Komisi V DPRD NTB Soroti Keterbatasan Persediaan Oksigen

Saat Dengan Pendapat, Komisi V DPRD NTB sampaikan sorotan serius terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Pandemi Covid-19,  memanggil Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (27/07/21).

RDP tersebut digelar karena melihat penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk dengan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

“Pemerintah sudah bekerja maksimal, tapi memang tingkat Pandemi ini terus naik, dan ini belum puncaknya. Sementara di satu sisi kita punya keterbatasan untuk menanganinya,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 di NTB, Komisi V kemudian memberikan saran kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penanganan pasien Covid-19 supaya dilakukan dengan terpusat.

“Kita tawarkan solusi agar rumah sakit swasta itu untuk menangani penyakit bukan Covid-19. Tapi rumah sakit milik pemerintah khusus menangani pasien Covid-19 agar tidak campur aduk,” ungkapnya.

Kemudian itu hal yang menjadi sorotan cukup serius Komisi V yakni terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

“Masalah oksigen ini jelas kita sangat kurang tapi sedang diupayakan cara-cara yang luar biasa untuk pengadaannya. Kami minta dalam situasi seperti ini tidak bisa kita pakai cara normal, harus ada cara cerdas. Karena kondisi Covid-19 di daerah kita ini memerlukan kerja keras,” tegasnya.

Dari pantauan Dewan, disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan hampir pada semua lini dalam penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, ia mengharapkan supaya pemerintah daerah tidak menyerah begitu saja.

BACA JJUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

“Kalau kita baratkan kondisi kita saat inu yang serba terbatas, ibarat pakai selimut, kaki ditutup kepala kelihatan, kepala ditutup, kaki kelihatan. Begitulah kondisinya kita dalam menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya.

Ast

 




Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah, Sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara Menekankan kesejahteraan masyarakat setempat

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.,  dan Bupati Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikapnya terkait pemanfaatan aset Pemrov NTB yang dikelola PT. Gilingan Terawangan Indah (GTI), yakni harus menyejahterakan masyarakat.

Bupati H Djohan Sjamsu (kiri) berdampingan dengan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi

“Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya untuk mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat KLU,” kata Gubernur Zul.

Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. GTI, Selasa (27/07/21) di ruang kerjanya.

Sama dengan Gubernur, Bupati Lombok Utara (KLU) H.Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikap dan komitmennya untuk mendukung upaya yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam pemanfaatan aset Pemrov NTB seluas 65 Ha untuk masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid-19

Djohan tegas mengatakan, apabila keputusan tidak memberikan solusi dan berpihak kepada masyarakat maupun daerah, lebih baik kontraknya diputuskan saja.

Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.

“Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Sekda NTB, Asisten I Setda NTB dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

nn/diskominfotik




Wabup Danny Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi

Atas pandangan umum fraksi-fraksi, Wabup Danny Karter menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng memberikan jawaban pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Paripurna DPRD setempat (27/07/21).

Wabup Danny Karter menyampaikan jawaban

Jawaban Wabup Danny tersebut merespon pandangan umum fraksi-fraksi tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu RPJMD KLU tahun 2021-2026, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Wabup Danny menyampaikan, salah satu tujuan peraturan perundang-undangan adalah mengatur segala tatanan kehidupan yang ada. Dengan adanya aturan maka diharapkan terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum.

BACA JUGA: Distribusi Oksien Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

Adapun tanggapan atas beberapa pertanyaan, saran, pendapat, imbauan dan masukan dari Fraksi PKB, Golkar, Gabungan Fraksi Gerindra dan PDIP serta gabungan Fraksi Demokrat, PBK dan PAN terhadap tiga Raperda tersebut akan dirasionalisasi dan dipertimbangkan.

“Strategi utama dalam RPJMD untuk penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adalah dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Atau pertumbuhan ekonomi berkualitas di tengah tantangan berat yang ada terutama pandemi dan semakin terbatasnya APBD,” kata Wabup Danny.

Menurutnya, detail strategi pengembangan sektor basis ini mesti dilakukan dengan inovatif mencakup aspek komoditas yang dikembangkan, teknologi irigasi, aspek pembiayaan.

Serta mencakup terjaganya kualitas sumber daya alam sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, tuturnya.

