Sosialisasi Dana Cukai Tembakau, Dilakukan Masif di KLU
Satuan Polisi Pramong Praja (Sat Pol PP) KLU melakukan sosialisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara masif di seluruh Kabupaten Lombok Utara
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kabupaten Lombok Utara melakukan sosialisasi DBH-CHT untuk mengoptimalkan penggunaan dana cukai hasil tembakau yang dimaksud, di Kantor Desa Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Kamis (21/10/21).
Plt. Kepala Satpol PP Totok Surya Saputra, SH.MH menyampaikan, sosialisasi dilakukan masif di wilayah Kabupaten Lombok Utar (KLU).
Totok Surya Saputra
Dijelaskan, tujuan sosialisasi yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan terkait tembakau dan penggunaan, pemantauan serta evaluasi DBH-CHT.
Dalam sosialisasi itu masyarakat diarahkan, bagaimana penggunaan dana DBH-CHT.
Disamping itu, lanjut Totok, bagaimana masyarakat paham prosedur mengurus perizinan untuk melegalkan perdagangan rokok yang masih belum dilekatkan dengan cukai.
Sasaran dari kegiatan sosialisasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, petani tembakau, pengusaha tembakau, serta pedagang-pedagang di pasar maupun di toko yang menjual produk hasil tembakau.
“Sosialisasi tatap muka secara langsung ini baru pertama kali dilakukan dan bertempat di Desa Tanjung ini,” ungkapnya.
Seiring dengan kegiatan sosialisasi tatap muka ini, juga dilakukan melalui baliho, yang pemasangannya di lima titik kecamatan se-KLU.
Media sosialisasi berikutnya dengan menggunakan media pemberitaan melalui link media online, tuturnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, ke depan diharapkan tidak ada lagi perdagangan rokok ilegal di KLU.
“Dan pedagang ketika berusaha bisa menerapkan prinsip perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Bila melakukan usaha, harus memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai,” tegas Totok.
@ng
Keluarga Benteng Utama Pencegahan Bahaya Narkoba
Pendidikan dalam keluarga diharapkan maksimal memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait penyelahgunaan nakoba
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kunci mencegah penyalahgunaan narkoba dimulai dari keluarga.
Peran orang tua harus maksimal dalam berlansungnya pendidikan dalam keluarga. Orang tua harus lebih maksimal memberikan pemahaman dan sosialisasi di lingkungan keluarga.
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yaitu istri Gubernur NTB, mengimbau agar keluarga menjadi benteng utama pencegahan narkoba.
“Karena kunci pencegah penyalagunaan Narkoba harus dimulai dari keluarga,” ujar Bunda Niken, sapaan Hj Niken Saptarini Widyawati.
Hj Niken mengatakan itu saat membuka Webinar Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital, degan tema ‘Penguatan Keluarga Dalam Menghadapi Bahaya Narkoba secara hybrid, Selasa (19/10/21) di Aula Pendopo Gubernur NTB.
“Mental dan kepribadian anak-anak dan anggota keluarga lebih dewasa dan bijaksana dengan memahami seutuhnya bahaya Narkoba,”ungkap Bunda Literasi NTB ini.
Bunda Niken mengingatkan, masa remaja bagi anak-anak merupakan fase perkembangan dari masa anak-anak ke dewasa. Dalam masa seperti ini orang tua harus memperhatikan dan membentuk karakter dan pendidikan bagi anak.
“Data menunjukan, jumlah pengguna Nerkoba paling banyak dari usia remaja,” ucap Hj Niken.
Peran keluarga dalam hal ini Orang tua juga harus secepatnya mendeteksi tingkahlaku anak. Jangan sampai setelah terkena baru diketahui orang tua.
Di masa pandemi Covid-19, harus disiapkan betul kesehatan mental keluarga agar tidak rapuh. Meningkatkan peran keluarga membentuk dan membangun karakter setiap anggota keluarga yang berahlak mulia dan bermoral.
“Penting juga TP.PKK mengetahui wilayah rawan Narkoba, sehingga dapat diperkuat sistem pencegahan dan sosialisasi bahaya Narkoba,”tutup istri Gubernur NTB ini.
Sosialisasi dan rehabilitas
Penyalagunaan Narkoba dapat ditekan dengan sinergi dan pola pencegahan, sosialisasi dan rehabilitasi berjalan bersamaan.
Kepala BNN NTB Brigjen Pol Gagas Nugraha, SH., mengatakannya saat bicara dalam webinar.
