Kapolda NTB Targetkan 41 Ribu Vaksin per Hari

Agar World Superbike jadi terseenggara di Mandalika tahun ini, Kapolda NTB kejar target vaksin 41 ribu per hari di Lombok Tengah (Loteng)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam percepatan program vaksinasi, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan 41 ribu per hari.

Terget ini dikejar guna mencapai 70 persen masyarakat Loteng harus sudah divaksin. Sebab ini jadi syarat agar World Superbike (WSBK) bisa digelar di Sirkuit Mandalika November tahun ini.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan itu, saat rapat percepatan vaksinasi bersama Gubernur dan Wagub NTB di Ruang Rapat Utama, Senin (20/09/21).

“Untuk mencapai target itu semua elemen masyarakat, pemerintah dan TNI Polri harus bergerak,” kata Kapolda.

Kapolda menuturkan, mulai hari Sabtu dan Minggu kemarin ia bersama Danrem mulai mencapai target itu, bayangkan saja selama sebulan terakhir, Loteng hanya mampu 7000 mencapai target.

BACA JUGA: Vaksinasi Digencakan Guna Hindari Kluster Baru Jelang WSBK

“Tapi setelah kami dorong sehingga vaksin bisa mencapai 15 ribu vaksin. Ini menjadi bukti bahwa semua harus bergerak,” ungkap Kapolda.

Untuk mengejar target itu, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi NTB sudah membentuk 150 tim paramedis yang terdiri dari petugas screening, vaksinator, dan observasi.

Dari ratusan tim tersebut semua disebar di 139 desa di 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Tengah.

BACA JUGA: Bupati Minta Agar Naskah Kuno di Lombok Utara Diperbanyak

“Kalau sampai 15 Oktober target ini selesai di Loteng, maka manajemen percepat vaksinasi akan kita geser ke Lombok Barat, Lombok Timur dan seterusnya. Sekaligus kami akan berikan kado kepada hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober dari Kabupaten Lombok Tengah jika tercapai 70 persen,” katanya.

man

diskominfotikntb




Bupati Minta Naskah Kuno di Lombok Utara Diperbanyak

Dinas Dispurarsip KLU diminta Bupati Djohan Sjamsu memperbanyak naskah kuno yang syarat nilai sejarah, dan dibagikan kepada masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara (Dispurarsip KLU) menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) “Pemeliharaan dan Pelestarian Naskah Kuno Kabupaten Lombok Utara” di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Senin (20/09/21).

Kegiatan Bimtek yang rencananya akan dilangsungkan selama tiga hari itu (20 – 22 September) dibuka Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH.

Pada kesempatan itu, H. Djohan dalam sambutannya menyebutkan, kegiatan semacam ini perlu digalakkan. Di era teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, generasi milenial makin terkikis minatnya untuk mengenal lebih jauh tentang histori budaya yang dimiliki

“Saya melihat saudara-saudara sekalian, anak-anak kita sekarang ini seperti tidak berminat. Nah ini yang perlu digalakkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, supaya adalah perhatian anak-anak kita terhadap naskah-naskah kuno,” kata Bupati Djohan

Peserta bimtek di Dinas Perpustakaan dan Arsip yang dibuka Bupati Djohan

Bupati minta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispurarsip), agar naskah yang masih ada diperbanyak. Kemudian disimpan di Perpustakaan Daerah dan sebagian lagi dibagikan ke kelompok-kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA:

Talkshow Karang Taruna di Sesait Mengupas Budaya Lokal

“Harapan saya, supaya naskah-naskah kuno, naskah-naskah adat kita bisa di copy atau diperbanyak kemudian disimpan. Sebagian disimpan di perpustakaan dan sebagian ada di kelompok-kelompok adat, kelompok masyarakat. Karena itu sejarah, kita tidak boleh meninggalkan sejarah,” ujar Bupati H. Djohan Sjamsu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dispurarsip KLU Ir. Lalu Mustain, MM. melaporkan, sejauh ini jumlah naskah kuno yang ada di Kabupaten Lombok Utara sekitar 37 naskah, 4 di antaranya sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.

Ditambahkan L. Mustain, melihat kandungan isi yang beragam pada naskah kuno tersebut, mendorong pihak Dispurarsip KLU untuk menginisiasi perlunya dilaksanakan kegiatan Bimtek bagi para tokoh yang memegang dan menyimpan beberapa naskah-naskah kuno di tiap kecamatan di Lombok Utara.

