Masyarkat Dusun Baru Murmas menerima bantuan panel mesin sumur bor, agar mesin itu berfungsi kembali untuk menarik air dari kedalaman tanah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebanyak 2 (dua) painel mesin sumur bor bantuan dari PT. Tiara Citra Nirwana (TCN) Denpasar diserahkan ke Dusun Baru Murmas, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok, hari Minggu (11/07/21).

Bantuan Painel mesin sumur bor senilai kurang lebih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) itu sangat dibutuhkan, untuk mengaktipkan tenaga listrik yang bekerja memompa air dari kedalaman ratusan meter di Dusun Baru Murmas.

Karena itu, saat menyambut kedatangan Tim mekanik yang berjumlah 6 orang dari PT. TCN yang menyerahkan dua painel mesin sumur bor, pihak perwakilan tokoh pemuda Dusun Baru Murmas mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih.

“Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih,” kata Taufik mewakili tokoh pemuda.

Senada dengan ucapan tokoh pemuda, Kepala Dusun Baru Murmas, Artawadi, yang sekaligus Ketua Pamdus Gemulung Dusun Murmas mengatakan, bantuan 2 buah painel ini sangat berharga.

BACA JUGA: Tempat Ibadah Tidak Ditutup, Tapi Optimalkan Ibadah di Rumah 

“Saya bersyukur ada pihak PT.TCN sangat peduli dengan masyarakat Dusun Baru Murmas.

Dijelaskan, sumur bor yang selama ini dikelola masyarakat memang sering bermasalah dengan painel, yang fungsinya untuk menaktipkan tenaga listrik yang bekerja memompa air dari kedalaman ratusan meter di Dusun Baru Murmas.

“Masyarakat Dusun Baru Murmas memiliki satu satunya sumur bor, dan kalau terjadi kerusakan atau gangguan mesinnya, maka dipastikan air sulit di dapatkan,” kata Astawadi.

Ia bersukur masyarakat kedatangan donatur yang peduli dengan kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat Dusun Baru Murmas, yang memang sangat kesulitan dengan air bersih yang bersumber dari sumur bor yang ada.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Mikro, Harus Berbasis Desa/Kelurahan

Terlebih lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini, jelas tidak mampu membeli kebutuhan sumur bor yang ada, lanjutnya.

“Warga kami kesulitan ekonomi karena mereka hanya mengandalkan buruh musiman perkebunan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Artawadi mengucapkan terima kasih kepada PT. TCN yang telah membantu perbaikan dan meluangkan waktu dan tenaga serta painel secara suka rela.

Perwakilan PT. TCN, I Gede Agus Artha Guna mengatakan, pihaknya sampai di Dusun Baru Murmas tidak lepas dari kkomunikasi yang dilakukan Kepala UPP Sahbandar Pamenang, Heru.

Gede Agus juga menyebut Ketua OPAL KLU, Jaharudin, yang sangat aktif mengkomunikasikan masalah yang dihadapi warga Dusun Baru Murmas.

“Karena kedua teman ini pula kami sampai ke dusun ini, dan syukur kami bisa datang ke tempat ini,” kata I Gede Agus.

Tim mekanik dari PT. TCN beberapa waktu lalu telah melakukan survey kerusakan mesin sumur bor yang dimaksud.

Terkait painel mesin yang rusak, Gede Agus menjelaskan kesulitan mendapatkan skema painelnya dan cukup lama menunggu, tak juga didapatkan.

Karena itu, pengerjaan mulai dari skema dan merakitnya pun dilakukan dengan penuh kehati hatian. Sebab posisi mesin sumur bor ada di dalam tanah.

Kendati demikian, pihak PT. TCN berusaha merangkai sendiri, sehingga merlukan waktu yang cukup lama. Penyebabnya, tim mekanik kesulitan mendapatkan sekema painel yang lama.