“Termasuk secara masif (sosialisasi dan rehabiliasi) dilakukan secara bersama seluruh masyarakat,” kata Gagas Nugraha.
Ggas juga menekankan penguatan ketahanan keluarga. Hal ini dianggap langkah strategis, penting dan mendesak dalam membangun dan mensejahterakan keluarga. Dengan demikian melindungi anak-anak dari bahaya narkotika.
Selama BNN NTB terus mengkampayekan secara off line maupun online upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya Narkoba. Seperti melalui website, media sosial maupun media cetak atau elektronik.
Sedangkan sosialisasi di kalangan pelajar disekolah-sekolah kerap dilalukan. Termasuk kepada masyarakat melalui desa bersinar di NTB.
Kegiatan yang digagas TP.PKK Provinsi NTB bekerjasama dengan DWP Provinsi NTB dan DWP BNN Provinsi NTB, menghadirkan Psikolog Yossy Dwi Erliana Julmansyah, S. Psi.
Webinar itu diikuti peserta dari TP.PKK Provinsi, DWP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga desa se NTB dan Genre NTB.
Diskominfotik
Wabup Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Dusun Batu Lilir
Menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Wabup Danny berpesan bahwa perayaan Maulid Nabi harus jadi momentum memperbaiki diri
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng mengahdiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H di Masjid Islahudin Dusun Batu Lilir Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Selasa (19/10/21).
Hadir pula pada peringatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Khar Rijal ST MT, Perwakilan Bank NTB syariah, Kepala Desa Teniga Maswandi serta undangan lainnya.
Wabup Danny dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada warga Dusun Batu Iilir atas ajundangannya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
“Saya atas nama pribadai maupun Pemda KLU mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas undangan bersilaturahmi sekaligus bertatap muka didalam perayaan Maulid,” ungkapnya.
Wabup Danny yang gemar olahraga tenis ini pun menambahkan, perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai momencinta kepada Rasulullah SAW .
Dan bagaimana memperbaiki diri dengan cara mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya. Lewat momen ini juga kita tingkatkan syi’ar kita khususnya kita di masyarakat Lombok Utara.
Wabup menuturkan, Lombok Utara menyimpan potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa melimpah yang diberikan oleh Allah SWT.
Di akhir sambutan, Wabup Danny menyampaikan semoga apa yang diniatkan di hari ini selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT dan kita semua selalu dalam lindungannya.
Ketua PHBI mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wakil Bupati Lombok Utara, dan pada kesempatan yang sama beliaupun menyampaikan keadaan terkini Masjid Islahudin yang mana selepas gempa 2018 renovasi dilakukan dengan cara swadaya masyarakat sendiri.
Selepas sambutan, acara dilanjutkan dengan uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh TGH. Mustahiq yang bertema Meneladani Akhlak dan Meningkatkan Cinta kepada Rasulullah SAW.
@ng
Bunda PAUD Kecamatan dan Desa se-Lombok Utara Dikukuhkan
Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan dan Desa, masing-masing dilakukan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu dan Bunda PAUD Kabupaten, Hj. Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pengukuhan Bunda PAUD se Lombok Utara, mulai tingkat desa hingga kecamatan, brlangsung di Sunset Spring Beach Desa Segara Katon, Selasa (19/10/21).
Pengukuhan Bunda PAUD mulai Desa higga Kecamatan itu tertuang dalam Keputusan Bunda PAUD Kabupaten Lombok Utara No:421.1/03/10/BP.KLU/2021.
Kegiatan itu dimulai dari pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan yang dilakukan Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan 28 Bunda PAUD Desa Se-KLU oleh Bunda PAUD KLU, Hj. Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu.
Hadir dalam acara pengukuhan itu, Plt.Kadis Dikbudpora KLU Adnan MPd, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter, Ketua DWP KLU Baiq Hurniwati Anding Dwi Cahyadi, serta undangan lainnya
Usai pengukuhan, Bupati Djohan menyampaikan selamat kepada Bunda PAUD Kecamatan dan Desa di KLU. Pesan bupati, agar mereka bertugas sesuai pedoman kerja masing-masing.
Peran PAUD dalam lini kehidupan sangat penting, mengingat pendidikan anak diusia 0-6 tahun dalam pembentukan karakter menuju generasi yang lebih baik, serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ke depan.