“Isinya beragam, mulai dari budaya, hukum, adat-istiadat, agama menyangkut syariat, tarekat bahkan. Jadi sangat detail dan beragam isi dari naskah kuno tersebut sehingga kami anggap sangat perlu dilestarikan,” jelasnya.

Mustain berharap kepada para peserta yang memegang naskah kuno baik dalam bentuk kertas atau lontar, agar bisa menjaga dan menyimpan dengan baik aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara itu.

Merespon kegiatan bimtek tersebut, Ahmad Subhan Hadi salah satu peserta dari Desa Sesait sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan itu, yang dinilai penting dalam menjaga kelestarian naskah kuno.

Menurutnya, perlu ada tindaklanjut dari pihak dinas untuk menjalin kolaborasi dengan para tokoh adat, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda melalui sebuah kelompok yang dibentuk di setiap dusun.

Diharapkan ada perhatian di anggaran perubahan, agar para tokoh adat mengajarkan di tiap dusun sekaligus. Mungkin di setiap kelompok ada 10 orang disitu untuk menumbuhkan minat bacanya.

BACA JUGA: Berwisata ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

“Bahkan di Sesait sudah dilakukan tetapi hanya beberapa kelompok dan ada di Desa Pendua. Mohon harapan kami jangan sampai kita hanya bimtek disini saja,” kata Ahmad.

@ng




Talkshow Karang Taruna di Desa Sesait Mengupas Budaya Lokal

Anggota Karang Taruna dari empat desa di Kecamatan Kayangan menyelenggarakan talkshow mengupas sejarah, budaya dan adat Lombok Utara

KAYANGAN.lombokjournal.com ~ Talkshow dengan tajuk “Desa Sesait Dalam Sesaat”, diselenggarakan atas kolaborasi Karang Taruna dari empat desa di Kecamatan Kayangan, Kabupten Lombok Utara.

Talkshow Karang Taruna di Desa Sesait

Keempat Karang Taruna itu masing-masing Desa Santong, Desa Pendua, Desa Sesait dan Desa Santong Mulia, yang berlokasi di “Bale Sangkep Adat Sesait”, Minggu (19/09/21).

Agenda talk show itu berangkat dari  kegelisahan para pengurus Karang Taruna atas minimnya pengetahuan generasi milenial terkait sejarah, adat dan budaya yang ada di kabupaten Lombok Utara, khususnya di Kecamatan kayangan.

Pengurus Karang Taruna lintas dan tiap element kepemudaan yang terlibat dalam giat itu diharapkan menjadi pemantik semangat generasi milenial dalam melestarikan adat dan budaya di kabupaten Lombok Utara.

Tema talk show budaya itu mengangkat sejarah adat dan budaya Desa Sesait sebagai langkah awal. Kemudian dihadirkan narasumber yang memang kompeten di bidang sejarah adat dan budaya Desa Sesait.

Hadir sebagai narasumber, H. Djekat selaku tokoh adat, Susianto, M.Pd selaku pemusungan Desa Sesait, dan TGH. Sukarman Azahar Ali selaku tokoh agama.

Para narasumber memaparkan penjelasan beragam terkait adat dan budaya desa Sesait dari berbagai sudut pandang.

“Hasil riset terbaru pada tahun 2008 bahwa tulisan tangan dari Alqur’an yang ada di desa Sesait berumur 600 tahun, yang menunjukkan bahwa agama Islam di KLU yang pertama kali itu dari Desa Sesait. Tapi itu versi kami dan tanpa menyalahkan versi yang lain.” ujar Susianto

Penjelasan Pemusungan Desa Sesait terkait sejarah islam di KLU itu,  menjadi refrensi baru bagi para pemuda dalam mengkaji sejarah terkait desa Sesait.

BACA JUGA: Berwisata ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

Kemudian dijelaskan, beberapa posisi pengurus adat di Desa Sesait haruslah sesuai keturunan, dan tidak bisa dirubah oleh siapapun karena sidah menjadi aturan adat.

Pada kesempatan tersebut, H. Djekat selaku narasumber menjelaskan bahwa tiap hal yang merupakan peninggalan nenek moyang haruslah dijaga nilai-nilainya.

Generasi muda diminta memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya dalam melestarikan nilai-nilai dari adat dan budaya yang ada di desa Sesait.

“Kita jangan sampai hanya mengatakan berbagai hal tentang adat, tapi tidak mengerti nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Adat dan budaya penting untuk dilestarikan tapi lebih penting juga untuk mengkaji dan memahami nilai-nilai yamg terkandung didalamnya.” jelsa Djekat

Kemudian pada penghujug acara, TGH. Sukarman selaku narasumber menjelaskan terkait adat dan budaya dalam perspektif agama.

