Mesjid yang dikelola degan baik merupakan wujud rasa syukur

MAtARAM.lombokjournal.com –

Gubernur DR Zulkieflimansyah meresmikan dan menyerahterimakan Masjid Al-Falah di Dusun Baro, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Senin (05/04/21).

Masjid Al-Falah yang berarsitektur modern dan terletak di atas ketinggian ini merupakan salah satu masjid yang dibangun dari donasi bantuan pasca gempa 2019.

“Mesjid ini indah. Fasilitasnya juga modern tapi jangan lupakan fungsinya sebagai tempat ibadah,” ucap Gubernur.

Dikatakan Gubernur, keindahan bangunan mesjid tidak berarti kalau  tidak diramaikan oleh jamaah setiap saat. Terlebih menjelang Ramadhan, aktivitas ibadah biasanya meningkat dari bulan biasanya dengan tarawih dan tadarus Quran.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pengelolaan yang baik sebagai bentuk syukur karena warga Dusun Baru akhirnya memiliki masjid yang baik tapi juga indah.

Ta’mir masjid Al Falah yang juga Ketua Panitia Pembangunan, Husni Arif menjelaskan, mesjid seluas 14 x 14 meter ini dibangun dengan anggaran 700 juta. Delapan puluh persen didanai oleh donatur tunggal dan sisanya dari swadaya masyarakat.

Pembangunan mesjid dimulai sejak Januari setelah selama dua tahun pasca gempa, warga masyarakat beribadah di mesjid sementara yang kondisinya tak layak. Dengan arsitektur modern, masjid ini juga dilengkapi fasilitas toilet bergaya hotel.

“Banyak suka duka pembangunan mesjid ini. Saya meminta keikhlasan warga selama proses pembangunan dan bersama sama merawat mesjid ini selanjutnya,” ujar Arif.

Masjid Al Falah dibangun dari donasi perseorangan. Diwakili Hj. Winda, pihak donatur juga berharap pengelolaan terutama kebersihan dan perawatan mesjid menjadi prioritas.

“Masjid ini sumbangan dari Bapak Hengky dan Ibu Dinar, pengusaha dari Jakarta. Pengurus masjid bertanggungjawab agar semua warga dan jamaah bersama merasa memiliki masjid”, tutupnya.

Jm

Diskominfotikntb

PPKM Mikro bukan membatasi kegiatan warga, namun tetap bekerja dan produktif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan

KLU.lombokjournal.com –

Posko Ketahanan Pangan terintegrasi dengan Posko Terpadu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dengan berbasis Rukun Tetangga (RT), di Desa Jenggala, salah satu inovasi yang patut dicontoh.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Senin (05/04/21), saat meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara.

“Posko terpadu dan terintegrasi ini, merupakan salah satu inovasi yang patut dicontoh,” kata Wagub Ummi Rohmi di hadapan Pemerintah Desa Jenggala.

Menurutnya, dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, posko terintegrasi di tingkat desa diperlukan sebagai sarana pengendalian pandemi Covid-19 agar lebih tepat sasaran.

Diingatkan, sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan, sistem pelaporan PPKM berbasis mikro ini dapat dilaksanakan dengan baik.

“Jadi harus fokus dengan sistem pelaporan bebasis data yang riil di tingkat RT. Jangan disama ratakan, ketika salahsatu RT di desa tersebut, ada satu warga terkonfirmasi positif, sehingga menjadikan desa zona merah. Itu yang salah, seharusnya hanya di RT itu saja yang berwarna merah, itulah PPKM berbasis RT,” tegasnya.

Selain itu, PPKM Mikro bukan membatasi kegiatan warga. Namun tetap bekerja dan produktif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Wagub menekankan, agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan seluruh elemen di desa harus terjalin baik.

Nol kasus

Kepala Desa sekaligus Ketua Satgas Covid Desa Jenggala Fakhruddin, S.Pd. mengatakan di desanya memiliki 8 Dusun dan sebanyak 30 RT.

“Desa kami tidak ada yang terkonfirmasi Covid, nol kasus,” tegas Kades.

Untuk menanggulangi Covid, Ada 3 posko utama, termasuk Posko isolasi mandiri. Berbagai fasilitas disediakan di Posko seperti alat kesehatan, media edukasi untuk menerapkan 5 M dan data.

