Pelari Lombok Charity Fun Dilepas Bupati Lombok Utara

Kehadiran laskar pelari Lombok Charity Fun menggugah semangat melakukan perlawanan terhadap Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melepas empat Laskar Pelari Peserta Lombok Charity Run di Tanjung yang start dari Halaman Aula Kantor Bupati (19/06/21).

Bupati Djohan mengawali sambutannya menyampaikan, perlunya menyemarakkan olahraga lari di seluruh jalur Tanjung sampai Bayan.

“Covid-19 tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri saja, tanpa melakukan perlawanan. Keinginan kita ke depan dengan kegiatan hari ini, tentunya dapat menggugah semangat masyarakat Lombok Utara berlari dan berolahraga untuk mencegah Covid-19,” tuturnya.

BACA JUGA: Destinasi Wisata Unggul, tapi sayang Direct Flight Minim 

Selanjutnya Bupati Djohan menyatakan, kegiatan Lombok Charity Run dapat mewarnai kegiatan Pemda Lombok Utara dalam rangka membangun daerah, mencegah Covid-19 melalui olahraga.

“Selamat berlari saudara-saudara saya laskar pelari. Insya Allah menempuh jarak 60 kilometer sampai di Masjid Kuno Barong Biraq Sambik Elen Bayan,” imbuhnya.

Dikatakan Bupati Djohan, para pelari Lombok Charity Fun hari ini merupakan orang-orang hebat di Jakarta. Kehadirannya guna menggugah semangat melakukan perlawanan terhadap Covid-19.

Kegiatan olahraga lari dimulai pada pukul 06.00 pagi hari dengan jarak tempuh sejauh 60 kilometer yang dihadiri Empat Laskar Pelari dari Jakarta yaitu Adita Irawati, Carla Felany kemudian, Nicky Hogan selanjutnya, Erry Permana.

Para pelari start dari halaman Kantor Bupati Lombok Utara dan finish di Masjid Kuno Barong Biraq Desa Sambik Elen.

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng usai menerima laskar pelari di garis finish, berterima kasih dan mengapreasiasi IOA atas sumbangsih kepada Lombok Utara terlebih kepada laskar pelari yang luar biasa telah menyelesaikan 60 kilometer.

“Jarak tempuh yang luar biasa, ini menjadi modal dan semangat untuk kita semua. Kita memiliki semangat dan tekad yang kuat. Apapun bisa kita lakukan. Kegiatan ini menjadi contoh. Jangan cepat putus asa, kuatkan tekad agar bisa sampai di garis finish,” tandasnya.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Mungkin nanti di HUT ke-13 yang dilaksanakan bulan depan, kita bisa mencoba kegiatan berlari. Misalnya lari 13 kilometer,” urainya.

IOA telah membantu dunia pendidikan di KLU, peningkatan kapasitas kepada tenaga pengajar. Terlebih saat pandemi Covid-19 sektor pendidikan mengalami dampak paling besar.

“Mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena pandemi belum berakhir dan saat ini mengalami peningkatan untuk itu kita tetap waspada,” tuturnya.

Sementara itu Carla Felany saat diwawancara sebagai orang yang finish pertama kalinya mengungkapkan, fenomena alam Lombok Utara bagus dan indah, finish dengan sempurna.

“Pengalaman pertama saya lari di KLU, jalanannya sepi dan udaranya enak (segar). Terlebih saat melewati pinggir pantai, pemandangan yang indah. Pada titik kilometer 40 saat siang, cuaca mulai panas dan menjadikan tantangan baru, ada tanjakan tinggi yang menguras tenaga, tetapi bisa finish dengan sempurna,” imbuhnya.

Berkat dukungan masyarakat, Pemda KLU, TNI-Polri serta pihak lainnya, Lombok Charity Run diharapkan dapat memacu spirit olahraga alam di masa pandemi. Sekaligus sebagai stimulan pemulihan ekonomi dan meminimalkan dampak Covid-19, melalui olahraga peduli kemanusiaan.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Indonesian Overseas Alumni (IOA) Erick Sumar, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Kapten Muhadi. Dari unsur OPD, hadir diantaranya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Plt Asisten III Setda KLU Drs Abdul Hamid, Inspektur  Inspektorat H Zulpadli SE, Kepala BPKAD Sahabudin MSi, Kadis P2KBPMD Drs H Kholidi MM, Camat Tanjung Samsul Bahri MSi, unsur pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.

wld/rar




Pasokan Solar Terbatas, Ganggu Pengolahan Pertanian di KLU

Tersendatnya pasokan solar ke Lombok Utara karena kuota solar subsidi di Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Terbatasnya pasokan solar sejumlah SPBU di Kabupaten Lombok Utara, menyebabkan antrean panjang dum truk yang butuh bahan bakar.

