Refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD, dan berakibat menurunnya belanja daerah. Karena itu diperlukan strategi untuk optimalisasi PAD

lombokjournal.com ~

OTONOMI diberikan kepada daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan implementasi otonomi dengan konsep money follow function (MFF), sebab salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Torehan sederhana ini penulis ketengahkan berangkat dari hasil evaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami penurunan, berdasarkan data terbaru (27 Juli 2021).

BACA JUGA: Irigasi Berbasi Teknologi, Revitalisasi untuk Masa Depan

Salah satu faktor penyebabnya dipicu oleh pandemi Covid-19.

Adanya refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD. Efek domino penurunan PAD tersebut berakibat pula menurunnya belanja daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa di antara kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah adanya kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai sumber pendanaan di daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan diberikan semata-mata untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal di daerah.

Fakta empiris secara nasional, bahwa tahun 2020 (sebelum penyesuaian akibat pandemi), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah seluruh kabupaten di Indonesia rata-rata sebesar 12,81 %. Sementara sumber PAD terbesar di daerah berasal dari pajak daerah dengan kontribusi sebesar 71,64 %.

Dengan realita empiris ini perlu adanya langkah-langkah realistis untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber PAD dan penggalian sumber PAD baru.

Upaya yang perlu diambil dengan menempatkan prioritas utama strategi pengoptimalan pengelolaan PAD di Lombok Utara dengan Strategi W-O (weakness–opportunities): membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

Dalam konteks pembenahan kelemahan pengelolaan PAD, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes To Campus, Cegah Generasi Muda Terpapar Covid

Pertama, penguatan potensi PAD yang ditopang oleh gambaran jumlah dan volumenya sehingga bisa diestimasi (forecasting), untuk menentukan target dan pencapaian PAD yang optimal. Penguatan dapat ditempuh dengan mengidentifikasi secara menyeluruh atas sumber-sumber PAD, serta mengintensifkan koordinasi instansi penghasil PAD.

Kedua, peningkatan SDM dan kinerja aparatur. Kemampuan aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan PAD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peningkatan kemampuan ini dilakukan dengan mendorong aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas di bidangnya.

Ketiga, penguatan koordinasi internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait untuk memudahkan aktivitas pengelolaan PAD.

Keempat, penataan regulasi. Kegiatan pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi. Penataan regulasi dengan melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati.

Kelima, penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan.

Adapun pengoptimalan peluang dapat ditempuh dengan cara membidik potensi perekonomian yang dapat tumbuh, SDA yang ada, potensi penduduk, serta geliat pembangunan.

Adapun sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain;

Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian pada berbagai aspek mengharuskan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut dan dikelola secara efisien.

Dalam konteks Lombok Utara, hingga saat ini aspek pertanian yang tidak terkendala perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. PAD dari aspek pertanian bisa dioptimalkan, seiring pembangunan sarana prasarana penunjangnya.

Kedua, peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah. Sebagai daerah yang baru 13 tahun berotonomi, Lombok Utara memiliki kendala aksesibilitas, sehingga menghambat perolehan PAD.

Ada sejumlah potensi PAD yang dapat dikembangkan jika akses merata ke seluruh wilayah. Adapun langkah yang dapat diterapkan untuk penguatan konektivitas antara lain perbaikan sarana dan prasarana transportasi, serta mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi pada setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah.

Ketiga, peningkatan kualitas pengawasan, adalah faktor penting yang menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, mealui peningkatan kemampuan SDM di bidang pengawasan, penataan sistem administrasi, pelaporan, sistem informasi serta database yang akurat dan terintegrasi, serta mengefektifkan fungsi pengawasan internal.

Menggali Potensi Sumber Pajak Daerah

Setidaknya, ada tiga langkah yang mesti dilakukan untuk meningkatkan PAD pada era kenormalan baru maupun pada masa-masa mendatang.

Pertama, ekstensifikasi pendapatan, melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan baru dan penjaringan Wajib Pajak/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah dimestikan sebab penerimaan dari PDRD sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan dalam memungut pajak lain di luar pajak yang bersangkutan (UU Nomor 28 Tahun 2009).

Kedua, intensifikasi pendapatan, dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah dan optimalisasi penerimaan dari piutang. Di antara kunci mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah dan menggali potensi sumber pajak baru.

Validasi data pajak daerah dengan melakukan pengecekan di lapangan secara cermat dan bertahap untuk menemukan apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Adanya perubahan memerlukan penyesuaian basis data.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala, misalnya setiap lima tahun.

Hal ini ditempuh untuk menghindari tidak terlalu jauhnya rentang nilai NJOP dengan nilai pasar di satu sisi, dan menjaga kohesi harga NJOP agar tidak membebani masyarakat (jika penyesuaian NJOP dilakukan berkala tahunan) di sisi lain.

Demikian pula piutang pajak daerah, suatu permasalahan yang mesti diselesaikan karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, terutama data piutang PBB-P2.

Khusus piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa sebaiknya dihapus sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

Ketiga, penguatan kelembagaan, kunci lain keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat ditempuh melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta modernisasi administrasi perpajakan daerah.

Upaya ini niscaya diambil sebab kendala yang dihadapi daerah selama ini masih minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya para penilai pajak dan juru sita.

