Terbuka dan Tegas, HBK Dipercaya Prabowo Pimpin Kembali BPD Partai Gerindra
Dikenal bersikap terbuka dan tegas, H Bambang Kristiono, SE (HBK), dipercaya Prabowo Pimpin badan yang bertugas menegakkan disiplin kader di Partai Gerindra
JAKARTA.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H Bambang Kristiono, SE (HBK), ditetapkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Pegawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.
Ini adalah periode kedua, HBK kembali dipercaya memimpin badan independen Partai Gerindra tersebut.
HBK ditetapkan sebagai Ketua BPD Partai Gerindra dengan SK No: 08-152/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, yang ditandatangani langsung Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra H Prabowo Subianto, tanggal 2 Agustus 2021.
“Ini adalah tugas yang tidak ringan. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi kami, dipercaya kembali memimpin BPD Partai Gerindra untuk yang kedua kalinya,” kata HBK, Senin (09/08/21).
BPD Partai Gerindra sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Badan ini memiliki tugas dan fungsi monitoring, pencegahan, menerima pengaduan, investigasi, dan penindakan. Dalam mekanisme kerjanya, BPD melaporkan langsung pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Pembina.
Sementara Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung-jawabnya, BPD Partai Gerindra akan diawasi dan diarahkan oleh Komite Pengarah yang saat ini dipimpin Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.
HBK mengatakan, tugas utama badan ini adalah menegakan disiplin partai, serta memelihara soliditas dan kekompakan di internal partai.
“Mohon doa agar kami bisa amanah dan mampu menjalaninya dengan baik, tertib, dan bertanggungjawab,” kata Wakil Ketua Komis I DPR RI yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto.
Dalam menjalankan tupoksinya, HBK akan dibantu oleh beberapa koleganya di DPR RI. Yakni Mulyadi sebagai Sekretaris dan Mohamad Hekal Bawazir sebagai Bendahara.
Beberapa rekannya sewaktu masih berdinas di Kopassus seperti Mayjen TNI (Purn) Irwansyah, Mayjen TNI (Purn) Zulfardi Junin, dan Mayjen TNI (Purn) Wardiono, juga menjadi bagian dari keanggotaan BPD.
HBK menekankan, dengan telah diterbitkannya SK BPD Partai Gerindra ini, maka para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra kini kian yakin, Partai Gerindra adalah partai yang akan lebih mampu mengejawantahkan dirinya menjadi partai politik yang hidup, yang modern, dan yang disiplin dengan tatakelola yang profesional. Termasuk dalam masalah roadmap dan action plan-nya.
Mulyadi, Sekretaris BPD Partai Gerindra secara terpisah menekankan, HBK adalah tokoh partai yang dikenal memiliki sikap tegas, terbuka, dan apa adanya.
Karena itu, HBK memang sangat layak memimpin badan penegak disiplin partai sekaligus sebagai perekat soliditas dan kekompakan di internal partai.
“Saya sudah mengenal Pak HBK dalam kurun waktu yang sangat lama. Konsistensinya dalam bersikap akan mampu membawa BPD Partai Gerindra sampai di tempat tujuannya dengan baik,” tandas Anggota Komisi V DPR RI ini.
Dia menegaskan, dirinya akan mendukung penuh langkah kegiatan HBK selaku Ketua BPD Partai Gerindra.
Dia juga akan bekerja keras bersama dengan para pengurus yang lain, agar kehadiran BPD Partai Gerindra benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra. Me (*)
Mahasiswa 40 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang melaksanakan KKN di Lombok Utara diterima Bupati Djohan Sjamsu
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menerima KKN Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah di Kabupaten Lombok Utara, Senin (09/08/21).
Dalam kegiatan itu hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr H Arsyad A Ghani MPd dan unsur perwakilan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah.
Selain itu hadir pua Kepala LPPM berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, unsur pimpinan OPD, juga para camat, beberapa Kades se-KLU serta tamu undangan lainnya.
Bupati Djohan menyampaikan selamat datang di Lombok Utara. Kabupaten yang baru berusia 13 tahun, namun kaya potensi pariwisata dengan aneka wisatanya. Ada wisata pantai, wisata gunung, dan wisata budaya.
Dijelaskan Bupati Djohan, Lombok Utara daerah yang kecil dengan penduduk berkisar 260 ribu, 43 desa dengan 5 kecamatan.
Pada tahun 2018 silam, daerah mengalami musibah gempa bumi hingga kini dampak yang ditimbulkan belum dapat terselesaikan. Misalnya, sekitar 18 ribu rumah. Selanjutnya, tahun 2019 pandemi Covid melanda Lombok Utara.
Sehingga keberadaan mahasiswa KKN diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang pandemi covid.
“Sebagai orang beragama, kita harus berserah diri kepada Allah yang menentukan segala. Namun kita manusia tetap wajib berikhtiar, berusaha menghindari dan mengatasi apa yang terjadi,” imbuhnya.
Menurut Bupati Djohan, akibat Covid banyak sendi sendi ekonomi usaha kecil dan menengah gulung tikar. Intinya taraf ekonomi masyarakat kurang baik.
