Bupati Lombok Utara Sampaikan Nota Keuangan RAPBDP 2021
Dalam Sidang Paripurna, Bupati Djohan jelaskan, penyusunan RAPBDP merupakan penyesuaian adanya dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 merupakan proses penyesuaian-penyesuaian.
Hal itu disampaikan Bupati Djohan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2021.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadiri 21 anggota DPRD, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/09/21).
Selain itu juga tanpak hadir Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.
Menurut bupati, penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD.
Namun proses dan tahapan perubahan APBD harus konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.
“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskalbaik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi, turut mempengaruhi anggaran APBD KLU.
Pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut bupati, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD. Dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut dituturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.
Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah.
Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih. Naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.
Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.
“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” kata bupati.
@ng
Ujian SKD CPNS Bisa Dipantau Melalui Livescore Medsos YouTube BKD NTB
BK Provinsi NTB memastikan pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Natsir menjelaskan masyarakat dapat memantau langsung hasil sementara Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui media sosial Badan Kepagawian Daerah Provinsi NTB.
Kepastian masyarakat dapat memantau pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan.
Nasir mengatakan, masyarakat atau keluarga para peserta ujian SKD CPNS 2021 Provinsi NTB, bisa langsung melihat hasil tes melalui akun youtube BKD Provinsi NTB, https://www.youtube.com/watch?v=IFwfw_ochJI.
“Masyarakat dapat melihat hasil tes langsung dari aku youtube BKD Provinsi NTB,” kata Natsir saat meninjau dan memberikan pengarahan pada peserta SKD CPNS Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor BKD Provinsi, Kamis (22/09/21).
Dipastikan, seluruh proses seleksi penerimaan CPNS menggunakan sistem digital. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumumannya nanti yang dilakukan secara live melalui akun youtube BKD Provinsi NTB.
“Mulai dari syarat peserta harus mengantongi keterangan negatif hasil rapid antigen dan 3M,”tambah Kepala BKD.
Tes SKD CPNS Provinsi NTB Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021. Setiap hari dibagi 4 sesi. Sesi 1, jam 08.00-09.40 Witta, Sesi 2, jam 10.30-12.30, sesi 3, jam 13.00-14.40 dan sesi 4, jam 15.30-17.10 Witta.
Pelaksanaan SKD CPNS yang dilaksanakan di gedung Computer Assisted Test (CAT) BKD Provinsi NTB, pihak panitia juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, penyimpanan barang (loker), penyiapan ruang pengarahan dan ruang CAT sesuai standar protokol kesehatan (Prokes).
edy
Mata Air di Lombok Utara Harus Segera Diselamatkan
Gerakan menanam pohon yang dilakukan untuk menyelamatkan mata air di Lombok Utara yang hanya tersisa belasan, sebelumnya jumlahnya lebih dari seratus sumber mata air
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekitar sepuluh tahun silam memiliki 112 titik sumber mata air, tapi kini hanya tinggal belasan yang tersisa.
Penyelamatan belasan sisa sumber mata air ini tujuan gerakan penanaman pohon yang dilakukan oleh Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL) KLU bersama dengan Komunitas Tionghowa INTI – NTB dan didukung Pemda KLU dan masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga, Kamis (23/09/21).
Bahkan di tengah pandemi Covid-19 penanaman pohon dilaksanakan pada berbagai tempat, termasuk peremajaan kembali hutan adat Buani, Desa Bentek Kecamatan Gangga.
Memang, cukup banyak gerakan menanam pohon dalam upaya penyelamatan sumber mata air di Kabupaten Lombok Utara, seperti Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap 10 Januari.
Ada Hari Menanam Pohon Nasional (HMPI) yang diperingati setiap 28 November yang dirangkai dengan Bulan Menanam Nasional (BMN).
Di luar itu, masih beragam aksi sejenis lainnya, termasuk di tingkat komunitas dan warga, sebagaimana yang dilakukan hari Kamis (23/09/21) di Hutan Adat Buani Desa Bentek Kecamatan Gangga.
Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, yang hadir saat penanaman pohon berpesan, gerakan penanaman harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi iklim aspek-aspek keilmuan, mulai dari pemilihan jenis, penentuan lokasi, hingga pemeliharaan.
