Kantor Bupati KLU Dibangun Tahun Ini, Anggarannya 43 M
Pembangunan Kantor Bupati KLU dimulai 18 Februari Tahun Ini, bisa jadi pusat perkantoran Pemda dan DPRD KLU
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara dimulai tahun ini.
Dan dengan luas lahan tanah Pemda 2,332 M², diperkirakan bisa menjadi alternatif pusat Perkantoran Pemda KLU dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU.
Deskripsi umum pembangunan Kantor Bupati Lombok Utara pada revisi tata ruang pengganti Perda No.9 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara, dan rencana detail Tata Ruang
Master plan untuk lokasi ini berada di kisaran Lapangan Supersemar Tanjung.
Bupati H Djohan Sjamsu
“Jadi sangat representatif untuk masyarakat Meranti melakukan aktivitas di sekitar perkantoran,” kata Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, SH.
Hal tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers bersama sejumlah awak media, Rabu (02/03/22).
Sedangkan anggaran pembangunan kantor Bupati ini menelan anggaran 43 milyar rupiah.
Pemda KLU di bawah kepemimpinan Bupati Djohan dan Wabup Danny Karter bersikeras melakukan pembangunan kantor bupati di tahun 2022 ini.
Pasalnya jika tidak tahun ini dikerjakan, berat untuk dilaksanakan tahun depan. Karena alasan pemilihan Presiden disertai Pileg dan Pilgub pada tahun selanjutnya tentunya membutuhkan anggaran besar
“Kantor bupati ini sudah disetujui DPRD KLU dan menjadi komitmen pemerintah kalau tidak dibangun tahun ini, berat untuk tahun depan, karena sudah masuk tahapan tahun politik dan menguras tenaga bahkan anggaran,” kata Djohan.
Djohan mengatakan, memperhatikan beberapa aspek terutama RT dan RW baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota terkait dengan prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pembangunan Kantor Bupati KLU berlokasi di sebelah selatan atau belakang RSUD Tanjung pada luasan lahan 2,6 Hektare. Sementara untuk bangunan induk terdiri dari empat lantai dan bangunan sekretariat di bagian belakang terdiri dari dua lantai.
Luas total bangunan 2,332 M², sementara Landscape, yakni lapangan upacara, tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, pos jaga keluar dan masuk dan sarana utilitas lainnya.
Lantai satu terdiri dari ruangan Bupati, wakil Bupati, Sekda, dan ruang rapat khusus. Lantai dua terdiri dari ruang Asisten,1, 2 dan 3, ruang staf Ahli,1, 2 dan 3 serta ruang Arsip. Lantai 3 Musholla. Lantai dasar terdiri dari ruang Kabag,(6 bagian), Kasubag dan Staf.
Sementara Lantai satu terdiri dari Aula Pertemuan, dan ruang Kabag (3 bagian), Kasubag dan Staf.
Luas landscape 2,3 Hektar terdiri dari lapangan upacara, Taman, Parkir Kendaraan dan utilitas lainnya.
Tahapan pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Lombok Utara dimulai tanggal 18 Februari 2022 dan berakhir pada 15 Desember 2022.
Penyedia jasa kontraktor PT. Damai Indah Utama (DIU, KJU Kerjasama Operasi).
Nilai Konstruksi 43 M. Sementara Konsultan MK (Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengawasan) PT. Momen Estetika Konsultan kerjasama operasi dengan CV. Pola Dwipa Konsultan. Nilai Kontrak 1,1 M. ***
Harga LPG Subsidi 3 Kg Tak Naik, Ini Kepastian Pertamina
Meski Pertamina akan menyesuaikan harga LPG non subsidi, namun harga LPG subsidi 3 kg tetap
MaTARAM.lombokjournal.com ~ PT Pertamina (Persero) memastikan bakal menyesuaikan harga LPG non subsidi seperti Bright Gas.
Di sisi lain, harga LPG subsidi 3 kilogram tetap, harganya tidak mengalami perubahan.
Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading mengungkapkan itu.
Kebijakan ini diambil Pertamina seiring peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$775 USD/metrik ton. Angka ini naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.
Adapun CPA menjadi salah satu acuan penetapan harga LPG.
“Untuk LPG subsidi 3 Kg yang porsinya lebih dari 93 persen dari total konsumsi LPG nasional per Januari 2022, tidak mengalami perubahan harga,” Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam keterangan resmi ke media, Senin (28/02/22).
