Masyarakat Diminta Halalbihalal Secara Virtual

lombokjournal.com –

Menyusul kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat melakukan mudik pada perayaan Idul Fitri 1442 H kali ini, masyarakat diminta kembali menggalakkan gerakan silaturahmi dan halalbihalal virtual.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/04/21).

“Mari kita budayakan kembali gerakan silaturahim dan halalbihalal virtual,” sebut Doni

Doni menjelaskan, jika gerakan tereralisasi, bisa jadi salah satu solusi pengendalian pandemi Covid-19 di hari raya. Agar gerakan tersebut dapat berjalan, Doni berharap ada kerja sama antar masyatakat dan pemerintah sampai level paling dasar.

“Rakyatnya bergotong-royong, Pemerintah Daerah sampai ke struktur RT/RW memfasilitasi. Ini akan jadi solusi bagi bangsa kita dalam upaya mengendalikan pandemi di hari raya,” imbuh dia.

Tenaga Ahli BNPB Egy Masaddiah menyebutkan, masyarakat dapat saling membantu agar program ini terwujud. Pada implementasinya, masyarakat bisa saling membantu untuk membelikan kuota pada masyarakat lain yang membutuhkan.

“Yang punya smartphone lebih canggih bisa meminjamkan ke tetangganya yang tidak punya, agar sang tetangga bisa berkomunikasi visual dengan keluarganya di tempat lain yang tidak mudik,” kata Egy.

Egy juga menurutkan dalam skala yang lebih besar program ini bisa didukung oleh perusahaan penyedia jasa provider sebagai ajang promosi dan CSR.

Gagasan silaturahmi dan halalbihalal virtual sudah pernah dicetuskan pada momen Lebaran tahun lalu. Maka Egy berharap tahun ini program itu bisa kembali berjalan kembali. “Pak Doni mengingatkan kembali pada kita semua, terkait silaturahim virtual ini, sebagai salah satu solusi silaturahim di era pandemi,” pungkas dia.

Sebagai informasi, larangan mudik akan berlangsung pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pemerintah dari berbagai sektor telah melakukan persiapan untuk menjaga agar masyatakat tidak pulang kampung halaman.

BACA JUGA:

Diketahui sejak Senin (12/4/2021) Polri telah melakukan pencegahan aktivitas mudik lebaran di 333 titik tertentu. Kegiatan itu dilakukan dengan Operasi Keselamatan yang akan digelar hingga Minggu (25/4/2021) pekan ini.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengungkapkan setiap warga atau kendaraan yang melewati pos penyekatan akan diperiksa petugas dan harus menunjukan hasil tes swab, rapid antigen, maupun hasil tes GeNose.

TtG

MUI Anjurkan Shalat Idul Fitri di Rumah

lombokjournal.com –

Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 dianjurkan dilakukan bersama keluarga di rumah saja.

Alasannya, shalat Idul Fitri yang biasanya mendatangkan Jemaah dalam jumlah besar, akan menimbulkan kerumunan kelompok. Sehingga rentan terjadi penularan virus corona.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan itu, dalam konferensi pers secara virtual di kanal YouTube BNPB, Jumat (23/04/21)

“Shalat Idul Fitri ini karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok harus kita lebih utamakan keselamatan, supaya tidak menimbulkan penularan klaster baru baru,” kata Amirsyah.

Menurutnya, hal sama juga berlaku untuk acara silaturrahmi selama lebaran, bisa dilakukan secara virtual tanpa harus bertemu langsung dengan anggota keluarga.

“Ini akan lebih meningkatkan suasana yang hangat di tengah-tengah keluarga, dan terhindar dari kerumunan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:

Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun ini harus dijadikan momentum untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di India merupakan pelajaran yang harus diambil hikmahnya oleh Indonesia.

“Dan pemerintah harus terus melakukan peningkatan intensitas vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi yang 70 persen bisa kita capai,” ujar Amirsyah.

Haryanti PS

Kmps

Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah itu Apa?

MATARAM.lombokjournal.com –

Warga Mataram banyak bertanya, setelah pohon-pohon rindang di sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan, Kota Mataram, ditebang habis, lantas mau diapakan jalan yang kini jadi panas meranggas itu.

Pertanyaan itu muncul, setelah banyak warga menyaksikan sekelompok pemuda melakukan aksi protes, Rabu (21/04/21).

Kelompok yang menyebut Gerakan Pemuda Peduli Mataram itu menolak dan sangat menyesalkan penebangan pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu.