Setiap ajaran yang ditinggalkan oleh para leluhur tentunya sudah melalui proses panjang dalam penanaman nilai-nilai islam di tiap aspeknya.

BACA JUGA: Setelah Vaksin Harus Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

“Kita harus bangga menunjukan adat dan budaya kita dan tentunya harus sesuai syariat islam. Setiap apa yang diwariskan sudah mengikuti syariat islam, hanya saja kita perlu memahami lebih dalam agar tidak salah faham dengan segala hal yang berhubungan dengan adat dan budaya di desa Sesait ini, mulai dari masjid, pakaian, hingga gamelannya.” ujar TGH. Sukarman.

Han




Perkemahan Sabtu Minggu, Semarakkan ToT Kwarda NTB

Penyelenggaraan Perkemahan Sabtu Minggu berlangsung di tengah giat Training of Trainers (TOT) agar para peserta bersemangat mengikuti  materi yang diberikan

MATARAM.lombokjournal.com ~  Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) dilaksanakan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka NTB, agar para peserta Training of Trainers (TOT)  bersemangat.

Puslitda Kwarda NTB menyelenggarakan ToT sejak tanggal hari Jum’at tanggal 17 hingga hari Minggu 19 September 2021 di Bumi Perkemahan Jakamandala, Mataram.

Ketua Kwarda NTB Drs. H. Fathul Gani, M. Si berharap dengan diselenggarakan kegiatan ini, para peserta TOT dapat semakin bersemangat dalam mengikuti berbagai materi yang diberikan.

Selain itu kegiatan Persami kali ini juga tetap diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang tertib.

“Alhamdulillah kegiatan persami ini bisa terlaksana dengan prokes yang baik. Semoga dengan kegiatan ini para peserta ToT makin bersemangat,” ujar Kak Fathul sapaan akrabnya.

Menurut Kak Fathul, TOT ini sangat penting dilakukan, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pelatih sehingga terbentuk tim pelatih Puslitda NTB yang tangguh dan mantap.

“Selain untuk upgrading capacity, kegiatan Ini juga kami hajatkan dalam rangka percepatan peningkatan jumlah Pramuka Garuda di masing masing Kwartir Cabang,” jelas Kak Fathul sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Berwisata ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

Pramuka Garuda sendiri merupakan tingkatan tertinggi dalam setiap golongan Pramuka. Pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 038 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda.

Kegiatan TOT ini sendiri diselenggarakan atas amanat Jukran No.048 th 2018 tentang Sistem Pendidikan Pelatihan dan Materi kegiatan antara lain Growth Main set, andragogi, Best Practise, Pendidikan Abad 21, pembelajaran digital, metode kepramukaan dan lain-lain.

Dalam kegiatan tersebut diampu oleh Nara sumber dari Pusdikltada Kwarda NTB antaran lain Kak Agus Fathurrahman, Kak Sutikno, Kak Aminullah dan Pelatih lainnya.

Turut hadir beberapa Andalan serta Waka Binawasa, Waka Abdimasgana, Kapusdiklatda, Kapuslitbangda dan jajaran Humas Kwarda NTB.

nn




Berwisata Ke Desa Wisata Senaru di Lombok Utara

Salah satu desa yang menarik sebagai tujuan berwisata di Pulau Lombok yaitu Desa Senaru, berada di kaki Rinjani, yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan budaya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pulau Lombok merupakan salah satu pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki beragam budaya dan keindahan alam yang menakjubkan.

Di Lombok Adat budaya dan keindahan alam yang dibalut rapi dan terjaga.

Cermin perpaduan dan keindahan tersebut dapat dilihat di salah satu Desa yang sangat populer di mancanegara yakni Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten  Lombok Utara.

Salah satu tempat berwisata di Desa Senaru

Penuturan Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan, Raden Akria Buana, yang merupakan salah satu keturunan pemangku adat, Desa Wisata Senaru masuk dalam 50 Besar Desa Wisata Kemenparekraf.

Desa wisata lainnya di Pulau Lombok adalah Bonjeruk Lombok Tengah, Sesaot Lombok Barat, dan lainnya.

“Dari 99 desa wisata yang terdaftar, Senaru termasuk yang lolos. Keunggulan yang kita miliki adalah kebudayaan, alam, serta ritual-ritual yang masuk dalam kearifan lokal,” katanya.

