU turun. Tentu sebagai daerah otonomi baru, penurunan 300 miliar relatif berdampak bagi percepatan pembangunan daerah. Ditambah lagi, pendapatan asli daerah yang juga mengalami penurunan, hampir lebih 50 persen. Banyak sekali produk UMKM yang sudah dihasilkan, namun faktor keuangan masyarakat, menyebabkan kurangnya pembeli. Saya yakin dan percaya, jika kita bersungguh-sungguh dan tidak setengah hati, pada akhirnya kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama,” tandasnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag KLU Sasli Ra’is MM, menyampaikan untuk menumbuhkan UMKM yang ada di KLU dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terutama dengan OPD terkait.

Mengingat pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri.

“Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Lombok Utara, berdampak pada stabilitas ekonomi. Hal itulah membutuhkan koordinasi dengan semua pihak yang ada. Ke depan, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Lombok Utara, tidak mengalami krisis yang mendalam hingga mengalami minus,” kata Sasli Ra’is.

Dikatakannya, sungguh produk-produk NTB dan KLU menjadi primadona sehingga perlu sinkronisasi program dengan pelaku UMKM. Melibatkan Perbankan untuk membangun peran serta semua, mendukung Bela Beli Produk Lokal.

Acara diakhiri dengan ramah tamah singkat dengan para pegiat UMKM dan Perbankan.

rar

Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Hadirnya Rektor baru merupakan angin segar

MATARAM.lombokjournal.om –

Pengelolaan perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan, sehingga hadirnya rektor baru di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024, merupakan angin segar agar dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaannya institut kedepan.

Bunda Niken sapaan akrab Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Ketua Yayasan Dea Mas mengatakan itu, saat memimpin serah terima jabatan Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024 dari Ahmad Yamin, SH kepada rektor terpilih Miftahul Arzak, S.I.Kom, M.A.

Serah terima itu berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (30/03/21).

“Dalam mengelola organisasi terutama sebuah kampus agar dapat sesuai dengan jalannya adalah sebuah tantangan. IISBUD sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Insya Allah ditangan rektor yang baru akan semakin baik penanganannya,” ujar Bunda Niken.

Berbagai pembekalan yang harus disiapkan bagi mahasiswa, bukan hanya literasi baca, tetapi literasi mengolah data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan harus diutamakan.

“Kita harapkan dari sisi pendidikan dan kualitas  IISBUD semakin bertambah, selain itu dari sisi penilitian dan pengembangan kita harapkan IISBUD sebagai kampus sosial di Sumbawa dapat memberikan kontribusi yang up to date, permasalahan sosial senantiasa dapat berganti setiap hari dan kita dapat memberikan solusi dan analisanya” tutur Ketua Yayasan Dea Mas ini.

Bunda Niken juga menekankan pada pengabdian ke masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah pada periode lalu sudah dilakukan dengan cukup baik dan bisa ditingkatkan. Bagaiamana kita memberikan kontribusi ke masyarakat yang masih perlu dibantu dan didukung,” tuturnya.

Rektor IISBUD Samawa Rea Miftahul Arzak, S.IKom, M.A telah merencanakan untuk melakukan pengembangan terhadap respon masyarakat terhadap Industrialisasi.

“Kalau kita berbicara industrialisasi pasti kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan lain-lain. Nah  ketika industrialisasi dibuat masyarakat itu ikut serta, itulah yang masuk dalam kajian-kajian sosial budaya,” jelasnya.

Senada dengan Bunda Niken, Miftahun mengharapkan agar mashasiwa/i dapat melihat berbagai keadaan sekitar. Salah satunya perkembangan revolusi industri 4.0 agar dapat senantiasa menyeimbangi dan dihadapi.

“Dari Kemendikbud mengedepankan Kampus Merdeka, tentunya tidak hanya berhubungan dengan ilmu dari background mereka, tetapi  juga harus melihat keadaan keadaan disekitar,” kata Miftahul Arzak.

Ser

@DiskominfotikNTB

Agar kadernya meramaikan Ramadhan dengan pesan-pesan ketaqwaan serta mampu menegakkan pesan-pesan moral

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menegaskan,  tolok ukur kesuksesan organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), bagaimana kadernya mampu menghidupkan spiritualitas kebatinan dalam setiap amanah yang diemban.