Penyesuaian harga hanya berlaku untuk LPG non subsidi yang dikonsumsi 7 persen dari total konsumsi LPG nasional. Penyesuaian harga ini berlaku sejak 27 Februari 2022.
Langkah tersebut diambil dengan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Peningkatan harga ini menjadikan LPG non subsidi menjadi Rp 15.500 per kilogram.
Penyesuaian harga ini disebut telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non subsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di Asean.
Sebagai gambaran, kisaran harga BBM non-subsidi di beberapa negara Asean, antara lain Singapura Rp28.500/liter, Thailand Rp19.300/liter, Laos Rp19.200/liter, Filipina Rp18.500/liter, Vietnam Rp16.800/liter, Kamboja Rp16.500/liter, Myanmar Rp15.300/liter.
Sementara itu, pemerintah menilai penguatan harga minyak dan gas bumi berpotensi membebani subsidi pemerintah terhadap komoditas tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan beban subsidi ini berpotensi melebihi asumsi APBN 2020.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan bahwa tren harga migas dunia terus meningkat seiring dengan perang Rusia dan Ukraina di Eropa Timur.
Kondisi ini sampai meningkatkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price hingga US$95,45 per barrel per 24 Februari 2022. Sedangkan asumsi ICP berdasarkan APBN 2022 hanya sekitar US$63 per barel.
“Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, Pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG,” katanya.
Dia menerangkan, kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Alhasil menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN. ***
Pekerja Akan Hadapi Tantangan di Era Disrupsi Ganda
Saat ini pekerja menghadapi disrupsi ganda, yakni berkurangnya lapangan kerja dan era otomatisasi yang mengurangi tenaga kerja manusia
MATARAM.lombokjournal.com ~ Masalah disrupsi ketenagakerjaan diangkat oleh Rannya Agustyra Kristiona, saat bicara di forum Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) se Kabupaten Lombok Tengah, hari Minggu (27/02) kemarin.
Topik terkait disrupsi ketenagakerjaan memang menarik, dan telah menjadi perhatian dunia industri secara global.
Era Disrupsi khususnya pada teknologi digital, merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan mendasar karena hadirnya teknologi digital, yang bisa mengubah sistem secara global
Beberapa waktu lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyinggung soal tantangan disrupsi ganda bagi masyarakat pekerja atau buruh di era pandemi Covid-19.
Disrupsi yang dimaksud yang pertama, resesi perekonomian dan berkurangnya lapangan kerja akibat dari pandemi.
Kedua, era otomatisasi yang datang lebih cepat akibat tidak terbendungnya laju digitalisasi di tengah pandemi.
Tenaga Kerja di Era Disrupsi
Sektor lapangan kerja Indonesia menghadapi dua problem mendasar.
Pertama, sekitar 63 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan SMP dan SD. Kondisi yang menyebabkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja kita relatif rendah.
Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Akibatnya, pekerja kesulitan mendapat pekerjaan, sedangkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan.
Karena itu, perlu memperkuat standardisasi dan sertifikasi kompetensi profesi. Selain itu juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia industri dalam menyiapkan link-and-match.
Saat ini dunia sedang menghadapi perubahan disruptif. Antar-negara bukan hanya berebut investasi, juga berebut teknologi, berebut pasar, dan berebut orang-orang pintar.
Akan banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan.
Karena itu diperlukan hub atau tempat berjumpanya milenial dari berbagai latar belakang.
Yang berasal dari aktivis pergerakan bisa belajar membangun bisnis dan skill baru. Yang berasal dari dunia profesional bisa memperoleh wawasan sosial dan jejaring yang lebih luas.
Diperlukan kolaborasi lintas sektor milenial menyiapkan masa depan.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras dan berdedikasi. Yang melakukan inovasi yang disruptif, yaitu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. ***
Era Disrupsi Ketenagakerjaan, Rannya Ajak Milenial NTB Bekali Keterampilan
Rannya Agustyra Kristiono ajak generasi milenial NTB bekali diri dengan keterampilan hadapi era disrupsi tenaga kerja
MATARAM.lombokjournal.com ~ Tren automasi dan digitalisasi adalah ancaman besar bagi tenaga kerja di era disrupsi industri ketenagakerjaan.
