Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data kemiskinan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat penting dilakukan.

Dengan data yang akurat dan tepat, dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial, kesehatan, ekonomi dan persoalan lainnya.

“Itulah betapa penting pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini,” tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menyampaikannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2021, Kamis (26/08/21) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan, serta menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

“Sehingga semua program yang digelontorkan pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ditekannya, agar dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar. Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga desa.

BACA JUGA: Tete Batu Siap Menangkan Best Tourism Vilage 2021

“Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia,” tegasnya.

Dikatakannya, apabila data ini valid, maka akan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen.

Untuk itu, harus diingatkan Kabupaten/Kota agar serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin yang masih ganda, meninggal dan tidak ada di tempat, sehingga benar-benar valid.

“Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ucapnya didampingi Asisten II dan kepala Bappeda NTB.

Untuk itu, ketika data valid dan akurat maka persoalan Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, JPS, BPJS maupun program-program lain akan menyasar penerima manfaat dan tepat sasaran.

“Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD mengeksekusi program-programnya,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Menurunkan angka kemiskinan

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan, dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan daerah diperlukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait.

BACA JUGA: Inisiasi Menyusui Dini, Perlu Dukungan Ayah dan Keluarga

“Vailidasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Iswandi.

Apalagi Peraturan Gubernur Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah dibuat. Ini penting karena akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Kadis Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, memaparkan tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan, yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Verifikasi dan validasi itu tergantung kesungguhan, keseriusan dan political will dari Bupati/Walikota se-NTB.

“Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas bagi mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya,” kata Ahsanul Khalik.

Diungkapkannya juga, bahwa lambat dan masih belum updatenya sebagian data di desa, akibat minimnya anggaran yang dialami pemerintah desa, sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan.

Namun ia mengaku, akan terus mendorong Kabupaten/Kota hingga desa untuk terus melakukan verifikasi dan validasi ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Setda Prov NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis Nakertrans, Karo Ekonomi, perwakilan BPJS dan sejumlah OPD terkait.

edy

Desa wisata Tete Batu merupakan salah satu desa wisata di Indonesia, yang akan mengikuti lomba Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village), bersama Yogyakarta dan desa dari Nusa Tenggara Timur (NTT)

LOTIM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang akan mewakili Indonesia dalam ajang lomba Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) yang diselenggarakan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).

Tiga desa wisata yang diusulkan mengikuti lomba di UNWTO, bersama dua desa wisata lainnya di Indonesia, yakni satu dari Yogyakarta dan satu lagi dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tete Batu punya kualifikasi untuk menang dalam pentas desa wisata karena keindahannya, kuliner, hingga sosial culture. Tete Batu memiliki kesempatan untuk memenangkan lomba,” tutur Bang Zul saat menemui Kepala Desa dan Pokdarwis Dusun Orong Grisak, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (27/08/21).

Bang Zul menuturkan, desa wisata Tete Batu sebagai alternatif wisata perayaan motor Superbike.

“Ada banyak Bungalow yang tersedia untuk menikmati suasana desa dengan tarif sangat terjangkau,” pungkas Bang Zul.

BACA JUGA: Penyu Tangkaran Dilepaskan di Pantai Nipah untuk Pelestarian

Selain itu, perlunya kolaborasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mempersiapkan diri menyambut perhelatan Internasional, Best Tourism Village dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) secara maksimal.

Kepala Desa Tete Batu, Sabli mengaku sangat bangga dan berterima kasih atas kontribusi yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Alhamdulillah, kami sangat merasa bangga dapat dikunjungi oleh pemimpin nomor satu di NTB. Dengan harapan semoga kami di desa dapat disupport banyak hal dibidang pariwisata agar dapat berkontribusi bagi kemajuan Lotim khususnya,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur, Yogi, menjelaskan bahwa Desa Tete Batu akan memulai konsep wisata flora dan fauna.