”Pendidikan PAUD ini sangat strategis dan sangat penting peranannya sehingga sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendidik anak-anak diusia kemasan mulai dari cara bergaulnya dirumah dan dilingkungan sekitar,” tutur bupati
Dilantiknya para istri Kepala Desa karena memiliki pengaruh terhadap PAUD di wilayah dan lingkungan masing-masing.
Sehingga yang menjadi tugas dapat dikerjakan, selanjutnya diteruskan pada masyarakat.
Generasi sekarang dan ke depan memiliki tantangan luar biasa, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi luar biasa.
Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD KLU Hj. Galuh mengungkapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan upaya pembinaan yang ditujukan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun.
Pembinaan tu dilakukan melalui pendidikan dasar, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuannya, anak memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
“Kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak usia dini, sama-sama membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saatnya, mereka memiliki kesiapan mental untuk memasuki pendidikan tingkat lanjut, mengantar mutiara bangsa ke gerbang masa depan mereka yang lebih baik,” ungkap Bundah Galuh.
Menurutnya, pendidikan di awal masa pertumbuhan anak sangatlah penting. Pada usia dini, otak berkembang dengan sangat cepat, otak juga dapat menerima dan menyerap segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya.
Tidak hanya yang baik-baik saja, tapi juga hal-hal yang kurang baik.
“Saya ingatkan bahwa, pendidikan anak usia dini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah dan lembaga PAUD saja, tapi masyarakat dan orang tua juga harus bersama-sama berperan aktif, menyukseskan pendidikan anak usia dini sesuai peran masing-masing”jelasnya
Pekerjaan dan pencapaian besar untuk memasyarakatkan PAUD masih menunggu melalui intervensi kebijakan pemerintah. Dengan menggerakkan instrumen pemerintah dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa sampai ke tingkat dusun dengan jumlah lembaga PAUD di KLU sebanyak 204.
Tentu ke depan, bisa bertambah mengingat tugas paling utama ialah memastikan bahwa, anak-anak usia 0 — 6 tahun sudah terlayani oleh PAUD-PAUD yang ada.
“Bunda PAUD juga memiliki tanggungjawab untuk memastikan anak-anak yang lahir memiliki identitas berupa akta kelahiran, agar mereka dapat menjadi warga negara indonesia yang terlindungi hak-haknya sejak dini,”ungkapnya
Selaku Bunda PAUD kabupaten, berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan PAUD di daerah KLU, yang merupakan profesi suci yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.
“Harapkan kepada Bunda PAUD Kecamatan dan Desa mampu menjadi pondasi keberhasilan pendidikan usia dini dengan selalu berkomunikasi dalam pengembangan potensi di wilayah masing-masing,” harapnya.
@ng
Sosialisasi Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan KLU
Bupati Lombok Utara Sosialisasi Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan KLU menjawab kebutuhan pelayanan informasi kearsipan yang transparan, efektif dan efesien
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat membuka Sosialisasi Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan KLU, Selasa (19/10/21)
Kegiatan ini mendorong pemerintah agar mampu memberikan sistem pelayanan administrasi cepat, akurat, objektif, transparan dan berkualitas pada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Djohan mengatakan, data base informasi kearsipan daerah sebagai upaya konkrit dalam membangun efektivitas komunikasi dan informasi melalui sistem tata kelola dan pelayanan kearsipan.
“Harapan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan informasi kearsipan yang transparan, efektif dan efesien,” harapanya.
Ikhtiar ini sejalan dengan dengan program Pemda untuk percepatan smart city pemanfaatan teknologi informasi, sehingga kegiatan seperti surat-menyurat bisa dilaksanakan cepat, akurat dan aman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
@ng
Wabup Danny dan Kadis DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan
Melihat potensi dan meninjau laha petani, Wakil Bupati atau Wabup Danny Karter Febriato bersama Kadis DKPPP Lombok Utara turun langsung ke lapangan
TANJUNG.lombkjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan ST. M Eng,didampingi Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (DKPPP), Tresna Hadi, SP, menemui petani langsung ke lapangan, untuk melihat potensi dan menyerap aspirasi petani lahan tegalan non produkti, di Desa Sokong Kecamatan Tanjung KLU, Senin (18/10/21).
Dany Karter melihat dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat tentang pertanian tegalan yang kurang produktif, dan petani berharap lahan itu menjadi produktif.
Dalam kesempatn itu, Wabup Dany Karter mengatakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ke depan akan fokus pada program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“Dan yang cepat memberikan dampak ekonomi ke masyarakat, memberikan bantuan alsintan dan pendampingan kepada petani,” katta waup.