Inspirator anak-anak muda Bumigora, Rannya Agustyra Kristiono mengingatkan pentingnya generasi milenial NTB membekali diri dengan keterampilan, untuk menghadapi era disrupsi industri ketenagakerjaan tersebut.
Rannya Agustyra Kristiono
“Pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh automasi adalah pekerjaan fisik. Tapi, mereka yang membekali diri dengan keterampilan khususakan bertahan di pasar kerja,” kata Rannya.
Ia menyampaikan itu di hadapan para pengurus dan anggota Asosiasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) se Kabupaten Lombok Tengah, Ahad (27/02/22).
Oleh APOLO, asosiasi OSIS dan OSIM di Lombok Tengah, Rannya dalam kapasitasnya sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan Owner Lombok Football Club (LFC), diundang sebagai pembicara utama dalam seminar yang membahas industri ketenagakerjaan di era disrupsi.
Hadir juga sebagai pembicara dalam seminar tersebut Ketua Yayasan HBK PEDULI Ali Al Khairy dan Kepala UPTD BLK Disnakertrans Lombok Tengah Dedet Zelthauzallam.
Seminar digelar di auditorium SMKN 1 Praya dan dibuka Ketua APOLO, Junardi Tastura.
Rannya menegaskan, disrupsi ketenagakerjaan telah menjadi perhatian dunia industri secara global.
Di negara maju, automasi dan digitalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja yang kini digantikan oleh mesin.
Namun tantangan sesungguhnya akan dihadapi negara berkembang, mengingat pada saat tren automasi dan digitalisasi tersebut terjadi, negara berkembang justru sedang menghadapi era bonus demografi dimana penduduk usia produktif justru sedang mendominasi.
Karena itu, dara yang masih menempuh pendidikan di Brunell University London, Inggris ini mengajak seluruh generasi milenial NTB untuk menyiapkan diri.
“Era disrupsi ini tak bisa dihadapi dengan cara-cara konvensional,” tandas Rannya.
Ia menjelaskan berbagai jenis pekerjaan yang mungkin akan tetap eksis dan pekerjaan di masa datang yang akan tergantikan oleh tren automasi dan digitalisasi.
Merujuk pada penelitian McKinsey Global Institute, diperkirakan pada tahun 2030, sedikitnya akan ada 375 juta jenis pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin.
Rannya memastikan, dengan daya dukung kreativitas yang tinggi, usaha-usaha kecil dan menengah dan usaha-usaha yang bergerak di sektor pertanian akan tetap eksis, kendati tetap butuh penyesuaian dan adaptasi.
“Kita harus memanfaatkan segala kesempatan yang kita punya. Kita nggak boleh putus asa. Apapun background kita, semua kita harus tetap semangat. Kesuksesan bisa dimiliki semua orang,” tandas Rannya.
Dalam sesi tanya jawab, mengemuka pula sejumlah hal. Antara lain tentang bagaimana generasi muda bisa tetap menjaga jati diri di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
Rannya menekankan pentingnya generasi muda NTB untuk berpikiran terbuka. Globalisasi bukanlah alasan untuk meninggalkan tradisi dan jati diri sebagai masyarakat Bumi Gora.
Namun, sebaliknya, globalisasi harus menjadi alasan untuk mempertahankan jati diri dan tradisi budaya tersebut.
Dia memberi contoh bagaimana masyarakat di Bali tetap menjaga jati diri mereka, meski Bali adalah rumah kedua bagi jutaan wisatawan asing dari berbagai negara.
Eksistensi tradisi dan jati diri masyarakat Bali justru telah menjadi kekuatan yang menjadi alasan wisatawan mancanegara untuk datang ke Pulau Dewata.
Sementara itu, Ali Al Khairy dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya bagi para siswa sekolah menengah dan generasi muda di NTB untuk terus meningkatkan kapasitas.
“Penting juga untuk memperkuat jaringan dan menjaga akhlak. Untuk bisa bersaing di dunia kerja di era digitalisasi seperti sekarang ini,” katanya.
Ali juga mengingatkan agar para siswa terus merawat dan menjaga kebiasaan yang baik-baik. Mau berorganisasi, mau belajar lebih banyak, dan selalu menempa diri untuk menjadi yang lebih hebat.
Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB ini pun menyampaikan komitmen pihaknya untuk membuka dan memberi akses bagi generasi muda untuk kiprah mereka yang lebih besar, agar mereka bisa naik kelas dalam setiap fase yang akan dijalaninya.
