Seminar Adat dan Budaya, Sambut Hari Jadi Desa Sesait
Acara seminar adat dan budaya yang diselenggarakan Karang Taruna merupakan bentuk silaturrahmi para tokoh adat dan budaya Desa Sesait
SESAIT.KAYANGAN.lombokjournal.com ~ Karang Taruna Desa Sesait menggelar acara seminar adat dan budaya Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, dengan tema “Melawan Lupa”.
Seminar tersebut berlokasi di Pondok Pesantren Al-ikhwan, di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, hari Jumat (20/08/21), yang dihadiri oleh para tokoh adat Desa Sesait.
Para tokoh adat itu secara historis memiliki peran dalam pembangunan dan pertumbuhan Desa Sesait. Tokoh yang menghadiri seminar tersebut antara lain, Penghulu Desa Sesait, Jintaka, mangku bumi Desa Sesait, dan tokoh-tokoh adat lainnya.
Agenda seminar adat dan budaya ini merupakan bentuk silaturrahmi para tokoh adat, Pemerintah Desa dan tokoh pemuda menyambut hari jadi Desa Sesait ke-126, yang tercatat pada tanggal 21 Agustus merupakan tanggal terbentuknya Desa Sesait.
Kepala Desa Sesait Susianto, M.Pd, memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar adat dan budaya Desa Sesait tersebut.
Ia menyampaikan apresiasinya kepada Karang Taruna Desa Sesait yang telah menginisiasi seminar adat dan budaya desa Sesait tersebut. Menurut Susianto selaku Kepala Desa Sesait menyampaikan, generasi muda sangat harus mendapatkan pengetahuan lebih terkait adat dan budaya yang ada khususnya di desa Sesait.
“Terima kasih kepada Karang Taruna Desa Sesait yang telah menggelar seminar adat dan budaya desa Sesait ini, acara seperti ini memang sangat diperlukan bagi generasi muda saat ini.” kata Susianto.
Seminar tersebut banyak dibahas perihal keberagaman adat dan budaya di Desa Sesait secara umum, kemudian sejarah berdirinya Desa Sesait juga tidak luput menjadi pembahasan yang pada kesempatan itu dipaparkan oleh H. Djekat selaku narasumber.
Desa Sesait terbentuk sejak masa pendudukan pemerintahan Hindia-Belanda menurut catatan pemerintah Desa Sesait.
Pada sesi diskusi, H. Djekat menyampaikan, sangat dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam mengartikan apa itu adat, tradisi, maupun budaya, terutama yang berkaitan dengan desa Sesait.
H.Djekat selaku narasumber menyampaikan, seluruh element masyarakat haruslah bisa menghargai setiap perbedaan dalam aspek adat, tradisi, maupun budaya yang ada di kabupaten Lombok Utara.
Menurut Djekat, menghargai keberagaman adalah hal yang utama yang perlu ditanamkan sebagai penunjang keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.
“Kita tidak bisa menyeragamkan adat bagi setiap orang, justru kita harus menjunjung tinggi keberagaman, karena itu yang tertera dalam undang-undang dasar.” kata Djekat
Han
PPI NTB Lantik Ketua dan Pengurus PPI KLU
Pelantikan pengurus Pita Putih Indonesia (PPI) Lombok Utara dengan melibatkan OPD terkait, diharapkan nantinya bersinergi dalam menurunkan Stunting di Lombok Utara
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua Pita Putih Indonesia (PPI) Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati, melantik Ketua dan Pengurus PPI KLU masa bakti 2021-2026 di Aula Kantor Bupati Lombok Utara (20/08/21).
Hadir pula Ketua PPI KLU, Hj Galuh Nurdiyah, Kepala Dinas DP2KBPMD KLU Drs H Kholidi MM, Jajaran Pengurus PPI NTB, PPI KLU, Anggota Forum Genre Lombok Utara beserta tamu undangan lainnya.
Ketua PPI Provinsi NTB Hj Niken Saptarini Widyawati menyatakan, PPI merupakan bagian dari Global White Alliance atau Aliansi Pita Putih yang terdiri dari 145 negara di dunia yang memiliki kepedulian pada tingginya angka kematian ibu dan bayi lahir.