Termasuk Posko  Ketahanan Pangan ini merupakan posko terpadu untuk memotivasi masyarakat memanfaatkan pekarangan dan tanah kosong yang produktif. Sehingga menambah gizi untuk kesehatan keluarga ditengah Covid.

Diakuinya, bersama satgas dan elemen masyarakat terus memberikan edukasi untuk menegakan protokol Covid. Pentinnya vaksinasi guna memperkuat imun dan informasi lain kepada masyarakat.

“Kami bersama dan bersinergi membangun kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan maupun pentinnya menjaga kesehatan ditengah pandemi,”tutup Kades.

Turut serta mendampingi Wakil Gubernur, antara lain Asisten 1, Kadis Kesehatan, Kadis PMPD Dukcapil, Direktur RSUP, Karo Kesra Setda Provinsi NTB, Sekda KLU, Kadikes KLU,dan perwakilan Kepolisian dan TNI di KLU.

Edy

@diskominfotik_ntb

Pesan Gubernur NTB Pada Pembukaan STQ XXVI Tingkat Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Di Indonesia sudah terlampau sering mengadakan perlombaan, yang tanpa disadari anak-anak yang berkompetesi untuk saling mengalahkan.

Di sisi lain, anak anak juga dituntut untuk saling menghargai, menghormati dan bersinergi.

“Dan itu susah kita lakukan karena memang kompetIsi membuat orang menjadi lebih mulia dan lebih hebat dibanding yang lain,” ungkap Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah di Hotel Grend Legi Mataram, Sabtu (03/04/21).

Gubernur membuka Tilawatil Qur’an (STQ) XXVI tingkat Provinsi NTB dengan tema “Meraih Rahmat dan Berkah al-Quran di Tengah Pandemi Covid-19 untuk Ummat Menuju NTB Gemilang” di Hotel Grend Legi Mataram, Sabtu (03/04/21).

Doktor Zul berharap besar kepada terutama kepada dewan hakam untuk mengubah mindset itu. Sehingga anak-anak yang ikut seleksi tilawatil Qur’an bukan semata-mata ingin menang, tidak ada nuansa saling mengalahkan apalagi itu menyisakan dendam di kemudian hari.

Kompetesi ini adalah upaya untuk saling mengenal, saling memahami dan saling membantu sesama sesama untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan.

“Apa gunanya kita jadi juara umum atau Utusan yang banyak pemenangnya tapi kita sedang melahirkan yang rusak karakter dan jauh dari nilai Qur’an itu sendiri,” katanya.

Dr. Zul meminta kepada dewan hakam menanamkan nilai kepada  anak-anak untuk saling menghargai. Sehingga walaupun kalah tapi memiliki rasa cinta kepada sesama untuk sama-sama melantunkan ayat-ayat suci al-Quran di tengah kegelisahan dan dapat menyejukan hati orang lain ditengah pandemi Covid-19.

“Semoga dengan pembukaan STQ ini, rasa cinta dan menghargai sesama akan semakin tinggi. Sehingga kafilah dari kabupaten kota se-NTB dapat menebar senyuman indah saat pulang kampung halaman walaupun belum sempat untuk menang,” harap doktor Zul.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, Ahmad Masyhuri mengungkapkan, penyelenggaraan STQ ke-26 tingkat provinsi tahun 2021 sedianya direncanakan akan digelar di Kabupaten Dompu pada tahun lalu.

Namun karena berbagai kendala di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan refocusin anggaran  dari masing-masing kabupaten kota,  sehingga STQ ke-26 tertunda dan dilaksanakan tahun ini.

Ia menjelaskan, sementara peserta STQ XXVI Tingkat Provinsi NTB kali ini lengkap dari semua kafilah di sepuluh kabupaten kota, walaupun ada yang tidak mengikuti sepenuhnya.

Artinya, jumlah peserta dari masing-masing kabupaten kota ada 16 orang peserta.

“Tapi ada peserta dari beberapa kabupaten kota yang diikuti hanya 14 dan 12 peserta saja. Kekurangan ini terjadi karena ada sebagian peserta yang terkonfirmasi positif sehingga berhalangan dan tidak bisa diganti menurut aturannya,” ungkapnya sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.