Antre menunggu pasokan solar

Sekitar 90 an dam truk antre di beberapa halaman SPBU dan tepi jalan raya Kayangan menunggu pasokan solar. Namun pasokan solar itu diperkirakan tidak mencukupi.

Salah satu perwakilan sopir dum truk, Susniadi (41) asal Kayangan mengatakan limit solar sudah berlangsung sekitar satu bulan. Padahal pasokan solar itu tidak dapat dipastikan datangnya.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Kami sudah menunggu sejak pagi hingga malam,” ungkap Susniadi.

Akibat limitnya solar ini dum truk mereka tidak bisa mengangkut material untuk kebutuhan pembangunan (proyek). Dan akibatnya, pengerjaan pembangunan bisa tersendat penyelesaiannya.

“Saya sangat menyayangkan kondisi seperti ini berlarut-larut, padahal kami harus memenuhi kebutuhan material proyek yang punya batas waktu.” katanya.

Keluhan para sopir dum truk juga dikeluhkan para petani dan penggarap lahan pertanian.

Hal itu dibenarkan Plt.Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP KLU), Sugiarti,SP.

“Petani dan penggarap lahan pertanian juga keluhkan limitnya solar di KLU. Sarana Hendytraktor untuk membajak lahan dan mesin sumur bor tidak bisa operasi, ” kata Sugiarti pada lombokjournal.com, hari Sabtu (19/06/21).

Harapannya, limit solar di KLU segera teratasi agar petani segera dapat mengolah lahannya, kata Sugiarti.

Ripsah, salah seorang pengelola SPBU di Lombok Utara memberi penjelasan ketika dikonfirmasi lombokjournal.com.

Diungkapkan, intinya kuota solar yang ipasok ke Lombok Utara memang terbatas.

“Intinya kuota solar subsidi di Kabupaten Lombok Utara yang diberikan oleh BPH Migas memang dibatasi yaitu satu bulan cuma 13 DO, satu DO standar 18.000 liter,” kata Ripsah.

BACA JUGA: Pelari Lombok Charity Fun Diterima Bupati

Diungkapkan, dulu SPBU dapat 15 DO, kemudian 14 dan sekarang cuma 13 DO dan untuk satu minggu dapat 3 DO.

“Jadi jelas tidak tercukupi untuk kebutuhan warga KLU,” tuturnya.

@ng




Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

Ketiaksiapan Satgas Covid-19 Desa Santong yang menyebabkan terjadinya dua kasus positif Covi-19, dan desa ini berstatus zona oranye

KAYANGAN.lombokjournal.com ~ Dua orang diketahui positif Covid-19 di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara setelah dikonfirmasi salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Santong. hari Jum’at (17/06/21),

Dengan terdatanya dua kasus positif Covid-19 itu, kini Desa Santong statusnya menjadi zona oranye.

Perihal tersebut menuai kekecewaan pihak Karang Taruna Desa Santong sebagai wakil kepemudaan.

Menurut Ketua Karang Taruna Desa Santong, Opianda Juniko Mahendra, S.H. kekecewaan itu diarahkan kepada Satgas Covid-19 Desa santong karena kinerjanya dinilai kurang maksimalnya.

BACA JUGA: Pelari Lombok Charity Fun iterima Bupati Lombok Utara

Menurut Niko, Satgas Covid Desa Santong belum melibatkan pihak Karang Taruna sebagai mitra kepemudaan dalam menjalankan program terkait pengetatan aturan protokol Covid-19 di desa Santong.

Niko menjelaskan,  pihak Karang Taruna hanya mendapat undangan musyawarah pembentukan, dan hingga saat ini belum ada kelanjutan info dari pihak Pemerintah Desa.

Satgas Covid-19 Desa Santong belum memberi informasi kepada Karang Taruna terkait kelanjutan pembentukannya, bagaimana mekanisme dan apa program yang dilakukan belum ada sosialisasi.

“Saya sampaikan menurut pengetahuan saya pribadi, pihak Karang Taruna hanya mengikuti musyawarah pembentukan Satgas Covid Desa Santong satu kali, kemudian setelah itu belum ada info dari pihak pemerintah desa terkait kelanjutannya,” ungkap Niko

Pihak Pemerintah Desa juga tak memberi penjelasan terkait kesiapan satgas Covid-19 Desa Santong dalam mencegah penularan Covid-19 di Desa Santong.