Sementara modernisasi administrasi perpajakan daerah dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.

Pemungutan perpajakan juga dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah serta kerjasama dengan instansi terkait, misalnya BPN dan PPAT dalam sinergi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, Kejaksaan untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, dan Disnaker PMPTSP untuk perizinan dan integrasi sistem informasi.

Selain itu pula, inovasi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah juga menjadi kunci keberhasilan peningkatan PAD. Upaya lain yang tidak kalah strategis untuk meningkatkan PAD adalah mencari pendapatan lain selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), misalnya upaya optimalisasi BUMD dan aset-aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah.

Kemudian, pemetaan aset-aset daerah, mengingat masih adanya aset daerah yang dapat dikelola.

Walhasil, alternatif strategi prioritas utama upaya optimalisasi pengelolaan PAD di KLU dengan membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang. Optimis dapat meningkatkan PAD di tengah gempuran Pandemi Covid-19 dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah secara bertahap dapat dikurangi.

Semoga (*)

Program pemugaran 50 rumah tidak layak huni (RTLH) di P. Lombok yang dilakukan HBK di tahun ini akan mengurangi jumlah RTLH

MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) , tanggal 1 Agustus 2021 kemarin memulai program pemugaran 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Seribu Masjid.

Program ini merupakan wujud nyata kehadiran HBK di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19.

“Saya berharap program pemugaran RTLH di P. Lombok ini akan memberi kontribusi terhadap pengurangan rumah tidak layak huni,” kata HBK, Selasa (03/08/2021).

Dia mengatakan, banyak masyarakat di P. Lombok yang saat ini masih tinggal di rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes To Campus, Cegah Generasi Terpapar Covid-19

Terutama akibat bencana gempa besar beruntun yang melanda P. Lombok pada tahun 2018 lalu. Dalam banyak interaksi dengan masyarakat di seluruh P. Lombok, HBK mendapat aspirasi langsung dari masayrakat soal kondisi tempat tinggal mereka yang memprihatinkan tersebut.

“Inilah kenyataannya di lapangan. Masih banyak saudara-saudara dan keluarga besar kita yang menjadi korban gempa, namun masih belum tersentuh dengan bantuan,” kata pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, dirinya kemudian berinisiatif mencari program bantuan bedah rumah di Komisi V DPR RI.

Dia mengetahui kalau pemerintah sebetulnya memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya dikenal dengan program bedah rumah.

Program ini ada di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam realisasinya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Komisi V DPR RI untuk menyalurkan BSPS ini kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan rumah tinggal yang layak huni.

Namun begitu, ketika HBK berjuang mendapatkan program ini rupanya program PSBS ini hampir terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di TA 2020/2021.

Sebelumnya HBK telah mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang Kepala BNPB nya pada waktu itu, Letjen TNI Doni Monardo adalah teman sekelasnya saat menempuh pendidikan di Akmil Magelang.

Namun, rupanya, bantuan RTLH di BNPB juga telah terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di P. Lombok dan telah pula diserah-terimakan kepada masyarakat.

Resah dengan kondisi masyarakat P. Lombok yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni, HBK tidak menyerah.

BACA JUGA: BEM dan OKP NTB Siap Kolaborasi Tangani Pandemi Covid-19

Dia kemudian menggalang bantuan koleganya di Komisi V DPR RI agar ada bantuan bedah rumah yang bisa direalisasikan di tahun ini.

“Alhamdulillah, berkat do’a saudara-saudara dan keluarga besar kita di P. Lombok, akhirnya kami mendapatkan 50 paket program bedah rumah tersebut dari teman-teman di Komisi V DPR RI,” tuturnya.

Untuk TA 2020/2021 ini, HBK mengatakan, total ada 50 paket program bedah rumah yang akan disalurkan pihaknya di lima Kabupaten/Kota yang ada di P. Lombok. Diakui HBK, bahwa jumlah tersebut memang masih sangat jauh dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Namun, dia memastikan, untuk TA 2021/2022, sudah disiapkan sedikitnya 300 paket bantuan bedah rumah untuk masyarakat P. Lombok.

Saat ini, Tim HBK Peduli, tengah menginventarisir, mendata dan memastikan rumah-rumah yang tidak layak huni di wilayahnya masing-masing agar program bedah rumah ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Kita akan berikan progran BSPS ini kepada saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan,” imbuhnya.

Dia meyakini sepenuhnya, meskipun bantuan yang diberikan ini tidaklah seberapa, jauh dari kondisi ideal sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, tapi paling tidak program ini disebutnya telah mampu mendorong masyarakat berempati satu dengan yang lain.

Program ini ditegaskan HBK, akan menumbuhkan sikap kegotong-royongan yang merupakan warisan luhur dari nenek moyang kita yang hidup di bumi Indonesia.

“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak tetangga atau kerabat yang dengan sukarela ikut melibatkan diri dalam membantu pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni bagi mereka yang menjadi sasaran dari program ini. Dan ini sangat mengharukan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

HBK pun mendorong Pemerintah Daerah juga masyarakat yang lain untuk mengambil peran serupa. Bersama-sama membantu mereka yang kurang beruntung, yang sampai saat ini belum mampu memiliki rumah yang layak huni.