Pelaksanaan STQ tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19.

Menurutnya, kegiatan STQ tidak dilaksanakan di ruang terbuka karena mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Karena mengingat antusias masyarakat NTB mendengar lantunan pembacaan al-Qur’an sangat tinggi sehingga STQ digelar diruang tertutup.

Tahun ini merupakan yang pertama kali STQ diselenggarakan di hotel tanpa penonton. Meski demikian, masyarakat tetap bisa  menyaksikan livestriming melalui media sosial dan televisi swasta.

“Kami sudah bekerja sama dengan bebera media seperti RRI, Hubbulwathan TV, Akun resmi Pemprov NTB, akun medsos Biro Kesra dan beberapa media lainnya. Sehingga masyarakat bisa menyaksikan dari rumah,” tutupnya.

Tempat dan waktu pelaksaaan STQ XXVI Tingkat Provinsi NTB akan dimulai dari 03 s.d 08 April 2021 dan kegiatan seleksinya semua dilaksanakan di hotel Grend Legi Mataram.

Dalam pembukaan STQ XXVI Tingkat Provinsi NTB juga dirangkaikan dengan pemberian hadiah oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada 4 Finalis asal NTB pada MTQ Nasional XXVIII dI Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lalu.

Keempat finalis tersebut di antaranya, Riski Jumiati juara I Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Cacat Netra Putri dengan hadiah sebesar Rp 100 juta.

Zaitun yang meraih juara II Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Cacat Netra Putra mendapatkan hadiah sebesar Rp 75 juta. Kemudian saudara L. Muhammad Khairurrazzaq AL Hafizi yang meraih juara II pada Cabang Hifzh AL-Quran Golongan 30 Juz Putra sebesar Rp 75 juta.

Dan Sulistiawati yang berhasil meraih pada peringkat III pada Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murattal Dewasa Putri mendapatkan hadiah Rp 50 juta.

Tidak hanya keempat finalis, pemerintah juga memberikan hadiah kepada keempat pelatih dari cabang tilawatil, hifzhil dan Qira’at Qur’an dengan nominal masing-masing mendapatkan Rp 25 juta rupiah.

Manikp

Bantuan logistik disalurkan kepada warga terdampak banjir

BIMA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., bersama Bupati Bima, Indah Damayanti Putri turun langsung keberbagai lokasi bencana banjir di Bima sekaligus menyerahkan bantuan.

“Lakukan apa yang bisa kita bantu dan jangan saling menyalahkan,” ujar Gubernur di Bima, Sabtu (03/04/21).

Saat ini kondisi telah berangsur pulih karena banjir yang mulai surut.

Sejak Kamis (01/04) banjir di Kabupaten Bima terjadi karena curah hujan yang hampir merata dengan intensitas ringan-sedang hingga deras.

Berdasarkan laporan dan data dari Tagana Kabupaten Bima, beberapa lokasi yang terdampak banjir di antaranya:

A. Kecamatan Madapangga

1. Desa Campa 253 KK 771 Jiwa
2. Desa Woro 302 KK 906 Jiwa
3. Desa Tonda 451 KK 1353 jiwa
4. Desa Dena 296 KK 981 jiwa
5. Desa Ncandi 112 KK 318 Jiwa
6. Desa Rade 258 KK 1032 Jiwa

B. Kecamatan Bolo

1. Desa Tambe 285 KK 895 Jiwa
2. Desa Rasa Bou 193 KK 587 jiwa
3. Desa Leu 176 KK 536 Jiwa
4. Desa Bonto Kape 97 KK 301 Jiwa
5. Desa Nggembe 221 KK 613 jiwa
6. Desa Kananga 305 KK 927 Jiwa
7. Desa Rato 248 KK 753 Jiwa
8. Desa Timu 237 KK 691 Jiwa

C. Kecamatan Woha

1. Desa Naru 1005 KK 3015 Jiwa
2. Desa Nisa 605 KK 2000 Jiwa
3. Desa Raba Kodo 334 KK 1000 Jiwa
4. Desa Tenga 167 KK 500 Jiwa
5. Desa Tente 154 KK 500 Jiwa
6. Desa Wadu Wani 67 KK 200 Jiwa
7. Desa Tala Biu 504 KK 1500 Jiwa
8. Desa Pena Pali 235 KK 705 Jiwa
9. Desa Donggo Bolo 102 KK 305 Jiwa                                                                                                                                                                                                            D. Kecamatan Monta