BACA JUGA: Bertemu Guru Semasa SMA, Gubernur NTB Tunduk dan Cium Tangan

“Kita punya flora dan fauna yang diminati dunia dan kita mencoba untuk mengemas wisata flora fauna di selatan Rinjani, dimulai dari Tete Batu termasuk jenis beragam tumbuh – tumbuhan seperti jenis – jenis pakis dan sebagainya. Sedangkan faunanya disini ada celepuk Rinjani, lutung, landak hutan, burung kaka tua dan lain sebagainya,” kata Yogi.

Ser

Untuk meningkatkan jumlah Inisiasi Menyusui Dini membutuhkan dukungan penuh dari Ayah, Keluarga, dan Lingkungan sekitarnya, agar pemberian ASI Ekslusif bisa dilakukan secara maksimal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, jumlah persentase bayi yang mendapatkankan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) selama tahun 2020 di NTB mencapai 90,867 bayi.

Jumlah tersebut terbilang meningkat dari tahun sebelumnya. Saat bencana Gempa mempengaruhi pemberian ASI ibu-ibu di NTB yang berada pada angka 20,3% di bawah rata-rata nasional.

“Namun, peningkatan tersebut bukan tanpa tantangan,” kata Hj. Niken Saptarini Widyawati, Ketua TP-PKK NTB.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara Webinar bertajuk “Peran Ayah dan Keluarga, Kunci Sukses dalam Pemberian ASI Ekslusif” yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi NTB pada Kamis (26/08/21).

BACA JUGA: Pelepasan Penyu Tangkaran  di Pantai Nipah untuk Pelestarian

Hj Niken menekankan, ibu menyusui tetap membutuhkan dukungan penuh dari Ayah, Keluarga, dan Lingkungan sekitarnya, terlebih di masa Pandemi Covid-19. Agar pemberian ASI Ekslusif bisa dilakukan secara maksimal.

“ASI bukan hanya tanggung jawab ibu tetapi juga tanggung jawab pemerintah, ayah, dan keluarga. Ayah harus mampu memberikan dukungan emosional dengan memberikan perhatian, mencintai, menyiapkan lingkungan yang baik bagi Ibu dan bayinya,” jelas Bunda Niken.

Sementara itu, dr. Nurhandini Ekadewi,  Asisten III Setda NTB, selaku salah satu pemateri dalam diskusi menjelaskan terkait pemberian ASI semasa Pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemberian ASI Ekslusif tetap harus dilakukan selama pandemi Covid-19.

Bahkan ibu penderita Covid-19 tetap dapat memberikan ASInya kepada bayi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat atau dengan cara memerah ASI.

Hal tersebut dijelaskan Eka dikarenakan belum ada bukti transmisi vertikal dari ibu ke janin, serta tidak ditemukan SARS-Cov-2 dalam ASI ibu yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Ibu yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat terus menyusui bayinya atau memerah asinya dengan penerapan protokol kesehatan yang benar-benar ketat,” tegas dr. Eka.

BACA JUGA: Bertemu Guru Semasa SMA, Gubernur NTB Tunduk dan Cium Tangan

Selain diisi dr. Eka, webinar tersebut juga menghadirkan beberapa pemateri lainnya, seperti Nia Umar ketua umum AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), Hj. Erica Zainul Majdi ketua TP PKK NTB 2013-2010,
Agus Rahmat H, co founder Ayah ASI.

nn

diskominfotikntb

Mewaspadai Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) harus dilakukan petani, sebab kalau tidak bisa menangani dan akan berahir dengan merugi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tembakau (SLPHT) menjadi salah satu hal terpenting dalam menjaga dari gangguan hama tembakau yang identik disebut Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Karena itu Evy Winarni, SP, M.SI, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara, berharap kepada peserta SLPHT benar-benar mengimplementasikan pelajaran dan ilmu yang diperoleh dari narasumber yang telah melatih baik teori maupun peraktek di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serangan OPT tembakau didominasi oleh hama ulat grayak (Spodoptera litura) dan Tobbaco Mosaic Virus (TMV).