Hingga saat ini, terdapat 22 perwakilan PPI Provinsi di Indonesia, NTB salah satunya.
Dalam perkembangannya PPI melibatkan berbagai latar belakang pengurus yang memiliki kepedulian keinginan dan kemampuan untuk berkontribusi menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan Stunting.
“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengikutsertakan PPI sebagai Ormas yang bertugas menuntaskan permasalahan stunting di beberapa daerah di Indonesia. PPI Provinsi NTB diberikan tugas untuk menangani Stunting di KLU. Saya merasa berkepentingan memastikan program kita ini lancar dan baik. Bersinergi dan bekerja sama dengan PPI KLU dalam penanganan stunting,” tuturnya.
Dijelaskannya, melihat tren kematian ibu di NTB sampai tahun 2019, terdapat sejumlah 97 kasus, sedangkan bayi dan balita berkisar 863 kasus, serta Stunting mencapai 7069 kasus yang bersumber dari informasi kesehatan 2019.
“Hal ini tantangan yang besar, semuanya ini kita hadapi secara bersama-sama. Pemerintah tak bisa melakukan sendiri, semua mesti bersinergi ini. Kini bukan saatnya bekerja berdasarkan egosentris lembaga, organisasi dan lainnya. Kita bersatu padu menyelesaikan permasalahan yang ada,” imbuhnya.
Dalam pada itu, Kadis DP2KBPMD Drs H Kholidi MM mengatakan dengan telah dilantiknya Pengurus PPI KLU menjadi tonggak membangun sinergi secara bersama-sama.
Meneguhkan komitmen dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Lombok Utara,” tandasnya.
“DP2KBPMD membangun sinergi dengan pihak lain. Mengupayakan penanganan stunting di Lombok Utara bisa menurun. Hingga kini angka Stunting relatif banyak pada 20 desa. Tingkat capaiannya berkisar 32,68 persen artinya prosentase balita stunting masih cukup tinggi,” urainya.
Dikatakannya, sinergi antar OPD dan stakeholder lain termasuk Forum Genre diharapkan angka pernikahan di bawah usia menurun.
“Semoga amanah ini, bisa kita laksanakan secara bersama sehingga kesehatan ibu dan anak termasuk remaja, serta penanganan Stunting berhasil di Lombok Utara,” harapnya.
Adapun Ketua PPI KLU Hj Galuh Nurdiyah menyampaikan adanya pelantikan dan terbentuknya Pengurus PPI KLU menjadi langkah awal peran aktif meningkatkan pola hidup sehat, bagi masyarakat Lombok Utara.
“Tugas yang kita emban ini akan menyadarkan kita, betapa pentingnya keikutsertaan kita merubah pola pikir masyarakat bahwa betapa berharganya hidup sehat,” tuturnya.
Diuraikannya, penanganan stunting mesti dimulai sejak 1000 hari. 270 hari berada pada masa kehamilan ibu, sedangkan 730 hari pada masa tumbuh-kembangnya. Bila tidak diperhatikan dengan baik, berakibat stunting. Oleh karennya, kesehatan ibu dan anak menjadi perlu diperhatikan.
Ketua PPI KLU menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya organisasi PPI di Lombok Utara dengan melibatkan OPD terkait yang nantinya bisa bersinergi dalam menurunkan Stunting di Lombok Utara melalui optimalisasi Posyandu Keluarga, Dasa Wisma, dan Forum Genre KLU.
“Wadah-wadah inilah yang kita harapkan dapat menggerakkan Posyandu. Selain kiprah TP PKK pada seluruh jenjang, begitu juga forum genre nantinya menjadi garda terdepan memotivasi masyarakat dengan kesadaran sendiri datang ke Posyandu,” jelasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi arahan kepada pengurus terkait percepatan penanganan penurunan Stunting di Lombok Utara.
Acara berlangsung lancar dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19, dilanjutkan dengan foto bersama.
wld
300 Tukik Dilepasliarkan Di Pantai Bangsal
Pelepasan 300 tukik itu merupakan kerjasama beberapa lembaga cinta lingkungan sebagai upaya konservasi penyu yang ditunjang keberadaan pantai Bangsal Pemenang
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebanyak 300 lebih tukik dilepasliarkan di pantai Bangsal Pamenang, Rabu (18/08/21). Kegiatan itu menandai peringatan Hari Lahir Kabupaten Lombok Utara dan Hari Kemerdekaan RI Ke 76.