“Doa kita semua, mahasiswa dan masyarakat Lombok Utara. Semoga pademi Covid segera berakhir. Tugas yang akan dilaksanakan sekiranya bisa membantu sosialisasi dan penanganan Covid-19 dalam menuntaskan tugas terakhir di perguruan tinggi masing-masing,” tuturnya.
Pada akhir sambutannya, Bupati Djohan berharap agar para mahasiswa melaksanakan KKN dengan sungguh-sungguh.
“Baru kali ini, Pemda KLU menerima peserta KKN yang relatif banyak, 40 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah. Terima kasih pada keluarga besar Muhammadiyah yang memilih KLU sebagai lokasi KKN pada 20 desa,” imbuhnya.
Rektor UMMAT Dr H Arsyad A Ghani MPd berterima kasih pada bupati dan jajarannya yang telah menerima mahasiswa sebagai lokasi KKNMas. Mengingat pertama kalinya universitas melaksanakan KKN gabungan antara Muhammadiyah dan Aisyiyah.
“Alhamdulillah Lombok Utara dan Lombok Barat menerima mahasiswa kami, walaupun dalam kondisi pandemi. Peserta KKN sekaligus bertindak sebagai relawan Covid-19 membantu masyarakat dalam sosialisasi, terkait masalah pandemi Covid sekaligus melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di desa,” kata Arsyad Gani.
Dituturkannya, tugas penunjang lain dilaksanakannya KKN adalah belajar memahami budaya dan tata krama yang ada di wilayah Lombok Utara. kknmas berlangsung mulai tanggal 9 Agustus hingga 12 September 2021.
“Harapan kami, mohon bupati dan semua jajarannya membina dan mengawasi keberadaan peserta selama di lokasi KKN, agar ke depan terbangun kolaborasi antara Pemda dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan foto bersama.
wld
Aplikasi NTBelib, Pemprov NTB Siapkan Perpustakaan Digital
Aplikasi NTBelib cukup interaktif, punya beberapa fitur, termasuk ada fitur yang dapat menulis gagasan kemudian dapat dikirim ke berbagai platform media sosial
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB telah menyediakan aplikasi NTBelib bagi masyarakat.
NTBelib merupakan layanan membaca atau perpustakaan digital yang disiapkan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di NTB sejak 05 sampai 20 Juli mendatang.
Aplikasi NTBelib
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB, Julmansyah, S.Hut., MAP menjelaskan, salah satu impact dari PPKM adalah terhentinya seluruh proses pendidikan terutama dibatasinya kegiatan membaca di perpustakaan.
Sehingga terhenti juga upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan sisiwa/mahasiswa di tengah pandemi. Meski begitu, bukan berarti kesempatan meminjam, menambah wawasan dan membaca buku terhenti.
“Kami berusaha hadir secepatnya dalam menjawab kondisi saat ini. Alhamdulillah Kami telah menyediakan layanan perpustakaan Digital yang diberi nama “NTBelib,” ungkapnya di Mataram, Selasa (13/07/21).
Lebih Lanjut Julmansyah mengatakan, inovasi ini salah satu ikhtiar NTB Gemilang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah Pandemi yang mengancam.
Karena mengingat era digital mengharuskan semua layanan instansi pemerintah maupun dunia bisnis untuk memanfaatkan teknologi informasi.
Dan ikhtiar ini baru terwujud di era pemerintahan Dr. Zulkiefliamansyah dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Layanan aplikasi ini menyediakan bahan bacaan bagi siswa SD, SMP serta SMA/SMK. Aplikasi ini bisa didownload di playstore bagi yang memiliki android dan sebentar lagi juga akan rilis di App store bagi pengguna Apple,” jelasnya.
Dijelaskannya, pada aplikasi ini terdapat koleksi bacaan pada fitur SMP BSE sekitar 227 koleksi yang dapat dipinjam, SD BSE ada 350 koleksi, SMA BSE 111 Koleksi yang terkait buku pelajaran sekolah, disediakan oleh perpustakaan digital ini.
Sementara untuk koleksi umum tersedia 395 koleksi yang masing-masing judul ada 4 copiannya.
“Ke depan kami akan terus memberi fasilitas layanan koleksi yang sesuai dengan era-nya. Kami hadir menjangkau anak SD dan SMA dan masyarakat desa terpencil sekalipun sejauh ada signal,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB menyediakan akses dan layanan bahan bacaan berbasis digital tersebut. Diharapkan terbentuk budaya gemar membaca dan indeks literasi NTB meningkat dan akhirnya dapat memacu literasi untuk kesejahteraan.
Selain itu, aplikasi ini cukup interaktif, punya beberapa fitur, termasuk ada fitur yang dapat menulis gagasan kemudian dapat disimpan bahkan di kirim ke berbagai platform media sosial.
“Tentu ini belum sempurna, sebagai langkah awal kami harus mulai melayani warga NTB dimana saja tanpa harus beranjak meninggalkan tempat,” tegasnya.
Sedangkan untuk menjadi anggota NTBelib, lanjutnya, ini sangat mudah, mereka yang ingin menjadi anggota NTBelib cukup daftar dengan nama dan alamat email ketika registrasi.