Adapun hama dan penyakit lain yang menyerang tanaman tembakau di lahan tersebut di antaranya hama kutu daun, dan belalang, sedangkan penyakit yang menginfeksi tanaman tembakau penyakit bercak daun.

BACA JUGA: Penyu Tangkaran Dilepaskan di Pantai Nipah untuk Pelestarian

Gerakan pengendalian OPT merupakan upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hendaknya mengutamakan penggunaan bahan pengendali hayati, yang dilakukan secara massal dan dalam hamparan yang luas.

Jika petani kurang mengamati OPT, maka sudah barang tentu tidak bisa menangani dan akan berahir dengan merugi, sebab akan berdampak pada kualitas dan kuantitas.

“Ini yang penting menjadi perhatian kita saat bertani atau bercokol tanam,” kata Evi, Kamis (26/08/21)

Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Evi selalu mengingatkan bawahannya untu lebih inten, dan secara kontinyu melakukan pembinaan baik melalui rapat kerja kelompok maupun pada acara seperti sekarang ini.

“Patut kita syukur bahwa kondisi daerah kita sudah empat kali refocusing dan negara kita sedang dilanda Covid-19, namun cukai dari tembakau cukup besar untuk daerah kita KLU,” katanya.

Ia berharap petani untuk memperluas lahan menanam tembakau di masa mendatang.

Evi mengatakan, pihak DKPP KLU sudah melaksanakan SLPHT dan Insya Allah akan di lanjutkan pada bulan September tahun 2021, kata Evy di depan 7 kelompok tani yang mengikuti pelatihan, yang dipusatkan di sekretariat Kampung Coklat Senada Gangga.

Pengendalian OPT tembakau di Kelompok Tani Makmur Tani Cidadali dengan menggunakan teknologi terbaru, yaitu metabolit sekunder jamur Trichoderma sp. dan pestisida nabati ekstrak biji mimba.

Pengendalian dengan teknologi terbaru ini tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti terjadinya pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Karena umumnya bahan nabati tersebut cepat terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya namun banyak manfaatnya terhadap tanaman tembakau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan cukai hingga Juli 2021 telah mencapai Rp104,42 triliun.

BACA JUGA: Bertemu Guru Semasa SMA, Gubernur NTB Tunduk dan Cium Tangan 

“Cukai hasil tembakau sudah mencapai 58,27 persen dari targetnya Rp173,78 triliun, atau saat ini sudah mencapai Rp101,26 triliun,” jelas Evi.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, kenaikan tertinggi terjadi pada rokok sigaret kretek tangan (SKT) sebesar 10,6 persen secara tahunan, kata Evy Winarni katanya dalam Media Briefing, Kamis (26/8/2021).

@ng

Vaksinasi untuk ibu hamil jadi atensi Pemprov NTB, mengingat kasus positif Covid-19 yang menimpah ibu hamil cukup tinggi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB berupaya mempercepat penanganan vaksinasi Covid – 19 yang menyasar kepada Ibu hamil dan menyusui.

Hanya saja, kepercayaan ibu hamil untuk melakukan vaksinasi masih sangat minim. Diperlukan edukasi dari sektor tenaga kesehatan untuk dapat meyakinkan, ibu hamil dan menyusui boleh untuk melakukan vaksin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, dan menghimbau kepada tenaga kesehatan agar dapat seirama dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid -19.

“Agar dapat memberikan informasi dan keyakinan kepada masyarakat terkait vaksinasi terutama ibu hamil harus dimulai dari tenaga kesehatannya terlebih dahulu, dokter perawat bidan harus satu kata dalam memberikan informasi,” tegas Ummi Rohmi.

Hal itu diungkapannya saat menerima rombongan BKKBN NTB yang berlangsung di Pendopo Wagub NTB, Rabu (25/08/21).

