Dalam menata pembangunan Lombok Utara, bupati mengajak semua pihak kompak dan bersatu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengajak, melalui HUT ke-13 tahun 2021, semua pihak merajut dan menguatkan komitmen menata kembali berbagai aspek pembangunan untuk kemajuan Lombok Utara pada masa mendatang.

Hal itu dikatakan saat Bupati Djohan Sjamsu berama Wakil Bupati Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng mengikuti Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-13 di Ruang Paripurna DPRD (19/07/2021).

“Selain itu, komitmen menyelesaikan RTG sehingga masyarakat penerima manfaat, dapat menerima sesuai dengan peruntukannya,” tutur bupati.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Nasrudin SHI itu, juga diikuti Wakil Ketua I Burhan M Nur SH dan Wakil Ketua II Mariadi SAg.

Tampak hadir, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Para Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD.

Bupati Djohan menyampaikan, peringatan Hari ulang tahun (HUT) ke-13 tahun ini memiliki makna khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati, tahun pertama perkhidmatan untuk Lombok Utara.

Visi-misi yang telah dituangkan dalam program 100 hari kerja merupakan tonggak awal dari perwujudan pengabdian menuju Lombok Utara yang inovatif, sejahtera, dan religius.

Sejalan dengan tema HUT Lombok Utara ke-13, bersama berkarya bangun Lombok Utara.

“Saya mengajak kita semua memperteguh komitmen bersama seraya terus berkarya dilandasi pemikiran yang inovatif, produktif, dan kerja nyata,” kata bupati.

Ditegaskan Bupati Djohan, persoalan tingginya angka kemiskinan masih menjadi domain daerah sekaligus tugas berat yang harus dituntaskan.

“Saya yakin dan percaya, kita bisa melewatinya dan bangkit bersama dengan cara kompak bersatu,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

rar

Dusun yang akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pola pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Lombok Utara mulai tahun 2022, mengalami perubahan.

Pemdes Sambik Bangkol hanya memprioritaskan sasaran dua atau tiga dusun saja alam pembangunan fisik setiap tahun. Tujuannya agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pendapat tersebut mengemuka saat Penjabat Kepala Desa Samba melakukan silaturrahmi ke Lokok Piko Dusun Jugil Barat, Jumat (16/07/2021).

BACA JUGA: Mahasiswa Unram Latih Wirausaha Ibu-ibu di Santong

Dalam kunjungan ittu hadir Kasi Pelayanan, Aridah, Kaur Keuangan, Syekh Abdullah, dan Para Staf Desa setempat. Kehadiran Pj Kades disambut langsung Perangkat Kewilayahan Jugil Barat, Efendi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Ikatan Mahasiswa Desa Sambik Bangkol (IMDSB), Gito Saputra, serta warga dusun setempat. Kegiatan diawali shalat Jumat bersama.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono, mengatakan, perubahan pola pembangunan akan diltetapkan setelah dibahas dengan BPD dan para stakeholder terkait melalui musyawarah desa (musdes).

“Kita cermati, kebutuhan masyarakat di setiap dusun itu berbeda-beda sesuai potensi dusun yang bersangkutan. Nantinya kita akan sepakati bahwa setiap dusun akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun,” tuturnya.

Dijelaskannya, cara yang akan ditempuh untuk menunjuk dusun mana yang akan diprioritaskan, pihaknya akan melakukan kajian dengan matang terlebih dahulu sesuai skala prioritas masyarakat.

“Penentuan dusun mana yang dapat ditetapkan seperti arisan. Ya akan kita kocok, dusun mana yang mendapat pembangunan pada tahun anggaran 2022 dan seterusnya,” terang Sarjono.

Pada anggaran perubahan tahun 2021 nantinya, Pemdes Samba akan memprioritaskan penataan muka desa setempat, seperti pantai Luk atau Pantai Jugil.

BACA JUGA: Pembagian Sembako untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

“Nanti akan kita bahas pada Musrenbangdes bersama BPD dan unsur-unsur masyarakat, bahwa yang akan ditata pada perubahan anggaran tahun 2021 adalah muka desa kita. Kita niscaya make up muka Samba agar tampak bersinar dan merona,” ucap dia.

Pria yang beken disapa bung Jono ini menilai, pemerataan pembangunan itu sebetulnya harus fokus pada dua atau tiga sasaran saja, serta tidak perlu menyasar banyak dusun setiap tahun.

