Penting untuk dilakukan peningkatan kapasitas para Kades, agar mereka mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola  Penyelenggaraan Pemerintah Desa digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Lembaga Ashila Bina Bangsa.

Bimtek yang bertujuan meningkatan kapasitas Kepala Desa se-KLU itu berlangsung di Jeeva Resort Klui Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Rabu (27/10/21).

Pelaksana Tugas Kepala DP2KBPMD KLU Drs. Rusdianto, M.Si yang mewakili Bupati Lombok Utara saat membuka kegiatan menyampaikan, Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BACA JUGA: Zohri dan Sudirman Bertemu, Bupati, Wabup dan Ketua KONI KLU

“Keempat tupoksi itu menjadi tonggak utama mewujudkan keberhasilan program pemerintah di masyarakat,” kata Rusdianto.

Tupoksi yang strategis tersebut mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas Kepala Desa, agar mampu melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan di desa.

Menurutnya, memperkuat desa merupakan salah satu upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nawa cita Pemerintah Pusat.

“Membangun dari pinggiran perlu dimaknai secara seksama, karena cita-cita tersebut mencerminkan titik fokus pembangunan yang sesungguhnya terletak di desa,” terangnya.

Disampaikan pula, KLU menjadi kabupaten terbungsu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga penting mengakselerasi program-program pembangunan dan berpemerintahan dalam berbagai aspeknya.

Percepatan pembangunan harus pula diiringi dengan adanya terobosan-terobosan dan inovasi lokal.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di RSUD KLU, Mulai Diperiksa

Menurut Rusdianto, jika semua desa di bumi Tioq Tata Tunaq maju maka Lombok Utara pun akan maju. Karena itulah, pemerintah secara hirarkis harus berani mengambil kebijakan ataupun terobosan peningkatan kapasitas bagi kades.

“Bukan sekadar kesanggupan dalam menjalankan tupoksi ataupun mengikuti prosedur administrasi yang sudah baku saja,” tuturnya.

Dijelaskannya, peningkatan kapasitas berhubungan erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi.

Selain itu, dibutuhkan penguasaan keterampilan dalam menerapkan instrumen kebijakan dan program untuk berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Harapannya, para Kepala Desa dapat melakukan serangkaian gerakan perubahan multi level dari diri sendiri, kelompok, organisasi, sistem hingga tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.

Dalam kesempatan sama, Ketua Lembaga Ashila Bina Bangsa, Faris Hidayat Amin, menuturkan, kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan kades dapat diukur dari seberapa presisi keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa masing-masing.

“Meningkatkan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa menjadi penting kita laksanakan dalam rangka menambah pengetahuan dan cakrawala berpikir untuk kemajuan desa ke depan. Para Kades yang ada saat ini haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik,” ucap Faris Hidayat.

Senada dengan harapan itu juga diungkapkan Ketua AKAD KLU, Budiawan, SH,  kompleksitas permasalahan di desa sungguh luar biasa.

“Sehingga para Kades perlu meningkatkan kapasitas personalnya dengan informasi-informasi kebijakan terbaru terkait pemerintahan desa sesuai dengan kondisi terkini dari para narasumber,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintahan Desa tidak hanya dilihat dari satu sisi saja akan tetapi dari multi sisi.

Ketua AKAD yang juga Kepala Desa Tanjung itu menyampaikan, terselenggaranya bimtek tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh Kepala Desa dengan DP2KBPMD KLU.

Kesepakatan tersebut diperkuat kembali dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Utara.

“Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai regulasi yang ada dan sudah jadi kesepakatan bersama. Niatan ini juga direstui oleh Pak Plt. Kadis P2KBPMD dan Pak Kabid PADes. Dan yang paling utama kita mendapatkan restu dari Bapak Bupati selaku pimpinan daerah kita,” katanya.

@ng

Kasus dugaan korupsi di RSUD Lombok Utara, telah memasuki tahap pemeriksaan tersangka. Tapi DT selaku rekanan belum datang karena sakit

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan pemeriksaan pada Tersangka Kasus Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU RSUD KLU.

Tiga tersangka perkara Korupsi Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tahun Anggaran 2019, diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, hari Rabu (27/10/21) pagi sekitar pukul 10 Wita di ruang Pidana Khusus Kejati NTB.

Demikian pers release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media, hari Rabu.

Perkara dugaan korupsi di RSUD telah memasuki tahap pemeriksaan para tersangka, setelah pemeriksaan para saksi rampung dimintai keterangannya sejak Penetapan Tersangka oleh Penyidik tanggal 22 September yang lalu.

BACA JUGA: Polri Telah Berbenah, Masyarakat Perlu Ikut Menyesuaikan

Seperti diketahui, pers realease penkum Kejati NTB sebelumnya, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Perkara Penyimpangan Penambahan Ruang ICU dan Ruang Operasi RSUD Kab. Lombok Utara sebanyak 4 orang, yakni Kuasa Pengguna Anggaran, dr. SH, Pejabat Pembuat Komitmen, EB, dan Konsultan Pengawas, SD, dan DT selaku Rekanan.