Bahkan menurutnya beberapa pengguna aplikasi telah memberikan testimoni bahwa aplikasi youtube pada handphone anak-anaknya siswa SD sudah diganti dengan aplikasi NTBelib.
Menurutnya, salah satu atensi gubernur NTB terkait aplikasi ini adalah agar aplikasi perpustakaan digital ini dapat menyediakan ebook tentang sains ilmu pengetahuan terkait anak atau siswa SD dan SMP. Sehingga semangat mereka dapat menumbuhkan kecintaan akan sains pengetahuan sejak dini.
Aplikasi ini baru rilis dua hari lalu dan Insya Allah dalam waktu dekat akan di launching oleh Gubernur, Wakil Gubernur bersama Kepala Perpustakan Nasional.
Manikp
@kominfo
Generasi Muda, Aktor Utama Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Keterlibatan generasi muda diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Isu lingkungan hidup khususnya perubahan iklim menjadi tantangan umat manusia saat ini.
Lebih dari 90% dari kejadian bencana adalah bencana hodrometeorologi yang didominasi oleh cuaca ekstrem karena perubahan iklim. Peran generasi muda sangat diperlukan untuk dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi kebencanaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd saat mengisi Webinar bertajuk Preparing for the Age Electromobility to Achieve a Sustainable Future yang diselenggarakan Yayasan Youth ECCO Indonesia, Sabtu (07/08/21).
“Keterlibatan generasi muda menjadi keniscayaan, mengingat merekalah yang akan paling merasakan dampak perubahan iklim di masa depan,” jelas Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi mengapresiasi Webinar ini, sebab webinar ini mendorong semangat generasi muda untuk meningkatkan dan memperkuat perannya terhadap pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup bagi masa depan bumi.
“Anak muda merupakan insan kritis, pembuat perubahan, inovator, komunikator, dan berjiwa pemimpin,” tutur Wagub.
Di akhir sambutannya, Ummi Rohmi bergarap melalui forum ini dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperoleh informasi dan pengalaman sebagai referensi.
“Senoga nanti ilmunya dapat dimanfaatkan untuk pengendalian perubahan iklim dan isu-isu lingkungan hidup lainnya,” tandasnya.
diskominfotikntb
Senyum Abadi dari Sang ‘Smiling Politician’
Sang Politisi yang memiliki Senyum Abadi itu saat sudah tak lagi menjadi Wakil Gubernur tetap pandai mendengar dan selalu tersungging senyumnya yang khas
Lalu Gita Ariadi*)
MATARAM.lombokjournal.com ~ Tanggal 12 Juni 2021 lalu, hari terakhir saya berjumpa Bapak H. MUHAMMAD AMIN SH MSi – Wakil Gubernur ke 5 NTB.
Seakan sama-sama ingin melepas rindu, Pak Amin demikian kami biasa menyapanya, mengundang kami rombongan pejabat Pemprov NTB mampir ke kediamannya untuk santap siang.
Waktu itu kami ramai-ramai ke Sumbawa Besar hadiri acara pemakaman Almarhumah Hj. Siti Fatimah Ungang Dea Mas – ibunda Bapak Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah .
Dalam 3 jam reuni dadakan dan dialog, kami menangkap kesan kuat, tak ada yang berubah pada sosok Pak Amin. Masih sehat dan energik. Stylenya kala menjadi wakil gubernur tetap tak berubah. Pimpinan yang hangat, terbuka, bersahaja, tak berjarak, pandai mendengar dan selalu tersungging senyumnya yang khas. Sang Politisi yang murah senyum.
Kalo bertemu, lebih sering terdengar gelak tawa dibanding hening kernyitan dahi. Suasana diskusi di ruang kerja wagub, rapat di Pendopo Panji Tilar seakan berulang tiada beda dengan suasana sillaturrahmi terakhir di kediaman (villa) beliau di Raberas Sumbawa Besar itu.
Saya mengenal pak Amin diawal tahun 1990 an. Waktu itu, Pak Amin adalah pengacara Sumbawa yang hebat. Kami sering ngopi di kantornya di Brang Biji dekat Bandara Sultan Kaharudin Brang Biji. Kami sering ngobrol bersama.
Kami sama-sama aktif di KNPI Sumbawa era Bung AM Jihad (Ketua), juga bersama Bung Syamsun Asir, Bung Burhanudin Salengke, Bung Majid Abdullah, Bung Jeff, Abah Mang, Oni Pasirlaut, Towe dan lain2.
Meski sama2 aktivis, tapi sering kali kami berada pada sisi yang bersimpangan.
Perbedaan perspektif bisa jadi karena perbedaan posisi. Saya berada di lingkar kekuasaan (inner circle) sebagai staf juru bicara (humas) Pemkab Sumbawa di era Bupati Kolonel Jakob Koswara (almarhum).
Sedangkan pak Amin adalah outsider yang rajin mengkritisi pemerintah. Era ini saya juga kenal dengan Bung Nurdin Ranggabarani, M. Jabir dan lain lain yang sedang nakal-nakalnya jadi orator jalanan.