Logika pemerataan pembangunan itu tidak mesti dilakukan dalam satu tahun anggaran, tetapi bisa dihitung selama satu periode kepemimpinan seorang kades.

“Jadi, jika kita patok setiap tahun itu cukup dua atau tiga dusun saja, sehingga pembangunannya juga akan bisa maksimal. Saya yakin ini konsep pemerataan pembangunan menurut regulasi. Bukan anggaran dibagi seperti bagi-bagi biji kacang,” tegasnya.

Ia mencermati permasalahan pembangunan di Samba selama ini belum mengedepankan skala prioritas sesuai dokumen RPJMDes 2018-2024.

Sebab anggaran desa yang jumlahnya milyaran itu setiap tahun hampir dibagi habis perdusun. Dampaknya, tidak pernah terlihat adanya keberhasilan dalam membangun desa. Tapi yang justru terlihat itu hanya penampakan saja.

“Jangankan kita bicara manfaat, terlihat nyata saja tidak kok. Kedepan tidak boleh kita maknai pemerataan hanya sebatas semua dapat, tapi juga harus memperhatikan keadilan. Sebab adil itu bicara manfaat bagi masyarakat,” ungkap Pj Kades ini.

Protokol keehatan

Dalam kesempatan itu, Pj Kades juga mensosialisasikan penting bagi semua warga mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Langkah bersama ini untuk membentengi diri dan semua orang dari bahaya nyata pandemi virus Corona.

“Agenda kami juga sosialisasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Upaya kita mencegah penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah kita. Sebagai warga negara yang baik, mari bersama-sama kita patuhi apapun yang menjadi instruksi pemerintah. Ini semata-mata demi kenyamanan kita semua,” kata Sarjono.

Dalam ajang silaturrahmi itu, pihaknya juga menyampaikan informasi pemilihan Kepala Desa dengan sistem pergantian antar waktu (PAW). Pihaknya mengajak warga setempat untuk kompak menyongsong PAW pemimpin Samba ke depan.

“Mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan. Pemilihan Kades PAW ini rencananya akan kita gelar bulan Oktober atau Nopember. Mari bersama-sama kita sukseskan pemilihan nakhoda Samba yang baru. Saya yakin kebersamaan itu kuncinya. Ibaratnya berdampingan dalam keberagaman. Ini roh dari kohesi sosial kehidupan bermasyarakat,” kata Sarjono.

ang

Bantuan sembako dan hean korban melengkapi bantuan untuk keluarga kurang mampu yang dimuai sejak awal Juli

MATARAM.lombokjournal.com ~ Yayasan HBK PEDULI milik anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE atau yang lebih dikenal dengan sebutan HBK,  menyalurkan bantuan sembako dan hewan Qurban kepada keluarga anggotanya yang tersebar di seluruh P. Lombok.

Penyaluran bantuan sembako dan hewan korban itu, dimulai sejak hari Minggu (18/07/21).

Bantuan untuk keluarga para anggota HBK PEDULI itu merupakan bagian dari gerakan berbagi menyambut Hari Raya Idul Adha, yang akan dirayakan seluruh Umat Islam pada Selasa, 20 Juli 2021.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19; Melihat Dengan Mata Lebah atau Lalat

“Pembagian sembako dan hewan Qurban kepada keluarga anggota HBK PEDULI ini, untuk melengkapi penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok, yang telah dimulai sejak tanggal 1 Juli yang lalu dan masih akan terus berlangsung hingga akhir bulan ini,” kata Ketua Yayasan HBK PEDULI, Hj. Dian HBK lewat sambungan telepon, Ahad (18/07/21).

Bantuan paket sembako untuk ribuan masyarakat kurang mampu di P. Lombok diketahui sedang disalurkan selama sebulan penuh di bulan Juli ini.

Sasarannya adalah mereka yang kurang mampu, khususnya para fakir miskin, para dhuafa, para orang yang sakit permanen, serta orang-orang yang hidup sendiri karena tidak memiliki keluarga lagi.

Hj. Dian HBK mengatakan, berbarengan dengan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok, akan disalurkan juga bantuan sembako dan hewan Qurban untuk keluarga anggota HBK PEDULI berupa delapan ekor sapi untuk 8 Tim HBK PEDULI yang tersebar di P. Lombok.

Kemudian tiga ekor kambing untuk di kantor perwakilan HBK PEDULI yang berada di Jalan Kulintang, Kota Mataram.