Rasa Syukur Warga Penerima Bantuan

Sementara itu, Inaq Satirah, warga Karang Lebah, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, tak henti-hentinya mengucap rasa syukur manakala mendapati dirinya bakal mendapat bantuan program bedah rumah ini.

Dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada HBK. Perempuan 50 tahun ini mengatakan bahwa bantuan bedah rumah tersebut sangat berarti untuknya. Jika musim hujan tiba, rumah Inaq Satirah memang banyak kebocoran di mana-mana.

Boro-boro menyiapkan biaya untuk memperbaiki rumahnya yang bocor dimana-mana, perempuan yang bekerja sehari-harinya sebagai tukang pijit ini, hanya punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.

Itu pun jika dirinya beruntung, sebab terkadang pendapatannya malah tak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhannya, meski hanya sehari.

Me

Dalam situasi seperti masa pandemi saat ini, difokuskan kembali (refocusing)kemungkinan adanya perubahan penjabaran APBD Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan melalui Perbup

TANJUNG. lombokjournal.com ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara Sahabudin mengatakan, adanya Refocusing Anggaran Pemda Lombok Utara tahap dua memungkinkan adanya perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara, Senin (02)/08/21 ).

Dijelaskan, unntuk mengubah APBD ada dua metode. Pertama, perubahan penjabaran dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati (Perbup), dan yang kedua, adalah perubahan penjabaran yang dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda).

BACA JUGA: Panen Jagung Nusantara Merata di Kabupaten Lombok Utara

“Namun perubahan melalui perda hanya satu kali izin saja,” ungkap Sahabudin.

Menurutnya, perubahan melalui Perda bisa dilakukan pada Agustus. Memang, beberapa prosesnya sudah berjalan.

Namun perubahan juga dapat dilakukan melalui Perbup, jika diizinkan ketika ada hal yang mendesak. Dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, maka refocusing yang sedang dilakukan Pemda Lombok Utara saat ini mendesak untuk penanganan Covid-19.

Jadi refocusing ini bisa dimugkinkan adanya perubahan penjabaran APBD, jelasnya.

Lebih lanjut Sahaabudin menambahkan, proses refocusing anggaran Pemda Lombok Utara tahap dua sudah selesai. Jadi saat ini, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tinggal finalisasi regulasi.

“Tinggal finalisasi perbupnya saja,” ujarnya.

Perbup yang tengah difinalisasi tersebut akan menjadi dasar relokasi kembali belanja di OPD untuk penanganan Covid-19. Sebab pemfokusan ulang (pemfokusan ulang) ini secara otomatis mengubah APBD .

Proses perubahan Perbup ini diakuinya tengah berproses. Setelah perubahan penjabaran dilakukan, Pemda Lombok Utara mulai melakukan perubahan APBD.

”Proses itu tidak berpengaruh atau berdampak terhadap penemuan, jadi ini tetap jalan,” ungkapya.

Tentang program yang terkait itu, antara lain perjalanan dinas, makan minum, dan ATK.

Memang, beberapa OPD tidak melakukan perubahan semua item itu, tapi yang lainnya tetap mengacu pada yang sudah kita tetapkan.

Program yang belum berjalan akan direfocusing, khususnya yang dinilai program yang tidak begitu penting atau mendesak. Sebab ada batasan jika bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan PAD (Penghasilan Asli Daerah).

Sahabudin mengatakan, saat ini belum diajukan secara resmi untuk refocusing kedua itu ke pusat.

“Tetapi kemarin kita telah menawarkan penawaran dengan insentif untuk tenaga kesehatan ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang terpisah, pentingnya ikat pinggang di masa pandemi saat ini telah ditegaskan Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan.

“Dalam situasi pandemi saat ini memang harus menyiapkan ikat pinggang,” kata Danny.

BACA JUGA: Rumah Penerima PKH di Lombok Utara Ditempeli Stiker

Ia meminta pihak BPKAD dan Bappeda Lombok Utara untuk melakukan komunikasi dengan legislatif dalam menyusun kembali skala prioritas.

”Apa yang bisa kita sisir, sisir saja. Seperti program yang sekiranya bisa ditunda-tunda,” kata Danny.

ist

BEM dan OKP akan memperkuat sinergitas untuk mengedukasi masyarakat tentang disiplin menggunakan Prokes

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah BEM dan OKP di NTB menyatakan kesiapannya untuk bersama Pemrov NTB maupun Kabupaten/Kota berkolaborasi tangani pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya kepada Gubernur Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., pada saat silahturahmi Ketua BEM dan OKP dalam rangka sinergitas penanganan Covid-19, Senin (02/08/21) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur.

Mewakili Ketua BEM Unram, Noli Aditia menyambut baik pertemuan dan silaturahmi yang digagas Gubernur NTB. Ia berharap sinergi melawan Covid harus diperkuat dengan peran gerakan mahasiswa hingga tingkat desa.

BACA JUGA:

KoLABORASI Tangani Pandemi Covid-19, Ajakan Bang Zul pada BEM dam OKP

“Kami siap bersama pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang disiplin menggunakan Prokes,” katanya.

Menyoroti pemberlakuan PPKM ia berharap pemerintah mengatur para PKL atau pedagang ruang untuk tetap bedagang hingga lebih pukul 20.00 malam hari.

