Bupati Pathun yang kini akan melakukan mutasi di jajaran birokrasinya diharapkan tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintahan Pathul Nursiah di  Lombok Tengah sedang memasuki tahap penguatan struktur birokrasi.

Menurut Bupati Pathul, penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.

Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja ke depan tentu membutuhkan SDM yang dianggap cakap untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.

Mencermari mutasi yang sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi atau popuer disapa Ahmad SH mengingatkan, agar Bupati dan Wakil Bupati tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.

Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Ahmad.

Pemerintahan ini masa menjabatnya pendek, sehingga membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid.

“Pathul Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis, tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).

Ahmad menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini sangat pokok untuk dimiliki pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.

Karena itu, kemampuan atau keahlian di bidangnya sangat dibutuhkan. Ini sangat mendasar sekali.

“Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.

Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.

Ahmad berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik.

Dan tak kalah pentingnya yaitu integritas, orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.

“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.” ujar Ahmad.

Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.

Me

Tengah malam, Sekda NTB membaca direktif Bang Zul melalui WAG, agar bikin Rapat Kordinasi OPD. Bagi pejabat eselon 2 dan 3 di tiap OPD wajib punya akun Fb, Instagram dan Twitter, dan 1 x 24 jam wajib merespon keluhan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selasa pagi – 14 September 2021, bisa jadi jantung Kepala OPD Pemprop NTB berdegub lebih kencang dari biasanya. Ketika membuka WA Group Forum OPD.

Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc yang akrab disapa Bang Zul, tengah malam pukul 23.37 wita, masih kerja blusukan di seputaran KEK Mandalika. Inspeksi lapangan malam hari bersama komandan TNI dan Polri.

Bisa jadi saat itu Kepala OPD dan juga Sekdanya mungkin sudah banyak yang tertidur atau setidaknya baru naik keperaduan.

Namun, bukan tidur nya Kepala OPD dan Sekda di saat Bang Zul masih melek yg jadi masalah. Banyak yang sudah paham, Bang Zul terbiasa begadang. Terbiasa blusukan malam. Juga betah hingga tengah malam menerima curhatan warga. Baik yang datang sillaturrahmi ke pendopo maupun yang mencuit melalui medsos : Facebook (Fb), Instagram (ig) maupun Twitter (Twt).

Semua cuitan terkait layanan publik disimak dan direspon. Bang Zul seakan bekerja 24 jam lewat ujung jari jemarinya yang menari membangun narasi.

Lalu apa masalahnya? Yang membuat Sekda dan Kepala OPD sedikit berdebar adalah direktif Bang Zul di WAG tengah malam itu. Pak sekda, bikin Rapat Kordinasi OPD. Setiap OPD, eselon 2 dan 3 nya harus punya akun Fb, Instagram dan Twitter. 1 x 24 jam pertanyaan atau keluhan masyarakat tidak dijawab jabatannya hilang.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Membaca direktif lewat pesan WAG itu, spontan saya membayangkan 3 hal. Pertama, ini zaman memang sudah serba IT. Di era industri 4.0 ini industri digital berkembang pesat. Gaya dan tuntutan kerja sudah serba elektronik dan penggunaan sIstem tehnologi informasi menjadi keniscayaan. Paperless, Work from Home ( WfH ), Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah, efektif disampaikan lewat medsos.

Rakyat pun lewat medsos seakan bebas berkeluh kesah tentang kualitas dan kuantitas layanan publik yang diterimanya. Kualitas layanan publik dapat dicermati dari konten pemberitaan medsos seperti di Fb itu.

Fb menjadi penting dan bermanfaat bila digunakan dengan baik.

Karenanya, pada saat diadakan seleksi pengisian JPT Pratama posisi Staff Ahli Gubernur NTB, sebagai anggota pansel saya selalu menanyakan ke peserta pansel apakah saudara memiliki akun dan aktif di FB, Ig dan Twt ?

Ini penting ditanyakan mengingat Bang Zul sangat aktif di Fb dan Staff Ahli Gubernur sebagai penasehat gubernur tentu harus ikut aktif mengawal dinamika yang terjadi di Fb.