Bantuan untuk keluarga anggota HBK PEDULI ini merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan Yayasan HBK PEDULI. Atas seluruh sumbangsih, pengorbanan, serta dedikasi yang telah diberikan dengan sepenuh hati oleh segenap anggota HBK PEDULI dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.

Kata Hj Dia, mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan yang berada di garis depan dan menjadi tulang punggung pergerakan HBK PEDULI, dalam seluruh ikhtiar perjuangannya memberikan layanan kepada masyarakat Pulau Seribu Mesjid dengan semangat cinta, silaturahmi, dan kesetiaan.

BACA JUGA: Peringkat NTB Naik Terus Dalam Ajang IGA 2021

“Kami sangat bersyukur dan merasa bangga atas sumbangsih, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota HBK PEDULI dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.

Tentu saja ini akan menjadi memomentum yang sangat berharga bagi kami di HBK PEDULI untuk terus memupuk semangat kebersamaan dalam berbagi kepada sesama,” kata Hj. Dian HBK.

Ucapan syukur, rasa bangga, dan terima kasih juga disampaikan oleh H. Bambang Kristiono, SE (HBK) kepada seluruh anggota HBK PEDULI yang tersebar di P. Lombok.

Pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini menegaskan, pembagian sembako untuk keluarga para anggota HBK PEDULI akan terus dijaga, dipertahankan untuk menjadi tradisi yang baik di internal anggota dan pengurus Yayasan.

“Kerja-kerja kemanusiaan Yayasan HBK PEDULI untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan penuh, partisipasi aktif, dan keikhlasan para anggota dan pengurus-pengurusnya,” kata pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

HBK memastikan, ke depan HBK PEDULI akan meningkatkan kontribusinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum jelas kapan akan berakhir.

Dalam situasi sulit seperti saat ini, sudah seharusnya semua saling menguatkan dan saling berempati terhadap sesama.

Setelah penyaluran paket bantuan sembako ini berakhir, maka mulai bulan Agustus HBK PEDULI akan mulai menyalurkan paket bantuan telur ayam sebagai pengganti penyaluran bantuan Makanan Siap Saji (MSS) yang ditujukan kepada ibu-ibu dan anak-anak.

“In syaa Allah mulai bulan Agustus nanti, HBK PEDULI akan mulai menyalurkan paket bantuan telur ayam untuk menaikan imun serta menjaga pasokan nutrisi ibu-ibu dan anak-anak. Ribuan telur ayam akan disalurkan dan dibagikan kepada warga yang kurang mampu disetiap harinya, menyasar kelompok ibu-ibu dan anak-anak di P. Lombok,” katanya. (*)

Me

Bencana pandemi Covid-19 sangat kompleks, pemerintah seolah-olah kehilangan akal dalam penanganan penularan virus yang berlangsung lebih setahun ini

LOTENG.lombokjournal.com ~ Penanganan bencana alam seperti gempa, banjir atau tanah longsor misalnya, bisa lebih lebih obyektif dan perencanaannya bisa lebih terukur.

“Tapi pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang karakternya unik dan msiterius,” kata HL Gita Ariadi, Sekda yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada lombokjournal.com di kediamannya di Puyung, Lombok Tengah, Sabtu (17/07/21).

Saat ini tengah berlangsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa dan kelurahan. Ini kelanjutan dari skenario Pemerintah menekan Covid-19, yakni dengan senjata ampuh menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsisten.

BACA JUGA: Bunda Niken: Edukasi Pneumonia Harus Ditingkatkan

Tapi masih terjadi lonjakan penambahan pasien yang positif Covid-19. Di NTB, pada hari Sabtu, terdapat pasien yang selesai isolasi dan dinyatakan sembuh sebanyak 106 orang. Namun pasien yang dinyatakan positif bertambah 315 orang. Bahkan pasien yang meninggal hari Sabtu 7 orang.

“Bayangkan, berapa banyak penambahan pasien positif kalau pemerintah tidak menerapkan PPKM,” kata miq Gita. Diterapkannya PPKM karena ada trend lonjakan pasien positif jelasnya.

Melihat trend kenaikan itu, tak berlebihan kalau Lalu Gita memprediksi pandemi ini bisa berlangsung panjang. Harus diakui bahwa Pemerintah belum menemukan jurus efektif dalam penanganan Covid-19.

“Ada faktor ketidakpastian. Ini bencana misterius, karena itu penanganannya trial and error,” katanya.

Miq Gita menjelaskan skenario penanganan Covid-19 yang telah diupayakan pemerintah.