“Itu yang penting, mumpung kita diberikan waktu oleh Allah SWT. Belum terlambat. Ayo mulai benahi ini semua,” pesan Gubernur saat menghadiri syukuran HUT KAMMI, Senin (29/03/21) di Aula Sangkareang Kantor Gubernur.

Pada momentum syukuran milad 23 tahun itu Gubernur menekankan agar KSMMI menghidupkan kegiatan-kegiatan pembinaan spiritual di internal organisasi.

Salah satu penggagas berdirinya KAMMI ini mengatakan, dengan sikap tersebut  akan lahir anak-anak muda yang piawai mengolah kata, menegakan amar ma’ruf nahi mungkar, punya kerendahan hati untuk diatur dalam kelompok kecil, meramaikan Ramadhan dengan pesan-pesan ketaqwaan serta mampu menegakkan pesan-pesan moral.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Irjenpol Muh. Ikbal, S.Ik., mengaku bangga karena diundang menjadi bagian dari keluarga besar KAMMI dalam miladnya yang ke-23. Ia berharap dari KAMMI dapat senantiasa muncul pemimpin-pemimpin visioner di masa depan.

Mantan Humas Mabes Polri ini berharap, sinergi dan kebersamaan antara mahasiswa dan aparat harus terus dirawat dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa ini.

Menurutnya, negara ini juga merupakan negara yang memiliki keberagaman. Ini adalah modal. Tapi juga dapat menjadi ancaman bila tidak dirawat. Maka kewajiban semua anak bangsa untuk merawat ini semua.

“Apalagi peran pemuda dan mahasiswa yg membersamai perjalanan bangsa ini, telah ikut merawat, mengontrol dan menjaga persatuan bangsa ini,” pesannya.

Ia juga meminta KAMMI juga untuk menguasai IT di era digitalisasi, agar dapat menjaga informasi dari hoak dan disinformasi lainnya.

Ketua KAMMI Mataram, Arif Rahman, mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB bersama Ketua TP. PKK Hj. Niken Saptarini Widyawati, Kapolda NTB dan Sekda Provinsi NTB.

Dijelaskannya, usia KAMMI ke 23 tahun ini, sudah ada 29 KAMMI perwakilan wilayah di 34 provinsi se Indonesia.

Menurut Arif, banyak orang menggangap KAMMI radikal dan garis keras. Padahal itu salah. Organisasi ini sudah final dukung NKRI.

“Apalagi salah satu tagline kami, sepenuhnya indonesia,” katanya.

Rangkaian acara semarak 23 Tahun KAMMI, mengusung tema, “Pelopor Kebangkitan Negeri” diselenggarakan rangkiaan kegiatan antara lain, lomba cipta baca puisi, lomba orasi, dialog bersama alumni dan berbagai rangkaian kegiatan lainnya.

Turut hadir dalam peringati Milad 23 Tahun KAMMI, Ketua Presidium KAMMI NTB, Ketua KAMMI NTB dan seluruh kader KAMMI.

Edy

@diskominfotik_ntb

Program Open Government Partnership (OGP) Lokal merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi anggota kemitraan global dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal tahun 2020.

Program kemitraan pemerintah terbuka merupakan kerjasama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandawangi menjelaskan, Pemprov  NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan salah satu daerah yang mewakili Indonesia, yang dapat bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara di dunia.

“Kami berharap dengan terpilihnya NTB dan KSB dapat mendorong pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka di NTB,” ungkap Prahesti.

Pahesti mengatakannya saat  berkunjung ke Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Lokal, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03/21).

Program OGP Lokal ini merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

OGP diinisiasi oleh delapan negara di antaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada tahun 2011.

Tahun 2020, program ini terus meluas dan berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil yang sudah bergabung dalam OGP.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi program, seperti aplikasi NTB Care sebagai infrastruktur digital sekaligus jembatan yang membuka pastisipasi publik dalam pengelolaan layanan yang lebih baik, Revitalisasi Posyandu serta penyediaan portal Satu Data untuk NTB.

Sedang Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan inovasi program praktek daerah pemberdayaan gotong royong.

“Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat besar dan strategis dalam mendorong implementasi pemerintahan yang terbuka, karena berada di garis depan pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian kriteria dalam proposal, serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan tujuan dari OGP Lokal.

“Setelah melewati pemilihan yang cukup ketat, panitia seleksi akhirnya memilih 56 pemerintah daerah dari berbagai negara. Sedangkan lima di antaranya berasal dari Indonesia yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat,” sebutnya.

Misi NTB Bersih dan Melayani

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP tersebut mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB yang dituangkan dalam visi misi NTB bersih dan melayani.

Melalui program itu memberikan motivasi yang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Pemprov NTB dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

“Jadi, melalui program itu kami mendapatkan energi tambahan dan motivasi lagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB,” ungkap Wagub.

Menurut Ummi Rohmi, komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB.

Bahkan Pemprov NTB juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan pemerintah.

“Platform informasi digital sebagai kanal-kanal interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, maka diciptakan aplikasi NTB Care besutan Dinas Kominfotik NTB yang menghubungkan aduan, keluhan dan aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan yang ada,” tegas Ummi Rohmi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, Pemprov NTB terus menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.

Selain aplikasi NTB Care, Pemprov melalui Dinas Kominfotik NTB juga membuat website NTB Satu Data yang menyediakan berbagai informasi data sektoral yang bisa diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun.

Selain itu, aplikasi Smeton juga berhasil dibuat sebagai aplikasi meeting virtual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTB di tengah pandemi Covid-19.

“Kami juga memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu yang diperkuat dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial masyarakat di NTB,” ungkap Ummi Rohmi.

Diharapkan, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi diharapkan birokrasi seluruh perangkat daerah (OPD) benar benar hadir di tengah mayarakat, untuk memberi solusi dan melayani.

Sehingga Pemprov NTB benar benar menjadi daerah yang terbuka dengan membuka kanal informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.

Dalam penerapan program OGP ini, beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim steering commettee dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan kantor staf kepresiden antara lain audensi dengan OPD dalam hal ini Dinas Kominfotik NTB.

Diskomminfoik NTB dinilai berhasil mewujudkan keterbukaan informasi melalui program inovasi yang membanggakan. Kemudian ke Desa Barebali Lombok Tengah untuk meninjau praktek keterbukaan informasi dan pelaksanaan posyandu keluarga.

Keesokan harinya, tim steering comite dijadwalkan akan mengunjungi lokasi di kantor bupati KSB sebagai daerah inovasi program pemberdayaan gotong royong.

Dalam kunjungan kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan pelaksanaan OGP Lokal tersebut, dihadiri Bupati KSB, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, Organisasi masyarakat sipil seperti FITRA NTB, SOMASI NTB dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov NTB.

Manikp

@kominfo

Keluar Perda Nomor 07 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, Satpol PP se – Kabupaten/Kota langsung bergerak

MATARAM.ombokjournal.com —

Sebagai salah satu daerah yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menjalin sinergi dengan berbagai stakeholders untuk mewujudkan tujuh ikon pariwisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan penuh kenangan.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung pariwisata halal di NTB yang berlangsung di Wisma Tambora NTB, Senin (29/03/21).

Mewujudkan hal tersebut, dIperlukan sinergitas berbagai stakeholders, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang telah mengambil porsi yang penting dalam memberikan rasa aman ditengah masyarakat.

“Satpol PP sudah mengambil porsi yang sangat penting, yaitu harus memberikan jaminan rasa aman, tentu tidak hanya tanggung jawab satpol PP dan Satlinmas tapi adalah terus berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya agar bagaimana mencipatakan rasa aman dapat terwujud,” tutur Miq Gite, panggilan akrabnya.

Kehadiran Satpol PP dan Satlinmas mendapatkan apresiasi penuh dari Sekda NTB. Berbagai upaya yang telah dilakukan Sapol PP dan Satlinmas, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga menerapkan masyarakat agar patuh terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Perda ini mengharuskan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan covid – 19.

“Terima kasih dan rasa bangga kepada teman – teman Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten/Kota yang telah menjadi garda terdepan dalam suasana teror dan keterbatasan covid – 19,” tutur Miq Gite.