Menjawab Rasa Penasaran Publik
Sementara itu masih di Gumi Tatas Tuhu Trasna, sehari sebelumnya, Sabtu (26/02/22), Rannya juga menggelar aksi sosial bersama Karang Taruna di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah.
Di Kecamatan tersebut, Rannya melakukan aksi menanam 1.000 bibit pohon produktif. Penanaman pohon ini selain untuk menjaga ekosistem dan mengembalikan kelestarian lingkungan, juga bisa menjadi penopang ekonomi keluarga mengingat bibit yang dibagikan adalah bibit buah-buahan dengan nilai ekonomi tinggi.
Pada saat yang sama, Rannya juga membagikan paket sembako kepada masyarakat lanjut usia yang tidak mampu.
Rasa syukur disampaikan mereka yang mendapat bantuan sembari menyampaikan doa dan keberkahan terbaik untuk Rannya.
Di Lombok Tengah pula, Putri anggota DPR RI Dapil Lombok H. Bambang Kristiono, SE (HBK) ini menjawab rasa penasaran publik, soal kiprah Rannya di dunia politik.
Rannya menegaskan, dirinya telah memantabkan niat terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024. Rannya memilih mengikuti jejak sang ayah karena ingin mengabdi untuk masyarakat NTB.
“Saya sejak kecil tidak pernah bermimpi masuk dunia politik. Tapi sekarang setelah ada dorongan ayah dan bunda, saya memutuskan untuk maju dari jalur yang berbeda dengan ayah melalui non Partai menjadi calon anggota DPD RI Dapil NTB,” kata Rannya.
Gadis 22 tahun ini mengaku, dia memutuskan terjun ke dunia politik karena berniat ingin mengabdi untuk masyarakat NTB. Terlebih, Lombok saat ini sudah menjadi kampung halaman bagi dirinya.
“Home away from home,” tuturnya.
Rannya menambahkan, sejumlah pihak juga mendorong dirinya terjun ke dunia politik. Ia pun kemudian menilai, politik itu bukan tujan tapi bagaimana bisa sampai ke tujuan.
“Saya terjun ke dunia politik juga karena melihat banyak kekurangan pemerintahan Indonesia. Sebagai anak muda dan memiliki wawasan luas, saya ingin berbuat dari jalur politik,” sebutnya.
Dara kelahiran 15 Agustus 1999 ini mengaku, di bangku kuliah tidak pernah mendapatkan ilmu politik. Rannya hanya suka membaca tentang politik. Ayahnya, HBK, pun mengingatkan bahwa melakukan pengabdian lewat jalur politik itu berat.
“Tapi saya kira ini tantangan. Saya suka tantangan,” katanya.
Tidak hanya itu, putri semata wayang HBK inipun mengakui, akhir-akhir ini Ia banyak belajar sebagai seorang muslim, yang mengajarkan dirinya untuk terus berbagi kepada sesama.
Bahkan apapun yang dia miliki saat ini, tidak mungkin hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri.
“Kalau saya melihat, yang kurang di NTB saat ini, adalah kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakuan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kalau dipercaya oleh masyarakat NTB menjadi anggota DPD RI, saya akan memperjuangkan pembangunan yang merata,” janjinya.
Ranyya juga sempat menyinggung program pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mengirim mahasiswa kuliah ke luar negeri. Menurutnya, program ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi generasi muda NTB.
Hanya saja, Rannya ingin pilihan mengirim anak-anak muda NTB belajar ke luar negeri itu, bukan ke Eropa Timur seperti sekarang. Melainkan ke Turki, karena di sana mayoritas orang muslim, sehingga mereka merasakan seperti kampung halaman sendiri. (*)
Mandalika Sukses Jadi Country Branding Indonesia
Penyelenggaraan event internasional di Mandalika, mengakselerasi pemerintah melakukan perubahan di daerah
MATARAM.lombokjournal.com ~ Sukesnya penyelenggaraan event internasional, seperti Asian Talent Cup, World Superbike, dan juga event mendatang seperti MotoGP di Mandalika, membuat Indonesia makin terkenal di seluruh dunia.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menyampaikannya dalam podcast di chanel youtube Ahmad Syaikhu Asyik, Jum’at (25/02/22).
Sirkuit Mandalika
Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyampaikan, Mandalika sukses menjadi Country Branding Indonesia di dunia internasional.