Di antaranya, mandat kolektif nasional untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes),  memakai masker menutup hidung dan mulut secara sempurna. Dengan menjaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas di luar rumah. Serta mencuci tangan sesering mungkin.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan vaksinasi secara nasional. Dalam pelaksanaan vaksinasi di NTB, sampai hari Sabtu DOSIS 1 baru mencapai 549.462 (16,27%) dan DOSIS 2 mencapai 207.497 (6,14%).

Kemudian upaya berikutnya, karena adanya trend peningkatan penyebaran Covid-19, akhirnya Pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Semula hanya berlaku di Jawa-Bali, kemudian melebar ke kota dan daerah lain di luar Jawa-Bali.

Untuk di NTB, beberapa kriteria yang ditetapkan akhirnya Kota Mataram termasuk salah satu daerah di luar Jawa-Bali yang juga menerapkan PPKM. Tapi saatnya ini penerapan PPKM di NTB berlangsung ke semua kabupaten/kota.

Penerapan PPKM  harus diikuti penanganan maksimal di tingkatan desa/kelurahan oleh Satgas atau Posko Desa/Kelurahan. Posko di tingkatan desa/kelurahan akan membantu warga suspek COVID-19 dan keluarganya

Pemerintah daerah diminta benar-benar memahami urgensi posko di tingkat desa/kelurahan, karena posko berfungsi memastikan di wilayah kerjanya mendata dan memantau warganya melakukan isolasi mandiri.

“Semua itu ihtiar yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19. Tapi selalu ada orang yang melihat dengan mata lebah, atau di pihak lain ada melihat dengan mata Lalat. Selalu ada orang yang menanggapi positif atau sebaliknya menanggapi negatif,” kata Lalu Gita.

BACA JUGA: Konsultasi Pemprov ke Banyak Pihak, Addendum Sudah Tepat

Ibarat itu disampaikannya menanggapi pihak yang pro dan kontra semua ihtiar yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Tentang ibarat itu dijelaskan, orang yang melihat dengan mata lebah terbiasa dengan yang baik, misalnya bunga. Orang jenis ini selalu melihat dari sisi baiknya.

Sebaliknya, mata lalat selalu menyukai sampah atau barang yang busuk. Maka orang yang memandang dengan mata lalat, selalu berkomentar buruk tiap ihtiar yang dilakukan

Misalnya, vaksinasi secara nasional baru mencapai sekitar 90 juta padahal penduduk Indonesia jumlahnya 200 juta lebih.

“Negara kemampuannya seperti itu. Tapi yang jelas, ada ihtiar sungguh-sungguh untuk menangani Covid-19,” kata miq Gita.

Rr

Masyarakat belum memahami apa itu pneumonia, Bunda Niken menjelaskan beberaa hal mengatasinya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tingginya angka pneumonia di Indonesia mengharuskan seluruh stakeholder bergerak, salah satunya dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu pneumonia dan bagaimana cara mengatasinya,” kata Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Bunda Niken mengatakannya saat memberikan testimoni dalam acara Kampanye Stop Pneumonia yang diadakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang berlangsung secara daring, Jum’at (16/07/21).

BACA JUGA: Peringkat NTB Naik Terus dalam Ajang IGA 2021 

Seperti ketahui, pneumonia merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat.

“Sudah saatnya kita gesa dan masifkan edukasi mengenai pneumonia,” jelas Bunda Niken.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit pneumonia.  Di antaranya memberikan ASI eksklusif, tuntaskan imunisasi, serta pastikan anak-anak kita menerima gizi yang baik.

“Mendapatkan perkembangan yang bagus dan juga hidup secara sehat. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini, seperti cuci tangan dengan sabun dan tidak menyentuh muka, serta menerapkan 5 M,” tutur Bunda Niken.

Di bagian lain, Deputi pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Agustina Erni menjelaskan, pneumonia menjadi penyebab kematian kedua terhadap anak-anak di tingkat global.

Ia berharap, pnemonia dapat menjadi tanggung jawab bersama.

BACA JUGA: Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah 

“Sekarang kita juga diajarkan, bagaimana perlu memahami apa itu pneumonia yang saat ini menjadi persoalan di negara kita. Pencegahan pneumonia harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Dalam acara Kampanye Stop Pneumonia tersebut, juga dilakukan peluncuran lagu ‘stop pneumonia’ yang dipersembahkan oleh Save the Children.

ser

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm

Pelayanan RSUD makin meningkat setelah peresmian Unit Transfusi Darah (UTD) yang dilakukan Bupati Djohan Sjamsu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sejak dibangunnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2012, pelayanan kepada masyarakat terus berkembang dan tidak kalah dengan rumah sakit lainnya di luar KLU.