Pada intinya, lanjut Wabup Danny, sepakat dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan semua fraksi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

BACA JUGA: Aset Pemprov di Trawangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Dengan memperhatikan apa yang menjadi catatan terhadap program-program, agar masyarakat dapat lebih sejahtera,” kata Wabup Danny.

Hadir di Paripurna itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, unsur pimpinan OPD beserta anggota DPRD lainnya. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nasrudin SHi.

rar




Nakes Puskesmas Santong Positif Covid-19, Layanan Dipindahkan

Nakes atau tenaga kesehatan di Puskesmas Desa Santong termasuk dokter terpapar Covid-19, pelayanan keehatan dipindahkan

SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lomok Utara, sementara akan dialihkan ke Poskesdes, Pustu maupun Puskesmas terdekat.

Pengalihan itu terpaksa dilakukan, menyusul adanya tenaga kesehatan (Nakes) termasuk beberapa dokter yang tekonfirmasi positif positif Covid-19 di Desa Santong.

Kepala Puskesmas Desa Santong, H. Subari, S. Kep., Ners selaku  menjelaskan, pengalihan pelayanan kesehatan ke Poskesdes, Pustu atau Puskesmas terdekat itu akan dilakukan selama tiga hari. Terhitung dari hari senin tanggal 26 Juli hingga hari Rabu tanggal 28 juli.

BACA JUGA: Pemda KLU Hrus Aktifkan Kembali Satgas Covid-19 Satu Pintu

Menurutnya, saat ini ada beberapa nakes di Puskesmas Desa Santong setekah dilakukan tes hasil tesnya positif Covid-19, dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri dan karantina.

“Tapi pelayanan kesehatan tetap berjalan tapi dialihkan sementara ke Poskesdes, Pustu maupun Puskesmas terdekat.” kata Subari

Saat ini layanan kesehatan akan dilakukan sementara di luar gedung utama, demi menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi masyarakat di Desa Santong secara umum.

Dijelaskan, penanganan utama yang dilakukan pihak Puskesmas Desa Santong dimulai dari internal, seperti sterilisasi seluruh ruangan yang ada di Puskesmas.

Subari mengatakan, penting bagi seluruh masyarakat Desa Santong untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 lebih luas di Desa Santong.

Pencegahan penyebaran penularan virus Covid-19 perlu dukungan dan kesadaran dari masyarakat Desa Santong secara umum.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

“Kami menghimbau kepada masyarakat desa Santong khususnya, untuk tetap mentaati protokol kesehatan dimana pun berada. Karena kami yang tenaga kesehatan saja bisa terpapar Covid-19 apa lagi yang lain.” kata Subari.

Han




Pemda KLU Harus Aktifkan Kembali Satgas Covid-19 Satu Pintu

Penulis: JAHARUDIN

Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk salah satu wilayah zona orange, karena itu Pemda KLU harus mengaktifkan kembali Satgas penanganan Covid-19 sistem satu pintu

lombokjournal.com ~ Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatasi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Lombok Utara, harus menciptakan suasana kondisi yang bebas. Atau setidaknya menurunkan zona orange Covid-19 yang kecendrungannya meningkat.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menggerakkan kembali tim Satgas Covid 19 satu pintu, agar bekerja lebih maksimal dan tidak cukup hanya oleh satu atau dua OPD saja.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Pemda KLU harus aktifkan Satgas

Lombok Utara saat ini telah masuk dalam fase orange. Bukan saja karena menurunnya ekonomi masyarakat, dan pula karena bertambahnya penduduk miskin. Situasi kritis yang dialami pemerintah, karena harus berjibaku melawan penyebaran virus Corona jenis baru atau dikenal dengan sebutan Novel Coronavirus.

Secara resmi virus ini oleh World Health Organization (WHO) disebut sebagai Covid-19 yang berarti “Covid” singkatan dari Corona Virus Disease, sedangkan angka “19” menunjukkan tahun munculnya virus tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara sudah mengeluarkan kebijakan penanganan, seperti lockdown dilakukan untuk mencegah masyarakat berkumpul dan berkerumun di tempat-tempat publik sehingga penularan menjadi lebih berisiko. Melakukan rapid test dan Vaksin kepada seluruh penduduk.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendeteksi dan menguji seluruh penduduk yang berisiko terpapar Covid-19 sehingga mudah untuk penanganan segera.

Faktanya Lombok Utara termasuk salah satu wilayah zona orange, yang belum juga menurun serta menghawatirkan dan harus berjibaku dengan segala kekuatan untuk bertanding cepat dengan Covid-19.