Lebih jauh dijelaskan, jika menempatkan misalnya satu kali event seperti WSBK bisa mengeluarkan biaya hosting fee hampir 50 Miliar dan untuk MotoGP 200 Miliar.
“Tapi kalo kita maknai secara lain, country branding, Indonesia kalau mempromosikan dirinya secara konvensional biayanya jauh lebih besar dari itu. Tapi media value dengan internasional event seperti WSBK MotoGP dan lain sebagainya itu country branding-nya melebihi 200 Miliar,” jelas Bang Zul.
Kesuksesan country branding tersebut, tak lepas dari keberanian Presiden Joko Widodo dibarengi dengan sinergitas para menteri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat sendiri.
“Bangga atas nama pemerintah daerah dan masyarakat NTB tentu berterimakasih kepada DPR, Pemerintah Pusat, Presiden Jokowi, para menteri yang begitu besar kontribusinya membangun NTB khususnya Mandalika,” ungkap Gubernur Zul.
Dengan diselenggarakannya event bertaraf internasional tersebut mengakselerasi pemerintah melakukan perubahan di daerah.
Pasalnya untuk menyelenggarakan event bertaraf internasional pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur yang sepadan. Seperti bandara, pelabuhan, internet, dan lain sebagainya.
“Kalo pimpinan daerah bersih dan berintegritas maka dia akan punya wibawa berinteraksi dengan kepolisian pengadilan. Jadi kerendahan hati untuk berkorban berkontribusi menjaga integritas itu adalah modal utama,” ungkapnya.
Selain itu, sering bersama dan sinergitas yang baik antar local parliaments, media, stakeholders dan sebagainya harus diperkuat.
Diselenggarakannya berbagai event tersebut juga berdampak pada penjualan tiket akomodasi dan transportasi. Sehingga tak jarang banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut demi manaikan harga tiket hotel berkali lipat.
Karena itu, NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi. Maksimal kenaikan hotel hanya 3 kali lipat.
“Jangan aji mumpung menjual tiket hotel yang harganya bisa 3-5 Kali lipat ini akan membuat pengunjung kapok datang ke tempat kita,” pesan Gubernur Zul ***
Gubernur: NTB Gemilang Merupakan Spirit Membangun Daerah
Menurut Gubernur Zulkieflimansyah, NTBGemilang adalah perwujudan dari kalimat Baldatun Thayyibatun Wa RabbunGhafur
MATARAM.lombokjournal.com ~ NTB Gemilang merupakan spirit yang pernah disampaikan seorang ulama besar yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional di NTB.
Spirit NTB Gemilang adalah perwujudan dari kalimat Baldatun Thayyibatun Wa RabbunGhafur, yang artinya Negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, dalam Podcast bersama Ust. Ahmad Syaikhu di channel YouTube Ahmad Syaikhu ASYIK, Jumat (25/02/22)
“NTB Gemilang itu suatu spirit yang disampaikan ulama besar yang jadi pahlawan nasional NTB. Itu bahasa Indonesia dari Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur,” jelasnya.
Dalam podcast tersebut, Bang Zul juga membagikan sebuah rahasia hidup bahagia. Yakni dengan banyak bersyukur atas apa yang dimiliki.
“Menurut saya mensyukuri apa yang ada itu bikin kita bahagia. Mensikapi hidup dengan biasa saja, penuh rasa syukur, sehingga apa pun yang menimpa kehidupan kita sehari-sehari selalu disikapi dengan positif,” katanya.
Ust. Ahmad Syaikhu juga sempat menyinggung mengenai banyaknya event-event internasional yang diselenggarakan di NTB pasti tidak luput dari tantangan dan rintangan.
Dalam hal ini, Bang Zul menyampaikan berkat kekompakan Forkopimda Provinsi NTB, itu semua bisa teratasi dengan baik.
“Kalau kita lihat tentang Mandalika, Mandalika is a global brand, sekarang itu jadi nama yang mendunia. Saya kira ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak, ada Pemerintah Pusat, Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Desa, semuanya berjalan bersama,” tuturnya.
Ia menambahkan, bersinergi bersama adalah kunci menghadapi seluruh rintangan sehingga dapat mewujudkan Mandalika NTB sebagai “one of the best circuit in the world” dan etalase yang membanggakan Indonesia.