Ada peserta pansel calon Staff Ahli Gubernur NTB yang dengan jujur mengakui tidak bisa dan tidak pernah berkomunikasi lewat Fb. Namun, bila nanti saya ditaqdirkan lulus sebagai Staff Ahli Gubernur NTB berikan saya waktu 1 minggu untuk belajar Fb, katanya diplomatis.

Alhamdulillah kebetulan peserta seleksi tersebut lulus dan kini sudah sangat piawai berselancar di dunia maya.

ASN apalagi pejabat eksekutif, kini mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka harus rajin dan ramah medsos dalam mendukung sukses pelaksanaan tugasnya.

Kedua, ASN khususnya Kepala OPD harus lebih peduli dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Kalau dalam 1 x 24 jam aduan masyarakat tidak direspon dengan baik, jabatan bisa hilang.

Bang Zul mendapat banyak informasi tentang kesusahan dan kesulitan rakyatnya dari Fb.

Ada rakyat yang hidupnya susah, tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya karena tertutup tembok tetangganya. Banyak berita anak-anak, ibu-ibu, orang tua jompo menderita suatu penyakit ganas. Namun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ada warga yang kesulitan bahan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Berita yang muncul di Fb itu menjadi referensi Bang Zul untuk memerintahkan Kepala OPD terkait segera action (gercep alias gerak cepat) berikan bantuan dan selesaikan masalahnya.

Informasi yang muncul di Fb ini sering kali hadir lebih cepat dari laporan dan telaah staff yang demikian hierarkhis. Langkah ini cukup efektif untuk segera atasi masalah di lapangan dengan cepat, tepat dan dalam skala yang luas.

Memang cara Bang Zul ini, kadang membuat Kepala OPD pontang panting. Jatuh bangun dan mungkin terasa capek dalam laksanakan perintah.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Namun, Mengutip pesan Gubernur Jawa Tengah – Ganjar Pranowo, aparat tidak boleh capek. Petugas tidak boleh capek. Birokrat tidak boleh capek. Suka tidak suka, pejabat harus hadir layani rakyat. Itulah juga cara Bang Zul merespon kesulitan dan kesusahan rakyatnya.

Ketiga, Kepala OPD harus bekerja dengan kinerja yang tinggi. Perintah agar eselon 2 dan 3 aktif di fb, ig dan twt, seakan warning bahwa pejabat harus siap kerja 24 jam sehari. 7 hari seminggu memonitor aneka kesulitan dan kesusahan rakyat melalui medsos masing-masing.

Kini dan ke depan seorang Pejabat publik dituntut harus mau dan mampu kerja keras dengan kinerja yang memuaskan.

Kerja keras dan cerdas dengan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Itu jauh lebih penting maknanya dari sekedar penghargaan terhadap sebuah dokumen penilaian kinerja aparat.

Pada saat memberikan arahan waktu penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Bang Zul menyebutkan bahwa meraih predikat A dalam penilaian SAKIP bisa jadi itu penting.

Tapi jauh dari sekedar dokumen, penilaian kinerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kiranya itu menjadi jauh lebih penting.

Saat ini Pemprov NTB memang sedang berjuang meningkatkan nilai SAKIP nya dari nilai B (68,53 : 2020) menjadi nilai A, atau minimal BB ( 70,05 : 2019 ).

Bila nilai A mampu diraih, akan menjadi kado indah menyongsong 19 September 2021 – peringatan 3 tahun perkhidmatan Duo Doktor (Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc – Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd).

Selamat dan Sukses berkhidmat menuju NTB Gemilang.

Wassalam.

Vaksinasi dosis kedua digelar MI6, ini merupakan komitmen memastikan yang telah ikut vaksinasi pertama tanggal 18 Agustus lalu, mendapatkan suntikan vaksin secara lengkap

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga kajian sosial dan politik Mi6 menggelar vaksinasi masal gratis untuk suntikan kedua, Rabu (15/09/21) di Coffee Shop Tuwa Kawa, Mataram.

Vaksinasi suntikan kedua diikuti lebih dari 100 orang. Mereka yang hadir datang dari beragam profesi.