Dan kegiatan itu merupakan kerja bareng Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pamenang, KLU, Persatuan Komunitas Tionghoa (INTI NTB), yang diwakili H. Rudi, Jaringan Media Siber (JMSI NTB), Boy Mashudi dan Sastro, Barasiaga Pamenang dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis – Sakir).
Selain pelepasan tukik, juga diserahkan sejumlah sembako dari INTI NTB kepada anak-anak panti asuhan yang ada di Pamenang, sebagai ujud kebersamaan di masa Covid 19 saat masyarakat mengalami himpitan ekonomi.
Kepala UPP Kelas II Pelabuhan Pemenang, Heru Supriyadi, SH.MH yang akrab disapa mas Heru ini mengatakan, Penyu sudah terancam punah.
Menurutnya, tugas dan kewajiban bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini yang ditunjang dengan pantai Bangsal Pemenang, yang merupakan dari kesatuan dab termasuk dalam kawasan konservasi perairan daerah KLU yang berpusat di Gili Terawangan.
“Pelepasliaran yang dilakukan bersama kelompok masyarakat sekitar, merupakan bentuk komitmen UPP Kelas II pemenang dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian penyu di habitat alaminya,” ungkap Mas Heru.
Ia mengungkapkan, semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 tahun 2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi.
Mas Heru menambahkan, untuk perlindungan dan pelestarian penyu di Indonesia, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran No. SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya
“Penyu sudah terancam punah, maka tugas dan kewajiban kita bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI AL, pihak Kepolisian, dan NGO, serta seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mengelola ekosistem pesisir dan laut,” katanya.
Hal senada dari Ketua Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL KLU) Jaharudin,S.Sos
“Penyu juga termasuk dalam daftar merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan masuk dalam apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),” katanya.
Jaharudin yang akrab di panggil Ang, menerangkan, tukik yang dilepasliarkan merupakan mutasi penangkaran salah seorang rekan sekampungnya (Muhidin) asal Dusun Lekok yaitu Pantai Sedayu Desa Gendang Kecamatan Gangga.
Menurut dia, selain melakukan pelepasliaran tukik, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan dan pelestarian penyu di sepanjang pantai di Kabupaten Lombok Utara ini, paparnya.
Ia berharap semua pihak untuk tetap menjaga kelestariannya, dan alhamdulillah di Pantai Sedayu Lekok telah ada masyarakat yang peduli disediakan hatchery di pos monitoring sebagai tempat relokasi telur penyu.
“Telur penyu yang berhasil menetas menjadi tukik, yang kemudian hari ini kita saksikan bersama melepasliarkan sekutar 300 san lebih tukik hasil penangkaran,” jelasnya.
Ke depan juga diharapkan di sepanjang Pantai KaBupaten Lombok Utara menjadi habitat peneluran penyu.
“Upaya perlindungan dan pelestarian penyu ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif jika belum ada kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat akan pentingnya peran penyu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Heru.
@ng
Bupati Lombok Utara Hadiri Peringatan HUT ke-76 RI
Selaku Inspektur Upacara, Bupati Djohan Sjamsu mengajak kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia
TANJUNG.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjadi Inspektur Upacara Pengibaran Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Lombok Utara, di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung KLU (17/08/21).
Bupati H. Djohan Sjamsu
Hadir pula mendampingi bupati, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwira Penghubung Lombok Utara Dandim 1606 Mataram Mayor Inf Jalal Shaleh, Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, unsur Kejaksaan Negeri Mataram Kasi Datum Bayu Novriandinata SH, Para Asisten, Para Staf Ahli, unsur
Pimpinan OPD, para Camat se-KLU, Tokoh Agama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Rangkaian upacara dikomandani oleh Danramil Kecamatan Bayan Kapten Akhmad Baidawi, diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, dan UUD 1945.