Djohan menyerukan seluruh masyarakat agar melakukan penanaman pohon baik di hutan, kebun milik sendiri atau di pekarangan.
Menurutnya, selain penyedia udara bersih, penanaman pohon juga merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan adat dan pemulihan lahan lahan kritis dan pekarangan, sebagai pelindung saat musim kemarau.
Begitu substansialnya pohon bagi kehidupan semesta alam, tahun sebelumnya OPAL KLU beserta masyarakat juga inten melakukan gerakan penanaman secara swadaya.
Dan di tahun 2021 OPAL KLU dan INTI NTB ini sudah di lakukan penanaman di Hutan Adat Baru Murmas, Bangsal Pamenang, Pantai Sedayu Lekok, dan pada hari ini di Hutan Adat Buani di Desa Bentek, Kecamatan Gangga.
Di kesempatan mendatang ada rencana penanaman di Pantai Himpos Karang Anyar, Tanjung.
Bupati menegaskan, orang menanam pohon berarti juga menanam doa dan harapan untuk keberlanjutan generasi mendatang.
Selain memperbaiki lingkungan, menanam juga harus memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program ini akan saya ikuti terus, kalau baik akan kita kembangkan di walayah Kabupaten Lombok Utara,” ungkap Bupati Djohan. .
Langkah mitigasi dengan penanaman pohon merupakan salah satu upaya mengurangi emisi karbon, untuk menahan laju kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius atau sedapatnya menekan hingga 1,5 derajat Celcius.
Manfaat pohon bagi kehidupan bisa dirujuk dalam Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar, dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk 1.500 penduduk/hari dan menyerap 2,5 ton karbon dioksida/tahun.
Kemampuan pohon untuk menyerap CO2 merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim.
Penyebab utama dari perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik).
CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama pemicu perubahan iklim. Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap CO2, menyimpan karbon dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.
“Saya Mengajak Warga Lombok Utara Untuk Melakukan Gerakan Penanaman Pohon di semua wilayah KLU,” kata bupati.
Perlu terus digaungkan kepada semua pihak untuk menanam DAN memelihara pohon yang sangat berarti bagi kehidupan.
Bahkan saat sedang pandemi COVID-19, yang tentu saja dibarengi dengan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kegiatan OPAL tetap berjalan meskipun terdampak pandemi COVID-19.
Walau di rumah saja, masyarakat KLU bersama Bupati Djohan Syamsu dapat tetap berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan, caranya dengan menyumbangkan minimal satu bibit pohon.
Bupati berharap semoga kalangan muda makin tergerak dan mencintai bumi.
Acara menanam pohon itu dihadiri Anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, tokoh agama dan rokoh adat, serta Mahasiswa Universitas Muhamadiyan Mataram, Universitas NW yang sedang KKN dan masyarakat Desa Buani.
@ng
Kejati NTB Tetapkan 12 Tersangka Kasus Korupsi
Tiga tersangka ditetapkan Kejati NTB dalam perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019, dan sembilan orang dalam perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU serta Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara
MATARAM.lombokjournal.com ~ 12 tersangka Kasus Korupsi telah ditetapkan dari 3 Perkara Korupsi yang ditingkatkan pada Tahap Penyidikan pertengahan tahun ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo, SH
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo, SH mendatangani Surat Perintah Penetapan Tersangka tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, setelah Team Penyidik Pidsus Kejati NTB melakukan Ekspose Perkara di hadapan unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa tanggal 21 September 2021.
Demikian press release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media hari Rau (22/09/21).
Dijelaskan, ketiga perkara yang dimaksud tersebut adalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019, dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangam Negara sebesar Rp. 2.651.636.702,-.
Kemudian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019, dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.
Perkara ketiga dugaan korupsi yang dimaksud adalah Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 742.757.112,79.
Masing-masing tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut yakni untuk Perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, terdiri dari 3 (tiga) orang Tersangka dengan inisial yaitu:
1. AAF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019.
2. DEK sekaku Direktur CV. Kerta Agung.
3. WSB, wIraswasta.
Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 yang terdiri dari 4 orang tersangka, masing-masing dengan inisial;
1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. EB, selaku PPK pada Dikes KLU.
3. DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia)
4. DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama ( Konsultan Pengawas).
Selanjutnya Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD KLU ditetapkan 5 orang Tersangka dengan inisial sebagai berikut:
1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. HZ, selaku PPK pada RSUD KLU.
3. MR, selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia).
4. LFH, selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas).
5. DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.
Setelah ditetapkannya tersangka pada ketiga perkara korupsi tersebut, maka tahapan selanjutnya team Penyidik Pidsus Kejati NTB akan melakukan pemeriksaan Tersangka tersebut mulai pekan depan beserta tindakan penyidikan lainnya.
Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta
JAKARTA.lombokjournal.com ~ Anies Baswedan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan usai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta itu yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Selasa (20/09/21).
Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Anies dihadirkan dan dikonfirmasi secara umum, terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya.
Selain itu, kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Anies juga ditanya soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut.
“Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp0,” katanya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, juga hadir sebagai saksi pada kasus yang sama.
Dijelaskan, Prasetyo diperiksa mengenai proses penganggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Sarana Jaya.
Ali mengatakan, keterangan para saksi telah tertuang dalam BAP dan belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
Keterangan para saksi secara detai sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun saat ini belum bisa disampaikan ke pubik.
“Akan dibuka seluas- luasnya pada proses persidangan di pengadilan Tipikor,” kata Ali.
Lima tersangka dalam kasus dugaan koupsi dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, telah ditetapkan oleh KPK.
Lima tersangka itu ialah mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan sebuah korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
Kelima tersangka itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.
Kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar.
Ist
Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara
Dari pemetaan potensi wisata di Desa Santong, ternyata jumlah air terjun di desa ini mencapai 30 air terjun bahkan lebih
SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Alam Santong (PAS) melakukan pemetaan potensi wisata alam di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan spot-spot wisata air terjun, pendataan flora dan fauna, hingga pemetaan jalur-jalur menuju setiap spot wisata yang ada di desa Santong.
Air Terjun ‘Sandar Nyawa’, salah satu yang elok
Pemetaan spot wisata di desa Santong diawali dengan ekspedisi hingga puncak Gunung Kondo sebagai destinasi wisata paling ujung di desa Santong.
Dari pemetaan itu diketahui, ditemukan spot wisata air terjun di Desa Santong mencapai 30 (tiga puluh) spot air terjun. Itu belum termasuk beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.
Malkam Hadi, Ketua Pokdarwis Pesona Alam Santong (PAS) mengatakan, Santong memiliki wisata air terjun terbanyak di Kabupaten Lombok Utara. Tidak salah kalau Pokdarwis Pesona Alam Santong memberi nama “Kingdom Of Waterfall Santong“, karena banyaknya air terjun yang di desa itu.
“Kami mendata jumlah air terjun yang ada di jalur wisata desa Santong ini sekitar tiga puluh air terjun, bahkan mungkin lebih. Kami berani membuat julukan Kingdom Of Waterfall Santong(Santong, Karajaan Air Terjun, pen),” ujar Malkam
Agenda pemetaan wisata alam di Desa Santong dilakukan pihak Pokdarwis Pesona Alam Santong sebagai awal mengembangkan pariwisata di Kecamatan Kayangan, khususnya di Desa Santong.
Pendanaan kegiataan pemetaan yang dilakukan pun masih swadaya alias merogoh kantorng sendiri.
Karena itu, Pokdarwis PAS berharap pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten memberi dukungan kegiatan pemetaan potensi wisata selanjutnya.
“Ekspedisi dalam rangka pemetaan setiap unsur wisata yang ada di Desa Santong sementara kami lakukan dengan swadaya. Semoga ada perhatian lebih dari pihak-pihak pemerintah dalam mendukug pemetaan potensi wisata ini,” harap Malkam.
Pokdarwis PAS saat ini melakukan upaya kolaborasi dengan tiap komunitas maupun lembaga yang mempunyai kesadaran dalam pembangunan dan pengembangan daerah wisata.
Kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membuat suatu gebrakan besar, meningkatkan perhatian setiap unsur dalam melestarikan wisata alam.