Handytraktor, Mesin Pompa Air akan diberikan petani yang membutuhkan, agar terus meningkatkan hasil pertanian, prasarana sumber air seperti embung, dan parit, serta RJIT.
Tidak hanya itu, melalui Dinas PUPR peningkatan sarana irigasi juga terus ditingkatkan seperti bendungan, saluran irigasi dan lainnya.
“Ini sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan meningkatkan prasarana yang berkaitan dengan sumber daya pertanian kita yang belum dikelola secara maksimal,” tegas wabup.
Selain mengusahakan bantuan bibit, pupuk, alat-alat pertanian yang diberikan pemerintah, juga memberikan bantuan ternak ayam, ungas dan lain-lain, baik melalui aspirasi maupun yang lainnya.
Beberapa persoalan diutarakan para petani di lahan tegalan kepada Wakil Bupati Lombok Utara, berkaitan dengan bantuan untuk membajak lahan, benih bibit,obat obatan serta ketersediaan pupuk yang sering terlambat dari sistributor ke petani.
Bupati Djohan berharap, silaturahmi Dirjen dengan Pemda KLU dan masyarakat adat serta budayawan, ke depan akan berkelanjutan
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Hilmar Farid PhD, di Pendopo Bupati Lombok Utara Gangga, Senin (18/10/21).
Dirjen Hilmar Farid
Bupati mengikatkan sapuq
Hadir dalam pertemuan itu, para Kepala OPD, Tokoh Adat, serta beberapa budayawan Lombok Utara.
Bupati Djohan menyambut baik kunker Dirjen Kebudayaan, Hilman Farid di KLU. Diharapkan silaturahmi Dirjen dengan Pemda KLU dan masyarakat adat serta budayawan, ke depan akan berkelanjutan.
Dengan banyak suku, adat dan budaya yang berkembang di Indonesia termasuk di daerah kita serta mendapatkan pengakuan oleh negara.
“Komitmen kami di daerah terhadap adat-istiadat serta budaya diperkuat dengan Perda no 6 Tahun 2020, hal ini menunjukkan keberadaan adat istiadat tidak bisa dipisahkan dari daerah,” tutur Bupati Djhan.
Lombok Utara atau lebih dikenal dengan masyarakat Dayan Gunung memiliki ciri khas budaya tersendiri sedikit berbeda dengan daerah lainnya, dan adat budaya di daerah kita menjadi khasanah kekayaan budaya.
“Kuatnya tradisi adat masyarakat di Lombok Utara yang dipelihara oleh masyarakat adat secara utuh dan turun menurun hingga kini,” ungkapnya.
Dirjen diikatkan sapuq
Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mendapatkan kehormatan dengan diikatkan sapuq (ikat kepala) sebagai tanda diterima sebagai warga masyarakat Lombok Utara atau dayan gunung ini.
“Kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam upaya memajukan kebudayaan di daerah kita ini,” ungkap Hilmar.
Adat dan budaya memiliki peran penting di tengah masyarakat, terlebih di masa krisis yang kita hadapi saat ini, akibat gempa dan pandemi. Namun adat istiadat di masyarakat tetap utuh meskipun dengan banyak tantangan dari masa ke masa.
“Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang paling tinggi di dunia, jika keduanya digabungkan maka akan menghasilkan suatu matrik yang luar biasa yaitu bio curtural,”jelasnya.
Acara dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi multipihak, revitalisasi dan transformasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, dan strategi implementasi kemajuan kebudayaan dayan gunung.
@ng
Rakor Sosialisasi Dana Bagi Hasil (DBH)-Cukai Hasil Tembakau (CHT) di KLU
Bea Cukai di Provinsi NusaTenggara Barat, bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara melakukan Rakor Pelaksanaan Sosialisasi DBH-CHT
TANJUNG.lombokjournal.com~ Kasat Pol PP, Totok Surya Saputra,SH,MH, mengatakan saat mengantar acara Rapat Kordinasi (Rakor), bahwa Koordinasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan tugas pokok Bidang Penegakan Hukum, sebagaimana diamanatkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, No.206/PMK.07/2020.
Kegiatan ini dilakukan antara lain oleh Bea Cukai di Provinsi NusaTenggara Barat, bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara periode pertengahan Oktober ini.
Kasat Pol PP KLU, Totok Surya Saputra menambahkan, untuk pembentukan kawasan lingkungan KIHT sudah dilakukan kerjasama dengan Unram dalam rangka membuat kajian.