Dikeluakan Perda langsung gerak

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tri Budiprayitno, mengungkapkan, selama dikeluarkannya Perda Nomor 07 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, Satpol PP se – Kabupaten/Kota langsung bergerak.

“Alhamdulillah, teman – teman dari Kabupaten/Kota setiap hari bergerak bagaimana menerapkan protokol covid-19. Sejak Bulan Maret terus menerapkan sosialisasi dan sebagainya,” tuturnya.

Kasat Pol PP menuturkan, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dengan semangat dan motivasi membuat seluruh Satpol PP dapat menjalankan tugas terbaik.

“Dengan keterbatasan SDM apabila dapat menjalankan tugas dengan baik maka itu yang luar biasa,” ungkap Kasat Pol PP.

Sebanyak 138 peserta Satpol PP dan Satlinmas hadir dalam Rakor ini, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satpol PP yang Ke – 71 tahun dan Satlinmas yang ke – 59 tahun.

Sher

@DiskominfotikNTB

Usai vaksin penerima diingatkan, tetap harus menjalankan 5M

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB mempercepat capaian target vaksinasi, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 di beberapa tempat, Salah satunya di Komplek Islamic Center ProvinsiNTB.

Selama dua hari, rencananya vaksinasi akan diberikan pada 1400 target sasaran. Upaya ini agar NTB segera keluar dari pandemi Covid-19.

“Ini adalah yang pertama vaksinasi dilakukan di masjid. Saya berharap semua tempat ibadah nantinya juga bisa menggelar vaksinasi. Saya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam vaksinasi hari ini agar kita segera keluar dari pandemi dan mulai membangun ekonomi,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., di Ballroom Islamic Center, Senin (29/03/21).

Wagub mengingatkan, usai vaksin penerima tetap harus menjalankan 5M, sebagai upaya preventif karena belum semua warga masyarakat mendapatkan hak untuk vaksinasi.

Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga rumah sakit yakni RSUP, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan sekunders. Stakeholders lain juga dilibatkan seperti Baznas, Islamic Center dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa.

Hari pertama ditargetkan sebanyak 700 dosis vaksin, yang akan diberikan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah, sedangkan vaksinasi bagi lansia direkomendasikan di rumah sakit.

Untuk vaksinasi kedua setelah 14 hari, mereka yang hari ini divaksin di Islamic Center akan mendapatkan vaksin kedua di fasilitas kesehatan setempat bekerjasama dengan kabupaten/kota.

Seperti dikatakan Wagub, vaksinasi sangat penting karena telah terbukti efektif. Berbagai pengalaman saat terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu, Wagub menegaskan dalam arahannya, meski kemungkinan terkena virus Covid-19 tetap ada namun hanya akan berdampak seperti penyakit biasa seperti flu.

“Jadi Covid itu tidak lagi akan semenakutkan seperti waktu awal pandemi,” tambah Ummi Rohmi.

Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUP NTB mengatakan program vaksinasi hari ini adalah upaya percepatan target vaksinasi NTB.

Masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin sehingga sinergi dengan kabupaten/ kota dibutuhkan untuk mencapai imunitas kelompok seperti yang diharapkan.

“Kita memang harus bersinergi terutama dengan faskes sekunder untuk mencapai target vaksinasi lebih cepat,” ujar dokter Jack, biasa beliau disapa.

Untuk mencapai target vaksinasi bagi tiga juta warga masyarakat NTB Pemerintah Provinsi telah berupaya maksimal. Sebelumnya tanggal 8 – 10 Maret lalu, vaksinasi massal digelar di Kantor Gubernur, Polda, NTB, Korem 162 WB dan RSUP.

Beberapa target sasaran prioritas seperti tenaga kesehatan, ASN, TNI/ Polri dan pelaku pariwisata juga telah melampaui target vaksinasi, ditambah dengan masyarakat umum yang digelar pula di beberapa titik keramaian, seperti Mall Epicentrum, pada Sabtu (27/03/21).

Sedangkan lansia, telah tercapai 5.663 orang dari target 13.336 orang (40,9 persen) seperti dikutip dari data Dinas Kesehatan NTB.

jm