“Baru-baru ini kami menyaksikan pembagian rompi satgas covid desa santong tapi kami dari pihak karang taruna belum ada kejelasan,, apakah disertakan atau tidak sebagai satgas.” jelas Niko

Selain itu juga, Niko selaku ketua karang taruna menyampaikan, antusias pihak pemuda sangat besar untuk mencegah terjadinya kasus pasien positif Covid-19 di Desa Santong.

BACA JUGA: Sarang Walet Diproyeksi Jadi Industri Baru di NTB

Namun disayangkan terjadinya kasus pasien positif Covid-19 di Desa Santong yang menjaikan status desa ini sebagai zona orange.

“Kami selaku perwakilan pemuda merasa kecewa, karena kesiapan Satgas Covid-19 tiak maksimal,” kata Niko.

Han




Pelari Lombok Charity Run Diterima Bupati Lombok Utara

Kedatangan Laskar Pelari Lombok Charity Run di Lombok Utara surprise. Karena selain lari menempuh jarak 60 kilometer, sekaligus membantu Lombok Utara bangkit

TANJUNG.lombokjournal.com ~ B upati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH beramah tamah serta santap malam bersama Empat Laskar Pelari Peserta Lombok Charity Run di Tanjung (18/06/21).

Lombok Charity Run adalah Event Lari untuk Charity Event sebagai support pelari kepada para korban ari musibah yang terjadi di Lombok akibat gempa.

Hadir dalam acara itu  Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Kapten Muhadi.

Ketua Umum Perkumpulan IOA, Erick Sumar juga hadir, termasuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, H Simparudin SH, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Kepala OPD, Camat Tanjung Samsul Bahri MSi, unsur pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: PON XX, Mi6 Ajak Galang Open Donasi untuk Kontingen NTB

Bupati Djohan menyampaikan Kedatangan Laskar Pelari di KLU ini surprise. Karena selain lari menempuh jarak 60 kilometer, sekaligus membantu Lombok Utara bangkit.

“Perkumpulan Indonesian Overseas Alumni (IOA) ini telah membantu peningkatan kapasitas melalui pelatihan kepala sekolah dan guru di KLU. Kebetulan saya sempat membuka pelatihannya. Pemda KLU mengucapkan terima kasih sudah memilih KLU sebagai tempat lokasi kegiatan,” tuturnya.

Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonomi baru, pemekaran dari Lombok barat pada 2008 silam, saat ini berusia 13 tahun.

Lombok Utara batasnya dari ujung perbatasan Senggigi sampai dengan perbatasan timur Desa Sambik Elen dengan jumlah penduduk sekitar 250 ribu jiwa ini, menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah.

“Semoga dengan adanya kegiatan Lombok Charity Run, menambah semangat masyarakat Lombok Utara. Terlebih yang ikut ada perempuan. Bisa menggunggah semangat kaum perempuan KLU menjadi pelari atau bahkan atlet kedepannya. Kita tahu, saat ini ada atlet lari kita Lalu Muhamad Zohri yang sedang persiapan Olimpiade Tokyo yang luar biasa,” tandasnya.

BACA JUGA: Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Ketua Umum Perkumpulan IOA Erick Sumar menyampaikan terima kasih kepada Pemda KLU dan relawan, yang membantu menyukseskan acara ini. Dimana para pelari sudah berada di KLU dan dari panitia juga bersiap untuk berjuang hari Sabtu (19/06).

Kegiatan olahraga lari dimulai pada pagi hari dengan jarak tempuh sejauh 60 kilometer.

“Sebelumnya ada kegiatan pelatihan yang bertujuan baik. Berusaha membantu teman-teman guru di Lombok utara, meningkatkan kapasitasnya. Semoga apa yang kita lakukan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa,” imbuhnya.

Pada kegiatan ini, dihadiri Empat Laskar Pelari dari Jakarta yaitu Adita Irawati, sehari-hari sebagai Staf Khusus/Jubir Kementerian Perhubungan sekaligus Komisaris Citilink Indonesia.

Sedangkan Laskar Pelari lainnya adalah Carla Felany yang aktif pada kegiatan lari jarak tempuh jauh, untuk kegiatan amal (fundraising). Kemudian, Nicky Hogan seorang Investor Saham dan Penulis Buku.