Untuk pendataan rokok ilegal dengan melibatkan linmas Desa di seluruh Desa di setiap Kecamanan di Lombok Utata termasuk pemasangan baliho di 5 kecamatan.
Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi tatap muka yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait termasuk melalui media online dan lainnya.
Sedangkan untuk operasi bersama barang kena cukai ilegal akan dijadwalkan setelah pendataan objek.
Sosialisai dilaksanakan,dalam operasi Gabungan (OPGAP) melibatkan bea cukai dan aparat penegak hukum lainnya.
Sekali lagi di pertegasan oleh Totok, tupoksi pihaknya dalam rangka penegakan hukum hanya ada 3 hal yaitu, Pertama Pembentukan Kawasan/Lingkungan/sentra Industri hasil tembakau, Kedua, sosialisasi perundang-undangan dibidang cukai tembakau dan Ketiga Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal,tegasnya.
“Mari kita mewujudkan hal baik ini pada forum selanjutnya bersama pihak-pihak yang punya kepentingan untuk membahas langkah berikutnya yang dapat diambil,” ujar Kasat Pol PP KLU,Totok Surya Saputra.
Masih di acara yang sama, Penjabat Sekda KLU, Anding Dwi Cahyadi,S.STP, MM, menyebutkan juga bahwa perolehan dari Bea Cukai tembakau mencapai 9,8 Miliar.
Penjabat Sekda KLU, Anding Dwi Cahyadi, S. STP, MM, yang didampingi Asisten 1, Drs. H Raden Nurjati, mengatakan Cukai rokok menjadi perhatian Pemerintah Pusat hingga ke Daerah.
Kabupaten Lombok Utara kebagian sekitar 9,8 Miliar dalam 2021.
Melalui kesempatan ini juga Anding Cahyadi menyampaikan, kondisi APBD Kabupatrn Lombok Utara anjlok akibat Covid 19.
“Dan itu sama sama kita tau,” ungkapnya.
Menurutnya, proses dalam rangka penanganan Covid 19 ini, pemerintah pusat tidak ingin main-main.
Sedangkan anggaran lebih besar itu peruntukannya di bidang Sosial dan Kesehatan yang kaitan dengan insentif tahun ini 2021 di angka 7,9 miliar Terus lagi tenaga vaksinator,1,2 miliar, artinya hampir 9 miliar lebih yang harus disisir dari anggaran seluruh OPD KLU melalui refocusing.
“Luar bisa pengaruhnya terhadap kegiatan yang ada di masing-masing OPD,” ujar Anding.
Padaha, untuk Tahun 2022 saja gaji dan TPP ASN masih kurang, ungkapnya.
Belum lagi terjadi pemekaran OPD, yang berbarengan dengan pemekaran Bidang-bidang. Biasanya di Bidang itu ada 2 Kasi menjadi 3 Kasi, sehingga saat mutasi kemarin khusus untuk jabatan eselon 4, dia layak tidak atau dia bisa dan pintar.
“Asal golongan 3B pasti dapat jabatan, itupun masih ada 30 jabatan yang kosong karena karena kita kekurangan orang,” jelas Anding.
Kalau seandainya dipaksakan harus akomodir atau merekrut tenaga-tenaga guru.
“Kalau ini yang kita lakukan maka habis kita punya guru habis kita punya tenaga medis. Terus siapa yang Mengajar dan siapa yang merawat?” katanya.
Sehingga berani diputuskan untuk dikosongkan dan menunggu sampai dengan tanggal 1 Oktober.
“Pada tanggal 1 Oktober ini beberapa orang itu bisa menduduki golongan 3B,” tukas Anding Dwi Cahyadi saat membuka acara Sosialisai DBH-CHT, hari Senin (18/11/21)
.@ng
Antara Marah dan Ramahnya Ibu Risma
Menteri Sosial, Tri Rismaharini, juga sempat marah di NTB, Tapi bandingkan antara kemarahannya dengan caranya “mentularkan virus positip untuk bekerja baik dalam melayani publik”
Oleh: Lalu Gita Aryadi (Sekda NTB)
MATARAM.lombokjournal.com~ Beberapa hari belakangan ini, berita Ibu Risma – Menteri Sosial Republik Indonesia, marah-marah, viral lagi. Diliput berbagai media cetak, elektronik, media sosial, baik lokal hingga nasional.