Antara lain sejumlah pejabat pemerintah, para aktivis, dan juga para jurnalis. Vaksin dilayani vaksinator dari RSUD Provinsi NTB.

“Vaksinasi suntikan kedua ini menjadi komitmen kami untuk memastikan teman-teman yang telah ikut vaksinasi masal Mi6 18 Agustus lalu, mendapatkan suntikan vaksin secara lengkap,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto di sela vaksinasi.

Menurutnya, Mi6 ingin memberi kontribusi terhadap berbagai upaya pemerintah untuk memastikan NTB dapat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

Terlebih vaksinasi menjadi syarat utama menyusul posisi NTB sebagai tuan rumah ajang balap motor internasional WSBK pada November tahun ini, dan MotoGP tahun depan.

Suntikan vaksin lengkap, kata Didu, sapaan akrab Bambang Mei, akan menjadikan imunitas tubuh juga semakin membaik dan tentu akan berkontribusi terhadap pencapain kekebalan komunitas masyarakat dari Covid-19.

BACA JUGA: PON Bukan Tuuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Vaksinasi dimulai pukul 09.00 Wita. Semenjak pagi, mereka yang telah menerima suntikan dosis pertama 18 Agustus lalu sudah berdatangan ke lokasi vaksinasi.

Namun begitu, rupanya yang datang kali ini tidak hanya mereka yang sudah menerima suntikan dosis pertama saja. Sebab, sejumlah warga yang belum pernah menerima suntikan vaksin Covid-19 juga datang untuk mendaftar.

“Alhamdulillah, seluruhnya terlayani. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat NTB terhadap pentingnya vaksinasi sudah kian meningkat,” kata Didu.

Penyuntikan vaksin terus dilayani hingga pukul 14.00 Wita. Menurut Sekretaris Mi6 Lalu Athari Fathullah, khusus bagi warga yang baru menerima suntikan vaksin dosis pertama kemarin, masing-masing sudah mendapat pemberitahuan untuk mendaftar vaksinasi kedua secara mandiri di RSUD Provinsi NTB.

“Vaksinasi kedua untuk mereka akan dilakukan pada awal Oktober di RSUD Provinsi NTB,” kata Athar.

Dia mengatakan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada RSUP NTB untuk dukungan vaksinasi masal ini.

Termasuk juga kepada owner Coffe Shop Tuwa Kawa, yang telah menyiapkan tempat, sehingga proses vaksinasi bisa berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan.

“Mi6 senang bisa turut berkontribusi terhadap terus meningkatnya capaian vaksinasi di NTB,” kata Athari menekankan.

Hingga kemarin, capaian vaksinasi NTB memang masih lebih rendah di bawah capaian vaksinasi secara nasional. Total baru 872.665 orang warga NTB yang telah menerima vaksinasi dosis pertama.

BACA JUGA: Kunker Wantannas, Puji KLU Dalam Penanganan Gempa Bumi

Jumlah tersebut setara 22,32 persen dari target. Sementara untuk suntikan vaksinasi dosis kedua baru 440.536 orang atau setara 11,27 persen dari target. Sementara kalau secara nasional, capaian sudah di atas 36,08 persen.

“Kita ingin seluruh NTB segera menjadi zona hijau. Vaksinasi ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mencapai hal tersebut selain tentu kepatuhan kita secara kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Athar.

Me

Jaringan telekomunikasi di Mandalika sudah mumpuni, dan siap  menjadi tuan rumah WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com ~

Operator seluler sehingga Telkomsel, XL dan operator lainnya, sudah menyuplai berbagai layanan internet 4G dengan menyediakan lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) layanan jaringan 3G dan sebanyak 393 BTS untuk layanan jaringan internet 4G.

Dengan demikian, ketersediaan sinyal telekomunikasi di kawasan Mandalika sudah sangat mumpuni.

“Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima di kawasan Mandalika sudah siap jadi tuan rumah event WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan,” kata Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Hal itu diungkapkannya pada roadshow program sisialiasasi BAKTI di Mandalika dengan dengan tema “Menuju Indonesia Digital 2024: BAKTI bangun Negeri” secara virtual, Kamis (16/09/21).