Terhadap ke empat Tersangka tersebut dilakukan pemanggilan hari Minggu, namun yang memenuhi panggilan Penyidik hanya 3 orang Tersangka yakni, dr. SH, EB dan SD.

Sedangkan DT selaku Rekanan tidak dapat memenuhi panggilan Penyidik karena sakit.

Pemeriksaan terhadap para Tersangka tersebut didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya yang berlangsung selama 6 (enam) jam sejak pukul 10.00 Wita hingga Pukul 16.00 Wita.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019 dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.

BACA JUGA: Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

Ke empat Tersangka disangkakan Pasal 2 UU no 31 Tahun 1999 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

@ng

Dua atlit Atletik KLU yang berprestasi dalam PON XX Papua, Lalu Muhammad Zohri dan Sudirman Hadi, menemui Bupati, Wabup dan bersilaturrahmi dengan Ketua KONI KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dua atlet Atletik yaitu, Lalu Moh, Zohri dan Sudirman Hadi asal Kabupaten Lombok Utara yang ikut Berlaga di PON XX Papua baru baru ini bertemu Ketua KONI Kabupaten Lombok Utara, H Burhanudin,M. Nur,SH

Kedua Atlet Atletik itu merupakan peserta perwakilan Cabor PASI Kabupaten Lombok Utara. Baik Zohri maupun Sudirman merupakan penyumbang medali.

Zohri dan Sudirman Hadi pada PON XX di Papua, meraih dua (2) emas dan satu (1) perak dan dua (2) perunggu pada ajang PON XX Papua baru baru ini.

Kedatangan kedua atlet usai bertemu Bupati H Djohan Syamsu dan Wakil Bupati Lombok Utara, Dany Karter Febrianto, langsung menemui Ketua Koni KLU, H Burhanudin, M Nor, SH.

Acara silaturahim yang berlangsung di Ruang Kerja DPRD KLU, Rabu (27/10/21).

BACA JUGA: Gebyar Inklusi Keuangan dan Pengukuhan Tim TPAKD KLU

“Mewakili Pengurus KONI Kabupaten Lombok Utara saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada kedua Atlit yang terlibat pada gelaran PON di Papua,” katanya.

H Burhan berharap agar para atlet tetap jaga kondisi jaga kesehatan, berlatih terus pantang menyerah serta ikut memahami keadaan daerah yang lagi seperti saat ini.

Kaitannya dengan bonus serta uang saku, agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pada waktu mendatang bisa mendapat bonus dan penghargaan yang jauh lebih besar.

“Tentu ketika anggaran daerah sudah membaik dan anggaran KONI juga normal,” harap Burhan.

Kedua Atlet merasa plong dimana pada sebelumnya juga Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, memberikan bantuan dana pula kepada Atlit berprestasi unggulan NTB ini.

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Rencananya kedua atlet, pada hari Kamis (28/10/21) akan menghadiri acara yang diselenggarakan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

@ng

BPPD NTB bersama para pelaku pariwisata di Desa Wisata Tetebatu berupaya menguatkan daya tarik, dengan merumuskan masterplan Tetebatu sebagai Desa Wisata terbaik

LOTIM.lombokjournal.com ~ Upaya memperkuat DesaWisata Tete Batu, Lombok Timur yang akan berlaga dalam ajang Best Tourism Village UNWTO 2021, terus dilakukan.

Salah satunya inisiatif yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat dengan penyelenggaraan Focus group Discussion (FGD) bertajud ‘Sosialisasi dan FGD Perumusan Masteplan Tetebatu Desa Wisata Terbaik versis UNWTO’, yang berlangsung di Wisma Sujono, Selasa (26/10/21).

Wisma Sujono merupakan home stay pertama di Lombok, yang dibangun sekitar tahu 40-an.

BACA JUGA;

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali

“Acara FGD di Desa Wisata Tetebatu ini merupakan bagian dari pull up untuk memperkuat Tetebatu yang akan bertanding dalam ajang Best Tourism Village UNWTO 2021,” kata Ari Garmono, Ketua BPPD NTB.

SepertI diketahui, pembenahan Tetebatu sudah dilakukan berbagai Instansi, dari Dinas Pariwisata, dan semua Instansi yang memiliki concern pada peningkatan kemajuan desa wisata.

Meski demikian, masih ada kekurangan karena belum ada skema untuk membangun master plan kepariwisataan di Tetebatu. Itu harus dimulai dengan mengidentifikasi potensi yang ada di Tetebatu itu apa saja, baru kemudian mengklarifikasikannya.

Setelah itu baru bisa dibuat master plan perencanaan atau rencana induknya.

Jadi rencana induk nya itu seperti hal-hal yg sederhana, misalnya bagaimana penataan kawasan, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana keterlibatan masyarakat dan seterusnya.