Perbedaan posisi dan perspektif, hasilkan dialektika yang cerdas dan dinamis. Berbeda tapi selalu merindu untuk bertemu. Perbedaan serius tidak membeku jadi batu sandungan yang mengganggu. Perbedaan selalu mencair karena kepintaran dan gaya humanis Pak Amin yang tetap senyum dalam membangun narasi.
Dalam sebuah momentum pilkada, saya menulis sebuah artikel berjudul: ‘Antara Bang dan Bung Amin’. Bang Amin kala itu adalah sebutan populer tokoh reformasi-personifikasi dari Prof Amin Rais. Politisi ulung yg memimpin gerakan reformasi, popularitas politiknya sedang hebat, tokoh sentral poros tengah tapi tidak maju jadi Presiden, dan justru memberikan kesempatan itu kepada Gus Dur dengan berbagai pertimbangan dan dinamika yang mengiringinya.
Sedangkan Bung Amin tak lain dan tak bukan adalah politisi lokal sumbawa yang juga hebat yang kelak jadi suksesor Pak De Jari Djaelani memimpin DPD II Golkar Sumbawa dan pimpinan di Gedung Dewan Sumbawa jalan RA Kartini.
Saya tulis artikel itu agar Bung Amin yang politisi muda itu jangan maju ikut pilkada. Tetap saja dulu di jalur politik. Biarkan senior Bapak Drs. H. Latief Madjid yang maju jadi Bupati. Waktu itu pemilihan kepala daerah masih dilakukan oleh DPRD. Prediksi banyak pihak, kalo Bung Amin serius maju dan sukses melakukan konsolidasi penggalangan fraksi internal dewan, maka kans Bung Amin menjadi Bupati sangat besar.
Seperti biasa, gara-gara artikel itu kami pun terlibat perdebatan. Tapi saya bersyukur Bung Amin tdk marah, tidak juga benci. Bung Amin justru tertawa. Saya senang Bung Amin akhirnya tidak maju. Sayapun senang Pak Latief Madjid terpilih jadi Bupati Sumbawa.
Tahun 1997, saya menulis artikel berjudul : Ketika Sumbawa Dibagi Dua. Lagi lagi kami terjebak dalam perdebatan panjang. Saya yakinkan basis analitik saya adalah ilmu pemerintahan dan administrasi negara, untuk percepatan dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Bukan tafsir politik atau polarisasi budaya. Sepat tetap sepat, singang tetap singang, tak ada laksana tembok berlin sebagai pembatas. Yang ada, pemerintah hadir lebih dekat layani rakyat.
Tahun 2008, ketika Pak Amin duduk di Udayana sebagai wakil rakyat, kami bertemu kembali setelah lama tak jumpa. Dihadapan banyak kolega sambil ngobrol beliau sampaikan, Bung Gite ini musuh tapi dia saudara saya. Musuh karena sering menjadi lawan diskusi yang sering beda sudut pandang tapi kami tetap bersahabat katanya kala itu. Tak lupa Pak Amin juga cerita tentang polemik artikel cikal baksl terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat.
Tak diduga, 6 tahun setelah polemik, saya harus tanda tangan rekomendasi pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Waktu itu saya Ketua DPRD Sumbawa. Sesuai aturan pemekaran/pembentukan daerah otonomi baru, harus ada rekomendasi bupati dan ketua DPRD Kabupaten induk. Pada waktu saya akan tanda tangan rekomendasi, saya terbayang wajah Lalu Gite, katanya.
Hal ini kami bahas dan cerita ulang kembali ketika 5 hari mendampingi Wakil Gubernur H. Muhammad Amin SH MSi, tahun 2018 awal kunjungan kerja ke Ning Xia Tiongkok, sebuah provinsi yang penduduk muslimnya paling banyak di China. Selama di Ning Xia, banyak hal dibahas termasuk sikap dan persiapannya hadapi pilkada Gubernur tahun 2018.
Satu hal yang justru tak dibahas adalah dengan siapa akan berpasangan. Saya akan setia hingga akhir menunggu petunjuk Pak Gubernur TGB, katanya. Tapi apa pun nanti saya juga adalah pimpinan parpol yang pasti harus menentukan sendiri langkah politik yang akan saya tempuh, katanya.
Awal bulan Agustus ini kesehatan Pak Amin baru kami ketahui dalam kondisi yang kurang baik. Dirawat di RS Manambai Sumbawa Besar. Kami kaget, ketika viral di medsos, flayer urgen dari Sultan Kertapati bahwa Pak Amin butuh donor plasma konvalesen untuk golongan darah B.
Kamis 5 Agustus 2021 pukul 20.35, dr Eka Nurhandini Assisten 3 Setda ProVinsi NTB melaporkan kondisi kesehatan Pak Amin yang malam ini menurun. Jumat dinihari, 6 Agustus 2021, Pukul 04.18 Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah, share di WAG Forum OPD yang berisi pejabat utama Pemprov NTB, berita duka telah berpulangnya ke rakhmatullah Bapak H. Muhammad Amin SH MSi. Innalillahi waa innailaihirojiun.