Penebangan pohon sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan yang terkenal sejuk itu akan jadi gersang jelang berhentinya musim hujan.

Dan itu berarti mengurangi keindahan kota Mataram yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

Novrizal Hamzah mengatakan, apa Pemerintah Kota akan menghilangkan nilai sejarah beberapa tempat Kota Mataram.

Dari penelusuran informasi yang dilakukan lombokjournal.com, program ini sudah dirancang jauh sebelumnya. Telah menjadi pembicaraan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dengan Walikota Mataram sebelumya, H Ahyar Abduh.

Bahkan saat Sekda Eko Saswito mulai menjabat, program ini harus segera dieksekusi. Sebab anggarannya sudah tersedia.

“Pelebaran jalan ini menjadi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, jadi sekarang kita jalani saja dan kita ingatkan agar segera ditanam pohon lagi,” kata Eko.

Namun Walikota H Mohan Roliskana dikabarkan justru khawatir, penebangan pohon jenis mahoni dan kenari secara masif dapat menghilangkan identitas kawasan tersebut.

Apalagi jenis pohon tersebut selain sebagai pelindung dan menambah keasrian kota juga sebagai peneduh.

Namun hal itu dibantah Novrizal, yang menilai tidak masuk akal soal penebangan yang sudah terjadi itu dilempar sebagai kebijakan mantan Walikota H. Ahyar Abduh.

“Yang jadi walikota sekarang itu Pak Mohan, dan itu dilakukan saat ini. Yang punya hak mau melanjutkan kebijakan lama atau melarang tentunya Pak Mohan sendiri. Kalau walikota sekarang menyayangkan penebangan pohon, mestinya bisa melarang,” kata Novrizal, Kamis (22/04).

Lantas, bagaimana posisi Pemprov NTB yang sudah melakukan kesepakatan antara Pemerintah Pusat.

Pernikahan Pangkal Peradaban

lombokjournal.com —

Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN, XS Budi S Tanuwibowo mengungkapkan, dalam agama khonghucu pernikahan adalah pangkal peradaban manusia.

Sehingga pernikahan dilakukan bagi pasangan yang telah dewasa/siap karena akan mempengaruhi generasi yang dihasilkan.

Tentu anak yang dihasilkan dari orang tua yang memang telah dewasa/siap secara fisik, mental bahkan ekonomi akan lebih mampu mengatasi tantangan zaman yang selalu berubah.

“Mempelai yang sudah cukup umur/dewasa akan lebih mampu mengatasi permasalahan pernikahan,” ujar Budi.

Biro Perempuan dan Anak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ridayani mengatakan, perlindungan anak merupakan bagian dari Tritugas gereja dan melekat pada jati dirinya.

Gereja juga berfungsi untuk mengoptimalkan perlindungan anak melalui pelayanan gereja sebagai wujud kontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Ketua Wanita WALUBI Jakarta, Wie Lie menuturkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami– istri. Tujuannya, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma.

“Perkawinan anak di bawah umur menjadi suatu masalah yang harus kita kurangi bahkan dihentikan karena sudah tidak sesuai kaidah berumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera,” ujar Wie Lie.

Prinsipnya nilai – nilai agama tidak menganjurkan adanya perkawinan anak karena ajan melahirkan generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Baca : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /

Baca awal: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

Serapan Anggaran Pemda Lombok Utara Masih Rendah

Idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih, tapi ternyata masih di bawah itu.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Sahabudin mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara, memasuki triwulan pertama atau hingga April berjalan serapan anggarannya baru mencapai 7,3 persen.

“Serapan anggaran seluruh OPD umumnya maih rendah. Memang ada faktor yang mempengaruhi kondisi ini,” ujar Sahabudin saat ditemui lombokjournal.com di ruang kerjanya, hari Rabu (20/04/21).

Lebih lanjut ia menjelaskan, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan hal ini akan menjadi peroalan.

Di antaranya, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa maupun tender fisik yang terkesan lambat. Begitu pun dengan refocusing anggaran terhadap permintaan pusat, kian membuat sengkarut serapan anggaran yang semakin minim.

Yang jadi peroalan, jika ada salah satu dari seluruh OPD belum selesai melakukan refocusing, maka instansi lain pun tidak dapat melakukan eksekusi anggaran.

“Kita tetap ingatkan untuk segera proses di LPSE. Kemudian setelah refocusing ini juga ada beberapa program yang dipotong,” ungkapnya.