“Setelah itu, baru kemudian dibuat Road Map 1,2,3,4 th dan seterusnya,” jelas Ari.

Keterlibatan masyarakat ini, menurutnya, menjadi penting oleh karenanya perlu untuk meningkatkan kapasitas individu masyarakat terutama pengetahuan nya tentang Dunia pariwisata.

Tetebatu sudah dikenal sebagai destinasi, semenjak tahun 40 an. Dan sejak tahun itu sampai sekarang banyak berkembang industri pariwisata tetapi industri pariwisata itu hanyalah faktor pendukung

Karena pariwisata itu adalah hospitality industry, jadi soal ‘hospitality’-nya dulu yang harus jadi perhatian.

Tetebatu merupakan salah satu kampung home stay yang ada di Lombok dan yang terbesar, karena sebaran home stay-nya banyak sekali.

Acara FGD ini dihadiri oleh seluruh pelaku industri pariwisata, dengan mengundang sekitar 50 an para pelaku pariwisata yang ada di Tetebatu. Ditambah dengan Pokdarwis jadi total pesertanya itu sekitar 100 peserta.

Dibuka oleh Ari Garmono, Ketua BPPD propinsi NTB, kemudian disambung Topan Rahmadi, pemerhati dan praktisi pariwisata NTB.

BACA JUGA: Pelaksanaan Asia Talent Cup, Pemprov NTB Tangani Sendiri

Kemudian masuk ke materi teknis untuk penyusunan master plan oleh Poltekpar.
BPPD itu sebagai Inisiator dan Konseptor, sedang Poltekpar sebagai pasilitator dan sponsor, dan

“BPPD Lotim sebagai pelaksana/eksekutornya,” jelas Ari Garmono.

Nunuk

Langkah Polda NTB dalam penanganan aksi himpunan mahasiswa islam (HMI) di DPRD NTB sudah menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga kajian sosial dan politik NTB, M16 menilai langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang Presisi.

Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, mengatakan, hal ini tampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.

“Ada unjukrasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa,” kata Didu, sapaan akrab Direktur M16, Selasa (26/10/21) di Mataram.

BACA JUGA: 

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Italia

Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.

Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.

“Kalau zaman dulu, hal ini mungkin tidak terjadi. Unjukrasa benjol dan luka ya biasa bagi mahasiswa dan pergerakan. Hari ini Polri sudah humanis benar. Kapolda bahkan rela berpanas-panasan menemui aksi mahasiswa,” ujar Didu yang juga mantan aktivis mahasiswa di era 90an.

Kemudian, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, Kapolda Iqbal juga menemui langsung unjukrasa mahasiswa di Mapolda NTB yang memprotes kejadian sebelumnya.

Irjen Pol. Muhammad Iqbal menjelaskan, Polda NTB tengah menyelidiki dan akan memberi sanksi bagi oknum yang diduga melanggar.

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar di PON XXII

“Kapolda Iqbal juga sudah meminta maaf kepada mahasiswa atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Menurut Didu, langkah yang dilakukan Polda NTB sudah tepat. Hal ini menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya.

Di lain sisi, Didu juga mengapresiasi para mahasiswa yang masih mau peduli dan ikut mengawal pemerintahan agar lebih baik.

Namun, ia mengatakan, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pemuda, NGO, dan para aktivis juga harus mulai berbenah. Karena sistem politik dan sosial terus menerus berubah dari zaman ke zaman.

“Menyampaikan aspirasi dan menggelar unjukrasa itu penting untuk mengkritisi dan membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi cara caranya harus mulai berubah, sudah bukan zamannya kita keras-kerasan dan sampai ricuh. Masyarakat juga harus mulai berbenah,” katanya.

Sebab, dalam penyampaian aspirasi pun harus mengedepankan kesantunan, tidak saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan fisik.

“Harus saling menghargai,” ujar Kapolda.

Didu berharap, kejadian unjukrasa ricuh kemarin bisa menjadi momentum yang baik bagi Polri dan masyarakat di NTB, untuk sama-sama berbenah dan bersama membangun daerah NTB lebih baik ke depan.

“Apa yang sudah dilakukan Kapolda Iqbal, harus kita apresiasi dan hargai,” katanya.

Apalagi, papar Didu, prestasi dan kinerja Irjen Iqbal di NTB sudah sangat teruji.

Kapolda Iqbal dinilai berhasil menangani pandemi di NTB dengan memaksimalkan penyebaran vaksinasi tahun ini, menangani sengketa lahan ITDC Mandalika dan mengawal gelaran World Superbike Mandalika ke depan.

“Masyarakat NTB sudah sangat kenal dengan Kapolda Iqbal, karena memang kinerjanya bagus, humanis dan menunjukan Polri Presisi sesuai visi misi Kapolri saat ini” tutupnya.