Selain itu, Erry Permana merupakan Konsultan Akuntan Publik, telah Sembilan kali mengikuti ajang Charity Run. Para pelari start dari Halaman Kantor Bupati Lombok Utara dan finish di Masjid Kuno Barong Biraq Desa Sambik Elen.

Acara ramah tamah, diakhiri dengan Pemasangan Sapuq dan Jong khas Lombok Utara dan foto bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

rar




PON XX, Mi16 Ajak Galang Open Donasi untuk Kontingen NTB

Kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB dipastikan akan berangkat berlaga alam ajang PON XX di Tanah Papua, namun kontingen NTB masih terkendala masalah logistik untuk berangkat

MATARAN.lombokjournal.com ~ Perhelatan PON ke XX di Jayapura akan berlangsung September 2021 Mendatang.

Kontingen PON NTB yang dipimpin Mori Hanafi dipastikan akan mengirim sejumlah atlet dari berbagai cabor untuk menyukseskan setiap 4 tahun sekali tersebut.

Meskipun demikian rumors yang beredar kontingen PON NTB masih terkendala masalah logistik selama pelaksanaan Pekan Olah Nasional di tanah Papua.

Apalagi acara Pembukaan Pelatda PON NTB Gemilang Papua 2021 tanggal 3 Juni 2021, Ketua Kontingen PON NTB, Mori Hanafi secara ekplisit dan terbuka akan mencari sponsor untuk kontingen PON NTB yang dipimpin.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Jum’at, Bertambah 38 Orang Positif

Terkait hal tersebut, Gubernur NTB, Dr Zul menyatakan dirinya tidak pernah meragukan kemampuan Ketua Kontingen PON NTB dalam mencari sponsor di ajang olah raga nasional, karena itu kelihaian Mori Hanafi sebagai politisi.

Sementara itu, Mi6 mendorong Pemprov NTB dan Kontingen PON NTB menggalang open donasi kepada masyarakat NTB maupun luar NTB.

Open Donasi ini dimaksudkan agar ada partisipasi maupun keswadayaan Masyarakat NTB dalam memberikan atensi dan apresiasi terhadap pejuang NTB dalam ajang PON XX.

“Jika sponsorship terbatas pada sejumlah orang atau badan usaha, maka Open Donasi akan bersifat masif dan partisipatif karena melibat seluruh komponen masyarakat NTB untuk menyumbang atlet kesayangannya,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Sabtu (19/06/21) .

Selanjutnya pria yang akrab disapa Didu itu mengatakan, di tengah pandemi yang berdampak kepada seluruh sektor kehidupan warga NTB, maka penggalian dana Open Donasi ini haruslah dimaknai saling menguatkan dan solidaritas dari masyarakat NTB untuk pejuang olah raganya.

BACA JUGA: Sulis LIA 2021, Harumkan Nama NTB di Kancah Nasional

“Untuk itu Pemprov NTB atau KONI segera merumuskan taktik dan strateginya agar Open Donasi ini bisa sukses merebut hati masyarakat NTB,” papar didu.

Transparansi Debit – Kredit

Mi6 menambahkan kunci merebut hati warga NTB agar bergerak menjadi sponsorship secara massal, salah satunya adalah soal transparansi atau keterbukaan anggaran untuk ajang PON XX.

Ini penting karena warga NTB ingin memastikan donasinya tepat sasaran untuk atlet pujaan hatinya.

“Debet-Kredit anggaran PON NTB dibuka saja ke publik, berapa yang masuk, sumbernya, kekurangannya maupun item-item rincian penggunaannya. Makin Transparan ke publik makin bagus. Tidak ada dusta di antara kita,” tandas didu.

Didu menambahkan, di tengah defisit keuangan yang dialami Pemprov NTB, maka open donasi ini merupakan salah satu solusi yang baik untuk menutupi kekurangan dana untuk atlet PON NTB.

“Masalahnya sekarang apakah Pemprov NTB atau KONI dengan jejaring yang dimilikinya mampu nggak menggerakkan seluruh semesta rakyat NTB bersatu padu dan bergandengan tangan menggalang Open Donasi secara massal dan Masif?” kata Mantan Direktur Walhi NTB dua periode tersebut.

Me




Pasien Covid-19 di NTB, Sabtu, Bertambah 31 Orang Positif

Pasien positif Covid-19 di Nusa Teggara Barat pada hari Sabtu, jumahnya masih melebihi pasien yang dinyatakan telah sembuh

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium pada 454 sampel, telah dikonfrmasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ada penambahan 31 orang positif Covid-19.