1. Desa Baralau 135 KK 397 Jiwa
2. Desa Simpasai 152 KK 471 jiwa
3. Desa Sie 173 KK 518 Jiwa
4. Desa Sakuru 134 KK 410 Jiwa
5. Desa Pela 87 KK 253 Jiwa
6. Desa Tangga 207 KK 609 Jiwa
7. Desa Monta 103 KK 315 Jiwa

Guna menyiapkan langkah antisipasi dan penanggulangan, BPBD Kabupaten Bima telah melakukan assessment dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terdampak serta menyiapkan bantuan logistik untuk diberikan kepada warga terdampak banjir.

Demikian juga dengan BPBD Provinsi NTB telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima untuk pemberian bantuan logistik lanjutan kepada warga terdampak banjir di antaranya : Selimut, Terpal, Paket sandang, Paket lauk pauk, Paket makanan siap saji, Paket tambahan gizi, Paket perlengkapan bayi, Paket perlengkapan keluarga, Mie instan dan Air minum.

Di Kabupaten Dompu telah terjadi banjir pada Jum’at (02/04) di wilayah Kabupaten Dompu. Intensitas hujan sedang-tinggi yang terjadi pada pukul 12.30 WITA serta luapan air sungai di wilayah Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu,  mengakibatkan banjir dan  terendamnya pemukiman warga serta lahan pertanian.

Total Warga terdampak 50 KK (200 jiwa) dan kurang lebih 70 ha Lahan Pertanian terendam oleh genangan air .

Bantuan logistik lanjutan kepada warga terdampak banjir juga telah didistribusikan melalui paket perlengkapan bayi dan paket perlengkapan keluarga serta selimut.

Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap bencana bencana yang tiba-tiba terjadi, khususnya di ujung musim penghujan dengan fenomena fenomena La Nina yang masih terjadi.

jm

Boleh beda pilihan, tapi pasca Pilkada diajak bersatu mendukung pembangunan daerah

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH bersama Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng melaksanakan sholat Jumat bersama dalam Program Memaraq di Masjid Jabal Nur Dusun Lading Lading Desa Tanjung, (02/04/21).

Hadir pula Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs Abdul Hamid, Kepala Bapenda Ir Hermanto, Ketua Baznas KLU TGH Sueb Yusuf MPd, Kades Tanjung Budiawan SH serta jama’ah masjid setempat.

“Saya ingin bersilaturahmi dengan sita pada okon Lading Lading ene (anda semua di Lading Lading ini) sekaligus melakukan sholat Jum’at di masjid ini saweq pilkada siq tebin (setelah pilkada kemarin),” kata Bupati Djohan mengawali sambutan.

Lebih lanjut disampaikannya, sesuai dengan jadwal, demokrasi kita telah memilih Kepala Daerah. Tentunya dalam pilkada kita boleh berbeda pilihan, tetapi yang kita inginkan sekarang bagaimana pasca pilkada kita kompak bersatu, mendukung pembangunan daerah tercinta.

“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua kompak bersatu dukung pemerintah ini ‘lamun kenaq ntanku mimpin daerah ini dukung kami. Lamun salaq entan kami sejemaq piran’ (kalau benar cara saya mimpin daerah ini dukung kami. Kalau salah cara kami besok atau kapan), harapan kami ingatkan kami, tegur kami, datang ke kantor, silakan datang ke rumah. Silakan sampaikan apa yang menurut ‘epe pada’ (saudara-saudara),” tuturnya.

Bupati juga mengajak patut bersyukur atas kenikmatan yang ada, walaupun Lombok Utara dilanda gempa bumi dan Covid-19.

“Mari kita mengikuti nikmat Allah ini dengan melaksanakan perintah-Nya, jika kita pandai-pandai bersyukur pada nikmat Allah, maka Allah akan memberikan kita hidup dengan kedamaian,” pesan Bupati Djohan.