Sewaktu menjadi wakil gubernur, saya bersaksi Pak Amin sangat loyal dan setia ke TGB. Pak Amin pemimpin baik yang kini pergi meninggalkan kita semua dengan segala kebaikannya.
Saya teringat senyumnya yang sangat bersahabat. Saya ingin membalas senyum itu untuk menghantar perjalanannya yang panjang. Saya janji tidak ingin menghantarnya dengan kesedihan, walau itu ternyata sulit. Tetap terselip rasa sedih dan haru.
Selamat jalan sahabat, selamat jalan sang pemimpin, selamat jalan smiling politician.
Semoga Allah SWT mengampuni salah khilafmu, menerima segala amal ibadahmu, menjadi ahli surga dan semua sanak keluarga tabah dan ihlas melepaskan kepulanganmu. Alfatehah. Aamiin. ***
*Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTB
Rakor PPKM Lombok Utara, Bupati: Perlu Koordinasi Satgas
Pada Rakor PPKM, Bupati Djohan Sjamsu tekankann koordinasi antara Satgas Desa Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten agar jelas langkah yang mesti dilakukan
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menghadiri Rapat Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penerapan Isolasi Terpusat di Kabupaten Lombok Utara (05/08/21).
Hadir membersamai Bupati Lombok Utara, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten Bidang Pemerintahan Kawit Sasmita SH, Danramil Tanjung Kapten Zaenal, unsur pimpinan OPD, serta para tamu undangan yang mengikuti secara daring.
H. Djohan Sjamsu
Pada kegiatan tersebut, disupervisi pula dari unsur Polda NTB. Dihadiri para camat, para Kapolsek, para Danramil, serta para Kades se-KLU.
Bupati Djohan menyampaikan hampir dua tahun Pandemi Covid-19 melanda, berbagai upaya telah dilakukan mengendalikan dan memutus mata rantai penularannya, semakin hari peningkatan kasus fluktuatif hingga jumlah yang meninggal.
Lanjut Bupati Djohan, upaya efektif yang dilakukan dengan menggencarkan pelaksanaan 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan.
Selain tetap melakukan 3T, testing, tracing, traetment. Merujuk surat Gubernur NTB Nomor 360/600/Satgas/VII/2021 mengharuskan penerapan isolasi terpusat secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.
“Pelaksanaan isolasi dapat berjalan dengan baik, perlu koordinasi yang baik antara Satgas Desa Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten agar ada kejelasan langkah apa yang mesti dilakukan. Kendati, keuangan daerah dalam kondisi terpuruk maka kepastian pembiayaan proses di masing-masing jenjang harus jelas sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada,” imbuhnya.
Dijelaskan Bupati Djohan, Kebutuhan pada tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), begitu selanjutnya secara berjenjang.
Bupati Djohan mengajak seluruh stakeholder bermitra bersama mencegah penularan Covid-19 dengan taat pada arahan pemerintah.
Selain itu, perlunya pembangunan posko masing-masing tingkatan, termasuk santunan sosial bagi para pasien isolasi mandiri.
Dalam pada itu, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati menyampaikan tanggal 5 Agustus 2021 tepat tiga tahun sudah gempa bumi melanda Lombok Utara yang menelan korban jiwa harta dan lainnya. Untuk itu pihaknya mengajak mengenang sembari berdo’a.
“Kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama merunduk sejenak, mendo’akan semua korban yang telah mendahului kita, pada peristiwa gempa tiga tahun silam,” tuturnya.
Adapun landasan pelaksanaan PPKM, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2021. Ditindaklanjuti dengan Edaran Bupati nomor 188.64/437/BPBD/2021 tentang PPKM.
Kini Lombok Utara masuk level 3 yang menetapkan tempat terpusat isolasi pada masing masing tingkatan.
“Untuk tingkat Kabupaten Lombok Utara, merencanakan RSUD sebagai tempat pelayanan terpusat. Bila ruangan tidak mencukupi, kami akan membangun ruangan darurat, begitu pula optimalisasi Puskesmas,” ujarnya.
Lanjut Pj Sekda, banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan isolasi terpusat, termasuk dengan pendanaan yang cukup besar. Pada sisi lain, perencanaan JPS bagi yang melaksanakan isolasi mandiri.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kapolres Lombok Utara, Kadis Kesehatan, serta diskusi dari peserta Rakor, dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.
wld
Liga Dusun E-sport Santong, Fasilitasi Penggemar E-sport
Liga dusun E-sport Santong ini atas inisiatif Karang Taruna guna mengobati kejenuhan pemuda maupun anak-anak di masa pandemi.
SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Turnamen E-Sport digelar Karang Taruna Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, mulai hari Kamis (05/08/21).
Turnamen ini untuk memfasilitasi minat pemuda maupun anak-anak dalam bidang olah raga E-sport, khususnya di Desa Santong.
Turnamen ini bertajuk “-sport” yang pada penyelenggaraannya menghadirkan tim dari setiap dusun yang ada di desa Santong, untuk bersaing memperebutkan gelar juara untuk dusun mereka.
Agenda turnamen E-sport tersebut diselenggarakan secara online atau setiap tim bermain dari rumah mereka masing-masing, guna menghindari kerumunan di masa perpanjangan PPKM saat pandemi.