Me

Liga 3 Asprov PSSI NTB diramaikan empat klub baru, termasuk Lombok Football Club (LFC) yang diputuskan melalui verifikasi persyaratan yang mengantongi rekomendasi dari Askabnya masing-masing.

MATARAM.lombokjounal.com ~ Sebanyak empat klub baru dipastikan bakal meramaikan kompetisi Liga 3 Asprov PSSI NTB.

Putusan untuk menambah peserta klub, yang dari awalnya hanya 14 klub, kini bertambah menjadi total sebanyak 18 klub yang diputuskan melalui Kongres Biasa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB, Minggu (24/10/21) di Hotel Golden Palace, Mataram.

Empat klub yang disahkan tersebut antara lain Lombok FC, Bintang Kejora, Hanzanwadi dan Galaxy FC.

Ketua Asprov PSSI NTB, Mori Hanafi M.Comm mengatakan, empat klub baru tersebut diputuskan setelah melalui verifikasi persyaratan yang cukup panjang. Sebelumnya, empat klub tersebut telah mengantongi rekomendasi dari Askabnya masing-masing.

“Setelah diputuskan di Kongres biasa ini, maka secara otomatis mereka resmi menjadi anggota PSSI NTB dan tinggal kita ajukan ke PSSI Pusat,” ujar Mori Hanafi menjawab wartawan, Minggu (24/10/21).

BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar di PON XXII

Menurut Wakil Ketua DPRD Prov. NTB ini, sebenarnya ada lima klub yang telah mendaftar untuk disahkan dalam forum Kongres Asprov PSSI NTB kali ini. Namun ada satu klub yang tidak bisa disahkan karena masalah administrasi.

Menindak-lanjuti keputusan Kongres PSSI NTB, gelaran Liga 3 diharapkan akan mulai berlangsung pada minggu keempat bulan Nopember yang ada

“Kalau sesuai jadwal, kompetisi Liga 3 PSSI Rayon NTB akan mulai kick off-nya pada tanggal 24 November yang akan datang, dan selesai pada 19 Desember. Itu sesuai jadwal dari PSSI Pusat,” kata Mori.

Terkait tuan rumah dalam gelaran kompetisi Liga 3 Rayon NTB itu. Ia mengaku, baru dua wilayah di Pulau Sumbawa yakni Dompu dan KSB yang sudah secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Sementara di Pulau Lombok, belum ada Asprov yang mengajukan hal tersebut.

“Tapi, ada 2 tempat yang akan kita lakukan di Pulau Lombok untuk menjadi lokasi tuan rumah. Nanti, ada Tim dari Asprov PSSI NTB yang akan turun melakukan verifikasinya,” tegas Mori.

Ia berharap, adanya penambahan empat klub baru tersebut akan membuat kompetisi Liga 3 di NTB akan lebih berkualitas dan mengarah ke kondisi yang lebih baik.

Terlebih, di tahun 2025, PSSI NTB akan fokus melakukan penataan organisasi dan kompetisi secara radikal.

“Insyaa Allah, pendanaan PSSI NTB juga akan kita akses melalui APBD Pro. NTB dan pihak sponsor. Pastinya, pengelolaan PSSI akan terkelola dengan baik setelah kita mencabut moratorium anggota baru PSSI untuk tahun-tahun berikutnya,” jelas Mori.

Mori mengatakan, dengan penataan dan pengelolaan klub yang lebih baik, maka klub NTB akan bisa tampil di Liga 2 hingga kasta tertinggi di Liga utama PSSI.

Apalagi, keberhasilan kontingen Futsal NTB yang baru pertama kali ikut masuk PON Papua berhasil meraih medali Perunggu.

“Untuk teknis pertandingan di Liga 3 PSSI NTB, akan kita buat skema dua pertandingan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa secara terpisah. Nantinya, dua besar klub terbaik di rayon Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok akan kita adu di satu tempat untuk merebut titel 2 klub yang akan mewakili NTB di level liga dua kompetisi PSSI Pusat,” jelas Mori.

“Nanti, juara dari Liga 3 Rayon NTB, akan digabungkan dengan sebanyak 64 klub di Indonesia. Dan kita berharap dari 8 klub yang bertanding di Liga 2, ada yang berasal dari NTB,” sambungnya.

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi di ITALI

Sementara itu, Presiden klub sepakbola Lombok Football Club (LFC), H. Bambang Kristiono, SE (HBK) mengaku, berterima kasih kepada seluruh pengurus Asprov PSSI NTB dan Askab PSSI di seluruh wilayah NTB, yang telah menerima klub LCF sebagai anggota di keluarga besar PSSI NTB.

“Diterimanya LFC sebagai peserta Liga 3 PSSI NTB adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri, semoga LFC bisa berkontribusi, dan terlibat langsung dalam pembinaan sepakbola profesional. Saya pastikan, sudah saatnya, NTB mampu bertarung di level yang lebih tertinggi sepakbola nasional,” tegas HBK pada sesi Jumpa Pers di Arena Kongres Biasa PSSI NTB.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI ini memastikan, pihaknya akan siap menjunjung asas fair play, dan berkompetisi secara profesional.