Bupati Djohan selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia sebagai momentum bersejarah yang patut disyukuri dan dijadikan semangat dan spirit kebangsaan membangun totalitas pengorbanan dan perjuangan.
“Diperlukan kesadaran komunal menangguhkan ego kesukuan, ego agama, ego ras, ego etnik, dan ego golongan untuk menyatukan Indonesia,” tuturnya.
Mengingat tema HUT ke-76 RI tahun 2021 Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dengan menanamkan nilai-nilai ketangguhan semangat pantang menyerah. Maju bersama untuk masa depan Indonesia lebih baik.
“Selain itu untuk menjadikan Indonesia Tangguh dibutuhkan disiplin aparatur disiplin kinerja disiplin keuangan dan disiplin pertanggungjawaban serta disiplin kinerja,” imbuhnya.
Situasi Covid di Lombok Utara saat ini, pertanggal 15 Agustus 2021 total kasus 503 jiwa, sembuh 432 meninggal 17 jiwa dan konfirmasi positif 34 jiwa.
“Pentingnya penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi memakai masker mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir menerapkan physical distancing (jaga jarak), menghindari kerumunan serta melakukan pola hidup bersih dan sehat,” tandasnya.
Rangkaian kegiatan selanjutnya, pelepasan 1000 burung merpati persembahan dari Persatuan Olah Raga Merpati Tanjung, yang dilanjutkan dengan mengikuti detik-detik proklamasi secara virtual di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.
Adapun Upacara Penurunan Bendera, dalam rangka HUT ke-76 RI, bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH.
Pada akhir acara dilakukan parade Paralayang menyambut HUT. Tampak bendera merah putih berkibar di angkasa dengan spanduk ucapan selamat HUT RI.
Parade Paralayang lepas landas di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung dengan lancar. Semua kegiatan berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
wld
Webinar “Ngobrol Bareng Legislator”, HBK Sapa Konstituennya di Lombok
HBK menggelar dua kali pertemuan webinar, tiap pertemuan dihadiri oleh 150 orang peserta/konsituen di Lombok
MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) bersilaturahmi dan berinteraksi dengan para konsituennya di Dapil NTB-2/P. Lombok melalui diskusi webinar, Kamis (12/08/2021).
Silaturahmi virtual ini menjadi cara HBK untuk bisa tetap hadir dan menyapa para konstituennya di tengah pembatasan ketat pertemuan fisik akibat pandemi Covid-19.
“Hari ini kita menggelar dua kali pertemuan webinar. Masing-masing dihadiri oleh 150 orang peserta,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut.
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang merupakan mitra kerjanya di Komisi 1, webinar ini mengangkat tema “Internet sebagai Sarana Edukasi Anak”.
Mereka yang hadir adalah para aktivis dan pegiat sosial, komunitas masyarakat, dan kaum milenial di P. Lombok.
Selain HBK, tampil sebagai narasumber lain adalah Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel A. Pangarepan dan Praktisi Media Teguh Setiawan Usis.
Mengemuka dalam webinar tersebut hasil penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyampaikan bahwa riset di pertengahan 2019, menemukan pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun.
Bahkan di Indonesia sekarang ini, anak-anak umur 5 hingga 9 tahun juga telah menggunakan internet, bahkan jumlahnya mencapai 25,6% dari keseluruhan sampel yang berada pada umur tersebut.
Di hadapan para peserta webinar, HBK menekankan bahwa anak adalah karunia Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sebab mereka adalah generasi penerus keluarga, investasi dunia akhirat, dan merupakan sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini jumlahnya mencapai sekitar 80 juta orang.
Antara lain, internet untuk kepentingan pendidikan. Internet juga memudahkan anak dalam menyusun kreativitas. Selain juga internet menjadi media hiburan untuk anak.
“Tapi disini, peran orang tua juga sangatlah penting khususnya dalam pengawasan, karena beberapa dampak negatif dari internet banyak mempengaruhi sikap mental dan kepribadian anak, dan yang sangat menonjol adalah tindak bullying dan pornoaksi,” kata politisi Partai Gerindra yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.
Banyak tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta webinar. Samsul Wardi dari Lombok Tengah misalnya. Dia menanyakan masih bebasnya pemakaian internet oleh anak-anak di bawah umur. Dia mempertanyakan mengapa hal tersebut tidak dibatasi saja.