“Kami mengusung wisata yang berbasis lingkungan. Jadi selain berwisata juga kita bisa melestarikan kekayaan alam yang ada. Untuk mewujudkannya kami mengusahakan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang memang ingin terlibat, pasti kami rangkul.” ujar Malkam.
Han
Anies Baswedan Dinilai Gagal Pimpin Jakarta, Tak Layak Jadi Presiden
Vokalis Nidji, Giring Ganesha, mengkritik pedas Anies Baswedan yang berambisi maju dalam Pilpres 2024
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Jakarta Anies Baswedan diniai gagal memimpin Jakarta, dan ia bukanlah pemimpin yang bisa mengatasi krisis.
Penilaian itu disampaikan Giring Ganesha Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam video yang diunggah oleh akun media sosial resmi DPP PSI, Senin (20/09/21).
Pada saat krisis pandemi Covid-19, menurutnya, Anies Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mengatasi krisis.
“Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” ucap Giring.
Pesan Giring tampak lugas saat ia mewanti-wanti, Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan.
“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan,” katanya lugas.
Giring kemudian menebut tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang dibelanjakan Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024.
Anies Baswedan dikatakan menutup telinga atas penolakan warga Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.
Pernyataan Giring Ganesha di akun medsos resmi PSI itu langsung dapat komentar sinis dari netizen. Pernyataan vokalis Nidji itu disebut karena ia stress, lantaran gagal nyalegnya.
“Ude giring jangan berisik, gw kaga bakal milih anies juga ntar, dah nyanyi lg yaaaa,” kata netizen lainnya.
“Stress akibat gagal nyaleg nya makin parah kek nya si @Giring_Ganesha Ini. Yg bohong nya ber- tahun2 malah di jilat2 sama partai mu. Sok meduliin penderitaan rakyat. Ngelawak aja ini anggota sirkus ibu kota,” kata netizen lainnya. ***
Ist
Seleksi CPNS Pemprov NTB, Mulai Kamis 23 September 2021
Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 202 mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021, peseta wajib membawa keterangan negatif hasil rapid antigen
MATARAM.lombokjournal.com ~ Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021 lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Natsir, memastikan bahwa penyelenggaraan tes CPNS Provinsi NTB ini dilaksanakan secara jujur dan transparan
Pemprov NTB Sediakan Rapid Tes Gratis, Seleksi CPNS Siap Dilaksanakan memastikan bahwa penyelenggaraan tes CPNS Provinsi NTB ini dilaksanakan secara jujur dan transparan.
Dikatakan Natsir, bahwa seluruh proses seleksi penerimaan CPNS menggunakan sistem digital. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumumannya nanti yang dilakukan secara live melalui akun youtube BKD Provinsi NTB.
“Hingga saat ini kita tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan calon CPNS. Besok Kamis tanggal 23 September baru kita bertemu dengan mereka untuk pelaksanaan SKD,” terang Natsir, Senin (20/09/20) di kantornya.
Terkait pelaksanaan tes SKD dimasa pandemi ia menjelaskan, penyelenggaraan tes SKD di BKD Provinsi NTB akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Adapun mengenai keterangan negatif hasil rapid antigen yang wajib disertakan oleh peserta tes CPNS, Natsir mengungkapkan bahwa seluruh peserta tes tidak dibebankan biaya (gratis) rapid antigen.
“Jadwal tes dan rapid sudah kami umumkan kepada seluruh peserta. Untuk rapid tes antigen disediakan gratis di Rumah Sakit Mata Provinsi NTB, Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Provinsi NTB, dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma,” jelasnya.
Tes SKD CPNS Provinsi NTB Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021.
Terkait kesiapan pelaksanaan SKD CPNS yang akan dilaksanakan di gedung Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, panitia telah melakukan persiapan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin.