Selain butuh waktu yang cukup, juga pengerjaannya tidak bisa dilakukan sembarang orang. Tapi secara kebetulan pihak PT. TCN memang konsen pada perusahaan instalasi painel, jelas I Gede Agus.

“Kami hanya mampu membatu seadanya,” tutur Agus.

Pada saat yang sama PT TCN juga sedang membantu pembangunan gedung sekolah di Gili Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pamenang, KLU.

“Pihak perusahaan tidak maksud apa apa, selain membantu sesama kita tanpa melihat suku, ras maupun agama,” ungkap Gede Agus kepada warga Dusun Baru Murmas.

@ng

Pemerintah Daerah Lombok Utara mendorong 70 UMKM segeran go online melalui pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 hampir merubah seluruh tatanan hidup masyarakat, tak terkecuali dalam proses transaksi jual-beli.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di sejumlah daerah mendorong masyarakat banyak berbelanja secara daring/online.

Potensi itu harus bisa direbut UMKM. Karena itu, Pemerintah Daerah Lombok Utara bersama Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo), Badan Litbang SDM Kementrian Kominfo, melalui Dinas Kominfo Lombok Utara, mendorong para pelaku UMKM di Lombok Utara segera Go-Online.

Caranya, dengan menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) bertempat di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Sabtu (10/07/21).

BACA JUGA: Penangkaran Penyu di Lombok Utara Dapat Bantuan Mesin Air 

Pelatihan peningkatan keterampilan dan daya saing SDM UMKM di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, dibuka secara resmi Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara H. Muhammad, S.Pd.

H. Muhammad dalam sambutannya menyambut baik program yang ditawarkan oleh BPSDMP Kominfo untuk mempersiapkan SDM yang unggul, dalam mendukung era revolusi industri 4.0.

Terlebih saat ini Kabupaten Lombok Utara telah dipilih sebagai 100 kabupaten di Indonesia menuju Smart city dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia.

“Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Kominfo Pusat lewat BPSDMP,” ucap Kadis Kominfo Lombok Utara.

Sebelum dimulainya kegiatan DEA dari BPSDMP Kominfo tersebut, H. Muhammad berpesan kepada 70 peserta yang lolos seleksi, agar mengikuti kegiatan dengan serius.

Muammad berharap para peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya.

“Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Digital Entrepreneurship Academy ini, Mudah-mudahan bapak-ibu mendapatkan ilmu yang berkah dan nanti dimanfaatkan untuk kebaikan dan kelancaran usahanya,” ucapnya.

BACA JUGA: Premium 169, Beras NTB Diolah Cara Modern dan Industri

Potensi pasar e-Commerce

Sementara itu, dalam sambutan Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya, Eka Handayani, SE., MM yang dibacakan oleh staf BPSDM Surabaya memaparkan, potensi pasar e-Commerce di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai sekitar 1.850 triliun rupiah.

Jumlah itu naik sekitar 9 kali lipat dari transaksi yang terjadi di tahun 2015. Menurutnya, hal tersebut adalah peluang untuk para UMKM agar bisa segera Go-Online.

Eka Handayani mengungkapkan, ada beberapa alasan UMKM harus beralih ke perdagangan secara online. Di antaranya bisa menjangkau pasar yang luas, memangkas biaya operasional, tidak harus ada lokasi dan potensi pendapatan tidak terbatas.

UMKM yang lebih banyak menggunakan teknologi digital menjadi lebih kompetitif secara internasional.

Dikatakan Eka, tahun ini, program Digital Talent Scholarship (DTS) menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi 100.000 peserta.

Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional.

“Salah satu skema program DTS adalah Program Digital Entrepreneurship Academy yang merupakan program beasiswa untuk mencetak Digital Entrepreneur baru dengan target sejumlah 22.000 orang,” jelasnya.

Melihat pentingnya kegiatan DEA tersebut, salah seorang peserta asal Kecamatan Bayan, Denda Suria Sari  mengaku bersyukur karena mendapat kesempatan untuk belajar bersama dengan pelaku UMKM yang lain.