Menjawab pertanyaan tersebut, HBK menekankan, di era industri 4.0 seperti saat ini, pembatasan internet bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Sebab, kita memang sudah hidup berdampingan dengan sinyal internet.
“Yang perlu dilakukan sebenarnya bukanlah pembatasan. Tapi lebih kepada program pengawasan karena seberapapun besarnya upaya kita membatasi internet ini, Ia akan selalu hadir dan punya cara untuk terus hadir di tengah-tengah kita lewat berbagai media,” katanya menekankan.
Dalam webinar ini, seluruh peserta mendapat apresiasi berupa dana pengganti pulsa, serta doorprize bagi para peserta yang aktif diskusi dan bertanya kepada para narasumber.
“Komisi 1 DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong mitra kerjanya yang dalam hal ini Kemkominfo RI agar terus mengedukasi dampak negatif dari internet, ancaman kejahatan cyber, dan mendorong literasi digital kepada masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.
Me
Merawat Generasi Penerus Bangsa
Kader HMI berperan merawat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan dengan progresif dan benar
MASDIYANTO, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Univ 45, kader HMI Komisariat UMMAT
MATARAM.lombokjournal.com ~ 17 Agustus 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai umur kemerdekaan yang ke 76 sejak di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah merdeka, ungkapan Bhineka Tunggal Ika menjadi tanda khusus bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki penduduk yang beranekaragam, kemudian bersatu dengan luar biasa hingga saat ini.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memiliki Kebhinekaan atau keanekaragaman, Tujuan HMI menjadi pemersatu dengan menjunjung tinggi asas kebangsaan dan keislaman. Hal itu dengan terang menegaskan, peran Kader HMI dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dengan progresif dan benar.
Itulah visi besar yang menjadi esensi penggerak setiap Kader HMI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Secara garis besar peran Kader HMI tersebut diawali dengan kesadaran diri sebagai Mahasiswa untuk menyongsong kemajuan berdasarkan asas kebangsaan dan keislaman. Dengan kesadaran tersebut, Kader HMI memiliki nasionalisme serta sikap dan karekter yang terpadu dan berlaku kedepan.
Kualitas Mahasiswa semacam itu berdampak kepada semakin besarnya kewajiban untuk merealisasikan nasionalisme dan perlikunya dilingkungan sekitar.
Pada kondisi Indonesia saat ini, minimal Mahasiswa melakukan filterisasi informasi untuk menjaga kondusifitas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kader HMI telah terbiasa menggapai informasi dengan referensi yang tepat. Selain itu juga kebiasaan-kebiasaan intelektual menjadi tindakan yang progresif dilakukan dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkup organisasi.
Kader HMI dengan keilmuan akademis, inovasi dan pengabdiannya di lingkungan kampus dan masyarakat merupakan cerminan generasi bangsa yang berderajat tinggi. Bukan hanya membentuk diri sendiri, ke depan kader HMI juga bertindak secara luas membentuk generasi yang ada di kalangan masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut Kader HMI harus mampu melihat dan mengkaji keadaan generasi penerus bangsa disekitarnya. Melakukan interaksi sosial secara terus-menerus untuk menumbuhkan nasionalisme dan membentuk perilaku yang baik.
Misi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kader HMI secara progresif dapat mengokohkan jiwa kebangsaan dan keislaman tidak hanya kepada Kader HMI, namun juga berdampak kepada generasi penerus bangsa dalam cakupan yang luas.
Itulah yang harus selalu digodok dengan baik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan HMI secara menyeluruh.
Peran yang dibawa sebagai Kader HMI tidak diemban hanya sebatas konsep atau teori, namun terlaksana dalam praktek kehidupan bernegara dan berbangsa. Keindonesiaan serta keislaman melekat pada diri masing-masing kader.
Pemahaman dirinya sebagai Mahasiswa yang ditanamkan melalui perkaderan, memberikan dorongan semangat untuk terus melakukan tugasnya sebagai supporting dan preasure serta menjadi agen perubahan bagi negara dan rakyat.