Menurut orang nomor satu di Lombok Utara ini, kondisi daerah cukup memprihatinkan dan APBD berkurang 300 miliar. Hal ini berdampak besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendapatan dari pajak turun 160 miliar lebih. Tentu kondisi tersebut menghambat proses pembangunan.

“Jadi harap saudara-saudara maklum kalau keterlambatan pemerintah membangun daerah ini. Saya ingin kita semua bersama merubah daerah kita menjadi lebih baik. Karena kitalah yang akan merubahnya. Kemajuan daerah ini ada pada kita, karena itu mari kita kompak bersatu,” ajak bupati dua periode ini.

Dalam pada itu, Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng menuturkan, pesta demokrasi jangan dijadikan ajang untuk memecah belah, tapi bagaimana hari ini bersatu membangun KLU.

“Berbicara tentang KLU, memang di usia lebih 12 tahun ini kita masih menyisakan banyak permasalahan yang kita hadapi di depan,” terang wabup.

Disampaikannya, pada tahun 2018 kita mengalami gempa bumi, kini sudah 3 tahun, masih menyisakan permasalahan.

Pertama infrastruktur kita masih belum kembali seperti semula, perkantoran kita masih menyisakan PR besar, sarana ibadah, pendidikan juga belum selesai. Terutama RTG masih banyak tersisa. Ada sekitar 18 ribu penerima belum mendapatkan haknya.

“Hari ini kami sudah melakukan verifikasi dan validasi yang tepat sasaran. Mengapa, ini perlu berangkat dari masukan masyarakat, keluhan masyarakat. Karena menjadi acuan kita melakukan verifikasi. Kita ingin mencapai ketepatan sasaran. Oleh karena itu, kami butuh waktu untuk melakukan itu. Kita tidak ingin ada bencana di atas bencana di KLU ini. Kami meminta waktu,” tandasnya.

Masih kata wabup, prahara yang tidak kalah pentingnya bencana Covid-19, membuat kita mengalami penurunan ekonomi yang tidak stabil dan pengangguran meningkat.

“Kendala itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama dan kuncinya kita kompak bersatu, semoga musibah ini cepat berlalu,” harap Wabup.

sap

Saluran air yang ternyata sudah tertimbun semua

PEMENANG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH Bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng kunjungi 30 KK dan satu unit yang terdampak banjir di Dusun Setangi Desa Malaka Pemenang (02/04/21).

Hadir mendampingi, Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs Abdul Hamid, Kadis Sosial P3A Drs Faisol MSi, Kades Malaka H Akmaludin Ichwan MAP beserta Tim Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bupati mengatakan, Pemerintah Daerah segera mengambil tindakan cepat dengan memberikan bantuan sementara berupa sembako, alat-alat dapur dan makanan anak-anak. Selain itu juga diukur langkah-langkah penanggulangan agar tidak terjadi banjir lagi di wilayah setempat.

“Alhamdulillah hari ini, saya bisa melihat langsung kondisi warga kita yang terkena bencana banjir di tempat ini. Jumlah warga yang terdampak ada sekitar 30 KK dan 1 bangunan sekolah,” ungkap bupati.

Pemda akan memberikan solusi dengan membangun saluran udara agar tidak terjadi lagi banjir di kemudian hari.

Melihat saluran yang ternyata sudah tertimbun semua, dan Bupati minta Dinas PUPR agar sesuai dengan tata letak wilayah yang memiliki saluran drainase yang baik.

Menurut Bupati Djohan, terkait sekolah yang terendam, perlu segera mengambil langkah-langkah ruang kelas yang digunakan, mengingat Senin tanggal 5 April ujian nasional tingkat SMP dimulai.

“Saya imbau masyarakat tetap waspada jika terjadi hujan susulan segera mencari tempat pengungsian yang aman,” pungkasnya.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sembako aplikasi dengan kunjungan ke lokasi warga terdampak.

rar

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Kepolisian Republik Indonsia (Kapolri) Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si didampingi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. dan Kapolda Irjen Pol. Muh. Ikbal, S. Ik ,. MH, meresmikan fasilitas dan sarana prasana penunjang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda), Sabtu (02/04/21).