Desa Senaru juga memiliki aktivitas nempadi, padi bulu yang yang tersimpan di geleng atau lumbung secara turun temurun. Ada juga tarian mendewa, (bodaya) kesenian sakral yang pernah ditampilkan beberapa tahun silam di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Wisatawan lokal yang berwisata di Desa Senaru

BACA JUGA: Pemda dan DPRD KLU Tandatangani Nota Kesepakatan

Kesenian ini dutampilkan sebagai rasa syukur terhadap alam serta atas segala karunia alam yang dilimpahkan oleh Sang Pencipta untuk kehidupan makluk di bumi ini.

Dalam tarian ini berperan perempuan sebagai pengiring lagu, selain kesenian Rudat, juga terdapat teater tradisi Cupak Gurantang yang menceriterakan tentang kehidupan sebelum islam masuk.

“Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan setiap usai panen warga Bayan dan perayaan syukuran setelah lulus akademi atau sembuh dari sakit,” terangnya.

Kegiatan adat lain milik Desa Senaru yang bisa dinikmati wisatawan adalah gegeroq, upacara goible (khitanan, perkawinan) yang diadakan pada waktu tertentu, baca lontar, minangin atau proses penerimaan tamu.

“Masyarakat Bayan di Desa Senaru tetap melestarikan budaya sebagai daya tarik bagi wisatawan dan rasa syukur warga sekitar terhadap kepercayaan masing-masing,” jelasnya.

Desa Senaru juga memiliki meloka yang bertugas menjaga gunung, hutan, dan satwa di Taman Nasional Rinjani.

Ada juga Unan Ai (Prumbakdaya) penjaga mata air air terjung Sendang Gile (singang gila sebutan lokal) yang tinggal di hutan dan air terjun yang merupakan aset Desa Senaru warga Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Desa Senaru memiliki BUMDES dan PAMDes, dan kini dibantu KemenDes 1,5 hektare dalam bentuk (homestay). Desa ini berpenduduk 8.555 jiwa dengan potensi alam seperti air terjun Gendang Gile mengairi 3 desa sekitar untuk Irigasi.

Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi mengatakan, pandemi membuat pihaknya memutar strategi untuk menghadirkan wisatawan.

Namun berbeda dengan Kepala Desa Senaru, Yusron Hadi sekarang lebih fokus pada wisatawan lokal.

“Kita buat spot-spot baru yang kekinian, seperti spot selfie, arung jeram. Selain itu, ada homestay 10 yang masih aktif,” katanya.

Dijelaskan Yusron, daya tarik Senaru, dan Lombok pada khususnya, adalah Taman Nasional Rinjani (TNR).

BACA JUGA: NTB Masih Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

“Oleh karena itu, kita buat wisata terintegrasi antara TNR dengan Gili, jadi satu paket. Ada 35 guide perempuan di Desa senaru mendukung kesetaraan gender, pelaku wisata dari masyarakat setempat dan desa sekitarnya. Total ada 75 guide, dan beberapa porter,” katanya.

Dalam kondisi normal, menurut Yusron, Juli-September merupakan high season.

Untuk bisa menikmati Sendang Gile, wisatawan cukup membayar tiket Rp 10.000 untuk wisman dan Rp 5.000 lokal.

Sedangkan biaya tour guide Rp 15.000, sampai Rp 35.000 tergantung jumlah air terjun yang akan di kunjungi.

Selain sebagai titik awal puncak pendakian, Desa Wisata Senaru ternyata juga menyimpan kekayaan alam yang patut untuk dieksplorasi.

Yaitu Air Terjun Sendang Gile, Air Terjun Tiu Kelep, Bayan Beleq, Rumah Adat Gubuk Karang Bajo, Rebound Desa Wisata Senaru, Akomodasi Traveling.

@ng




Pemda dan DPRD KLU Tandatangani Nota Kesepakatan

Pihak Pemda atau eksekutif melakukan pembahasan KUA-PPAS APBDP 2021 yang berangsung alot dan dinamis, meski akhirnya mencapai solusi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH dilanjutkan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Ruang Aula Paripurna, Jum’at (17/09/21).

Anggota DPRD KLU menyaksikan Pemda dan DPRD KLU melakukan penandatanganan nota kesepakatan Pemda atau eksekutif bersama DPRD KLU atau legislatif tandatangani nota kesepakatan

Dalam paripurna hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Sekwan DPRD KLU Kartady Haris SH. Juga hadir dari unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD beserta Anggota DPRD KLU.

Pimpinan Rapat Paripurna H. Burhan M.Nur, SH menyatakan, agenda rapat meliputi Laporan Badan Anggaran terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan.