“Ketika kita bersinergi bersama, Pak Danrem, Pangdam, Kajakti, Kapolda, dan lain sebagainya, seluruh beban yang berat itu terasa ringan. Jadi kadang-kadang biasa, gak ada protokoler saya datang ke rumah Kapolda, DPR, Danrem, sudah seperti saudara, seperti keluarga. Itu cara kita untuk how to deal with parliament, media and stakeholders,” tambah Gubernur Zul.
Selain pembahasan tentang Mandalika, Ust. Syaikhu juga tertarik dengan salah satu program unggulan duet Bang Zul-Ummi Rohmi, yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.
Bang Zul menyatakan, program tersebut merupakan perpanjangan dari program bantuan tunai dari pemerintah pusat yang kemudian dikemas dengan cara baru oleh pemerintah Provinsi NTB.
“Dulu pak Presiden pernah punya program bantuan tunai ke masyarakat. Nah, NTB ini mengambil jalan yang tidak biasa dalam menyalurkannya. Melalui program JPS Gemilang ini, bantuan tersebut tidak kami berikan secara tunai, tapi dalam bentuk produk lokal yang dibuat oleh para UKM di NTB,” kata pria yang pernah menempuh pendidikan Harvard University itu.
Menurutnya, jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk produk lokal melalui program JPS Gemilang, ekonomi di NTB tidak akan mati, melainkan akan menghadirkan snowball effect dengan jargon industrialisasi.
“Program ini penting supaya UKM-UKM kita semangat, ada snowball effect dengan jargon industrialisasi. Kita ingin bantuan itu tidak hanya dapat mudahnya saja, tapi harus menghadirkan impact positif dalam ekonomi. Alhamdulillah, berkat program JPS Gemilang, sekarang sudah ada 5000 UKM baru yang muncul di NTB,” jelasnya. ***
Tuan Rumah Event Dunia, Masyarakat Harus Tampilkan Keteladanan
NTB sedang bersiap menjadi tuan rumah berbagai event dunia, harus memperlakukan tamu dengan kasih sayang agar memberi kesan mendalam
MATARAM.lombokjournal.com ~ Masyarakat NTB diingatkan, penting menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin kepada dunia melalui sikap dan keteladanan yang baik kepada tamu yang berkunjung ke NTB.
Terlebih NTB sedang bersiap menjadi tuan rumah berbagai event dunia seperti MotoGP, IATC, mini MotoGP, MXGP dan lainnya.
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan itu pada pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se NTB di gedung PWNU NTB di Mataram, Sabtu (26/02/22).
“Tidak perlu mengedepankan agama dalam bentuk formal namun memperlakukan sesama manusia dengan kasih sayang yang ikhlas akan memberi kesan mendalam,” ungkap Gubernur.
Dikatakan, hal ini penting diungkapkannya terlebih para nahdliyin NU punya cara tersendiri menjelaskan Islam di masyarakat NTB maupun Indonesia.
Gubernur berharap dengan dilantiknya para pengurus PCNU akan menghadirkan kolaborasi dan sinergi yang baikdengan pemerintah daerah di masa depan.
Ketua PWNU NTB, Prof. Dr TGH Masnun Tahir mengatakan, seluruh elemen NU NTB telah berkontribusi dalam membangun NU, sehingga diharapkan dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.
Terutama pembangunan gedung PWNU NTB sebagai basis membangun umat.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah atas dukungannya kepada NU NTB,” sebut Masnun.
NU sendiri melantik lima pengurus cabang NU kota Mataram, kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, kota Bima, Lombok Barat dan Lombok Utara sedangkan Bima dan Dompu masih melakukan pembaharuan pengurus.
Selain dilantik oleh Rois Am PBNU, KH Miftahul Ahyar, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, Danrem, Kapolda, para ketua partai dan pengurus organisasi NU. ***
Literasi Keuangan untuk Bangun Kemandirian Bisnis, Ini Kata Gubernur Zul
Literasi keuangan itu bicara aset, modal, investasi dan segala sesuatu tentang instrumen keuangan dan sistem ekonomi
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kemandirian secara ekonomi dan bisnis, harus dimulai dengan memahami literasi keuangan.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat membuka pelatihan literasi keuangan dan jurnalistik bagi mahasiswa dan wartawan di Aula Handayani, kantor Dikbud NTB, Sabtu (26/02/22).