“Pastinya, antara klub-klub yang lama dan tiga klub yang lain, kami siap membangun kemajuan dan kehormatan sepakbola NTB. Dan yang utama, kita siap menjadi Juara,” kata HBK

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra itu kemudian menambahkan bahwa sejak awal Ia ingin merintis klub sepakbola yang modern, profesional, dengan tim work yang handal.
Oleh karena itu, HBK pun, memutuskan untuk studi bading sepakbola ke beberapa negara Eropa dan bertemu dengan para nara sumber, pelatih, dan pengurus klub di Eropa.

Bahkan, Ia pun berjanji, sebelum LFC bertanding ke level Liga 3 Asprov PSSI NTB, pihaknya akan juga belajar pengelolaan sepakbola ke negara Brazil bersama Juru Bicara dan Humas LFC , Rannya Agustyra Kristiono.

“Sepakbola itu merupakan salah satu alat atau tool untuk mempersatukan masyarakat.
Makanya, saya ingin agar dari NTB itu, ada klub sepakbola yang menjadi perwakilan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan adanya LFC ini juga diharapkan akan ada sarana hiburan alternatif yang bisa menggairahkan semangat persatuan seperti halnya yang ada di negara-negara maju,” tandas HBK.

Me

Dalam kegiatan gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB diharapkan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan yang ada di Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Inklusi Keuangan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.

Acara gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang serta Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) KLU Tahun 2021, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc dan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi & Bidang Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, SE, MBA, di Aula RSUD KLU hari Selasa (26/10/21).

BACA JUGA:

Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M.Eng, Wakil Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali Nusra Ananda, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Riko Rinaldi, Direktur Utama Bank NTB Syari’ah Kukuh Rahardjo, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara menyampiakan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang banyak di wilayah NTB, khususnya kawasan Lombok Utara yang memiliki segenap potensi luar biasa.

Dikatakan, gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB.

Khususnya, di masa-masa sulit seperti ini harus bisa sama-sama bangkit.

“Saya harap sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil” tuturnya.

Pandemi Covid 19 telah memberi dampak cukup besar terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, OJK memiliki keyakinan untuk mengakselerasi dan mempercepat roda perekonomian di masa Covid 19 ini perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.

Gubernur NTB Dr. Zul menyampaikan, dengan hadirnya OJK masyarakat NTB menjadi masyarakat yang faham dengan keuangan dan bebas dari buta finansial.

OJK tidak hanya mengawasi Bank saja, tapi datang kesekolah-sekolah, pondok pesantren dan bertemu dengan organisasi pemuda bertatapan langsung dengan masyarakat dan menceritakan tentang keadaan finansial yang ada dengan tata bahasa yang mudah difahami.

Akses keuangan hanya di monopoli oleh segelintir orang saja, kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita.

“Ke depan. kita harapkan OJK tidak hanya mengawas Bank Saja tetapi juga datang berinteraksi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kondisi finansial yang ada,” kata Gubernnur Zul.

Bupati Djohan mengapresiasi kerja sama antara OJK dengan kementerian dalam negeri dan instansi lainnya terkait program percepatan akses keuangan daerah melalui wadah TPAKD.

“Pembentukan Tim Percepatan akses keuangan Daerah diharapkan membantu mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan di sektor perekonomian,” tuturnya.

TPAKD sebagai media bagi masyarakat dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM .

“Kegiatan memberikan dampak positif bagi perubahan percepatan keuangan di Lombok Utara pada masa yang akan datang,” katanya.

Sinergi bersama dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah, dalam rangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah
yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: Sembilan Besar PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII

Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Tim TPAKD KLU dan Penandatanganan MOU antara Bupati dengan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah serta penyerahan award internal Bank NTB Syari’ah Tahun 2021.

@ng

Dari jumlah penduduk Desa Sambi Bangkol yang jadi target layak vaksin sebanyak 6.909 jiwa, partisipasi waga Sambik Bangkol (Samba) untuk vaksinasi mencapai 87 persen

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Capaian partisipasi vaksinasi warga Desa Sambik Bangkol (Samba) Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sangat tinggi.

Hingga tanggal 20 Oktober 2021 misalnya, tingkat partisipasi vaksinasi Covid-19 pada warga setempat sudah mencapai 87 persen. Rinciannya sebanyak 4.076 untuk dosis pertama dan 404 dosis kedua.

“Totalnya 4.500 jiwa sudah tervaksin,” ungkap Pejabat Kepala Desa Samba, Sarjono, dikonfirmasi media ini Senin (25/10/21).

Sarjono menuturkan, jumlah total warga Desa Samba sebanyak 8.148 jiwa. Sementara masyarakat yang menjadi target layak vaksin ada 6.909 jiwa.

Sedangkan jumlah yang tidak dapat divaksin sebanyak 2.023 jiwa.