Karena dari berdagang ini ekonomi mereka tetap hidup. Menurutnya yang menjadi masalah berkerumun itu, bukan penjual akan tetapi pembeli.

“Ini yang harus diatur, agar pembeli selain mengikuti prokes juga menjaga kerumunanan,”tutupnya.

Sedangkan PW Himmah NW Zainul Hadi mengatakan bahwa masyarakat saat ini resah mendengar tentang Covid, apalagi terkait dengan vaksinasi.

“Mereka masih menerima informasi terkait bahwa vaksinasi ini dapat membunuh,” katanya.

Informasi seperti ini harus ditangkal dengan masif. Mempergunakan narasi-narasi dan bahasa lokal, sehingga masyarakat paham.

Pengurus Ikatan Mahasiswa dan BEM Fakultas Hukum Muhammadiyah, Dimas  menyampaikan, pihaknya juga memiliki Satgas Covid. Sejak awal sudah cukup serius ikut membantu melawan wabah ini.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Era Baru Yang Mesti Diadaptasi Organisasi

“Namun persoalan ekonomi juga harus diperhatikan, bantuan Pemerintah pusat maupun Pemda sangat membantu,” ungkapnya.

Ia mengajak rekan-rekan Mahasiswanya untuk bersama berkolaborasi membantu mengedukasi dan sosialisasi yang masif tentang Prokes dan vaksinasi.

“Karena hanya ini cara untuk memutus matarantai Covid,”tutupnya didepan beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB.

Hadir perwakilan BEM dan OKP seperti BEM Bumigora, UNU, NW, UIN, HMI, Semmi, Perisai,GMKI, Kammi NTB.

edy

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ajak kolaborasi Ketua BEM dan OKP dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Dr.H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., mengajak mahasiswa se-NTB turut serta berpartisipasi dan berperan serta bersama pemerintah menangani pandemi Covid-19.

“Saat ini kita butuh tindakan nyata dan konkrit dari adik-adik mahasiswa,” kata Gubernur Zulkiflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Ia menyampaikan itu saat silahturahmi dengan Ketua BEM dan OKP dalam rangka sinergritas penanganan Covid-19, Senin (02/08/21) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur.

Menurut Doktor Zul, saat ini yang dibutuhkan adalah program  yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Lebih-lebih berbuat untuk daerah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

“Apalagi keberadaan mahasiswa tersebar dimana-mana di wilayah NTB, maka punya sumberdaya untuk bergerak,” tutur mantan anggota DPR RI ini.

BACA JUGA: Bendera Putih Dikibarkan, PKL Bangsal Ampenan Dapat Bantuan

Perdebatan panjang dan kritik boleh saja, namun harus ada forum tertentu. Tapi melihat keadaan dan kondisi masyarakat, ia mengajak agar lebih baik ikut memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyatakat tentang bahaya Covid, penerapan prokes, vaksin dan PPKM.

Hal-hal seperti di atas masih banyak masyarakat yang salah kaprah dan termakan hoaks. Sehingga berkembang pemahaman yang liar di tengah masyarakat.

“Nah saya ajak adik-adik ini apa yang bisa kita perbuat bersama untuk bersinergi, kalau punya gagasan dan ide kita kerjakan,”ajak Gubernur.

Karena saat ini selain persoalan kesehatan dan ekonomi, yang tidak kalah penting tugas pemerintah membangun kesadaran masyarakat.

Mahasiswa yang terdiri dari Ketua BEM dan OKP ini dapat membantu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang percepatan vaksin, pemahaman tentang PPKM sehingga Covid cepat berlalu dan ekonomi kembali bergeliat.

“Bukan hanya di Provinsi, mahasiswa juga harus ikut membantu Kabupaten/Kota, untuk bersinergi tangani Covid,” kata gubernur mantan ketua BEM UI ini, di depan perwakilan BEM dan OKP seperti BEM Bumigora, UNRAM, UNU, NW, UIN, HMI, Semmi, Perisai,GMKI, Kammi NTB.

BACA JUGA: BEM dan OKP Siap Kolaborasi Tangani Pademi Covid-19

Turut dampingi Gubernur Asisten I, Kaban Bakesbangpoldagri, Kadis Kesehatan, Dirut RSUP, Kaban BPBD dan Kasat Pol PP Provinsi NTB.

edy

Meski Lalu Muhammad Zohri pupus harapan melaju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020, namun prestasi sprinter asal Lombok Utara yang lolos ke ajang Olimpiade sangat membanggakan

TOKYO.lombokjournal.com ~ Sprinter asal Lombok Utara, Lalu Muhammad Zohri yang turun di heat 4 olimpiade Tokyo 2020, menempatkan diri di peringkat kelima pada nomor 100 meter putra di Olympic Stadium, Sabtu (31/7/2021).

Masyarakat Lombok yang menyaksikan sprinter kesayangannya melalui tayangan langsung dari TV stasiun swasta Indosiar itu benar-benar menahan nafas, menyaksikan Zohri melaju di lintasan kelima.

Zohri mencatatkan waktu 10.26 detik,  lebih lambat dari yang ditorehkan Zohri pada seri Golden Grand Prix Osaka 2019, yakni 10,03 detik.