BACA JUGA: Bunda Literasi NTB: Budaya Baca Harus Dimulai Sejak Dini

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM,. MARS menjelaskan, ibu hamil yang terpapar Covid – 19 data dari bulan Januari – Juli 2021 sebanyak 159 orang. Dan ibu bersalin sebanyak 79 orang, ibu nifas sebanyak 164 orang dan meninggal dunia sebanyak 18 orang.

“Ini menjadi antesi kita untuk dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil, yang sudah Dikes lakukan yakni telah dilakukannya pendataan ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi profesi,” pungkas Kadikes NTB.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Sama’an, M.Si.akan melakukan vaksinasi kepada keluarga, termasuk ibu hamil.

Target vaksinasi ibu hamil sebanyak 5.000 vaksin. Lokasi vaksinasi akan dilakukan di Kota Mataran dan Kabupaten Lombok Barat.

BACA JUGA: Tembakau Punya Potensi dan Prospek Besar di Lombok Utara

“Vaksinasi keluarga yang akan dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, kami menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke tempat pelayanan vaksin karena yang akan melakukan vaksinasi oleh bidan – bidan praktik yang telah dilatih,” tutur Makripuddin.

ser

Warga Pendua, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara menekuni kegiatan budidaya berbagai varietas anggur lokal maupun impor sejak tahun 2008

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bakti, (37) salah seorang warga Dusun Rebakong, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang memperlihatkan anggur hasil budidayanya.

Ia bersama orangtua sendiri dan adiknya mengamati perkembangan anggurnya di seputar halaman rumah tempat tinggal keluarganya.

Hal ini menjadi pusat perhatian warga sekitar di lingkungan tempat tinggalnya di dusun Rebakong, bahkan warga desa yang lain juga tertarik.

Tak jarang Bakti kedatangan tamu yang belum dikenal sama sekali dari luar Desa, Kecamatan  dan bahkan dari luar Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Tembakau Punya Potensi dan Prospek Besar di Lombok Utara

Bakti selain sebagai tenaga honor di Kantor Sekwan KLU, ia mengaku menekuni kegiatan budi daya anggur Lokal maupun impor berbagai varitas ini sejak tahun 2008, dan dengan keahliannya ia dikenal hingga ke pelosok dusun.

Bayangkan saja, di halaman rumah pinggir jalan raya terlihat jelas anggur sedang berbuah lebat yang cukup menarik perhatian pengguna jalan raya. Bakti juga menyediakan sejumlah bibit dalam polibek yang siap tanam sebagai dagangan.

Menariknya, bahkan anggur itu ada yang berbuah di Planterbek dengan ukutan setinggi sekitar 1 meter lebih. Jenis-jenis anggur impor yang bekualitas seperti vatietas Geotami Hitam kemerah-merahan; Trant, Nuzinadubobsky, Pin, Trans, Rizamat, Hallowin, Moondrop, AVATAR, Cr-v, Pakar, Nobel, Kuliah, Dosin, Sonidol, Jumbo Sedles dan berbagai jenis lainnya.

Sementara harga jual rata rata RP 200.000 hingga RP 3.000.000 yang sudah berbuah dengan ketinggian antara 40 Cm hingga 1,60 Cm.

Tanaman anggur yang berbuah lebat dengan daunnya yang merambat menghiasi halaman rumah Bakti hingga di pekarangan belakang. Tidak heran kalau ia sering kedatangan tamu dan pembeli untuk melihat secara langsung anggur yang sedang berbuah lebat.

Ia juga mengajak warga sekitar rumahnya untuk melakukan kegiatan urban farming atau penghijauan dengan menanam buah anggur di setiap pekarangan rumah.

BACA JUGA: Sinergi dan Kolaborasi KPID untuk Mmebangun NTB Gemilang

“Budidaya anggur untuk keindahan alam yakni sebuah sensasi, dengan pemandangan menyejukkan mata mrmandang di melihat buah anggur bergelantungan,” tuturnya saat ditemui, Rabu (25/08/21).