Ketua Panitia Penyelenggara, Anwar Efendi menjelaskan, liga dusun E-sport Santong ini atas inisiatif Karang Taruna guna mengobati kejenuhan pemuda maupun anak-anak dimasa pandemi.
Agenda tersebut juga sebagai ajang untuk menggali potensi pemuda maupun anak-anak pada cabang olah raga E-sport yang nantinya akan dibina oleh karang taruna untuk berlaga pada tingkat yang lebih tinggi.
“Kami dari karang taruna ingin menggali potensi dari anak-anak maupun pemuda di desa Santong ini pada cabang olah raga E-sport, yang mendapatkan juara tentunya akan kita bina untuk bisa bertanding pada turnamen yang profesional.” kata efendy
Liga dusun E-sport Santong digelar mulai tanggal 5 Agustus hingga 16 agustus, sebagai puncak acara atau pembagian hadiah dan juga sekaligus memeriahkan hari kemerdekaan.
Antusiasme pemuda maupun anak-anak terbilang sangat tinggi dalam berpartisipasi pada agenda liga E-sport tersebut, terhitung masing-masing dusun di desa Santong mengirimkan sedikitnya dua tim untuk mewakili dusun mereka.
Turnamen E-sport saat ini sangat menjamur di kalangan dewasa maupun anak-anak, akan tetapi perlu adanya edukasi dalam bermain agar tidak mengganggu proses belajar bagi anak-anak. Karang taruna desa Santong memberikan himbauan sesuai aturan pada cabang olah raga E-sport dengan ketentuan bermain atau latihan maksimal tiga jam perhari.
“Edukasi tetap kami berikan agar para peminat cabang olah raga E-sport ini tetap memahami ketentuan dalam bermain, ketentuannya yaitu tiga jam perhari baik latihan maupun bermain.” kata Efendy
Liga dusun E-sport Santong yang diadakan oleh karang taruna diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet berkualitas khusus pada cabang olah raga E-sport agar nantinya dapat bertanding pada tingkat yang lebih profesional.
“Semoga nanti banyak atlet-atlet muda yang lahir dari desa Santong untuk mewakili kabupaten Lombok Utara pada pertandingan yang lebih profesional.” jelas Efendy. Han
Bupati Lombok Utara Tanam Pohon dan Lepas Bibit Ikan di Desa Samaguna
Kata bupati, ketika musim panas di beberapa empat mengalami kekeringan, karenanya penting melakukan penghiijauan untuk kepentingan daerah dan masyarakat
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 KLU dan HUT ke-76 RI, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyelenggarakan penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan di Dusun Pekatan Desa Sama Guna Tanjung (04/08/21).
Bupati menanam pohon
Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Lettu Muhadi, Ketua Umum Panitia HUT Evi Winarni MSi, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, unsur pimpinan OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.
Bupati Djohan menyampaikan, dalam rangka memperingati HUT KLU dan HUT RI dilakukan kegiatan sosial penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan.
Selain itu, perlu adanya penghijauan karena ketika musim panas di beberapa empat mengalami kekeringan. Penanaman pohon sangat penting untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
“Lombok Utara daerah subur, membutuhkan tangan dingin kita semua, baik pejabat dan masyarakat untuk menanam pohon. Kita menjaga kelestarian alam dan sumber mata air. Kita mulai suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Daerah memerlukan perhatian dan kesungguhan apapun posisi dan tugas kita. Mari kita bangun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” tutur bupati.
Ketua Umum Panitia HUT KLU dan RI, Evi Winarni Msi dalam pengantarnya menyampaikan, kegiatan rangkaian dari peringatan HUT KLU dan RI, diserahkan secara simbolis bibit pohon kepada camat yang selanjutnya akan diteruskan ke masing-masing desa.
Adapun bibit kayu berupa Bibit Mahoni, Nangka dan Bajur yang didukung oleh DLH KLU, sedangkan Bibit Mangga disediakan Dinas KPP KLU serta kegiatan pelepasan bibit ikan di Sungai Dam Pekatan.
Optimalisasi Pedapatan Asli Daerah dengan Strategi W-O
* Penulis Sarjono, S.I.Kom; Mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram
Refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD, dan berakibat menurunnya belanja daerah. Karena itu diperlukan strategi untuk optimalisasi PAD
OTONOMI diberikan kepada daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan implementasi otonomi dengan konsep money follow function (MFF), sebab salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.
Torehan sederhana ini penulis ketengahkan berangkat dari hasil evaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami penurunan, berdasarkan data terbaru (27 Juli 2021).
Salah satu faktor penyebabnya dipicu oleh pandemi Covid-19.
Adanya refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD. Efek domino penurunan PAD tersebut berakibat pula menurunnya belanja daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa di antara kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah adanya kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai sumber pendanaan di daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kewenangan diberikan semata-mata untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal di daerah.
Fakta empiris secara nasional, bahwa tahun 2020 (sebelum penyesuaian akibat pandemi), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah seluruh kabupaten di Indonesia rata-rata sebesar 12,81 %. Sementara sumber PAD terbesar di daerah berasal dari pajak daerah dengan kontribusi sebesar 71,64 %.
