Kabupaten Lombok Utara ditetapkan dengan predikat UHC atau Universal Health Coverage ke 4 di Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Lombok Utara menggelar kegiatan launching Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jum’at (04/02/22).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara itu merupakan salah satu upaya peningkatan akses, pemerataan dan kwalitas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial dasar lainnya di KLU, melalui pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H Abdul Kadir, saat launching UHC, Jum’at. 

Menurut Abdul Kadir, Universal Health Coverage (UHC), merupakan program yang memastikan agar masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus mengalami kesulitan terkait masalah finansial. 

Dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

BACA JUGA: Bupati Djohan: Layanan Kesehatan Tuntas Bagi Warga KLU

Sejumlah undangan turut di hadirkan dalam rangka KLU UHC, di antaranya, Direktur Perluasan dan Pelayanan peserta BPJS Kesehatan Pusat,  Deputi Dir. Bidang Perluasan Peserta BPJS Kesehatqn Wilayah Nusra, Bupati Lombok Utara,  DPRD KLU, Plt. Sekda, Asisten III Setda KLU, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Kpala PBJS Kesehatan Cabang Mataram Perwakilan Tanjung, Sejumlah Kepala OPD KLU dan Camat serta seluruh Kepala Desa se Kabuoaten Lombok Utara.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H Abdul Kadir mengatakan, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Agar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat, dan produktif ,” katanya.

Tujuan itu selaras dengan upaya untuk mewujudkan Misi ke 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara,yaitu meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Termasuk di dalamnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, terutama masyarakat yang tidak mampu.

Dalam perjalanannya pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara, menggunakan dua mekanisme, yaitu terintegrasi dengan BPJS kesehatan dan melalui Program Biaya Berobat Masyarakat Miskin Kartu KLU Sehat (KKS).

Berdasarkan hasil evaluasi, Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan dengan pola terintegrasi dengan BPJS kesehatan, memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan.

Baik dari sisi pelayanan maupun manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan.

Data jumlah punduduk Kabupaten Lombok Utara pada semester I Tahun 2021, dari 252.949 penduduk,  kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Lombok Utara mencapai 240.485 jiwa (95,07 persen).

BACA JUGA: Roadshow di KLU, Kadiskominfotik Ajak Perkuat Sinergi

Terdiri dari segmen kepesertaan PBI-JK sebanyak 57,48 persen, peserta Pekerja Penerima Upah sebanyak 10,02 persen, peserta Mandiri sebanyak 2.5 persen, dan  peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang didaftar oleh pemerintah Daerah sebanyak 29,71 persen.

“Termasuk didalamnya adalah sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ucap dr.Kadir.

Layanan kesehatan masyarakat 

Akhir bulan september  Kadis Kesehatan dipanggil Bupati, hadir saat itu Wakil Bupati, Penjabat Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinson. 

Waktu itu peranyaan Bupati, “pelayanan kesehatan bagi masyarakat  tidak mampu di KLU, mau diapakan?” 

Semua yang hadir saat itu sepakat untuk UHC. Sejak itu semua lini bergerak  bekerja dan berupaya agar masyarakat  bisa menjadi  peserta BPJS,.

Dana dari PEMDA  diupayakan untuk membayar iuran biaya kepesertaan  BPJS,  

Sekitar awal Oktober, tepatnya 5 oktober 2021, dibentuk tim kerja kecil yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Kominfo serta pimpinan BPJS Perwakilan Tanjung, membuat group WA ‘JELAB JARI’.

“Karena kami ingin  data kependudukan, data kepesertaan BPJS  KLU  lebih baik dan  sesuai dengan kenyataan,” tutur Abdul kadir 

Berkat kerja sama yang sangat baik, mendapatkan hasil data kepesertaan yang “Super Mendekati Kenyataan”. 

Komunikasi dengan  Dinas Kesehatan Provinsi dan Asisten III Gubernur juga lebih intens dilakukan terkait dana sharing Pemda KLU dan Pemprov.

Dengan berbagai upaya dan dukungan Pemda beserta pihak terkait lainnya, per tanggal 1 Februari tahun 2022, Kabupaten Lombok Utara ditetapkan sebagai Kabupaten dengan predikat UHC (Universal Health Coverage) yang ke 4 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Ini berarti bisa dipastikan bahwa seluruh masyarakat Lombok Utara mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Andul Kadir.