Di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, penyimpanan barang (loker), penyiapan ruang pengarahan dan ruang CAT sesuai standar protokol kesehatan agar pelaksanaan SKD dapat berjalan dengan lancar.
nn
Vaksinasi Dipacu, WSBK Melaju
Pesiapan jelang perhelatan event World Superbike (WSBK) di MandalikaInternational Street Circuit merupakan kerja ekstra keras, mulai mengejar target capaian vaksinasi, pengaturan tamu-tamu mancanegara di tengah pandemi, hingga merampungkan infrastruktur dalam tekanan waktu
Oleh: Lalu Gita Ariadi, Sekda NTB
MATARAM.lombokjournal.com ~ Perlu diketahui pelbagai pihak, berdasarkan kalender event World Superbike (WSBK) seri ke-9 diadakan di Circuit de Barcelona – Catalunya Spanyol, tanggal 17 – 19 September 2021. Selanjutnya di Circuit de Jerez –Angel Nieto Spanyol (10), Autodromo Internacional do AlgarvePortugal (11), Circuito San Juan VillicumArgentina (12) dan MandalikaInternational Street Circuit yang ke-13 tanggal 12 – 14 November 2021 mendatang.
Berarti kita hanya punya tenggang waktu 2 bulan hari lomba (Race Day). Tentu ini bukanlah tempo yang panjang untuk persiapan. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid 19, dengan segala keterbatasan dan pembatasannya.
Karena event besar itu berlangsung di tengah pandemi Covid-19, maka para penonton, peserta dan timnya dari luar negeri yang akan mengikuti race, harus ketat pengaturan karantinanya. Tidak bisa tidak, aturan ini harus diberlakukan agar sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah tentang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di era Covid-19.
Mereka harus dimonitor dengan protokol kesehatan (prokes) sejak landing di BIZAM, menginap di hotel, berkegiatan di sirkuit saat test race, babak kualifikasi, dan pada hari lomba (Race Day). Demikian juga, hingga saatnya mereka kembali ke bandara untuk pulang ke negara asal masing-masing.
Dan penonton pun tidak luput dari pengaturan. Sebelum membeli tiket, calon penonton dipastikan telah tervaksin secara penuh (2 kali vaksin), serta wajib menginstal dan terhubung ke aplikasi pedulilindungi.
Penonton yang hendak masuk ke Mandalika International Street Circuit, harus menjalani posedur yang tidak sederhana. Penonton harus menunjukkan tiket. Penonton harus diverifikasi vaksin melalui scan aplikasi pedulilindungi. Penonton harus di sweb antigen di lokasi yang sudah disiapkan. Jika hasilnya negatif penonton boleh masuk sirkuit dengan tetap melewati security screening. Selama proses pemeriksaan menerapkan prokes yg ketat.
Jika hasil sweb antigen positip, penonton dipulangkan atau di rujuk ke rumah sakit. Terhadap tiket yang sudah dibeli ada opsi refund atau untuk next race.
Dari informasi beberapa kali rapat koordinasi persiapan, kapasitas penonton untuk WSBK kali ini hanya 20 persen. Setara dengan 40.000 an penonton termasuk 1.000 an orang yang terdiri dari pembalap/riders, crew, mekanik, official, media, konsultan dan lain lain. Kapasitas normal sirkuit dirancang berkisar 200.000 orang. Target 20 pesen penonton kali ini sudah memperhitungkan biaya produksi penyelenggaraan event.
Menjelang hari H penyelenggaraan, PT ITDC terus berbenah. Sejak penandatanganan kesepakatan antara DORNA dan PT ITDC tanggal 28 Januari 2019 dilanjutkan audiensi CEO DORNA – Carmelo Ezpelata ke Presiden Jokowi tanggal 11 Maret 2019, jajaran BOC-BOD PT ITDC dihinggapi H2C alias Harap-harap cemas. Terlebih tahun 2020 awal, kita mulai disapa pandemi Covid-19 yang hingga kini unpredictable kapan berakhirnya.
PT ITDC membangun Sirkuit Mandalika. Sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini, progressnya hingga 18 September 2021 mencapai 98,09 persen. Pembangunannya menelan biaya Rp. 900 miliar. Tanggal 15 Agustus 2021, telah selesai pengaspalan lapis terakhir.
Ditargetkan akhir September 2021 sirkuit dan fasilitasnya tuntas 100 persen.
Race control building, progressnya 94,50 persen. Deck circuit progressnya 71,40 persen. Hotel Pullman Mandalika yang dibangun di areal 4,5 ha, dengan 257 room, progress per 21 Agustus 2021 sudah 86,30 pesen. Ada yang progressnya positif, namun ada juga pekerjaan rumah yang harus di selesaikan secara humanis dan mutualistik, seperti penyelesaian tanah-tanah enclave maupun penataan/penyelesaian 48 KK yang berada di 13 bidang tanah enclave sekitar lintasan sirkuit.