Untuk memberi edukasi kepada warganya tentang budidaya anggur, Bakti pun bergabung dengan petani anggur yang lain dengan tujuan untuk belajar tentang budidaya.

Selain itu, dia juga melakukan survai ke desa-desa lain di lima Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, yang lebih dulu budidaya anggur di tanah milik maupun pekarangan srndiri.

“Sebelum saya edukasi warga, terlebih dulu belajar ke komunitas anggur dan melakukan studi banding,” ujar Bakti.

Kemudian, ia berpikir untuk melestarikan lingkungan RT hingga ke semua dusun di Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

“Saya mengajak warga, tentu harus memberi contoh dulu dengan menanam anggur di halaman rumah saya. Jadi tidak asal mengajak, saya juga belajar pada komunintas anggur,” ungkap pria kelahiran Dusun Rebakong ini.

Gayung pun bersambut, banyak warga yang antusias untuk menanam anggur di rumahnya.

Apalagi menurutnya, selain untuk keindahan dan keasrian halaman rumah, budidaya anggur ini bisa menciptakan ekonomi kreatif. Misalnya, warga dapat menjual buah bibit anggur dan sebagainya.

“Alhamdulillah warga saya antusias karena mereka punya latar belakang suka dengan tanaman hias, dan memang dari beberapa titik rumah dari dulu itu sudah ada warga yang menanam anggur. Jadi, saya optimis warga saya akan mau diajak,” paparnya.

Saat ini, ada puluhan varian anggur baik lokal maupun impor, yang ditanam di lingkungan RT tempat tinggal Bakti.

Adapun masa tanam anggur hingga panen membutuhkan waktu sekitar 7 bulan.

“Idealnya karena bukan dari biji, tapi dari sistem stek atau okulasi antara 5-7 bulan itu idealnya anggur ini berbuah,” imbuhnya.

@ng

Tanaman tembakau mempunyai prospek yang baik di Lombok Utara, karena saat ini petani menampakkan kemajuan dalam bertani tanaman yang disebut ‘mutiara hijau’ itu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebutan ‘mutiara hijau’ tentang tembakau, mempunyai potensi dan prospek cukup besar di Lombok Utara.

Dan Kabupaten Lombok Utara akan menjadi salah satu daerah penghasil tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPPK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta sungguh-sungguh memberikan pelatihan Sekolah Lapang Penanggulangan Hama Tanaman Tembakau (SLPHT).

Dan diharapkan, SLPHT diberikan secara luas dan kontinyu kepada petani tembakau di Kabupaten Lombok Utata yang semakin menampakkan kemajuan bertani tembakau saat ini.

BACA JUGA: Varietas Anggur Bermacam-macam Tumbuh Subur di Desa Pendua

Harapan itu disampaikan salah seorang perwakilan peserta pelatihan, Moh. Ra’ub, saat  acara penutupan SLPHT yang sudah berlangsung selama delapan kali pertemuan, Rabu (25/08/21).

Peatihan itu dipusatkan di Dusun Sentul, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Potensi tembakau di kabupaten Lombok Utara saat ini meski baru pada lahan 150 hektare di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.

Namun data tersebut belum termasuk tiga Kecamatan lainnya seperti Gangga, Tanjung dan Pamenang. Selama ini, Kabupaten Lombok Utara selain dikenal sebagai pariwisata, lebih dikenal dengan tanaman perkebunan berupa Kopi, Mete, Coklat, Cengkeh, Panili dan umbi-umbian seperti Porang sejenisnya serta pisang.

Tapi saat ini, petani juga sedang menunjukkan geliatnya tanam tembakau dengan kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain di NTB.

“Jangan heran kalau kami mengharapkan Pemerintah Daerah sungguh sunggu membantu petani baik menyangkut SLPHT maupun ketersediaan pupuk dan obat obatan,” harap Moh Ra’ub saat acara penutupan.