Setelah ditetapkan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten UHC, tugas selanjutnya adalah bagimana meningkatkan kualitas pelaksanaan UHC, melalui upaya optimalisasi layanan kesehatan yang ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan.  

Masyarakat yang tidak mampu  dapat mengakses pelayanan kesehatan cukup dengan membawa  kartu BPJS, atau kalau tidak punya  cukup dengan menunjukkan KTP/Kartu Keluarga (KK), 

Jika ada masyarakat yang  perlu pelayanan segera dan sifatnya emergency, pemerintah pada hari yang sama  dapat  mendaftarkan masyarakat menjadi peserta BPJS,

Puskesmas mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS  untuk dapat mengelola dana tersebut untuk  meningkatkan pelayanan dan operasional puskesmas.

Puskesmas juga bisa mengklaim dana pelayanan di luar kapitasi.

Bagi RS, RS juga bisa mengklaim  jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  kepada BPJS . 

Dengan cakupan kepesertaan UHC sebesar 95,07 persen, potensi pendapatan Kapitasi dan non Kapitasi di 8 Puskesmas bisa mencapai 25 Milyar per tahun. 

Sedangkan potensi pendapatan Rumah Sakit Daerah dari klaim pelayanan non kapitasi bisa mencapai 2 Milyar – 2,5 Milyar per bulan.  

Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan membiayai operasional Puskesmas dan Rumah Sakit setiap bulannya.

Hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya beban APBD untuk membiayai seluruh operasional Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Dengan demikian diharapkan semua masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. 

Dan Puskesmas selaku FasIlitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dengan mengedepankan standar pelayanan yang berkualitas.

Selain itu, kekompakan semua pihak juga penting sebagai upaya menjaga kondusifitas masyarakat KLU. 

“Ya, ini penting dilakukan, tujuannya agar supaya seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara dapat memiliki kepastian akan jaminan kesehatannya,” kata Abdul Kadir.***

Sebanyak 1.308 Atlet akan meramaikan ajang balap sepeda L’etape Indonesia by tour de France, bulan Februari

MATARAM.lombokjournal.com ~ NTB semakin menegaskan popularitasnya sebagai World Sport Destination Tourism di Indonesia. 

Selain dipastikan akan menggelar MotoGP di bulan Maret mendatang, sebelumnya juga akan diramaikan dengan ajang balap sepeda L’etape Indonesia by tour de France yang akan selenggarakan pada tanggal 18 – 20 Februari 2022 di KEK Mandalika. 

Gelaran ini akan menghadirkan 1.308 atlet balap sepeda amatir dari berbagai daerah di nusantara. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mendukung penuh gelaran L’etape Indonesia dan memastikan jajaran pemerintah akan siap mendukung  untuk kesuksesan event yang juga diselenggarakan pada 21 negara diseluruh dunia tersebut. 

“Kami dari Pemprov NTB menyampaikan apresiasi dan senang dengan event ini, semoga sinergi dan dukungan dapat kita jalankan bersama,” kata Miq Gite, sapaan akrab sekda NTB saat memimpin rapat persiapan L’etape Indonesia yang berlangsung di ruang rapatnya, Kamis (03/02/22).

Miq Gite juga menjamin berbagai event internasional yang diselenggarakan akan menerapkan protokol Covid – 19 yang ketat. 

BACA JUGA: Olahraga Petanque Harus Pakai Bola Lokal, Ini Kata Gubernur NTB

“InsyaAllah, gelaran L’etape Indonesia yang berlangsung perencanaan penerapan protokol covid – 19 sudah sangat baik.” pungkasnya. 

Sementara itu, Alan Jala selaku Operasional Director L’etape Indonesia menjelaskan bahwa event ini akan terbagi menjadi dua kategori jarak tempuh, yaitu 120Km dan 90Km.

“Peserta L’etape Indonesia di Mandalika berasal dari ribuan atlet amatir di seluruh Indonesia, termasuk ada puluhan atlet asal NTB yang juga telah terdaftar” jelasnya. 

Selain itu, Jala juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM lokal juga akan mendapatkan kesempatan untuk ikut meramaikan Event Internasional tersebut.