Di luar areal KEK Mandalika, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga/BUMN, Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah turut berbenah.
PT Angkasa Pura I misalnya, meningkatkan kapasitas dan kualitas BIZAM. Dengan dukungan dana Rp700 Miliaran lebih. Di BIZAM kini telah dilakukan perluasan terminal penumpang internasional juga domestik, penambahan belalai gajah (gerbarata), perpanjangan runway, pengembangan fasilitas cargo, perluasan apron barat dan lain-lain.
Saya teringat saat peresmian mulai beroperasinya BIL/LIA tanggal 20 Oktober 2011, Gubernur NTB (saat itu TGB – Almukarram Dr TGH M. Zainul Majdi), mohon run way BIL sepanjang 2.700 meter diperpanjang menjadi 3.000 meter agar pesawat berbadan lebar bisa landing leluasa di BIL.
Presiden SBY (Susilo Bambang Yudoyono) dalam sambutan peresmian, memahami dan sangat menyetujui usulan Gubernur NTB saat itu. Tapi sayang, setelah bertahun-tahun diperjuangkan ke Bappenas, Kementerian Perhubungan dan juga ke PT Angkasa Pura I tak kunjung terealisasi.
Berulang kali Irjen Pol Prof. Dr. H. Farouk Muhammad – almarhum (anggota DPD RI – senator Dapil NTB) selaku Wakil Ketua DPD RI memfasilitasi pertemuan dengan stake holder terkait. Bersama Anggota DPD RI dapil NTB lainnya – Drs. HL. Suhaimi Ismy, berusaha bertemu Dirut PT Angkasa Pura I, hasilnya pun masih belum memuaskan.
Dirut PT Angkasa Pura I bahkan menyampaikan bahwa pembangunan BIL/LIA generasi kedua kemungkinan baru bisa dilakukan setidaknya tahun 2029. Itu pun bergantung trend pertumbuhan penumpang.
Waktu terus berjalan. Tahun 2014 pemerintah menerbitkan PP 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika. Tanggal 21 Oktober 2017 Presiden Jokowi meresmikan mulai beroperasinya KEK Mandalika. Tahun 2019, PT ITDC dengan dukungan Presiden Jokowi, menjadikan KEK Mandalika sebagai venue MotoGP.
Sejak saat itu Kementerian/Lembaga/BUMN, memberikan dukungan yang luar biasa. Tahun 2020, saat Covid-19 melanda, dengan adanya lockdown, PSBB, PPKM, pejabat terbatas mengakses fasilitas bandara. Tak diduga tak dinyana, bersamaan Covid 19, BIZAM ditata dan berubah wajah. Runway yang bolak balik minta diperpanjang jadi 3.000 meter kini justru diberi lebih panjang lagi mencapai 3.400 meter. Pembangunan BIZAM generasi kedua tahun 2029, justru maju jadi tahun 2020. Alhamdulillah.
Selain moda transportasi udara, dukungan moda transportasi laut juga diberikan untuk dukung KEK Mandalika. PT. Pelindo III membangun Pelabuhan Gili Mas, kapasitas 1.700 penumpang dengan biaya Rp. 1,3 Triliun. Per 23 Juli 2021 sudah selesai pembangunannya 100 persen.
Kementerian PUPR, membangun akses jalan bypass BIZAM – KEK Mandalika sepanjang 17, 363 km yang segera akan dapat difungsikan. Kementerian perhubungan melalui Dirjen perhubungan darat memberikan dukungan penguatan sistem transportasi melalui penyediaan armada, fasilitas rambu dan PJU, menyusun managemen dan rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya.
Kementerian/lembaga/BUMN full support terhadap pembangunan KEK Mandalika.
Pemerintah Provinsi, membangun RS Mandalika di Desa Sengkol. Melalui pinjaman PEN dari PT SMI, Pemprov NTB membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan RSUP NTB yang diharapkan menjadi RS terbaik, sekaligus sebagai RS rujukan di Indonesia Timur serta layak mengawal event motoGP 10 tahun ke depan.