Ia mengaku, kegiatan DEA sangatlah positif terutama dalam pengoptimalan pemanfaatan jaringan online sebagai salah satu media pemasaran yang efektif.

“Ini bukan seremonial tapi nyata bisa saya aplikasikan langsung dalam penjualan online. Memang waktu dua hari tidak cukup tetapi dengan penyampaian yang baik oleh narasumber, maka saya dan semua peserta bisa membuat konten-konten yang baik, bagaimana membuat foto yang menarik bisa dilakukan,” tutur Suria Sari.

Usai mengikuti kegiatan DEA, mewakili teman-teman UMKM Denda berharap, agar kegiatan semacam ini rutin diagendakan oleh pemerintah.

Baik Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun Kabupaten dengan turut menggandeng BUMN yang nantinya bisa membantu dalam hal permodalan.

“Ke depan mewakili kawan-kawan yang lain, kegiatan seperti ini bukan hanya sekali, tapi UKM didampingi sampai bisa mandiri dalam dunia digital dan jangan lupa mengandeng BUMN yang bisa membantu permodalan untuk UMKM,” harapnya.

@ng

Secara khusus terdapat revisi terkait Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang berkaitan dengan penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan dan resepsi pernikahan

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ada revisi aturan terkait Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kementerian Dalam Negeri mengubah aturan tempat ibadah semua agama yang semula ditutup selama  masa PPKM Darurat Jawa Bali berlangsung, menjadi hanya meniadakan kegiatan keagamaan.

Memang secara khusus, revisi itu yang berkaitan dengan penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Darurat Harus Berbasis Desa/Kelurahan

Dalam revisi aturan PPKM Darurat itu, tempat ibadah tidak lagi ditutup dan resepsi sepenuhnya ditiadakan.

Perubahan itu tertuang dalam instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Bunyi revisi instruksi Mendagri 19/2021 sebagi berikut:

“Dalam rangka tertib pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, perlu dilakukan perubahan, khususnya pada diktum ketiga huruf g dan huruf k instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19.”

BACA JUGA: PPKM di NTB, Ketentuan yang Ditetapkan dan Harus Dipatuhi

g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang

Kemudian direvisi menjadi seperti ini:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat, dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

Instruksi Mendagri 19/2021 itu tertulis aturan baru ini berlaku mulai 10 Juli sampai 20 Juli 2021. Instruksi baru ini sudah diteken oleh Mendagri Tito Karnavian.

Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, membenarkan instruksi Mendagri itu.

Pada intinya, menurut Jodi, revisi aturan terkait auran rumah ibadah adalah meminta warga mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

“Tetap mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Karena imbauan ini untuk kebaikan kita sendiri, keluarga dan masyarakat secara luas,” kata Jodi seperti dikutip detiknews, Sabtu (10/7/2021).

Rr

detiknews

Posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen, karena itu penerapan PPKM Mikro harus terkoordinasi hingga ke desa

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan penyebaran Covid berbasis desa atau kelurahan sangat efektif menghadapi Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. mengatakan itu pada rapat koordinasi (Rakor) percepatan dan evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rakor itu dilakukan bersama Satgas Covid Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, secara offline dan online, Sabtu (10/07/21) di Ruang Rapat Utama (RRU), di Kantor Gubernur NTB.

“Selama ini, PPKM Mikro berbasis desa cukup efektif untuk penanganan covid hingga tingkat Dusun dan RT,” kata Wagub.

BACA JUGA: Pandemi Masih Mengancam, Harus Bijaksana Menghadapinya

Menurut Wagub, tidak akan mungkin Provinsi atau Kabupaten saja yang fokus menghadapi pandemi ini. Jadi harus melibatkan semua komponen dari tingkat desa atau kelurahan.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro berbasis desa telah dilaksanakan selama ini. Apalagi, keberadaan posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen.