Saya tertarik menulisnya. Pertama karena lokus marahnya di NTB. Kedua, kebetulan 2 hari ikut mendampingi kunjungan kerja ibu Menteri ke lokasi tersebut. Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Benarkah marah melulu?
Di Desa Tetebatu Lombok Timur, kemarahan Ibu Risma sesungguhnya diprovokasi oleh situasi. Sebut saja, ada oknum aktivis (pendemo) lebih dahulu marah kemudian memancing marahnya Ibu Risma.
Begitu Ibu Risma turun dari mobil, pendemo langsung protes dengan suara keras sambil tunjuk jari kearah Ibu Menteri. Dari orasi singkatnya, pendemo sesungguhnya menyampaikan hal yang sepele. Kenapa Ibu menteri memilih lokasi acara di tempat itu. Lokasi itu milik seorang supleyer. Kenapa tidak di tempat lain yang netral?
Saya menduga ada permasalahan domestik antara pendemo dengan supleyer. Atau mungkin menurut pendemo, pilihan lokasi itu adalah bentuk tindakan yang berbau kolutif. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Sekdanya, Taufik Juaini, sudah memberikan klarifikasi.
Pilihan lokasi bukan rekomendasi pemda. Tapi pilihan tim advance Kementerian Sosial. Bisa jadi Ibu Risma tidak tahu lokasi itu milik supleyer seperti ditudingkan.
Protes sudah kadung disampaikan dengan nada keras. Ibu Risma langsung muntab. Pendemo di-gass poll-balik. Ibu Risma tidak tinggal diam. Suara keras pendemo dibalas bentakan lebih keras lagi. Hikmah kejadian ini, ke depan tim advance Kementerian harus bijak pertimbangkan usul saran tuan rumah. Agar hal-hal sepele yang tidak perlu terjadi dapat diminimalkan.
Menyaksikan adegan itu, ada rekan wartawan disamping saya tersenyum seakan mendapat angle berita baik. Ibu Risma marah lagi. Publik ter-framing setiap kunjungan kerja Ibu Risma datang untuk marah-marah. Padahal adegan marah-marah berlangsung sesaat saja. Selebihnya sangat positip, produktif dan solutif. Suasana yang sangat humanis.
Ibu Risma di balik marahnya juga ramah. Sangat menjiwai tugasnya. Peduli pada anak yatim piatu, fakir miskin, para lansia, para penyandang disabilitas. Namun moment itu kalah porsi publikasi.
Kalaupun harus ada menu marah-marah, kemarahan Ibu Risma sesungguhnya tertuju ke pimpinan Cabang Bank plat merah yang dinilai tidak terbuka dan tidak empatik dalam menyalurkan dana bantuan sosial keluarga miskin. Ibu Risma datang dengan data. Tahu akar masalah dan siap berikan solusi.
Di Lombok Timur maupun di Sumbawa, Ibu Risma selalu konfirmasi data. Berapa BPNT dan PKH yang sudah disalurkan? Kenapa data salurnya belum banyak? Apa yang saudara lakukan untuk atasi masalah itu? Kenapa ada laporan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak pernah lakukan penarikan namun saldonya nol rupiah ?
Karena pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan jelas dan tuntas, maka marahlah Ibu Risma. Sampai disini saya menganggap kemarahan Ibu Risma adalah sesuatu yang wajar. Kinerja perbankan penyalur di luar ekspektasinya.
Ibu Risma ingin kinerja bank penyalur lebih sigap dan solutif dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Pihak bank keluhkan kendala geografis dan status Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai penyebab lambat salur.
Tri Rismaharini
Ibu Risma tidak suka dengan dalih klasik ini. Bank penyalur harusnya pro aktif dan cari solusi. Di Kabupaten Sumbawa, Ibu Risma dengan dibonceng sepeda motor akhirnya terjun langsung ke lapangan. Mencari alamat KPM yang harus dipenuhi haknya dan ketemu. Setelah sempat marah ke pimpinan bank penyalur, satu persatu KPM mendapatkan hak nya baik berupa uang tunai ditambah natura dalam bentuk telur, beras ada juga garam.
Untuk masyarakat yang ada di pulau terpencil dan di puncak gunung, Ibu Risma perintah agar pihak bank libatkan TNI dan Polisi mengantarkan uang tunai kepada rakyat miskin.