BACA JUGA: Literasi Masyarakat Meningkat Jika Pustakawan Berkualitas

Tanaman tembakau sangat rentan terhadap situasi dan kondisi yang buruk. Misalnya terjadi anomali iklim dan adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tembakau.

Dengan adanya OPT tembakau yang lepas dari pantauan petani, akan berdampak terjadinya serangan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar.

Tindak lanjut SLPHT

Menanggapi harapan peserta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Plt Kabid Perkebunan, Sugiartadi, SP, mengatakan akan ada tindak lanjut SLPHT.

“Saya tidak berjanji, namun Insya Allah di tahun 2021 ini akan dilakukan tindak lanjut SLPHT di lima kelompok lagi,” kata Sugiartadi.

Berkaitan dengan perhatian pemerintah terkait pupuk, obat obatan dan lain sebagainya itu, hal itu akan dipenuhi pemerintah melalui OPD leading sektor akan mengupayakan.

“Tentu asal didukung oleh petani dengan memperluas areal tanam serta memperbanyak lagi kelompok kelompok untuk menanam tembakau,” ujarnya.

Terkat permasalahan OPT, menurutnya sangat dibutuhkan suatu pembinaan dan pelatihan bagi petani tembakau untuk mengantisipasi serangan OPT tersebut.

Berbekal kebutuhan petani akan pengetahuan tentang OPT tanaman tembakau, maka Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tembakau.

Pelaksanaanya melalui Program Peningkatan Kualitas bahan Baku Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Tembakau Tahun 2021, terang Sugiartadi, SP, selaku Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural, Dinas Kertanian Pangan dan Pertanian KLU.

Senada dengan Moh. Ayusi, selaku Ketua Panitia SLPHT yang sekaligus Kasi Perbenihan dan Penyelamanan pembibitan. Ia menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam bulan Nopember tahun 2021 ini akan merealisasikan anggaran yang lebih besar dari sekarang.

“Khususya untuk pelaksanaan kegiatan SLPHT sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah kita lalui selama delapan hari ini,” ungkap Sugiartadi.

Termasuk jumlah peserta pun lebih banyak dari yang sekarang, lanjutnya.

Sementara itu, Moh. Ayusi menegaskan kembali penyampaian Kabid Perkebunan Sugiartadi, bahwa petani harus sungguh sungguh pula untuk memperluas areal tanaman tembakau dari luasan yang sekarang ini.

Sehingga pemerintah juga tidak ragu memberikan pembinaan dan bantuan anggaran kegiatan, tegasnya.

Petani diharapkan proaktif serta berinovasi, dan jangan hanya mendengarkan saja tapi juga melihat dan melakukan inovasi inovasi, baik teori maupun teknik-tehnik merawat hingga panen dan membangun kemitraan dengan pihak pasar.

Dalam pelatihan kali ini, dipraktikkan konsep pembelajaran orang dewasa, yaitu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, terjadinya multi komunikasi.

Peran serta warga belajar diutamakan, pendapat harus dihormati, dan membangkitkan motivasi yang berasal materi yang disampaikan,termasuk nara sumber secara keseluruhan.

Sedangkan proses budidaya sampai dengan pasca panen yang tidak terlepas dari cara pengendalian hama terpadu (PHT).

@ng

Menjadi Juru Bicara Kepala Daerah sekaligus Pemerintah Daerah, yang menangani bagian kehumasan, harus menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ MEMBATIH dialektika informasi dalam dinamika pemerintahan mengkatalis pentingnya keberadaan seorang juru bicara Kepala Daerah guna menopang keberlangsungan siklus pemerintahan daerah.