Pasien Covid-19

Penambahan pasien positif Covid-19 itu disampaikan Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. melalui press release, hari Sabtu (19/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR RSUD Praya, Laboratorium PCR RS Bhayangkara, dan Laboratorium Antigen.

Hasilnya dari pemeriksaan 454 sampel dengan 423 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan 31 sampel kasus baru positif Covid-19.

Hari Sabtu ini jumlah pasien Covid-19 masih lebih banyak dari pasien yang dinyatakan sembuh.

BACA JUGA: Zona Oranye Desa Santong, Dua Orang Positif Covid-19

“Hari ini (Sabtu) terdapat 24 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita.

Dan hari ini dinyatakan tidak terdapat kasus kematian baru.

Dengan tambahan 31 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 24 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu (19/06) sebanyak 14.135 orang.

Rinciannya, 12.973 orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 544 orang masih positif.

Lalu Giita menjelaskan, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif.

Itu tetap diakukkan guna mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19.

Pasien Covid-19

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.507 orang dengan perincian 171 orang (0,8%) masih dalam isolasi, 33 orang (0,2%) masih berstatus probable, 20.303 orang (99%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 90.542 orang, terdiri dari 3.040 orang (3,4%) masih dalam karantina dan 87.502 orang (96,6%) selesai karantina.

BACA JUGA: Pasokan Solar Terbatas, Ganggu Pengolahan Pertanian

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.033 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak
115.423 orang (99,1%).

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.




Pasien Covid-19 di NTB, Jum’at, Bertambah 38 Orang Positif

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 di NTB meningkat karena hari ini hanya terdapat 4 orang pasien yang dinyatakan sembuh

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari pemeriksaan laboratorium pada 489 sampel, telah dikonfirmasi ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 38 0rang.

Upadate Covid-19 itu disampaikan  Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si pada media melalui press release, hari Jum’at (18/06/21).

Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR STP Sumbawa, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Selong, Laboratorium PCR RSUD Praya,  Laboratorium PCR RS Bhayangkara, Laboratorium PCR Labkesda Banyuwangi, Laboratorium PCR RSAD Wirabhakti Mataram dan Laboratorium Antigen.

BACA JUGA: Sarang Walet Diproyeksi Jadi Industri Baru di NTB

Hasilnya diketahui sebanyak 489 sampel dengan 451 sampel negatif, tidak ada positif ulangan, dan terdapat 38 sampel kasus baru positif Covid-19.

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 di NTB meningkat karena hari ini hanya terdapat 4 orang pasien yang dinyatakan sembuh.

“Hari ini terdapat 4 (empat) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19,” kata Lalu Gita melalu press releasenya.

Dan pada hari ini dinyatakan tidak terdapat penambahan kasus kematian baru.

Adanya tambahan 38 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 4 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at (18/06/21) sebanyak 14.104 orang.

Rinciannya, 12.949 orang sudah sembuh, 618 meninggal dunia, serta 537 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita.

Itu dilakukan untuk mencegah penularan dan deteksi dini Covid-19.

Dijelaskan, hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Kasus Suspek sebanyak 20.500 orang dengan perincian 175 orang (0,9%) masih dalam isolasi, 34 orang (0,2%) masih berstatus probable, 20.291 orang (98,9%) sudah discarded.

Jumlah Kontak Erat yaitu orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 90.273 orang, terdiri dari 2.827 orang (3,1%) masih dalam
karantina dan 87.446 orang (96,9%) selesai karantina.

Sedangkan Pelaku Perjalanan yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 116.456 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 1.033 orang (0,9%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 115.423 orang (99,1%).

BACA JUGA: Sulis LIA 2021, Harumkan Nama NTB di Kancah Nasional

“Bagi penyintas Covid-19 (orang yang sembuh dari Covid-19) untuk ikut serta membantu
saudara kita yang masih berjuang melawan Covid-19 dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Lalu Gita Ariadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.




Sarang Walet Diproyeksi Jadi Industri Baru di NTB

Pencucian sarang Walet yang diproyeksikan menjadi industri baru di NTB karena peluang ekspor yang besar

LOTENG.lombokjournal.com ~  Pencucian sarang burung walet bisa menjadi batu loncatan industri baru di NTB.

Buna Niken meresmikan Galeri Produk dan Pencucian Sarang Walet

itu dikatakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat meresmikan Galeri Produk dan Pencucian Sarang Walet di Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah, Jumat (18/06/21).