BACA JUGA: Bantuan Sembako Meringankan Hidup Lansia di Masa PPKM

Zohri harus mengakui kecepatan laju pelari asal Afrika Selatan, Gift Leotlela, yang berada di urutan pertama dengan catatan waktu 10.04 detik.

Harapan Zohri melaju ke semifinal cabor  atletik nomor 100 meter putra Olimpiade Tokyo 2020 harus pupus. Karena, hanya tiga pelari teratas yang berhak lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020.

BACA JUGA: Bupati Djohan Safari Jum’at di Masjid Al Ikhlas Tanjung

Meski demikian, prestasi Zohri untuk lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 merupakan capaian luar biasa. Ini sekaligus catatan sejarah bagi atlet cabor atletik dari Lombok, yang bisa lolos di ajang Olimpiade.

NN

Saat Safari Jum’at di Masjid Al Ikhlas Tanjungm, Bupati H. Djohan Sjamsu mengajak masyarakat bersatu membangun daerah

GANGGA,KLU.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melaksanakan sholat Jum’at di Masjid Al Ikhlas Dusun Karang Bedil Tanjung, Jum’at (30/07/21).

Hadir bersama bupati, Kapolsek Tanjung AKP Wahono B Cahyono SH, Kepala Desa Tanjung Budiawan SH, unsur Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Bertindak sebagai Khatib Ustadz Batarfi, sedangkan Imam Ustadz Syahrudin.

Bupati Djohan menyampaikan pertama kalinya setelah pascaperhelatan Pilkada, dirinya bisa bersilaturahmi.

Ia mengajak masyarakat membangun kekompakan menuju Lombok Utara lebih maju, sekaligus berterima kasih atas partisipasinya selama ini.

“Marilah kompak bersatu membangun daerah, beda pilihan boleh. Bupati terpilih menjadi kepala daerah semua rakyat Lombok Utara,” tuturnya.

BACA JUGA: Curhat Warga Trawangan Soal PT GTI Pada Gubernur NTB

Dijelaskannya, daerah masih suasana prihatin, lantaran daerah dan seluruh dunia masih Covid-19. Tanjung kini terpapar 10 orang, seluruhnya per hari Kamis (29/07/21), di Lombok Utara terpapar Covid-19 sejumlah 23 orang.

“Mari kita laksanakan protokol kesehatan dengan ketat, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Kita sama-sama mencegah Corona ini, dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana anjuran pemerintah,” tandasnya.

Selain itu, kini Lombok Utara sedang di menyusun regulasi tentang program yang telah dirancang sesuai visi misi perjuangan. Mengingat pelaksanaan semuanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah di DPRD.

BACA JUGA: Amanat dan Harapan Warga Gili Trawangan Terus Diperjuangkan

Selain itu pula, Bupati Djohan mengajak hadirin senantiasa bersyukur.

“Saya mengajak untuk bersyukur atas nikmat kehidupan, kesehatan, keafiatan dan limpahan berkah dari Allah SWT,” pungkasnya.

Rangkaian Safari Jum’at berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada acara tersebut, Bupati Djohan menyerahkan bantuan dari Bazda KLU yang diterima ta’mir masjid setempat.

wld

Pemerintah sudah berdaya upaya menangani Covid-19, tapi masyarakat perlu meningkatkan  gotong royong menegakkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~  ESPE Syndicate menggelar diskusi mingguan virtual, Kamis (29/07/21) sore hingga petang.

Kali ini mengangkat Tema yang diangkat dalam diskusi virtual ini “Menggagas Pondok Isolasi Mandiri dan Gerakan Vaksinasi. Peran Organisasi Keagamaan Melawan Covid-19”, dengan pembicara utama, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara utama.

Hadir pula para tokoh lintas agama, akademisi, tenaga medis, dan para pemangku kepentingan dari beragam profesi.

BACA JUGA: Bansos Polda NTB di Tengah Pandemi, Gubernur Beri Apresiasi

Founder ESPE Syndicate Sirra Prayuna mengatakan, pihaknya menggagas diskusi ini sebagai bagian dari upaya memastikan. sinergitas Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan di tengah situasi Covid-19 NTB yang terus naik.

“Pemerintah menyiapkan skema PPKM yang sebetulnya masih cukup baik. Namun, bagi sebagian masyarakat ini belum memiliki dampak,” kata Sirra.

Saat ini, kata dia, perhatian ada pada sektor kesehatan dan ekonomi. Namun, tidak semua warga NTB saat ini merupakan kelas menengan sehingga manakala mereka terpapar Covid-19 bisa menjalankan isolasi mandiri secara memadai.

Karena mereka yang terinfeksi Covid-19 butuh alat, butuh obat, butuh asupan yang baik termasuk multivitamin.

“Karena itu, kita melihat di sini pentingnya peran organsiasi kemasyarakatan. Sehingga diskusi ini ingin sama-sama mencoba menggagas “Jihad Kemanusiaan” untuk membantu masyarakat terutama dalam hal menyiapkan fasilitas isolasi,” katanya.

Ahmad, Direktur Publik Institut yang memandu diskusi kemudian mempersilakan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan pemaparan.

Orang nomor dua di NTB ini menegaskan, Covid-19 di NTB dalam keadaan terkendali.

“Kondisi NTB masih aman. Tapi dalam arti, kini kita berada pada titik waspada,” katanya.