Sahabudin selalu mengingatkan, instansi yang memiliki anggaran cukup besar, terlebih perihal pekerjaan fisik, misalnya Dinas PUPR hingga Disbudpar Lombok Utara, harunya segera mempercepat dokumen lelang.

Hal ini menyangkut serapan anggaran. Ketika pembangunan sudah berjalan maka serapan pun akan mengikuti.

Sahabudin menilai, idealnya memasuki bulan April, serapan anggaran dinas atau OPD sudah mencapai di angka 10 persen lebih. Namun fakta yang terjadi ternyata masih di bawah itu..

“Itu contoh kecil saja, karena ini hanya masalah waktu. Nanti setelah fisik jalan otomatis serapan juga besar. Mestinya kalau sekarang ini sudah 10 persen lebih,” jelasnya.

Terkait serapan anggaran ini, program lain yang dirasa mampu meningkatkan serapan anggaran yaitu Dinas Kesehatan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), jasa pelayanan di RSUD Lombok Utara, dan pengadaan barang jasa berskala besar.

Jika ini sudah dilakukan, maka perekonomian di daerah bisa berjalan.

Namun sekarang masih menghadapi beberapa persoalan, hal ini menyebabkan dinas hanya bisa berkutat pada anggaran operasional semata.

“Baru operasional saja di OPD kalau untuk yang lain-lain belum. Makanya kita tetap dorong semoga bisa segera,” harapnya.

Sahabudin menjelaskan mengenai faktor refocusing yang menjadi salah satu penyebab kondisi seperti sekarang.

Sahabudin mengungkapkan, sekarang tersisa 4 instansi yang sedang finishing input data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dinas tersebut di antaranya Dikes, Dikpora, RSUD, dan BPBD.

Diakuinya, penyesuaian perihal standar harga yang tidak muncul menyebabkan dinas mengalami kesulitan. Maka itu, mau tidak mau dinas mesti mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian bisa di upgrade dalam SIPD, melalui Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara.

“Karena itu terkait standar harganya. Kemarin kita sudah minta minggu ini harus selesai,” ungkap Sahabudin.

Agama Berperan Agar Perkawinan Dipersiapkan Dengan baik

lombokjournal.com —

Dari lembaga agama katholik, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, RD Yoh Aristanto HS menuturkan setiap agama atau lembaga agama mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan dan batas usia untuk menikah.

Namun mempunyai tujuan yang sama yaitu kebaikan dari pasangan yang menikah dan keluarga yang dibangun.

“Perlu di bangun sebuah pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya realitas hukum. Yang lebih utama adalah panggilan orang beriman. Untuk “membentuk ikatan perjanjian perkawinan” yang satu dan selamanya,” katanya.

Lembaga agama berperan tentang pentingnya hidup perkawinan yang dipersiapkan dengan baik, demi kebaikan suami ister.

“Keluarga yang dibentuk dan meningkatkan peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah usia minimal,” ujar RD Yoh Aristanto.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Pernikahan Pangkal …

Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan

lombokjournal.com —

Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis mengatakan, gambaran umum tentang pernikahan usia anak di Indonesia dengan segala dampaknya, merupakan tantangan dan pekerjaan ruma (PR).

Baik bagi pemerintah dan masyarakat, tidak terkecuali para ulama, yang menjadi rujukan umat dalam berbagai permasalahan.

Sinergi antara ulama dan umara dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum istitho’ah, melalui Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan.

Ini penting untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia sangatlah penting dan strategis.

“Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan usia anak lantaran berbagai sebab,” kata Amany.

Menurut Prof Amany, sebagai penerus para nabi dalam melakukan pendidikan dan dakwah, para ulama perlu mengenali penyebab dan akar masalah dari masalah perkawinan usia anak ini. Sehingga solusi pencegahan dilakukan sesuai dengan masalahnya.

Sekedar contoh, perkawinan usia anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas tentu perlu dicegah dengan penanaman nilai-nilai agama, pengendalian diri dan akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan di keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

“Perkawinan usia anak yang disebabkan oleh kemiskinan keluarga perlu dicegah dengan edukasi bagi orang tua untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan mengawinkan anak karena itu justru berpotensi melestarikan kemiskinan dan menurunkan kualitas genarasi,” ujar Amany.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Agama berperan …

Agama Sering Jadi Legitimasi Perkawinan Anak

lombokjournal.com —

Agustina Erni menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah dari sisi agama.

“Agama masih sering dijadikan legitimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak, dengan dalih menghindari perzinahan, faktor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Erni.