Dalam perjalanannya, kader-kader HMI memiliki caranya tersendiri untuk merealisasikan cintanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam konteks mempertinggi derajat rakyat Indonesia, Kader HMI menjalankan titah tersebut sebagai kebutuhan dalam perjuangan–perjuangannya untuk berkontribusi. Maka dari itu dalam mencapai tujuan yang pasti itu, kader HMI harus benar-benar menjadi output yang memiliki integritas dan kualitas akademis yang tinggi.
Salah satu peran Kader HMI yang telah dilaksanakan sejak pertama kali menjadi kader adalah menjaga kebhinekaan itu sendiri sebagai bentuk penyederhanaan miniatur negara indonesia yang plural.
Formulasi mencapai visi besar Kader HMI yang telah disebutkan diawal memang berjalan pada proses yang tiada henti dan berlanjut dari generasi ke generasi.
Tantangan pada masa pandemi sekarang ini dan kedepannya harus dihadapi dengan komitmen nasionalisme dan karakter perjuangan yang konkret, mulai dari diri pribadi untuk kemudian menjadi mahasiswa yang mampu menginspirasi. ***
Pemikat Empati atau Pemantik Konflik?
Para Juru Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Lombok Utara yang mestinya jadi pemikat empati pemilih, justru bisa menegasikan pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan
SARJONO; Penulis adalah Mahasiswa Magister KPI Pascasarjana UIN Mataram
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gurindam kompetisi pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada tiga belas desa 2021 di Lombok Utara, resmi ditabuh panitia pemilihan.
Riuh gemanya terdengar nyaring di antero zona elektoral desa bersangkutan. Musababnya, lelampahan para juru kampanye (jurkam), kerap memantik kontroversi.
Sontak, ragam cuitan pun kerap muncul dan tak jarang menuai pro kontra antar pendukung bakal calon. Kadang acap kontra produktif dengan realitas sosial keseharian masyarakat.
Tidak cukup berhenti di situ, saling sindir antar tim sukses bakal calon pun tak terelakkan terjadi dalam sirkuit memikat empati masyarakat. Misalnya sindiran dengan kalimat tanya “Bagaimana kabar rombongan sirkus?”
Pemilihan diksi ini seolah memantik konfirmasi dengan pesan kerap digelindingkan oleh pihak lain pada kesempatan yang berbeda.
Polemik tampaknya berlangsung tanpa bertepi, isu sampiran datang silih berganti, mengisi ruang-ruang publik bukan hanya tanpa narasi melainkan miskin visi misi, mirip “tong kosong nyaring bunyinya”.
Sikap para jurkam seperti ini berarti sedang menegasikan terwujudnya pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan.
Jika model kampanye seperti ini terus terorganisir, bukan tidak mungkin program-program unggulan yang ditawarkan oleh para calon akan tertutup awan pekat atraksi. Pada akhirnya, pemilih hanya mengingat sensasi, bukan substansinya.
Penulis merasa prihatin atas keadaan yang timbul sehingga perlu mengulasnya, sebab jika tidak ada aral melintang publik desa akan menempuh paparan pesan kampanye hampir 3 bulan lamanya. Waktu yang singkat bagi para calon, tetapi sangat menjemukan bagi para pemilih jika isinya hanya hujatan dan “recehan” keblinger.
Menurut Lilleker dan Negrine, 2000 (Firmanzah, 2008: 271), kampanye merupakan periode yang diberikan oleh panitia kepada semua kontestan, baik para suksesor maupun para calon. Tujuannya memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pemilihan.
Jika merujuk kepada tahapan kampanye calon, setidaknya kurang dari tiga bulan waktu yang tersedia. Saat kampanye merupakan kesempatan bagi kontestan untuk menanamkan pengaruh dan simpati pemilih agar dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.
Kesuksesan suatu calon dalam pilkades acapkali ditentukan oleh cara dan strategi yang ditempuh dalam memainkan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Kampanye adalah bagian kecil dari kampanye politik elektoral, maka kampanye Pilkades merupakan seluruh aktivitas politik yang fokus menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Adapun kampanye yang bersifat jangka panjang berikut dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik.