Ayo kerja lebih amanah. Kita digaji dari uang rakyat. Saya bela-belain blusukan seperti ini untuk memastikan kesepakatan kita di atas kertas terimplementasi di tingkat terbawah. Betapa zolimnya kita bila hak rakyat miskin apalagi untuk anak yatim piatu, fakir miskin, para lansia, para penyandang disabilitas tidak sampai sasaran.
Negara sudah menganggarkan dengan susah payah di tengah keterbatasan fiskal yang ada. Masak macet di bank oleh hal tehnis administratif. Ibu Risma dengan suara teduh dan mata berkaca-kaca, mohon kesadaran pimpinan bank penyalur di daerah untuk bersinergi yang baik dengan para pendamping sosial yang mendampingi masyarakat dalam pencairan bantuan sosial.
Ibu Risma sampaikan wejangan inspiratif itu dengan ekspresi yang sungguh-sungguh. Bisa jadi itu suara bathinnya yang sangat peduli nasib anak yatim piatu. Sejak kecil saya hidup dengan anak yatim piatu. Bapak saya angkat tidak kurang 80 orang anak yatim piatu menjadi saudara saya. Saya paham kehidupan dan kebutuhan mereka. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara jadi menteri sosial yang telantarkan nasib anak yatim piatu.
Kemarahan Ibu Risma ke pimpinan bank penyalur, seakan oase yang sangat melegakan hati para petugas pendamping sosial. Kemarahan Ibu Risma adalah representasi dan refleksi kedongkolan kami yang tidak di hargai pihak bank. Terima kasih Ibu Risma. Kami sanggup bekerja lebih baik dan lebih keras lagi mendampingi rakyat miskin bila pihak bank mau bekerjasama yang baik dengan kami. Ungkap para pekerja pendamping sosial kegirangan.
Di sela-sela santap malam di Rumah Makan Me Cenggo Rempung, Lombok Timur maupun dialog di ruang tunggu Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa Besar, saya mendapatkan cerita lebih dalam tentang bagaimana perjuangan Ibu Risma menutup Komplek Lokalisasi Dolly. Bagaimana memperbaiki kualitas layanan publik. Bagaimana membuat Surabaya jadi bersih, indah dan berbunga-bunga. Kini Surabaya jadi rujukan nasional dan mendapat berbagai apresiasi internasional.
Ibu Risma bisa cekakakan cerita diteror preman waktu menutup Komplek Dolly. Kurang ajar, coba pak tiba-tiba mereka kirim gambar orang telanjang semua penuhi tv monitor saya. Saya tidak mundur walaupun pegiat HAM dan lainnya menekan saya. Ngeri pak kalo kita perhatikan dampak sosialnya. Anak-anak dijangkiti sex addicted. Setiap saya turun ke Dolly saya sudah titip pesan dan serahkan semua kunci-kunci ke keluarga saya. Lo Ibu mau kemana? Saya mau pergi mati. Nanti kalo saya mati dengan jalan ini, tidak boleh ada keluarga yang menggugat. Saya ikhlas. Kecuali ada aparat hukum menentukan lain, monggo ucapnya seakan bernostalgia sewaktu mengemban amanah sebagai Walikota Surabaya.
Kepergian Ibu Risma ke Jakarta sebagai Menteri Sosial, goreskan kesan mendalam di sanubari warganya. Ibu Risma-Alumni ITS yang kuasai ilmu tata kota dan tehnik lingkungan ini, sosok yang sangat Energik, Jujur, Polos, Workaholic. Semua lini bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ingin diketahuinya secara detail. Ibu Risma tipe ibu perfeksionis.
Dalam berkomunikasi Ibu Risma kental gaya suroboyoan-nya yang terbuka, ceplas ceplos dan egaliter. Beliau memang vocal dan vulgar dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Kadang terkesan tempramental. Sebagai masyarakat kami mendoakan agar beliau selalu dalam Lindungan Tuhan. Beliau mengidap beberapa penyakit yang membahayakan.
Kata seorang teman di Surabaya yang konfirmasi Ibu Risma sedang marah di Lombok? Saya jawab ya. Ini saya sedang sama beliau. Saya katakan beliau tidak sedang marah tapi sedang tularkan virus positip untuk bekerja baik dalam melayani publik sebagaimana kebiasaannya di Surabaya.
Ibu Risma memang pekerja keras. Walau tampak tempramental, aku yakin hatinya selembut salju. Beliau bisa langsung sujud syukur tatkala membela anak jalanan yang bisa diterima bekerja pada sebuah Perusahaan. Ibu Risma sosok yang dicintai dan dirindukan Warga Surabaya karena ketegasan, komitmen dan konsistensinya.