Gubernur Zulkieflimansyah
Kata Gubernur Zul, mahasiswa dan jurnalis harus memahami instrumen finansial dan sistem ekonomi, agar dapat memanfaatkan peluang membangun kesejahteraan setidaknya bagi dirinya sendiri.
“Literasi keuangan itu bicara aset, modal, investasi, liability, wakaf, dividen dan segala sesuatu tentang instrumen ekonomi yang mendukung dalam membangun kemandirian bisnis,” jelasnya.
Ia berharap “buta huruf” soal keuangan ini menjadi momentum gerakan membangkitkan literasi keuangan, terutama di kalangan muda dan diajarkan di sekolah sekolah agar dapat bersaing dalam ekonomi global.
Di bagian lain, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dr Najamudin Amy mengingatkan, mahasiswa dan jurnalis dalam kapasitas intellectual power harus selalu bicara dan menulis berbasis data.
“Selain berdampak pada integritas pribadi sebagai mahasiswa dan penulis, potret pertumbuhan ekonomi yang ingin dihadirkan juga akan terpengaruh dengan komparasi dan update data yang tidak cukup komprehensif,” jelas Najam.
Ditambahkannya, informasi tentang pertumbuhan ekonomi NTB selain sebagai kompas untuk mengetahui kebijakan dan program ekonomi juga akan menggairahkan dan memberikan aura positif, bagi seluruh stakeholder dalam upaya membangkitkan ekonomi NTB.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Kepala OJK, Kepala Dinas Dikbud, Forum Wartawan Ekonomi, PWI dan perwakilan organisasi wartawan lainnya.***
Mahasiswa mendapat pemahaman karya jurnalistik, kode etik jurnalis dan undang-undang pers dari wartawan senior
MATARAM.lombokjournal.com ~ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat bersama forum wartawan ekonomi menggelar pelatihan jurnalistik bagi ratusan mahasiswa di pulau Lombok.
Kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman tentang karya jurnalistik, kode etik jurnalis dan undang-undang pers.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan literasi keuangan bekerjasama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB di Gedung Handayani Dinas Dikbud NTB, Kamis (26/02/22).
Kegiatan ini dibuka Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dihadiri Kepala OJK NTB Rico Rinaldy, Ketua PWI NTB Nasrudin, Kepala Dinas Dikbud NTB, DR Aidy Furqon, dan Kepala Dinas Kominfotik, DR Najamudin Amy.
Peserta mendapatkan materi tentang Jurnalisme Digital dan Kode Etik Jurnalistik.
Media Era Digital
Kepala LKBN Antara Biro NTB Riza Fachriza menjelaskan, saat ini media dihadapkan pada era digital yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Media yang dulunya orientasi cetak dituntut bertransformasi ke digital.
“Media digital saat ini sangat banyak dan masif, itu sudah tidak bisa direm. Dengan banyaknya media tantangan kita semua bagaimana melawan berita hoax, kita bisa memanfaatkan teknologi digital yang kita miliki untuk melawan hoax. Semua oreang saat ini berinteraksi dengan digital mulai dari bangun tidur,” jelas Riza.
Mahasiswa penting untuk memahami dasar jurnalistik dan dunia digital, agar bisa memanfaatkan smartphone yang dimiliki untuk melawan berita hoax.
“Mahasiswa harus membaca berita dari media yang sudah jelas, karena di media ada tahapannya dari wartawan ke redaktur, kemudian ada juga ahli bahasanya. Itu struktur standar media. Redaktur itu menilai layak atau tidak layak sebuah berita, kemudian dilihat secara bahasanya. Kita menggunakan KBBI. Itu yang kita gunakan untuk memuat berita,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, ada dua bentuk karya jurnalistik. Pertama straight news yang merupakan berita langsung, kemudian ada indepth news atau berita investigasi yang mengungkap masalah sampai dalam.
“Kalau straight news harus langsung naik sesuai dengan hari peristiwa tersebut terjadi. Indepth news membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data, bisa sampai satu bulan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Nasrudin menjelaskan, wartawan harus menjunjung kode etik jurnalistik dalam bekerja agar tidak melanggar dan mampu menjaga indepensi.
“Kode etik jurnalistik ibaratnya kitab suci wartawan, itu menjadi pedoman moral, pedoman bekerja wartawan. Salah satu pasalnya wartawan harus bersikap independen, profesional dan beritikad baik. Kalau kita linearkan dengan agama itu tergantung dengan niat. Wartawan membuat berita bergantung ke niatnya, kalau niatnya buruk maka hasilnya akan buruk,” jelas Nasrudin.