Bahkan ada beberapa layanan RSUD KLU melebihi kabupaten lain. Salah satu contohnya adalah pelayanan Hemodialisa yang ada hanya di dua rumah sakit di NTB.

BACA JUGA: Dekopinda KLU Diminta Jaga Kesejahteraan di Masa Pandemi

Direktur RSUD KLU, dr. H. Syamsul Hidayat menyampaikan itu saat acara peresmian Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD KLU yang dilakukan Bupati H Djohan Sjamsu bersama Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto, Kamis (15/07/21).

Terkait peresmian UTD tersebut, dr Syamsul bertutur tentang pelayanan darah. Bagaimana sebelumnya, pihak RSUD sulit mencari darah.

Bayangkan, RSUD Lombok Utara dalam satu bulan membutuhkan 300 kantong darah, dan berapa kantong darah yang dibutuhkan dalam setahun.

Selama ini kebutuhan darah disuplai oleh UTD PMI dari luar KLU, salah satunya dari UTD Karang Jangkong Lombok Barat.

“Inilah momen yang ditunggu warga Kabupaten Lombok Utara, dan dengan kehadiran UTD rumah sakit ini akan meningkatkan layanannya pada warga Lombok Utara,” kata dr Syamsul.

Dituturkan, sebelumnya bila warga Lombok Utara membutuhkan layanan darah harus lebih dulu mencari pendonornya, kemudian membawa calon pendonor darah (biasanya dari keluarga) ke Mataram dan menanyakan apakah golongan darahnya cocok atau tidak.

Ada atau tidak ada darah yang tersedia, yang jelas proses mencari pendonor darah ini  membutuhkan waktu, tenaga dan bahkan biaya, katanya.

“Pada momen hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara pula kami telah melaporkan kepada Ketua Panitia, bagaimana kalau UTD rumah sakit ini kita launching saja sehingga masyarakat bisa mengetahui pelayanan serta tempat mendonorkan darahnya,” kata dr Syamsul.

Menurutnya, kalau misalnya warga Lombok Utara sedang dirawat di rumah sakit Provinsi, bisa meminta darahnya di KLU. Izin operasional UTD RSUD Lombok Utara telah terbit awal tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, dr. H. Syamsul Hidayat menyampaikan, RSUD KLU menerima bantuan satu unit Mobil Ambulan  sumbangan pendonor dari Jepang dengan nilai sekitar 1,5 Miliar rupiah.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Serahkan Bantuan Kursi Roda untuk Isnadi

Dikatakan, pihaknya diminta mempersiapkan ruangan ICU, ruangan khusus penanganan Covid-19. Selama ini kalau terjadi krisis pasien Covid-19, pihaknya masih merujuk ke RSUP Mataram.

“Mudahan dalam beberapa minggu ini sudah siap,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa hari ini ada penambahan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, sementara di seluruh NTB sekitar 224 orang positif.

“Khusus untuk yang dari dan tinggal di Mataram agar kita ekstra hati-hati,” tutur dr Syamsul.

@ng

Saat pandemi Covid-19 melanda, anggota Dekopinda dimintam membuat terobosan atau cara baru dalam menjalankan usaha

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Anggota Dekopinda KLU diminta mempertahankan kesejahteraan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Harapan itu disampaikan Pjs  Sekda KLU, Drs H Raden Nurjati, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Dekopinda KLU mewakili Bupati Lombok Utara, di KUD Tanjung, Kamis (15/7/2021).

Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 telah melanda masyarakat, tidak hanya kesehatan, melainkan pula sektor ekonomi.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Serahkan Bantuan Kursi Roda utuk Isnadi

“Pada masa pandemi ini, perlu kiranya kita untuk membuat terobosan atau cara baru dalam menjalankan usaha, agar tidak terlena dengan masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pihaknya mengingatkan anggota Dekopinda KLU untuk turut serta membantu pemerintah dalam menyosialisasikan prokes dan vaksinasi Covid-19.

“Dengan mengurangi angka penularan Covid, ekonomi pun bisa berangsur-angsur pulih,” kata Nurjati.

Menurutnya, masyarakat tak seharusnya takut, melainkan waspada dengan menerapkan protokol Covid 19 dan mau untuk melakukan vaksinasi.