Dikatakannya, perlu keterlibatan para pemuka agama yang ada Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) untuk berperan aktif bersama dengan umatnya dalam pencegahan perkawinan anak.

Dan menindaklanjuti kebijakan, isu perkawinan anak dan peran aktif keterlibatan pemuka agama dan jajarannya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Kami apresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dari 6 lintas agama yang nantinya bersama anggotanya dari seluruh Indonesia dapat menjadi Agen Pelopor dan Penggerak yang membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan anak dari praktik perkawinan anak,” ujarnya.

Melalui dialog secara virtual itu, Erni yakin akan ada perspektif baru yang lebih progresif, dan berpihak dalam perlindungan anak, khususnya menurunkan angka perkawinan anak.

“Ini untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan,” imbuh Erni.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Gerakan Nasional …

Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

lombokjournal.com —

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan, perkawinan anak termasuk pelanggaran terhadap hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Khususnya anak perempuan, kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak.

Dalam Diskusi Interaktif Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama secara virtual, Rabu (21/04/21), Agustina Erni menyampaikan arahan Presiden terkait permasalahan perkawinan anak.

“Presiden telah memberikan arahan kepada Kemen PPPA untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada kami,” ujar Erni dikutip dari kemenpppa.go.id, Rabu (21/04/21).

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Agama Jadi Legitimasi …

Perempuan Berdaya, Bangsa Berdaya

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur, DR Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, ada empat hal penting agar perempuan dapat berdaya secara personal.

Pertama, jika bisa mengatasi stigma negatif, kedua mengubah latar belakang budaya yang tak sesuai zaman.

Dan ketiga mampu mengembangkan cara berpikir (mindset) serta keempat memiliki prinsip agar perempuan menjadi berdaya untuk bangsa.

Hal itu dikatakannya saat perayaan Hari Kartini bersama pimpinan dan karyawati Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) RI Perwakilan NTB di kantor BPKP, Rabu (21/04/21).

“Secara regulasi dan perkembangan modern, perempuan memang telah banyak diberikan ruang emansipasi. Tapi secara personal, perempuan kerap tak mampu bersaing karena empat hal tersebut masih menjadi hambatan mengembangkan potensi diri,” ujar Wagub.

Wagub menilai, dari sisi personal, perempuan modern masih terjebak jika harus memilih karir dan keluarga.

Budaya membedakan antara lelaki dan perempuan yang diturunkan dari orangtua atau kakek di masa lalu, membuat cara berpikir tak berkembang dan gagal menentukan prinsip.

Wagub menegaskan, meski regulasi dan aturan tentang kesetaraan gender demikian berkembang. Namun potensi perempuan baru mendapat pengakuan setelah mampu dibuktikannya sendiri.

Berbeda dengan lelaki yang selalu mendapatkan kepercayaan dari sekitarnya. Stigma seperti ini memang tak dapat hilang karena kodrat perempuan sebagai ibu dan istri meski ia memiliki potensi sebagai pemimpin atau peran besar lainnya.

“Kalau bicara karir itu sebenarnya bukan pada posisi tapi kontribusi. Sehingga ketika ia berhasil mengelola kodratnya sebagai perempuan sambil mengembangkan potensinya yang lain maka pekerjaan sekecil apapun jika berkontribusi besar akan membawanya pada pembuktian berikutnya yang lebih besar,” tambah Wagub.

Kepala Perwakilan BPKP NTB, Dessy Adin mengatakan sejak dua tahun terakhir rekrutmen CPNS di BPKP se Indonesia, kuotanya memang lebih banyak perempuan.

BPKP NTB memiliki 38 persen karyawan perempuan dari 118 orang. Melalui program Library Cafe, BPKP NTB memiliki forum saling berbagi pengetahuan dan mendiskusikan masalah internal.

BACA JUGA:

“Forum Library Cafe tempat membicarakan banyak hal mulai dari tata kelola pemerintahan sampai sharing session untuk berbagai permasalahan,” terang Dessy.

Merayakan Hari Kartini tahun ini, BPKP mengundang Wakil Gubernur yang juga perempuan agar mau berbagi informasi dan pengetahuan tentang perempuan, dari sudut pandang dan pengalaman orang nomor dua NTB ini.

BACA JUGA:

Bunda Niken: Berdayakan Perempuan Dengan Perlindungan

Agar para karyawati memiliki motivasi dan inovasi dalam bekerja sebagai perempuan bagi keluarga maupun perempuan untuk daerah dan bangsa.