BACA JUGA: Maulid Adat Bayan, Lombok Utara, Dihadiri Gubernur NTB

Mereka yang tidak dapat divaksin, ujarnya, antara lain karena sedang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri sebanyak 428 orang.

Kemudian warga yang memiliki komorbid sebanyak 241 orang, sedang sakit sebanyak 201 orang serta lansia ada 302 orang.

Sementara warga yang belum divaksin sebanyak 883 orang, sekolah di luar KLU ada 195 orang, meninggal dunia 161 orang, dan sudah menjalani vaksinasi di luar desa sebanyak 394 orang.

Diterangkannya, vaksinasi tersebut penting dilakukan. Ketika herd immunity terwujud, masyarakat bisa beraktivitas tanpa pembatasan. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada sektor penyokong kehidupan masyarakat.

“Terutama sektor ekonomi dan pendidikan,” katanya.

Berbicara membangun desa di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mantan Pengurus Cabang PMII Yogyakarta itu menegaskan, sektor pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas.

Pasalnya, meningkatkan SDM masyarakat desa bisa memberikan timbal balik yang positif untuk pembangunan desa.

Ditegaskan pula, pihaknya konsisten bekerja sama dan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam rangka mempercepat vaksinasi Covid-19.

Jika hal tersebut tuntas dilakukan, siswa bisa efektif kembali belajar tatap muka dan perekonomian warga pun bisa hidup seperti sedia kala.

BACA JUGA: Maulid Adat Juga Berlangsung Tiap Tahun di Desa Pansor

Di sisi lain, kendati pun capaian vaksinasi sudah tinggi, masih kata Sarjono, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan.

“Edukasi dan pengawasan juga intens kita lakukan,” pungkas Pj Kades Samba itu.

@ng 

Program Pamsimas membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) menggelar acara serah terima Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Gangga (Sekeper) Senin (25/10/21).

Selain itu, juga serah terima  Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Tahun Anggaran 2021,  di Aula Bupati Lombok Utara.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., Direktur PDAM Lombok Utara Firmansyah, ST., Ir. Indra Juliraf, MT., Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I mewakili Kepala Balai PPW NTB, Kasatker Pelaksanaan PPW NTB Aprialely Nirmala, ST., MT., para Camat serta Kepala Desa penerima manfaat.

Bupati Lombok Utara, menyampaikan terimakasih kepada BPPW NTB atas sinerginya dalam membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi.

Masalah air bersih dan sanitasi banyak dikeluhkan oleh masyarakat di beberapa desa, khususnya di wilayah timur Kabupaten Lombok Utara.

“Hasil kerjasama pusat dengan daerah ini, mudah-mudahan mengurangi beban daerah kita dalam kaitannya dengan sanitasi dan air bersih,” harapnya.

BACA JUGA:

Peringatan Maulid Adat di Bayan, Lombok Utara, Dihadiri Gubernur NTB

H. Djohan Sjamsu juga menambahkan, kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 2013 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara itu, dapat berlanjut hingga persoalan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Lombok Utara dapat teratasi.

“Kita juga tetap menginginkan bantuan-bantuan dari Balai (BPPW NTB_red) maupun pemerintah pusat supaya secara bertahap tapi pasti kebutuhan-kebutuhan air bersih, sanitasi dan sebagainya bisa terbangun di Lombok Utara,” tutur Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan PPW NTB Aprialely Nirmala, ST., MT., melaporkan, pada tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara telah menerima program Pamsimas dengan menyasar 11 desa.

Terdiri dari 2 desa reguler dan 9 desa Hibah Insentif Desa (HID). Dari 11 desa tersebut, alokasi anggaran untuk pembiayaannya sebesar Rp. 2.695.000.000,.

“Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan Pamsimas ini yaitu meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di wilayah-wilayah perdesaan yang masih jauh dari jangkauan akses air minum maupun dari layanan PDAM,” terangnya.

Setelah serah terima Pamsimas tersebut, Kasatker Pelaksanaan PPW NTB ini berharap, masyarakat dapat mengelola air bersih yang ada saat ini dengan baik. Dan mampu menjaga dan memelihara agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Disini perlu peran KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi_red) dalam mengelola hasil-hasil kegiatan Pamsimas ini,” pungkas Aprialely.

Lebih jauh, Aprialely menyampaikan, pada tahun 2019 BPPW NTB sudah menjalankan program SPAMS Sekeper dengan membangun instalasi pengolahan air yang berkapasitas 50 liter/detik. Di tahun 2021 ini, program tersebut kembali dilanjutkan khusus untuk pengerjaan jaringan perpipaan.

BACA JUGA: Membanggakan, NTB Peringkat ke 9 STQ Nasional XXVI

“Jadi ini untuk memaksimalkan layanan air minum nantinya untuk wilayah Sekeper, wilayah Gangga, Kayangan, Rempek dan sekitarnya,” imbuhnya.