Dijelaskanya, saat ini terdapat 55 BTS yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sedangkan tahun ini, Bakti sedang dalam tahapan pembangunan 35 BTS dengan layanan jaringan internet 4G. Diantara 35 BTS tersebut, terdapat sembilan BTS yang dibangun di kawasan Mandalika.

Selain pembangunan BTS 4G di Mandalika, Bakti juga menyiapkan layanan WIFI atau akses internet gratis di 176 lokasi baru yang melengkapi 575 titik badan publik di seluruh NTB.

Layanan itu akan menggunakan teknologi kabel serat optik, super WiFi dengan jarak 500 meter jangkauan bahkan sebagian besar menggunakan akses langsung dari satelit.

“Jadi totalnya, kami akan menyiapkan sebanyak 751 titik layanan internet gratis yang diperuntukkan bagi layanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor pemerintahan, kantor pos TNI Polri dan sebagainya,” ungkapnya.

Jaringan telekomunikasi ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengakui, laju pembangunan infrastruktur dari kementerian dan lembaga untuk mendukung event-event internasional di NTB terus ditingkatkan.

Baik percepatan pembangunan infrastruktur jalan, aksesibilitas jaringan telekomunikasi, sarana prasarana serta berbagai fasilitas mendukung lainnya.

“Tentu hal ini akan membangkitkan semangat kami sebagai tuan rumah untuk menyambut WSBK pada 12-14 November tahun ini,” jelas Sekda.

Miq Gita berharap, adanya jaringan internet yang mumpuni yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dan operator seluler lainnya, masyarakat berharap tidak ada lagi area blank spot di seluruh pelosok NTB.

BACA JUGA: Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

“Karena kami yakin, para wisatawan tidak hanya menonton WSBK atau MotoGP. Tetapi mereka juga akan menikmati keindahan alam dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok NTB,” harapnya.

Manikp

@kominfo

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

Dalam kunjungan kerja (kunker) Wantannas ke Lombok Utara terungkap, penanganan pasca gempa yang sagat bagus di Lombok Utara akan menjadi acuan secara nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang melkukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Utara, memuji Pemda KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa.

Pujian itu disampaikan Deputi Wantannas Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs Sukma Edi Mulyono MH dalam acara penerimaan oleh Bupati H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto di aula Kantor Bupati, Rabu (15/09/21).

Menurut Deputi, hal menjadi perhatian Wantannas di KLU yaitu penanganan pasca Gempa Bumi 2018. Dari laporan banyak pihak, memang penanganan rumah masyarakat belum tuntas.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lantik Pejabat Struktural dan Kepsek se KLU

Namun di sisi lain fakta yang didengar, bukan hanya di pusat tapi negara lain pun mengancukan jempol pola penanganan Gempa di Lombok Utara yang sangat bagus. Ke depan akan menjadi acuan secara nasional.

“Hal itulah kami datang menyerap aspirasi dan mekanisme kegiatan yang di lakukan pemda bersama TNI dan Polri termasuk tokoh masyarakat dalam hal penangan bencana di KLU,” ujarnya.

Solusi pembangunan RTG

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH yang dalam acara penerimaan itu didampingi Wakil Bupati Danny karter Febrianto R ST MEng, mengungkapkan terima kasihnya atas kedatangan robongan kunker pihak Watannas.

Dan Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang  di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara.

“Potensi yang dimiliki KLU ini didominasi oleh pertanian dalam arti luas, dan pariwisata dengan tiga gilinya. Dua hal inilah menjadi sumber PAD kami,” ungkap bupati.

Bupati menuturkan, gempa bumi terjadi tahun 2018 silam yang meluluh lantakkan Lombok Utara. Lebih 56 ribu rumah mengalami rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Hingga kini tersisa sekitar 14 ribu rumah lebih yang belum terbangun.

“Harapan saya, kedatangan Wantannas mampu memberikan solusi dalam rangka percepatan pembangunan RTG (rumah tahan gempa, red) dan fasiltas lainya,” harap bupati.