BACA JUGA: NTB Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

Selain itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

DPRD dan Eksekuitf telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan perubahan, baik internal maupun bersama eksekutif telah berlangsung alot dan dinamis.

Meski akhirnya pembahasan itu bisa mencapai solusi. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari KUA-PPAS APBDP.

Juru Bicara Banggar DPRD KLU, I Made Kariasa, SH pada laporan yang menyatakan, dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional, dan daerah yang terjadi sejak awal tahun 2020, masih dirasakan sampai saat ini.

Hal itu berdampak pada gambaran KUA-PPAS APBDP di Lombok Utara.

“Tentunya ini menjadi tantangan yang berat, tidak hanya buat Kabupaten Lombok Utara, namun seluruh dunia yang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi. Dampak perekonomian dan pembangunan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan sehingga perlu dilakukan antisipasi guna meminimalkan dampak negatif ekonomi dan keuangan daerah,” urai Made Kariasa.

Dikatakannya, secara umum Kabupaten Lombok Utara mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan program serta kegiatan pembangunan.

Diharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, diupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif sebagai instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2021.

Banggar DRD KLU telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS yang menghasilkan 13 poin yang menjadi sorotan dan menjadi pembahasan bersama.

Selanjutnya, telah direspons secara tertulis oleh pihak eksekutif serta dilakukan pembahasan bersama, yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan.

Di antaranya Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,8 miliar rupiah lebih yang semula diasumsikan sebesar 117 miliar rupiah lebih naik menjadi 121 miliar rupiah lebih.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan asumsi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah. Semula sebesar 59 miliar rupiah lebih menjadi sebesar 84 miliar rupiah lebih, atau naik sebesar 25 miliar rupiah lebih dari asumsi awal.

Di sisi lain, dana perimbangan dan beberapa poin lainnya mengalami penurunan.

Di akhir rapat itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021, antara Pimpinan DPRD KLU dengan Kepala Daerah.

BACA JUGA: PMI KLU Ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kembali Rapat Paripurna RAPBDP.

ags/dprdklu

 

 




PMI KLU ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Dalam peringatan Hari PMI ke-79, Bupati Djohan Sjamsu berharap ke depan lebih semangat setelah banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat baik saat terjadi bencana

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Palang Merah Indonnesia di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diharapkan melahirkan putra dan putri yang punya jiwa kemanusiaan.

Siap bertugas untuk Negara maupun daerah yang sering dilanda bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti yang saat ini melanda Lombok Utara.

Bupati menyampaikan apresian atas kiprah PMI di Lombok Utara
H. Djohan Sjamsu

Harapan itu disampaikan Bupati Djohan Sjamsu saat menghadiri acara peringatan HUT PMI Kabupaten Lombok Utara ke 76 bersama Wakil Bupati, Dany Karter Febrianto,  Jum’at (17/09/21).

Sejarah hari lahirnya PMI tak lepas dari campur tangan kolonial Belanda. Dilansir dari laman resmi PMI, bahwa PMI eksis sejak sebelum Perang Dunia II. Saat itu, tanggal 21 Oktober 1873, PMI masih dikenal dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai).

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Nama tersebut dipelopori Pemerintah Belanda. Namun perjalanan Nerkai terhenti, karena dibubarkan saat pendudukan Jepang.

Sejak saat itu, perjalanan PMI dalam mempertahankan eksistensinya terus bergejolak hingga akhirnya bisa berdiri dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI).

Sebelumnya Bupati Djohan sempat menyinggung peringatan hari PMI yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak banyak orang.

Namun PMI masih mampu berbuat untuk memperingati kelahiran Hari PMI khususnya di Lombok Utara.

Kepada segenap pengurus dan relawan Palang Merah Indonesia, diucapkan selamat ulang tahun ke- 76.

“Mudah-mudahan peran serta PMI ke depan lebih semangat lagi setelah banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat baik di saat gempa bumi 7,0 SR, maupun saat bangsa dan bahkan dunia sedang di landa Covid 19,” kata bupati.

Ketua PMI Lombok Utara maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya menjelaskan serangkaian kegiatan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh PMI di KLU.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Bupati mengapresiasi kiprah PMI yang sangat positif, diharapkan ke depan tugas-tugas kemanusiaan ini harus diperbanyak.

“PMI mendidik dan menggerakkan anak-anak bangsa untuk aktif dalam kegiatan kemanusiaan,” kata Djohan.