Bahasa Persuasif
Sebagaimana biasa, sebelum proses pemungutan suara tentu akan dilakukan kampanye-kampanye. Ketika masa kampanye tiba, para jurkam maupun calon itu sendiri akan menggunakan berbagai cara untuk menarik massa.
Salah satunya dengan kekuatan bahasa, maka saat itu pula peran bahasa penting untuk berkomunikasi.
Fungsi bahasa pada masa kampanye biasanya alat menyatakan ekspresi diri yang menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran seorang jurkam. Unsur pendorong ekspresi diri demi menarik perhatian orang lain, masyarakat yang hadir pada prinsipnya juga sedang berkampanye.
Akibat lebih jauh dari ekspresi diri, adalah munculnya komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri seseorang tidak diterima atau dipahami orang ataupun massa yang hadir.
Dalam lokus fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai kanalisasi perumusan ide-ide atau maksud para jurkam atau calon itu sendiri. Bahasa juga akan dimanfaatkan oleh mereka (calon) sebagai alat kontrol sosial untuk mempengaruhi tingkah laku atau tindak-tanduk orang lain.
Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt) atau tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi. Pun tingkah laku yang bersifat tertutup (covert) atau tingkah laku yang tak dapat diamati. Seorang calon pemimpin akan kehilangan wibawanya, jika bahasa yang dipergunakan saat berkampanye adalah bahasa yang kacau, tidak teratur dan tidak sistematis.
Untuk itu, para jurkam atau calon yang berkampanye hendaknya memiliki kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa lisan maupun secara tertulis, agar mereka yang mendengar atau diajak bicara dengan mudah memahami pesan yang disampaikan.
Bahasa atau teks yang dipergunakan hendaknya bahasa yang umum dipakai, tidak menyalahi norma-norma yang umum berlaku, serta bersifat persuasif atau mempengaruhi (persuadee).
Inti kampanye adalah membujuk dan mempengaruhi supaya mau bertindak, berbuat sesuai yang diinginkan oleh para jurkam atau calon yang berkampanye. Bahasa (teks persuasif) menjadi suatu hal yang mutlak dipersiapkan oleh tim pemenangan para calon yang akan berkampanye pada waktu yang ditentukan.
Mempengaruhi pendengar, materi kampanye perlu dilengkapi dengan fakta-fakta, data-data yang bersifat kuat, bukti-bukti yang meyakinkan pendengar, menghindari konflik agar kepercayaan pendengar tidak tergerus realitas. Maka, perlu menulis bahasa (persuasi) dengan bahasa yang sangat menarik.
Pada masa kampanye, masyarakat kerap mendengar suguhan bahasa yang menggunakan kata ajakan atau memberi saran rekomendasi seperti “ayo”, “pilihlah”, “sebaiknya”, “mari” dan lain-lain, sebagai ciri bahasa persuasif.
Penggunaan bahasa persuasif saja tidak menjamin seorang calon bisa memenangkan kontestasi pilkades di desa masing-masing ?
Banyak faktor yang turut menentukan, semisal: visi-misi calon, latar belakang kehidupan calon, karisma calon, kinerja tim sukses, dan amunisi (nisbi). Namun di lain sisi, diksi dan penggunaan bahasa secara cermat dan tepat, seturut pula menentukan kemenangan calon-calon yang bertarung di pilkades serentak mendatang.
Magnit bahasa (persuasif) andil mempengaruhi psikologi massa pemilih yang menjadi sasaran kontestan. Bisa dibayangkan jika calon tidak sanggup berbicara, atau bahasa pesannya hanya bersifat naratif dan normatif, maka massa yang hadir tidak akan banyak tersentuh dan terpengaruh.
Semoga para jurkam maupun kandidat yang bertarung mampu mengemas diksi kampanye yang memikat publik (pemilih). Sejarah akan membuktikan. ***
Posyandu Keluarga Berkualitas, Ukuran Status Kesehatan Baik
Wagub Ummi Rohmi tekankan pentingnya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi Posyandu Keluarga
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik atau ePPGM NTB progress entrynya mencapai 87,5 persen.
Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, salah satu ukuran kesehatan masyarakat ini akan baik jika didukung Posyandu Keluarga berkualitas.