Betapa tidak, cepatnya arus informasi yang beredar tanpa filter perlu nara hubung untuk menjembatani narasi tunggal pemerintah, melalui aktivitas komunikasi dan informasi publik terkait program pembangunan serta kebijakan kepala daerah. Tujuannya sampai utuh kepada publik, sehingga tidak terpahami parsial.

Kehadiran juru bicara (spoken person) di tubuh pemerintahan daerah pun menjadi kebutuhan yang strategis.

Pihak yang diberi otoritas penuh untuk memastikan kebijakan, program kerja dan aktivitas Kepala Daerah dapat diterima secara holistik. Menjamin program pembangunan dapat berlangsung dengan baik.

BACA JUGA: Mutasi Pejabat Lombok Utara Awal September 2021

Urgennya kehadiran juru bicara diatur secara khusus dalam Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 480/3503/SJ tentang penunjukan juru bicara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kehadiran juru bicara diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan informasi masyarakat di samping memberi masukan terkait pembenahan kondisi daerah.

Di antara tugas juru bicara adalah menyampaikan setiap informasi terkait kegiatan Kepala Daerah (khusus) dan Pemerintah Daerah (umum), melalui jasa media massa dengan mengonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan daerah.

Informasi yang disampaikan juru bicara harus bersumber dari reportase yang disusun dengan data pendukung yang lengkap, akurat dan terpercaya.

Berwenang menghimpun beragam masukan (informasi dan data-data) yang diperlukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk di dalamnya dapat mendampingi dirinya wawancara dan konferensi pers.

Atau dapat pula mewakili pribadinya dalam aktivitas penyampaian informasi kepada masyarakat selingkungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atau hal lain dalam koridor tugas dinas.

Juru bicara pun berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menentukan materi siaran pers maupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang memerlukan klarifikasi.

Dapat menjamin porsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang lebih komprehensif serta memastikan setiap informasi pembangunan daerah bisa tersampaikan dengan baik dan menyejukkan publik.

Setali tiga uang, juru bicara dapat ditunjuk dari aparatur sipil negara (ASN) ataupun non ASN (unsur profesional). Sebab, tidak ada aturan baku yang mengatur secara pasti juru bicara harus dari kalangan ASN.

Perlunya Kepala Daerah menunjuk juru bicara sehubungan dengan implementasi dari tugas-tugas informasi publik dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

Pertama, perlu upaya mendorong terciptanya relasi yang harmonis antara satuan pemerintahan, baik dalam hubungan vertikal antara pemerintah dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Relasi horisontal antara Pemerintah Daerah dalam mengelola komunikasi publik, sekaligus menyinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan daerah pada kanal media massa.

Kedua, perlu dukungan anggaran berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 guna meningkatkan sarana dan prasarana di bidang kehumasan dan pengelolaan informasi publik. Serta program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur kehumasan dan pengelola informasi di lingkungan pemerintah daerah. ***

Mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara segera dilakukan untuk segera menangani turunnya APBD dan semangat berkreasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH menegaskan, mutasi dan rotasi pejabat di Kabupaten Lombok Utara harus dan segera di awal bulan September minggu pertama tahun 2021.

Hal itu dikatakan bupati menjawab pertanyaan wartawan usai launching Desa Sejahtera Astra, di Aula Kantor Bupati Lombok Utata, Senin (23/08/21).

“Kita sudah banyak memberikan saran dan motivasi serta seruan baik lewat pertemuan pertemuan disamping melalui publikasi,” lanjutnya.

Namun seperti apa kerja organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini bisa dilihat dan rasakan bersama, tambahnya.

BACA JUGA: Sulis LIDA Raih Juara 2, Persembahan untuk NTB dan Pendukung

“Demikian halnya kesempatan untuk berkreasi bagaimana menangani kekurangan akibat APBD yang turun drastis yang seharusnya menambah semangat kita untuk berbuat, berkreasi lebih baik lagi. Kenyataannya, malah semakin tidur,” tukas H Djohan.