Di saat Pemda Lombok Utara mulai membangun kembali pascagempa, tahun 2020 Pandemi Covid-19 giliran menghantam sampai hari ini.

“Alhamdulillah untuk di Lombok Utara kasus Positif Covid mulai menurun,” tuturnya.

Ditambahkan, guna mempercepat pembangunan RTG sudah dilakukan komunikasi dengan BNPB. Bahkan sudah tiga kali mengutus Wabup ke Jakarta bertemu langsung dengan Kepala BNPB, termasuk meminta perpanjangan masa transisi darurat sampai bulan November mendatang.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Hadir di NTB

“BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah, jadi tidak bisa institusi ini digabung dengan Kementerian lain alangkah bagusnya di tingkatkan lagi,” ujar bupati.

Deputi Wabtannas menangapi soal BNPB atau di daerah disebut BPBD. Ada isu-isu yang DIterima bahwa institusi ini akan diperkecil menjadi bagian dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Wantannas mengkaji BNPB seharusnya diperbesar termasuk BPBD di daerah-daerah, mengingat tugas-tugas dalam penanganan bencana begitu berat.

Kegiata itu dihadiri Dandim 1606 Mataram Kolonel (Arm) Gunawan SSos, Wakapolres Lotara, Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten Setda KLU, Kalaksa BPBD KLU M Zaldy Rahadian ST serta undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan tukar plakat dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian diakhiri dengan peninjauan lapangan di Dusun Lekok Desa Gangga

@ng

Kabupaten Lombok Utara yang dilantik, Bupati Djohan mengingatkan abatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik pejabat struktural sekaligus mengukuhkan Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten Lombok Utara, di halaman kantor bupati, Rabu (15/09/21).

Tampak hadir Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, Wakapolres Kompol Setia Wijatono SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten lingkup Setda KLU, Plt Kadis Dikbudpora Adenan MPd, Plt Kepala BKD PSDM Tri Darma Sudiana SSTP, dan Kepala UPTD Dikbudpora se-KLU.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 342/394/BKPSDM/2021 tentang Jabatan Pengawas Lingkup Pemda KLU.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari Budi SPd sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3A, I Nengah Patra Husada Kasi Pencegahan Bencana pada BPBD KLU.

Sementara Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 341/293/BKDPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, SMP di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU sebayak 158 orang.

Usai pelantikan dan pengukuhan pejabat pengawas dan kepala sekolah, Bupati Djohan menyampaikan, jabatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab kepada yang diberikan tali mandat.

BACA JUGA:

Vaksinasi Ibu Hamil, Wabup Danny: Komitmen Sukseskan Target Vaksinasi

“Harapan saya kepada kepala sekolah laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tugas pokok kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di KLU bisa kita wujudkan,” tandas Bupati Djohan.

Dikatakan bupati, dalam limitasi tahun anggaran 2021 sampai 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek akan menyelenggarakan sekolah penggerak di wilayah Lombok Utara.

Suatu saat nanti akan diadakan evaluasi untuk semua sekolah yang memenuhi syarat dari tingkat TK sampai SMA.

“Karena ini tugas tambahan mulai 2021 sampai 2024, maka saya harapkan ikuti dengan baik evaluasi yang diberikan Kemendikbudristek, supaya sekolah yang lolos seleksi yang akan melaksanakan sekolah penggerak,” harapnya.

Menurut bupati, tugas Kepala Sekolah dan Guru-guru di Lombok Utara dihadapkan dengan banyak tantangan yang perlu diatasi dan antisipasi, terlebih di era digitalisasi yang semakin pesat.

Dikatakan pula, teknologi tidak bisa ditolak tapi bagaimana kita menyikapi teknologi itu agar bermanfaat bagi anak-anak dan semua lapisan masyarakat.

“Tanggung jawab ini ada dibahu saudara-saudara,” ucapnya mengingatkan.

Bupati Djohan juga menegaskan agar melaksanakan program dengan tanggung jawab sesuai mandat.