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTB yang pertama itu, Kapolri meresmikan Lapangan Bhara Daksa, Masjid Baitussalam, Gedung Presisi, penjagaan Gerbang Listrik, Lobi Polda NTB dan Polsek Kuta Loteng.

Usai peresmian, Gubernur NTB menyambut baik menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Kapolri.

“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja untuk meresmikan fasilitas dan sarana prasarana di Mapolda NTB,” kata Doktor Zul.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan penggagas konsep Presisi, singkatan dari slogan, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi dan berkeadilan, juga menandatangi prasasti peresmian Lapangan Bhara Daksa dan fasilitas lain.

Kegiatan ini turut dihadiri Danrem 162 / WB Brigadir Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, Danlanud Zam Kolonel Pnb Khairun Aslam, pengusaha NTB, dan sejumlah jajaran Polda NTB.

Edy

@diskinfotiknt

Menumbuhkan kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati

MATARAM.lombokjournal.com –

Proses demokrasi tanpa dibarengi struktur dan kultur yang demokratis hanya akan menjadikan proses verbal semata tanpa pemahaman yang kuat dan tidak memiliki arah.

Membangun masyarakat demokratis perlu diciptakan prakondisi melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk membangun struktur sosial dan kultur yang demokratis.

Akhir-akhir ini muncul aksi kekerasan seperti Bom Bunuh diri Makasar maupun di Mabes Polri, serta aksi-aksi tindak intoleran lainnya. Guna mencegah dan meminimalisasi aksi serupa, Mi6 mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda di NTB bersinergi menggalakkan kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) bagi warga NTB tanpa terkecuali.

“Secara umum tujuan pendidikan Civic yaitu mendidik warga negara supaya menjadi rakyat yang baik yang dapat dinarasikan sebagai rakyat yang patriotik, setia terhadap bangsa dan negara, toleran dan demokratis,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Jumat (02/04/21) di Mataram.

Civic Education, dipahami sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warganegara yang baik, cerdas, kritis dan partisipatif (smart and good citizen) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional maupun internasional.

Secara lebih sederhana, Civic Education dipahami sebagai wahana pendidikan demokrasi (democracy education) bagi warganegara.

Menurut pria yang akrab disapa Didu ini, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui sistem pendidikan. Bisa formal ataupun informal.

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) tersebut memiliki peristilahan yang berbeda, seperti Citizenship Education, Humanright Education dan Democracy Education.

Di Inggris misalnya, menyebut Pendidikan Kewargaan (Civic Education) dengan Citizenship Education, yang pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris.

Bahkan di negara-negara Arab-seperti Yordania dan Sudan-istilah Civic Education diterjemahkan dengan al-tarbiyah almuwathanah dan altarbiyah al-wathaniyah.
Didu mengungkapkan, Pendidikan Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM (Humanright Education) mengandung pengertian aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat.

Tujuannya agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.

Menurut dia, urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk warga NTB ini sebagai bentuk komitmen para stakeholder untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan suku dan entitas lainnya di wilayah Sunda kecil ini.

“Selain menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), pendidikan Civic diarahkan agar warga NTB dari semua lapisan memiliki civics inteliegence, sosial, emosional dan kecerdasan secara spiritual agar tidak mudah diprovokasi atau diintrik dengan hal-hal yang merugikan keberagaman,” urai Didu.

Untuk itu, lanjutnya, KPU dan Bawaslu memiliki tanggungjawab moral dan politik dalam mendorong sekaligus mengartikulasikan pendidikan civic secara berkala, sistematis dan terukur.

Tidak semata mata menjadi penyelenggara pemilu yang hanya menjalankan regulator dan pengawas demokrasi prosedural saja.

“Mumpung tahun 2021/2022 tidak ada agenda pesta demokrasi, tak ada salahnya KPU/Bawaslu bekerjasama Pemda di NTB maupun stakeholder lainnya menggagas dan menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara regular, baik offline maupun online untuk semua lapisan warga NTB,” harap Didu.

Didu menegaskan, mengingat masih dalam situasi pandemi covid 19, maka pendidikan kewarganegaraan bisa dilakukan dengan rule model klas terbatas sesuai protokol kesehatan.

Sementara untuk kelas online pendidikan kewarganegaraan bisa disetting sedemikian rupa agar peserta didik antusias mengikuti civic education ini.