PMI diminta berperan aktif, termasuk bekerja sama dengan RSUD Tanjung yang baru diresmikan, terutama berkaitan dengan donor darah.

Kalau diperlukan regulasi, akan dibuat bentuk kerjasama antara PMI dengan pihak Rumah Sakit Umum dan Pemerintah Daerah Lombok Utara.

“Ini saya bilang perjuangan yang membutuhkan keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi Palang Merah,” katanya.

Saat ini PMI dituntut kerelaan menyisihkan waktu berbuat untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

“Alhamdulillah hari ini kita melihat kantornya cukup bagus, dan kantor ini harus dikelola sebaik-baiknya dan jangan sekedar berdiri megah. Yang penting adalah pemanfaatannya untuk membantu masyarakat,” kata Bupati Djohan, yang sempat meninjau ruangan Sekretariat PMI KLU.

@ng,




Vaksinasi 5.000 Warga Lombok, HBK Berharap Ekonomi Pulih

Perjuangan HBK untuk memberi layanan kesehatan konstituennya, akan vaksinasi 5000 warga Lombok. Ini juga merupakan upaya pulihkan ekonomi

MATARAM.lombokjornal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) melalui Yayasan miliknya HBK PEDULI, akan menggelar vaksinasi masal gratis bagi 5.000 warga di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok.

Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar dan perjuangan HBK untuk memberi pelayanan dan jaminan kesehatan bagi warga Pulau Seribu Masjid.

“Vaksinasi akan kami mulai pada 19 September dari Kab. Lombok Timur, terus berlanjut ke Kab/Kota yang lain, sampai 5.000 kuota vaksin yang selesai digelar,” kata Sekretaris Yayasan HBK PEDULI, Rannya Agustyra Kristiono, Kamis (16/09/21).

Vaksinasi tidak dipungut biaya, semua lapisan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi massal ini.

Baik mereka yang sama sekali belum menerima suntikan dosis pertama, ataupun masyarakat yang sudah menerima suntikan dosis pertama, dan sudah saatnya berdasarkan jadwal menerima suntikan dosis kedua.

BACA JUGA: Telekomunikasi dengan Kualitas Prima Siap Jelang WSBK

Rannya mengungkapkan, pihaknya menentukan secara proporsional kuota vaksinasi untuk masing-masing Kab/Kota. Kab. Lotim sebagai daerah yang memiliki populasi terbesar di Pulau Lombok akan mendapat kuota terbesar. Kab/Kota lainnya kemudian menyesuaikan.

Dengan vaksinasi masal ini dimulai di Kab. Lotim, Rannya berharap capaian vaksinasi di Gumi Patuh Karya bisa  terus meningkat.

Merujuk data Satgas Covid-19 NTB, vaksinasi di Kab. Lotim memang masih lebih rendah dibanding capaian vaksinasi tingkat Provinsi yang sudah mencapai 22,32 persen dari target untuk suntikan pertama dan 11,27 persen untuk suntikan kedua.

Hingga saat ini, baru 159.897 warga Kab. Lotim yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama. Jumlah tersebut setara dengan 16,47 persen dari total target vaksinasi. Sementara untuk suntikan dosis kedua, baru diterima 70.963 warga, atau 7,45 persen dari target.

“Vaksinasi masal ini adalah bagian dari ikhtiar dan kontribusi kami dari HBK PEDULI untuk turut membantu pemerintah memberikan pelayanan, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” kata Rannya.

Dara yang gemar berorganisasi ini menekankan, vaksinasi ini juga bisa menjadi pintu untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok di tengah perlambatan akibat pandemi Covid-19.

Para pengusaha kecil, pelaku UMKM, pedagang pasar, para pekerja informal, dan semua pihak, kata Rannya, akan bisa bertransaksi secara aman dan nyaman, karena telah menerima suntikan vaksin.

“Menjadi kebahagiaan kami dari HBK PEDULI, manakala vaksinasi masal ini bisa memberi kontribusi dalam upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi daerah dan percepatan pencapaian herd immunity,” ucap mahasiswa Brunnel University, London, Inggris ini.

BACA JUGA:

Komitmen Vaksinasi Lengkap, M16 Gelar Vaksinasi Dosis Kedua

Sementara itu, HBK mengungkapkan, vaksinasi saat ini menjadi cara yang paling ideal untuk menghindari bahaya Covid-19, selain tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas.

Dalam banyak interaksinya secara langsung dengan masyarakat di Pulau Lombok, HBK memang mendapat aspirasi langsung dari masyarakat yang menyampaikan betapa mereka juga ingin segera mendapat suntikan vaksin.

