Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah

MATARAM.lombokjournal.com —

Kondisi di atas membuat pedagang alami dilemma. Sebab bagaimanapun, konsumen bawang merah terus menuntut produsen menjamin ketersediaan bawang merah di pasaran.

Sementara kondisi yang terjadi saat ini, pusat produksi bawang merah terbesar di NTB alami musibah banjir bandang.

Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama bukan tidak mungkin lonjakan harga akan terus meroket yang akhirnya merugikan tak hanya pedagang tetapi juga konsumen sebagai tujuan akhir distribusi bawang merah.

Kelangkaan Bawang Merah Akibatkan Inflasi

Penting untuk memperhatikan naik turunnya harga barang yang beredar di pasaran. Hal tersebut lah yang dinamakan sebagai inflasi.

Namun, mengapa orang perlu memahami hal tersebut? Karena inflasi akan sangat menentukan harga pasar serta semua hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Inflasi memang seringkali timbul secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan. Tidak heran mengapa inflasi ini membuat banyak masyarakat kebingungan dan kadang butuh penjelasan terkait timbul serta penyebab dari inflasi.

Dari amatan penulis di lapangan, harga bawang merah saat ini terus mengalami peningkatan dari hari ke hari.

Peningkatan harga yang semenjak awal April lalu dimulai dari harga 15.000 rupiah per kilogram naik menjadi 20.000 rupiah. Tak berselang lama, harga kembali naik menjadi 25.000 per kilogram. Begitu seterusnya sampai mencapai 30.000 rupiah untuk saat ini.

InforMasi yang diserap dari pedagang di lapangan, kondisi tersebut akan stabil manakala cuaca buruk di pusat produsen bawang merah membaik.

Dilemanya, ketika harga bawang merah naik harga kebutuhan pokok lain seperti cabai, bawang putih, tomat, terasi dan lain-lain juga ikut naik.

Jika menengok pada teori ekonomi populer, hal tersebut wajar terjadi disebabkan tidak seimbangnya arus barang dan arus uang.

Pada skala makro, ketidakseimbangan arus barang (bawang merah) dengan arus uang (di tangan konsumen) dapat menimbulkan penurunan nilai mata uang yang dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi, yakni penurunan nilai mata uang.

Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai pengurangan nilai daya beli mata uang. Jadi akibat inflasi, jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya.

Inflasi yang tinggi (hiperinflasi) bisa membuat perekonomian terpuruk, sebab harga-harga barang atau jasa di luar jangkauan masyarakat umum.

Guna menghindari hal tersebut, penting bagi pemerintah segera mengupayakan suplai kebutuhan bawang merah dari daerah lain selain Kabupaten Bima.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus bisa menyuplai kebutuhan bawang merah di daerah lain selain Bima dikarenakan masyarakat yang sangat kesulitan dalam perekonomian harus terus menerus menghadapi harga bawang merah yang sedang melonjak harga.

sebelumnya: 1 / 2

Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah

Sumber:

Faizal

http://ilmuiesp.blogspot.com/2016/12/konsep-harga.html?m=1

https://www.akseleran.co.id/blog/teori-inflasi/

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-harga/

Banjir Bandang dan Melonjaknya Harga Bawang Merah di NTB

Ria Alfiani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Bawang merah sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat alami lonjakan harga cukup tinggi.

‘Harga” sendiri kurang lebih bermakna jumlah uang yang dibutuhkan guna mendapatkan sejumlah barang. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan ekuilibrium di suatu pasar.

Beberapa ahli seperti Djasmin Saladin berpendapat bahwa yang dimaksud harga yakni sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Ahli lain Henry Simamora menyebut harga sebagai sejumlah uang yang dibebankan atau dikeluarkan atas sebuah produk atau jasa.

Maret lalu harga bawang merah stabil pada kisaran 15.000 rupiah per kilogram. Pada awal April–saat banjir bandang menerjang Kabupaten Bima, bawang merah langsung hargaya melonjak menjadi 25.000-30.000 rupiah per kilogram.

“Harga bawang akan mulai stabil jika cuaca buruk di pusat produsen bawang merah sudah membaik. Biasanya ketika harga bawang merah mengalami kenaikan harga di pasar maka bahan-bahan dapur lainnya juga akan mengalami kenaikan harga seperti cabai, bawang putih, tomat, terasi dan lain-lain,” ujar Faizal, salah seorang pedagang bawang merah di Dusun Montong Ara Kabupaten Lombok Tengah.