Saat ini, BPPW NTB juga sedang mengerjakan SPAMS Sigar Penjalin untuk dialirkan ke Gili Air. Dikatakan Aprialely, progresnya sudah mencapai hampir 100% dan ditargetkan akan rampung pada pertengahan bulan November mendatang.

Sejauh ini, BPPW NTB bersama PDAM Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan uji alir ke Gili Air.

@ng

Setelah sukses meraih prestasi sembilan besar di PON XX di tanah Papua, Gubernur NTB mulai canangkan target masuk lima besar tahun 2028, bila NTB jadi tuan rumah PON XXII

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rasa syukur, bangga dan bahagia terlihat jelas di raut wajah Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc dan ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati SE MSc.

Ekspresi yang sama juga tampak di wajah Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah MPd, anggota Forkopimda Provinsi dan semua yang hadir pada acara penyambutan kepulangan atlet PON XX.

Penyambutan para ksatria olahraga yang sukses berlaga di PON XX di tanah Papua itu, diadakan hari Minggu (17/10/21) di halaman Kantor Gubernur NTB.

Dalam suasana euforia, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet, pelatih dan official yang semuanya sudah berjuang maksimal. Capaian 15 emas, 11 perak dan 12 perunggu serta berada di peringkat 9 nasional adalah sebuah capaian yang patut disyukuri dan dibanggakan.

BACA JUGA: Selamat Datang Sang Juara

Selain apresiasi, 3 point penting juga disampaikan Gubernur dalam sambutannya.

Pertama, bonus untuk atlet. Kedua, perhatikan masa depan atlet. Ketiga, canangkan target masuk 5 besar nasional bila kelak tahun 2028, NTB bernasib jadi tuan rumah PON XXII.

Memang Pemerintah Propinsi NTB saat ini sedang berjuang keras menjadi tuan rumah kembar bersama NTT atau bersama Pemprov Sunda Kecil – Provinsi Bali, NTB dan NTT.

Setelah PON XX Papua, PON berikutnya akan diadakan di Propinsi Atjeh dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Mengingat tahun 2024 tahun politik momentum penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak, bisa jadi PON XXI diundur ke tahun 2025.

Seperti halnya PON XX Papua mestinya dilaksanakan tahun 2020. Berhubung tahun 2020 Republik ini dilanda Covid 19 maka pesta olahraga nasional empat tahunan itu ditunda ke tahun 2021.

Lalu apa yang harus dilakukan pasca suka cita penyambutan atlet PON XX Papua?

Terkait pemberian bonus, Pemerintah Provinsi NTB sedang berjuang keras memenuhinya sebagai apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para atlet. Para patriot olahraga memang luar biasa. Mereka sudah tunjukkan wirage, wirase, wirame yang prima.

Pertama, mereka berjuang mengendalikan emosi diri agar tetap tampil penuh konsentrasi. Kedua, berjuang mengalahkan musuh di depan mata. Ketiga, berjuang melawan Covid-19 atau di-‘covidkan’. Keempat, berjuang melawan takut adanya ancaman gangguan keamanan di tanah papua.

Pemberian bonus juga bisa bermakna stimulus agar ke depan, atlet terus termotivasi menunjukkan prestasi terbaiknya. Pèmberian bonus kepada atlit, tiap daerah berbeda-beda. Tèrgantung kemampuan keuangan masing-masing. Pemberian bonus mempedomani berbagai ketentuan yang ada. Termasuk merujuk Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Inonesia nomor 21 tahun 2020 atau ketentuan lainnya.

BACA JUGA: Membanggakan, NTB Meraih Peringkat 9 STQ XXVI di Maluku

Menyangkut masa depan atlet, Gubernur memberi atensi khusus. Atlet harus memiliki masa depan yang bagus. Jangan sampai atlet dipuja bagai dewa kala jaya tapi merana dihari tua. Karenanya Gubernur berjanji memfasilitasi atlet ke dunia kerja baik di jajaran Pemerintah Daerah, BUMD maupun institusi lain.

Beberapa atlet bahkan ada yang langsung minta dan siap bergabung menjadi KOWAD maupun Polwan. Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH dan Danrem 162 Wirabhakti, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani langsung merespon dengan sigap untuk diprioritaskan.

Selanjutnya, pasca PON XX apa yang harus disiapkan? Menghadapi PON XXI mau tidak mau kita harus mulai persiapan sejak tahun 2022. Mengapa demikian ?

Pertama, banyak atlet kita yang “Peak Performance” nya sudah lewat dan bisa jadi prestasi terakhirnya di PON XX. Secara alamiah kemampuan fisik dan mental atlet akan menurun. Atlet yang akan pensiun harus dicari gantinya.

Misalnya untuk bola voli putri, akan terjadi regenerasi. Ajang pencarian bibit atlet muda berbakat harus segera di lakukan dan ditangani dengan baik. Kejuaraan dan pertandingan singleevent dan multievent secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus diagendakan dan terjadwal dengan baik.