Dengan realita empiris ini perlu adanya langkah-langkah realistis untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber PAD dan penggalian sumber PAD baru.
Upaya yang perlu diambil dengan menempatkan prioritas utama strategi pengoptimalan pengelolaan PAD di Lombok Utara dengan Strategi W-O (weakness–opportunities): membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.
Dalam konteks pembenahan kelemahan pengelolaan PAD, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain.
Pertama, penguatan potensi PAD yang ditopang oleh gambaran jumlah dan volumenya sehingga bisa diestimasi (forecasting), untuk menentukan target dan pencapaian PAD yang optimal. Penguatan dapat ditempuh dengan mengidentifikasi secara menyeluruh atas sumber-sumber PAD, serta mengintensifkan koordinasi instansi penghasil PAD.
Kedua, peningkatan SDM dan kinerja aparatur. Kemampuan aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan PAD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peningkatan kemampuan ini dilakukan dengan mendorong aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas di bidangnya.
Ketiga, penguatan koordinasi internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait untuk memudahkan aktivitas pengelolaan PAD.
Keempat, penataan regulasi. Kegiatan pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi. Penataan regulasi dengan melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati.
Kelima, penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan.
Adapun pengoptimalan peluang dapat ditempuh dengan cara membidik potensi perekonomian yang dapat tumbuh, SDA yang ada, potensi penduduk, serta geliat pembangunan.
Adapun sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain;
Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian pada berbagai aspek mengharuskan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut dan dikelola secara efisien.
Dalam konteks Lombok Utara, hingga saat ini aspek pertanian yang tidak terkendala perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. PAD dari aspek pertanian bisa dioptimalkan, seiring pembangunan sarana prasarana penunjangnya.
Kedua, peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah. Sebagai daerah yang baru 13 tahun berotonomi, Lombok Utara memiliki kendala aksesibilitas, sehingga menghambat perolehan PAD.
Ada sejumlah potensi PAD yang dapat dikembangkan jika akses merata ke seluruh wilayah. Adapun langkah yang dapat diterapkan untuk penguatan konektivitas antara lain perbaikan sarana dan prasarana transportasi, serta mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi pada setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah.
Ketiga, peningkatan kualitas pengawasan, adalah faktor penting yang menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, mealui peningkatan kemampuan SDM di bidang pengawasan, penataan sistem administrasi, pelaporan, sistem informasi serta database yang akurat dan terintegrasi, serta mengefektifkan fungsi pengawasan internal.
Menggali Potensi Sumber Pajak Daerah
Setidaknya, ada tiga langkah yang mesti dilakukan untuk meningkatkan PAD pada era kenormalan baru maupun pada masa-masa mendatang.
Pertama, ekstensifikasi pendapatan, melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan baru dan penjaringan Wajib Pajak/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah dimestikan sebab penerimaan dari PDRD sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan dalam memungut pajak lain di luar pajak yang bersangkutan (UU Nomor 28 Tahun 2009).
Kedua, intensifikasi pendapatan, dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah dan optimalisasi penerimaan dari piutang. Di antara kunci mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah dan menggali potensi sumber pajak baru.
Validasi data pajak daerah dengan melakukan pengecekan di lapangan secara cermat dan bertahap untuk menemukan apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Adanya perubahan memerlukan penyesuaian basis data.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala, misalnya setiap lima tahun.
Hal ini ditempuh untuk menghindari tidak terlalu jauhnya rentang nilai NJOP dengan nilai pasar di satu sisi, dan menjaga kohesi harga NJOP agar tidak membebani masyarakat (jika penyesuaian NJOP dilakukan berkala tahunan) di sisi lain.
Demikian pula piutang pajak daerah, suatu permasalahan yang mesti diselesaikan karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, terutama data piutang PBB-P2.
Khusus piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa sebaiknya dihapus sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.
Ketiga, penguatan kelembagaan, kunci lain keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat ditempuh melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta modernisasi administrasi perpajakan daerah.
Upaya ini niscaya diambil sebab kendala yang dihadapi daerah selama ini masih minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya para penilai pajak dan juru sita.
Sementara modernisasi administrasi perpajakan daerah dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.
Pemungutan perpajakan juga dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah serta kerjasama dengan instansi terkait, misalnya BPN dan PPAT dalam sinergi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, Kejaksaan untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, dan Disnaker PMPTSP untuk perizinan dan integrasi sistem informasi.
Selain itu pula, inovasi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah juga menjadi kunci keberhasilan peningkatan PAD. Upaya lain yang tidak kalah strategis untuk meningkatkan PAD adalah mencari pendapatan lain selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), misalnya upaya optimalisasi BUMD dan aset-aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah.
Kemudian, pemetaan aset-aset daerah, mengingat masih adanya aset daerah yang dapat dikelola.
Walhasil, alternatif strategi prioritas utama upaya optimalisasi pengelolaan PAD di KLU dengan membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang. Optimis dapat meningkatkan PAD di tengah gempuran Pandemi Covid-19 dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah secara bertahap dapat dikurangi.