Kepada penulis, Faizal menyebut lonjakan harga bawang merah disebabkan kelangkaan karena bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman berserta lahan pertanian warga di Kabupaten Bima.

Dikatakan, kondisi tersebut cukup meresahkan pedagang sebab dengan harga yang tinggi daya beli masyarakat berkurang, yang berakibat pada minimnya pendapatan para pedagang.

Dijelaskan, dalam kondisi normal Faizal bisa mendapat laba bersih 5.000.000-10.000.000 rupiah perbulan dari aktivitasnya berjualan bawang merah. Hal tersebut tentu berbeda saat kondisi seperti saat ini, selain harga bawang merah tinggi, ketersediaan bawang merah untuk konsumen juga sulit dipenuhi.

selanjutnya : 1 / 2

pedagang alami dilema

“Semua Kelahiran Selamat, Semua Bayi dan Anak sehat”

Tahun 2017, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, rata-rata 810 wanita meninggal dunia setiap harinya akibat komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan maupun persalinan

MATARAM.lombokjournal.com –

Di Indonesia, angka kematian ibu secara umum mengalami penurunan, selama periode 1991-2015.

Semula 390 AKI (angka kematian ibu) menjadi 305 per 1.000.000 kelahiran hidup. Namun, angka tersebut masih belum mencapai target MDGs Indonesia, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Masih tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan menjadi keprihatinan Pita Putih Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 dan bergerak dalam Layanan kesehatan ibu dan anak.

Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan organisasi kemasyarakatan anggota The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (global alliance dengan 152 negara sebagai anggota), yang berdiri tahun 1999, direvitalisasi tahun 2002, saat ini sudah ada di 28 provinsi namun hanya 14 provinsi yang aktif.

Tagline nya “Healthy Mothers Healthy World” (Ibu-ibu Sehat, Dunia Sehat)

PPI mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk peduli dan memahami tentang kondIsi masa ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir. Kehamilan dan persalinan harus aman dan sehat seutuhnya.

Misinya, semua kehamilan diinginkan, semua kelahiran selamat , semua bayi dan Anak sehat.

Di masa pandemi Covid-19, ada persoalan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ada kekhawatiran, dari petugas kesehatan seperti bidan dan juga para Ibu, apakah dapat menjalankan layanan ini secara aman di tengah pandemi.

Mestinya, layanan ibu dan anak tidak bisa berhenti, atau setidak mengendor, menunggu Covid ini selesai. Semua harus dilakukan secara pararel,” ujarnya.

Dilantiknya Hj Niken Saptarini Widyawati menjadi Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB, bisa memaksimalkan layaan Kesehatan ibu dan bayinya. Agar terwujud harapan, “Semua Kelahiran Selamat, Semua Bayi dan Anak sehat”

Advokasi Cegah Perkawinan Dini Anak Perempuan

Orang tua minta dispensasi untuk anak perempuannya menikah, meski umur mereka belum cukup

Penulis: Nadira Irdiana, Research and Advocacy Associate PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing), PUSKAPA

MATARAM.lombokjournal.com —

Alasan lain mengapa perkawinan anak masih tinggi di Indonesia adalah karena ketakutan masyarakat terhadap perzinaan semakin kuat seiring dengan meningkatnya konservatisme.

Kelompok-kelompok konservatif telah menciptakan gerakan mendukung perkawinan anak. Mereka percaya perkawinan anak akan melindungi diri dari dosa perzinaan. Salah satu gerakan tersebut adalah Indonesia Tanpa Pacaran, yang menganjurkan kaum muda untuk tidak berkencan dan menikah sesegera mungkin.

Tekanan publik seperti ini tergambar dalam sebuah penelitian di tahun 2019 yang menunjukkan alasan mengapa orang tua di Tuban, Jawa Timur; Mamuju, Sulawesi Barat dan Bogor, Jawa Barat meminta dispensasi untuk anak perempuan mereka menikah meski umur mereka belum cukup.

Studi ini menunjukkan bahwa alasan orang tua meminta izin untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun belum cukup umur adalah karena mereka khawatir anak-anak mereka akan melakukan perzinaan, terutama ketika anak-anak mereka mulai memiliki pacar.