“Penting untuk terus monitoring dan evaluasi. Kalau harus turun ke lapangan, lakukan,” tegas Wakil Gubernur saat rapat kerja dengan Dinas Kesehatan di Pendopo Wagub, Selasa (10/08/21).
Sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga harus tuntas seratus persen namun sejalan dengan kualitas.
“Itulah mengapa peran Posyandu Keluarga sangat penting karena bisa melakukan screening dan temuan kasus lebih awal mulai dari gizi, stunting sampai penyakit menular untuk catatan dan laporan,” jelas Fikri.
Dikes mengapresiasi strategi Wagub yang rajin turun ke lapangan sebagai bahan masukan perbaikan alur perbaikan Posyandu Keluarga.
Dikes juga merencanakan membuat Posyandu model yang kriterianya diusulkan sendiri oleh kabupaten/ kota.
Ke depan, akan ada penilaian strata dengan bintang satu sampai empat dalam hal alur pelayanan. Misalnya, jumlah kader tidak harus maksimal delapan sebagai standar pelayanan.
Dari 7.573 Posyandu, 5.493 diantaranya telah berstatus Posyandu Keluarga. Secara rata rata hampir semua kabupaten/ kota melampaui target limapuluh persen. Tinggal kota Mataram (40,6%) dan Loteng (40,36%).
“Kendalanya macam macam, sampai alasan terhenti karena PPKM tapi itulah tantangannya agar di masa pandemi indeks kesehatan tetap terjaga,” kata Fikri.
jm
Bupati Lombok Utara Pantau Apel Randis
Bupati Djohan Sjamsu mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH meninjau langsung pengecekan pada Apel Pemantauan Kendaraan Dinas (Randis) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung (10/08/21).
Hadir mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala BPKAD Sahabudin MSi serta unsur pimpinan OPD lainnya.
Kegiatan dimulai dengan pengecekan Randis baik sepeda motor maupun roda empat secara menyeluruh.
Bupati Djohan menyampaikan kepada awak media, kegiatan ini dalam rangka mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.
“Kondisi dari randis baik roda empat maupun roda dua, jika nanti Randis berlebihan, kita akan lakukan penarikan kemudian untuk proses selanjutnya dilelang. Jangan sampai kita memelihara kendaraan dalam situasi keuangan terbatas, tentu ini menjadi (beban) persoalan,” tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut Bupati Djohan, diharapkan kepada BPKAD untuk melakukan pengecekan secara langsung.
“Jika memang rusak dan masih bisa diperbaiki kita perbaiki. Jika tidak bisa, kita jual (pelelangan) agar tidak menjadi beban daerah, karena kita harus melakukan penghematan menghadapi kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini,” pungkasnya.
Hari pertama dilakukan pemantauan Randis pada 10 instansi. Berlanjut pada hari Kamis (12/8/2021) hingga Jum’at (13/8/2021), untuk instansi lainnya.
rar
Prokes NTB Harus Tetap Kencang, Ini Kata Danrem
Danrem 162 Wira Bhakti menekankan agar Kepala Daerah tetap menetapkan pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari 27 Provinsi PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali, Provinsi NTB merupakan provinsi terbaik ketiga dengan data paling sedikit kasus aktif Covid–19.
Hal ini disampaikan oleh Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti (Danrem 162/WB) Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengikuti rapat koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Umum (RRU) Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (09/08/21).
“Alhamdulillah, kita termasuk nomor 25 dalam artian yang paling jelek yang nomor paling atas, jadi kita terbaik ketiga. Hal ini membanggakan untuk kita semua. Ini yang disampaikan oleh Pak Luhut semalam,” kata Danrem.
Dalam keterangannya, Rizal mengatakan bahwa Provinsi NTB sedang dikepung oleh dua provinsi tetangga dengan tingkat kenaikan jumlah kasus aktif yang tinggi, yakni Bali dan NTT.
“Kalau kita tidak segera mengambil langkah-langkah progresif dan strategis maka kita akan segera seperti mereka. Saya himbau kepada kepala daerah intinya adalah protokol kesehatan harus tetap diterapkan,” tegas Danrem.
Selain itu, Komitmen Fokopimda mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa harus memiliki komitmen yang sama.