Virus ini melaju dengan cepat, menginfeksi siapa saja yang melakukan kontak dengan orang yang suspect. Diibaratkan jaringan sosial, infeksi orang pertama akan menyebabkan orang-orang lain terinfeksi, selama mereka melakukan kontak langsung seperti bersalaman.

Pola penularan virus ini tergolong unik, dengan masuk melalui mata, hidung, telinga, dan mulut.

Pemda KLU harus aktikan Satgas

Kian hari, kasus Covid-19 semakin masif, (lihat gambar) yang diperoleh penulis sebagian bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara per tanggal 23 Juli 2021.

Adanya peningkatan itu mengisyaratkan untuk mengaktifkan kembali tim Covid-19 sistem satu pintu lewat Satgas. Tim Satgas Penanganan Covid-19 yang sudah di SK-kan sudah berakhir sejak 2020.

BACA JUGA: Tugu Sembalun 7 Summits Dipasang di Puncak Gunung Anak Dara

Sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini terkesan kurang efektif. Sistim satu pintu dengan melibatkan OPD maupun unsur yang lainnya.

Selain itu pihak RSUD lebih inten lagi membuka informasi (update) data terkinian sebagai bagian dari antisipasi dan penyebaran informasi melalui media.

@ng




Tugu Sembalun 7 Summits Dipasang di Puncak Gunung Anak Dara

Pemasangan Tugu Sembalun 7 Summits sebagai persiapan event Rinjani Geopark Sembalun 7 Summits

LOTIM.lombokjournal.com Tugu Sembalun 7 Summits berhasil didirikan di puncak Anak Dara pada hari Minggu (22/07/21).

Pemasangan tugu dilakukan oleh Komite Sembalun 7 Summits berkolaborasi bersama KPH Rinjani Timur, Geopark Rinjani, Pengelola Bukit dan Perwakilan pendaki seluruh pulau Lombok. Ada 37 orang yang ikut terlibat dalam pendirian tugu tersebut.

Pemasangan tugu ini merupakan bagian dari persiapan event Rinjani Geopark Sembalun 7 Summits, yang akan diselenggarakan tanggal 25 – 28 Oktober 2021.

Kegiatan pendirian tugu ini dilepas oleh Camat Sembalun, Martawi. Dalam sambutannya ia menyampaikan harapan kepada perwakilan pendaki agar tetap menjaga kelestarian alam, salah satunya kelestarian alam Sembalun.

Pukul 2 siang, tim memulai perjalanan menuju Gunung Anak Dara melalui jalur tanjakan cinta.

Setiap pendaki dibekali dengan pasir yang telah tercampur semen masing-masing 1 kg.

Selain itu, pendaki yang tidak mendapat jatah pasir akan dititipi air untuk membantu proses pengecoran di atas puncak Gunung Anak Dara.

“Teman-teman akan dikenang sebagai bagian dari pendirian tugu ini kelak, walaupun hanya sebagai pembawa pasir 1 kg,” kata Kang Rudi, Komite Sembalun 7 Summits menyampaikan motivasi sebelum keberangkatan peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Sebelum keberangkatan, panitia melakukan pengecekan suhu setiap pendaki.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Selain itu, satu hari sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar membawa perlengkapan untuk diri sendiri, termasuk penggunaan satu tenda yang hanya dibolehkan untuk satu orang. Begitu pula untuk perlengkapan alat masak dan lainnya.

Selain bertujuan untuk mendirikan tugu, kegiatan ini juga melahirkan komunitas “Semeton Sembalun” batch 1. Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk saling menginfluence dengan berbagai pendaki lain agar lebih menyadari kode etik pendakian.

Komunitas ini juga membentuk kode etik pendakian yang lebih spesifik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Ke depannya diharapkan kode etik ini akan menjadi pegangan bagi para pendaki, agar lebih aware dengan sesama pendaki serta terhadap kelestarian alam.

Moment ini juga dimanfaatkan untuk mengenalkan kawasan KPH Rinjani Timur, dan tentu saja pengenalan Geopark Rinjani Lombok.

Fathul Rakhman, selaku salah satu Manager Geopark Rinjani menjelaskan, tentang dasar dibentuknya Geopark termasuk penyadartahuan tentang UNESCO Global Geopark yang diberikan kepada Geopark Rinjani Lombok pada tahun 2018 lalu.