“Apa yang ditugaskan kepada saudara adalah sesuatu yang bernilai ibadah yang hanya Allah yang membalasnya,” pungkasnya.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Menjadikan NTB Asri dan Lestari

Orang nomor satu di Lombok Utara ini menyampaikan selamat bekerja dengan baik, melakukan apa yang perlu dilakukan dalam rangka memajukan daerah guna meningkatkan kemampuan anak didik.

@ng

Pencanangan vaksinasi ibu hamil dan anak-anak merupakan upaya pencapaian target vaksinasi, diperlukan kolaborasi multi pihak untuk akses pelayanan ke masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan target vaksinasi, baik lokal dan nasional, masyarakat yang divaksin harus mencapai target 70 sampai 80 persen.

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng menyampaikan itu saat pencanangan vaksinasi bagi Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di UPT BLUD Puskesmas Tanjung, Selasa (14/09/21).

Pencanangan itu dihadiri Ketua PKK KLU Hj Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Plt Kadis Kesehatan, dr H abdul Kadir, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Ida Ayu Wayan Trisnayanti, A.Md.Keb, Camat Tanjung Reselim SSos,serta undangan lainnya.

“Pada momen spesial hari ini saya menyampaikan terima kasih seraya mengapresiasi kepada tim kesehatan yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam memutus rantai pandemi covid 19,” tutur wabup.

BACA JUGA: Kiat Tetap Bertahan Saat Jabatan Diturunkan

Bagi masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai Covid 19.

Selain divaksin, ada dua langkah 5M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta testing, tracing, treatment.

Kata wabup, jangan sampai lengah sebab meski sudah divaksin bukan berarti bebas dari Covid 19.

Divaksin juga salah satu langkah awaL kebangkitan ekonomi dan sosial, dengan cara memutus rantai pandemi Covid 19. Karena itu, masyarakat diminta berkolaborasi mensukseskan vaksinasi.

“Dalam rangka percepatan tentunya dibutuhkan kolaborasi multi pihak, untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat Lombok Utara,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua PKK KLU Hj.Galuh mengharapkan agar ibu hamil tidak takut vaksin. Sebab sebelum divaksin, petugas kesehatan memeriksa apakah ibu hamil layak atau tidak untuk vaksin melalui screning.

Ketua PKK KLU itu menambahkan, vaksin bagi ibu hamil itu penting, karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terinveksi virus Covid 19. Karena ibu saat hamil imunitasnya menurun.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB yang Asri dan Lestari

“Saya juga menghimbau kepada para kader Posyandu, PKK untuk bersama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil bahwa vaksin ini aman,” kata Hj. Galuh.

@ng

Dengan diresmikannya pabrik pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam

LOBAR.lombokjournal.com ~ Setelah puluhan tahun, NTB akhirnya memiliki pabrik pemusnah limbah medis B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan fasilitas incinerator khusus limbah medis mulai beroperasi di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/09/21).

Dikatakan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang hadir pada kesempatan tersebut, selama ini sebagian besar limbah medis NTB diekspor ke Jawa dan menggunakan jasa pemusnah limbah medis disana.

BACA JUGA: Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

“Pabrik ini sudah punya izin dan bisa menerima limbah medis. Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk operasional pengumpulan limbah selain bantuan tiga kendaraan operasiona,” jelasnya diacara peresmian pabrik pengolah limbah ini.

Saat ini, kemampuan incinerator dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam ditambah lagi fasilitas pendingin (cold storage) yang dapat menyimpan limbah selama 90 hari sebelum diolahmusnahkan.

Karena itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang juga hadir pada acara tersebut, menginginkan nantinya limbah medis se-NTB bisa diolah disini.

Namun demikian, Wagub mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan.

“Kendalanya ketersediaan listrik, air, bahan bakar, sinyal komunikasi dan akses jalan yang akan diperbaiki,” sebut Wagub.

Wagub menargetkan limbah sebanyak 7,2 ton sehari bisa diolah ditempat ini setelah seluruh fasilitas pendukung tadi terpenuhi.

jm

Beberapa ‘mantan’ pejabat yang terkena mutasi seiring pergantian Kepala Daerah tak bisa menyembunyikan kekecewaan, namun mereka punya kiat untuk bertahan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam hidup seseorang tiap saat bisa mengalami perubahan tak terduga, termasuk jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari yang semula orang ‘nomor satu’ di instansnya bisa saja menurun tanpa nomor.