Dengan ilmu dan pengalamannya beliau cekatan memperindah kota Surabaya dengan cepat dan tepat. Ibu Risma tidak malu bila ada kebakaran, membantu para pemadam kebakaran kerja di lapangan. Bila ada banjir, malam haripun beliau datangi lokasi banjir dan mencari penyebabnya.
Waktu Jalan Gubeng itu ambles, beliau nungguin sampai malam para pekerja nguruk tanah biar cepat selesai dan segera bisa dilewati. Sampah dan taman di Surabaya jadi percontohan nasional. Saya bangga dan Rindu Ibu Risma, kata teman saya seakan mewakili suara hati warga Surabaya lainnya terhadap Walikotanya.
Ternyata dibalik kemarahan itu tersimpan indah keramahan dan kebaikan yang sudah diperbuat Ibu Risma.
Hidup sekali mesti berarti. Meski mati, memori tidaklah pergi. Abadi dalam sanubari. 2 hari sungguh menginspirasi. Terima kasih Ibu Tri Rismaharini.***
Workshop Kajian Resiko Bencana di Lombok Utara
BPBD Lombok Utara selenggarakan workshop untuk hasilkan Dokumen Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Syamsu, SH, didampingi Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng membuka penyelenggaraan workshop Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRaB) dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara, di Anema Resort Sira Tanjung (18/10/21).
Ka Pelaksa (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (BPBD), M. Zaldi Rahadian ST selaku penyelenggara kegiatan hadir bersama Koordinator Wilayah NTB Program Siaga Kemitraan antara Indonesia-Australia untuk Kesiapsiagaan Bencana, Anggreani Pupitasari, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.
M. Zaldi Rahadian yang menjadi narasumber dalam workshop tersebut berharap, dengan diselenggarakannya workhhop diharapkan dihasilkan Dokumen Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
“Dokumen ini akan dijadikan pedoman bagi BPBD dan SKPD terkait dalam melaksanakan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana sesuai Tupoksi nya masing-masing” kata Zaldi.
Zaldi menyebut beberapa potensi bencana di wilayah Kabupaten Lombok Utara terdapat sejumlah Potensi Bencana, antara lain Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemi dan Wabah Penyakit serta Bencana Sosial.
Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara menambahkan, Dokumen Kajian Risiko Bencana Berfilosofi bagaimana caranya membangun berdasarkan dokumen kajian risiko bencana.
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, dalam pembukaan menyatakan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan dihasilkan melalui workshop tersebut memiliki peran yang sangat strategis.
“Wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah rawan terhadap ancaman Bencana. Dengan adanya dokumen tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai acuan/rujukan terhadap upaya Pengurangan Resiko Bencana disemua sektor,” kata bupati.
Bupati menyambut baik workshop tersebut sebagai acuan awal dalam memahami kajian risiko bencana secara menyeluruh.
“Sebagaimana kita ketahui, Lombok Utara merupakan daerah dengan risiko bencana yang cukup tinggi, karena faktor letak geografis berada dalam garis patahan gempa dan gunung berapi,” ucapnya.
Maka kajian risiko bencana (KRB) merupakan syarat utama dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana (RPB).
Menurut Bupati, Dokumen KRB memiliki peran penting guna mengetahui informasi terkait bahaya, kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana.
“Dalam menyusun KRB dibutuhkan ketajaman analisis dan kajian mendalam dari pihak-pihak terkait, supaya integrasi penanggulangan bencana dapat terlaksana lebih optimal dan utuh,” kata Djohan.
Bupati berharap kegiatan ini bisa menciptakan komunikasi yang baik antar pihak guna penguatan koordinasi, informasi, komunikasi dan kerjasama dalam mitigasi dan risiko bencana.
Wakil Bupati Lombok Utar,a Danny Karter Febrianto Ridawan ST MEng dalam workshop itu juga menjadi salah satu narasumber yang mengangkat tema “Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok Utara”.
Di awal pemaparan Wbup Danny menekankan, bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ia menyebut Undang-undang dan Peraturan Menteri yang menyebutkan, bahwa penanggulangan bencana adalah urusan wajib Pemerintahan Daerah.
Undang-undang yang dimaksud yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, juga Permendagri No. 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana, yang menyebutkan terkait penanggulangan bencana merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah.
BPBD selaku stakeholder utama Penanggulangan Bencana dalam tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.