Meski demikian dikatakan bupati, mutasi pejabat mengikuti pansel, tambahnya

Sebelumnya, Bupati Djohan Syamsu, SH mengatakan, pihak Pemda wajib mendukung program petani porang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan perguruan tinggi Universitas Mataram. Khususnya dalam  pengembangan maupun pemasaran hasilnya.

Menurutnya, mengenai pemasaran porang itu tidak perlu di khawatirkan, karena melibatkan pengusaha yang sudah cukup berpengalaman mengenai pemasaran.

Harapan Bupati kepada Kepala Desa agar lebih inten baik dalam memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok tani maupun pengawasan.

Hal itu sebagai dorongan moral dalam meningkatkan sumberdaya serta ekonomi masyarakat petani porang, maupun komoditi lainnya.

Menyinggung momen besar pelaksanaan World Superbike di bulan November dan MotoGPP tahun 2022 di Mandalika, bupati berharap kecipratan wisatawan yang bakal berkunjung ke Lombok NTB.

Karena jumlah wisatawan yang datang diperkirakan mencapai puluhan ribu. Tentu membutuhkan akomodasi, sarana prasarana yang banyak, ungkapnya.

Kebutuhan akan penginapan, restauran dan sarana teransportasi untuk antar jemput tidak sedikit, belum lagi untuk teransportasi ke obyek-obyek wisata di Lombok Utara.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Launching Desa Sejahtera Astra di Gangga

“Karena itu pelaku pariwisata di Lombok Utara diharapkan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan wisatawan mulai dari sekarang,” kata bupati.

@ng

Dengan optimalisasi NTB Satu Data dan edukasi dan sosialisasi yang masif, penyelesaian masalah pernikahan anak dan stunting juga dapat dilakukan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada masalah kesehatan dan sosial ekonomi, juga berdampak terhadap angka pernikahan anak di Provinsi NTB.

Dibutuhkan kerjasama ekstra dari berbagai pihak, optimalisasi penggunaan aplikasi NTB Satu Data dan SIP Posyandu sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid.

Agar penanganan berbagai masalah, seperti pernikahan anak dan stunting dapat diselesaikan dengan efisien dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd, saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional dengan tema “Pernikahan Dini Bukan Solusi yang Tepat di Masa Pandemi” merupakan Rangkaian Kegiatan dari UNRAM MIRACLE WOMEN, di Pendopo Wagub, Minggu (22/08/21).

“Melalui NTB Satu Data dan SIP Posyandu, data valid bisa kita dapatkan sehingga pemetaan dan penanganan masalah bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi menambahkan, selain dengan data yang valid, penyelesaian masalah pernikahan anak dan stunting juga dapat dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi yang masif.

BACA JUGA: Menjaga Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Merupakan PR Besar

Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat dilakukan di setiap dusun melalui Posyandu Keluarga yang saat ini semakin menjamur baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa.

Selain Posyandu Keluarga, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong terbentuknya aplikasi NTB Satu Data di kabupaten/Kota di NTB.

Begitu juga dengan pembentukan shelter perlindungan anak, terus didorong 100% agar Kabupaten dan Kota se-NTB memilikinya.

Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati menambahkan, sosialisasi dan edukasi di setiap dusun melalui Posyandu Keluarga tersebut harus dikawal oleh para mahasiswa yang merupakan agent of change.

Mahasiswa dapat hadir tak hanya memberikan sosialisasi atau edukasi se arah saja, melainkan mengajak masyarakat berdiskusi tentang dampak buruk pernikahan anak.

Agar mindset baru masyarakat bisa terbentuk.

BACA JUGA: Mandalika Go Green, Masyarakat Antusias Ikuti Vaksinasi

“Mahasiswa harus turut membantu kegiatan sosialisasi dan diskusi untuk merubah mindset masyarakat terkait pernikahan anak. Tak cukup dengan sosialisasi, tetapi juga dengan diskusi,” tandasnya.

diskominfotikntb