Dalam pada itu, Ketua Dekopinwil NTB Mahmud Razzak MM, memaparkan ekonomi digital yang menjadi trend di tengah masyarakat. Budaya ekonomi dewasa ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Masyarakat kini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih, sehingga bisa lebih maju,” urainya.

Selain Ketua Dekopinwil NTB Mahmud Razzak MM, hadir dalam kegiatan itu Ketua Dekopinda KLU Abdullah Abdul Gani, Plt Kadis Koperindag KLU H Yeq Bakar SIP beserta tamu undangan lainnya.

BACA JUGA: Bupati Bersama abup Launching UTD RSUD KLU

Acara berjalan lancar, khidmat dengan tetap menerapkan Protokol Covid-19.

jfs

Penyandang disabilitas, Isnadi, menerima satu set kursi roda dari Bupati Djohan, agar produksi sandal yang ditekuninya meningkat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Isnadi (30 tahun) penyandang disabilitas asal Kayangan yang sehari-hari sebagai pengrajin sandal, menerima bantuan satu set kursi roda dari Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH.

Penyerahan kursi roda itu berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (15/07/21).

Dengan bantuan tersebut, Bupati Djohan berharap meringankan beban Isnadi yang seorang pengrajin sandal. Diharapkan produksi sandal yang ditekuninya meningkat.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Bersama Wabup Launching Unit Transfusi Darah 

Bupati Djohan menuturkan, bantuan sosial dari program rutin Pemda KLU memberikan bantuan tiap satu kali dalam tiga bulan, bagi para penyandang disabilitas di KLU.

Pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus, agar penyandang difabel di KLU bisa dibantu, bersama masyarakat lansia dan anak-anak terlantar fakir miskin.

BACA JUGA: Lombok Utara Berpotensi untuk Pengembangan Tembakau

Penyandang disabiitas yang menerima bantuan kursi roda, Isnadi, merasa senang dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Djohan. Ia berharap pada ulang tahun ke -13, Pemda KLU bisa lebih maju.

jfs

Dengan dilaunchingnya Unit Transfusi Darah RSUD di KLU satu per satu permasalahan peayanan kesehatan teratasi, dan bupati berharap ke depan peayanan lebih baik

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempunyai Unit Transfussi Darah (UTD).

Dengan adanya UTD akan mempermudah pelayanan serta kebutuhan darah yang bermanfaat bagi kepentingan pelayanan kesehatan di KLU..

. 

“Jika kali ini, RSUD KLU masih tipe C, bagaimana ke depannya kita tingkatkan RSUD bisa naik kelas menjadi tipe B, supaya pelayanan rumah sakit lebih baik. Guna memberikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terlebih dengan adanya delapan puskesmas dan beberapa klinik swasta, sehingga apa yang kita inginkan bisa terwujud,” kata Bupati Lombok Uara, H. Djohan Sjamsu, SH.

BACA JUGA: Pengurus GOW Lombok Utara Periode 2021-2026 Dilantik Bupati 

Itu dikatakannya saat Bupati Djohan Sjamsu didampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng melaunching Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah KLU yang bertempat di Tanjung, Kamis (15/07/21).

Saat launching UTD  itu dihadiri Wakapolres Lombok Utara, Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Lettu Muhadi, Direktur RSUD dr H Syamsul Hidayat, unsur Pimpinan OPD, para Kepala Puskesmas serta tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan, dengan dilaunchingnya Unit Transfusi Darah RSUD di KLU satu per satu permasalahan bisa tuntas. Ke depan, akan ditingkatkan lagi fungsi dan perannya.

Kebutuhan masyarakat untuk transfusi darah cukup tinggi, mencapai 300 kantong per bulan. Selain itu, kata bupati, berkat komunikasi yang baik Pemda KLU menerima satu unit mobil Ambulance bantuan Jepang yang lengkap dengan fasilitasnya.

Tentu penambahan sarana ini akan mempermudah pelayanan pada masyarakat.

“Kepada seluruh tenaga kesehatan, agar melakukan pelayanan dengan baik, ramah dan humanis serta meningkatkan pelayanan, seiring dengan kualitas alat yang dimiliki,” pesan bupati.

BACA JUGA: Akun Medsos Sering Dibajak, Masyarakat Harus Hati-hati

Acara dilanjutkan dengan peresmian, ditandai dengan pemotongan pita. Dilanjutkan dengan Donor Darah pertama yang dilakukan oleh Wabup Danny serta tamu undangan lainnya.

rar