Wagub menjelaskan, keterisian tempat tidur ruang perawatan intensif pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit di Kota Mataram kini sudah mencapai 81 persen.

Sementara kondisi lebih buruk lagi ada di Lombok Barat. Seluruh rumah sakit di Lobar ruang ICU pasien Covid-19 kini sudah terisi 90 persen.

Sementara untuk angka kematian, delapan daerah berada pada zona merah. Kondisi paling buruk ada di Lombok Tengah. Dengan angka kematian 5,3 persen dari seluruh penderita Covid-19 di daerah tersebut.

Wagub menjelaskan, di tengah kondisi seperti ini, NTB sedang tidak punya pilihan. NTB harus memutuskan untuk hidup aman tapi tetap produktif. Karena itu, mutlak bagi seluruh masyarakat di NTB untuk hidup dengan mengedepankan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 Picu Penurunan PAD Kabupaten Lombok Utara

“Tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak menjalankan prokes, kita kolaps. Kita tidak bisa memilih,” tandas Wagub.

Memang kata dia, kondisi Covid-19 di saat NTB terkendali. Namun harus diakui, akhir-akhir ini jumlah kasus memang terus melonjak. Kemarin, kasus harian di NTB kembali di atas 200 orang.

Di sisi lain kata Wagub, angka kesembuhan di NTB juga terus menurun. Jika sebelumya angka kesembuhan di NTB berada di atas 90 persen. Maka kini kondisi angka kesembuhan berada pada posisi 85,6 persen.

Lonjakan Kasus

Wagub menjelaskan, lonjakan kasus di NTB mengalami kenaikan yang sangat tinggi setelah perayaan Hari Raya Idul Adha. Padahal saat bersamaan, Kota Mataram sedang menjalani PPKM Darurat.

Sementara kabupaten/kota yang lain di NTB menjalani PPKM Mikro.

Belakangan kata Wagub, kondisi kian menkhawatirkan. Sebab, kebutuhan oksigen yang terus naik. Sementara pasokan juga memerlukan waktu untuk memenuhi seluruh permintaan.

Kabar gembiranya, kemarin NTB sudah mendapat bantuan 19 ton oksigen.

Ditegaskannya, penanganan Covid-19 ini akan terlalu berat jika diserahkan sepenuhnya pada pemerintah sendiri. Karena itu, Wagub menegaskan, seluruh komponen di NTB butuh kerja sama.

“Kita harus gotong royong. Gotong royong tegakkan prokes di seluruh lini kehidupan. Sepele. Tapi banyak orang yang anggap enteng,” tandasnya.

Mengandalkan penanganan pandemi Covid-19 hanya dari sisi kuratif belaka, sudah pasti kata Wagub tak akan mampu mengatasi persoalan.

Sebab, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah pasti ada batasnya.

Dia mencontohkan, menyiapkan satu orang tenaga kesehatan saja butuh puluhan tahun.

Karena itu, pilihan terbaik yang dimiliki NTB saat ini adalah mengedepankan tindakan preventif. NTB punya peluang besar dalam hal tindakan preventif ini.

Kuncinya kata Wagub, asal kita semua mau menjalankannya.

Itu sebabnya, dia menegaskan pentingnya peran masyarakat yang sangat besar, dan inilah yang kini menjadi PR besar.

Bagaimana meyakinkan masyarakat agar bersatu sehingga dalam seluruh aktivitas yang dijalani, bisa semuanya mematuhi protkol kesehatan.

Diakuinya, selama ini, masih ada fokus yang terbelah pada hal-hal yang tidak esensial. Karena itu, saatnya kini fokus dikembalikan pada upaya-upaya untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Mereka yang abai harus sadar sepenuhnya, bahwa mereka bisa menjadi pembunuh bagi orang lain.

Ditekankannya, upaya pemerintah sebetulnya sudah mengerahkan seua daya upaya. Ada yang kurang saat ini di NTB, yakni gotong royong menegakkan protokol kesehatan.

Namun begitu, Wagub mengingatkan agar jangan lagi ada saling menyalahkan.

“Dari pada saling menyalahkan, mengapa kita tidak disiplin bersama-sama menegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, terkait capaian vaksinasi, untuk NTB sebetulnya sudah sangat baik. Di seluruh NTB total sudah 593.323 orang telah menerima suntikan dosis pertama.

Sementara 226.025 orang sudah menerima suntikan kedua. Angka ini memang masih jauh dari jumlah warga NTB yang harus divaksinasi yang jumlahnya mencapai 3,6 juta orang.

Karena itu, kata Wagub, NTB butuh peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendorong mayarakat agar mau divaksin.

Wagub bersyukur, saat ini, animo masyarakat untuk divaksin sudah baik.

“Kita di NTB, berapa vaksin yang datang, segitu vaksin yang habis,” ungkapnya.

Masalahnya, ketersediaan vaksin memang terbatas. Pemprov NTB sendiri bukannya berpangku tangan.

Permintaan agar kuota vaksin untuk NTB ditambah terus dilayangkan ke Pemerintah Pusat.

Sejauh ini, Pemerintah Pusat menyampaikan, penambahan itu akan tergantung pada keseriusan kasus Covid-19 di suatu daerah terlebih dahulu. Sehingga saat ini, daerah dengan kondisi kasus yang lebih serius masih didahulukan.