Bunda Niken mengatakan itu karena melihat sarang walet berpeluang besar sebagai komoditas ekspor.

“Melihat peluang komoditas ekspor yang besar, industri pencucian sarang burung walet dapat menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Sulis LISDA 2021, Harumkan Nama NTB di Kancah Nasional

Industri pengolahan dan perusahaan ekspor yang baru memulai langkahnya ini dapat menyerap tenaga kerja, memberikan manfaat dan potensi ekonomi baru.

H. L. Saswadi, Ketua Yayasan Ammar Sasambo menjelaskan, pencucian sarang walet ini memiliki potensi ekonomi besar.

Dalam satu kilo sarang walet yang dicuci oleh sepuluh orang tenaga pencuci dengan ongkos Rp 10 juta. Jika satu kuintal sarang burung yang dicuci maka setiap orang tenaga kerja mendapatkan gaji Rp 6 juta per bulan, dengan lama waktu pencucian 20 hari.

“Selain akan menyerap tenaga kerja yang besar, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat karena upah yang besar,” jelas Saswadi.

Saat ini unit usaha ekspor sarang walet yang dikelola yayasannya memiliki 13 apartemen walet, sementara pelaku usaha yang bergabung sebanyak 157 orang dengan 360 apartemen.

“Masih banyak lagi potensi di luar NTB yang akan kami ajak bergabung karena PT Ading International sebagai eksportir telah memiliki izin resmi,” tambahnya.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

Saat ini, yayasannya tengah melatih 30 orang tenaga pencuci sarang walet dengan nilai jual lebih tinggi dari yang sebelumnya diekspor bercampur kotoran dan bulu burung walet

diskominfotikntb




Pemekaran Desa Samba, BPD Minta Persetujuan Para Tokoh

Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama tokoh dari semua dusun di Samba, dengan agenda mendengar pendapat sekaligus minta persetujuan para tokoh terkait usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol (Samba), bertempat di Balai Desa Samba, Kamis (17/06/21).

Pjs Kades Samba, Sarjono

BACA JUGA: Pengawasan Pupuk Harus Dilakukan Sepanjang Tahun

Acara ini dihadiri Plt Camat Gangga Parihin SSos, Kasi Pemerintahan Kecamatan Gangga Denda Karni SSos, Anggota BPD setempat, Babinsa Samba Peltu Zainal Abdi Koko, Penjabat Kades Samba Sarjono, beserta Perangkatnya dan Para Tokoh dari 14 Dusun di Samba.

Plt Camat Gangga, Parihin, S.Sos  mempertegas proposal usulan pemekaran Desa Sambik Bangkol.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap proposal yang diajukan panitia, pihaknya menilai secara teknis proposal usulan pemekaran itu masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi.

Parihin menuturkan kedatangan Penjabat Kades dan Ketua BPD yang sudah datang menemuinya di kantor, koordinasi terkait usulan pemekaran ini.

“Ketua BPD bilang telah melakukan RDP dengan sejumlah tokoh di dusun perbatasan saja. Saya bilang itu kurang tepat, harus dengan semua tokoh se-Desa. Begitu pun Pak Kades juga berkoordinasi terkait hal ini. Kami minta RDP ulang, alhamdulillah hari ini kita bisa kita lakukan untuk mendengar pendapat dan meminta saran dan persetujuan semua tokoh dari masing-masing dusun,” tutur Parihin.

Dikatakan Parihin, inisiatif dan prakarsa masyarakat mengajukan usulan pemekaran sebagai niat baik yang diapresiasi Pemerintah Kecamatan Gangga.

Namun, tuturnya, niat baik itu jika kurang sesuai prosedur aturan tidak akan memberi manfaat sesuai harapan. Parihin juga menerangkan dampak positif dan negatif pemekaran.

Ia menceritakan pengalamannya melakukan pemekaran desa ketika menjadi camat di Lombok Timur. Desa baru sebelum pemekaran lambat berkembang, namun setelah mekar perkembangan pembangunan dan pelayanan publik menjadi cepat, efektif dan efisien.

Dipaparkan mantan Kadis Dukcapil Lotim ini, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sangat jelas memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran desa, salah satunya jumlah penduduk.

Menurutnya, jumlah penduduk paling tidak 500 KK atau 2500 jiwa. Begitu juga soal batas harus jelas.