Menurut Wagub, keberadaan Posko ini dapat proaktif dan dimaksimalkan perannya.

Ia menyadari peran Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Penerapan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan dapat benar-benar diikuti oleh masyarakat. Termasuk membangun kesadaran betapa pentingnya vaksinasi.

“Untuk itu sinergi dan koordinasi Satgas Covid Kabupaten/Kota dengan kecamatan hingga desa harus terjalin dengan baik,” harapnya.

Ummi Rohmi mengingatkan, masuknya virus corona varian delta, maka penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan dengan benar. Penyediaan faskel serta sarana dan fasilitas lainnya harus sudah teratasi dengan baik.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, jajarannya telah menginisiasi adanya kampung sehat hingga ke desa atau kelurahan.

“Dimana peran serta semua komponen dari kepala desa, aparat TNI/Polri dan masyarakat untuk membiasan diri hidup sehat dan tetap menjaga prokes hadapi covid, “tuturnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Covid harus tangani dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, desa, kecamatan ke atas hingga negara.

Jajaran TNI/Polri siap mendukung penuh semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabupaten/kota hingga desa harus bersinergi dengan semua steakhokder hingga babinsa babinkamtibmas di desa maupun kelurahan,” katanya.

Asisten Administrasi Umum,dr. Nurhandini Eka Dewi yang memimpin rakor,  juga membahas persiapan Kota Mataram menerapkan PPKM Darurat, mulai tanggal 12 Juli hingga 21 Juli 2021.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Mikro di 15 Daerah di Luar Jawa Bali Mulai 12 Juli

Peserta rapat diikuti oleh Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Walikota Mataram, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Kantor Kemenag Provinsi NTB, Kepala BPBD, Kasat Pol PP, Kepala Dikes, Kapala Dinas Kominfotik, Kadis Dikbud, Dirut RSUP,  beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB dan Satgas Covid Kota Mataram.

Dalam Rakor itu, diikuti secara online Kapolres, Komandan Kodim dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

edy

Adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, maka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah di luar Jawa Bali

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali mencatatkan nilai asesmen level 4.

Ini berarti, di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Karena itu, di ke 15 kabupaten/kota itu akan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terhitung 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

“Pemerintah mendorong beberapa daerah (di luar Jawa-Bali) untuk diberlakukan PPKM Darurat,” kata Airlangga Hartarto.

BACA JUGA: Jika Tidak Ikuti Prokes, Aparat dan Pemeritah Akan Bubarkan

Hal itu diungkapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melalui konferensi pers daring, Jumat (09/07/21).

Berikut 15 wilayah luar Jawa-Bali yang akan ikut menerapkan PPKM Darurat:

1. Kota Pontianak (Kalimantan Barat)

2. Kota Singkawang (Kalimantan Barat)

3. Berau (Kalimantan Barat)

4. Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)

5. Kota Bontang (Kalimantan Timur)

6. Kota Batam (Kepulauan Riau)

7. Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)

8. Kota Bandar Lampung (Lampung)

9. Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat)

10. Kota Sorong (Papua Barat)

11. Manokwari (Papua Barat)

12. Kota Bukittinggi (Sumatera Barat)

13. Kota Padang  (Sumatera Barat)

14. Kota Padang Panjang  (Sumatera Barat)

15. Kota Medan (Sumatera Utara)

Berikut ini 14 poin aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat:

1. Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial.
2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring.
3. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan.                                                     –            Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar        modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri      orientasi ekspor. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO            sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.                                                                                                                                                                            Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan                      transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital            nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan        masyarakat.                                                                                                              Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan        sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan          mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen.
4. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.
5. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.
6. Proyek konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
7. Menutup sementara tempat ibadah baik masjid, mushala, gereja, wihara, pura dan kelenteng atau tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadah.
8. Juga menutup sementara fasilitas umum seperti area publik, taman dan wisata umum, dan fasilitas publik lainnya.
9. Kegiatan olahraga, seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian juga ditutup untuk sementara.
10. Transportasi umum yaitu kendaran umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
11. Acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara berlangsung.
12. Menunjukkan kartu vaksin minimal dosis I bagi pelaku perjalanan dengn moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, serta melampirkan hasil swab PCR negatif H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk angkutan transportasi jarak jauh lainnya.
13. Orang yang bepergian keluar rumah tetap memakai masker, face shield dapat digunakan bersamaan dengan masker.
14. Peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT/RW di zona merah.