Semoga (*)
Tahun Ini HBK Pugar 50 RTLH di Lombok, Tahun Depan 300 RTLH
Program pemugaran 50 rumah tidak layak huni (RTLH) di P. Lombok yang dilakukan HBK di tahun ini akan mengurangi jumlah RTLH
MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) , tanggal 1 Agustus 2021 kemarin memulai program pemugaran 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Seribu Masjid.
Program ini merupakan wujud nyata kehadiran HBK di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19.
“Saya berharap program pemugaran RTLH di P. Lombok ini akan memberi kontribusi terhadap pengurangan rumah tidak layak huni,” kata HBK, Selasa (03/08/2021).
Dia mengatakan, banyak masyarakat di P. Lombok yang saat ini masih tinggal di rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni.
Terutama akibat bencana gempa besar beruntun yang melanda P. Lombok pada tahun 2018 lalu. Dalam banyak interaksi dengan masyarakat di seluruh P. Lombok, HBK mendapat aspirasi langsung dari masayrakat soal kondisi tempat tinggal mereka yang memprihatinkan tersebut.
“Inilah kenyataannya di lapangan. Masih banyak saudara-saudara dan keluarga besar kita yang menjadi korban gempa, namun masih belum tersentuh dengan bantuan,” kata pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, dirinya kemudian berinisiatif mencari program bantuan bedah rumah di Komisi V DPR RI.
Dia mengetahui kalau pemerintah sebetulnya memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya dikenal dengan program bedah rumah.
Program ini ada di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam realisasinya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Komisi V DPR RI untuk menyalurkan BSPS ini kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan rumah tinggal yang layak huni.
Namun begitu, ketika HBK berjuang mendapatkan program ini rupanya program PSBS ini hampir terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di TA 2020/2021.
Sebelumnya HBK telah mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang Kepala BNPB nya pada waktu itu, Letjen TNI Doni Monardo adalah teman sekelasnya saat menempuh pendidikan di Akmil Magelang.
Namun, rupanya, bantuan RTLH di BNPB juga telah terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di P. Lombok dan telah pula diserah-terimakan kepada masyarakat.
Resah dengan kondisi masyarakat P. Lombok yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni, HBK tidak menyerah.
Dia kemudian menggalang bantuan koleganya di Komisi V DPR RI agar ada bantuan bedah rumah yang bisa direalisasikan di tahun ini.
“Alhamdulillah, berkat do’a saudara-saudara dan keluarga besar kita di P. Lombok, akhirnya kami mendapatkan 50 paket program bedah rumah tersebut dari teman-teman di Komisi V DPR RI,” tuturnya.
Untuk TA 2020/2021 ini, HBK mengatakan, total ada 50 paket program bedah rumah yang akan disalurkan pihaknya di lima Kabupaten/Kota yang ada di P. Lombok. Diakui HBK, bahwa jumlah tersebut memang masih sangat jauh dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.
Namun, dia memastikan, untuk TA 2021/2022, sudah disiapkan sedikitnya 300 paket bantuan bedah rumah untuk masyarakat P. Lombok.
Saat ini, Tim HBK Peduli, tengah menginventarisir, mendata dan memastikan rumah-rumah yang tidak layak huni di wilayahnya masing-masing agar program bedah rumah ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Kita akan berikan progran BSPS ini kepada saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan,” imbuhnya.
Dia meyakini sepenuhnya, meskipun bantuan yang diberikan ini tidaklah seberapa, jauh dari kondisi ideal sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, tapi paling tidak program ini disebutnya telah mampu mendorong masyarakat berempati satu dengan yang lain.
Program ini ditegaskan HBK, akan menumbuhkan sikap kegotong-royongan yang merupakan warisan luhur dari nenek moyang kita yang hidup di bumi Indonesia.
“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak tetangga atau kerabat yang dengan sukarela ikut melibatkan diri dalam membantu pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni bagi mereka yang menjadi sasaran dari program ini. Dan ini sangat mengharukan,” kata politisi Partai Gerindra ini.
HBK pun mendorong Pemerintah Daerah juga masyarakat yang lain untuk mengambil peran serupa. Bersama-sama membantu mereka yang kurang beruntung, yang sampai saat ini belum mampu memiliki rumah yang layak huni.
Rasa Syukur Warga Penerima Bantuan
Sementara itu, Inaq Satirah, warga Karang Lebah, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, tak henti-hentinya mengucap rasa syukur manakala mendapati dirinya bakal mendapat bantuan program bedah rumah ini.
Dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada HBK. Perempuan 50 tahun ini mengatakan bahwa bantuan bedah rumah tersebut sangat berarti untuknya. Jika musim hujan tiba, rumah Inaq Satirah memang banyak kebocoran di mana-mana.
Boro-boro menyiapkan biaya untuk memperbaiki rumahnya yang bocor dimana-mana, perempuan yang bekerja sehari-harinya sebagai tukang pijit ini, hanya punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.
Itu pun jika dirinya beruntung, sebab terkadang pendapatannya malah tak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhannya, meski hanya sehari.