“Karena itu, di tengah keterbatasan vaksin, kuncinya saat ini adalah pentingnya protokol kesehatan,” katanya.

Inilah cara penanganan pandemi yang mudah dan murah. Tapi, memang, hal yang murah dan mudah tersebut rupanya tidak mudah pula kita lakukan.

“Sekali lagi, ini PR besar kita di NTB,” tandasnya.

Ormas Siap Bersinergi

Terkait isolasi terpadu ini, Ketua PW NWDI NTB TGH Mahally Fikri menegaskan, NWDI memiliki komitmen tinggi bersama-sama pemerintah untuk bisa mengendalikan Covid-19 ini.

Ketua Umum Dewan Tanfidz PB NWDI TGB HM Zainul Majdi telah mengeluarkan perintah untuk hal tersebut.

“Covid-19 ini sangat luar biasa bahayanya. Harus serius untuk ditangani. Karena kalau tidak, ini tidak akan menguntungkan kita semua,” kata Anggota DPRD NTB ini.

Karena itu, saat ini butuh persepsi yang sama dari kita semua. Agar semua pihak bisa ambil bagian. Dan PW NWDI siap untuk ambil bagian tersebut.

Karena itu, manakala NWDI diminta ambil peran untuk menyiapkan ruang isolasi terpadu, TGH Mahally menyebut ide tersebut sangat bagus. Pondok Pesantren bisa menjadi lokasi isolasi secara terpusat.

Diakui Mahalli, memang di waktu awal, masyarakat sangat percaya dengan Covid-19 ini. Sehingga tahun lalu misalnya masyarakat patuh untuk tidak tarawih berjamaah.

Tidak menjalankan Salat Jumat berjamaah dalam kurun waktu yang panjang. Namun, belakangan, hal tersebut menjadi sulit untuk kita jalankan kembali.

“Entah karena apa. Apakah karena ada sesuatu yang salah atau bagaimana. Jadi kesannya seperti saat ini masyarakat nggak percaya lagi,” katanya.

Disebutnya, beredarnya hoax yang sangat banyak bisa jadi menjadi salah satu andil. Informasi tersebut menyesatkan dan tidak bertanggung jawab.

Karena itu, pihaknya sangat setuju kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berada di garis depan untuk kembali meyakinkan masyarakat, betapa Covid-19 ini berbahaya.

Terkait vaksinasi, NWDI sudah turun sosialisasi ke masyarakat. Cuma memang pihaknya memahami, vaksin kini memang lagi kurang di NTB.

Dia memberi contoh di Pondok Pesantren miliknya, Al Kamal, vaksinasi belum bisa dilakukan. Sebanyak 70 persen guru belum divaksin hingga saat ini.

Sementara itu, akademisi UIN Mataram DR Jamaluddin mengatakan, saat ini masih banyak hal yang belum sampai secara menyeluruh pada masyarakat.

Misalnya terkait bagaimana masyarakat belum percaya betul tentang penanganan jenazah pasien Covid-19.

Yang sampai ke masyarakat justru jenazah tidak dimandikan dengan baik. Sehingga manakala ada jenazah yang sudah ditangani dengan prosedur Covid-19 oleh petugas kesehatan, masyarakat ada yang ramai-ramai ingin membuka peti jenasah.

“Ini butuh penjelasan sampai ke masyarakat bawah,” katanya.

Sementara itu, Ida Made Santi Adnya, Ketua PHDI NTB menegaskan, pihaknya siap dukung program pemerintah untuk tangani Covid-19.

“Kita memang saat ini harus memulai kolaborasi semua pihak,” katanya.

Terkait dengan fasiltias isolasi secara terpusat, dia meyampaikan gagasan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki pure-pure besar di NTB.

Lahan-lahan itu berada pada posisi yang strategis. Memiliki akses dan bisa dijangkau. Ada jaringan listrik pula.

Hanya saja, di atasnya butuh dibangun tempat semi permanen. Yang tentu bisa dibangun oleh pemerintah untuk menjadi pusat isolasi.

Lahan ini juga berada di daerah yang sangat alami. Memiliki udara yang sangat bersih. Sehingga sangat bagus untuk meningkatkan imun.

Tapi untuk mewujudkan ini, butuh komunikasi antara pemerintah dengan Parisade dan juga Kramapure.

Me

Tim HBK PEDULI yang tersebar di delapan titik di P. Lombok akan bagikan ribuan telur segar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Yayasan HBK PEDULI menggelar aksi sosial kemanusiaan di P. Lombok.

Setelah satu bulan lebih menyalurkan bantuan sembako kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, Yayasan milik anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) ini bakal menyalurkan bantuan telur ayam segar kepada ibu-ibu dan anak-anak di Pulau Seribu Masjid.

“Penyaluran akan kami mulai pada bulan Agustus ini,” kata Ketua Yayasan HBK PEDULI Hj. Dian HBK di Mataram, Jumat (30/7/2021).

BACA JUGA: Bansos Polda di Tengah Pandemi, Gubernur Beri Apresiasi

Dia mengatakan, program penyaluran bantuan telur ayam segar ini adalah pengganti program bantuan Makanan Siap Saji (MSS) yang pernah digelar Yayasan HBK PEDULI beberapa waktu sebelumnya.