Kita dapat mengatasi masalah perkawinan anak dengan bekerja di tingkat akar rumput dan melibatkan komunitas terkait.

Di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang tingkat prevalensi pernikahan anak relatif tinggi, kaum muda bekerja bersama dengan lembaga-lembaga di desa. Mereka melakukan advokasi untuk menggalang dana untuk melindungi anak perempuan agar tidak menikah di usia anak dengan memberikan informasi mengenai kesehatan dan hak reproduksi seksual.

Perkawinan anak adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerja sama dari berbagai sektor.

Sebuah strategi di tingkat nasional yang mencakup semua masalah yang disebutkan di atas lebih dapat membantu mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia.

sebelumnya: Mencegah Pernikahan Anak, Ini Mestinya Dilakukan

Fahri Nur Muharom menerjemahkan artikel ini dari Bahasa inggris

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Artikel sumber

Pemerintah Harus Dorong Kesetaraan Gender

Untuk anak laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak perempuan lebih rentan pada pernikahan anak karena adanya persepsi dan ekspektasi masyarakat pada peran domestik anak perempuan.

Menurut penelitian Institut Credos tahun 2017, anak perempuan dianggap siap untuk menikah ketika mereka sudah bisa mengurus keluarga.

Sementara untuk anak laki-laki, kapan mereka siap menikah benar-benar terserah mereka. Kebanyakan berpikir mereka siap ketika mereka merasa mandiri secara ekonomi.

Ekspektasi ini mungkin lebih kuat di daerah perdesaan, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa jumlah angka perkawinan anak di sana lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Dari tingkat perkawinan anak di perdesaan berada pada angka 29,2%, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 19%.

Pemerintah harus lebih bekerja sama lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender.

selanjutnya: Advokasi Cegah Perkawinan Dini Anak Perempuan

Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal

MATARAM.lombokjournal.com —

Penelitian lain dari Institusi Credos pada tahun 2017 di Rembang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual adalah salah satu alasan kenapa perkawinan anak tetap terjadi.

Banyak anak di Indonesia tidak tahu bahwa berhubungan seksual dapat menyebabkan mereka hamil dan dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

Sebuah penelitian dari Aliansi Remaja Independen pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengakui bahwa mereka hamil sebelum pernikahan mereka.

Tingkat kesuburan perempuan Indonesia yang berusia antara 15 dan 19 tahun adalah 47 kelahiran per 1.000 wanita pada 2017. Ini lebih tinggi dari India dengan 23 kelahiran per 1.000 wanita.

Mereka tidak tahu bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kehamilan di usia 20-an.

Pendidikan seks di Kenya, Peru dan Pakistan telah membantu mengurangi perkawinan anak dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kelas-kelas tentang pendidikan seksual di negara-negara tersebut bersifat komprehensif.

Anak-anak dapat belajar tentang isu-isu seputar hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender dan hubungan kekuasaan dalam hubungan.

Pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah

selanjutnya: Pemerintah Harus Dorong Kesetaraan Gender

Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal

Lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP

MATARAM.lombokjournal.com —

Melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, berdasarkan berbagai penelitian, disarankan setidaknya ada tiga tindakan yang diperlukan:

Menyediakan Pendidikan formal
mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual
mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberi kesempatan bagi anak perempuan menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah.

Riset menunjukkan, pentingnya pendidikan tinggi dalam mencegah perkawinan anak. Seiring dengan meningkatnya tingkat Pendidikan, maka jumlah perkawinan anak akan berkurang.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 menunjukkan, lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP.

Memastikan anak perempuan tetap di sekolah, akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bagi negara.

Sebuah laporan yang belum diterbitkan oleh UNICEF Indonesia menunjukkan, perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian negara.

Agar anak perempuan tetap di sekolah dan tidak menikah pada usia anak, pemerintah harus memastikan, perempuan menerima hak mereka untuk ikut serta dalam program wajib belajar 12 tahun.

Selanjutnya: Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Mencegah Pernikahan Anak, Ini Mestinya Dilakukan

Mencegah perkawinan anak tidak cukup dengan hanya menaikkan batas usia minimum menikah

MATARAM.lombokjournal.com —

Dari sembilan anak perempuan di Indonesia, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal itu menempatkan Indonesia di antara 10 negara dengan jumlah pengantin anak terbanyak di dunia.

Bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk untuk menaikkan batas usia minimum perempuan untuk menikah dari 16 ditingkatkan menjadi 19 tahun, untuk mencegah angka perkawinan anak.

Keputusan itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri perkawinan anak. Tapi mari belajar dari India.

Di India, perkawinan anak masih terjadi, meskipun usia resmi untuk menikah sudah ditetapkan minimal 18 tahun sejak 1978.

India memiliki angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan norma gender yang kaku.

Selanjutnya: Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal

TPID NTB Cari Solusi Jelang Hari Besar Keagamaan

Konsentrasi pada pengendalian dan stabilitasi pada bahan komoditi pangan yang sangat dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si. mengatakan, ke depan TPID harus mencari solusi menghadapi inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan.

Fathurrahman mengatakan itu, usai Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia Perwakilan NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/04/21). Ia mengutip sesuai penekanan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.

“Ke depan TPID hendaknya mencarikan solusinya karena memang setiap kegiatan atau hari besar keagamaan selalu diiringi dengan kenaikan harga terhadap komoditi tertentu walaupun ketersediaan komoditas dimaksud selalu ada di lapangan,” kata Fathurrahman seperti dikutip siaran pers Diskominfo NTB.

Menurutnya, TPID ke depan akan lebih berkonsentrasi pada pengendalian dan stabilitasi pada bahan komoditi pangan yang sangat dibutuhkan. Seperti cabe dan kedelai, yang dikeluhkan sebab harganya melambung tinggi.

Komoditi seperti cabe, kedelai, beras dan lainnya kedepan akan didorong agar pengendalian harganya bisa diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Misalnya seperti dari Dinas Pertanian yang secara teknis akan melakukan upaya seperti apa agar ketersediaan bahan pangan ini tetap ada atau tidak langka di pasaran, sehingga harganya juga bisa terjangkau oleh masyarakat,” tukasnya.

Fathurrahman tak persoalkan harga bahan pokok lainnya, karena kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Misalnya gula pasir, harganya di tingkat pengecer tidak lebih dari Rp12.500 per kg. Termasuk tepung, minyak goreng dan lainnya terpantau masih stabil.

Sebelumnya: Solusi TPID NTB ………..

Solusi TPID NTB Hadapi Kemungkinan Inflasi

Selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri

MATARAM.lombokjournal.com –

Memasuki Bulan Ramadhan 1442 Hijriah/2021 Masehi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia Perwakilan NTB, menggelar Hight Level Meeting, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/04/21).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc

Rapat membahas ketersediaan dan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok. Serta beberapa solusi untuk menekan inflasi yang terjadi pada momen tahunan seperti ini.

Heru Saptaji, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, mengusulkan operasi pasar menghadapi komoditi-komoditi yang mengalami lonjakan harga. Ia minta TPID NTB melakukan sidak, melihat pergerakan harga komoditas-komoditas pangan strategis.

Khususnya yang harganya meningkat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami juga akan melakukan koordinasi yang semakin intensif baik di level provinsi dan kabupaten/kota dimana pengendalian inflasi ke depan akan lebih selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat,” kata Heru dalam siaran pers Diskominfo NTB, Kamis (15/04) .

Dikatakan Heru, beberapa hal yang mempengaruhi hasil komoditas pertanian dan kebutuhan lainnya, di antaranya oleh cuaca ekstrim dalam tiga bulan terakhir.

Gelombang laut yang sering terjadi saat ini, juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Ini menyebabkan hasil-hasil perikanan juga mengalami kenaikan harga.

“Fenomena alam seperti ini harus diantisipasi dengan menyiapkan ketersediaan pangan sebagai penyangga ketahanan pangan. Kami akan meningkatkan dan mengembangkan kluster-kluster komoditas pangan strategis seperti cabe, bawang merah, beras dan sebagainya agar bisa disiapkan jika sewaktu-waktu dilakukan Operasi Pasar,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah melalui TPID hendaknya menjalin kerja sama dengan mitra-mitra bisnis pertanian lainnya. Untuk melakukan off taker dengan menyiapkan stok pangan lokal dengan stok pangan yang dikirim ke luar daerah.

Ini juga salah satu strategi untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok komoditi pertanian di daerah.

selanjutnya : TPID Cari Solusi ………………