“Kurikulum Pendidikan Civic perlu disesuaikan dengan karakter entitas Suku di NTB agar mudah dan diterima. Selain itu Pengajar/ fasilitator Civic Educations perlu yang komunikatif , familiar dan humble agar peserta didik tidak bosan/ jemu,” ulas Mantan Direktur Walhi NTB dua periode 1996- 2002.

Memanfaatkan Teknologi Animasi

Didu menambahkan, selain melalui metode klas offline dan Online, pendidikan kewarganegaraan ini bisa dilakukan melalui campaign di Medsos dengan aneka tagline singkat tapi mudah diingat agar lekat dipikiran warga NTB yang membacanya.

Karena kecenderungan masyarakat kekinian menyukai hal – hal yang informatif tapi dengan gaya bahasa/ narasi yang to the point agar mudah dipahami. Bahasa yang tertele-tele, selain membosankan juga terkesan menggurui.

“Selain itu kampanye pendidikan civic bisa dilakukan dengan memanfaatkan tehnologi animasi ataupun merangkul komikus di NTB agar membuat konten-konten yang kontekstual terkait kurikulum dan tujuan pendidikan civic tersebut,” paparnya

Ia menambahkan, website atau fanpage stakeholder di NTB perlu memasukkan konten animasi yang berisi ajakan atau pesan mencerahkan dan mencerdaskan warga NTB.

Terakhir Didu mengatakan, letak kekuatan tehnologi Animasi maupun komik yakni pesannya mudah diterima dan mudah diingat atau dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat apalagi jika karakter animasi atau kartun menjadi viral, maka makin mudah pesan-pesan tersebut digemari netizen.

“Untuk itu Pemda NTB tidak ada salahnya mulai merangkul dan memanfaatkan potensi besar kreator komikus asal NTB sebagai agen pendidikan dan perubahan untuk menciptakan Generasi NTB yang Gemilang,” pungkasnya.

Me

Kubu siapa pun menang akan berujung ke PTUN

lombokjournal.com —

JAKARTA :  Partai Demokrat Kubu Moeldoko ternyata Sejak awal tidak mempersoalkan terkait keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kepemimpinan Dr. Moeldoko, Saiful Huda Ems (SHE) melalui rilis yang disampaikan ke media.

“Sejujurnya sejak awal mula saya sesungguhnya tidak terlalu akan mempersoalkan terhadap apa yang akan diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang,” katanya.

Menurutya, mau diterima ataupun ditolak sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai. Sebab pokok penuntasan persoalan ini bukanlah di Kementrian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan (PTUN).

Dikatakan, jika pun pihaknya (Partai Demokrat versi KLB yang berada di bawah kepemimpinan Pak Dr. Moeldoko) menang, Partai Demokrat kubu AHY pun akan melakukan gugatannya ke PTUN.

BACA JUGA:

• Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham

Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementrian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya pihaknya terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN.

“Keputusan Kementrian Hukum dan HAM hanyalah babak awal dari perjuangan demokrasi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Pak Dr. Moeldoko,” tegasnya melalui rilis, Rabu (31/03/21).

Sebab Kementrian Hukum dan HAM bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalahnya “Mujahid dan Mujtahid Demokrasi.

Kementrian Hukum dan HAM bukanlah lembaga penentu terakhir bagi kelanjutan nasib para Pejuang Demokrasi yang terus berupaya mencari dan memperjuangkan keadilan.

Maka kubu Moeldoko tak  pernah surut berjuang demi terjaganya marwah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berpijak pada nilai-nilai Demokrasi dan bukan Dinasti.

“Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih terbuka lebar bagi kami untuk memasukinya dan melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum,” kata Saiful Huda.

Dan sebelum ada keputusan dari PTUN, tidaklah elok bagi kubu yang telah menerima pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM bertepuk dada.

“Fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran UU Partai Politik yang terdapat dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tukasnya.

Pihaknya memahami, betapa riskannya Kementrian Hukum dan HAM dalam memutus perkara ini. Sebab Kementrian Hukum dan HAM sangat menyadari, ia bukanlah lembaga peradilan (Yudikatif).