Kini pengurus Cabor harus kerja keras mengangkat atlet lapis junior menjadi tumpuan melalui pelatda terprogram dalam 3 tahun ini.

Kedua, harus segera dilakukan evaluasi yang cermat untuk proyeksi target ke depan. PON XX memberi pesan kuat ada cabor yang tetap produktif sebagai langganan medali emas seperti volly pantai, tinju, atletik.

Ada cabor yang memberi kejutan baru yang tidak terlalu diunggulkan sebelumnya yaitu Balap Motor. Ada pula cabor yang dulunya selalu jadi pundi-pundi medali emas tapi di PON Papua tak mampu berbuat sebagaimana diharapkan.

Pencak silat misalnya. Dulu menjadi cabor andalan. Kini nyaris tak terdengar. Dulu kita berhasil melahirkan pesilat-pesilat tangguh seperti Maryati, Milasari, Mardiansyah, Nurhidayati, Syaiful, Wahyu dan lain sebagainya.

Kini kenapa cabor Pencak Silat melempem? Apa yang terjadi dengan IPSI? Tampaknya dinamika internal IPSI perlu diatensi. Sejatinya cabor ini pernah berjaya dan langganan medali emas.

Medali emas Balap motor punya makna tersendiri. Cabor ini bila ditangani sungguh-sungguh akan memiliki prospek bagus sekaligus bisa jadi anak tangga untuk lahirkan pembalap berkelas dunia. Hal ini relevan dengan icon pariwisata sport tourism MotoGP kita yang telah memiliki Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok Tengah. Dari IMI NTB harus mampu lahirkan Valentino Rossi baru di masa datang.

Ketiga, bila ada cabor yang tidak lagi efektif, konflik internal yang tak berkesudahan, harus ada keberanian untuk segera perbaikan total agar atlet tidak dirugikan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Ketua KONI dan segenap pengurus Cabor harus mampu berkomunikasi dan konsolidasi yang baik agar target-target medali yang sudah ditentukan dapat diraih dengan baik. Ego dan konflik dalam kepengurusan Cabor harus dihentikan karena sungguh merugikan atlet dan juga daerah.

Keempat, kita harus fokus menentukan cabor unggulan yang potensial merebut medali emas. Tinju, Tarung Derajat, Kempo, Karate, Muathay dan olahraga keras lainnya bisa jadi ladang emas yang potensial, terutama pada mata lomba yang tidak kental penilaian subyektifnya.

Cabor Atletik masih jadi primodona. Di Atletik tidak kurang ada peluang 40 an Medali Emas. Pengurus PASI harus tetap solid. Pelatih harus bekerja keras lahirkan atlet tangguh seperti Lalu Zohri.

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang merupakan wadah pembinaan dan pelatihan atlet berbakat dan potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi, harus terkelola dengan baik sebagai embrional lahirkan atlet unggul. Bakat alam yang dimiliki banyak atlet kita bagaimanapun harus mendapatkan sentuhan managemen olahraga modern.

Kelima, Cabor dan nomor pertandingan peraih medali emas perak dan perunggu segera ditetapkan sebagai cabor Unggulan melalui pelatda jangka panjang dengan pelatih kaliber nasional. Dengan pelatih yang handal skill atlet akan meningkat. Try out untuk menimba pengalaman dan mengasah mental agar tidak demam panggung menjadi sesuatu yang penting. Pemberian gizi yang memadai, latihan fisik, pendampingan psikologi, dokter khusus selama pelatda adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Kesemuanya membutuhkan dukungan anggaran yang tidak bisa dibilang kecil. Karena nya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus bersinergi mendukung atlet untuk fokus ke upaya peningkatan prestasi.

Keenam, sarana prasarana latihan atlet harus segera dibenahi. Disinilah makna strategis perjuangan dan keuntungan menjadi tuan rumah. Akan terbangun sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional/internasional. Karenanya bidding tuan rumah PON XXII tahun 2028 mendatang harus dipersiapkan dengan baik.

Bila berhasil menangkan bidding sebagai tuan rumah kembar bersama provinsi tetangga, kita harus canangkan Tri Sukses PON. Pertama, sukses penyelenggaraan. Semua peserta puas. Sportivitas terjaga. Sillaturrahmi nasional lewat olahraga tercipta.

Kedua, sukses prestasi dengan indikator masuk ranking 5 besar nasional dengan koleksi medali emas yang meningkat signifikan didukung atlet handal berlevel nasional dan internasional. Ketiga, sukses ekonomi dan promosi daerah.

Dengan menjadi tuan rumah, orang dari berbagai penjuru akan datang banjiri daerah kita. Sektor perdagangan dan jasa menggeliat. Hotel restourant terisi, cinderamata terbeli, taxi ojek wira wiri. Aneka transaksi terjadi, potensi dan peluang investasi terealisasi. Bidding jadi tuan rumah PON XXII harus terbukti. Vini vidi vici.***