“UMKM lokal akan ikut serta untuk memeriahkan dan menyajikan produk – produk lokal yang dapat dinikmati oleh para peserta” jelasnya. 

Jala juga menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di NTB, tepatnya di Mandalika adalah karena sangat strategis dan keindahannya tidak kalah dengan Perancis. 

“Kenapa pilih Lombok? Karena kita sudah survey dan tentunya yang dilihat secara langsung adalah bentang alam yang indah,  jalan yang berkelok, tidak kalah seperti di Perancis” tutupnya. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

Turut mendampingi Sekda pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Pariwisata, Perwakilan Dinas Perhubungan dan Diskominfotik NTB.***

Ajakan memperkuat kolaborasi dan sinergi disampaikan Najamuddin saat roadshow di Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin mengajak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk bersama memperkuat kolaborasi dan sinergi, guna desiminasi informasi di tengah kemajuan teknologi.  

Najamuddin menyampaikannya saat roadshow ke Kabupaten Lombok Utara untuk menindaklanjuti penandatanganan MoU Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dengan Bupati/Walikota se-NTB.

Ia menjelaskan, MoU gubernur dengan Bupati/walikota se NTB untuk  memperkuat urusan-urusan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi diskominfo kabupaten kota. 

Di sisi lain, juga untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemprov NTB dengan Pemda Kabupaten/Kota se NTB.

Najam menjelaskan, kunjungan kerjanya merupakan salah satu ikhtiar menyamakan persepsi dan komitmen, tentang poin-poin  dalam PKS. 

BACA JUGA: Olahraga Petanque Harus Pakai Bola Lokal, Ini kata Gbernur NTB

Agar kesepakatan ini bisa berjalan mencapai tujuan bersama.

“Kita ingin semua memahami poin kesepakatan, termasuk Kadis Kominfo Lombok Utara,” kata Najam di Ruang Kerja Bupati Lombok Utara, Kamis (03/02/22)

Ditambahkannya, dalam MOU tersebut betapa pentingnya saling membantu dengan kabupaten kota. 

Termasuk menyebarluaskan informasi potensi-potensi di KLU dan kebangkitan di Gili Trawangan, Meno dan Air. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyambut baik tindak lanjut MOU dengan Pemprov. NTB.

“Ini akan mensinergikan program-program kita k edepan,” kata Bupati H. Djohan yang didampingi Kadis Kominfo Lombok Utara.

Diharapkan Bupati, keberadaan Diskominfotik ini membuat urusan kerja menjadi lebih efektif dan mudah dalam mensukseskan program pemerintah.

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

“Keberadaan Diskominfotik ini membantu memudahkan urusan kerja di tengah kemajuan teknologi saat ini,” tandasnya.

Silaturahmi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Bupati Lombok Utara.***

Gubernur Zul minta sosialisasi dan event olahraga Petanque di NTB agar pakai bola buatan lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Olahraga petanque disambut baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tapi untuk sosialisasi dan event di NTB, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah minta agar bola yang digunakan olahraga petanque memakai bola buatan lokal NTB

“Saya menyambut baik olahraga petanque di NTB, tetapi untuk sosialisasi dan event di NTB harus menggunakan bola buatan lokal NTB,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul sapaan gubernur, mengatakan itu saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) NTB masa bakti 2021-2025,  di Hotel Jayakarta, Kamis (03/02/22).

Ia mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus yang baru, mudah- mudahan sesuai harapan dan mampu membuat olahraga Petanque di NTB digemari semua kalangan.

Diakui Bang Zul, olahraga Petanque memang olahraga yang eksklusif di Negara Eropa, bisa dilakukan dimana saja. 

BACA JUGA: Roadshow di KLU, Kadiskominfotik Ajak Perkuat Sinergi

Namun selama ini ia tidak mau mensosialisasikannya karena bolanya harus diimpor dari luar negeri. 

Karena itu, ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Ketua Umum, H. Ridwansyah bisa menggunakan produk lokal NTB.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan pak Ridwan mampu diwujudkan bola Petanque bisa dibuat di NTB,” harapnya.

Bang Zul tidak memasalahkan minimnya prestasi olahraga Petanque.