“Penyelenggaraan vaksinasi masal di lima Kab/Kota ini, bagian dari ikhtiar dan upaya HBK PEDULI dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Di sisi lain, NTB memang saat ini sedang berupaya terus meningkatkan capaian vaksinasinya. Hal ini mengingat posisi NTB yang akan menjadi tuan rumah ajang balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP Maret tahun depan, dan penyelenggara WSBK yang akan digelar November tahun ini.

HBK menekankan, selain bisa menahan laju penularan Covid-19, vaksinasi ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap perlindungan dari Covid-19.

Dengan begitu, masyarakat akan mulai merasa aman, mulai merasa sehat, dan dengan sendirinya imunitas tubuh juga akan kian meningkat.

Politisi Partai Gerindra ini pun mengetuk hati pihak terkait, untuk juga bisa menggelar langkah serupa sehingga bisa turut serta mempercepat peningkatan capaian vaksinasi di NTB dan Pulau Lombok khususnya.

“Saatnya kita terus bergandengan tangan untuk membantu memberikan jaminan kesehatan untuk semua saudara-saudara kita di Pulau Lombok ini,” tutup HBK.

Me




Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Bupati Pathun yang kini akan melakukan mutasi di jajaran birokrasinya diharapkan tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintahan Pathul Nursiah di  Lombok Tengah sedang memasuki tahap penguatan struktur birokrasi.

Menurut Bupati Pathul, penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.

Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja ke depan tentu membutuhkan SDM yang dianggap cakap untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.

Mencermari mutasi yang sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi atau popuer disapa Ahmad SH mengingatkan, agar Bupati dan Wakil Bupati tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.

Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Ahmad.

Pemerintahan ini masa menjabatnya pendek, sehingga membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid.

“Pathul Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis, tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).

Ahmad menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini sangat pokok untuk dimiliki pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.

Karena itu, kemampuan atau keahlian di bidangnya sangat dibutuhkan. Ini sangat mendasar sekali.

“Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.

Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.

Ahmad berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik.

Dan tak kalah pentingnya yaitu integritas, orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.

“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.” ujar Ahmad.

Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.

Me




Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Tengah malam, Sekda NTB membaca direktif Bang Zul melalui WAG, agar bikin Rapat Kordinasi OPD. Bagi pejabat eselon 2 dan 3 di tiap OPD wajib punya akun Fb, Instagram dan Twitter, dan 1 x 24 jam wajib merespon keluhan masyarakat

Oleh: Lalu Gita Ariadi, Sekda NTB

MATARAM.lombokjournal.comSelasa pagi – 14 September 2021, bisa jadi jantung Kepala OPD Pemprop NTB berdegub lebih kencang dari biasanya. Ketika membuka WA Group Forum OPD.

Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc yang akrab disapa Bang Zul, tengah malam pukul 23.37 wita, masih kerja blusukan di seputaran KEK Mandalika. Inspeksi lapangan malam hari bersama komandan TNI dan Polri.

Bisa jadi saat itu Kepala OPD dan juga Sekdanya mungkin sudah banyak yang tertidur atau setidaknya baru naik keperaduan.

Namun, bukan tidur nya Kepala OPD dan Sekda di saat Bang Zul masih melek yg jadi masalah. Banyak yang sudah paham, Bang Zul terbiasa begadang. Terbiasa blusukan malam. Juga betah hingga tengah malam menerima curhatan warga. Baik yang datang sillaturrahmi ke pendopo maupun yang mencuit melalui medsos : Facebook (Fb), Instagram (ig) maupun Twitter (Twt).

Semua cuitan terkait layanan publik disimak dan direspon. Bang Zul seakan bekerja 24 jam lewat ujung jari jemarinya yang menari membangun narasi.

Lalu apa masalahnya? Yang membuat Sekda dan Kepala OPD sedikit berdebar adalah direktif Bang Zul di WAG tengah malam itu. Pak sekda, bikin Rapat Kordinasi OPD. Setiap OPD, eselon 2 dan 3 nya harus punya akun Fb, Instagram dan Twitter. 1 x 24 jam pertanyaan atau keluhan masyarakat tidak dijawab jabatannya hilang.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Membaca direktif lewat pesan WAG itu, spontan saya membayangkan 3 hal. Pertama, ini zaman memang sudah serba IT. Di era industri 4.0 ini industri digital berkembang pesat. Gaya dan tuntutan kerja sudah serba elektronik dan penggunaan sIstem tehnologi informasi menjadi keniscayaan. Paperless, Work from Home ( WfH ), Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah, efektif disampaikan lewat medsos.