Airlangga menyebut, langkah ini dilakukan demi menekan laju penularan virus corona.  Dikatakannya, kasus Covid-19 masih terus melonjak tinggi baik di Jawa-Bali maupun      luar wilayah tersebut.

BACA JUGA: Varian Delta Masuk NTB, 13 Orang Terkonfirmasi Positif

“Dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi (kasus Covid-19) harian ada kenaikan 43,97 persen dan dari segi kematian naik 56 persen, rawat inap naik 13,” tuturnya.

Rr

(Kompas.com)

Tim dari provinsi melakukan penilaian kinerja kabupaten, sejauh mana berperan dalam pencegahan dan penurunan stunting

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penilaian kinerja kabupaten dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan di Lombok Utara bertempat di Aula Bupati, Kamis (08/07/2021).

Penilain tersebut bertujuan melihat sampai sejauh mana daerah ikut berperan dalam  penurunan stunting. Sehingga tahun 2024 target nasional penurunan angka stunting bisa mencapai 14%.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahrudin pada wartawan menyampaikan, sebelum dilakukan penilain kinerja Kabupaten Lombok Utara oleh Provinsi NTB, pihaknya melakukan rapat koordinasi terkait dengan singkronisasi data yang di tampilkan hari ini.

BACA JUGA: Usai Ijab Kabul Langsung Cerai, Cerita Dari Sumbawa

“Artinya dari semua tim stunting ini bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi semua OPD stakeholder yang memang sudah ada di SK-nya Pak Bupati di dalam penanganan secara bersama-sama, ” ungkapnya.

Dijelaskan, penurunan angka stunting di Lombok Utara tidak terlalu signifikan. Kepala Dikes mengajak semua tim agar bisa bersinergi dalam menurunkan angka stunting.

Kegiatan tersebut merupakan catatan laporan dari Pemerintah Daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati.

“Kita berharap tim ini bisa lebih serius lagi dalam melakukan koordinasi maupun kolaborasi mulai dari tingkat perencanaan penganggaran kemudian pelaksanaan bahkan sampai tahapan evaluasi,” terangnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Tim Penilai Provinsi NTB, Hualid menjelaskan,  penilaian stunting ini bertujuan melihat sejauh mana daerah-daerah ikut berperanan dalam penurunan stunting.

Tahun 2024 target nasional itu penurunan angka stunting mencapai 14%.

“Tapi kita lihat saat ini daerah-daerah belum bisa sampai sejauh itu, mungkin masih kisaran di atas 25%” ucapnya.

Hualid juga menjelaskan, penilaiannya terkait dengan aksi 1 sampai dengan 8 tapi untuk tahun 2021 ini penilaian dari aksi 5 sampai dengan aksi 8.

BACA JUGA: Rumah Sakit Mandalika Dikebut Jelang World Superbike

Adapun aksi 5 terdiri dari pembinaan kader pembangunan manusia, kemudian aksi 6 dilihat dari manajemen data, aksi ke-7 dari pengukuran dan publikasi angka stunting.

Kemudian dari aksi ke-8 yaitu bagaimana mereview kerja dari perangkat daerah dilihat dari dokumen data yang sudah ada.

Dengan adanya penilaian ini, Hualid berharap ke depan angka stunting dari tahun ke tahun bisa menurun.