Paling penting bolanya dari lokal NTB, sebagai bentuk wujud implementasi bela dan beli produk lokal asli NTB.

Sementara itu, Ketua Umum Pentaque Ir. H. Ridwan Syah menyampaikan ini momen yang sangat penting karena langsung disaksikan oleh Gubernur NTB. 

Sehingga ini menjadi amanah dan kehormatan di bawah kepemimpinannya melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disebutkan Ridwansyah, olahraga Petanque memang olahraga yang relatif baru dibentuk sejak tahun 2017, dalam 4 tahun mampu membuat pengurus kabupaten/kota se-NTB.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Disamping itu sudah mengikuti berbagai event baik Regional maupun Nasional.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan kita, mampu membesarkan olahraga Petanque ini membawa cabang olahraga bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dikbud NTB, para pengurus FOPI Kabupaten/Kota se-NTB. ***

S

Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis. 

Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi. 

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.

Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya. 

Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 

Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo. 

Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.

Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***

Membuka workshop yang difasilitasi KOMPAK, Bupati Djohan Sjamsu berharap membangun ekonomi lokal 

TANJUNG.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH membuka Workshop Penguatan dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Penggerak Replikasi Keperantaraan Pasar Untuk Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Utara bertempat di Hotel Mina Tanjung, Kamis (03/02/22).

Workshop itu difasilitasi oleh KOMPAK, dan merupakan kegiatan yang memastikan praktik kelembagaan ekonomi lokal melalui pendekatan Keperantaraan pasar.

Dengan fokus pengembangan Desa Wisata dan hortikultura, guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan mengatakan, Lombok Utara dengan lahan pertanian luas dan produktif harus bisa dimanfaatkan  maksimal.

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian harus bisa digalakkan masyarakat.

“Keinginan ke depan, daerah ini maju dari segala aspek. Salah satunya sektor pertanian harus bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Evaluasi DAK Fisik 2021, Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik 2022

Menurutnya, KLU dilanda bencana besar yakni Gempa 2018 dan wabah Covid 19. 

“Keberadaan KOMPAK sangat membantu bagaimana membangun ekonomi lokal,” kata bupati.

Ia berharap, kegiatan Workshop nantinya dapat menyimpulkan  satu kegiatan yang dapat membangun ekonomi lokal. 

Bagaimana bisa mengambil bagian dalam event internasional MotoGP 2022 yang diselenggarakan di Lombok Tengah.

“Atas nama Pemda saya menyampaikan terimakasih pada kompak Karena telah banyak berbuat untuk Lombok Utara,” katanya. 

Menggerakkan ekonomi lokal

Lead Kompak Pusat, Much. Ali berharap melalui kegiatan workshop akan ada output yang bisa menggerakkan kekuatan ekonomi lokal. 

Ia menekankan, nantinya akan ada penguatan bukan hanya di sektor pariwisata tapi juga pertanian. Hal tersebut akan bermanfaat menghadapi efek pantulan dari event Moto GP 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Bentuk Kota Layak Anak 2022

Turut hadir dalam kegiatan itu Lead Kompak Jakarta Muchlis Ali, Lead Kompak NTB Andy Wahyu Hidayat, perwakilan OPD terkait serta undangan lainnya.***

Dalam evaluasi DAK Fisik 2021 dan persiapan untuk 2022, terungkap penurunan anggaran tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal. com ~ Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono. ST., pimpin Rapat Evaluasi  DAK fisik 2021 dan Persiapan Pelaksanaan DAK fisik 2022, Selass (02/02/22)

Rapat dimaksud merupakan upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik.

Hadir dalam acara tersebut berapaan unsur Dinas UPTD terkait lingkup Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda, Gatot Sugihartono. ST., menyampaikan adanya pengurangan anggaran di tahun 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dimana anggaran tahun 2022 ini begitu jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita pernah mendapat sampai dengan 1,2 triliun, sedangkan pada tahun 2022 ini kita mendapatkan APBD  sekitar 800 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar 400 miliar”. Ungkapnya

Evaluasi pelaksanaan DAK bertujuan  memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK fisik, sesuai dengan dokumen dan spesifikasi teknis yang diterapkan.

Selain itu juga terkait tren pencapaian, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, hingga  mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjutnya.