Rakyat pun lewat medsos seakan bebas berkeluh kesah tentang kualitas dan kuantitas layanan publik yang diterimanya. Kualitas layanan publik dapat dicermati dari konten pemberitaan medsos seperti di Fb itu.

Fb menjadi penting dan bermanfaat bila digunakan dengan baik.

Karenanya, pada saat diadakan seleksi pengisian JPT Pratama posisi Staff Ahli Gubernur NTB, sebagai anggota pansel saya selalu menanyakan ke peserta pansel apakah saudara memiliki akun dan aktif di FB, Ig dan Twt ?

Ini penting ditanyakan mengingat Bang Zul sangat aktif di Fb dan Staff Ahli Gubernur sebagai penasehat gubernur tentu harus ikut aktif mengawal dinamika yang terjadi di Fb.

Ada peserta pansel calon Staff Ahli Gubernur NTB yang dengan jujur mengakui tidak bisa dan tidak pernah berkomunikasi lewat Fb. Namun, bila nanti saya ditaqdirkan lulus sebagai Staff Ahli Gubernur NTB berikan saya waktu 1 minggu untuk belajar Fb, katanya diplomatis.

Alhamdulillah kebetulan peserta seleksi tersebut lulus dan kini sudah sangat piawai berselancar di dunia maya.

ASN apalagi pejabat eksekutif, kini mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka harus rajin dan ramah medsos dalam mendukung sukses pelaksanaan tugasnya.

Kedua, ASN khususnya Kepala OPD harus lebih peduli dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Kalau dalam 1 x 24 jam aduan masyarakat tidak direspon dengan baik, jabatan bisa hilang.

Bang Zul mendapat banyak informasi tentang kesusahan dan kesulitan rakyatnya dari Fb.

Ada rakyat yang hidupnya susah, tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya karena tertutup tembok tetangganya. Banyak berita anak-anak, ibu-ibu, orang tua jompo menderita suatu penyakit ganas. Namun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ada warga yang kesulitan bahan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Berita yang muncul di Fb itu menjadi referensi Bang Zul untuk memerintahkan Kepala OPD terkait segera action (gercep alias gerak cepat) berikan bantuan dan selesaikan masalahnya.

Informasi yang muncul di Fb ini sering kali hadir lebih cepat dari laporan dan telaah staff yang demikian hierarkhis. Langkah ini cukup efektif untuk segera atasi masalah di lapangan dengan cepat, tepat dan dalam skala yang luas.

Memang cara Bang Zul ini, kadang membuat Kepala OPD pontang panting. Jatuh bangun dan mungkin terasa capek dalam laksanakan perintah.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Namun, Mengutip pesan Gubernur Jawa Tengah – Ganjar Pranowo, aparat tidak boleh capek. Petugas tidak boleh capek. Birokrat tidak boleh capek. Suka tidak suka, pejabat harus hadir layani rakyat. Itulah juga cara Bang Zul merespon kesulitan dan kesusahan rakyatnya.

Ketiga, Kepala OPD harus bekerja dengan kinerja yang tinggi. Perintah agar eselon 2 dan 3 aktif di fb, ig dan twt, seakan warning bahwa pejabat harus siap kerja 24 jam sehari. 7 hari seminggu memonitor aneka kesulitan dan kesusahan rakyat melalui medsos masing-masing.

Kini dan ke depan seorang Pejabat publik dituntut harus mau dan mampu kerja keras dengan kinerja yang memuaskan.

Kerja keras dan cerdas dengan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Itu jauh lebih penting maknanya dari sekedar penghargaan terhadap sebuah dokumen penilaian kinerja aparat.

Pada saat memberikan arahan waktu penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Bang Zul menyebutkan bahwa meraih predikat A dalam penilaian SAKIP bisa jadi itu penting.

Tapi jauh dari sekedar dokumen, penilaian kinerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kiranya itu menjadi jauh lebih penting.

Saat ini Pemprov NTB memang sedang berjuang meningkatkan nilai SAKIP nya dari nilai B (68,53 : 2020) menjadi nilai A, atau minimal BB ( 70,05 : 2019 ).

Bila nilai A mampu diraih, akan menjadi kado indah menyongsong 19 September 2021 – peringatan 3 tahun perkhidmatan Duo Doktor (Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc – Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd).

Selamat dan Sukses berkhidmat menuju NTB Gemilang.

Wassalam.