@ng

Dalam musyawarah desa dengan agenda persetujuan Pemekaran Dusun Luk Barat dan Luk Timur, pemekaran dusun itu dikatakan layak karena sesuai standar regulasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pemerintah Desa (Pemdes) Sambik Bangkol (Samba) berpandangan layak dan wajar Dusun Luk Barat dan Luk Timur melebarkan wilayah.

“Tentu (pemekaran itu harus) sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,” ungkap Pjs Desa Samba, Sarjono, S.Kom.

Hal itu dikatakannya musyawarah desa (musdes) dengan agenda persetujuan Pemekaran Dusun Luk Barat dan Luk Timur yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Samba, Kecamatan Gangga, Lombok Utara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Lombok Utara, di aula desa hari Rabu  (07/07/21).

Menurut Sarjono, musdes yang diselenggarakan itu termasuk tahapan keempat dalam mekanisme formal pemekaran.

Ia berharap ditindaklanjuti oleh BPD dalam keputusan secara kelembagaan terkait persetujuan pemekaran dusun tersebut.

BACA JUGA: RTG Dusun Lias Desa Genggelang Diresmikan Wabup Danny

Diharapkan, berdasarkan evaluasi BPD yang disampaikan dalam pemberian pandangan terkait kelayakan dan kepatutan kedua dusun dimekarkan menjadi dusun baru.

“Dalam proses menyusun kelengkapan dokumen, kami imbau panitia selalu berkoordinasi dengan anggota BPD setempat, kepala dusun dan para tokoh di dusun masing-masing demi kelengkapan administrasi dan peta batas. Ini memang krusial sehingga harus dipenuhi terlebih dahulu,” tandas Sarjono.

Menurutnya, sesuai amanat regulasi hendaknya Pemrakarsa dan Panitia Pemekaran melakukan pendekatan partisipatif sampai lini paling bawah (tingkat RT). Hal itu untuk menghindari konflik dan sengketa yang mungkin saja timbul saban hari.

Tak hanya itu, panitia mesti menyelesaikan semua ornamen batas di lapangan dengan tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur khusus batas wilayah.

“Berdasarkan dokumen perbaikan dalam proposal nantinya, Pemdes akan mengkonsultasikan kepada Pemerintah Kecamatan untuk dasar mengeluarkan kebijakan penetapan panitia pelaksana pemekaran dusun oleh Pemdes,” tukas lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi UIN Yogyakarta ini.

Selain kelengkapan dokumen, kata Sarjono, koordinasi di desa perlu dilakukan lebih intens agar mencapai hasil maksimal.

Hal itu berarti pemekaran dusun dalam wilayah administratif Desa Samba mesti diiringi dengan semangat membangun dusun dan desa yang kondusif.

Dipaparkan Kasubbag Humas pada Bagian Humas dan Protokol KLU ini, pada Pasal 13 Perdes Samba Nomor 5 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa disebutkan adanya klausula pemekaran dusun.

BACA JUGA: Kelompok Peternak di Dangiang Bertekad Merubah Nasib

“Saya yakin dan percaya, masyarakat dua dusun punya keinginan yang kuat meningkatkan kesejahteraannya pada masa yang akan datang. Tapi hal yang terpenting adalah ketelitian dan kejelian panitia dalam mewujudkan pemekaran dusun,” tutupnya.

Sesuai standar regulasi

Sebelumnya, Ketua BPD Samba, Madhan, mengatakan, setelah memverifikasi proposal pemekaran serta mendengar aspirasi masyarakat dalam rapat dengar pendapat (RDP), BPD menganggap usulan pemekaran Dusun Luk Timur dan Dusun Luk Barat sudah sesuai dengan standar regulasi.

“Dengan berpatokan pada jumlah KK dan jumlah jiwa, telah melebihi ketentuan yang ditentukan dalam rancangan Perbup. Luas wilayah 25 ha, lokasi dusun sudah bisa diakses kendaraan, serta adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan,” imbuhnya.

Faktor yang menjadi pertimbangan BPD, di antaranya mempercepat pelayanan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dusun, dan mempercepat pembangunan SDM.