Jika Kementrian Hukum dan HAM memenangkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Pak Dr. Moeldoko, akan dicurigai sebagai intervensi Pemerintah atas terjungkalnya AHY dari Ketum Partai Demokrat.

“Karena itu Kementrian Hukum dan HAM sesuai prediksi saya tidak akan menerima kepengurusan dari pihak kami, namun akan tetap mensahkan kepengurusan pihak AHY,” ucapnya.

Saiful Hudan mengaku terus menerus memantau persoalan ini. Ingin menyalahkan Kementrian Hukum dan HAM tapi tidak tega.

Terus terang, Saiful Huda mengaku tidak mengikuti cara-cara AHY dan SBY yang brutal dan selalu menyalahkan kalau sedang kalah.

Ia mencontohkan,  kalau mau akan dipersoalkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM yang tidak terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak yang bertikai, untuk didengar pendapatnya sebelum Kementrian Hukum dan HAM menjatuhkan putusannya.

“Bukankah ini sebuah pelanggaran Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)?” Tukasnya.

Namun keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM sudah dilakukannya, dan pihak kubu Moeldoko menyadari, bukan di Kementrian Hukum dan HAM medan pertarungan tersengit dan menentukan kita untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Seperti diungkapkan Saiful Huda, medan pertarungan hukum terakhir dan paling menentukan itu ada di PTUN.

“Akhirnya, apa pun keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM, kami tetap mengucapkan beribu terimakasih pada (khususnya) Pak Yasonna Laoly dan Pak Mahfud MD, meskipun kami harus tetap melanjutkan perjuangan hukum dan demokrasi ini ke PTUN,” tegas Saiful.

Rr

Pada tahun 2022i, semua siaran televisi sudah bermigrasi ke digitalisasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas ) ke-88 tahun 2021 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh lembaga penyiaran publik bertransformasi kesiaran digital.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. menyampaikan itu mewakili Gubernur NTB, saat mengikuti acara puncak Harsiarnas Tingkat Provinsi secara virtual langsung dari Kota Solo, Kamis (01/04/21), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

“Hari penyiaran ini merupakan momentum kebangkitan lembaga penyiaran. Karena di HUT ke-88, menjadi kebangkitan menyongsong era digital,” kata Gede.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, mengungkapkan bahwa lembaga penyiaran publik menjadi salah satu media yang adaptif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pandemi sekaligus juga menghindari dari krisis yang lebih besar lagi.

“Oleh sebab itu, seluruh lembaga penyiaran publik harus tetap semangat dan optimis, dengan kreatifitas dan inovasi dalam menyuguhkan informasi yang sehat,” tutupnya.

Kepala Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi NTB, I Komang Sudiarta, M.H. menjelaskan,  banyak keunggulan siaran digital dibandingkan dengan analog.

Seperti televisi digital yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi.

“Segera bermigrasi, agar dapat menikmati keunggulan siaran digital yang jernih,” kata Sudiarta.

Ia juga mengingatkan agar lembaga penyiaran publik bisa mengikuti berbagai perkembangan teknologi. Sehingga pada tahun 2022i, semua siaran televisi sudah bermigrasi ke digitalisasi.

“Bila belum, maka kami akan menutup izinnya,” tegasnya.

Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, saat ini konsumsi masyarakat akan informasi media, baik radio maupun televisi sangat tinggi. Hal ini diakibatkan pada era pandemi yang hampir satu tahun, membuat kegiatan masyarakat terbatas.

Diharapkan lembaga penyiaran dapat terus menyiarkan informasi yang bermanfaat serta berbagai kondisi terkini pembangunan di NTB, seperti  sektor andalan pariwisaat.

Sehingga setelah keadaan normal, proses vaksinasi Covid-19 telah dilakukan, tetap disiplin menegakan protokol kesehatan, maka kebangkitan pariwisata akan kembali menggerakan perekonomian masyarakat.

“Akan banyak masyarakat yang ingin berekreasi, menikmati kembali keindahan alam dan laut di NTB,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kabid Humas Polda NTB, Kapenrem Korem 162/WB, Ketua dan Komisioner Komisi Informasi (KI), Komisioner KPID NTB, Ketua PWI NTB dan perwakilan lembaga penyiaran se-NTB.

Diskominfotikntb