Menurut Nasrudin, jika wartawan tidak mampu menerapkan kode etik jurnalistik dalam bekerja akan mendapatkan sanksi sosial, berupa turunnya kepercayaan publik terhadap kerja jurnalistik dan media tempat wartawan bernaung.
“Memang kode etik tidak ada sanksi pidanam tetapi ada sanksi sosial berupa tidak percayanya publik terhadap media dan itu sangat berat,” katA Riza.
Sementara itu Supriyanto Hafid membagikan pengalamannya sebagai jurnalis di NTB. Khafid menceritakan kerja jurnalis penuh tantangan dan penuh resiko.
“Saya mulai mengenal jurnalistik tahun 1984, saat itu saya sudah PNS, 8 tahun sebagai pegawai negeri dan punya jabatan. Waktu itu saya bekerja sebagai wartawan majalah Tempo, Tempo belum punya koran dan online.” ceritanya.
Suprianto juga menceritakan tentang nasibnya yang pernah diungsikan ke surabaya selama 7 bulan oleh medianya, karena mendapat protes keras dari masyarakat Lombok tentang karya jurnalistiknya.
Saat itu, tempo menulis tentang “Mencuri Adalah Warisan Adat Sasak”, yang memicu reaksi masyarakat.
“itu yang membuat fatal, yang membuat ketersinggungan warga Lombok. Leadnya memang menjual sekali. 7 bulan saya mengungsi di Surabaya jauh dari keluarga. Tetapi bagusnya Tempo memfasilitasi keluarga mengunjungi saya ke Surabaya,” cerita H.Supriyanto di depan peserta.***
Pemprov Fasilitasi Masyarakat NTB Beli Tiket MotoGP
Agar perhelatan event MotoGP sukses, Pemprov memfasilitasi pembelian tiket kepada masyarakat ber-KTP NTB dengan harga diskon 10 persen
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memfasilitasi pembelian Tiket MotoGP secara kolektif bagi masyarakat yang ber-KTP NTB.
Hal itu dilakukan guna mensukseskan gelaran MotoGP pada bulan Maret mendatang,
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Sadimin, mengatakan itu saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (25/02/22).
“Dalam rangka mensukseskan MotoGP di Sirkuit Mandalika tanggal 18 sampai dengan 20 Maret, Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi pembelian tiket kepada masyarakat ber-KTP NTB dengan harga diskon 10 persen,” jelas Sadimin.
Pemprov NTB akan memfasilitasi pembelian tiket langsung ke pihak PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 005/001/SAG/UM/2022, seluruh perangkat daerah diminta dapat memfasilitasi pembelian Tiket MotoGP kepada masyarakat yang ber-KTP NTB secara kolektif.
Tujuannya agar masyarakat yang ingin menonton perhelatan MotoGP dapat terfasilitasi dengan baik.
“Melalui Surat Edaran Sekda, Dinas-dinas Provinsi dan Setda Kab/Kota se-NTB dihimbau untuk fasilitasi pembelian tiket MotoGP secara kolektif untuk masyarakat NTB,” tambah mantan Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB tersebut.
Ia juga mencontohkan, harga tiket untuk festival pada hari pertama bisa dibeli dengan harga Rp100.000 dari harga tiket semula, yakni Rp115.000.
Sadimin menjelaskan, pihaknya hanya memfasilitasi pembelian dan tidak mencari untung.
“Sebagai contoh, untuk tiket festival harganya 115.000, kemudian setelah difasilitasi harganya menjadi 100.000,” katanya.
Sebagai informasi, pemesanan dilakukan secara berkelompok/kolektif melalui Perangkat Daerah dengan syarat usia pemesan Tiket MotoGP di atas 12 tahun.
Setelah pemesanan disampaikan melalui perwakilan Perangkat Daerah dengan pengisian TDR, akan dilakukan Validasi oleh Fasilitator Provinsi dan Devisi Tiket ITDC (Xplorin) untuk mengecek ketersediaan tiket di Xplorin.
Kemudian setelah seluruh data dinyatakan lengkap dan tiket tersedia, akan diterbitkan Invois sebagai dasar melakukan pembayaran transfer bank pada rekening yang tertera pada invois. ***