“Kami sampaikan rekomendasi BPD Nomor 2/BPD-SB-7-2021, maka kami BPD Sambi Bangkol memandang sudah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Kami berharap Pemdes membentuk panitia dengan masa kerja 6 bulan, lalu membetuk dusun pemekaran menjadi dusun persiapan, menaikkan status dusun persiapan menjadi dusun definitif, dan masa status dusun persiapan menjadi dusun definitif 17 bulan,” pungkas Madhan.

Dalam musdes itu, hadir Ketua dan Anggota BPD, Penjabat Kepala Desa beserta perangkat desa setempat, perangkat kewilayahan Luk Barat dan Luk Timur, Babinsa Samba Peltu Zainal Abdi Koko, para pemrakarsa dan panitia pemekaran, serta para tokoh dari kedua dusun.

@ng

Permasalahan tanah dalam pembangunan RTG atau Rumah Tahan Gempa bisa diselesaikan dengan semangat mempolong merenten masyarakat

GANGGA,KLU.lombokjournal.com ~ Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) warga Dusun Lias, Desa Genggelang, Kec Gangga, Lomok Utara yang sempat terhambat karena permasaahan hak tanah kini sudah terbangun.

Peresmian RTG itu dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST., M.Eng, di pemukiman relokasi warga RT. 3 Mekar Katon Dusun Lias, Desa Genggelang, Rabu (07/07/21).

Wabup Danny menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.

“Permasalahan ini bukan persoalan yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Permasalahan tanah seperti ini tidak hanya terjadi di sini saja tetapi masih banyak tempat yang lain memiliki persoalan yang sama, ” ucapnya.

Danny juga mengucapkan selamat kepada warga Dusun Lias, hari itu akan diresmikan rumah tahan gempa (RTG). Wabup mengucapkan terimakasih kepada BPBD yang telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik.

BACA JUGA: Kelompok Peternak di Dangiang Bertekad Merubah Nasib

“Walaupun rumah sudah dibangun tapi memang banyak PR yang harus dikerjakan di sini. Kami minta kepada bapak Kades, Kadus dan pihak terkait, bukan hanya membangun rumah tapi setelah itu perlu dipikirkan juga untuk sanitasi, penalutan serta menanam pepohonan. Sehingga masyarakat bisa tinggal dengan nyaman di tempat ini,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Wabup mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan sabar dalam menghadapi musibah yang dialami saat ini, terlebih di Lombok Utara sudah diguncang dengan gempa bumi yang merusak semua fasilitas.

Belum tuntas mengatasi soal gempa bumi, kini disambut lagi dengan wabah Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Genggelang Almaududi S.Pd menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena bisa menyelesaikan tahapan awal dari proses penyelesaian kasus tanah di Dusun Lias.

“Ada beberapa catatan penting yang bisa dijadikan hal yang sangat menarik bagi penyelesaian permasalahan tanah di Dusun Lias ini. Kita bersama-sama, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui bagian hukum, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) beserta masyarakat bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada, tanpa ada pihak ketiga. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga,” ucapnya.

Kades Genggelang menyampaikan, jika melihat persoalan tanah di berbagai Daerah sulit sekali dalam proses penyelesaian. Dudi sangat bersyukur di Kabupaten Lombok Utara dengan semangat mempolong merenten masyarakat bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik.

BACA JUGA: Petani Peternak di KLU Mulai Sulit Cari Pakan Ternak

“Adapun sisa lahan masyarakat yang belum direlokasi, menjadi PR bersama untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan agar warga yang belum direlokasi, akan segera dilakukan pembahasan untuk pencabutan lot, mengingat masih banyak warga kita yang belum mendapatkan tanah,” ungkapnya.

Dudi juga berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui bagian Hukum  tetap mendampingi Pemerintah Desa dalam memfasilitasi permasalahan warganya.

@ng