“Geopark Rinjani Lombok mendapat status Global Geopark dari UNESCO karena ternyata sisa letusan gunung Samalas (Rinjani Tua) menyisakan bentang geologi yang khas dan unik yang tidak ada di tempat lain,” Jelas Fathul.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di Masa PPKM

Setelah peresmian pendirian tugu serta pengucapan ikrar kode etik pendaki, tim turun melalui jalur tanjakan poligami.

Harapan ke depan, tim pendaki menjadi pioneer untuk memberikan contoh perilaku yg baik terhadap alam.

Han




Belanja Pemerintah, Jadi Penopang Daya Tahan Ekonomi NTB

Di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi, harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih berdampak besar bagi pelaku usaha.

“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Wirajaya Kusuma.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog interaktif yang digelar ESPE Sydicate di Mataram, Kamis (22/7/2021) sore hingga petang.

Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah.

Dialog interaktif yang dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, dibuka dengan pemaparan H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Penurunan permintaan itu juga mengindikasikan makin rendahnya daya beli masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin NTB H Faurani, bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini terpuruk, kondisinya menyedihkan.

“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Faurani mengatakan, para pelaku usaha kini berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.

Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka.

Faurani mengakui, situasi ini berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran di NTB. Masyarakat sekarang sedang kebingungan.

“Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka  tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.

Belanja Pemerintah

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Semua berharap pandemi cepat selesai.

Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya.

Banyak masyarakat mengerem belanja. Mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri.

Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.

Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19.

Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.

Firman memaparkan,  banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder.

Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer.

“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.

Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok.

Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.

Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.

“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.

Upaya Pemerintah

Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru.

Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskannya, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat Kepala Daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.

Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani.

Kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai, sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.

Langkah ini, kata Gita, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.

Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala.

Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.

“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.

Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.

Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial.

Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.

Menjaga kesinambungan ekonomi

Founder ESPE Syndicate, Sirra Prayuna mengatakan, dialog interaktif digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Sirra menegaskan optimismenya, seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis.

Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.

Namun begitu, kata Sirra, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM.

“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.

Me




Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Kepedulian masyarakat Sembalun menghidupkan nilai kearifan lokal di lingkar Rinjani, untuk mengatur transisi menuju Quality Tourism

LOTIM.lombokjournal.com ~ Sangkep Beleq Awig-awig Kepaeran Sembalun dihadiri oleh 48 peserta dari enam desa yang mewakili seluruh elemen masyarakat dan Pentahelix pariwisata termasuk tokoh perempuan dan pelaku UMKM, berlangsung di Hotel Nusantara Desa Sembalun, Kamis ((22/07/21).

Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi mengapresiasi usaha dan kepedulian masyarakat Sembalun, yang membantu Pemerintah menghidupkan kembali nilai budaya dan kearifan lokal di lingkar Rinjani.

“Sembalun sebagai salah satu Paer di lingkar Rinjani, harus bisa menghidupkan kembali budaya lokal untuk meningkatkan dampak ekonomi pariwisata,” Rumaksi (22/07/21)

Acara ini juga dihadiri oleh stakeholder kunci dalam Tata Kelola Pariwisata Sembalun, di antaranya KPH Rinjani Timur, Geopark Rinjani-Lombok, Sembalun 7 Summits, Kepolisian Sektor Sembalun, Danramil dan lain lain.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari tiga lembaga, yaitu Pemerintah Kecamatan Sembalun, DMO Sembalun dan Majelis Adat Pemangkuan Khusus Sembalun yang merasa bahwa kebutuhan akan regulasi di destinasi sudah tidak bisa menunggu lagi.

Camat Sembalun, Martawi, S.Pd. mengemukakan, harus ada pranata atau awig-awig sebagai pedoman yang mengatur hubungan masyarakat dengan wisatawan dan pelaku industrI, dan antara ketiganya dengan lingkungannya.

Awig-awig ini diharapkan menjadi bentuk kristalisasi dari ajaran agama.

Tokoh budaya Sembalun H. Purnipa mengingatkan kembali pentingnya hubungan emosional antara masyarakat kepaeran Sembalun dengan Rinjani.

“Jika kita tidak kembali kepada kearifan lokal kita, maka generasi yang akan datang kehilangan informasi tentang identitas mereka,” kata H. Purnipa.