Termasuk mana peta desa induk dan mana peta desa yang akan dibentuk, harus tercantum dalam proposal.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Mohon kekurangan-kekurangan yang belum ada dilengkapi dulu. Ini titik tekan kami. Barang kali itu dulu, nanti kita kembangkan dalam diskusi karena tadi pak kades juga memaparkan panjang lebar,” pesannya.

Sementara Pj Kades Samba, Sarjono mengatakan rapat dengar pendapat untuk melaksanakan prosedur berdasarkan perintah UU dan regulasi lainnya.

RDP menghadirkan perwakilan Pemerintah Desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dari 14 Dusun se-Desa Samba.

RDP harus dipahami sebagai upaya mekanisme proses pemekaran sesuai regulasi peraturan perundang-undangan.

Hasil RDP tersebut menjadi dasar legal standing yang dituangkan Berita Acara dukungan usulan pemekaran, untuk kelengkapan administrasi dan dasar tindak lanjut ke tahapan selanjutnya oleh Pemdes Samba.

Sarjono mengingatkan, dalam penyusunan proposal  pemekaran harus hati-hati, teliti, dan cermat, baik manyangkut syarat administratif, teknis maupun syarat fisik kewilayahan.

“Jangan sampai setelah disetujui dan berjalan, jadi beban bagi kita. Ini bisa saja terjadi jika hasilnya tidak sesuai harapan kita. Maka kebijakan-kebijakan pemekaran harus kita kupas tuntas dalam RDP ini,” terangnya.

Disadarinya, pemekaran desa tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak pula semudah membalikkan telapak tangan. Tapi butuh proses panjang, perlu kerja keras dan komitmen yang kuat karena prosesnya hingga Kemendagri.

Proses itu menuntut kesabaran, harus prosedural dan tidak boleh tergesa-gesa. Pemekaran itu laksana seseorang membangun rumah baru.

“Tak ujug-ujug begitu saja agar hasilnya sesuai kehendak masyarakat kita. Segala hal ihwal terkait pemekaran ini harus matang dan lengkap,” kata Kordum Aksi Damai Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Jakarta 2008 silam.

Di tempat sama, Ketua BPD Samba Madhan SPdI menceritakan kronologis memori pemekaran desa setempat.

Menurutnya, proses pemekaran mulai diprakarsai semenjak periode pertama Jamaludin, S.Sos sebagai Kepala Desa Sambik Bangkol. Namun tidak berlanjut karena buntu di tengah jalan. Kemudian berlanjut pada masa H. Ropii menjadi kepala desa setempat.

Usulan pemekaran desa inipun sempat mengemuka dan berproses.

“Kami tidak tahu persis waktu itu penyebab kenapa pemekaran ini tidak diteruskan lagi. Tetapi setahu kami semangat panitia kala itu timbul tenggelam sehingga berhenti di pertengahan jalan,” ceritanya.

Disampaikannya, pada masa pemerintahan penjabat Kepala Desa saat ini proses pemekaran tersebut dilanjutkan kembali. Ditindaklanjuti dengan sejumlah tahapan seraya menyebut BPD telah melakukan jajak pendapat dua kali sebelumnya.

Partama, proses jajak pendapat dilaksanakan di Nyiur Setinggi dengan para tokoh terutama di empat dusun yang ingin memekarkan desa. Yang kedua, jajak pendapat dengan peserta lebih banyak dilaksanakan di Kopong Sebangun, termasuk dengan tokoh-tokoh di dusun perbatasan yaitu Pepanda dan Sambik Bangkol.

Dijelaskan lebih lanjut, pada 26 Mei lalu pihaknya menggelar musyawarah desa terkait pembahasan persyaratan yang tercantum dalam proposal.

Pihak BPD dan peserta musdes mengkonfrontir satu persatu persyaratan yang dituangkan dalam proposal pemekaran mengacu pada Permendagri No. 1 tahun 2017.

“Setelah selesai, kami cantumkan rekomendasi dalam berita acara yang Isinya ada dua. Pertama, BPD meminta Pemdes segera membuat SK penetapan panitia. Kedua, BPD meminta Pemdes menyampaikan proposal pemekaran ini kepada bupati melalui camat,” beber Madhan.

Masih di tempat yang sama, tokoh masyarakat Desa Samba, Abdul Gani menegaskan, pada prinsipnya ia setuju pemekaran dilanjutkan hingga berhasil.

Namun perlu diingat, ungkapnya, pemekaran itu tidak mudah, banyak lika liku yang mesti dilalui terutama terkait administrasi kependudukan.

Ia juga membeberkan pengalamannya dalam mengawal pembentukan 10 desa di KLU saat menjadi anggota DPRD KLU.