Jelang penyelenggaraan WSBK, masih ada kecemasan yang kini jadi atensi utama yaitu masalah vaksinasi. Vicon tanggal 18 September 2021 dipimpin Menko Bidang Perekonomian – Ir. Airlangga Hartarto, menekankan agar Pulau Lombok sebagai lokasi WSBK harus sudah tervaksinasi minimal 70 persen.
Dalam Apel Gabungan Percepatan Vaksinasi hari Minggu 19 September 2021 di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Kapolda NTB – Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Danrem 162 Wirabhakti – Brigjen Rizal Ramdhani menargetkan vaksinasi 70 persen di Lombok Tengah harus tercapai tanggal 5 Oktober 2021 yang akan datang.
Hari Senin tanggal 20 September 2021, dalam rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Covid-19 yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc dan Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd, para Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/walikota se-NTB didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) masing-masing semua bertekad dan siap berjibaku sukseskan vaksinasi di NTB.
Mereka bertekad, bila vaksin tersedia siap segera habiskan. Vaksinator masing-masing daerah sudah siap. Animo masyarakat kami sangat siap di vaksin, itu dikatakan H. Mohan Roliskana, H. Fauzan Khalid, H. Sukiman Azmy dan yang lain yang hadir secara offline pada acara Anev itu.
Kebutuhan untuk vaksin, diperkirakan jika ditargetkan 4 kecamatan di sekitar KEK Mandalika (Kec. Pujut, Kec. Praya Tengah, Kec. Praya Timur dan Kec. Praya Barat), dibutuhkan vaksin sebanyak 415.000 dosis. Jika ditargetkan seluruh Kabupaten Lombok Tengah, dibutuhkan vaksin sebanyak 1,34 juta dosis.
Jika ditargetkan seluruh Pulau Lombok dibutuhkan vaksin sebanyak 4,5 juta dosis. Pokoknya dibutuhkan banyak vaksin di NTB, kata Gubernur Zulkieflimansyah yang bergegas menghubungi Menko Marinves, Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan dan lain lain. Bila perlu, Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUP jemput bola ke Jakarta dan jangan pulang kalau tidak membawa vaksin. Itu perintah Gubernur.
Yang pasti, seiring berjalannya waktu, vaksinasi terus dipacu, semua kekuatan bergerak dan bekerja terpadu. Insyaallah di sirkuit mandalika kita bertemu bersama tamu yang datang dari berbagai penjuru.***
Anggota BPD Diminta Memahami Progam Desa
SAat melantik anggota PABPDSI KLU, Bupati Djohan Sjamsu minta anggota BPD harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran yang ada
TANJUNG.lombokjounal.com ~ Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai DP-nya Desa punya peran strategis. Organisasi ini diharapkan lebih kompak dalam menyikapi tiap persoalan di masing-masing desa.
Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan itu usai melantik dan mengambil sumpah pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Periode 2021-2027, di Aula Kantor Bupati Tanjung, Senin (20/09/21).
“Saya sangat memahami adanya organisasi ini, semakin banyaknya organisasi maka semakin banyak pula teman kita bekerja,” harapnya.
Diterangkannya, Lombok Utara menjadi daerah tertinggal satu-satunya di Provinsi NTB. Status itu menjadi tantangan seluruh perangkat daerah ke depan, termasuk BPD.
Semua pemangku harus berikhtiar supaya bisa keluar dari predikat daerah tertinggal.
“BPD adalah DPR-nya desa, maka harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada,” tandas bupati.
Tampak hadir dalam acara itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI, Ketua Umum PABPDSI NTB Zubair, S.Pd, MH, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kawit Sasmita, SH, perwakilan Polres Lotara, para Kepala OPD lingkup Pemda KLU, dan Camat se-KLU.
Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI Provinsi NTB, Zubair, S.Pd, MH, mengatakan dengan terbentuknya organisasi PABPDSI di KLU, diminta bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah.
Harapannya, amanat Permendagri nomor 113 dan nomor 114 bisa diimplementasikan di desa.
Dijelaskan pula, dalam tata kelola Pemerintahan Desa, BPD harus berperan aktif dalam sejumlah tanggung jawab, bukan hanya pengawasan anggaran tapi juga inovasi-inovasi demi kemajuan desa.