Pendapat ini dikuatkan  Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan,  Ketua Bale Mediasi NTB yang juga mendukung inisiasi ini.

“Jika kita gagal mempertahankan kearifan lokal lingkar Rinjani, generasi berikutnya akan menyalahkan kita atas kegagalan itu,” katanya.

Ia menyampaikan kepada forum, Awig-awig mempunyai posisi yang sangat kuat di mata hukum formal karena diakui keberadaannya oleh UUD 1945.

Antusiasme peserta sangkep mengindikasikan, masyarakat mendukung usaha para pihak di Sembalun untuk transisi menuju Quality Tourism.

Diskusi Sangkep yang berlangsung sehari ini, menghasilkan rekomendasi yang akan dikompilasi oleh Tim Penyusun draft, yang kemudian dibahas kembali pada forum terbatas terdiri dari para ahli yang mengawal penyusunan Awig-awig ini.

Dengan pendampingan dari fasilitator, peserta sangkep menginventarisir Awig-awig tidak tertulis yang pernah ada kemudian disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Komponen dalam Awig-awig mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi yang akan mengikat seluruh elemen kepariwisataan termasuk masyarakat, wisatawan dan pelaku industri.

Untuk memastikan ditegakkannya peraturan bersama ini, Lang-lang Desa dan Lang-lang Paer akan dibentuk setelah pengesahan, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran.

Dokumen ini direncanakan akan dapat disahkan dan diundangkan dalam waktu dekat serta berlaku efektif selambat-lambatnya tahun depan.

HmsDMO




Peringatan HUT KLU Ke-13, Bupati Jadi Inspektur Upacara

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ke-13, merupakan tahun pertama pengabdian dan perkhidmatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH bertindak sebagai Iinspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ke-13, di halaman Kantor Bupati (21/07/21).

Dalam amanatnya Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan, peringatan HUT KLU ke-13 tahun memiliki makna khusus bagi dirinya dan Wakil Bupati Danny Karter FR.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pengabdian dan perkhidmatan mereka untuk Lombok Utara.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

Visi-misi yang dituangkan dalam program 100 hari kerja merupakan tonggak awal dari perwujudan pengabdian untuk Lombok Utara yang inovatif, sejahtera, dan religius.

Menurut bupati, tema HUT ke-13 KLU adalah “bersama berkarya bangun Lombok Utara,” diperingati secara sederhana namun tetap dalam suasana khidmat.

“Saya mengajak kita memperteguh komitmen bersama seraya berkarya dilandasi oleh pemikiran yang inovatif, produktif, dan kerja nyata. Mari kita bangun konsolidasi dan koordinasi sesama aparatur pemerintah daerah, dunia usaha/industri, dan mitra pemerintah,” tuturnya.

Disampaikan bupati, kemiskinan yang masih tinggi menjadi isu strategis sekaligus tugas berat yang harus dituntaskan secara simultan.

“Pada awal pembentukan KLU, angka kemiskinan sebesar 43,14 persen. Alhamdulillah, setelah 13 tahun berotonomi, berdasarkan data BPS 2020, angka kemiskinan KLU masih 26,99 persen,” jelas Bupati Djohan.

Disampaikan pula, akumulasi pendapatan daerah masih didominasi oleh kontribusi pariwisata dan pertanian.

Oleh karena itu, kata bupati, program untuk kedua aspek tersebut perlu terus dibangkitkan dan ditingkatkan secara terus menerus, dengan memberikan stimulan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati/Walikota Beli Beras Petani Lokal

“Kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, tapi kita yakin dapat memutus rantai penyebarannya, dengan menjaga kesehatan melalui kebiasaan mengikuti prokes Covid-19 dan mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga meminta maaf kepada pak gubernur dan para Kepala Daerah lain di NTB, karena tidak mengundang dalam perayaan HUT KLU kali ini disebabkan kondisi Covid-19 masih meningkat,” kata orang nomor satu di KLU itu.

Sejumlah kegiatan prioritas sebagai tonggak awal kepemimpinan bupati dan wakil bupati tercantum dalam realisasi visi-misi terumuskan pada program 100 hari kerja, yaitu program memaraq, merikeq, pelayanan prima dan pariwisata KLU bangkit.