Karena itu, kata orang, seseorang yang mendapat amanah memegang jabatan sebenarnya sedang diuji kemampuannya untuk melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, bersikap sebagai penguasa yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dalam perkembangannya, suatu daerah bisa mengalami kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, struktur organisasinya juga akan menyesuaikan dengan perubahan ini,” kata seorang mantan pejabat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara pada lombokjournal.com, dalam kesempatan silaturahmi, Senin (13/09/21).

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

Beberapa wartawan, termasuk wartawan Lombok Journal, sengaja bersiaturahmi dan mengajak berbincang-bincang mantan pejabat yang saat ini di tempatkan di pos baru. Bagaiana pun, mereka sebelumnya merupakan nara sumber berita yang menjadi rujukan para kuli tinta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perubahan struktur bisa membawa seseorang ke jenjang karier yang lebih tinggi. Atau sebaliknya ke jenjang yang lebih rendah.

Tujuan dari penurunan jabatan atau pengurangan tanggung jawab di tempat kerja (disebut demosi) jelas bukan karena pegawai dalam suatu jabatan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Jadi mutasi itu bukan merupakan ‘hukuman’ bagi seorag yang turun jabatan?

“Bisa ya bisa tidak, tapi yang jelas itu adiharapkan membuat organisasi berjalan lebih efektif,” katanya.

Memang bukan hal mudah bagi pejabat untuk menerima keputusan penurunan jabatan. Tapi perlu diketahui, keputusan demosi itu juga diambil setelah melalui proses yang panjang dan melalui berbagai pertimbangan.

Bisa jadi seorang Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan terpaksa melakukan mutasi akibat krisis ekonomi yang melanda daerahnya.

BACA JUGA: Lombok Football Club Didukung Penuh Klub Liga 1 Persiraja 

Seorang mantan pejabat yang lain meimpali, daripada hanya terpaku pada keputusan mutasi ini, ada baiknya berfokus untuk mengembalikan karier pada jalurnya.

Caranya, mulai menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang baru untuk berpikir positif dalam menyikapinya.

Dari silaturahmi degan para mantan pejabat itu, Lombok Jounal menangkap kesan yang penting bahwa mereka sama-sama menyadari bahwa ‘yang pertama dan terpenting adalah kesampingkan ego’.

Memng harus diakui, seperti disampaikan salah seorang di antara mereka, penurunan jabatan tak bisa dihindai sedikit banya melukai ego, apalagi yang menduduki posisi tinggi sebelumnya.

“Tapi jika tidak dapat jabatan atau diturunkan maka harus berbesar hati menerima kenyataan. Kalau tida begitu, proses penyesuaian akan lebih sulit dan justru memperburuk kinerja,” tuturnya.

Ada kesan, pejabat yang terkena mutasi ini sangat berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya. Namun kekecewaan itu masih dalam batas yang wajar, dan jangan sampai membuat “drama” di kantor.

Dari raut wajah mereka terbersit keterbukaan bahwa tidak selamanya posisi lebih rendah tidak dapat memberikan nilai lebih pada kehidupan profesional.

Mereka mencari tahu secara menyeluruh tentang job description sekarang, lalu apa yang bisa dilakukan lebih. Mengingat pernah duduk di posisi lebih tinggi, mungkin Ia tahu persisi yang diharapkan di posisi mereka sekarang ini.

Kalau ternyata memang ada masalah, seperti kinerja buruk atau karena ada kesalahan fatal, cari tahu apa yang diharapkan atasan untuk memperbaiki masalah itu.

“Belajarlah dari kesalahan, hindari membuat kesalahan yang sama. Saya bersama yang lain tetap kerja dan datang pagi sebagaimana ketentuan dan pulang pada waktunya setiap hari kerja, ” kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya.

Karena itu, disini tidak disebutkan siapa-siapa mantan pejabat yang kini ditempatkan di pos baru itu.

@ng