“Penyaluran telur ayam segar ini merupakan ikhtiar kami untuk membantu kaum perempuan dan anak-anak di P. Lombok untuk menaikkan imun tubuh serta meningkatkan pasokan gizi dan nutrisi,” katanya.

Bantuan telur ayam segar dipilih oleh pihaknya karena telur ayam bukan hanya bahan makanan sumber protein. Namun, telur ayam juga mengandung aneka zat gizi lain yang dibutuhkan oleh tubuh.

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini dimana masyarakat sangat memerlukan imunitas tubuh agar tak terpapar pandemi Covid-19.

Telur ayam segar setidaknya mengandung sebelas vitamin dan nutrisi berbeda. Seperti Vitamin B2 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan metabolisme energi, perkembangan sel darah merah untuk daya tahan tubuh dan juga membantu memperbaiki penglihatan.

Telur ayam juga mengandung vitamin D yang memiliki peran penting bagi tubuh dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Ada juga kandungan vitamin E, vitamin B12, dan vitamin A. Dan umumnya vitamin-vitamin tersebut tidak dapat disimpan oleh tubuh karena itu butuh asupan dari luar.

Rencananya kata Hj. Dian HBK, secara bergantian atau bergiliran, ribuan telur ayam segar akan disalurkan setiap harinya melalui Tim-tim HBK PEDULI yang tersebar di delapan titik di P. Lombok.

BACA JUGA:

Satgas Investasi Minta Kedua Pihak Patuhi Aturan dan Keputusan

Berdayakan Usaha Kecil

Terkait pengadaan ribuan telur ayam segar ini, HBK PEDULI membelinya langsung dari para peternak ayam petelur yang berada di wilayah Lombok Timur.

HBK telah menunjuk Muallani, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kab. Lombok Timur untuk menjadi penanggung jawab pembelian dan penyiapan ribuan telur ayam segar di setiap harinya.

“Pak HBK meminta saya untuk mencari dan menyiapkan sekitar 1.500 telur ayam segar disetiap harinya. Tentu saja, saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar HBK PEDULI, dan akan mendukung sepenuhnya dari program yang sangat merakyat ini,” kata Muallani.

Gagasan menyalurkan telur ayam segar untuk masyarakat P. Lombok ini kata dia, diungkapkan langsung oleh pak HBK saat zoom meeting persiapan penyaluran hewan kurban pada perayaan Idul Adha yang lalu.

Dan sedari awal kata Muallani menjelaskan, HBK memang menginginkan agar telur-telur segar yang akan disalurkan menjadi paket-paket bantuan kepada ibu-ibu dan anak-anak di Pulau Lombok ini harus dibeli langsung dari para peternak lokal.

Tujuannya agar menggairahkan UMKM ditengah-tengah kelesuan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Rino Sugiarto, salah seorang peternak yang produksi telurnya dibeli Yayasan HBK PEDULI menyebut bahwa program aksi kemanusiaan yang digagas HBK dengan membeli telur dari para peternak lokal sebagai hal yang sangat luar biasa.

“Program beliau yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil dibawah telah berdampak langsung kepada kami para peternak kecil yang menggeluti usaha ternak ayam,” katanya.

Rino mengungkapkan bahwa program sosial kemanusiaan anggota DPR RI yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini telah membuat para peternak ayam petelur di Lombok Timur kini menjadi sangat bersemangat.

“Kami sekarang tidak perlu pusing-pusing lagi mau jual telur produksi kami kemana,” tuturnya.

Me

NTB, satu-satunya provinsi yang masuk Program OGP Internasional bersama empat kabupaten/kota, yaitu kota Semarang, kabupaten Banggai, Brebes dan Sumbawa Barat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal tersebut saat membuka acara Uji Publik Action Plan, Open Government Partnership (OGP) Internasional, yang berlangsung secara daring, Rabu (28/7).

“Kita sudah masuk untuk berkompetisi harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Sitti Rohmi.

Program-program yang telah digagas oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program unggulan NTB Care. Sitti Rohmi mengatakan bahwa NTB Care hadir kemasyarakat sebagai media yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagi keluh kesah dengan pemerintah.

“Dengan komunikasi dua arah yang baik sebagai modal awal yang baik bagi pemerintah sehingga apapun yang ingin disampaikan oleh masyarakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi NTB Care,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga menjelaskan kehadiran Posyandu Keluarga sebagai media edukasi berbasis dusun yang menangani permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya sistem informasi Posyandu Keluarga dapat merangkum seluruh data-data posyandu keluarga se-NTB.

“Data tersebut dapat menjadi bahan kita untuk melakukan action-action ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Anak Mesti dijaga Kesehatan Fisik dan Mentalnya di Masa Pandemi

Sementara itu, program unggulan NTB Satu Data sebagai salah satu solusi Provinsi NTB dalam masalah kurang keakuratan data. Seluruh OPD dapat memanfaatkan NTB Satu Data dalam pengelolaan data dan saat menjalankan program

Di sisi lain, Sitti Rohmi mengapresiasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas masuknya ke dalam Program OGP.

“Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong KSB menjadi salah satu kegiatan yang dapat dicontoh oleh kabupaten/kota yang lain, karena sistem gotong royong sudah tumbuh sejak dahulu sehingga pada saat terjadinya bencana alam kita dapat langsung bergerak,” pungkas Sitti Rohmi.

ser