“Program 100 hari kerja ini telah kita laksanakan dengan baik. Harapan saya di usia 13 tahun Lombok Utara, banyak hal yang harus kita kerjakan secara kolektif, baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat Lombok Utara demi suksesnya program pembangunan daerah,” harapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba di antaranya Lomba Festival Drum Band, Mendongeng untuk Guru PAUD dan Video Vlog.

Selain dihadiri Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pimpinan dan Anggota DPRD KLU, Anggota Forkopimda KLU, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua PKK Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW Yunita Aprilina Danny FR, Para Camat serta tokoh masyarakat.

Para peserta upacara terdiri dari TNI-Polri dan Penjabat Eselon III. Sementara para Pejabat Eselon IV beserta Staf Lingkup Pemda KLU mengikuti upacara melalui virtual zoom. Bertindak selaku pemimpin upacara Ipda Bambang Tedy SH.

rar




Tim Catur Mi6 Ingin Uji Kekuatan Atlet Catur PON NTB

Menjelang keberangkatan Atlet Catur PON NTB ke Papua, tim Catur Mi6 menjajal kekuatan duta olahraga Catur NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), squad Tim Catur Mi6 ingin berlatih tanding dengan Atlet Catur PON NTB, agar terjadi alih pengetahuan tentang taktik dan strategi bermain catur yang benar.

Selain menimba ilmu dari Atlet Catur PON NTB, Tim Catur Mi6 menambah jam terbang pengalaman bermain Catur dengan duta-duta Catur NTB yang akan berlaga di PON XX Papua.

Tim Catur MI6 brsiap menguji kekuatan atlet Catur NTB

“Suatu kehormatan yang tak ternilai, jika Squad Tim Catur Mi6 diberikan kesempatan Latih tanding dengan Atlet Catur PON NTB,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH kepada Media, Rabu (21/07/21).

Didu, yang akrab Bambang MF, mengatakan momentum kedatangan Ketua Kontingen PON NTB, Mori Hanafi dan Atlet Catur Putri, Yeyen Rarabafah maupun Master Nasional Miftahul Rahman ke Turnamen Catur Mi6 minggu lalu, menjadi spirit sekaligus ajang pembelajaran yang baik.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental untuk Korban di NTB

Kedatagan tim Catur PON NTB tebtu akan menambah tehnik dan skil dalam strategi Catur.

Latih tanding Squad Tim Catur Mi6 paling tidak untuk membuka tradisi baru agar masyarakat makin friendly dengan olah raga Catur sekaligus sebagai bentuk support moral agar di PON XX Papua Kontingen Catur menorehkan catatan sejarah kemenangan.

“Kami ingin menimba ilmu main catur indah dari atlet catur PON NTB,” imbuh Agus Marta Hariyadi, salah satu Pecatur Andalan Mi6.

Agus menambahkan, Latih tanding bersama atlet catur PON NTB sebagai bentuk apresiasi agar dalam PON XX di Papua, kontingen PON NTB yang dipimpin Mori Hanafi sukses meraih medali, termasuk Cabor Catur.

“Dengan performance tim Catur PON NTB yang bagus, Mi6 yakin cabor Catur akan mendapat medali di Papua,” sambung Husni Ansori

Sementara itu Lahmudin Blank menambahkan, saat ini ada indikasi kuat olah raga catur mulai populer dikalangan masyarakat NTB.

Apalagi seiring dengan adanya kebijakan PPKM untuk mencegah pandemi, Catur menjadi pilihan mengusir kebosanan sekaligus wadah silaturahmi terbatas Antar Kita sesuai Prokes.

“Kesan yang umum Catur itu olah raga murah meriah dan identik dengan Pos Ronda, saat ini ada coffee Shop di Mataram sudah menyediakan papan catur. Ini tradisi yang bagus,” papar Lahmudin .

Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah mengatakan ke depan, apabila olah raga Catur sering dibuatkan event di era pandemi Covid, dipublikasi secara berkala serta dientertain dengan apik, tidak tertutup kemungkinan Catur akan menjadi bagian gaya hidup yang populer.

BACA JUGA: Nakes NTB, Insentifnya Sudah Dibayar Hingga Bulan Juni

Khususnya di tempat tongkrongan seperti coffee shop.

“Catur itu identik dengan olah raga temannya orang nongkrong sembari ngopi. Apalagi saat ini sedang pandemi. Catur itu sesungguhnya memenuhi standart prokes yang paling aman dan nyaman,” katanya.

Me