“Ada hal wajib yang kita laporkan mengenai output fisik yang kita laksanakan, dan apa manfaat yang kita lakukan (outcome),” ujarnya.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama

Kegiatan berjalan khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan diskusi diakhiri dengan penjelasan mengenai aplikasi Krisna terbaru. ***

Oknum TNI melakukan intimidasi dan merampas alat kerja jurnalis saat meliput razia pakir

AMBON.lombokjournal.com ~ Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku menyesalkan intimidasi dan upaya perampasan alat kerja terhadap jurnalis TV One. 

Juru warta media elektronik itu menerima perlakuan kurang patut saat meliput razia parkir liar di badan jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin, 31 Januari 2022. 

Usman diintimidasi saat meliput razia parkir liar di badan jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Saat itu, dia mengambil gambar ketika petugas Dinas Perhubungan mengempiskan ban sebuah mobil dinas yang diduga milik Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura, yang parkir di depan Ambon Plaza (Amplaz).

“Saya dilarang mengambil gambar. Padahal, saya sudah tunjukkan Id Card,” tutur Usman Mahu saat itu. 

Tidak hanya memarahi dan intimidasi, oknum TNI AD itu juga mengambil handphone sang wartawan.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dia berikan HP saat teman-temannya datang. Dia sempat menyuruh saya hapus video,” terangnya.

Ketua JMSI Maluku Dino Umahuk menyayangkan intimidasi dan upaya perampasan alat kerja jurnalis. Sebab, keberadaan jurnalis TV One guna memenuhi hak publik untuk tahu.

“Apa yang dilakukan personil TNI itu mencederai kemedekaan pers. Ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap jurnalis,” kata Ketua JMSI Maluku itu.

Dino meminta masyarakat untuk menghormati proses jurnalistik. Selain memenuhi hak publik atas informasi, pekerjaan jurnalis dilindungi UU 40/1999 tentang Pers. UU Pers mengatur bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat.

“Komunitas pers, khususnya perusahaan media, perlu serius menyikapi kekerasan terhadap jurnalis. Merekalah seyogianya yang terdepan. Perusahaan pers punya tanggung jawab atas keselamatan para jurnalisnya,” ujarnya.

Umahuk juga meminta para jurnalis terus-menerus meningkatkan kapasitas.

BACA JUGA: Sinkronisasi Data Blank Spot dan Lemah Sinyal di NTB

 Sehingga, memiliki kemampuan yang memadai dalam merencanakan maupun mengeksekusi suatu peliputan di lapangan.

“Sebab, setiap peliputan memilki karakter berbeda, tidak bisa diperlakukan sama. Sebagai jurnalis, perlu mengetahui mana ruang publik dan ruang privat,” kata Dino.(*) ***

Pemprov NTB akan kawal pembentukan Kota Layak Anak seluruh kabupaten/kota se NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi(Pemprov) NTB melalui Dinas P3AP2KB NTB dan BAPPEDA NTB mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. 

Asisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Rabu (02/02/22).

“Untuk pembentukan Kota Layak Anak akan terus kita kawal, dan harapannya di tahun 2022/2023, seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Terbaik,” ungkap Bunda Eva, sapaan akrab Asisten I Setda NTB.

Dilansir dari Kemenpppa.go.id, Kota Layak Anak sendiri merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya.

BACA JUGA: Pengolahan Limba, Pemprov NTB Siapkan Infrastruktur Dasar

Sejauh ini, terdapat lima Kabupaten/Kota di NTB yang telah berstatus menjadi Kota Layak Anak, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Sedangkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah terbentuk di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Bunda Eva meminta agar kerjasama antara DP3AP2KB se-NTB dan BAPPEDA se-NTB dapat dimaksimalkan agar seluruh Kab/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dan masing-masing Kab/Kota memiliki UPTD PPA.

Bunda Eva juga menjelaskan, kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamaya Kerukua antar Umat Beragama

“Kerjasama itu penting, InsyaAllah melalui koordinasi dan sinergi program serta anggaran, permasalahan mengenai perempuan dan anak juga dapat kita selesaikan,” kata Bunda Eva.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Kepala BAPPEDA Prov. NTB, DP3AP2KB Kab/Kota se-NTB, BAPPEDA Kab/Kota se-NTB.***