“Tidak jarang masalah administrasi kependudukan jadi masalah tersendiri di belakang hari. Data penduduk harus pasti. Ini pernah terjadi dulu pada 10 desa baru di KLU saat ini,” jelasnya.

Gani mengatakan., perihal kedua yang tidak kalah penting, ketus Gani, terkait batas wilayah antara desa induk dan desa baru.

Pasalnya, sering kali masalah batas memicu konflik di kemudian hari. Dirinya tidak menghendaki muncuk konflik gegara batas wilayah.

Banyak contoh batas wilayah memicu konflik di masyarakat, sehingga terkait batas itu harus benar-benar dipastikan biar proses pemekaran Desa Samba berlangsung mulus ke depan.

Kemudian Abdul Gani mengingatkan soal sejarah. Semua pihak diminta jangan sampai lupa sejarah. Menurutnya, orang yang lupa sejarah itu adalah orang yang benar-benar lupa nikmat.

“Kita ini hidup di bumi Indonesia, maka kita harus berpijak pada nilai-nilai budaya, adat-istiadat, kearifan lokal dan tradisi setempat. Nama desa harus sesuai kearifan lokal dan budaya Indonesia terutama budaya kita di KLU ini. Saya mau tahu apa makna nama Darunnajah. Mohon nanti bisa dijelaskan kepada kita semua supaya kita paham,” tutup mantan anggota DPRD KLU dua periode ini.

@ng




Pengawasan Pupuk Harus Dilakukan Sepanjang Tahun

Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida harus dilakukan sepanjang tahun, karena itu bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender

TANJUNG.lombokjournal.comKomisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan Rapat Kordinasi yang diikuti pengurus dan anggota komisi, untuk memaksimalkan kinerja komisi, berlangsung hari Kamis (17/06/21).

H. Rusdi,ST

Rapat yang dipimpin Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara, Evy Winarni, SP,M.SI diikuti 36 orang peserta. Selain unsur pengurus juga anggota komisi, masin-masing 2 orang mewakili produsen pupuk Sriwijaya dan Petrokimia Gersik. 4 orang distributor yaitu CV. Surya tani, CV. Sasak agro tani, PT. Petrosida Gersik dan perwakilan PUSKUD.

Selain itu, juga menghadiri rapat tersebut yakni 5 orang pengecer mewakili masing masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Dan 4 orang dari Staf Bidang PSP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU.

Bupati Lombok Utara yang tidak hadir saat itu diwakili Asisten II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, H. Rusdi,ST.

“Kontribusi pupuk dan pestisida cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni saat menyampaikan sambutan.

Dikatakan, Asisten 2 yang mewakili Bupati Lombok Utara diharapkan memberi arahan yang dapat memberi masukan dan nuansa bagi teman-teman yang ada di Komisi Pupuk dan Pestisida.

BACA JUGA: Jamaah Calon Haji KLU Ikuti Sosialisasi KMA 660

“Sehingga memaksimalkan kinerja masing-masing di komisi. Termasuk bagi kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara,” kata Evi Winarni.

Mengawali sambutannya Asisten II, H. Rusdi menjelaskan terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani pupuk bersubsidi, merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun.

Penentuan RDKK berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Dan merupakan instrumen pemesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. RDKK ditetapkan secara manual atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Komisi mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida.

Pengawasan dan pemantauan ini meliputi peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Asisten II, Rusdi,ST dalam penyampaiannya mengingatkan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida agar keberadaan komisi menggunakan kalender kerja.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Bukti Aparat Desa Melayani Kesehatan 

“Jangan ada waktu kosong untuk (melakukan) pengawasan. Artinya keberadaan Komisi sepanjang tahun harus ada dan bukan menggunakan hari kerja tapi hari kalender,” kata Rusdi di depan peserta musyawarah RDKK, hari Kamis (17/06/21).

Terkait penguatan tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Rusdi berkepentingan mengintervensi,  untuk menjaga hal-hal yang menyangkut kerugian negara yang ditimbulkan, apalagi sampai merugikan pihak petani.

Keberadaan Komisi tidak hanya sekedar rapat hari ini lalu melepas dari tanggung jawab, namun terus mengawalnya hingga kepada pertanggungjawaban.

“Harus dipikirkan, pemberlakuan kepengurusan dan keanggotaan Komisi itu seperti dewan pengupahan komisi irigasi, dan tidak harus menunggu SK setiap tahun,” tegasnya.

@ng